MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 76/PUU-XIV/2016
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA SENIN, 10 OKTOBER 2016
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 76/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 121 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Munathsir Mustaman 2. Achamd Safaat ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 10 Oktober 2016 Pukul 13.33 – 13.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Maria Farida Indrati 3) Suhartoyo Yunita Ramadhani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Munathsir Mustaman 2. Achmad Safaat
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB 1.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sidang Perkara 76/PUU-XIV/2016 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon silakan perkenalkan diri terlebih dahulu siapa saja yang hadir?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, Achmad Safaat, S.H., dengan rekan saya Munathsir Mustaman, S.H.
3.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih. Sekarang ini adalah sidang perbaikan permohonan, permohonan saya sudah kami terima walaupun hari ini, baru tadi, tapi belum terlambat. Oleh karena itu, saya minta kepada Saudara untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan yang sudah disampaikan, tidak perlu semuanya dibacakan, apa saja yang sudah diperbaikan ... eh, sudah diperbaiki, terutama yang berkenaan dengan relevansi permohonan ini kemudian kepentingan Pemohon dan sebagainya yang berkaitan dengan legal standing yang dulu sudah dinasihatkan ataukah Saudara tetap dalam pendirian atau bagaimana, silakan disampaikan. Silakan.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Untuk perbaikan permohonan kami, kami menambahkan batu ujinya dengan Pasal 28D ayat (1). Kemudian untuk perbaikan berikutnya terkait legal standing, pada poin kedua kami tambahkan pada halaman 4, Yang Mulia. Pada poin 4 dengan penambahan perubahan Undang-Undang MK itu, Mahkamah Konstitusi ... untuk kewenangan Mahkamah Agung, maaf, Yang Mulia. Kemudian legal standing pada halaman 6, pada poin 7 dan 10 itu ada penambahan bahwa pada poin 7 bahwa Pemohon dalam rangka mendapatkan hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 tersebut telah memilih anggota DPR sebagai orang yang mewakili Pemohon atau wakil rakyat dalam pemenuhan hakhak itu. 1
Kemudian pada poin 10-nya, kami tambahkan bahwa untuk memenuhi hak-hak konstitusional tersebut, Pemohon juga diberikan jaminan atas kepastian hukum oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jaminan atas kepastian hukum itu terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Serta pada halaman 8, pada poin 19 bahwa pada akhirnya DPR akan sulit bekerja maksimal karena maraknya pelanggaran kode etik anggota DPR, dengan demikian hak Pemohon untuk mewakili ... untuk memiliki wakil rakyat anggota DPR yang memiliki kehormatan dan martabat tidak terpenuhi. Pada pokok materiil kami juga tambahkan pada poin 2 masih di halaman 8 bahwa ketentuan Pasal 121 ayat (2) terkait dengan pembentukan MKD yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119 ayat (2) yang berbunyi, “Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.” Kemudian kami tambahkan juga pada halaman 9, poin 4 bahwa komposisi 1 ketua dan 3 orang wakil ketua MKD sangat tidak ideal untuk menjalankan tugas-tugas fungsi pimpinan MKD. Kemudian pada poin 7, di halaman yang sama bahwa potensi terjadinya kemandekkan atau deadlock dalam pengambilan keputusan pimpinan terutama terkait dalam proses melakukan penetapan akan mengakibatkan tidak bisa berjalannya penegakkan kode etik anggota DPR. Kemudian poin 8-nya juga bahwa andaikatapun ketentuan Pasal 121 ayat (2) dikaitkan dengan Pasal 120 ayat (2) dan ditafsirkan bahwa dalam hal pengambilan keputusan dilakukan untuk seluruh anggota MKD yang berjumlah 17 orang, maka hal ini bertentangan dengan kenyataan sosiologis bahwa pimpinan merupakan primus inter pares dan simpul atas para anggota yang dipimpinnya sebab jika para anggota tidak berhasil dalam musyawarat dalam mengambil keputusan, maka hal itu akan diserahkan kepada pimpinan MKD. Kenyataan sosiologis pula yang pada akhirnya membuat pimpinan MKD memberikan rasionalisasi tertentu sehingga bagaimana mungkin rasionalisasi itu akan tersimpul jika jumlah pimpinan MKD adalah genap. Kemudian pada poin selanjutnya, poin 9, halaman 10 bahwa susunan pimpinan MKD yang demikian, maka hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tidak dapat dipenuhi. Hal ini bertentangan dengan jaminan konstitusional pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
2
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Poin selanjutnya pada poin 10, pada halaman 10 bahwa pada hal jaminan atas kepastian hukum itu, Pemohon juga memiliki hak untuk memiliki wakil rakyat, anggota dewan yang memiliki kehormatan dan keluhuran martabat. Hak Pemohon itu muncul karena anggota DPR telah dipilih oleh Pemohon dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat DPR adalah kewajiban dari MKD. Kemudian pada poin 12, halaman yang sama, halaman 10, kami tambahkan bahwa penegasan fungsi DPR tersebut merupakan gambaran atas supremacy of law yang merupakan bagian dari doktrin rule of law. Sehingga agar fungsi DPR dapat dijamin, maka disebutkan secara rigid bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjalankan fungsinya itu sesungguhnya keberadaan rule of law ... rule of ethics merupakan pelengkap dalam memenuhi rule of law itu. Itulah letak urgensi dari adanya jumlah pimpinan yang seharusnya ganjil agar dapat memberikan kepastian hukum. Kemudian pada halaman selanjutnya, halaman 11, kami tambahkan ... sudah cukup penambahan itu. Hanya selebihnya penambahan terkait batu uji Pasal 28D ayat (1). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 5.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Di petitumnya tidak ada perubahan, ya?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Hanya penambahan. Ya, petitum tidak ada perubahan. Penambahan itu saja, Yang Mulia. Penambahan batu ujinya.
7.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Perubahan penambahan batu uji.
9.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebenarnya tidak dicantumkan pun tidak apa-apa, karena kan, di petitum itu biasanya cukup Saudara me-declare ini, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3
Kemudian yang kedua, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi ya sudah karena ini sudah dicantumkan juga tidak apaapa. Demikian. Jadi kalau demikian, sudah ... silakan, Yang Mulia. Oh ya, ini Saudara tanggal permohonannya ini keliru sebetulnya itu. Ya, tanggal perbaikan permohonannya ini. Ini kan, baru diserahkan hari ini? Tapi tanggalnya itu setelah ... sebelum hormat kami itu masih 18 Agustus, tampaknya Saudara cuma mengkopi saja itu. 10.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Nanti kami revisi, Yang Mulia.
11.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sekarang saja. Kan di … anu ... di tanggal ... yang benar tanggal sekarang, kan? Ya ndak? Atau Saudara punya tanggal sendiri ini?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Ya, Yang Mulia. Nanti kami taruh, ya.
13.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ndak, sekarang ini. Kan sudah ndak ada waktu lagi perbaikannya. Jadi, sekarang saja di ... apa namanya ... direnvoi. Jadi, Saudara nyatakan dalam persidangan tanggal berapa sebenarnya ini, kan? Sekarang tanggal ini, kan? Oke. Ketemu ndak? Yang halaman 12 itu lho, sebelum hormat kami itu.
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Oh, ya. Jakarta, 17 ... Jakarta, 10 Oktober 2016. Hormat kami para Pemohon Munathsir Mustaman, S.H. Achmad Safaat S.H.
15.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke. Dengan demikian sudah dilakukan renvoi dan inilah kami anggap sebagai perbaikan, ya. Ada tambahan dari Yang Mulia? Cukup? Baik, kalau demikian, sudah tidak ada lagi, ya? Itu perbaikannya sudah kami terima. Nah, bagaimana nasib permohonan ini? Bukan kami yang mempunyai kewenangan, ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Saudara tinggal menunggu beritanya, misalnya kalau ini Rapat Permusyawaratan Hakim berpendapat bahwa ini perlu 4
diplenokan, tentu Saudara akan dipanggil. Sebaliknya ya, tinggal menunggu kabar dari Kepaniteraan. Nah, berdasarkan apa yang kami sudah terima dari permohonan Saudara. Saudara menyampaikan bukti P-1 sampai dengan P-5 ya? 16.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Ya, Yang Mulia.
17.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak ada tambahan sampai hari ini?
18.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Belum, Yang Mulia.
19.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA ya?
20.
Kalau menurut catatan kami, tidak ada tambahan sampai hari ini,
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Tidak ada, tidak ada.
21.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Berarti dengan demikian, P-1 sampai P-5 sudah kami verifikasi dan kami sahkan. KETUK PALU 1X Ada lagi yang mau disampaikan?
22.
KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAFAAT Cukup, Yang Mulia.
5
23.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Kalau begitu, Saudara tinggal menunggu berita dari kami. Dengan demikian, maka persidangan ini sudah selesai dan persidangan saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB Jakarta, 10 Oktober 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
6
