2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 24 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 263 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Anna Boentaran ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 24 Maret 2016 Pukul 09.49 – 10.23 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul 2) I Dewa Gede Palguna 3) Patrialis Akbar Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muhammad Ainul Samsu 2. Syaefullah Hamid 3. Hafisullah Amin Nasution 4. Teuku Mahdar Ardian

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.49 WIB 1.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk permohonan Nomor 33/PUU-XIV/2016 sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kami persilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, Muhammad Ainul Samsu, S.H., M.H. Kemudian sebelah kanan saya, Syaefullah Hamid, S.H. Kanan paling ujung, Hafisullah Amin Nasution, S.H. Kemudian sebelah kiri saya, Teuku Mahdar Ardian, S.Hi. Terima kasih.

3.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, jadi lengkap, ya, empat-empat Kuasa Hukum dari Anna Boentaran. Betul, ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, betul, Yang Mulia.

5.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Surat Kuasanya sudah lengkap, ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya.

7.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sudah ditandatangani semua?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Sudah, Yang Mulia.

1

9.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi empat-empatnya juga menandatangani Surat Kuasa, ya?

10.


11.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, kita lihat di sini. Ya, benar. Jadi, permulaan nanti, Pemohon melalui Kuasanya akan menyampaikan secara singkat permohonan ini, kalau bisa dengan secara sistematis, ya. Mungkin sudah berpengalaman berperkara di sini, ya. Jadi, sudah biasa. Jadi, kita hanya nanti melihat yang Saudara utarakan itu adalah secara simpel, ya. Secara simpel dan kita langsung bisa nanti mengerti apa yang dimaksud di dalam permohonan ini. Silakan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, pokok permohonan ini adalah berkaitan dengan pengujian materi atas Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat memperoleh hak-hak yang dijamin berdasarkan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1445 … 1945 yaitu hak untuk memperoleh perlindungan diri, keluarga, martabat, dan kehormatan serta mendapat rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Hilangnya hak ini disebabkan oleh penegakan hukum yang bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum yang menyebabkan suami Pemohon meninggalkan Indonesia sampai hari ini sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan diri sendiri dan keluarga. Bahwa suami Pemohon telah diputus lepas dari tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan nomor … Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PITB/2000/PN Jakarta Selatan dan dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PIT/2000 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan suami Pemohon merupakan perbuatan perdata dan putusan tersebut telah dieksekusi oleh jaksa penuntut umum pada saat itu. Namun, 8 tahun kemudian, jaksa penuntut umum

2

mengajukan peninjauan kembali terhadap suami Pemohon sehingga suami Pemohon meninggalkan Indonesia sampai hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa … bukan … kepergian tersebut bukan dalam rangka untuk … apa namanya … tidak menghormati hukum, tidak mentaati hukum, tapi karena ketakutan yang luar biasa sehingga itu terjadi karena pada saat pemeriksaan di pengadilan pada saat itu, semua proses ditaati meskipun penahanan dilakukan terhadap suami Pemohon pada saat itu. Nah, sebagai satu keluarga, Pemohon merasakan apa yang dirasakan oleh suami Pemohon yang dizalimi oleh peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu, Pemohon merasakan tidak ada … tidak ada lagi perlindungan atas diri pribadi, keluarga, dan tidak ada lagi perlindungan dari rasa aman dari rasa takut dan hilangnya rasa aman sebagaimana amanat Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum secara prinsipil bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang seharusnya melandasi Pasal 263 ayat (1) undang-undang yang sama yang memberikan hak kepada … yang hanya memberikan hak kepada terpidana dan ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pemidanaan. Hal ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum yang adil. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan asas fundamen yang melandasasi seluruh ketentuan dalam undangundang tersebut yang menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal ini mengatur tentang asas pembatasan kewenangan bagi penegak hukum berdasarkan asas legalitas dalam fungsi negatif bahwa aturan hukum berfungsi untuk membatasi kewenangan tenaga hukum. Oleh karenanya, dalam penegakan hukum seharusnya penegak hukum hanya diperbolehkan menggunakan cara-cara yang ditegaskan dalam undang-undang. Sebaliknya, cara-cara yang tidak diatur dalam undang-undang harus dianggap sebagai cara yang dilarang untuk digunakan oleh penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana. Bahwa berdasarkan asas pembatasan kewenangan, maka seharusnya Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 seharusnya dimaknai bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali, sedangkan jaksa penuntut umum dilarang mengajukan peninjauan kembali.

3

Begitu pula peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan dan tidak diperbolehkan untuk diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Bahwa asas pembatasan kewenangan yang secara implisit terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ternyata tidak menjelma secara nyata dalam Pasal 263 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga tidak memberikan kepastian hukum, terutama berkaitan dengan dilarangnya peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Terlebih lagi jika peninjauan kembali tersebut diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Oleh karena ketidakjelasan dalam Pasal 263 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, maka hal itu menimbulkan pemahaman seolah-olah jaksa penuntut umum tidak dilarang untuk melakukan peninjauan kembali. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pasal 263 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena seharusnya Pasal 263 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 seharusnya menjadi perwujudan dari negara hukum yang mengedepankan aturan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui pembatasan kewenangan penegak hukum untuk menghindari penegakan hukum yang represif yang dapat menghilangkan harkat dan martabat orang-orang yang menjalani proses hukum dan masyarakat pada umumnya. 13.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Kita sudah mengerti, sampai di situ sudah, intinya sudah kita dapat, langsung ke ini saja dulu, ke poin 19 ini, ya. Agak di sini nanti kita melihat karena Anda di sini menyatakan secara kondisional itu pasal inkonstitusional. Ini menarik. Jadi, 19 saja, nanti sampai selanjutnya ke petitum, ya. Ya, silakan.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Baik, Yang Mulia. Bahwa penafsiran yang dimaksud adalah jika Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dibiarkan tanpa perubahan dan penegasan, maka kaidah undang-undang yang diatur di dalam pasal tersebut secara kondisional tetap inkonstitusional, yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi conditionally constitutional, maka kaidah itu harus diberi tafsir konstitusional sehingga 4

selengkapnya berbunyi, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana, atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali dari pihak selain dari pihak terpidana dan ahli warisnya batal demi hukum.” Penafsiran semacam ini akan membuat kaidah-kaidah undangundang sebagaimana termaktub dalam Pasal 263 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 itu secara kondisional adalah konstitusional terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan penafsiran di atas, maka setiap penegakan hukum harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Cara-cara yang tidak diatur dalam undang-undang harus dianggap sebagai larangan sehingga cara itu tidak boleh digunakan dalam penegakan hukum karena penggunaan cara yang tidak diatur dalam undang-undang menyebabkan batal demi hukum, termasuk berkenaan dengan pihak yang mengajukan peninjauan kembali, in casu jaksa penuntut umum. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon selain mengajukan bukti juga menghadirkan ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon. Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji Ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan dengan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak selain terpidana atau ahli warisnya batal demi hukum. 3. Menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan dengan permohonan peninjauan kembali

5

yang diajukan oleh pihak selain terpidana atau ahli warisnya batal demi hukum. 4. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi agar dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menyatakan konstitusional bersyarat jika diartikan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali dari pihak selain terpidana dan ahli warisnya batal demi hukum. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 15.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Ya, hanya sedikit konfirmasi dulu sebelum nanti Majelis memberi saran. Hanya konfirmasi, ini yang Pemohon kan, istri dari ter … terpidana, ya?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, Yang Mulia.

17.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Si … nama suaminya siapa?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Sugiarto Tjandra, Yang Mulia.

19.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Djoko Sugiarto?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, Djoko Sugiarto Tjandra. 6

21.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Oke. Tadi bilang, “Meninggalkan Indonesia”?

22.


23.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tidak menghindarkan putusan ini. Pertanyaan saya, kapan dia meninggalkan Indonesia? Apakah sebelum putusan PK atau setelah putusan PK ini?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Sebelum, Yang Mulia.

25.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sebelum putusan PK?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Sebelum putusan PK.

27.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Oh, baiklah. Jadi, kami akan memberi saran-saran sesuai dengan amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Nanti untuk saran ini bisa dituruti, bisa juga tidak. Tapi kami harapkan ya, dicatatlah kira-kira saran-saran ini untuk perbaikan dari permohonan ini.

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Baik.

29.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Pertama sekali, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Pak Palguna. Silakan.

7

30.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, sebenarnya permohonan ini sudah cukup bagus, ya. Itu artinya sudah cukup jelas dari permohonan Saudara. Hanya saja begini, kalau saya perhatikan dari logika permohonan Saudara, itu ada yang terbalik tampaknya. Nah, dalam pengertian begini, harusnya kalau menurut saya setelah membaca uraian Saudara, itu tampaknya pertentangan dengan hak konstitusional yang menjamin kepastian hukum itu yang dikedepankan dulu, sebagai akibatnya baru kemudian rasa aman itu yang ndak tercapai. Kan, karena tidak ada kepastian itu yang menyebabkan rasa … tapi Saudara dalam penjelasan, terbalik tadi. Atas rasa amannya itu yang diakibatkan oleh ketidakpastian. Kan jadi anu. Nah, menurut saya justru yang terbaliknya di situ. Saudara merasa dengan adanya pasal ini sebenarnya sudah ada kepastian hukum. Tapi karena adanya peninjauan kembali itu yang diajukan oleh jaksa yang terhadap hal yang sudah bertahun-tahun diputus ini, tiba-tiba apa yang seharusnya Saudara sudah pegang secara pasti itu menjadi tidak pasti lagi sehingga baru kemudian rasa tidak aman itu timbul, kan begitu? Tapi dalam permohonannya saya lihat agak terbalik ini anunya Saudara itu. Ya, itu tolong direkonstruksi lagi ya, nanti dalam … dalam perbaikan.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Baik, Yang Mulia.

32.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu. Berikutnya, dalam penjelasan di posita, Saudara sudah jelas dengan maksud yang Saudara buat. Tapi di petitumnya kalau dibaca orang yang tidak … misalnya tidak membaca positanya, orang bisa bingung itu. Coba Saudara yang … yang misalnya petitum nomor 2, “Menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP,” kita pendekkanlah, “Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan dengan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak selain terpidana dan ahli warisnya batal demi hukum.” Maksudnya Saudara itu kan … apa namanya … sebenarnya yang Saudara baca itu adalah sepanjang … bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 kalau ditafsirkan selain apa yang tertulis di dalam pasal itu kan, gitu kan? Kalau yang tertulis dalam pasal itu kan …

8

apa namanya … yang dapat mengajukan peninjauan kembali itu hanya (…) 33.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Terpidana dan ahli warisnya.

34.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terpidana atau ahli warisnya, kan begitu. Tapi kalau dengan begini, coba kan, orang yang membaca bagaimana coba? “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan dengan “…” permohonan pengujian kembali yang diajukan oleh pihak selain terpidana dan ahli warisnya batal demi hukum.” Kan jadi … apa … rancu jadi kalimatnya kalau Saudara menganggap begitu. Kalau … kalau demikian. Coba … coba ininya … coba misalnya Saudara lupakan posita dulu, baca kemudian ini. Orang … jangan logika Anda yang dipengaruhi posita itu digunakan untuk membaca, tapi logika masyarakat awam yang membaca petitum ini, bingung enggak dia? Coba dirumuskan kembali apa sesungguhnya yang Saudara maksud sesuai dengan positanya.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Baik, Yang Mulia, nanti kita akan (...)

36.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Intinya kan, kami bisa menangkap, Saudara itu menghendaki bahwa pasal yang Saudara uji itu janganlah ditafsirkan lain selain dengan yang tertulis di situ, kan begitu? Dalam hal ini, Saudara menghindari supaya jaksa agung itu tidak mempunyai hak untuk melakukan peninjauan kembali, begitu kan? Terhadap putusan (…).

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Putusan bebas atau lepas.

38.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Putusan bebas atau lepas. Dalam hal ini, kan, gitu. Nah, itu dalam konteks itu. Nah, itulah yang akan Saudara berikan argumentasi sesungguhnya, tapi kalau ini begini orang malah membingungkan jadinya walaupun Saudara memberikan … apa namanya ... meminta juga 9

petitum di angka 4 itu kalau Mahkamah Konstitusi lain, gitu kan, tetapi kalau itu kan, arahnya seperti Anda mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menjadi positif legislatorlah kira-kira kan, begitu kalau di (suara tidak terdengar jelas), tapi lebih baik coba dirumuskan kembalilah, dipertegas apa yang sesuai dengan yang Saudara uraikan yang Saudara sudah sangat bagus di dalam posita itu, tapi ketika tiba untuk merumuskan petitumnya jadi membingungkan, ya? Yaitu anu, misalnya ... atau misalnya kalau begini, ya. Sepanjang ... misalnya menjadi inkonstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hak untuk mengajukan itu kembali itu termasuk hak yang dimiliki oleh jaksa, misalnya begitu. Nah, itu jadi tegas kan? Inkonstitusional kalau termasuk ditafsirkan ada hak jaksa. 39.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Baik, Yang Mulia.

40.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu pilihannya pada Saudara. Atau Saudara misalnya enggak bisa menggunakan atau sepanjang tidak dibaca seperti apa yang tertulis, misalkan. Itu terserah Saudara. Yang penting orang yang membaca itu tidak mempunyai makna ganda atau menjadi rancu ketika membaca petitum Saudara, nanti malah jadi bertentangan dengan posita yang dibuat, malah jadi aneh nanti.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, baik, Yang Mulia.

42.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, dari saya itu, Yang Mulia. Terima kasih.

43.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ya, silakan kepada Yang Mulia Pak Patrialis Akbar.

44.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ini identitas Pemohon sudah diserahkan belum, KTP semua?

10

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Sudah, masuk dalam bukti, Yang Mulia.

46.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Pertama tentang perihal permohonan, ini tolong ditambahkan lagi lembaran negara sama ... tambahan lembaran negara ini belum kelihatannya, ya? Sempurnakan. Demikian juga dengan di dalam halaman 2 tentang masalah kewenangan Mahkamah ya, itu angka 2-nya dibuat lagi, lengkapi, lembaran negara atau tambahan lembaran negara, angka 3-nya juga demikian karena undang-undangnya sudah berbeda ini, ya. Sempurnakan. Ya, yang Saudara uraikan sebetulnya memang kita sudah paham, kalau saya enggak salah Saudara ini kan, menginginkan bahwa norma yang ada di dalam KUHAP itu sebetulnya harus dipatuhi, kan begitu?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Betul, Yang Mulia.

48.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Harus dipatuhi, kan? Bahwa terhadap putusan lepas demi hukum atau putusan bebas itu tidak lagi bisa dilakukan upaya hukum, kecuali ... ya, artinya kalau terhadap putusan yang dipersoalkan ini di dalam KUHAP ini kan, hanya Saudara mengatakan bahwa yang boleh mengajukan kasasi itu kan adalah hanya ahli waris, ya? Terpidana, ahli waris, atau keluarganya kecuali, kecuali ... itu kasasi, kan? Kecuali terhadap putusan bebas atau lepas demi hukum, ya kan? Kalau putusan bebas demi hukum tidak lagi bisa diajukan kasasi. Enggak, ini yang kasasi dulu yang norma aslinya, ya? Kalau enggak salah, ya. Kemudian di sini kan, Saudara seakan-akan mengatakan sedangkan untuk kasasi saja tidak boleh, apalagi peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, kan begitu? Ya, kan? Benar enggak, sih?

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, kira-kira begitu, Yang Mulia.

11

50.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya. Jadi, untuk kasasi saja sudah tidak boleh, terhadap putusan bebas maupun bebas demi hukum, apalagi PK, sedangkan untuk kasasi saja yang boleh itu hanyalah terpidana, ahli waris, maupun keluarganya, kan begitu. Saya menanggapinya kayak ... memahaminya seperti itu. Ya, saya kira untuk petitum yang dikatakan Pak Palguna tadi, ya, memang ini sebetulnya juga Saudara mengatakan ditambahkan sebetulnya kalimatnya itu di dalam Pasal 263 ayat (1) itu kan, Saudara hanya ingin menambahkan permohonan peninjauan kembali dari pihak selain terpidana dan ahli warisnya batal demi hukum. Jadi, Saudara ingin menegaskan norma yang tercantum di dalam Pasal 263. Ternyata Pasal 263 ayat (1) ini multitafsir?

51.


52.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Begitu toh?

53.


54.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ternyata multitafsir sebab masih dipergunakan oleh jaksa untuk melakukan peninjauan kembali padahal sudah dilarang. Kan, begitu ya?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Betul.

56.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, tegasnya seperti itu. Oke, ini cukup … sistematisnya juga sudah cukup bagus, penjelasannya juga. Ya, artinya kasus yang Saudara sampaikan tadi itu adalah bagian dari pintu masuk ya?

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya. 12

58.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pintu masuk untuk menunjukkan bahwa adanya (…)

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Kerugian konstitusi.

60.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kerugian konstitusional yang dialami oleh istri Pemohon ini, begitu ya, oleh istri Pemohon. Ya, saya kira dari saya begitu saja, Pak Ketua. Ini juga sudah cukup bagus.

61.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih, Yang Mulia. Memang sedikit jadinya ada logika yang agak …yang harus kita persoalkan ini, ya karena pasalnya itu sendiri undang-undang itu tegas mengatakan melarang, diluar daripada terdakwa dan ahli waris. Dilarang siapa pun, kan begitu ya, pengajuan PK. Nah, yaitu khususnya terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum. Namun karena perkembangan, ya karena kadang-kadang kita ini kan, di dalam apa ini kan, ada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga berkembanglah apa yang disebut dengan rechtsvinding itu ya, rechtsvinding itu sehingga ada yurisprudensiyurisprudensi. Nah, yurisprudensi kan, diakui juga sebagai alasan hakim untuk memutus perkara, seperti itu. Jadi, perkembangan hukum itu juga kita harus … apa namanya … sedikit juga bawakan di dalam … apa namanya … konten dari permohonan ini supaya juga terdapat logika sehingga sampai tadi ke poin 19 tadi sehingga jadinya Anda bisa berpendapat seperti itu, kan? Sehingga konteksnya ataupun norma ini sehingga Anda mengatakan inkonstitusional. Nah, itu jadinya, sampai begitu jadinya, ya. Padahal itu sebenarnya kalau dilihat itu norma itu ya itu sudah pasti, ya. Siapa pun dilarang mengajukan itu. Tapi itulah perkembangan itu tadi ya, rechtsvinding itu. Orang menafsirkan ya untuk kepastian hukum, ya oke, ya. Tapi untuk keadilan bagaimana? Untuk kemanfaatan bagaimana? Nah, ini. Yurisprudensi berkembang. Mungkin kalau enggak salah saya kasusnya Mochtar Pakpahan kan, begitu ya?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Betul, Yang Mulia. 13

63.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jaksa mengajukan PK terhadap perkara itu sehingga … nah, berkembang itu. Nah, sehingga tadi Anda di poin 19 itu sangat tertarik saya mengatakan bahwa akhirnya inkonstitusional, ya. Padahal penerapan dari pasal itu yang mungkin kalau kita menafsirkan itu apakah penafsiran yang bagaimana yang sampai melebihi daripada yang sebenarnya. Ya, itulah menjadi pemikiran kita. Padahal itu yang inkonstitusional. Jangan pasal ini yang inkonstitusional. Nah, itu, itu yang mungkin juga sedikit nanti di … apa, ya … dipertimbangkan nanti bila ada perbaikan dalam permohonan ini. Barangkali itu saja dari saya. Barangkali ada tambahan dari Pak Patrialis? Silakan.

64.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, apakah Saudara juga … saya belum baca juga secara keseluruhan, tapi lebih baik saya bertanya saja. Apakah Saudara juga memberikan satu perbandingan, ya? Bahwa justru Mahkamah Agung sendiri dalam perkara yang seperti ini juga berbeda pendapat.

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ada, Yang Mulia.

66.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada?

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ada.

68.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada enggak PK yang seperti itu ditolak oleh Mahkamah Agung?

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU PK yang ditolak ada.

70.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada juga? 14

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Dan kebetulan kami jadikan bukti.

72.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, di halaman berapa itu? Jadi, kan ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, ya?

73.


74.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oleh Mahkamah Agung sendiri, ya?

75.


76.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Karena Mahkamah Agung itu hakimnya beda-beda juga. Di halaman berapa Saudara sampaikan? Apa di alat buktinya?

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Di alat bukti yang terakhir, Yang Mulia.

78.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Nah, kalau begitu dalam permohonan ini, tolong Saudara tegaskan lagi, ya. Saudara tegaskan bahwa ternyata Mahkamah Agung sudah pernah menolak permohonan PK yang dilakukan seperti itu. Ya karena memang normanya memang bunyinya seperti itu.

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Kami cantumkan dalam halaman 20 poin 14, Yang Mulia.

80.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Halaman 20, ya? 15

81.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Nomor 14.

82.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Nomor 14. Bahwa pasal (suara tidak terdengar jelas) telah menentukan bahwa terhadap putusan dan (suara tidak terdengar jelas) putusan bebas dalam Perkara PK Tahun 2006, ya?

83.


84.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Nomor 84. Oke, oke. Ya, artinya, ada … ada yurisprudensi juga yang menolak, ya?

85.


86.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, ada yang mengabulkan, ada yang menolak yurisprudensinya sehingga Saudara merasakan adanya ketidakpastian hukum?

87.


88.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. Karena tidak ada kepastian hukum, maka Pemohon ini merasa dirugikan?

89.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Betul, Yang Mulia.

16

90.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, merasa tidak aman, segala macam, maka … dan itu berapa tahun tadi setelah putusan kasasi itu?

91.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Kurang-lebih sekitar delapan tahun, Yang Mulia.

92.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Delapan tahun. Putusan kasasi itu, apa?

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Lepas dari tuntutan hukum.

94.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, menguatkan putusan PN?

95.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

96.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, dan tadi Saudara mengatakan bahwa sudah ada proses eksekusi?

97.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, betul.

98.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, putusan Mahkamah Agung yang menguat … menguatkan itu, ya? Coba jelaskan, putusan Mahkamah Agung itu ada yang (suara tidak terdengar jelas), yang pidananya … yang pidana?

99.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Putusannya lepas dari tuntutan hukum.

17

100. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. 101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Kemudian, pada eksekusi itu, hanya mengembalikan bukti. Kemudian, ada sejumlah uang, tapi bukan dalam kaitannya pemidanaan karena pada saat itu putusannya adalah lepas dari tuntutan hukum (…) 102. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. 103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Menguatkan putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan merupakan perbuatan perdata. 104. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh. Artinya, ada bagian-bagian (…) 105. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya. 106. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dari putusan itu yang dilaksanakan eksekusinya? 107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, sudah. 108. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pengembalian uang, segala macam? 109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya.

18

110. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh. Itu ada Berita Acaranya dicantumkan di sini? 111. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ada, kita jadikan bukti, Yang Mulia. 112. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Berarti sudah selesai berarti, ya? 113. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, sudah selesai. 114. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR lagi?

Perkaranya sudah selesai, delapan tahun kemudian baru ada PK

115. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, Yang Mulia. 116. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Ya, saya kira begitu, Pak. Saya ingin memantapkan saja. 117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Sudah … kami kira sudah cukup dari Majelis. Hanya tanggapan dari Pemohon kira-kira yang … ada mau dikemukakan lagi? 118. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Sekadar menjelaskan, tapi tetap kami akan mencatat, menambahkan permohonan kami berdasarkan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim Yang Mulia, berkaitan dengan … apa … batu uji yang menggunakan rasa aman tadi itu. Memang karena ini yang mengajukan adalah istri dari Pemohon yang memang tidak secara langsung dia terkena dengan … apa … peninjauan kembali itu. Nah, karena merasakan bahwa ternyata ada kepastian hukum … eh, ketidakpastian hukum yang terjadi kepada suaminya, akhirnya pada diri Pemohon ini muncul rasa takur, rasa tidak aman, dan segala macam. 19

119. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. Tapi, dalam Pasal 28 ayat (…) 120. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Pasal 28H? 121. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Barangkali itu sudah dicantumkan, ya? 122. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya. 123. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Keluarga, ya (…) 124. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya. 125. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL (Suara tidak terdengar jelas) keluarga. 126. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Nah, itu … itu mungkin (…) 127. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Itu yang dikedepankan nanti. 128. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Dikedepankan (…) 129. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya.

20

130. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Itu yang menjadi alasan kenapa kami menaruh di depan. Kemudian, kepastian hukum setelahnya. 131. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Oke, oke. 132. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Itu yang pertama. Yang kedua, Yang Mulia, sekadar ingin menjelaskan pokok pikiran kami dalam permohonan ini adalah bahwa memang ada ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) itu yang tidak menjadi jelas karena memang tidak didasarkan pada asas fundamen yang tercantum dalam Pasal 3 itu. Nah, seharusnya ketika … ketika asas yang ada dalam Pasal 3 KUHAP itu digunakan, dipahami secara baik, dan dicantumkan secara tegas dalam Pasal 263 itu, maka seharusnya ada penegasan juga bahwa terhadap pihak lain selain terpidana dan ahli warisnya, tidak boleh (…) 133. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. 134. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Mengajukan (…) 135. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Itu sudah ada, kan? Sudah ada (…) 136. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Peninjauan kembali. 137. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sudah ada itu? 138. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Ya, Yang Mulia.

21

139. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, oke. Cukup barangkali. Jadi, ini diberi waktu kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya selama dua minggu, ya (…) 140. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Baik, Yang Mulia. 141. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Terakhir. Tapi kalau lebih cepat, juga dimasukkan nanti di sini perbaikannya, itu lebih bagus. Jadi, waktunya sampai tanggal 6 April 2016, hari Rabu, ya? 142. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Hari Rabu. 143. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sampai pukul 10.00 WIB, ya? 144. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Baik, Yang Mulia. 145. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jelas time itu. Jadi, kalau lebih cepat dari situ, juga boleh, ya. 146. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SAMSU Baik, Yang Mulia.

22

147. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Maka, saya kira pemeriksaan dalam perkara ini sudah dianggap selesai. Maka, sidang dalam perkara ini kami nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.23 WIB Jakarta, 24 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

23

2016

Recommend Documents