Headline Berita Hari Ini
Periode: 23/03/2016 Tanggal terbit: 23/03/2016
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Bidang
.
Hasil Monitoring 26 berita utama pada hari Rabu, 23 Maret 2016 mengangkat berita di bidang Perekonomian sebanyak 19 berita (73.1%), bidang Polhukam sebanyak lima berita (19.2%) dan bidang Kesra sebanyak dua berita (7.7%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Terdapat 10 isu yang diangkat sebagai berita utama pada hari ini. Isu yang mendominasi adalah isu mengenai Kasus Transportasi Online sebanyak 17 berita. Sedangkan Isu lainnya, Kasus Illegal Fishing oleh China, Kasus Korupsi, Kecelakaan Lalu Lintas, Kinerja Perbankan 2016, Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara, Partai Politik yang Berkantor di Lahan Negara, Perlindungan Anak dari Perdagangan Manusia, Pilkada Ambon, Sukuk Global masingmasing sebanyak satu berita.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Tendensi netral menjadi mayoritas kecenderungan pemberitaan hari ini yang memberitakan sebanyak 10 berita utama (38,5%%). Diikuti pemberitaan bertendensi positif sebanyak sembilan berita (34,6%). Dan pemberitaan bertendensi negatif sebanyak tujuh berita (26,9%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu dan Tendensi
.
Kecenderungan pemberitaan Kasus Transportasi Online bertendensi positif, netral dan negatif. Isu Lainnya Kasus Illegal Fishing oleh China, Kinerja Perbankan 2016, Perlindungan Anak dari Perdagangan Manusia, Sukuk Global bertendensi Positif. Kasus Korupsi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pilkada Ambon bertendensi netral. Isu lainnya yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Partai Politik yang Berkantor di Lahan Negara bertendensi negatif.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Hasil Monitoring 26 berita utama pada hari Rabu, 23 Maret 2016 mayoritas mengangkat berita di bidang Perekonomian sebanyak 19 berita (73.1%). Isu yang mendominasi adalah isu mengenai Kasus transportasi Online sebanyak 17 berita. Kecenderungan pemberitaan hari ini bertendensi netral sebanyak 10 berita utama (38.5%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
1 Pidato di Kairo, Risma Bicara Upaya Perlindungan Anak dari Perdagangan Manusia Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi salah satu tokoh Indonesia yang dianugerahi Ideal Mother Award 2016 di Grand Hall Universitas Cairo pada Senin (21/3) oleh Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO). Risma bicara tentang upaya perlindungan anak dari kejahatan perdagangan manusia. 2 Kisruh Transportasi Online, Masyarakat Harus jadi Kiblat Pemerintah dinilai harus mengambil langkah tegas menyikapi kisruh transportasi antara sopir online dan penyedia jasa angkutan umum offline yang saat ini semakin memanas, menyusul penolakan armada taksi Blue Bird dan kawan-kawannya dengan Uber dan Grab, serta ojek online. Persoalan ini perlu ada transparansi kebijakan, khususnya untuk urusan pajak. 3 Taksi Online Disarankan jadi Angkutan Umum Ekonom dari The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip mengatakan, masalah transportasi berbasis aplikasi bisa diatasi dengan cara memberlakukan kendaraan tersebut sebagai angkutan umum. 4 Pengamat : Angkutan Aplikasi Wajib Urus Izin Operasi Pengamat transportasi dari Universitas Katholik Soegijapranata, Djoko Serijowarno, berpendapat angkutan berbasis aplikasi wajib mengurus izin operasi seperti taksi konvensional. 5 Ini Alasannya Menkominfo Ogah Blokir Aplikasi Uber dan Grab Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tetap pada pendiriannya, meskipun sekelompok sopir angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD) memintanya untuk memblokir aplikasi taksi online seperti Grab Car dan Taxi Uber. 6 Louhenapessy Sesumbar Kalahkan Poly-Sam Bakal Calon Walikota Ambon petahana Richard Louhenapessy sesumbar akan menang jika pemilihan walikota-wakil walikota hanya diikuti oleh dua kontestan. Ini didasarkan pada data survei, yang menempatkannya sebagai pemilik elektabilitas tertinggi dibanding Paulus Kastanya. Pasalnya, dari semua indikator, ia mengaku unggul.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
7 Wali Kota Semarang Serahkan Uang Damayanti ke KPK Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi akui telah menyerahkan uang pemberian dari anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 8 Pagi Ini, Dua Truk Kecelakaan di Jakarta Dua truk terlibat kecelakaan di daerah Jabodetabek. Kecelakaan pertama melibatkan sebuah truk trailer di KM 22 Tol Tambun arah Cawang. 9 Perusahaan Taksi dan Organda Janji Demo Sopir Tak Ricuh Lagi Polda Metro Jaya menggelar pertemuan dengan para pengusaha taksi. Pertemuan membahas evaluasi aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh. 10 Indonesia Bisa Ancam China untuk Tarik Diri dari Posisi Mediator Konflik Laut China Selatan Pemerintah diminta tegas dalam menyikapi insiden yang terjadi di perairan Natuna, yang melibatkan coastguard China dan kapal berbendera China KM Kway Fey 10078. 11 Demo Angkutan Daring Ricuh Kericuhan melanda sejumlah tempat di Jakarta, Selasa (22/3/2016), menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran awak angkutan umum menolak keberadaan kendaraan pribadi sebagai transportasi publik berbasis aplikasi atau daring (online) 12 Pemerintah Ambangkan Status Taksi Online Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan masih mencari solusi untuk menyelesaikan konflik antara angkutan umum konvensional dan angkutan umum berbasis aplikasi online. 13 Pemerintah Lamban Rakyat Saling Serang Jakarta kacau balau kemarin. Transportasi umum nyaris lumpuh menyusul aksi demonstrasi ribuan sopir taksi dan angkutan lainnya di berbagai titik. Aksi memprotes kemunculan transportasi berbasis aplikasi online ini juga berujung kericuhan 14 Taxi Drivers Riot Over Lack Of Regulations After the government acknowledged Tuesday that it had failed to foresee the impact of rapid technological development in the transportation sector, the streets of jakarta descended into chaos as drivers of conventional means of public transportation clashed with those of application-based ones.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
15 2016, Bank Lebih Menjanjikan Bank Indonesia (BI), Otoritas jasa keuangan (OJK), dan kalangan bankir optimis kinerja perbankan tahun ini lebih menjanjikan ketimbang tahun silam. Faktor lainnya antara lain biaya pencadangan yang lebih rendah, turunnya biaya dana dan biaya operasional, serta meningkatnya volumekredit seiring penurunan suku bunga. 16 Diperlukan Solusi Komprehensif Unjuk rasa pengemudi taksi dan angkutan umum lain di jakarta, Selasa (22/3), pecah menjadi aksi vandalisme dan bentrokan di sejumlah titik. Aksi yang berawal dari konflik industrial itu dinilai berubah menjadi konflik destruktif yang berbahaya bagi masyarakat 17
Menunggu Ketegasan Pemerintah Unjuk rasa penolakkan transportasi massal berbasis online terjadi di sejumlah titik di Jakarta. 18 Supir Angkutan Gaduhkan Jakarta Negara Seperti Tidak Berdaya Ribut-ribut soal angkutan ini sudah lama terjadi. Tapi pemerintah tak kunjung mampu menyelesaikannya. Tingkatnya sudah membahayakan, karena bentrok sudah terjadi dimana-mana dan meluas. 19 Revisi Regulasi Transportasi DPR menyatakan siap merevisi UU LLAJ jika dibutuhkan. Namun, Kemenhub menegaskan UU itu tak perlu diubah, tetapi harus ditaati. 20 Konglomerat di Balik Bisnis Transportasi Aksi demo ribuan supir taksi dan angkutan umum lainnya yang terjadi kemarin (22/3) menyedot perhatian khalayak. Tak sedikit orang yang kesal atas aksi ini lantaran perjalanannya terganggu. 21 SUDAHI POLEMIK ANGKUTAN Pemerintah diminta bersikap tegas menyikapi potensi kian meruncingnya konflik antara sopir angkutan umum reguler dan layanan angkutan berbasis daring (online). Regulasi tegas dinilai mendesak diterbitkan untuk menghindari aksi-aksi yang berujung kericuhan seperti kemarin.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
22 Angkutan Mogok Masal Supir taksi konvensional serta pengemudi ojek online bersikap anarkis ketika berunjuk rasa pada selasa kemarin mereka saling serang dan merusak, Polisi pun bersusah payah membubarkan mereka. Supir-supir taksi ini menghadang sejabat mereka yang tetap beroprasi untuk memaksa rekannya berunjuk rasa, mereka ingin seluruh pengemudi taksi berplat kuning mendemo pemerintah. Perusahaan taksi konvensional dari beberapa perusahaan mogok kerja mereka turun ke jalan untuk memprotes keberadaan angkutan online berbasis aplikasi. 23 Protes Anarkistis Angkutan Online Ribuan supir taksi di Jakarta sepanjang Selasa (22/3) kemarin menggelar unjuk rasa menolak keberadaan angkutan online Uber dan Grab Car, unjuk rasa berlangsung ricuh. 24 Mencegah Arus Modal Keluar Pemerintah menetapkan pemanis dengan menetapkan kupon yang relatif tinggi atas penerbitan sukuk global di tengah besarnya permintaan. Tingginya imbal hasil (yield) itu diyakinin menjadi satu strategi menahan aliran modal keluar. 25 Penyelenggara Negara Enggan Laporkan Kekayaan Keengganan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan indikasi ketidaksiapan para pejabat negara mewujudkan revolusi mental. LHKPN adalah sebuah kewajiban yang diatur dalam UU. Para pejabat tidak boleh menganggap remeh LHKPN hanya karena tak ada sanksinya. Laporan kekayaan adalah salah satu instrumen pencegahan korupsi. Data KPK menyebutkan, 31,49 % dari total 288.369 penyelenggara negara belum melakukan kewajibannya melaporkan harta kekayaan. Dari angka tersebut, terbanyak adalah dari jajaran legislatif yakni 72,69 %, disusul eksekutif 28,84%, BUMN/BUMD 20,35 %, dan Yudikatif 13,21%. Sanksi bagi mereka yang tak menyerahkan laporan kekayaan perlu diatur lebih tegas, termasuk mengumumkannya ke publik. 26
PT
MILIKNYA GUNAKAN ASET NEGARA AHOK GUGAT PRABOWO Pemakaian aset negara oleh Teman Ahok, berbuntut panjang PERUSAHAAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada sejumlah partai politik juga menempati lahan negara. Termasuk perusahaan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berdiri di Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
