2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 88/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 11 OKTOBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 88/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta [Pasal 18 ayat (1) huruf m] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Raden Mas Adwin Suryo Satrianto 2. Supriyanto 3. Anggiastri Hanantyasari Utami, dkk ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 11 Oktober 2016 Pukul 15.39 – 16.08 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) Anwar Usman 3) Maria Farida Indrati Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti ii

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Syamsiah Ahmad B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Alungsyah 2. Agustiar 3. Victor Santoso Tandiasa 4. Irman Putra Sidin 5. Iqbal Tawakal Pasaribu

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.39 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 88/PUUXIV/2016 dengan ini dimulai dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya siapa yang hadir. Saya persilakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari kuasa hukum yang hadir pada saat ini. Pertama ada Bapak Dr. Andi Irman Putra Sidin, yang kedua Victor Santoso Tandiasa, yang ketiga Iqbal Tawakkal Pasaribu, yang keempat Agustiar, yang kelima Alungsyah, dan Prinsipal yang hadir pada saat ini Ibu Syamsiah, Yang Mulia, Syamsiah Ahmad salah satu Prinsipal.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemohon.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU Mulia.

5.

Prinsipal, Pemohon dan ada staf kami Ibu Loli. Terima kasih, Yang

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ini adalah sidang pertama sidang pendahuluan. Permohonan Saudara sudah diterima di Kepaniteraan dengan register Nomor 88/PUUXIV/2016 hari Kamis 29 September 2016 pada pukul 10.00 WIB. Pada intinya Majelis Panel sudah membaca dan mengerti maksud permohonan Saudara. Sehingga pada kesempatan ini Majelis Panel akan memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan ini, tetapi sebelumnya Saudara Pemohon atau kuasanya saya persilakan untuk menyampaikan permohonannya secara lisan. Jadi karena sudah kita baca, maka pokok-pokok permohonanya saja. Saudara itu minta pengujian di dalam pasal berapa, undang-Undang berapa, apakah Mahkamah berwenang, apakah Saudara punya legal standing, dan positanya apa, yang terakhir Saudara sampaikan petitumnya secara ringkas. Silakan siapa yang akan menyampaikan. 1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Dan selamat siang. Permohonan kami ini pengujian UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya menyangkut Pasal 18 ayat (1) huruf m UndangUndang Keistimewaan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat huruf m, “Menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat: pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.” Jadi, fokus persoalan gugatan ini sepertinya sesungguhnya adalah kata istri yang bagi kami nampaknya selaku Pemohon awal-awalnya kalau kita membaca syarat yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KDIY nampaknya memang tidak ada persoalan ketika Pasal 18 ayat (1) huruf a menyebutkan, “Syarat untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, bertahta sebagai sultan Hamengkubuwono,” dan seterusnya. Hingga ayat (1) huruf m, “Menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain: riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.” Sampai di sini kami Pemohon melihat sekilas nampaknya tidak ada persoalan tapi kemudian ternyata berhenti pada satu kata ada kok ada kata istri saja tanpa ada pasangannya yang bernama suami di situ. Padahal kita ketahui antara istri dan suami sebagai sebuah konsep objektif, Yang Mulia, itu adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Dalam bahasa lainnya adalah dwi tunggal sebagai sebuah konsep objektif, ini tidak bisa dipisahkan sebagai pilihan bagi subjek hukum dalam menentukan apakah dia bagian dari subjek hukum yang memiliki istri atau suami di situ. Nah, kata istri inilah yang kemudian kami anggap memiliki persoalan konstitusional yang merugikan hak konstitusional kami selaku Pemohon karena kami menganggap bahwa kata istri ini seolah-olah bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY itu harus seolah-olah berjenis kelamin laki-laki di situ karena bahasanya adalah tidak mungkin perempuan, kalau dia perempuan calon gubernurnya, dia memiliki istri karena kita ketahui bahwa hak untuk membentuk keluarga dalam konstitusi itu tidak mengenal pernikahan sejenis, Yang Mulia, di situ.

2

Jadi, tafsiran kami selaku Pemohon ini, ini pasal dalam bahasa konstitusional lainnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada kekuranglengkapan hukum. Kira-kira seperti itu, seperti putusan Mahkamah Konstitusi terakhir di situ yang kami baca bahwa ini ada kekuranglengkapan hukum yang kelihatannya sepele tapi ini secara signifikan sangat merugikan mempengaruhi perwujudan pemenuhan hak konstitusional kami selaku Pemohon di situ, Yang Mulia. Nah persoalan inilah yang kemudian awalnya adalah kami selaku Pemohon, Pemohon I adalah Raden Mas Adwin Suryo Satrianto abdi dalem Keraton Ngayogyakarta. Suprianto, S.E. adalah paring dalem juga dari Yogyakarta, yang punya kewajiban inheren mengawal kehormatan, keluruhan martabat keistimewaan Yogyakarta, itu merasa bahwa dengan adanya pasal ini, ini negara melalui undang-undang, seolah-olah mau mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta. Padahal, secara konstitusional seluruh rakyat Indonesia sudah sepakat dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada Keraton Yogyakarta memberikan perlindungan dalam Pasal 18B ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati keistimewaan sebuah Yogyakarta, di situ. Dan ini juga sudah dikonfirmasi berkali-kali oleh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengakuan dan penghormatan keistimewaan Yogyakarta. Nah, batas demarkasi yang dianggap melanggar keistimewaan inilah yang kemudian kami selaku Pemohon mengajukan uji Pasal 18 ayat (1) huruf m menyangkut kata istri dalam Undang-Undang KDIY ini. Pemohon berikutnya adalah Anggiastri Hanantyasari adalah seorang keturunan Pakualaman warga negara ... warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Dra. Masruha [Sic!], seorang warga Daerah Istimewa Yogyakarta juga seorang aktivis perempuan, yang pada saat bersamaan karena pasal kata yang sepele ini terjadi kekuranglengkapan, ternyata dia juga menyengol hak-hak lainnya bagi warga negara, hakhak bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum, semua orang berhak untuk perlindungan atas diskriminasi dari negara karena tafsiran yang seolah-olah bahwa kata istri itu seolah-olah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, harus laki-laki, maka secara bersamaan ini pun merugikan hak konstitusional kami selaku Pemohon, yang selama ini sudah berkecimpung sebagai aktivis perempuan selama berapa dekade terakhir ini. Nah, secara bersamaan pula maka Pemohon lain seperti Prof. Dr. Saparinah Sadli, seorang Aktivis Perempuan, Ibu Syamsi Ahmad yang hadir di ruangan ini juga. Ibu Siti Nia Nurhasanah, Ibu Nia Sumaryani Widiantoro, semuanya adalah aktivis perempuan, yang kemudian merasa dirugikan juga hak konstitusionalnya dari konstruksi pasal yang terbangun dalam Undang-Undang KDIY ini, khususnya menyangkut tentang larangan diskriminasi terhadap perempuan. Di situ karena ada

3

jaminan hak konstitusional bagi warga negara, seperti perempuan untuk tidak dilakukan diskriminasi terhadap perempuan tersebut. Sekali lagi, Yang Mulia bahwa pada intinya bahwa persoalan yang kami persoalkan di sini adalah menyangkut Pasal 18 ayat (1) huruf m, khususnya menyangkut kata istri, yang kami anggap terjadi kekuranglengkapan yang kelihatan sepele, tapi ternyata itu mentorpedo hak-hak konstitusional, jaminan konstitusional kami selaku warga negara, akhirnya kami melakukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal ini karena kami juga menganggap keanehan bahwa di berbagai macam undang-undang yang ada, mulai dari undangundang tentang jabatan presiden, tentang jabatan anggota MPR, DPR, hingga jabatan menjadi kepala desa, itu tidak ada ketentuan harus mencantumkan daftar riwayat hidup. Tapi di sini kok tiba-tiba harus ada mencantumkan daftar riwayat hidup sebagai materi undang-undang yang sebenarnya walaupun tidak ditulis di undang-undang di manapun adalah ... ini adalah kondisi objektif yang harus diisi oleh siapa pun calon, ada daftar riwayat hidup di situ, kemudian disisipkan kata hanya kata istri saja, tanpa padanannya, tanpa pasangannya bahwa itu adalah suami sebagai sebuah pilihan terbuka, bagi subyek hukum yang mengisi daftar riwayat hidup itu. Inilah yang menjadi persoalan yang kami gugat di Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian kami melakukan apa ... memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan, “Calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat.” Dan seterusnya huruf m, “Menyerahkan daftar riwayat hidup, yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.” Mengenai kata istri, bertentangan terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai istri atau suami. 3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan, “Calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat.” Huruf m, “Menyerahkan daftar riwayat hidup, yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.” Mengenai kata istri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi istri atau suami. 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi, untuk dimuat dalam Berita Negara, atau petitum lainnya adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

4

2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kalimat yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang KDIY terhadap kalimat yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam berita negara atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan kami, Yang Mulia. Kami anggap kami sadar bahwa permohonan ini banyak kekurangan, makanya kami tentunya dengan kerendahan hati mengharapkan banyak nasihat dan masukan dari Yang Mulia guna perbaikan permohonan ini. Sekian, assalamualaikum wr. wb. 9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumussalam wr. wb. Terima kasih, Pak Irman. Ada satu hal yang saya ingin juga disampaikan positanya, alasan permohonan bahwa pasal ini seolah-olah melakukan intervensi terhadap internal di Keraton. Itu coba kenapa kok ada statement yang demikian?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Ya, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu negara mengakui dan menghormati keistimewaan sebuah daerah seperti yang kemudian dikonfirmasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya bahwa ada demarkasi negara yang kemudian ditarik secara tegas, ada ranah undang-undang negara, dan ada ranah Keraton Keistimewaan Yogyakarta. Kita ketahui bahwa Yang Mulia, keistimewaan Yogyakarta salah satunya adalah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di situ. Kita ketahui bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan bertahta dan Adipati Pakualam sebagai calon wakil gubernur di situ bertahta. Nah, dengan adanya kata kalimat kata dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m bahwa calon gubernur itu, daftar riwayat hidup istri, maka seolah-olah sultan bertahta sebagai calon gubernur itu adalah harus laki-laki, Yang Mulia, di situ. Seolah-olah Adipati Pakualam itu harus laki-laki, padahal jenis kelamin apakah dia laki-laki atau perempuan negara sudah memberikan batas demarkasi itu adalah urusan internal keistimewaan, di situ. Dan walaupun juga bukan urusan internal keistimewaan, tidak mungkin lembaga negara republik ini melekatkan jenis kelamin pada presiden, 5

gubernur, bupati, walikota bahwa ini harus perempuan atau laki-laki. Tidak mungkin, Yang Mulia. 11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilakan Yang Mulia, ada hal yang mau disampaikan, masukan?

12.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Pada dasarnya kami tahu apa yang Anda mohonkan, tapi memang ada beberapa yang harus diperbaiki seperti di sini misalnya di kewenangan Mahkamah, Anda mengucapkan ... nomor 2 ya bahwa selanjutnya Pasal 254C ayat (1) Perubahan Keempat UndangUndang Dasar Tahun 1945, mestinya perubahan keempatnya enggak usah dimasukkan. Kita mengatakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja. Kemudian pada waktu Anda melihat di sini antara legal standing Pemohon dan alasan permohonan, legal standing-nya di ini sedikit saja karena ini banyak hal yang kemudian sama, gitu ya. Misalnya kerugian konstitusional poin pertama, Anda merumuskan Pasal 18 ayat (1) kemudian sampai bahwa kata istri dalam rumusan norma Pasal 18 ayat (1) itu sama persis dengan Pemohon Kedua, Pemohon Ketiga, Pemohon Keempat. Jadi lebih dipersingkat saja kalau rumusannya sama, maka Pemohon I, II, III, IV kerugian konstitusionalnya apa. Dan yang jelas di sini harus dirumuskan sebetulnya kerugian konstitusional Anda itu apa atau Pemohon itu apa? Apakah kemudian pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu kenapa, gitu? Jadi itu yang lebih jelas sehingga kemudian kerugian konstitusional Pemohon itu terlihat karena ini Pemohonnya kan bukan dari pihak Keraton sendiri kan, tapi kemudian orang-orang yang kemudian ya abdi dalem, kemudian para pekerja atau lembaga-lembaga yang menginginkan adanya kesetaraan gender dan sebagainya sehingga kemudian kita bisa melihat di sini bahwa kerugiannya mereka apa sehingga kita harus melihat pada legal standing-nya bisa masuk untuk perkara ini atau tidak. Karena legal standing itu akan menunjukkan akan bahwa oh Anda punya legal standing karena Anda menjadi bagian dari pasal ini, begitu. Nah, ini karena di sini bukan langsung ... untuk Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta juga pernah diajukan ke sini juga pada waktu itu tentang ... maka kita harus melihat siapa yang maju di sini sebagai Pemohon, prinsipalnya itu siapa, dan itu harus dijelaskan apa hubungannya langsung dengan Pasal 18 tadi, ya. Dan kalau alasannya sama, dijadikan satu saja kemudian lebih singkat karena ini terlalu panjang, saya membacanya kemudian berulang-ulang kok ini sama, persis sama, gitu ya. Itu tolong diperjelas, di ... apa ... diringkas saja. 6

Tapi kemudian kenapa Anda membuat petitumnya 2? Petitumnya yang satu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kemudian Pasal 18 ayat (1) menyatakan 1 dan 2 ya. Ini kalau menyatakan, “Cuma gubernur dan wakil gubernur adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat m, menyerahkan data riwayat hidup yang memuat antara lain tingkat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. Mengenai kata istri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.” Ini Anda mestinya melihat yang mana yang lebih … karena kalau yang pertama, ini berarti Anda mengutip semuanya. Apakah Anda cukup memberikan tambahan frasa, gitu kan? Kata, ini bukan frasa, kata ya. Suami atau istri, begitu kan? Nah, itu saja yang lebih mudah. Jadi Anda boleh pilih tapi dalam petitum Anda lebih jelas bahwa yang salah itu ini, sehingga permohonan Anda jelas saja, ini atau ini, dan sebagainya. Ya, berarti ini kan nanti kan Anda mohon supaya pemaknaan dari pasal itu, ya. Dari saya, saya rasa cukup, Pak Ketua. 13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, saya persilakan Yang Mulia Pak Anwar.

14.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Ibu kita. Jadi untuk legal standing ya supaya dielaborasi lebih lanjut, lebih tajam lagi. Walaupun di sini memang sudah cukup panjang lebar ini. Kerugian, pertama kerugian bersifat faktual atau berpotensi menurut UndangUndang Dasar. Kemudian kaitanya dengan keberadaan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta ini. Tentu antara pasal yang diuji, ya normalnya itu ada kaitanya pula dengan pasal-pasal berikutnya yang tentu tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ibu Maria bahwa untuk menjabat gubernur atau wakil gubernur itu sudah ditentukan. Nah, permasalahanya sekarang apakah ada dari … ini saya lihat ini ada memang beberapa data yang disampaikan oleh Pemohon, ya mengenai keberadaan seorang wanita ya, untuk memimpin apa … kerajaan atau kesultanan. Misalnya Ratu Maharani Sima, pernah memimpin Kerajaan Kaliangga ya. Termasuk di Bone, Bugis, dan sebagainya. Sampai ada 21 ya, 21 raja. Ya kalau disebut karena perempuan ya ratu tentunya ya. Kemudian ada juga ratu ya, atau raja, yang perempuan tentu ratu. Dari Kerajaan Majapahit Ratu Tri Buana Tungga Dewi, atau Ratu Suhita, ya. Kerajaan atau Kesultanan Ngayogyakarta ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit ya. Demikian adanya, ya. Tetapi yang 7

pasti bahwa selama kesultanan Ngayogyakarta ada, ya katakanlah berdiri atau kelanjutan dari Kerajaan Majapahit itu. Apakah pernah ada ratu ya, pernah memimpin kerajaan, ya. Tentu mulai dari sultan ke-I ya, sampai sekarang ke-X. Belum pernah ada ya dipimpin oleh ratu? Dan kalau memang betul katakanlah belum pernah ada, apakah ada larangan ya dalam struktur Kesultanan Ngayogyakarta bahwa bagi seorang wanita tidak diperbolehkan menjadi raja? Atau disebut ratulah kalau perempuan kan gitu. Artinya memimpin kerajaan terlepas daripada undang-undang ini. Artinya memang betul bahwa antara pasal yang dipermasalahkan. Normanya ini memang kalau dilihat itu seolah-olah ada diskriminasi ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk itu nanti mungkin bisa dipertajam, diperjelas bahwa dalam sistem pemerintahan katakanlah begitu. Kerajaan Ngayogyakarta dari dulu, walaupun memang faktanya belum pernah dipimpin oleh seorang ratu, bukan berarti bahwa wanita dilarang atau tidak boleh menjadi ratu. Ya mungkin nanti bisa digambarkan dalam permohonanya. Itu dari saya, terima kasih, Yang Mulia. 15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Pemohon. Saya melihat permohonan ini sebetulnya sudah bagus. Tadi hanya beberapa hal yang dimintakan untuk dilakukan perbaikan. Tapi saya juga minta untuk berdiskusi supaya ada konsistensi di permohonan Saudara. Yang pertama begini, kalau kita mengabulkan permohonan Saudara dengan menambah frasa di persyaratan Pasal 18 UndangUndang Keistimewaan Yogya, khususnya angka m dengan tambahan istri atau suami, apakah itu tidak berarti juga Mahkamah mengintervensi urusan internal? Itu. Ya, kan? Ataukah lebih baik supaya Mahkamah juga tidak dianggap intervensi, persyaratan m ini sebetulnya tidak diperlukan? Karena pengisian jabatannya yang lain, mulai dari Presiden, lah ini kan enggak diperlukan pada persyaratan ini? Sehingga permohonan Saudara adalah permintaan untuk menghapuskan persyaratan huruf m. Karena sudah secara otomatis nanti menyerahkan riwayat hidup itu pasti, gitu. Itu lebih netral karena Saudara mengatakan kalau undang-undang ini mencantumkan istri, seolah-olah ada intervensi terhadap pemerintah pusat, terhadap keistimewaan Yogya yang berkaitan, yang bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur itu hanya laki-laki, kan? Tapi kalau kita tambahkan, berarti kita juga, Mahkamah, itu juga melakukan intervensi urusan internal. Serahkan saja pada mereka, perkembangan mereka, sehingga persyaratan ini tidak perlu ada. Karena otomatis nanti setelah itu pada waktu … apa … mau menjadi gubernur atau wakil gubernur harus menyerahkan daftar riwayat hidup itu otomatis. Karena sudah … enggak diminta pun, pasti mengirimkan riwayat hidup. Itu coba bisa dipikirkan, ya. Supaya konsisten antara dalil Saudara atau posita Saudara 8

yang mengatakan bahwa itu hanya istri, itu namanya intervensi. Tapi kalau kita menambahkan suami, itu juga intervensi, gitu. Coba ini bisa dipikirkan. Lebih baik kok menurut saya, supaya netral itu merupakan urusan internal, persyaratan ini enggak ada, gitu, ya. Baik. Ada yang akan yang disampaikan atau komentar sebelum saya selesai mengakhiri sidang? Silakan, Pak Irman. 16.

KUASA HUKUM PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya. Tentunya semuanya sangat berharga bagi kami masukan Yang Mulia. Jadi … apa … pada prinsipnya memang seandainya pun Mahkamah mengabulkan petitum kami … satu ini, kami menilai itu bukan intervensi, tapi itu adalah satu-kesatuan utuh kata istri dan suami itu. Jadi, bukan sesuatu yang terpisah. Karena di mana-mana kalau ada istri, pasti ada suami sebagai sebuah kondisi objektif.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kecuali melegalkan perkawinan sejenis, ya.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Kecuali melegalkan perkawinan sejenis, Yang Mulia. Tapi sampai sekarang, MK belum melegalkan itu, di situ. Jadi, kami anggap itu bukan inter … tapi masukan Yang Mulia yang terkahir, itu … itulah yang juga menjadi per … menjadi perdebatan kami selaku Pemohon juga di situ. Karena di pasal lain, tidak ada kata daftar riwayat hidup untuk menjadi Presiden sampai kepala desa, tidak ada, tapi ini sesuatu yang memang harus terjadi. Jadi, ini bahasa kami bukan materi undang-undang sebenarnya ini, di situ. Sehingga ini hilang pun … makanya keraguan kami inilah kami muncul dua petitum, Yang Mulia Ibu Maria Farida, itu di situ. Keraguan kami itulah yang kemudian di situ. Dan memang kami mengharapkan nanti kita dengar saja masukan Yang Mulia Para Hakim yang akan membantu kita … apa … memperbaiki permohonan ini. Saya kira itu, Yang Mulia.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ya, terima kasih, Pak Irman. Ada waktu 14 hari sebagaimana … apa … hukum acara di Mahkamah. Saudara silakan memperbaiki, lebih fokus, atau yang bagaimana. Tadi yang … misalnya, Pemohon II, III, itu kan sama kedudukan hukumnya dengan … apa … pertimbangan-pertimbangan kenapa dia mempunyai saran dari Prof. Maria bisa digabung supaya tidak nampak diulang-ulang, ya. 9

Ada waktu 14 hari. Tapi kalau sebelum 14 hari sudah bisa dilakukan perbaikan, silakan diserahkan di Kepaniteraan. Jadi, batas waktu 14 hari adalah Senin, 24 Oktober 2016, pada pukul 10.00 WIB, ya. Semoga bisa lebih cepat, lebih baik perbaikannya, sehingga kita bisa menggelar persidangan yang kedua untuk menerima perbaikan permohonan lebih cepat. Ada yang akan disampaikan atau sudah cukup? Cukup, baik. Kalau begitu, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.08 WIB Jakarta, 11 Oktober 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

10