2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 78/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 26 SEPTEMBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 78/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 139 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Aries Rinaldi 2. Rudi Prastowo 3. Dimas Sotya Nugraha ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 26 September 2016 Pukul 14.05 – 14.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Aswanto 3) I Dewa Gede Palguna Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ferdian Sutanto 2. Afriadi Putra 3. Suhardi 4. Rahmat Aminudin 5. Andi Windo Wahidin 6. Edi Mariatama Lubis

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB 1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sidang untuk umum.

Perkara Nomor 78/PUU-XIV/2016 dibuka dan terbuka KETUK PALU 3X

diri. 2.

Silakan, Pemohon atau Kuasa yang hadir untuk memperkenalkan

KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO Ya, saya Ferdian Sutanto dari Kuasa Pemohon.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADI PUTRA Terima kasih, saya Afriadi Putra. Di sebelah saya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SUHARDI Saya Suhardi.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT AMINUDIN Saya Rahmat Aminudin.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI WINDA WAHIDIN Saya Andi Windo Wahidin.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDI MARIATAMA LUBIS Saya dengan Edi Mariatama Lubis.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO Terima kasih, Majelis.

9.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Acara atau agenda hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan, dan kita persilakan kepada Pemohon, Kuasanya untuk menyampaikan pokokpokok permohonannya. Jadi, kita persilakan untuk pokok-pokoknya saja 1

karena permohonan secara tertulis sudah disampaikan, ya, terutama terkait dengan legal standing Saudara. Kemudian, posita atau alasanalasan Saudara mengajukan pengujian Pasal 3 ... 139 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga petitumnya. Kami persilakan. 10.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO Ya, terima kasih, Majelis. Bahwa Para Pemohon adalah pengemudi kendaraan berbasis online sebagai pemilik sekaligus driver. Namun, Pasal 139 ayat (4) UU LAJ yang dimaksud adalah Penyedia Jasa Umum Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan. Tidak ada yang menyebutkan bahwa perorangan warga negara Indonesia sebagai penyedia jasa angkutan berbasis online. Namun faktanya, 1 tahun terakhir ini menjamur perorangan penyedia jasa angkutan berbasis online. Oleh sebab itu, kita mengajukan judicial review ke MK terhadap Pasal 139 ayat (4), berharap agar perorangan masuk dalam tafsir konstitusi. Selanjutnya, keterikatan dengan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 adalah jika Para Pemohon tidak mengikuti aturan dalam PM Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 23, maka Para Pemohon termasuk dalam kualifikasi melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa tilang atau tindakan lain yang dapat merugikan Para Pemohon. Sedangkan kendaraan berbasis online muncul seperti Para Pemohon hadir di tengah-tengah masyarakat karena perkembangan jaman, salah satu yang menjadi acuan adalah PM Nomor 32 Tahun 2016 adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional yang dijamin undang-undang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Yang dimaksud ayat (1) ... Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, kendaraan bermodal online, sehingga kami ajukan permohonan ini di MK guna mendapat kepastian hukum dan keadilan bagi Para Pemohon. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lainnya, silakan.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADI PUTRA Terima kasih. Mungkin kami akan mengadakan nantinya perbaikan, sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa ada perbaikan kemungkinan pada hal kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Telah dinyatakan ... kami nyatakan bahwa Nomor 12 bahwa berdasarkan segala warga negara bersama kedudukan di hadapan hukum, hal itu tidak terkecuali tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 2

penghidupan yang layak. Kami mungkin akan mengadakan menambah batu ujinya di sini Pasal 27 ayat (2) mengenai kehidupan yang layak, mendapat pekerjaan yang layak. Cukup hanya sampai di situ, kami akan menambah pada Pasal 27 ayat (2) untuk mempertegasnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb 12.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO Cukup.

13.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sudah cukup?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO Cukup.

15.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, baik. Saya kira cukup singkat dan intinya yang diajukan sudah dikemukakan, dan pada agenda sidang hari ini Majelis Panel akan memberikan saran dan nasihat yang nanti bisa digunakan untuk lebih menyempurnakan permohonan ini. Kami persilakan, Pak Palguna.

16.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, saya?

17.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

18.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Saudara. Permohonan ini sudah kami baca tentu saja dan yang mau saya … sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat terhadap permohonan ini. Begini, di uraian tentang legal standing itu, di situlah pentingnya Saudara Pemohon untuk secara jelas menerangkan apa kerugian konstitusional dari Saudara berkaitan dengan keberlakuan dari ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian. Itu, ya. Nah, di dalam uraian tentang legal standing ini, Anda tidak perlu dulu terlalu banyak membahas uraian tentang pokok permohonan. 3

Cukup kerugiannya saja, mengapa dirugikan, itu saja dijelaskan, dalam kedudukan sebagai apa. Kan kalau di dalam pengujian undang-undang itu kan sebagai perorangan warga negara Indonesia, kan gitu, atau badan hukum atau lembaga negara atau kesatuan masyarakat hukum adat atau yang … ya, badan hukum publik atau badan hukum privat. Nah, kalau dalam hal ini, kalau sebagai perorangan, hak perorangan warga negara Indonesia yang Saudara anggap dirugikan itu, itulah yang dijelaskan dengan berlakunya ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian. Nah, kemudian yang berikutnya … Ya, itu satu. Terus yang kedua, juga harus dibedakan, ini selalu saya sampaikan dalam setiap permohonan pengujian, juga harus dibedakan uraian tentang kerugian hak konstitusional yang nanti itu adalah tujuan terakhirnya adalah untuk membuktikan bahwa Saudara Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan alasan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin ada persinggungan, tetapi di awal di waktu menguraikan legal standing, cukup Anda menyinggungnya tentang kerugian dugaan … anggapan Anda tentang kerugian itu dulu, dikaitkan dengan hak konstitusional yang Anda anggap dirugikan itu dulu. Nah, di belakangnya nanti, ketika Anda sudah masuk ke materi permohonan, di posita permohonan, di situlah baru kesempatan Saudara untuk menguraikan mengapa undang-undang yang Anda mohonkan pengujian itu Saudara anggap sebagai … bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi itu ya, dua poin itu mesti klir. Mungkin ada persinggungan, ya. Tapi di depan … jangan sampai di depan Anda sudah membahas materi perkara dulu lalu lupa ujungnya menerangkan soal kerugian itu, padahal itulah justru yang mestinya Anda pertajam di depan. Nah, saya melihat permohonan ini di depan masih … apa namanya … belum terlalu tajam. Jadi silakan, Anda tadi sudah menyampaikan itu tambahan yang mau diperbaiki tadi itu sebelum kami nasihatkan. Silakan saja, tapi selalu dikaitkan dengan persoalan kerugian konstitusional dalam konteksnya dengan kaitannya dengan undangundang yang dimohonkan pengujian. Nah, itu. Kalau soal kewenangan kan sudah biasa, ya. Mahkamah Konstitusi ada Pasal 24, kemudian 24C ayat (1), lalu kemudian ada turunannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diubah dan seterusnya. Kemudian ada UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, itu sudah biasa, saya kira itu tidak menjadi masalah. Itu kan hanya untuk menyatakan bahwa permohonan ini adalah pengujian undang-undang dan Mahkamah berwenang. Tapi di uraian legal standing itu yang penting Saudara harus … apa namanya … memberikan ketegasan. Misalnya kalau dalam permohonan a quo dalam kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon 4

mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu ini, ini, ini. Hak ini menurut Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang pasal yang dimohonkan pengujian undangundang karena begini. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memiliki legal standing, itu. Jadi sederhana saja sebenarnya. Anda tinggal mempertajam ininya, tidak usah bolak-balik ya, itu. Dan jangan lupa tentu saja kutip ketentuannya yang Saudara anggap merugikan itu. Kalau ndak, bagaimana? Masa kita mau … anu. Supaya orang memudahkan pembaca sebenarnya, gitu saja. Ya, mungkin kalau Hakimnya paham yang Anda maksud, tapi kalau pembaca … kan ini sidang terbuka ya, kalau pembaca umum kan belum tentu paham ininya kalau ndak dikutip di situ yang Anda mohonkan pengujian, bagaimana itu. Kemudian di alasan-alasan permohonan. Nah, di alasan permohonan ini hati-hati, juga termasuk di uraian tentang legal standing. Maksudnya saya hati-hati itu, maksudnya begini, jangan sampai Anda terjebak kepada persoalan-persoalan penerapan norma, sehingga Anda melupakan argumentasi justru yang mau Anda buktikan adalah inkonstitusionalitas norma. Itulah yang Anda harus pertajam uraiannya. Bukan soal penerapan norma. Kalau persoalan penerapan norma, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mempertahankan, tapi kalau inkonstitusionalitasnya itu, itu yang harus Anda ini kan. Bahwa mungkin karena inkonstitusionalitas lalu mengakibatkan … apa namanya … ada pengaruhnya terhadap penerapan, ya. Tapi jangan dibalik logikanya jangan di … apa namanya … jangan Anda yang Anda utamakan adalah program penerapan normanya lalu atas dasar itu lalu secara sumir Anda mengatakan lalu norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bukan begitu, tapi Anda harus membuktikan sebaliknya karena norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka melahirkan praktik yang seperti itu. Nah, kalau itu boleh, ya. Itu, itu diuraian ininya misalnya di … di positanya. Nah, kalau … kalau di sini kan penekanan Anda ini kan Anda mau memohon atau dalam pemikiran Saudara Pemohon tidak masuknya orang-perorangan dalam kategori sebagai penyedia jasa angkutan umum karena di situ di dalam pasal yang Anda uji Pasal 139 ayat (4) UndangUndang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan ini hanya mengatakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan. Anda menganggap orang-perorangan tidak masuk di situ dan karena itu Anda mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ke situ saja diarahkan anu fokus ininya, ya. Ke situ arahkan fokus argumentasi Saudara, itu. Mengapa bertentangan? Bisa saja Anda melihat dari bermacam perspektif kan perorangan begini bagaimana. Nah, itu terserah di situ yang saya katakan tadi mungkin ada persinggungan dengan persoalan kerugian hak konstitusional tadi. Tapi 5

kan di sini Anda mempunyai ruang yang lebih lebar untuk … apa namanya … memberikan argumentasi bukan sekadar kerugian konstitusional seperti Anda gunakan untuk membuktikan legal standing itu saja tapi mungkin ada perspektif lain yang bisa Anda gunakan di sini, itu. Itu di uraian permohonan. Nah, kemudian mengenai … ya tapi ini Saudara ya ini permohonan Saudara ya. Sebenarnya kita tidak … tidak lazim di Mahkamah Konstitusi itu ada ketentuan provisi sebab kalau ketentuan provisi itu kemungkinan ada kalau menurut hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu adalah di sengketa kewenangan lembaga negara karena ada kemungkinan Mahkamah memberikan putusan sebelum lahirnya putusan Mahkamah ini maka kewenangan yang dipersengketakan itu jangan dilaksanakan dulu misalnya. Nah, itu ada kemungkinan memberikan putusan itu tapi di dalam permohonan pengujian undangundang sampai sekarang menurut hukum acara yang berlaku, secara eksplisit memang belum diatur. Oleh karena itu, inilah yang kaitannya dengan yang saya katakan tadi dengan persoalan apa jangan dicampuradukkan antara persoalan penerapan norma dan inkonstitusionalitas norma itu. Ini mengenai provisi tadi. Apa tadi terakhir yang mau saya sampaikan lagi. Nah, kemudian di petitum. Jadi, Anda meminta sebenarnya di sini adalah conditionally constitutional ya. Kecuali conditionally constitutional itu begini, ketentuan undang-undang ini adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang ditafsirkan begini, maka putusan hakim kemudian, andai kata mengabulkan ya, andaikata diterima, misalnya argumentasi itu putusan hakim akan mengatakan permohonan ini ditolak karena kondisinya kan belum terjadi kalau conditionally constitutional. Kalau conditionally inconstitutional, sebaliknya, permohonan ini ya adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar sepanjang tidak ditafsirkan begini, itu lain. Misalnya dalam kasus Saudara ini sepanjang tidak ditafsirkan mencakup orang-perorangan warga negara Indonesia. Orangperseorangan kan itu intinya kan dari Saudara ini. Kalau conditionally constitutional, kalau kondisinya begini … undang-undang ini adalah konstitusional kalau persyaratannya seperti ini terpenuhi. Nah, kalau persyaratan itu tidak terpenuhi, maka dia inkonstitusional. Sehingga putusannya menolak, karena apa? Tergantung syaratnya nanti benar enggak seperti itu nanti di lapangan, gitu kan. Tapi conditionally inconstitutional, sebaliknya, dia adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 kalau kondisinya seperti ini, sehingga putusannya mengabulkan itu anunya. Coba Anda lihat di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnyalah supaya ini. Nah oleh karena itu, ini harus jelas mana sebenarnya yang Anda inginkan. Sebenarnya dua-duanya sih ini ya sama cuma ada yang satu mungkin lebih tegas ya, dari perspektif melihatnya 6

saja. Karena kan persoalannya kan kalau kita di Indonesia suka kalau lihat putusan itu suka lihat dictum saja kan, lihat amarnya saja, oh ini permohonanya ditolak, enggak dibaca pertimbangannya. Padahal pertimbangannya kan itu adalah dasar pemikiran untuk sampai kepada amar kan, itu yang suka enggak dibaca. Nah, inilah makanya kalau Anda mau pilih apa mau Anda menggunakan conditionally constitutional atau conditionally inconstitutional itu … apa namanya … tinggal membalik logikanya saja, tinggal membalik logikanya saja tapi itu saran dari kami kalau … ya, itu pilihannya terserah kepada Saudara Pemohon. Dari saya demikian. Terima kasih. 19.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Silakan.

20.

ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya. Saya tidak mengulang yang sudah disampaikan tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Palguna. Saya ingin menambah sedikit saja. Saudara, sebenarnya di dalam permohonan ini sudah banyak mengurai tentang kerugian konstitusional, bahkan Saudara sudah mengutip Pasal 51 Undang-Undang MK, juga putusan MK yang berkaitan dengan itu Putusan Nomor 006, Saudara juga sudah kutip yang mencantumkan bahwa harus ada kerugian konstitusional. Yang kita, terutama saya … yang saya belum temukan adalah kerugian ... bentuk kerugian konstitusional yang Saudara alami itu apa? Maksud saya yang dialami oleh Para Pemohon Prinsipal, tentu bukan Saudara. Nah, apa bentuk kerugian konstitusional yang … kita bisa tangkap bahwa karena tidak dimungkinkannya perseorangan untuk ikut dalam usaha moda transportasi yang boleh itu adalah … apa ... badan usaha, sementara perseorangan tidak dibolehkan sehingga kalau kita lihat di uraian-uraian Saudara itu cenderung ke ... lebih cenderung ke kerugian materiil. Nah ini yang Saudara belum … apa ... belum jabarkan, ya memang kita bisa tangkap bahwa di situ ada kerugian, kerugian materiil. Tapi kemudian, Saudara tidak ada jembatan, belum membangun jembatan bahwa ini sebenarnya adalah kerugian konstitusional. Itu yang jembatannya hilang itu. Nah, tolong nanti … apa ... dibuat lagi jembatan sehingga kita lebih mudah menangkap bahwa sebenarnya sesuai dengan kewenangan Mahkamah, bukan menguji … apa ... bukan, bukan kerugian materiil atau immateriil yang perlu kita buktikan, tetapi yang harus kita buktikan adalah kerugian konstitusional. Nah, ini yang belum konkret Saudara bangun di dalam permohonan ini sehingga menurut

7

saya, perlu Saudara mengelaborasi kembali. Boleh pintu masuknya di sana, tetapi kemudian harus konkret bahwa ini ada. Saudara juga sudah menguraikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka potensi kerugian konstitusional itu akan hilang atau tidak terjadi lagi, tetapi kemudian lagi-lagi ini lebih mengarah kepada kerugian materiil. Ya, ini yang penting untuk Saudara … apa ... eleborasi kembali. Lalu kemudian, kalau kita mencermati mulai dari halaman pertama sampai terakhir, banyak sekali yang reddendum penjelasannya, banyak yang berulang-ulang, gitu. Tidak perlu terlalu panjang lebar sebenarnya Saudara menguraikan. Ini kan, simple ya, simple sebenarnya pasal yang Saudara uji itu adalah Pasal 139 ayat (4) yang tidak memungkinkan perseorangan untuk terlibat di dalam penyediaan … apa ... sarana transportasi angkutan, gitu ya, angkutan umum, atau moda transportasi, gitu. Nah, sebenarnya mulai dari situ saja Saudara mencoba membangun dalil, membangun … apa namanya ... argumen sehingga nanti, “Oh, ternyata benar Pemohon ini mengalami kerugian konstitusional dengan norma yang ada di dalam Pasal 139 itu,” ya? Jadi, tidak usah ... ini panjang sekali Saudara menguraikan, bahkan banyak Saudara menguraikan pandangan para ahli. Itu bagus juga, tapi itu tidak memberikan … apa ... tidak memberikan keyakinan bahwa memang ada kerugian konstitusional. Saudara mengutip pandangan beberapa ahli. Saya baca yang Saudara kutip, tetapi kemudian setelah saya baca pandangan ahli itu tidak ... tidak menambah keyakinan saya bahwa ada kerugian konstitusonal, padahal sebenarnya yang Saudara ... Saudara harus lakukan adalah meyakinkan kami, meyakinkan kami bahwa ada kerugian konstitusional. Tanpa ada pandangan-pandangan itu kalau Anda bisa membangun argumen secara logis bahwa ternyata benar ada kerugian konstitusional, saya kira ya, tentu harapan Saudara kan, permohonan ini dikabulkan, gitu kan? Bukan sekadar … apa ... memajukan begitu saja, tetapi tentu harapan yang paling besar dari Saudara adalah me ... agar permohonan ini dikabulkan. Lalu kemudian, ini Saudara banyak sekali mempersoalkan mengenai peraturan menteri ya, sebenarnya ya oke, saya bisa memahami itu, Anda mau meyakinkan kita bahwa karena Pasal 139 ini kemudian diturunkan ke peraturan menteri, lalu peraturan menteri ya, seolah-olah bahwa sebenarnya yang merugikan Saudara itu adalah peraturan menteri, gitu. Enggak perlu sampai ke sana, bukan kewenangan Mahkamah untuk menilai kalau kerugian itu muncul karena peraturan menteri. Bahkan kita bisa menganggap bahwa kalau argumen yang Saudara bangun seperti itu berarti ini bukan persoalan norma, ini persoalan implementasi. Kalau persoalan implementasi bukan kewenangan Mahkamah jadinya, ya. 8

Saya kira itu masukan-masukan, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna, saya menambah sedikit saja, kiranya bisa di ... ya, terserah Saudara sih, mau di ... mau di … apa namanya ... mau diperbaikan ... mau diperbaiki sesuai dengan saran kami atau tidak, itu kembali kepada Saudara. Tadi juga Yang Mulia Pak Palguna sudah menyatakan ini persoalan kewajiban, ini kewajiban kami, kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberi nasihat kepada Saudara agar melakukan perbaikan. Dan yang paling terakhir saya kira supaya kita tidak bingung atau tidak semakin … apa namanya ... semakin tidak fokus atau untuk membuat lebih fokus mungkin bisa dielaborasi kembali sehingga lebih fokus bahwa ini ada kerugian konstitusional, ya. Dari saya, Yang Mulia, cukup. Terima kasih. 21.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Pak Prof. Aswanto. Saya enggak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Palguna dan Prof. Aswanto. Hanya menekankan, coba diuraikan secara tepat dan rinci, dan fokus karena Saudara di sini lebih banyak kerugian itu akibat keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, ya. Sementara Peraturan Menteri Perhubungan itu, itu tidak langsung melaksanakan undang-undang, dia melaksanakan PP 74, kan. PP 74 tentang angkutan jalan. Nah, sehingga di konsiderans menimbang peraturan Menteri Perhubungan itu melaksanakan Pasal 46, 59, 80, 86, dan 122 PP 74, dari sana di … apa ... diturunkan aturan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan tidak dalam trayek yang Saudara menyebutkan di sinilah munculnya, ya, “kerugian” Saudara itu, ya. Saudara tidak mengutik-ngutik apa ini bertentangan dengan PPnya, tapi lalu Saudara me ... langsung menguji ketentuan 139 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Sementara Pasal 139 itu adalah tentang kewajiban Pemerintah menyediakan angkutan umum, ya karena memang di undang-undang itu di penjelasan umumnya disebutkan untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, tanggung jawab untuk menjamin terjadinya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melibatkan swasta. Disebutkan di sana. Sebetulnya Saudara bisa kutip itu juga. Nah, di 139 itu pertama, Pemerintah wajib menyediakan angkutan umum. Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya, Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum, baru penyerahan jasa yang dilaksanakan oleh badan usaha. Nah, di sini yang Saudara ingin … apa ... nyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau lalu dalam 9

hal Mahkamah menganggap ini masih mempunyai kekuatan mengikat lalu diberi conditionally, ya. Nah, jadi supaya fokus karena kalau dilihat dari alasan-alasannya bermula dari Peraturan Menteri Perhubungan ini dan Menteri Perhubungan itu adalah dalam (suara tidak terdengar jelas) melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 itu. Nah, sepanjang sejauh mana dia bertentangan melaksanakan PP 74, ya, kalau itu tadi, ya, seperti sampaikan oleh apa ... Para Hakim tadi, ya, tidak kewenangan kita. Tentu kalau pengujiannya yang berada di bawah undang-undang ya, nah, itu ke Mahkamah Agung, sementara yang di sini itu langsung ke Pasal 139 dan Pasal 139 mengatur mengenai kewajiban Pemerintah menjamin tersedianya angkutan umum dan yang di norma ayat (4) itu dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. di ini lagi, supaya ... jangan-jangan ini sebetulnya lebih … apa ... ingin menguji PP-nya, ya, tapi pas norma ke 139-nya enggak kena pas, ya karena ini bagiannya bagian kewajiban Pemerintah, ya. Bahkan di Pasal 140-nya kalau Saudara-Saudara ini kan, tadi pelayanan angkutan umum yang dengan trayek dan tidak dalam trayek. Saudara kan, menyinggung-nyinggung yang dalam trayek dan tidak dalam trayek, Pasal 140, ya tidak. Saya kira itu saja yang ingin saya tambahkan. Kalau dari ... apa ... bahan-bahan yang diajukan ini ya, KTP, ID online, SIM A, STNK, bukti leasing, saya kira peraturan menterinya, kemudian foto uji KIR ya, semua ini, ini sebetulnya isi dari Permen itu, Permen Menteri Perhubungan yang baru, terkait ... apa ... mengatur mengenai masalah angkutan orang dan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, kan judul Peraturan Menteri Perhubungannya begitu, ya. Ini mengangkut soal teknis penyelenggaraannya, coba diuraikan sehingga memang ini menguji Pasal 139 dengan ... apa ... keadaankeadaan atau gambaran atau uraian menurut Saudara itu ... apa ... kerugian sehingga di petitumnya agar dapat di ... katakan tidak mengikat atau kemudian dengan ... apa ... conditionally, gitu ya. Jangan sampai nanti lalu ... apa ... terkait dengan yang lain akan terjadi kekosongan hukum karena di ketentuan umum itu jelas, di Pasal 1 angka 21 sudah didefinisikan mengenai perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dan berkendaraan bermotor umum. Di sana sudah ada ya, ada ketentuanketentuan yang bersifat umum yang memberikan arahan untuk muatan di dalam pengaturan mengenai angkutan umum yang ini sebagai ... apa ... angkutan publik itu menjadi kewajiban Pemerintah. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan dan Saudara punya waktu 14 hari untuk memperbaiki atau juga tidak memperbaiki. Dalam hal ada perbaikan, maka diserahkan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama ini, artinya pukul 10 Oktober ... Senin, 10 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB itu sudah diserahkan ke Panitera. Dalam hal tidak diperlukan 10

perbaikan ya, maka nanti Majelis akan menerima apa yang sudah disampaikan pada hari ini, artinya tanpa perbaikan. Ada hal-hal yang mau disampaikan atau cukup? 22.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO Cukup, Majelis. Terima kasih atas nasihat dan masukannya dan itu akan kami pertimbangkan.

23.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Baik, dan dengan demikian Perkara Nomor 78/PUU-XIV/2016 ini hari ini agendanya pemeriksaan pendahuluan selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB Jakarta, 26 September 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11