2016

2

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

PENDIDIKAN

STKIP PAMANE TALINO KEMBALI MENERIMA MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pamane Talino Ngabang Kabupaten Landak kembali menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2015/2016 untuk program studi Pendidikan Matematika (S-1), Pendidikan Bahasa Inggris (S-1) serta Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi/Penjaskesrek (S-1). Kampus STKIP Pamane Talino yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Ngabang ini merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi dan pengesahan pendirian oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06/E/O/2013. Untuk itu STKIP Pamane Talino Ngabang yang berada di bawah naungan Yayasan Landak Bersatu kembali memberikan kesempatan kepada seluruh putra-putri daerah Kalimantan Barat untuk dapat melanjutkan cita-cita dan mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia serta guru yang cerdas, mandiri, kompetitif, berkelanjutan dan berhati melayani. Khususnya

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

di Kabupaten Landak yang terletak agak di pedalaman yang jauh dari Kabupaten Pontianak dan merupakan wilayah perbatasan langsung dengan wilayah Negara Malaysia, di mana setiap tahunnya jumlah lulusan SMA/ MA dan SMK di Kabupaten Landak baik negeri maupun swasta terus meningkat. Menurut Subiakto, Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru, penerimaan mahasiswa diselenggarakan secara gelombang. Pendaftaran calon mahasiswa STKIP Pamane Talino Gelombang Pertama berlangsung mulai tanggal 2 Maret s.d 29 Mei 2015, kemudian Gelombang Kedua mulai tanggal 1 Juni s/d 31 Agustus 2015. Pendaftaran dibuka setiap hari pada jam kerja, yakni mulai pagi pukul 08.00-12.00 dan sore pukul 13.00-16.00. Ujian masuk tertulis bertempat di kampus STKIP Pamane Talino Ngabang. Materi ujian masuk adalah sesuai dengan program studi yang dipilih dan juga digabung dengan Tes Potensi Akademik (TPA). Adapun persyaratan dan prosedur

mengikuti Seleksi PMB STKIP Pamane Talino TA 2014, ujar Subiakto meliputi: “calon mahasiswa yang bersangkutan datang langsung di tempat pendaftaran dengan membawa fotokopi ijazah SMA/ MA/SMK atau fotokopi Rapor Kelas XII yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar. Pasfoto (warna) terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. Mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia PMB. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,- dan hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) pilihan Program Studi. Setelah melengkapi persyaratan di atas, calon mahasiswa diberikan Kartu Ujian masuk PMB STKIP Pamane Talino.” Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian masuk dapat segera melakukan registrasi ulang dengan membayar biaya pendidikan di Bank Kalbar dan juga melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Fotokopi ijazah SMA/MA/SMK yang dilegalisir sebanyak 2 lembar; 2. Fotokopi SKHUN/ NEM yang dilegalisir sebanyak 2 lembar; 3. Fotokopi Akte Kelahiran sebanyak 2 lembar; 4. Pasfoto (warna) terbaru ukuran 3x4 dan ukuran 2x3 masing-masing sebanyak 2 lembar; 5. Mengisi dan menyerahkan Surat Pernyataan Mahasiswa yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,-. STKIP Pamane Talino juga memberikan keistimewaan bagi siswa/siswi berprestasi. Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat lulusan tahun ajaran 2013/2014 yang meraih rangking I/II/III di kelas XII, ataupun yang meraih SKHUN Tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi akan mendapatkan potongan biaya pendidikan “Bagi calon mahasiswa yang berminat dapat langsung datang ke tempat pendaftaran yaitu di loket penerimaan mahasiswa baru di Kampus STKIP Pamane Talino d/a Jl. Pangeran Cinata Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat. Telepon/Fax (0563) 21468. Untuk informasi seputar PMB ini dapat juga menghubungi Panitia di nomor seluler 085245892710,” ujar Subiakto menambahkan. (nap/ria)

43

IKLAN

42

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

IKLAN

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

3

DAFTAR ISI

Bok Redaksi

..................

05

Pengantar Kabar Utama ..................

06

Pengantar Kabar Utama ..................

07

Warta Desa

..................

20

Kabar Kalbar

..................

24

Kabar Kalbar

..................

27

Kabar Kalbar

..................

30

Kesehatan

..................

35

Iklan

..................

36

Berita dan Tawa

..................

38

Celoteh

..................

41

BUPATI TIDAK INTERVENSI KASUS KORUPSI PBB HAL 15 Penanganan kasus ini sudah menjadi haknya aparat penegak hukum. Bagian saya hanya pencegahan. Sebelum mereka melakukan korupsi, saya sudah mengingatkan dan sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri

Asal Usul dan Sejarah

Pengantar Kabar Utama DESA MAJU, INDONESIA KUAT HAL 6

PERAYAAN CAP GO MEH HAL 18

Potensi Sumber daya alam apa yang tak dimiliki oleh desa? Dari hutan dengan segala kekayaan hayatinya.....

Berdayakan Anak Kurang Mampu HAL 11 Bantuan kepada siswa yang tidak mampu tidaklah harus diberikan uang setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Karena selain jumlahnya cukup banyak,daerah juga belum memiliki anggaran yang cukup,namun alangkah bermanfaat, ........................

4

ORANG PILIH BERUMUR PENDEK KETIMBANG MINUM OBAT HAL 35 Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

CELOTEH

S

DESA MENGEPUNG KOTA

ejumlah desa membentuk kota/kabupaten, bahkan negara, semua juga orang tahu. Sebuah Negara dikatakan sejahtera apabila rakyatnya di desa sejahtera, semua juga tahu. Bahwa kita ini berasal dari desa, semua juga orang tahu. Dahsyatnya lagi banyak teori politik ketatanegaraan yang berargumen bahwa kejayaan suatu negara dan bangsa diukur dari sejauh mana kejayaan desanya. Bahkan Mao Tze Tung berpendapat tak kalah dasyat juga dengan teorinya ‘desa mengepung kota’. Tapi kesadaran akan kebenaran penting kesejateraan rakyat desa baru kita perbincangkan beberapa tahun belakang ini setelah muncul UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Alokasi dana desa ini sesuai aturan tersebut yaitu sebesar 10 persen dari total dana transfer ke daerah. Ada pun, alokasi dana desa dalam APBN 2015 yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR adalah sekitar Rp 9 triliun. Bahkan tak tanggung-tanggung dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa mencapai Rp 20 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 11 triliun dari anggaran sebelumnya yang hanya mencantumkan anggaran desa Rp 9 triliun. Dengan pengalokasian itu, ditambah dengan alokasi dari

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

Oleh: Nico Andasputra Aktivis NGO dan Jurnalis Senior

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah diperkirakan setiap desanya akan mendapat Rp 750 juta di tahun depan. Untuk mengelola anggaran yang besar itu Pemerintah sudah menunjuk Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk bertanggung jawab memberikan fasilitas, bimbingan serta pengawasan atas dana desa. Kebijakan pemerintah ini memang agak lambat. Tapi tak apalah dari pada tidak sama sama sekali. Tiongkok dan beberapa negara lain di Asia sudah mulai jauhjauh hari. Syukurlah Pemerintah sudah sadar akan pentingnya membangun infrastruktur minimal seperti sekolah, puskesmas, jalan, jembatan, balai-balai latihan benih pertanian, perikanan dan perternakan di setiap desa. Hanya apakah setiap desa mampu membuat program strategis dan men-

jalannya dana desa yang besar tersebut? Apakah tidak justru sebaliknya banyak kepala desa yang masuk penjara karena kasus korupsi? Wah gawat! Bisa penuh penjara disi para koruptor baru dana desa. Atau sudah mampukah setiap desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)? Sudah tersediakah data penduduk, peta desa, data kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa? Dana yang dikucurkan tidak sama. Tergantung danadana yang diminta. Bahkan apabila data sebagai prasyarat tersebut tidak tersedia, maka dana juga bisa kemungkinan tidak dikucurkan. Jadi setiap desa harus bersiap menerima perubahan yang akan terjadi, termasuk bersiap bagaimana melaksanakannya. Jangan sampai dana desa nasibnya seperti dana subsidi desa. Subsidi desa menjadi subsidi dosa. Bukan kemajuan desa yang didapat, tetapi pepecahan, tradisi gotong-royong hancur dan munculnya kelompok-kelompok saling berseberangan. Kalau demikian jadinya, maka Dana Desa pun dapat berubah namanya menjadi Dana Dosa. Mudahmudahan tidak terjadi. Berpikir positif saja. Tapi harus tetap waspada toh? Tak semua kebijakan itu baik adanya. Pada akhirnya rakyatlah yang akan menilai dan merasakan dampaknya. Hanya saja sudah saatnya desa mengepung kota. Bagaimanapun caranya. Jayalah desaku***

41

NASIONAL DAN SAMBUNGAN

Pengawasan Desa Ada di KDPDTT

Jakarta, Mata Borneo. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan semua pengawasan mengenai desa ada di kementeriannya yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT). "Lima hari keputusan presiden mengenai Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KDPDTT telah ditandatangani," ujar Marwan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu. Keppres tersebut mengenai pembagian kerja di kementerian tersebut, yang mana KDPDTT memiliki enam dirjen, satu irjen, satu badan, satu

sekjen, dan lima staf ahli. Jumlah tersebut lebih ramping jika dibandingkan periode sebelumnya yang memiliki sembilan dirjen. "Dirjen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan, masuk ke dalam KDPDTT. Jadi segala sesuatu yang menyangkut pengawasan ada di KDPDTT," katanya menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Marwan menargetkan setidaknya 40.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa terbentuk dalam dua tahun ke depan. "Kesalahan fatal pejabat pembangunan masyarakat desa pada pemerintahan sebelumnya,

kurangnya kepedulian pada desa. Dari 4.000 BUMDes yang ada, yang aktif hanya 1.200 BUMDes," katanya menjelaskan. BUMDes, lanjut Marwan, adalah solusi paling benar untuk mengelola seluruh transaksi ekonomi desa baik internal ataupun eksternal. Selain dana desa dari pusat (APBN), desa juga mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dari kabupaten. Oleh karena itu, Menteri Marwan mendorong agar dana desa diprioritaskan untuk pembentukan BUMDes, sedangkan desa-desa yang telah memiliki BUMDes agar dana desa dijadikan tambahan modal kerja. (ant)

Menhan Kunjungi Perbatasan Indonesia-Malaysia ........................................dari Hal 27 pengembangan perkebunan di sepanjang perbatasan, melaksanakan bhakti kesehatan, melaksanakan penyuluhan hukum dan melaksanakan sosialisasi batas wilayah negara dan melaksanakan kegiatan pemantapan bela negara kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Propinsi Kalimantan Barat merupakan beranda paling depan NKRI yang berhadapan langsung dengan Serawak Malaysia. Bentangan garis perbatasan di Propinsi Kalimantan Barat sepanjang 1.020,66 Km melintasi 5 kabupaten

yang meliputi Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Di perbatasan darat Provinsi Kalbar, terdapat empat pos pemeriksaan lintas batas yang telah disepakati menjadi akses untuk keluar masuk antar kedua negara. Namun sampai dengan saat ini baru pos pemeriksaan lintas batas yang telah diresmikan, yaitu pos pemeriksaan lintas batas Entikong di kabupaten Sanggau dan pos pemeriksaan lintas batas Aruk di Kabupaten Sambas.Sedangkan dua pos pemeriksaan lintas batas

yang lain belum diresmikan, yaitu pos pemeriksaan lintas batas Nangau Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan pos pemeriksaan lintas batas Jagai Babang di Kabupaten Bengkayang. Sedangkan untuk panjang perbatasan darat Indonesia – Malaysia di wilayah Kalimantan dari barat ke timur kurang lebih 2004 km. Saat ini, sebagian kondisi masyarakatnya masih memprihatinkan dan keamanan di wilayah perbatasan masih rawan dari upaya penyelundupan dan perubahan garis batas antar negara.

Warga Danti Tuntut Plasma Dengan PT MISP ................................................dari Hal 28 ada transmigrasinya mendapatkan jatah kebun plasma. Nurkholis membeberkan, luas Desa Danti kurang lebih 90,52 kilometer persegi. Kemudian jumlah penduduk sebanyak 1323 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 372 kepada keluarga. “Kami akan menolak ekspo dan perpanjangan HGU PT MISP apabila tuntutan kami yakni pembagian plasma atau kebun rakyat. Sebanyak 372 KK wajib diakomodir dan mendapat pembagian kebun plasma dari PT MISP,” tegasnya. Zulhadi, Ketua KUD Danti mempertanyakan kenapa masyarakat desanya tidak ada transmigrasi namun kebun sawit milik PT MISP masuk dalam daerah mereka. “Massa semua tanah yang ada di Desa masuk HGU PT MISP. Padahal kami masyarakat tidak tau menahu. Siapa yang bermain sehingga kami menjadi korban,” ungkapnya. Zulhadi menuturkan, masyarakat Desa Danti menuntut plasma karena masuk kawasan Desa Danti dari kebun Inti PT MISP. Pihaknya juga telah membentuk KUD dan telah mengajukan proposal ke PT MISP mengenai plasma. Namun janji manis yang diutarakan oleh PT MISP sampai saat ini belum juga terealisasikan. Jadi wajar masyarakat Desa Danti menagih janji tersebut.

40

Petrus, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Pembangunan DPRD Kabupaten Bengkayang mengatakan, pihaknya memfasilitasi permasalahan antara masyarakat Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo dengan PT MISP. “Terima kasih kepada masyarakat Desa Danti dan PT MISP yang telah sudi dating untuk memenui undangan kami,” kata Petrus ditemui diruang rapat Ketua DPRD Bengkayang. Ia melanjutkan, setelah mendengar penjelasan dari masyarakat Desa Danti dan PT MISP, pihaknya akan mengkaji dan mempelajari ini permasalahannya. Petrus seorang Legislator dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Bengkayang Satu ini berjanji akan ada pertemuan kembali. Komisi B DPRD Bengkayang akan menyurati instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai izin dan keberadaan PT MISP. Masyarakat Desa Danti dan PT MISP juga akan kami undang. mengundang pt mosp dan desa danti. “Keterangan semua pihak kami tampung dan dalam waktu dekat memanggil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang untuk memberikan penjelasan,” terangnya. Petrus yang juga selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Teriak berpesan, Kepala Desa Danti dapat meredam masyarakatnya untuk tidak berbuat anarkis. Jangan lakukan hal yang tidak baik dan kenda-

likan masyarakat. Apabila masyarakat yang melakukan hal yang tidak rasional, tanggung sendiri. “Kades tolong data pemilik lahan yang telah digarap oleh PT MISP. Untuk pihak PT MISP, kami minta data berapa hektar yang masuk ke lahan inti di Desa Danti,” ucapnya. Akhmadi, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang menjelaskan pertemuan antara pihak PT MISP dengan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo yang difasilitasi oleh Komisi B DPRD Kabupaten Bengkayang. “Cari solusi antara pihak perusahaan dengan masyarakat mengenai pembagian plasma,” jelas Akhmadi ditemui di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Ia merincikan, datang langsung Enginer Manager (Manejer Produksi) PT Multi Inti Sejati Plantation Herman Prakosa, I Made Gadeng Manager Plasma, dan Mirpan. Untuk tokoh masyarakat hadir langsung Ketua Adat Desa Danti Djayadi, Kepala Dusun Lusran, BPD Penabahan, tokoh agama Mohdi, Camat Sanggau Ledo Ali Akbar, Kepala Desa Danti M Nurkholis Suriadi, BPD Danti Purwanto, Kepala Dusun Panabahan Thomas, KUD Danti Zulhadi serta masyarakat Desa Danti. Kegiatan berlangsung sejak pukul 10:00 sampai dengan pukul 14:30 di Ruang Rapat Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang. Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

BOK REDAKSI DAN CATATAN PENGANTAR KABAR UTAMA REDAKSI

MATA BORNEO M A J A L A H

I N D E P E N D E N

PENERBIT: Yayasan Swadaya Bina Kalimantan HARGA MAJALAH: Rp. 30.000,- (eceran) dan Rp. 25.000,- (langganan) PENASEHAT HUKUM: Lifkoy Vantar, SH, M.Hum Budi Siswanto, SH PIMPINAN UMUM L. Sahat Tinambunan PIMPINAN REDAKSI: Krisantus WAPIMRED/ REDAKTUR PELAKSANA: Heri. I SEKRETARIS REDAKSI: Devi Zulkarnain TIM REDAKSI: Nur Hidayah Rohadi Amat Dasa Slamet Ardiansyah Ya’ Syahdan Antonius Yohanes Sartiman Habizan Agus Budianto BIRO-BIRO: A. Sutarjo (Sekadau) Firmus, Abang Indra (Sanggau) Krisantus, Yopi Cahyono (Bengkayang) Susianti (Sintang) Jumadi, Adrianus Hadi (Melawi) Harry Ardiansyah (Mempawah) Boy Herlian (Kapuas Hulu) IKLAN DAN MARKETING: Asun Purwanti, SE Stefanus A. Yani KEUANGAN: Emmalia, A.Md DESAIN/ LAYOUT: Kharesya Onx (0813 5213 0013) FOTOGRAFER: Rohadi SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Asun Purwanti, SE ALAMAT REDAKSI: Jalan Pemuda Tungkul, Komplek Ruko Pasar Rakyat No. 2 Ngabang-Kabupaten Landak 78357 Kalimantan Barat ALAMAT EMAIL: [email protected] BANK BRI CABANG NGABANG: No. Rek. 117801000011568 a.n. Lissius Sahat Tinambunan 081352398088

5

Catatan Redaksi

Revolusi Mental Untuk Kemajuan Desa Lahirnya UU Desa No.6 Tahun 2014 tentunya membawa angin segar dan harapan baru bagi perubahan pembangunan untuk wilayah perdesaan, serta menjawab dan menjembatani otonomi desa yang sesungguhnya. Meskipun wacana otonomi desa telah lama digadang-gadang sejak lahirnya produk UU Otonomi daerah belasan tahun silam. Namun ibarat pepatah “Kepala Dilepas Ekor Dipegang”, Desa produk Otonomi daerah dimasa lalu, tidak maju-maju, jalan ditempat, bahkan menjadi gambaran potret kemiskinan di Negara ini. Pemerintahan Desa hanya menjadi objek pembangunan dari Pusat, hampir semua Kementerian memiliki program untuk membangun desa, bahkan terkesan tumpang tindih, masyarakat menjadi bingung, Kades dan Aparaturnya memang dilibatkan tapi tak memiliki kuasa. Bisa dikatakan tidak ada sinergisitas antara program-program dari berbagai Kementerian dengan Pemerintah Daerah. Sementara Pemerintahan Desa diminta membuat RPJM-Des, setiap tahunnya menghadiri Musrenbang, namun realita kadang berbicara lain, apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan paling mendesak disuatu desa belum tentu terdanai dan terakomodir oleh APBD, sementara dana yang dimiliki desa berupa ADD, tak seberapa besar, kadang hanya cukup untuk membiayai operasional pemerintahan desa, berupa honor dan lainnya. Melalui UU Desa No 6 Tahun 2014, persoalan dana untuk membangun wilayah perdesaan terjawab tuntas, ada dana yang cukup besar untuk menggerakkan roda

pembangunan di perdesaan, dipastikan ada cukup kue-kue ekonomi yang melimpah untuk diperebutkan guna menggerakkan pertumbuhan perekonomian desa. Dus, Kepala Desa beserta perangkatnyapun berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan kesehatan, serta yang tak kalah pentingnya adalah adanya perlindungan hukum atas kebijakan yang akan dilaksanakan. Sudah barang tentu segala kemewahan yang akan dinikmati Desa atas penerapan UU Desa ini juga memiliki sisi implikasi buruknya, khususnya bagi Kepala desa beserta aparatnya yang akan mengelola Anggaran Dana Desa tersebut, salah-salah bisa-bisa akan berakhir di dalam Bui. Seperti salah menggunakan anggaran maupun salah dalam membuat laporan anggaran, akan dianggap menyelewengkan anggaran. Untuk itu memang dibutuhkan kerja keras bagi Kepala desa dan aparaturnya untuk berbenah dan berlatih guna memperbaiki SDM, sehingga administrasi pengelolaan anggaran, serta pelaporan anggaran bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kedepannya tidak ada lagi rumor kalau laporan penggunaan ADD dibuatkan oleh oknum aparat di Pemkab, Kades hanya tinggal tanda tangan saja. Pastinya keberhasilan penerapan UU Desa untuk mewujudkan desa yang maju mesti dibarengi dengan perubahan perilaku dan mentalitas masyarakat desa, dari yang hanya menunggu (statis) menjadi masyarakat yang pembelajar. Seperti Kata Pepatah “Nasib suatu kaum hanya bisa berubah, jika kaum itu sendiri yang mau mengubahnya”(***)

RUBRIK WARTA DESA: Diperuntukkan bagi Publikasi Desa (Program Desa, Potensi dan Masalah) yang ada di Kabupaten Landak. Hubungi : 081352398088 - Email: [email protected]

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

PENGANTAR KABAR UTAMA

DESA MAJU, INDONESIA KUAT

Potensi Sumber daya alam apa yang tak dimiliki oleh desa? Dari hutan dengan segala kekayaan hayatinya, lautan dengan segala jenis ikan dan kekayaan yang didalamnya, aneka jenis tambang, lahanlahan untuk perkebunan dan persawahan semua ada di setiap wilayah perdesaan di nusantara ini. Yang saat ini paling tidak ada sekitar 73.000 Desa di Negeri ini, diluar Kelurahan yang berjumlah sekitar 8.000 kelurahan. Semestinya dengan segala potensi kekayaan alam yang tersedia di setiap wilayah perdesaan tersebut akan membuat penduduk yang berdomisili di desa akan menjadi makmur dan kaya. Namun apa mau dikata, data dan fakta berbicara lain, Data di BPS justru menunjukkan jikalau penduduk yang berada di desa justru lebih miskin daripada yang ada di perkotaan, tercatat pada September 2013 ada 17,92 Juta orang miskin yang bermukim di desa. Dan 10,63 Juta jiwa orang miskin bermukim di perkotaan (sumber : Tempo, 7 Januari 2014). Dari realitas kemiskinan tersebut jelas menunjukkan ada yang salah dengan model pemba-ngunan yang pemerintah terapkan selama ini, sentrum pembangunan digenjot di perkotaan dengan pertumbuhan ekonomi yang di

6

danai oleh hutang, baik swasta maupun pemerintah. Sementara desa dengan segala potensinya ditinggalkan merana dan tak tergarap optimal. Tak mengherankan jikalau Pemerintah lebih senang mengimpor Beras, Kedelai, Daging Sapi dan hampir semua benda yang berurusan dengan perut, ketimbang memproduksi sendiri dengan memberdayakan lahan-lahan di perdesaan. Desa hanya menjadi Objek pembangunan dan rebutan dana program, dimana hampir semua Kementerian memiliki program untuk membangun desa, meskipun minim pencapaian. YOHANES Untuk urusan KADES HILIR KANTOR membangun dan mensejahterakan masyarakat, seharusnya bangsa ini perlu belajar banyak dan mencontohi Republik Rakyat Cina (RRC). Negeri Tiongkok yang maju pesat saat ini, justru memulai

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

BERITA & IKLAN

Ilmuwan Teliti Kemungkinan Perpanjang Umur Manusia Para ilmuwan menyatakan bahwa mereka segera mampu memperpanjang usia manusia modern hingga di atas 120 tahun. Benarkah? Di Silicon Valley, banyak perusahaan bioteknologi yang kini tengah mencoba untuk meretas kode genetika manusia sehingga bisa memperpanjang umur. Seseorang manajer keuangan asal Joon Yun meluncurkan sayembara bernilai 1 juta dollar AS bagi para ilmuwan, agar bisa meretas kode genetika manusia agar bisa hidup hingga di atas di atas 120 tahun. Yun percaya kalau sangat memungkinkan untuk memecahkan misteri penuaan manusia. Sayembara Palo Alto Longevity Prize miliknya yang diikuti oleh 15 ilmuwan sejauh ini cukup berhasil dengan memperpanjang masa hidup hingga 50%. "Hidup kita saat ini terbataskan oleh penyakit dan umur manusia," ungkap Yun seperti dilansir TheGuardian. Yun sendiri untuk proyeknya ini didampingi oleh hampir sekitar 50 penasehat dari universitas-universitas ternama di AS. Sebelumnya, pada September 2013, Google mengumumkan Calico, yang merupakan kependekan dari California Life Company, dengan tujuan untuk bisa mengendalikan masa hidup manusia. Lalu pada Maret 2014, ahli biologi ternama AS, Craig Venter, mendirikan Human Longevity Inc, yang bertujuan untuk membuat database dari 1 juta gen manusia. (int)

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

39

KABAR UTAMA NASIONAL pembangunannya dari Perdesaan, dengan konsentrasi membangun pusatpusat pertanian di desa-desa yang ada di Cina dan selanjutnya manufaktur, alhasil Cina menjadi raksasa ekonomi dunia saat ini. Indonesia yang memiliki penduduk miskin 65 persennya berada di desa, semestinya melakukan dan memulai hal yang sama seperti yang dilakukan Cina, membangun sentra-sentra pertanian di semua desa di Indonesia dan menjadikan bangsa ini berdaulat untuk urusan pangan, yang pada akhirnya juga akan berdaulat dari kemakmuran perekonomian. Lahirnya produk UU Desa dimasa pemerintahan Jokowi-JK saat ini, barangkali menjadi pintu masuk untuk memulai memajukan Republik ini yang dimulai dari desa, apalagi Konsep Nawa Cita yang diusung Sang

menggali sumber pendapatan lainnya. Yohanes, Kepala Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, salah satu kades yang paham betul jikalau kehadiran UU Desa tersebut bisa menjadikan mimpinya untuk membangun desanya menjadi sebuah kenyataan. Jauh sebelumnya, Kepala desa ini bahkan telah mempersiapkan berbagai Peraturan Desa (Perdes) yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desanya. Meskipun Kades ini sedikit kecewa dengan ADD di tahun 2015 yang jauh dari harapannya dan belum mencerminkan implementasi dari penggangaran UU Desa No 6 Tahun 2014. Berdasarkan surat edaran Bupati tentang besaran Flapon Pagu Dana Desa TA.2015, desa Hilir kantor

Jika pemerintahan pusat konsisten terus mendorong kemajuan desa dan didukung oleh Pemkab, maka kemajuan dan kemakmuran desa bukan hanya sebatas wacana, tetapi akan menjadi nyata.

Presiden salah satu konsentrasinya adalah membangun pertanian yang berdaulat. Dan upaya itupun telah dilaksanakan oleh Jokowi, dengan mulai membangun irigasi-irigasi diberbagai tempat serta membagikan ribuan Alat dan sarana pertanian diberbagai wilayah dinusantara. Persoalannya kini tinggal di pemerintah daerah untuk merespon dan mendorong pemerintahan terbawah yaitu desa mulai bergerak maju. Apalagi pemerintahan desa saat ini juga didukung oleh Anggaran Dana Desa (ADD) yang lumayan besar guna menggerakkan pembangunan perekonomian di Perdesaan, meskipun realisasi pendanaan yang mengacu pada UU Desa Tahun 2014 tersebut akan dilakukan secara bertahap. Jika pemerintahan pusat konsisten terus mendorong kemajuan desa dan didukung oleh Pemkab, maka kemajuan dan kemakmuran desa bukan hanya sebatas wacana, tetapi akan menjadi nyata. Apalagi jika mengacu pada Penjelasan Pasal 72 tentang keuangan desa, tidak hanya bersumber dari 10 Persen dari APBN dan 10 Persen APBD, tetapi Pemerintahan Desa juga mendapat 10% dari pajak dan retribusi daerah, serta sumbersumber pendapatan lain yang sah, termasuklah dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Upaya pemerintahan Jokowi-JK menggerakkan pembangunan pertanian serta adanya dukungan ADD yang cukup besar tentunya mendapat respon yang baik dari para punggawa desa, karena dipastikan Para Kades dan perangkatnya, tidak lagi hanya sebatas membuat RPJM-Des yang tak jelas pendanaannya. Tentunya kini Pemerintahan desa bersama masyarakatnya bisa merealisasikan pembangunan yang nyata karena tersedianya dana, baik yang bersumber dari APBN/D maupun upaya Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

memperoleh ADD Rp.405.381.122,-. Besaran itu menurut Yohanes jauh dari harapan dan tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan fisik. Meskipun dalam edaran tersebut juga dikatakan bersifat sementara sambil menunggu Peraturan Menteri dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Meskipun Kades ini juga mengetahui dan mengikuti informasi perkembangan dinamika dari implementasi UU Desa ini yang masih ada tarik ulur dan adanya kepentingan politik yang tentunya berimbas pada masih belum optimalnya pendanaan ADD dari APBN. Namum demikian Kades Yohanes tetap optimis, kedepannya jika UU desa ini telah diimplementasikan, maka persoalan-persoalan pembangunan desa bisa berjalan lancar karena perencanaan dan pendanaan jelas dan sinkron. Berkaitan dengan Income atau Gaji Kepala desa dan perangkatnya, Yohanes mengharapkan agar menyesuaikan dengan Upah Minimun Kabupaten, karena berkaitan dengan kinerja. Dimana menurut Yohanes, saat ini Gaji dan tunjangan yang diterima Kades jika mengacu pada surat edaran Bupati, jauh dari Upah Minimum Kabupaten Landak yang saat ini sebesar Rp. 1.606.800, sementara gaji kades plus tunjangan hanya sebesar Rp.1.250.000,-/bulan. Tidak hanya para Kepala desa seperti Yohanes yang berharap realisasi dari dana ADD yang optimal sesuai dengan UU Desa guna merealisasikan program kerjanya, masyarakat desapun menunggu, karena kemajuan pembangunan Desa, bearti peningkatan kesejahteran masyarakat desa. Dan pastinya Kemajuan pembangunan Desa bearti kemajuan Negara Indonesia ini. Desa Maju dan masyarakat sejahtera, Negara akan menjadi semakin kuat.

7

BERITA & TAWA

Menteri Marwan Minta KPK Awasi Program Rp1 M per Desa Jakarta, Mata Borneo. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar melakukan pembahasan bersama Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengenai program Rp1 miliar untuk pedesaan. Hal tersebut dilakukan setelah Marwan menyerahkan LHKPN ke KPK. "Program Rp1 miliar per desa, kami akan kerja sama dengan KPK untuk mengawasi program kurang lebih Rp1,4 miliar itu yang akan kita lakukan secara bertahap," ujar Marwan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said,. Mantan Ketua Fraksi PKB itu mengatakan, dana Rp1 miliar perdesa berasal dari APBN dan dana transfer daerah yang jumlahnya Rp70 triliun. "Karena sesuai dengan kemampuan APBN kita, nah

itukan 10% bukan dari APBN secara menyeluruh, tapi 10% dari dana transfer daerah. Jadi kalau sekarang dana transfer daerah Rp700 triliun, itu berarti dana untuk desa kurang lebih Rp70 triliun," ungkapnya. Dengan begitu, dia ingin KPK ikut mengawasi program tersebut. "Nah itu yang sudah disampaikan kepada bapak-bapak di KPK, supaya kita bisa diawasi," kata Marwan. Hal senada diungkapkan oleh Johan. Menurutnya, pada 2015 nanti salah satu kajian yang akan dilakukan oleh KPK adalah berkaitan dengan Undang-undang Desa. "Program Rp1,4 miliar yang akan dicairkan ke desa-desa itu kan perlu pengawasan kepada desa-desa yang sebelumnya belum pernah memperoleh dana secara langsung," ujar Johan di tempat yang sama.(mb)

MARWAN JAFAR

38

KEGIGIHAN SI CADEL... Seorang cadel ingin membeli nasi goreng yang sering mangkal di dekat rumahnya. cadel:"bang, beli nasi goleng satu. abang:"apa...?" (.....ngeledek.) cadel:"Nasi Goleng! abang:"Apaan...?(.....Ngeledek lagi.) cadel:"Nasi Goleng!!!" abang:"ohh nasi goleng..." Sambil ditertawakan oleh pembeli yang lain dan pulanglah si cadel dengan sangat kesal. Sesampainya di rumah dia bertekad untuk berlatih mengucapkan "nasi goreng" dengan benar. Hingga akhirnya dia mampu mengucapkan dengan baik dan benar Hari ke-2. Dengan perasaan bangga, si cadel ingin menunjukkan bahwa dia bisa mengucapkan pesanan dengan tidak cadel lagi cadel:"bang...,saya mau beli NASI GORENG, bungkus!!!" abang:"ohh...pake apa?" cadel:"...pake telol..." Sambil sedih... Akhirnya kembali dia berlatih mengucapkan kata "telor" sampai benar. Hari ke-3. Untuk menunjukkan bahwa dia mampu, dia rela 3 hari berturut - turut makan nasi goreng: cadel:"bang..., beli NASI GORENG, Pake TELOR!!! Bungkus!" abang:"ceplok atau dadar ?" cadel:"dadal..." Dengan spontan. Kembali dia berlatih dengan keras. Hari ke-4. Dengan modal 4 hari berlatih lidah hari ini dia yakin mampu memesan dengan tanpa ditertawakan. cadel:"bang...,beli NASI GORENG, Pake TELOR, di DADAR!" abang:"hebat kamu "del, udah nggak cadel lagi nich, harganya Rp.2500 del." si cadel menyerahkan uang Rp.3000 kepada si abang, namun si abang tidak memberikan kembaliannya, hingga si cadel bertanya: cadel: "bang.., kembaliannya?" abang: "oh iya, uang kamu Rp.3000, harganya Rp.2500, kembalinya berapa del?" sambil senyum ngeledek. Si cadel gugup juga untuk menjawabnya, dia membayangkan besok bakal makan nasi goreng lagi. Tapi akhirnya dia menjawab:"...GOPEK!" Sambil tersenyum penuh kemenangan.

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

KABAR UTAMA

Dari Kewajiban Rp 1,4 M per Desa

JOKOWI CUMA BISA BERI RP 270 JUTA

Jakarta, Mata Borneo. Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk satu desa. Setidaknya, ada 73.000 desa di seluruh Indonesia yang bakal dikucurkan dana segar. Total kebutuhan untuk dana desa mencapai Rp 104,6 triliun. Amanat itu nampaknya belum bisa diwujudkan Pemerintahan Jokowi- JK. Sebab, dana untuk desa hanya dialokasikan sebesar Rp 20 triliun. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, Marwan Jafar menyebut, jumlah tersebut melonjak Rp 11 triliun dibandingkan era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan dana hanya sebesar itu, otomatis tiap desa hanya akan mendapat jatah sekitar Rp 270 juta. Diakui Marwan, dana itu masih jauh dari amanat UU Desa. Dia berkilah, pemberian dana desa dilakukan secara bertahap. "Rp 20 triliun itu ya kurang. Kan targetnya Rp 1,4 miliar. Ini (Rp 1,4 miliar) nanti dikasihkan secara bertahap," kata Marwan di Jakarta, Selasa (13/1). Marwan tidak bisa menjanjikan ke depannya anggaran desa akan bertambah. Sebab, harus

diperhatikan ketersediaan ruang fiskal. Meski begitu, pihaknya menekankan agar tiap desa mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Tujuannya agar pencairan dana desa jelas peruntukannya. "Disesuaikan dengan RKPDes dan RPJM kabupaten/kota diselaraskan, kalau tidak siap ya kita tahan, dana pendidikan semua terintegrasi jadi tergantung desanya," ujarnya. Dari pengalaman sebelumnya, kata Marwan, dana desa dipakai untuk pembangunan irigasi, jembatan atau tempat pendidikan. "Rata-rata untuk bangun jalan desa, irigasi desa dan lainnya," jelasnya. (net)

DANA DESA DIHARAPKAN MAMPU

WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN Jakarta, Mata Borneo. DPR mulai membahas dana desa sebesar Rp20 triliun, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 pertengahan bulan ini. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menuturkan, dana itu masih jauh dari amanat UU Desa nomor 6 tahun 2014 yang mengalokasikan Rp1,4 miliar per desa. Karena, desa yang ada di Indonesia berjumlah 74 ribu desa. Meski belum sesuai harapan, kata dia, dana ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa, dan meningkatkan masyarakat yang menggantungkan matapencahariannya di sektor pertanian. "Kucuran dana desa ini harus mampu dikelola secara akuntabel, dan tepat sasaran agar kegiatan perekonomian di desa benar-benar berkembang maju. Nelayannya, dan petaninya sejahtera," kata Marwan dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Sabtu (17/1/2015). Jika dana desa dikelola dengan baik, dia yakin, ke depan desa akan mampu bersaing. Bahkan, mereka lebih mandiri. "Kami sangat optimis jika ke depannya desa akan mampu tampil menjadi sentra-sentra baru pertumbuhan ekonomi nasional, membangun Indonesia dari pinggiran," tutur politikus PKB

8

ini. Maka itu, kata Marwan, sebelum dana itu cair, pemerinta desa melakukan Musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Lebih jauh Marwan berharap, dana desa dapat

berperan maksimal dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kurun waktu tiga tahun ke depan. "Jika dana desa dimanfaatkan secara maksimal dan sinergis. Saya yakin swasembada pangan akan terwujud lebih cepat dari target yang telah ditentukan," pungkasnya.(net) Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

INFO SEJARAH

RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912 setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City. Tenggelamnya Titanic mengakibatkan kematian sebanyak 1.514 orang dalam salah satu bencana maritim masa damai paling mematikan sepanjang sejarah. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia pada pelayaran perdananya. Satu dari tiga kapal samudra kelas Olympic dioperasikan oleh White Star Line. Kapal ini dibangun pada 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang.

dan semewah mungkin, dengan dilengkapi gimnasium, kolam renang, perpustakaan, restoran kelas atas dan kabin mewah. Kapal ini juga memiliki telegraf nirkabel mutakhir yang dioperasikan untuk keperluan penumpang dan operasional kapal. Meski Titanic mempunyai perlengkapan keamanan yang maju seperti kompartemen kedap air dan pintu kedap air yang bisa dioperasikan dari jarak jauh, kapal tersebut tidak memiliki sekoci yang cukup untuk menampung seluruh penumpang kapal. Karena regulasi keamanan laut yang sudah kuno, Titanic hanya mengangkut sekoci yang hanya mampu menampung 1.178 penumpang - sepertiga dari total penumpang dan awak kapalnya. Setelah meninggalkan Southampton pada 10 April 1912, Titanic berhenti di Cherbourg, Perancis dan Queenstown (sekarang Cobh), Irlandia sebelum berlayar ke barat menuju New York. Pada tanggal 14 April 1912, empat hari pasca pelayaran, tepatnya 375 mil di selatan Newfoundland, kapal menabrak sebuah gunung es pukul 23:40 (waktu kapal; UTC-3). Tabrakan agak menggesek ini mengakibatkan pelat lambung Titanic melengkung ke dalam di sejumlah tempat di sisi kanan kapal dan mengoyak lima dari enam belas kompartemen kedap airnya. Selama dua setengah jam selan-

RMS TITANIC

jutnya, kapal perlahan terisi air dan tenggelam. Para penumpang dan sejumlah awak kapal diungsikan ke dalam sekoci, kebanyakan sudah diluncurkan dalam keadaan setengah penuh. Banyak pria dalam jumlah yang tidak sepadan hampir 90% di Kelas Dua - ditinggalkan karena para petugas yang memuat sekoci mematuhi protokol "wanita dan anak-anak dahulu". Tepat sebelum pukul 2:20, Titanic patah dan haluannya tenggelam bersama seribu penumpang di dalamnya. Orang-orang di air meninggal dalam hitungan menit akibat hipotermia karena bersentuhan dengan samudra yang sangat dingin. 710 penumpang selamat diangkat dari sekoci oleh RMS Carpathia beberapa jam kemudian. Musibah ini ditanggapi dengan keterkejutan dan kemarahan dunia atas jumlah korban yang besar dan kegagalan regulasi dan operasi yang terjadi serta sekoci dan alat kelengkapan penyelamatan lainnya yang tidak memadai. Penyelidikan publik di Britania dan Amerika Serikat mendorong perbaikan besar-besaran keselamatan laut. Salah satu warisan terpenting dari bencana ini adalah penetapan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Penumpang di Laut (SOLAS), yang masih mengatur keselamatan laut sampai sekarang. Banyak korban selamat kehilangan seluruh kekayaan dan harta benda mereka dan menjadi miskin; banyak keluarga, terutama keluarga awak kapal dari Southampton, kehilangan sumber nafkah utamanya. Mereka semua dibantu oleh banjirnya simpati dan sumbangan amal dari masyarakat. Beberapa pria yang selamat, terutama kepala White Star Line, J. Bruce Ismay, dicela sebagai pengecut karena meninggalkan kapal ketika penumpang lain masih di atasnya, dan mereka diasingkan oleh publik. Bangkai Titanic masih ada di dasar laut, perlahan hancur di kedalaman 12,415 feet (3,784 m). Sejak ditemukan kembali pada tahun 1985, ribuan artefak diangkat dari dasar laut dan dipamerkan di berbagai museum di seluruh dunia. Titanic telah menjadi salah satu kapal ternama dalam sejarah. Keberadaannya terus diingat oleh sejumlah buku, film, pameran, dan tugu peringatan. (int)

Para penumpangnya terdiri dari sejumlah orang terkaya di dunia, serta lebih dari seribu emigran dari Britania Raya, Irlandia, Skandinavia, dan negara-negara lain yang mencari kehidupan baru di Amerika Utara. Kapal ini dirancang senyaman Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

37

KABAR UTAMA

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam UU Desa. Penghitungan anggarannya berdasarkan jumlah desa yang mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa Jakarta, Mata Borneo. Penyaluran dana desa Rp 1,4 miliar sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan masalah yang mengemuka selama penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di 33 Provinsi. Padahal, setelah pengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa tanggal 18 Desember 2013, alokasi dana desa itu harus segera disalurkan yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa. Para senator menyoroti penyaluran dana desa dalam laporan kegiatan mereka saat Sidang Paripurna DPD di Jakarta, Selasa (13/1), yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman bersama Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas . Acara tersebut juga mengagendakan pembukaan masa sidang II tahun sidang 2015-2016. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam UU Desa. Penghitungan anggarannya berdasarkan jumlah desa yang mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. “Kami mendorong kesiapan pemerintah desa, yaitu kepala desa dan perangkatnya, dalam melaksanakan UU Desa,” ujar Abdul Hafidh Asrom Senator asal Jawa Tengah, Untuk mendorong kesiapan pemerintah desa itu, para senator mengingatkan agar pemerintah kabupaten melaksanakan bimbingan teknis (bintek) bagi camat dan perangkatnya di tingkat kecamatan serta kepala desa dan perangkatnya di tingkat desa guna menyosialisasikan UU 6/ 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014, serta PP 60/2014 tentang Dana Desa. “Mereka membutuhkan sosialisasi karena belum paham,” ujar Nawardi.

Bintek bagi Camat menentukan karena posisinya di bawah dan bertanggung jawab

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, serta memberikan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Dalam kesempatan tersebut, Irman mengingatkan bahwa sumber dana desa adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang pentransferannya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. “Oleh karena itu, kita mengawasi pelaksanaan UU Desa.” UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sumber pendapatan daerah desa terdiri atas dana desa yang merupakan pendapatan transfer pemerintah pusat. Dana desa dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa. Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN. Alokasinya bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa. Alokasi dana desa tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penghitungan rata-ratanya, setiap desa bakal menerima Rp 1,4 miliar per tahun. Jika jadwal penyaluran 10% bersamaan per tahun 2014, misalnya, maka penghitungan rata-rata pendapatan setiap desa per provinsi untuk Aceh Rp 1 miliar, Sumatera Utara Rp 1,1 miliar, dan Sumatera Barat Rp 1,8 miliar. Contoh lainnya, Jawa Barat Rp 1,2 miliar, Banten Rp 1,1 miliar, Jawa Tengah Rp 1,1 miliar, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 1,7 miliar, dan Jawa Timur Rp 1,2 miliar. (net)

DPD RI SOROTI

PENYALURAN DANA DESA

9

kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Camat yang bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa. Pembinaan dan pengawasan termasuk terhadap pemerintah desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa dan perangkat desa lainnya). Selain memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati guna menangani sebagian urusan otonomi daerah, camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang antara lain membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu, sosialisasi itu memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah beserta implikasinya, khususnya kecamatan, dalam penerapan UU 6/ 2014, memberikan panduan dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan di desa, memberikan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, yang

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

IKLAN

36

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

KABAR UTAMA

Mayat Tinggal Tulang Ditemukan Disemak PENEMUAN MAYAT DIDUGA BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI

Ngabang, Mata Borneo. Kembali digegerkan dengan penemuan sesosok jasad dengan tubuh yang sudah hancur di sekitar jalan gor Patih Gumantar menuju Ilong desa Amboyo Inti kecamatan Ngabang kabupaten Landak Kalbar Rabu (11/2) pagi. Jasad tanpa identitas dan hanya tersisa tulang tersebut pertama kali ditemukan Riadi saat menebas lokasi lahan pak De. Warga yang menemukan mayat tersebut langsung melaporkan kepada kepolisian Landak,

10

kemudian mayat yang belum diketahui pasti jenis kelaminnya itu langsung dievakuasi dan dibawa ke polres Landak untuk identivi-

kasi. Menurut Riadi, awalnya saya curiga, parang yang di gunakannya untuk menebas kayu, kok terasa kena batu, setelah di bukanya, ternyata parang di gunakan untuk nebas, kena helm, ujar Riadi. Setelah saya balikan helmnya, ternyata kepala manusia yang sudah jadi tengkorak masih melekat di dalam helm tersebut. Riadi yang bekerja nebas lahan yang baru di beli pak De sekitar satu minggu tersebut, langsung memberitahukan Pak De, untuk segera melapor

langsung dengan kepolisian Landak, kata Riadi yang tinggal di kilometer empat Ngabang itu. Kasat Reskrim polres Landak, AKP. Andri Syahroni saat di TKP menjelaskan, pas kita lagi upacara, ada warga yang melapor penemuan sesosok mayat tinggal tulang, mayat ini di perkirakan sudah lebih satu tahun. Kata Andri. Baunya sudah tidak ada, yang ada cuman tinggal kerangka tulang saja, dan jenis kelaminnya belum bisa kita ketahui, namun kalau kita melihat dari ikat pinggangnya, laki-laki. Di jelaskan Andri, selama saya bertugas di polres Landak belum ada warga yang melapor kehilangan warganya, karena saya baru bertugas enam bulan, tidak tahulah yang sebelumnya, jelas Adri. Andri menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga dan sanak saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, untuk segera datang ke Polres Landak.(Sartiman)

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

Orang Pilih

KESEHATAN

BERUMUR PENDEK KETIMBANG MINUM OBAT

Sebuah studi terbaru mengungkapkan jika banyak orang rela rela berumur pendek dibanding harus minum obat. Seperti apa? Menurut penelitian tersebut, satu dari tiga orang lebih suka berumur pendek dibanding minum obat setiap hari demi mencegah penyakit jantung. Fakta lain juga menunjukkan bahwa satu dari lima orang bersedia membayar setidaknya US$1.000 agar tidak minum obat setiap hari selama sisa hidup mereka.

Peneltian ini dilakukan terhadap 1.000 orang yang sebagian besar adalah perempuan berusia 50 tahun. Hasilnya, sekitar 70% mengatakan bahwa mereka tidak akan menghabiskan setiap minggu mereka untuk minum obat. Hasil lain yang mengejutkan adalah lebih dari 8% responden yang diteliti menyatakan bahwa mereka rela kehilangan dua tahun hidup mereka dengan tidak minum pil harian. Dan sekitar 21% lainnya juga mengatakan hal yang sama dan rela mengorbankan antara satu

BANYAK JOGGING Sama Buruk dengan Tak Berolahraga

Siapa bilang banyak jogging membuat Anda sehat? Sebuah penelitian mengungkapkan terlalu banyak jogging sama buruk dengan berolahraga tak sama sekali. Journal of American College of Cardiology melaporkan ilmuwan mempelajari seribu pelari (joggers) sehat dan bukan pelari selama 12 tahun. Mereka menyimpulkan orang yang berlari dengan kecepatan konstan selama dua jam setengah sepekan paling tidak mungkin cepat menemui ajal. Mereka yang berlari lebih dari empat jam dalam sepekan, atau tidak melakukan latihan sama sekali, memiliki kemungkinan meninggal lebih cepat. Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

minggu atau hingga satu "Penelitian ini memperkuat gagasan bahwa banyak orang tidak suka minum pil untuk alasan apapun" kata penulis studi Dr Robert Hutchins, dari University of California, San Francisco Department of Medicine, AS seperti dilansir Dailymail.

Analisis kuesioner yang diisi semua yang terlibat dalam studi di Denmark ini menyimpulkan kecepatan lari paling ideal adalah lima mil, atau delapan kilometer, per jam. Jogging juga harus dilakukan lebih dari tiga kali sepekan, selama lebih 2,5 jam. Orang-orang yang intensif berlari, terutama mereka yang berlari lebih dari tiga kali sepekan dengan kecepatan tujuh mil per jam, lebih mungkin meninggal dibanding mereka yang tidak melakukan latihan. Peneliti Jacob Louis Marott, dari Rumah Sakit Frederiksberg di Kopenhagen, mengatakan: "Anda sebenarnya tidak perlu lebih banyak jogging agar lebih sehat." Menurutnya, di mana pun di dunia ini tidak ada rekomendasi yang menyebut batas maksimum yang aman untuk olahraga. Para ilmuwan juga melihat perubahan terhadap jantung selama latihan ekstrem bisa berkontribusi terhadap kematian. Para ilmuwan mengatakan berolahraga lebih lama dapat menyebabkan perubahan struktural pada jantung dan pembuluh darah. Maureen Talbot, perawat jantung senior di British Heart Foundation, mengatakan: "Penelitian ini menunjukkan bahwa Anda tidak harus lari maraton untuk menjaga jantung tetap sehat". "Berlari ringan dan sedang lebih menguntungkan daripada menjadi tidak aktif atau melakukan lari cepat," lanjutnya. Ia juga mengatakan pedoman nasional merekomendasikan setiap orang beraktivitas intensif selama 150 menit sepekan. Tidak perlu berlari, jalan cepat saja cukup. (int)

35

SUARA INTAN

Bangun Bank Sampah

Berdayakan Anak Kurang Mampu Bantuan kepada siswa yang tidak mampu tidaklah harus diberikan uang setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Karena selain jumlahnya cukup banyak,daerah juga belum memiliki anggaran yang cukup,namun alangkah bermenfaat, penyiapan Bank sampah yang di persiapkan oleh Pemda untuk menampung hasil dari penjualan sampah yang di lakukan khusus untuk siswa Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Ngabang dan Jelimpo. Ngabang, Mata Borneo. Pemanfaatan sampah bukan saja di lakukan oleh para pemulung di daerah perkotaan saja tetapi kali ini,anak-anak sekolah dasar (SD) yang ada di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, juga di berdayakan untuk mengumpulkan sampah berupa plastic dan botol minuman air mineral yang mereka dapatkan di lingkungan mereka. Di mana sampah tersebut haruslah yang masih bersih di kumpulkan dan akan di beli oleh Pemda Kabupaten Landak melalui Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak. “sampah yang di kumpulkan haruslah yang masih bersih dan ini akan kita timbang berapa berat dan akan kita bayar,namun uangnya,tidak di terima mereka secara kontan tetapi akan di bayar melalui Bank sampah dan secara otomatis masuk di rekening anak-anak atas nama yang bersangkutan,”kata Bupati Landak Adrianus AS. Menurutnya adapun mengenai harga sampah plastic dan botol maupun gelas bekas air mineral itu akan di beli oleh Pemda sebesar Rp 3000 rupiah per kilogram, dengan syarat harus yang bersih dan sampah tersebut akan di ambil oleh petugas dari Kantor Kebersihan di setiap sekolah yang sudah siap dengan sampah yang sudah di kumpulkan oleh anak-anak Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

di sekolah masing-masing. “Kegiatan ini akan kita mulai per 1 ferbuary 2015 ini untuk sekolah yang ada di Kota Ngabang dan Jelimpo dan ini merupakan program pertama kita dan adapun penerapannya di dua Kecamatan ini merupakan sebagai percontohan dulu,”ujarnya. Sebelum di jual,sampah ini akan di tamping sementara dulu di sekolah dan setelah itu pihak sekolah akan menghubungi Kantor Kebersihan untuk mengambil sampah yang sudah ada di sekolah dan setelah melewati proses penimbangan maka sampah ini akan di setor di pengusaha yang sudah siap untuk mengelola sampah tersebut. “sementara ini sampah tersebut akan kita olah akan kita olah di TPA Kita yang ada di Desa Tebedak, karena di TPA ini sudah akan kita bangun Industri pengolahan sampah plastik hingga menjadi biji plastic,”katanya. Oleh karenanya kalau memang program ini berhasil,maka tidak hanya di laksanakan oleh sekolah dasar di dua kecamatan saja melainkan akan di laksanakan oleh semua sekolah yang ada di Landak, yang tujuannya tidak lain adalah untuk membantu siswa kita yang miskin, karena kalau hanya untuk mengandalkan dana BOS baik daerah maupun Nasional tetap saja tidak akan mencukupi.

Sehingga tujuan Pemda kegiatan ini juga untuk mendidik anak-anak kita agar dapat mendidik mereka untuk menghargai sampai dan tidak membuangnya dengan sembarangan,mendidik mereka untuk hidup sehat tetapi juga akan mendidik mereka untuk menabung. “uang yang sudah terkumpul di rekening anak-anak kita ini tujuannyakan agar uangnya di gunakan untuk hal-hal yang fositif artinya kalau uangnya hanya untuk jajan mereka itukan tidak akan ada gunanya,”pintanya. Sementara itu Kakan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak, Fransiskus Asius, menyambut baik adanya rencana kegiatan ini karena selain mendidik anak-anak yang merupakan generasi penerus menjaga kebersihan lingkungan, juga mendidik anak-anak menabung karena uang yang mereka hasilkan melalui sampah yang di jual akan di tabung pada bank yang sudah di tunjuk. Menanggapi hal ini, Nurman, S.Pd, menyambut baik apa yang sudah di programkan oleh pemerintah,karena ini akan sangat membantu siswa yang tidak mampu dan sekaligus mendidiknya agar menghargai lingkungan dan tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan peduli dengan sampah jangan sampai ada yang berserakan.(agus)

11

IKLAN SUARA INTAN

34

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

WAKIL RAKYAT BICARA

Menilik Terjadinya Indikator

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang semakin maju, persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan besar, yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Landak saja tetapi secara nasional bahkan sampai pada tingkat dunia, upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi upaya oleh pemerintah

KEMISKINAN DI KAWASAN PERUSAHAAN

CENDRA SUNARDI

Ngabang, Mata Borneo. Masalah kemiskinan yang terjadi khususnya di Kabupaten Landak umumnya di sebabkan berbagai faktor. Termasuklah kondisi lingkungan yang kurang sehat dan rumah yang tidak layak huni secara otomatis sudah merupakan kemiskinan. Sebagai salah satu gambarannya di mana beberapa waktu lalu, Pemerintah daerah bersama donatur Lainnya sudah melakukan bedah rumah terhadap 3 rumah yang sudah sangat tidak layak huni di Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Menanggapi hal ini,anggota DPRD Kabupaten Landak, Cendra Sunardi, berpendapat, bahwa apa yang terjadi saat ini, khususnya di daerah Amboyo Inti, ini merupakan dampak kemiskinan yang muncul di daerah kawasan perusahaan perkebunan, dan kondisi ini kemungkinan besar, beberapa belas tahun yang akan datang juga akan kembali muncul di kawasan perusahaan lain, karena yang ada di Desa Amboyo Inti ini merupakan sebagian kecil yang sudah muncul. “Kalau kita lihat pada awalnya, lahan milik

12

masyarakat sudah di serahkan kepada pihak perusahaan, dan katakanlah dari 10 Ha lahan dan si pemilik hanya mendapatkan 3 kapling pembagian plasma, walaupun lahan yang di miliki oleh penduduk tersebut katakanlah 5 Ha, tetap mendapat dalam 1 KK hanya mendapatkan satu kapling,” ujarnya. Sedangkan dalam 1 keluarga tersebut terdapat 3,4 bahkan memiliki 5 anak, dalam satu keluarga. Namun karena aturan, maka jumlah anak yang banyak tersebut karena belum memiliki keluarga, maka hanya mendapatkan 1 kapling saja dalam satu keluarga kecuali yang sudah bekeluarga. “Seperti di PTPN pada tahun 1982 – 1983 dahulu, yang mendapatkan pembagian kebun itu hanya yang sudah berkeluarga saja, itupun sehingga yang banyak merasa miskin saat ini adalah anggota dalam satu keluarga yang tidak mendapatkan bagian kapling kebun karena di saat itu dan belum berkeluarga,”paparnya. Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di plasma satu ini, merupakan contoh segelintir saja, karena memang ketika pembagian plasma salah satu dari keluarga tersebut tidak mendapatkan plasma sehingga kalau tidak berupaya keras maka otomatis tidak akan memiliki lapangan pekerjaan, sehingga permasalahan ini akan muncul di semua lingkungan perusahaan. “Hal ini munculkan tidak sekarang tetapi akan muncul 10 atau 15 tahun yang akan datang karena imbas dari tidak adanya lahan yang akan diolah oleh masyarakat khususnya generasi di bawahnya,” ungkapnya. “Kami berterima kasih kepada Bupati Landak yang sudah belusukan di plasma satu melihat langsung kondisi masyarakat dan membedah 3 rumah yang sudah tidak layak huni sementara yang lainnya akan di usulkan pada proyek bedah rumah dari kementerian,” ungkapnya. Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda yang juga mantan Kadis perkebunan dan kehutanan

VINSENSIUS

Kabupaten Landak, Vinsensius, S.Sos. MMA, mengatakan, bahwa yang perlu di pahami saat ini adalah factor penyebab kemiskinan itu sendiri dan conteck miskin berdasarkan versinya, karena versi miskin berdasarkan hitungan PNP2K, berbeda dengan hitungan KPDT dan hitungan BKKBN ada hitungan MDGs dan BPS. Tetapi kita tinggalkan dulu hitungan tersebut tetapi kita lebih melihat dari pada paktor dan indicator miskin khususnya di Kabupaten Landak yang mana kalau kita lihat itu lebih pada prilaku hidup masyarakat. “Artinya dalam hal ini prilaku hidup masyarakat ini lebih banyak di sebabkan oleh kebiasaan dan ini berada di luar dari indicator lingkungan belum lagi ada indikator pola hidup, sehingga kebiasaan yang berasa dari lingkungan di mana masyarakat mencari sayuran di hutan dengan cara gratis dan mudah ini juga merupakan mempengaruhi masyarakat dalam arti terbiasa di manjakan oleh alam sehingga sulit untuk menanam dan berusaha untuk menciptakan peluang kemandirian dalam hidup memang tidak semuanya,” ujarnya. Sehingga menurutnya, setelah investasi berjalan maka munculah sebuah perubahan juga akan muncul sehingga bagi masyarakat yang masih bertahan pada kebiasan hidupnya (di manjakan oleh alam) maka akan sangat sulit untuk menyesuaikan diri sehingga hal inilah yang akan muncul. “Kalau kita lihat dia tidakmiskin secara fisik tetapi dia miskin minseet (pola pikir), makanya menyikapi hal ini Bapak Bupati kita mengambil kebijakan “bagaimana kalau kita memfasilitasi”

BACA LANJUTAN HAL 33 Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

KABAR KALBAR

Bupati Resmikan Kantor Camat Sekadau Hilir

BUPATI FOTO BERSAMA DENGAN FORKOMPIMDA, PIMPINAN SKPD, CAMAT, TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA USAI MERESMIKAN KANTOR CAMAT SEKADAU HILIR.

Sekadau Mata Borneo. Meski sudah digunakan sejak beberapa bulan lalu, Kantor Camat dan Balai Penyuluhan Keluarga Bencana Kecamatan Sekadau Hilir baru diresmikan oleh Bupati Sekadau pada hari Rabu, 4 Februari 2015. Turut hadir mendampingi Bupati, Ketua

PKK Kabupaten Sekadau Ny. Scolastika Simon Petrus, Camat Sekadau Hilir Hermanto, para Asisten, Kepala SKPD, Anggota DPRD Sekadau, Forkompinda Kabupaten Sekadau, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tamu undangan lainnya. Camat Sekadau Hilir, Hermanto S.Sos M.Si

dalam sambutanya mengatakan melalui kegiatan peresmian ini pihaknya secara tidak langsung menginformasikan kepada masyarakat Sekadau Hilir bahwa kantor camat Sekadau Hilir sudah berpindah ke kantor camat Baru sejak 14 Oktober 2014 dan hari ini diadakan syukuran sekaligus peresmian oleh Bupati. “Dengan kantor yang baru diharapkan kinerja yang semakin baik pula dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Ditempat yang sama, Bupati Simon Petrus S.Sos M.Si mengharapkan dengan peresmian kantor camat baru ini pelayanan semakin baik serta para staf memiliki semangat yang abru pula. “Alasan dipindahnya kantor camat ini karena kantor yang lama sudah tidak representatif,” kata Bupati dalam sambutannya. Mengenai letak kantor camat yang di bangun di jalur sutra, Bupati punya asalan tertentu. Mengingat kantor camat merupakan pelayanan kepada masyarakat, maka akan lebih baik jika berada di tepi jalan. Dengan demikian masyarakat mudah mendatangi kantor camat. Dengan adanya fasilitas baru sekaligus melengkapi kebutuhan didalam pelayanan ditingkatkan juga kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Petugas di Kecamatan Sekadau Hilir harus mengutamakan koordinasi yang baik dengan unsur pimpinan. Ukuran kemajuan kecamatan adalah sejauh mana pelayanan terhadap kepentingan masyarakat,” ujar Bupati. Kecamatan Sekadau Hilir merupakan kecamatan yang berada di dalam ibukota Kabupaten dimana volume kerja lebih tinggi dalam berbagai hal dan dibanding kecamatan lain. “Makanya harus bisa jadi contoh,” pesan Bupati. (Humas Pemkab Sekadau)

MENILIK TERJADINYA INDIKATOR KEMISKINAN DI KAWASAN PERUSAHAAN ..........................................dari Hal 12 dan ini bukan di fasilitasi semuanya di bantu, tetapi lebih pada membuka cakrawala berpikir masyarakat kita agar dia bisa berpikir pada indicator lainnya,”ungkapnya. Oleh karenanya miskin khususnya yang di plasma satu (bedah rumah beberapa waktu lalu tidak bisa di samakan dengan miskin di daerah lain,karena miskin yang terjadi dengan salah satu keluarga di plasma satu ini di sebabkan oleh keadaan tertentu dan ada tertentu. Namun kalau kalau langsung mengatakan landak kurang berhasul itu merupakan hal yang keliru, karena miskin yang terjadi pada masyarakat, itu lebih di sebabkan oleh berbagai factor dan kreteria. Namun bagaimana dengan system pembagian pola perkebunan yang kedepan juga akan memiliki peluang menciptakan sebuah ruang, menurutnya, persoalan ini juga merupakan miskin lingkungan, tetapi kalau memang hal ini di tujukan pada arah pengembangan perkebunan sesuai dengan Perda, Permentan, UU tentang perkebunan, Kepmentan, Juklak-Juknis dari dirjenbun Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

maupun aturan perkebunan lainnya, sehingga pola yang sudah di tetapkan dalam aturan tersebut dari sisi positifnya akan berpengaruh pada penghasilan masyarakat tetapi secara umum ini akan berpengaruh pada penghasilan masyarakat, jika masyarakat menyerahkan lahan 10 Ha maka dia akan mendapat bagian kapling 2 Ha karena ada pola 20-80, tetapi jika polanya menganut 70 – 30, dan masyarakat menyerahkan lahan 10 Ha, maka dia akan mendapatkan 3 Kapling. “Jadi konsep sebab akibat, ini kan pola, jadi pola, dalam hitungan bisnis atau hitungan ekonomi “jika kesepakatan itu paling kurang 20 persen” dalam bahasa UU, atau aturan pemerintah lainnya itu sudah di hitung karena apa yang sudah di berikan tersebut di kelola dengan baik itu pasti akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan pola yang sudah di terapkan oleh perusahaan itu sudah ada hitungannya,”terangnya. Hanya saja yang menciptakan terjadinya kemiskinan di wilayah perkebunan itu adalah

perkawinan antara dua indicator yaitu Indikator Minseet (pola pikir) dengan indicator lingkungan, apalagi di Kabupaten Landak yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa dengan potensi yang merlimpah ini akan sangat memberikan peluang besar jika di olah dengan baik dan otomatis ini akan memberikan hasil yang mampu meningkatkan tarap baik perekonomian maupun kehidupan masyarakat di daerah ini. “makanya dalam hal ini Pemerintah Daerah harus berani mengeluarkan regulasi sesuai dengan karakteristik daerah sepanjang ini tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan ini harus kita jalankan, artinya membuat regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat, kita lihat saja saat ini di PTPN Ngabang pola yang awalnya 70-30 itu sudah berbanding terbalik artinya yang ada saat ini 70 di masyarakat dan 30 di perusahaan karena saat ini justru justru kebun masyarakatlah yang hasilnya jauh lebih besar, sehingga keliru kalau menganggap kehadiran perusahaan itu tidak berhasil. (agus)

33

SUARA INTAN

KPPTSP Landak Tidak Akan Keluarkan Ijin

BILA BANGUNAN TIDAK SESUAI ATURAN

Ngabang, Mata Borneo. Terkait dengan adanya Perda (Peraturan Pemerintah) No 13 tahun 2013 tentang bangunan gedung, Kepala KPPTSP (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) Mindar, menegaskan,pihaknya tidak akan mengeluarkan IMB (Izin mendirikan Bangunan) bagi pemilik ruko atau bangunan yang tidak memenuhi aturan, sesuai dengan Perda No 13 tahun 2013 tentang bangunan gedung khususnya di Kabupaten Landak. Penegasan tersebut di sampaikan terkait maraknya pendirian bangunan yang di lakukan oleh developer ketika mendirikan Ruko di dalam kota Ngabang, sehingga menyebabkan selain letak bangunan yang tidak teratur, kebanyakan bangunan tersebut menutupi saluran drainase jalan di jalan protocol Kota Ngabang. “Rata-rata pendirian bangunan yang sudah lama seperti itu tetapi untuk yang baru – baru itu rata – rata sudah memiliki IMB dan letak bangunannya juga sudah sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan oleh Perda,”ungkapnya. Kendati kata dia, untuk mendirikan bangunan yang sesuai dengan aturan, sebelum mendirikan bangunan, di minat kepada pengusaha yang memiliki

MINDAR

bangunan tersebut di harapkan agar mengajukan permohonan IMB sehingga dari pengajuan tersebut,pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan mulai dari letak tanah sampai dengan status tanah yang akan di bangun tersebut. “Kemudian setelah itukan tim kita akan melihat kontruksi bangunan kewajarannya, termasuk juga jarak bangunan dari jalan raya inikan sudah ada aturannya dan semuanya itu sudah ada di atur,”ungkapnya. Di katakannya kalau di lihat selama ini, khususnya di Kabupaten Landak, kebanyakan bangunan sudahdi dirikan baru akan di urus IMBnya dan kondisi seperti inilah yang sudah pasti salah dan sangat tidakdi benarkan, karena bagaimanapun juga kalau bangunan sudah di dirikan bagaimanapun juga sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan dalam Perda No 13 tahun 2013, seperti khusus di jalan protokol kota minimal jarak bangunan dari jalan minimal berjarak 15 meter yang di hitung dari AS jalan dan jangan sampai kurang dari yang sudah di tentukan. “Kalau sebelum mendirikan bangunan IMB-nya di urus dulu tim kitakan akan memberikan arahan mengenai letak dan jarak bangunan yang sesuai dengan aturan karena jarak itu tidak hanya dari jalan raya saja tetapi juga jarak bangunan dari tepi sungai itu juga sudah di atur,”paparnya. Dengan demikian bagaimanapun juga kalau bangunan tersebut sudah di dirikan dan tidak sesuai dengan aturan maka bagaimanapun juga IMB yang di inginkan oleh si pemohon tidak dapat di keluarkan.(agus) Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

13

KABAR KALBAR

SEBELUM ADA KEPUTUSAN

LAHAN SENGKETA JANGAN DIKOTAK-KATIK

Sekadau, Mata Borneo. Untuk meneyelsaikan sengketa lahan yang seluas 318 ha yang di duga lahan kawasan yag diigarap oleh PT. PAM, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sekadau melakukan rapat kerja dengan TP4K guna mencarai solusi lahan sengketa di Semadu. Hasil raker tersebut menyimpulkan bahwa PT. Parna Agromas (PAM) untuk sementara diminta menghentikan aktivitas di lahan sengketa sebelum ada keputusan soal nasib lahan itu,” kata Musa A, anggota komisi B DPRD Sekadau begitu beberapa orang wartawan mendatangi ruang kerja ketua DPRD Sekadau, (4/2) siang kemarin. Kemarin memang sudah dijadwalkan pertemuan intensif antara DPRD Sekadau dengan tim penyelesaian permasalahan perkebunan, pertanahan dan kehutanan (TP4K) Kabupaten Sekadau perihal tuntutan masyarakat Desa Semadu Kecamatan Belitang Hilir agar PT. Parna Agro Mas mengembalikan lahan seluas 318 hektar kepada masyarakat. Lahan tersebut saat ini digarap PT. PAM sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Sementara, masyarakat mengklaim lahan tersebut merupakan kawasan areal penggunaan lain yang menjadi hak masyarakat. Cerita persengketaan ini sangat panjang dan berliku-liku. Lahan seluas 218 hektar yang menjadi obyek perebutan diklaim berada dalam kawasan hak guna usaha (HGU) oleh manajemen PT. Parna Agro Mas yang diakuisisi oleh LG International pada tahun 2010 silam. HGU tersebut ditetakan oleh BPN pusat pada tahun 2002. Sementara, SK Menhut nomor 259/Kpts-II/ 2000 yang mengatur tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat juga mencakup sebagian wilayah Desa Semadu. Hanya saja, penetapan tata batas kawasan yang terpetakan dalam SK tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2012. Masalah muncul saat lahan seluas 318 hektar yang telah ditanami kelapa sawit oleh PT. PAM diklaim berada dalam kawasan yang masuk dalam peta Kementerian Kehutanan. Akhirnya, dipasanglah patok batas di kawasan itu. Dengan dipatoknya lahan tersebut, masyarakat setempat semakin yakin bahwa PT. PAM tidak berhak mengelola lahan itu. Namun, sudah pasti PT. PAM bergeming dan tak ingin rugi. Mereka

32

LAHAN SENGKETA

menghapus patok-patok yang dipasang dengan sudah dijadwalkan 14 hari kedepan. cara menimbun patok tersebut meski kemudian “Soal permintaan DPRD agar PT. PAM timbunan dibuka kembali. menghentikan sementara aktivitas di lahan Permasalahan ini akhirnya sampai ke telinga sengketa, kami akan laporkan kepada bupati DPRD Sekadau. Komisi B beberapa waktu lalu dulu. Kami tentu tidak bisa ambil keputusan turun langsung ke lokasi lahan sengketa. Menin- sendiri tanpa ijin bupati,” ujar pria yang juga daklanjuti hasil blusukan itu, digelarlah pertemuan menjabat Kabag Ekon Setda Kabupaten dengan TP4K yang dilaksanakan kemarin. Sekadau ini. “Tadi kami dengan TP4K sudah sepakat memSementara, Kepala Dinas Kehutanan dan beri waktu dua pekan. Setelah itu, akan ada perte- Perkebunan Kabupaten Sekadau, Sandae muan kembali dengan melibatkan manajemen PT mengaku akan menelaah detail permasalahan PAM serta perwakilan masyarakat,” kata Musa. tersebut terlebih dahulu. Teguh Arif Hardianto anggota komisi B lainnya “Termasuk soal klaim PT PAM yang menambahkan, manajemen perusahaan diminta menyatakan lokasi tersebut berada dalam HGU tidak mengabaikan undangan pertemuan yang mereka. Tapi, kalau pada akhirnya lahan itu akan digelar dua pekan mendatang. “Kalau tidak masuk dalam kawasan ya harus dikembalikan datang jangan salahkan kalau nanti diputuskan ke masyarakat, tidak ada tawar-tawar lagi,” sepihak,” tegas Teguh. terang Sandae.(tar) Terpisah, anggota TP4K Jimmy Sallan mengamini pihaknya telah ANDA INGIN BERLANGGANAN mencapai kesepakatan MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI SANGGAU DAN SEKADAU dengan DPRD Sekadau KAMI BANTU SOLUSINYA untuk memberikan tengDI MAJALAH MATA BORNEO gat waktu selama dua peDENGAN HARGA SUPER MURAH” SEGERA HUBUNGI: ANTONIUS SUTARJO kan bagi para pihak untuk BIRO KABUPATEN SANGGAU HP. 0821 4831 5969 menyiapkan diri menuju pertemuan bersama yang Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

SUARA INTAN

Kadiskes Tekankan Mutu Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat Ngabang, Mata Borneo. masyarakat. Dihadapan para Kepala PusUntuk itu kedepannya, Kadiskes kesmas se-Kabupaten Landak, Nurainy meminta agar kepala Kepala Dinas Kesehatan, Drg. Puskesmas membuat program kerja, Magdalena Nurainy Sitinjak, MM melakukan kunjungan kerja ke para menghimbau agar kualitas mutu bidan-bidan dan mantri yang bertugas pelayanan kesehatan bagi masyadi desa-desa. rakat semakin ditingkatkan. Bekerjasama dengan Muspika, Untuk itu, Kadiskes ini meneKepala Desa, serta Kepala Dusun kankan kepada para kepala Pusagar program-program kesehatan kesmas untuk memperhatikan dan yang telah dibuat dapat disampaikan, melakukan pengawasan kepada para diterima dan dirasakan oleh warga jajaran yang ada dibawahnya agar masyarakat. dapat memberikan pelayanan keseMutu kesehatan masyarakat yang hatan yang berkualitas ini. Tidak baik, tentunya akan berimbas pada hanya di Puskesmas yang berada di perbaikan Indeks Pembangunan kota Kecamatan, tetapi layanan yang KEPALA DINAS KESEHATAN MAGDALENA NURAINY SITINJAK Manusia (IPM), dimana kesehatan baik juga harus diberikan ditingkat KETIKA MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA PARA KEPALA PUS- merupakan salah satu indikator KESMAS SE-KABUPATEN LANDAK desa dan dusun, baik oleh Polindes penentunya, selain pendapatan dan maupun Pustu yang ada. agar para kepala Puskesmas bisa memotivasi dan pendidikan. Ditegaskan oleh Kadiskes, pelayanan kese- mengarahkan serta mengawasi para bawahannya Dengan layanan kesehatan yang berkualitas hatan yang diberikan kepada masyarakat me- agar bekerja secara optimal sehingga pelayanan kedepannya diharapkan mampu mendongkrak rupakan tugas mulia, untuk itu Ia mengharapkan yang diberikan dirasakan manfaatnya oleh IPM masyarakat Landak. (amat)

14

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

KABAR KALBAR Sekadau, Mata Borneo. Sudah sering diimbau baik melalui surat camat maupun dari muspika namum sejumlah warga yang mengaku sebagai pekerja kayu jenis durian dengan izin SKAU merasa kalau surat edaran bupati dengan nomor : 522.21/99/hutbun, tentang larangan untuk menebang pohon durian dan tengkawang yang dikeluarkan tanggal 28 Januari 2015. Mendapat protes dari warga. Sehingga sekitar 60 orang yang menamai dirinya pekerja kayu dengan izin SKAU mendatangi Kantor DPRD beberapa waktu lalu. Para pekerja mengaku kalau surat edaran tersebut mendadak. Dalam edaran tersebut ada empat item isi dasar surat edaran bupati uuntuk melarang penebangan pohon durian dan tengkawang. Menyoroti penerbitan dokumen SKAU yang kayunya adalah di dominan oleh kayu durian, namumnya izin SKAU-nya bukan berasal dari Kabupaten Sekadau.Yang kedua maksud dan tujuan dari larangan orang nomor satu di Sekadau adalah agar sejarah Sekadau yang dulu sebagai penghasil durian di Kalbar tidak hilang karena pohonnya habis ditebang, itulah salah satu isi surat edaran Bupati Sekadau. Ditemui awak media disela-sela peresmian Kantor Camat Sekadau Hilir Rabu, (4/2) kemarin bupati tetap menegaskan kalau dirinya tidak akan menberikan tolerir sedikitpun terhadap meraja relanya penebangan kayu durian di Kabupaten Sekadau. “Saya tidak akan berikan tolerir sedikitpun, kayu durian memang tidak boleh ditebang. Warga yang datang kemarin hanya di manfaatkan oleh para cukong saja. Pernah saya dengar kalau kayu Sekadau di tangkap di Batam. Ternyata izinya bukan berasal dari Sekadau, melainkan dari kabupaten lain,”kata Simon. Salah satu alasan sambung Simon kenapa dirinya melarang dengan tegas penebangan pohon durian dan tengkawang, karena ada nilai ekonomisnya. Sebab, harga buah durian semakin tahun semakin mahal. Sedangkan pohon durian setiap tahun pasti menghasilkan buah. Kalau sudah habis ditebang lalu kita mau beli buah durian kemana lagi, padahal Sekadau salah satu kabupaten penghasil buah durian terbesar di Kalbar, terang Simon. Sementara itu ketua DPRD Sekadau Albertus Pinus ditemui di ruang kerjanya mengatakan, bahwa dirinya baik pribadi maupun secara lembaga tetap mendukung kebijakan bupati untuk menbuat edaran melarang penebangan pohon durian dan tengkawang. Hanya saja masalahnya yang sudah terlanjur di tebang perlu dicariikan solusi. “Kita akan pangil instansi terkait guna membahas masalah ini. Kira-kira bagaimana cara mengatasi masalah tersebut lalu kemudian masalah ang saat ini phon yang sudah diitebang dan udah menjadi kayu balok. Apakah yang sudah terlanjur ditebang itu bisa dimanfaatkan atau bagaimana. Semua tergantung hasil rapat kerja dengan instansi terkait,” jawabnya. Di tempat terpisah Sandae Kepala Dinas Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

Perkebunan, Kehutanan menepis dengan tegas tudingan sejumlah pekerja kayu asal Kecamatan Nanga Mahap yang menyebutkan terbitnya surat edaran Bupati Sekadau tentang larangan menebang pohon durian dan tengkawang di anggap mendadak. “Mana ada tiba-tiba, mana berani begitu saja menerbitkan edaran,” tegas Sandae ketika dijumpai di ruang kerjanya, (4/2) kemarin. Sudah sering diimbau kok. Ini saya akan jabarkan,” ujar Sandae. Larangan penebangan pohon jenis durian dan tengkawang memang sudah beberapa kali dikeluarkan. Camat Nanga Mahap pada tahun 2009 telah menerbitkan surat larangan. Kala itu Camat Nanga Mahap masih dijabat Rupinus yang kini Wakil Bupati Sekadau. Pada tahun yang sama, Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Bupati Larang Warga

Tebang Durian dan Tengkawang

Kabupaten Sekadau pada tahun yang sama juga menerbitkan edaran tentang pelarangan penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk penebangan pohon durian dan tengkawang, terangnya. Kemudian tahun 2012, Muspika Nanga Taman menandatangani surat imbauan bersama yang isinya juga tentang pelarangan penebangan hutan. Camat, Kapolsek dan Danramil yang menjabat kala itu sepakat untuk menghentikan aktivitas pembalakan hutan.Kurang apalagi? Sudah berapa kali tu diimbau. Nah, siapa yang bilang edaran Bupati tiba-tiba,ungkap Sandae. Lebih lanjut dia menjelaskan, kalau argumen pemerintah melarang penebangan pohon durian dan tengkawang sudah jelas.Tengkawang dan durian merupakan jenis tanaman yang menjadi ciri khas Sekadau. Siapa yang tidak kenal lezatnya durian Sekadau. Sementara, buah tengkawang adalah salah satu simbol Kabupaten Sekadau. Pembalakkan pohon durian dan tengkawang sama saja dengan membalak identitas Sekadau. Apalagi, di jaman ini buah durian telah menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Jika sudah musimnya, durian asli Sekadau banyak dipesan oleh daerah luar seperti Pontianak dan Sintang. “Sekarang harga karet anjlok, tapi menjual buah durian bukan salah satu solusi. Sebab durian

dan tengkawang bisa jadi sumber penghasilan alternatif. Saya pernah ketemu keluarga di kampung. Mereka mengaku bisa dapat 500 ribu rupiah dari hasil penjualan durian yang didapat hanya dalam waktu satu malam. Kan luar biasa. Kalau terus dii biarkan maraknya penebangan pohon Durian dan Tengkawang lanjut Sandae bukan tidak mungkin pohon durian dan tengkawang di Sekadau akan punah di masa mendatang. Jangankan mau beli buahnya, kulitnya saja mungkin dimakan karena saking mahalnya harga durian,” tegas Sandae. Berdasarkan sambung kadis, data yang ada di Dinas Hutbun Kabupaten Sekadau, setiap tahunnya tak kurang dari ratusan pohon durian yang tumbang akibat tebasan chain saw para penebang. Bayangkan, untuk bulan Januari 2015 saja, Dinas Hutbun berhasil menyita setidaknya 300an lembar SKAU yang artinya ada ratusan batang pohon durian yang siap tebang. Ironisnya, kayukayu tersebut dijual ke luar daerah. “Gila, kalau dibiarkan saya yakin anak cucu kita tidak kenal yang namanya pohon durian,” timpalnya. Penyalahgunaan SKAU juga menjadi sorotan pemerintah. Karena itu, Sandae menegaskan pihaknya tidak akan melayani penerbitan SKAU untuk penebangan durian dan tengkawang. “SKAU tetap akan kami layani, tapi tidak untuk pohon durian dan tengkawang,” tegas Sandae (tar).

31

SUARA INTAN

Bupati Tidak Intervensi Kasus Korupsi PBB

“

“

Penanganan kasus ini sudah menjadi haknya aparat penegak hukum. Bagian saya hanya pencegahan. Sebelum mereka melakukan korupsi, saya sudah mengingatkan dan sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri

Adrianus Asia Sidot Bupati Kabupaten Landak

Ngabang, Mata Borneo. Bupati Kabupaten Landak, Adrianus Asia Sidot tidak akan melakukan intervensi dalam menyikapi kasus penggelepan uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2013. Kasus penggelapan uang pajak ini melibatkan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Landak, NB yang ditugaskan sebagai petugas penerima dan penyetor pajak di Bank Kalbar Cabang Ngabang. Kini NB sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngabang. Diakui bupati, kasus penggelapan uang PBB ini memang sudah ditangani oleh Kejari Ngabang. "Kita memang sudah mengingatkan dan memberikan arahan berkali-kali. Tapi hal ini tidak digubris dan masih saja dilakukan oleh tersangka," ujar bupati, usai pelantikan pejabat struktural dilingkungan Pemkab Landak, Jumat pekan lalu di aula utama Kantor Bupati Landak. Ditegaskannya, kalau kasus penggelapan pajak ini sudah lari ke ranah hukum dan sudah ditangani aparat penegak hukum, bupati tentunya tidak bisa intervensi. "Penanganan kasus ini sudah menjadi haknya aparat penegak hukum. Bagian saya hanya pencegahan. Sebelum mereka melakukan korupsi, saya sudah mengingatkan dan sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri," aku bupati. Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

Adrianus juga mengakui, Pemkab Landak memang kecolongan dengan kasus penggelepan pajak ini. "Tersangka inikan sebagai bendahara penerima dan penyetor uang PBB di Bank Kalbar. Seharusnyakan uang PBB itu harus disetornya ke kas daerah. Tapi setelah ditelusuri, ternyata tidak disetor. Lagipula uang pajak yang digelapkannya itu cukup banyak yakni sampai Rp 400 juta," katanya. Bupati sendiri akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada prosedur hukum. "Ini yang bisa saya lakukan. Saat inipun kita masih menunggu keputusan Pengadilan yang inkrah, berapa tahun tersangka kena hukuman. Tersangkapun bisa dipecat sebagai PNS atau paling tidak ada sanksi

administrasi," ucap bupati. Ia menambahkan, tidak mungkin dirinya akan membiarkan tersangka kalau sudah kena sanksi pidana, tapi sanksi kepegawaiannya tidak ada. "Inikan tidak mungkin. Apalagi hal ini selalu berkaitan," katanya. Ditanya bagaimana bantuan hukum yang akan diberikan kepada NB, ia menegaskan bantuan hukum nantinya hanya dari pengacara Negara. "Kalau dari Pemerintah Daerah tidak ada. Sebab, kalau ada, nantinya bisa-bisa saya dibilang membantu dan dianggap bersekongkol. Makanya kita serahkan saja kasus ini ke Kejaksaan atau yang bersangkutan. Apalagi Kejaksaan menyiapkan juga pengacara Negara," ungkapnya.(vie)

15

KABAR KALBAR

Tiga Kali Ganti Pimpinan

Gedung DPRD Tak Kunjung Difungsikan Sintang, Mata Borneo. Tiga periode ganti pimpinan, Gedung DPRD Kabupaten Sintang tak kunjung di fungsikan oleh para wakil rakyat. Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, keberadaan gedung DPRD baru ini sudah dinanti-nantikan oleh sejumlah wakil rakyat, namun karena masih

ada kendala dilapangan maka gedung ini belum di fungsikan. Namun demikian kita optimis pada bulan April 2015 mendatang gedung ini akan di fungsikan dan di resmikan. “April lah kita pindah kegedung baru dan sekaligus di resmikan oleh pak bupati”, jelasnya. Lebih lanjut dikatakan mantan Camat Kayan

Hulu ini, seharusnya gedung yang mulai dibangun pada tahun 2008 ini, sudah dapat ditempati bahkan gedung DPRD ini sudah dilakukan serah terima dari Bupati Sintang ke DPRD melalui Sekretaris Dewan untuk digunakan. Namun, setelah melakukan pengecekan, terdapat beberapa bagian yang belum selesai sehingga belum dapat ditempati. Terkait dengan banyaknya bagian gedung yang rusak, Sekwan mengatakan itu wewenang pelaksana yakni Dinas PU. "Kita sudah mengkoordinasi kondisi beberapa bagian yang rusak kepada bupati, dan meminta agar dapat memperintahkan Dinas PU untuk memperbaikinya,". Beberapa waktu lalu, Dinas PU telah melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap sejumlah bagian gedung yang rusak. "Saat ini kita masih menunggu upaya PU untuk memperbaiki, beberapa bagian gedung yang rusak akibat bocor, terang Abdul. (sus)

Bupati Sintang Turun Langsung

Pimpin Tim Pengendalian Rabies di Pontianak

MILTON CROSBY

Sintang, Mata Borneo. Tidak ingin Kabupaten Sintang menjadi salah satu wilayah yang menyandang status Kejadian Luar Biasa (KLB) penyebaran penyakit rabies, Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M. Si turun langsung memimpin tim pengendalian rabies untuk mengadakan rapat dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat. Rapat yang secara khusus membahas kasus rabies di Kalbar tersebut dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada Selasa, 10 Februari 2015 tersebut dihadiri oleh pejabat dari Kabupaten Melawi, Ketapang dan Sintang. Rapat yang dipimpin Asisten Administrasi Perekonomian & Kesos Setda Propinsi Kalbar Lensus Kandri, SH.MH dengan didamping Kadis Kesehatan dr. Andi Jap dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh. H. A. Manaf Mustafa. Bupati Sintang sendiri didampingi oleh Kadis

30

Pertanian, Perikanan dan Peternakan Ir Arbudin, M. Si, Kadis Kesehatan dr. Hary Sinto Linoh dan Kabag Humas dan Protokol Kurniawan, S. Sos, M. Si. Bupati Sintang dalam pemaparanya menjelaskan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus rabies di Kabupaten Sintang. Adapun langkah-Langkah yang telah dilaksanakan seperti identifikasi desa/kecamatan wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan daerah yang tertular yakni Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalteng yakni Kecamatan Sungai Tebelian ada di Desa Melayang Sari, Lebak Ubah, Sarai,Bonet Engkabang, Bonet Lama, Sabang Surai, Nobal, Penjernang, Solam Raya, Rarai,Baya Betung, Baya Mulya dan Kecamatan Dedai Sungai Mali, Mengkirai Jaya, Gandis yang berbatasan langsung dengan kecamatan Belimbing KabupatenMelawi. Di Kecamatan Ambalau ada di Desa Buntut Sabun dan Kecamatan Serawai ada di Desa Jelundung yang berbatasan langsung dengan Kalteng. Tim Pengendali Rabies sudah melakukan Kegiatan Rapat Komda zoonosis Kabupaten Sintang, monitoring Perkembangan Kasus dilapangan, Sosialisasi / edukasi masyarakat melalui Interaktif RRI, Himbauan Bupati dan

Media Cetak. Di Kabupaten Sintang sendiri sudah terjadi 11 kasus gigitan anjing rabies dan semua korban sudah diberikan vaksin anti rabies. “Tim pengendalian rabies juga akan segera melakukan kegiatan sosialisasi rabies di daerah terancam /ring 1 dengan tujuan supaya masyarakat Memahami Bahaya Rabies, Membangun prilaku masyarakat untuk kewaspadaan dini tentang bahaya rabies, Membangun kebersamaan masyarakat untukmendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian serta pemberantasan rabies, Pendataan HPR Tiap Desa, Menunjuk Masyarakat sebagai Kader Vaksinator rabies” jelas Bupati Sintang. “Sosialisasi direncanakan dilaksanakan di 15 Desa tanggal 9 Februari sampai 13 Februari 2015. Selain itu kita akan melaksanakan vaksinasi rabies di 15 desa tersebut, dan akan diawali dari desa Melayang Sari pada 18 Februari 2015 dan akan berakhir di Desa Gandis pada 6 Maret 2015” tambah Bupati Sintang. (sus)

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

IKLAN

16

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

KABAR KALBAR

WARGA PERBATASAN

KECEWA DENGAN MENHAN RI

Bengkayang-Mata Borneo. Sudah menjadi hal yang biasa setiap pejabat negara di pusat yang datang hanya sebentar saja di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Raut wajah dan kata-kata pun bermunculan akibat tidak tercapainya dialog atau keluhan masyarakat dengan Menteri yang datang termasuk Menteri Pertahanan dan Keamanan RI. Adinus Selvinus, anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dari Daerah Pemilihan Bengkayang Empat mengatakan, para tokoh dan masyarakat perbatasan RI-Malaysia seperti Kecamatan Siding dan Jagoi Babang sangat kecewa dengan kehadiran Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Selasa (27/1) Menhankam RI datang berkunjung ke Jagoi Babang menggunakan helikopter dari Entikong. Turun dari heli di lapangan sepakbola Jagoi Babang, Menhan langsung ke Balai Adat Jagoi menyampaikan kata sambutan kemudian menuju Pos Lintas Batas dan kembali ke lapangan Jagoi Babang dan langsung pulang ke Entikong lagi. “Masyarakat dan tokoh adat, tokoh agama, tokoh mayarakat, tokoh pemuda sangat kecewa karena tidak ada dialog antara warga denan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI. Banytak keluhan yang ingin disampaikan namun beliau keburu pergi,” kata Adinus ditemui di Jagoi Babang. Ia melanjutkan, kekecewaan para tokoh dan masyarakat yang tidak dapat berdialog sangat kentara sekali. Berhubung Menteri Pertahanan dan Keamaan RI tidak ada waktu untuk berdialog, Adinus langsung berinisiatif untuk berdialog dengan warga di Balai Adat Jagoi Babang. Adinus mengakui, awalnya masyarakat dan para tokoh Kecamatan Jagoi Babang dan Siding sangat antusias menyambut kedatangan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI ke Jagoi Babang.

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

Oleh: Yopi Cahyono Antusias warga tersebut memiliki alasan yakni dapat menyampaikan aspirasi. Namun setelah Menhankam datang raut kekecewaan sangat kentara. Adinus mengakui, walaupun begitu dirinya sangat berterima kasih atas kunjungan Menhankam RI.

“Kesimpulan etelah saa berdialog dengab warga, mereka meminta ada skala prioritas warga perbatasan RI-Malaysia untuk dapat diterima dan mengabdi sebagai anggota TNI/Polri dan pegawai Bea dan Cukai serta Pegawai Pos Lintas Batas dan imigrasi,” kata Adinus. Adinus yang merupakan salah satu legislator dari Partai Gerindra ini melanjutkan, wara juga meminta ada skala prioritas dalam hal pembangunan infrastruktur baik itu sarana maupun prasaraa di segala bidang. Pembangunan pendidikan dan kesehatan juga sangat dibu-

tuhkan. Namun yang lebih utama ialah jalan an jembatan. Yayan, salah satu warga Desa Jagoi Babang mengungkakan, sangat kecewa karena Menhankam RI tidak ada waktu untuk berdialog dengan masyarakat perbatasab RI-Malaysia. “Kami sangat berharap dengan datangnya Pak Menteri sambil mendengar keluhan kami selama ini,” kata Yayan. Gustian Andiwinata, Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Seluas mengaku juga sangat kecewa dengan datangnya Menteri Ketahanan dan Keamanan RI ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang pada Selasa (27/1). “Menhankam RI sudah bagus meninjau kawasan perbatasan, namun terkait keamanan jangan hanya memperhatikan pasukan Libas saja, namun masyarakat adat juga harus dilibatkan dalam hal cinta akan tanah air Indonesia,” kesal Gustian. Ia melanjutkan, apalagi ini menyangkut masalah keamanan dan pertahanan. Tentunya melibatkan masyarakat perbatasan dalam hal menjaga keamanan dan pertahanan NKRI. Ia meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan RI dapat membangun fasilitas Dewan Adat Dayak di perbatasan untuk menunjukkan kontribusi kepada masyarakat yang berada di perbatasan. Selama ini masyarakat perbatasan merasa kurang dilibatkan dalam hal keamanan dan pertahanan. Sangat wajar sekali rasa nasionalisme masyarakat perbatasan semakin terkikis karena kurangnya perhatian dari pemerintah Daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia juga sangat sedikit yang menjadi aparat keamanan seperti masuk menjadi anggota TNI dan Polri. Padahal banyak warga perbatasan yang sudah tamat SMA bahkan sarjana. Tinggi badan juga memadai. Seharusnya sebagai beranda NKRI wajib diutamakan dan diperhatikan secara khusus. Selama ini mayarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia diminta untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Namun sampai saat ini hanya ucapan saja tidak dengan aksi nyata. “Wajar banyak masyarakat perbatasan yang mulai terkikis rasa nasionalisme dan cinta NKRI karena kurangnya perhatian dari pemerintah,” tandasnya.

29

5 KABAR UTAMA BUDAYA

MITOS UNIK

Tentang Hari Raya Imlek

3. Empat Pada hari Imlek semua orang harus berkata sopan atau tidak berkata dengan menggunakan bahasa kotor, bahkan kata “empat” (Ssu), yang bisa berarti kematian, juga tidak boleh diucapkan. Pada hari Imlek juga dilarang bercerita tentang hantu, karena dapat membuat ketakutan dan kesialan. Segala sesuatunya harus menuju perubahan yang lebih baik di tahun berikutnya.

Perayaan tahun baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan tahun baru imlek dimulai di hari pertama bulan pertama (bahasa Tionghoa: ??; pinyin: zh?ng yuè) di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Go Meh (??? ???) di tanggal kelima belas (pada saat bulan purnama).. Adat dan tradisi perayaan tahun baru Imlek ini sangat beragam, namun terdapat beberapa kemiripan seperti perjamuan makan malam dan penyulutan petasan. Berikut kami rangkum 5 mitos tentang hari raya Imlek, sebagai berikut : 1. Nian Nian diceritakan sebagai asal muasal hari perayaan Imlek ini. Nian diceritakan sebagai seekor hewan buas seperti singa namun tubuhnya bersisik emas. Nian ini setiap tahun sekali datang ke sebuah desa dan memakan apa saja yang ditemuinya, termasuk manusia. Oleh karena itu, penduduk desa meletakan makanan di depan pintu rumahnya sebelum kedatangan Nian. Namun pada saat Nian tersebut datang, ada beberapa anak kecil yang sedang bermain. Anehnya Nian tersebut tidak mengejar anak yang memakai baju berwarna merah dan secara tidak sengaja mereka menyalakan petasan, lalu Nian tersebut berlari ketakutan. Dari cerita tersebut, muncullah perayaan berupa hari raya Tahun Baru dengan memakai baju merah, menyalakan petasan, dan adanya acara Barongsai.

4. Pisau dan Garpu Penggunaan pisau dan garpu pada perayaan Imlek di beberapa daerah sangat dilarang . hal tersebut dipercaya dapat memotong keberuntungan di tahun berikutnya. Ketika memakan makanan disarankan menggunakan sumpit dan sendok. Setiap orang yang ada di rumah harus menyambut tamu yang datang ke rumah, bahkan ketika anggota keluarga sedang sakit. Hal ini juga dipercaya dapat membawa keberuntungan untuk semua keluarga.

2. Tradisi Menyapu Di beberapa daerah, terdapat tradisi untuk tidak menyapu pada hari Imlek karena dipercaya bila menyapu maka nasib baik juga ikut tersapu. Lantai dapat disapu kembali setelah hari Tahun Baru dengan cara menyapu dari pintu kemudian ke ruang tengah, lalu debu dan sampah ditempatkan di sudut rumah. Sampah tersebut tidak boleh diambil atau dibuang sampai hari kelima Imlek. Jika dalam proses menyapu tersebut, ternyata tidak sengaja menyapu kotoran keluar melewati pintu, maka dipercaya keluarga jauh akan tersapu (tersingkirkan atau bernasib buruk) Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

5. Jeruk Pada hari Imlek berbagi buah jeruk merupakan suatu tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu. Jeruk dalam bahasa Mandarin “Chi Zhe ??, chi berarti rejeki dan zhe berarti buah. Jadi pemaknaan buah jeruk yaitu sebagai buah pembawa rejeki. Selain itu, warna jeruk yang orange atau jingga juga dianggap sebagai perlambang emas yang berarti uang. Dan buah jeruk ini pada zaman dahulu hanya disediakan untuk para pejabat di pengadilan China kuno.

17

KABAR KALBAR

SUASANA PEREMUAN ANTARA MASYARAKAT DESA DANTI DAN P MISP DI AULA RAPAT KETUA DPRD BENGKAYANG

WARGA DANTI TUNTUT PLASMA DENGAN PT MISP Oleh: Yopi Cahyono

Bengkayang-Mata Borneo. Beberapa anggota dari Grup SIMP memiliki sejarah operasional yang dimulai sejak awal tahun 1970-an (dalam hal ini divisi minyak goreng dan lemak nabati) dan awal tahun 1980-an (dalam hal ini divisi perkebunan). Pada tahun 1997, PT ISM mengakuisisi kepemilikan saham beberapa perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 1997, Grup SIMP telah mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu perusahaan yang memproduksi minyak goreng dan lemak nabati yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia melalui dua divisi utama, yaitu divisi perkebunan dan divisi minyak goreng dan lemak nabat. PT Mitra Inti Sejati Plantation merupakan salah satu anak perusahaan milik Salim Group. Sumber Berita www.kalimantanreview.com menyebutkan, Dampak perkebunan kelapa sawit

28

yang paling buruk adalah terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan kelapa sawit. Di Kabupaten Bengkayang, konflik terjadi antara masyarakat adat Dayak dengan PT. MISP sejak tahun 1988 hingga 2004. Tahun 2000, base camp PT. MISP dibakar massa dan merampas alat berat milik perusahaan. Konflik terjadi karena perusahaan tidak memberikan kebun sawit, padahal masyarakat Dayak Bakati’ di sana telah menyerahkan tanah. Kemudian konflik berlanjut pada 2014 lalu tepatnya 15 Desember lalu. Dimana petani plasma dari Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan Subah Kabupaten Sambas juga melakukan demonstrasi besar-besarankepada PT MISP. Kini kembali terulang PT MISP di tuntut oleh masyarakat Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo M. Nurkholis Suriadi, Kepala Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo mengatakan pihaknya datang ke DPRD Kabupaten Bengkayang untuk mengadu kepada wakil rakyat mengenai tuntutan

mereka mendapatkan kebun plasma kepada PT MISP. “Sejak tahun 1991 kami menuntut plasma kepada PT MISP namun hingga kini belum terealisasikan,” keluh Nurkholis ditemui di Sekretariat DPRD Bengkayang. Ia melanjutkan PT MISP telah membangun pabrik CPO dan kebun inti dalam kawasan kawasan Desa Danti. Nurkholis membeberkan, sebanyak 10 divisi kebun inti PT MISP yangmasuk ke kawasan desa yang ia pimpin. Ia merincikan, anggap saja dalam satu divis lahan seluas 400 hektar, dikalikan 10 divisi sudah berapa besar lahan yang mereka garap. Kurang lebih 4000 hektar lahan Desa Danti yang digarap oleh PT Misp. Namun sampai sekarang masyarakat Desa Danti belum mendapatkan jatah kebun plasma dari PT MISP. Ia mempertanyakan kenapa desanya yang tidak masuk kawasan transmigrasi tidak dapat jatah kebun plasma sedangkan desa yang lain

BACA LANJUTAN HAL 40 Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

BUDAYA

Asal Usul dan Sejarah

PERAYAAN CAP GO MEH

Perayaan Cap Go Meh akan segera berlangsung meriah di seluruh penjuru negeri, terutama di daerah yang memiliki banyak populasi Etnis Cina, seperti di Singkawang Kalimantan Barat, Palembang, Bangka-Belitung, Jakarta, Surabaya, Medan,Manado, hingga kawasan pecinan di Semarang. Dulu, perayaan Cap Go Meh sebenarnya sempat dilarang. Namun sejak pemerintahan Gus Dur pada tahun 1999, perayaan yang mengandung tradisi masyarakat Tionghoa ini kembali digelar ke hadapan masyarakat umum. Di Indonesia sendiri, Singkawang di Kalimantan Barat didaulat sebagai pusat perayaan Cap Go Meh terbesar dan termegah. Namun dibalik kemegahan perayaan tersebut, tahukah Anda sejarah dan asal usul Cap Go Meh itu sendiri? Artikel ini mengajak Anda untuk mengenal sejarah dan asal usul Cap Go Meh. Cap Go Meh merupakan lambang hari kelima belas dan hari terakhir dari rangkaian masa perayaan Imlek

18

bagi komunitas kaum mingran Tionghoa yang tinggal di luar China. Istilah Cap Go Meh berasal dari dialek Hokkien yang bila diartikan secara harafiah bermakna 15 hari atau malam setelah Imlek. Cap memiliki arti sepuluh, Go adalah lima, dan Meh berarti malam. Cap Go Meh juga sering disebut Yuan Hsiao Cieh atau Shang Yuan Cieh dalam bahasa Mandarin. Perayaan ini awalnya dirayakan oleh Dinasti Xie Han (206 SM – 221 M), sebagai hari penghormatan kepada Dewa Thai-yi, dewa tertinggi di langit. Upacara ini dirayakan secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 15 bulan pertama menurut penanggalan bulan yang merupakan bulan pertama dalam setahun. Sebelum Dinasti Han berakhir, upacara ini dahulunya dilakukan secara tertutup, dan hanya untuk kalangan istana. Pun perayaan ini belum dikenal secara umum oleh masyarakat China. Upacara ini harus dilakukan pada malam hari, maka harus disiapkan penerangan dengan lampulampu dari senja hari hingga keesokan harinya. Inilah yang kemudian menjadi lampion-lampion dan lampu-lampu berwarna-warni yang menjadi pelengkap utama dalam perayaan Cap Go Meh. Saat Dinasti Tang memimpin China, perayaan ini mulai dirayakan oleh masyarakat umum secara luas. Festival ini merupakan kesempatan masyarakat untuk bersenang-senang. Saat malam tiba, masyarakat akan turun ke jalan dengan berbagai bentuk lampion yang telah diberi variasi. Di malam yang disinari

bulan purnama sempurna, masyarakat akan menyaksikan tarian naga (masyarakat Indonesia mengenalnya dengan sebutan Liong) dan tarian Barongsai. Mereka juga akan berkumpul untuk memainkan sebuah permainan teka-teki dan berbagai macam permainan lainnya, sambil menyantap sebuah makanan khas berbentuk bola-bola bernama Yuan Xiao. Tentu saja, malam tidak akan menjadi meriah tanpa kehadiran kembang api dan petasan. Pada malam itu, para tua dan muda seolah “diwajibkan” untuk bersenang-senang. Perayaan Cap Go Meh rupanya tidak hanya dirayakan di Indonesia saja. Beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia pun turut merayakan hari raya ini. Di negara China, festival Cap Go Meh dikenal dengan nama Festival Shangyuan atau Festival Yuanxiao. Di Vietnam Cap Go Meh dikenal sebagai T?t Nguyên Tiêu. Sedangkan Hong Kong menyebutnya sebagai Festival Yuen Siu. Bahkan di beberapa negara, perayaan ini sering kali disebut sebagai hari Valentine versi China. Menurut Budayawan Tionghoa Kalbar, Lie Sau Fat, terdapat versi lain terkait sejarah dan asal usul perayaan Cap Go Meh. Selain berkaitan dengan Dinasti Han, Cap Go Meh dikatakan sebagai bagian dari cerita rakyat pada Dinasti Tung Zhou (770 SM - 256 SM) yaitu ketika para petani memasang lampion yang disebut Chau Tian Can di sekeliling ladang pada tanggal 15 bulan 1 Imlek. Pemasangan lampion tersebut bertujuan untuk mengusir hama dan binatang perusak tanaman. Kala itu, para petani juga akan mengamati perubahan api pada lampion, untuk mengetahui cuaca sepanjang tahun kedepan. (MB.Dok) Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

KABAR KALBAR

Menhan Kunjungi Perbatasan Indonesia-Malaysia

RYAMIZARD RYACUDU DIDAMPINGI BUPATI SURYADMAN GIDOT.

Oleh: Yopi Cahyono Bengkayang-Mata Borneo. Dalam kunjungan selama tiga hari tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2015, Menhan meninjau secara langsung lima titik pos pengamanan perbatasan TNI AD. Sebelum melaksanakan peninjauan ke wilayah perbatasan, pada hari Senin Malam (26/1) di Pontianak, Menhan didampingi Pangdam XII/ Tanjung Pura Mayjen TNI Toto Rinanto Soedjiman menerima paparan dari Dirjen Strahan kemhan mengenai kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan wilayah perbatasan dilanjutkan paparan dari Danrem 121/ABW Brigjen TNI Much. Fachrudin mengenai situasi dan kondisi wilayah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia dan kondisi pos-pos pengamanan perbatasan yang ada di Kalbar. Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan, pemerintah saat ini sangat konsen terhadap pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan dalam hal ini selaku perumus kebijakan di bidang pertahanan negara, telah membuat suatu konsep pengamanan dan Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

pemberdayaan wilayah perbatasan khususnya perbatasan di Kalimantan. Dalam Renstra selama lima tahun kedepan mulai 2015-2019, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kemhan dalam pembangunan dan pemberdayaan wilayah perbatasan khususnya di Kalimantan pada prinsipnya ada dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik diantaranya adalah membangun jalan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) . Jalan JIPP akan dibangun paralel dengan jarak kurang lebih 50 meter dari patok perbatasan. JIPP direncanakan dibangun dengan kelebaran jalan 3 meter dan diberi pasir dan batu (sirtu) dengan panjang jalan mulai dari ujung barat sampai ujung timur Kalimantan. “Jalan JIPP ini nantinya selain digunakan untuk patroli pengamanan perbatasan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya oleh petugas imigrasi dan petugas dari Kementerian Kehutanan. Pembangunan JIPP ini akan menghubungan dari satu pos Pamtas ke pos Pamtas berikutnya”, jelas Menhan saat melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kegiatan fisik dalam rangka pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan di Kalimantan, Kemhan juga akan memasang chip pada setiap patok-patok perbatasan, merenovasi dan membangun pos-pos Pamtas beserta sarana dan prasarananya, pembangunan Jalan Administrasi yang menghubungkan pos-pos pengamanan perbatasan ke kampung dan rencana pengadaan pesawat tanpa awak untuk mendukung patroli dan pengawasan wilayah perbatasan. Selain itu, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan wilayah perbatasan, Kemhan telah memberikan suatu atensi dan mengalokasikan dana untuk membeli alat-alat berat khususnya untuk mendukung kegiatan Zeni TNI AD. “Alat-alat ini tidak hanya untuk pembangunan perbatasan misalnya untuk membangun jalan, tetapi juga dapat digunakan sewaktu- waktu dibutuhkan untuk misi-misi kemanusiaan misalnya penanggulangan bencana alam”, jelasnya. Sementara itu, kegiatan Kemhan terkait pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan yang bersifat non fisik meliputi beberapa kegiatan meliputi pengembangan perkebunan di sepanjang perbatasan, melaksanakan bhakti kesehatan, penyuluhan hukum, sosialisasi batas wilayah negara dan melaksanakan kegiatan pemantapan bela negara kepada masyarakat di

wilayah perbatasan. Pemerintah saat ini sudah membuat rencanarencana bagaimana membangun wilayah perbatasan agar lebih maju dan sejahtera. Tentunya apa yang akan dilakukan semuanya tetap membutuhkan dukungan dari segenap masyarakat, karena tanpa dukungan dari masyakarat maka tidak akan terlaksana dengan baik. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu didampingi Dirjen Strahan Mayjen TNI Yoedi Swastanto melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dalam rangka memantau kondisi wilayah perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia. Melalui kunjungan ke wilayah perbatasan ini, Menhan ingin mengetahui secara langsung bagaimana kondisi wilayah perbatasan dan kondisi para prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan. Kunjungan ini juga sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada tanggal 21 Januari 2015. Pada saat kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan. Pemerintah ingin mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaya saing menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita ketiga pemerintahan yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan dalam kerangka NKRI. Untuk mewujudkan pembangunan wilayah perbatasan, Kementerian Pertahanan langsung mengambil aksi melalui beberapa kegiatan yang juga disinergikan dengan rencana pembangunan beberapa kementerian terkait. Bagi Kemhan, wilayah tanggung jawab berada pada 4 km dari garis batas perbatasan. Pada Renstra II tahun 2015-2019 secara bertahap Kemhan akan mewujudkan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Rencana aksi pada tahun 2015 ini, kegiatan fisik yang dilaksanakan meliputi pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP), Pembangunan Jalan Administrasi yang menghubungkan pos pengamanan ke kampung, pembangunan dan renovasi pos pengamanan, pemasangan chip pada patok perbatasan dan rencana pengadaan pesawat tanpa awak untuk pengawasan wilayah perbatasan. Sedangkan kegiatan non fisik meliputi rencana

BACA LANJUTAN HAL 40

27

INFO UNIK

BAGAIMANA AIR KELAPA

MEMBANTU DISFUNGSI EREKSI? Air kelapa merupakan sumber ion alami yang terdapat dalam cairan. Banyak sekali penggunaan air kelapa ini untuk kesehatan, baik itu memulihkan stamina, menjaga kesehatan, atau sekedar menghilangkan haus. Tapi manfaat air kelapa lebih banyak lagi, seperti untuk pria, air kelapa sangat bagus untuk mengobati disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi sendiri adalah ketidakmampuan seorang pria untuk mempertahankan ereksinya. Sehingga secantik dan sesempurna apapun pasangannya, tetap tidak dapat memberikan kepuasan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti gangguan saraf, stres, diabets, hingga gangguan hormonal. Mengatahui alasan penyebabnya menjadi sangat penting bagi seorang pria. Dan kebanyakan pria enggan untuk membicarakan masalah ini. Air kelapa sendiri mendapatkan peringkat teratas, untuk mengobatai disfungsi ereksi secara alami. Lalu apa yang membuat air kelapa ini

sangat bagus? Berikut penjelasannya: TINGGI NATRIUM: Air kelapa kaya akan natrium yang akan bertindak pada kontraksi otot. Natrium sangat penting untuk kontrak otot, dan untuk memindahkan air dan cairan dalam tubuh. Sehingga memberikan solusi untuk masalah Anda. KAYA KALIUM: Kalium adalah elektrolit penting yang diperlukan untuk fungsi ereksi. Setiap kekurangan kalium, berkontribusi pada kinerja seksual Anda. Mengisi kembali tubuh Anda dengan cukup kalium dari air kelapa secara teratur, akan membantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh Anda. SUMBER MAGNESIUM: Magnesium akan menjaga ketidakseimbangan sirkulasi darah, yang pada akhirnya akan menyebabkan disfungsi ereksi. Air kepala adalah sumber yang kaya magnesium bila dibandingkan dengan minuman alam lainnya. MEMBANTU MEMOMPA DARAH: Minum air kelapa untuk pengobatan disfungsi

ereksi, menjadi pilihan yang baik bagi Anda. Air kelapa akan menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, dan meningkatkan kapasitas pemompaan darah dari jantung. Jika Anda memiliki sirkulasi darah yang baik, bagian utama dari masalah Anda akan terpecahkan.(Vivnews)

Ditemukan Batu Langka Berisi 30 Ribu Berlian Bagi para ilmuwan, mungkin ini hadiah Natal yang paling dinanti: sebuah batu merah dan hijau berornamen dengan 30 ribuan berlian kecil. Batu langka tersebut diambil dari tambang berlian Udachnaya, Rusia, dan disumbangkan untuk ilmu pengetahuan. “Hal yang paling menarik memang 30 ribuan permata kecil, octahedrons yang sempurna,” ujar Larry Taylor, pakar geologi dari University of Tennessee, Knoxville, yang memaparkan penemuan ini dalam pertemuan tahunan American Geophysical Union. Konsentrasi berlian pada satu batu merupakan proses yang sangat langka dibandingkan pembentukan satu berlian, yang rata-rata hanya menyimpan 1-6 karat per ton. Satu karat sama dengan seperlima gram, atau 0,007 ons. Jumlah berlian dalam satu batu membuat Taylor dan tim penelitian terperangah. “Dapat memberikan petunjuk penting untuk sejarah geologi bumi serta asal-usul batu permata berharga,” ujarnya seperti dikutip dari Livescience, Senin, 22 Desember 2014. Menurut dia, asal-usul batu mulia tersebut sangat misterius. Para ilmuwan berpikir bahwa berlian lahir jauh di bawah permukaan bumi, tepatnya di lapisan antara kerak dan mantel bumi. Letusan gunung berapi kemudian membawa bongkahan mantel Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

PEGAWAI BALAI LELANG CHRISTIE'S MEMEGANG BERLIAN D-COLOUR BERBENTUK BUAH PIR SAAT DIPAMERKAN DI BALAI LELANG TERSEBUT, DI LONDON, INGGRIS. BATU BERHARGA SENILAI AS $15 JUTA ATAU SEKITAR RP173 MILIAR INI RENCANANYA AKAN DIJUAL DALAM PELELANGAN "MAGNIFICENT JEWELS" DI JENEWA, SWISS

kaya berlian ke permukaan. Sebagian besar mantel hancur selama perjalanan dan meninggalkan kristal di permukaan. “Batu Udachnaya merupakan batu langka yang tercipta selama perjalanan itu,” Taylor menambahkan. Taylor bekerja sama dengan peneliti dari Russian Academy of Sciences untuk mempelajari batu Udachnaya. Para ilmuwan memeriksa semua batu dengan sinar X tomografi. Teknologi pemindai ini mirip dengan CT Scanner medis,

tapi memiliki intensitas sinar X yang lebih tinggi. Dalam sinar ini, berlian akan muncul dengan warna hitam pekat. Terdapat ribuan berlian dalam berbagai lapisan batu. Kristal berukuran 1 milimeter dan membentuk octahedral, yang berarti membentuk seperti dua piramida yang direkatkan pada pangkal. Kandungan lainnya berupa garnet merah, olivin hijau, dan piroksen. Mineral sulfida juga terdapat dalam batu ini. Sebuah model tiga dimensi yang dibentuk melalui sinar X mengungkapkan berlian terbentuk setelah garnet, olivin, dan mineral piroksin. Bahan-bahan tersebut kemudian diambil sampelnya dan disimpan dalam kapsul inklusi. Para ilmuwan pun memasukkan elektron ke dalam batu tersebut untuk mengidentifikasi bahan kimia yang ada di dalamnya. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan berlian mengkristal dari cairan subduksi kerak samudra, yang mungkin terdiri atas batuan padat bernama peridotit. Subduksi merupakan proses ketika salah satu lempeng tektonik bumi meremas piringan lain di bawahnya. Hasil kajian ini akan diterbitkan Taylor dan kawan-kawannya dalam jurnal Russian Geology and Geophysics pada Januari 2015. (int)

19

KABAR KALBAR

Cornelis Ingatkan Warga Kalbar

Waspadai Banjir Bengkayang-Mata Borneo. Sungguh salut dengan Gubernur Kalbar yang dengan jadwal yang padat namn masih saja meluangkan waktu untuk datang langsung ke lokasi banjir di tiga kabupaten dalam sehari. Walau Sebanyak lima kecamatan yang terkena musibah banjir yakni Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Siding dan Jagoi Babang. Namun berhubung waktu dan padatnya jadwal, Gubernur Kalbar hanya sampai ke Ledo saja. Drs. Cornelis MH, Gubernur Kalbar mengatakan, dirinya bersama Palang Merah Indonesia datang ke Kecamatan Ledo untuk meninjau banjir dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir. “Waspadalah karena berdasarkan laporan dari BMKG Kalbar bahwa curah hujan Januari 2015 sangat tinggi,” pesan Cornelis saat menyampaikan kata sambutan di Masjid besar Darul Fikri Dusun Tanjung Desa Lesabela Kecamatan Ledo. Ia menyarankan, masyarakat yang terkena musibah banjir mulai saat ini udah berpikir untuk mencari tanah yang tidak terkena banjir. Karena di Desa Lesabela setiap tahun terkena banjir. Oleh sebab itu carilah tanah yang lebih tinggi. Banyak tanah yang ada di Desa Lesabela yang tidak terkena banjir. Pemda se Kalbar siaga dan bersiap jangan sampai ada korbanjiwa. Tanah di Kalbar luas tidak seperti di Jawa. Masyarakat bersama-sama mengumpuluang dan mencari tanah yang besar satu hamparan dan tidak terkena banjir. Kumpul uang danminta bantu Bupati Bengkayang beli tanah satu hamparan. “Saya mau kejar Sanggau Kapuas dan Landak sekarang untuk menyerahkan bantuan hari ini,” kata Cornelis. Ia menerangkan, kabupaten/ kota yang ada di Kalbar terkena banjir juga ada di Singkawang, Sekadau, Kayong Utara, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, dan Kubu Raya. Ia mengakui, Hanya yang tidak terkena banjir di Kabupaten Ketapang, Pontianak, dan Mempawah. “Sebanyak 1459 KK dan 5160 jiwa Langkah yang telah diambil ialah BPBD Kabupaten Bengkayang serta LSM, Tagana dan

26

Kampung Siaga Bencana dengan membentuk posko dan terima bantuan dari pengusaha, partai, bank dan SKPD dan telah didistribusikan kepada masyarakat melalui posko-posko yang telah dibentuk,” kata Suryadman Gidot Bupati Bengkayang. Ia mengungkapkan, Pelayanan kesehatan juga ada didirikan di setiap posko. Karena sampai sekarang Beberapa desa yang masih terendam. Banjir ini hampir setiap tahun terjadi dan sering terendam.

“

“

Oleh: Yopi Cahyono

Waspadalah karena berdasarkan laporan dari BMKG Kalbar bahwa curah hujan Januari 2015 sangat tinggi

Drs. Cornelis MH Gubernur Kalbar

“Mari buat rumah yang tidak terkena banjir. Ini pekerjaan yang segera kita atasi. Buat rumah kembali jangan buat rumah yang terkena banjir. Ini bukan musibah,”ucap Gidot. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalbar untuk membantu petani terutama berupa bibit padi, jagung dan karet. Gidot membeberkan Pelayanan kesehatan akan dilakukan pasca banjir. Penyakit pasca banjir pasti ada. Oleh karena itu, warga waspadai penyakit yang akan timbul. Nonont, salah satu warga Desa Lesabela Kecamatan Ledo mengaku, saran dan masukan dari Gubernur Kalbar dam Bupati Bengkayang sangat bagus, namun bagi masyarakat Desa Lesabela yang terendam rumahnya akibat banjir tidak mampu membeli tanah karena mahalnya harga tanah di Desa Lesabela saat ini. “Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemda Bengkayang dapat memberikan solusi kepada kami. Minimal melalui Kementrian Kesejahteraan Rak-

yat RI,” sarannya. Apalagi ada Program Pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam mengatasi masalah kebutuhan rumah di Indonesia. Ia menerangkan, Ketua Tim Ahli Wapres, Sofyan Wanan pernah engomentari bahwa diprogram satu juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia dan segala Peraturan Daerah yang mengganjal program pembangunan dan perijinan pembangunan rumah di Daerah akan ditinjau kembali, bila perlu akan dicabut. “Ini peluang Kabupaten Bengkayang untuk merealisasikan kata-kata Bupati Bengkayang dan Gubernur kalbar,” tandasnya. Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

WARTA DESA

BANTARAN SUNGAI LANDAK YANG RENCANANYA AKAN DITATA SEBAGAI TEMPAT WISATA.

Sungai Landak Cocok Tempat Wisata

Ngabang, Mata Borneo. Bantaran Sungai Landak, Kabupaten Landak, Kalbar, cocok dikembangkan sebagai tempat pariwisata, sehingga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan sangat dibutuhkan, kata Camat Ngabang Yosef. "Kawasan bantaran Sungai Landak yang cocok dikembangkan sebagai tempat pariwisata, seperti daerah di Desa Raja Dusun Raiy, Martalaya, dan Pesayangan Desa Raja yang mempunyai nilai sejarah karena disitu berdiri situs sejarah Keraton Ismahayana Landak," kata Yosef saat dihubungi di Landak, Selasa. Ia menjelaskan saat ini Desa Raja sering terendam banjir musiman. Ke depan diharapkan bisa ditinggikan daerah perumahan masyarakat yang berada di daerah di pinggir Sungai Landak

tersebut. Ia berharap masyarakat melalui Musrenbang desa selalu mengajukan pembangunan kepada pemerintah. Tentunya dengan skala prioritas bukan asal buat di atas meja, mulai sarana pembangunan fisik, ekonomi dan sosial. "Dahulu di Dusun Raiy terkenal dengan kerajinan tangan tudung saji untuk hiasan dinding. Sekarang sudah susah carinya, nah, itu salah satu potensi hasil karya masyarakat yang perlu dipertahankan," katanya. Ia menambahkan, untuk peningkatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi perhatian. "Jangan sampai banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah hanya gara-gara membantu orang tuanya," ujarnya. Yosef juga berharap masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan. "Aparat desa bisa membuat peraturan untuk menjaga kebersihan lingSEGERA HUBUNGI: STEFANUS A. YANI (085348048100) kungan agar tidak menATAU LANGSUNG KE REDAKSI 081352398088 jadi daerah kumuh," tegas Yosef.

20

Sementara itu, Kepala Desa Raja Zulkarnain mengatakan untuk di Desa Raja terdapat empat dusun dengan 15 rukun tetangga. Semua kepala dusun dan RT sudah diminta mengajukan usulan pembangunan untuk pembahasan dalam Musrenbangdes. "Tetapi dari tahun ke tahun, pembangunan yang diajukan banyak terkabul. Mudah-mudahan akan terus terealisasi kembali yang kita ajukan," kata Zulkarnain. (ant) Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

KABAR KALBAR

1.356 HEKTAR PADI SAWAH

GAGAL PANEN AKIBAT BANJIR Oleh: Yopi Cahyono

Bengkayang, Mata Borneo. Akibat banjir beberapa waktu lalu membuat petani menangis karena gagal panen. Angka yang sangat mencengangkan sekali melihat jumlah lahan padi sawah yang gagal panen. Ir. Yonathan P. Peno, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang mengatakan, banjir di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang terjadi sejak 17-22 Januari 2015 lalu. Ia menuturkan, Mantri Tani telah mendata kerusakan di bidang pertanian di beberapa kecamatan yang terkena bencana banjir. Untuk Kecamatan Ledo, padi sawah gagal panen seluas 239 hektar, jagung sebanyak 375 hektar, dan kedelai sebanyak 21 hektar.

Kecamatan Seluas petani gagal panen untuk padi sawah sebesar 360 hektar, jagung sebesar 200 hektardan kedelai sebesar tiga hektar. Sedangkan Kecamatan Jagoi Babang, petani harus mengalami kerugian gagal panen sebesar 757 hektar. “Sebanyak 1356 hektar atau sebesar 4900 ton gabah padi sawah yang siap panen harus puso akibat diterjang banjir,” beber Peno ditemui diruang kerjanya.

Ia melanjutkan, untuk jagung sendiri di tiga kecamatan tersebut, petani harus gagal panen jagung seluas 575 hektar. Pada tanaman kedelai hanya seluas 24 hektar atau 32 ton yang gagal panen. Peno mengutarakan, gagal panen inidisaat musim tanam rendengan atau musim hujan yang biasanya dari bulan Oktober-Maret. Sedangkan gadu atau musim tanam kering bulan April-September mudah-mudahan tidak petani tidak puso. “Kalau masalah pupuk dan pestisida petani tidak kuartir karena ada stok di pasaran. Yang menjadi permasalahan ialah bibit padi, jagung dan kedelai serta pupuk bagi petani regular yang tidak memiliki stok bibitnya. Karena petani regular tidak ada bantuannya dari pusat. Petani saat ini butuh bibit padi,” keluh Peno, kemarin. Ia mengungkapkan, bagi petani yang masuk kelompok tani masih dapat bernafas lega dan tidak risau masah bibit dikarenakan pasti ada bantuan dari pemerintah pusat pada 2015 ini. Pada 2014 lalu Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang kesulitan dalam membeli bibit padi

Kalau masalah pupuk dan pestisida petani tidak kuartir karena ada stok di pasaran. Yang menjadi permasalahan ialah bibit padi, jagung dan kedelai serta pupuk bagi petani regular yang tidak memiliki stok bibitnya. Karena petani regular tidak ada bantuannya dari pusat. Petani saat ini butuh bibit padi

Yonathan P. Peno

Kadis Pertanian Kabupaten Bengkayang karena delapan penangkar benih di Kabupaten Bengkayang yang tersebar di ebberapa kecamatan sudah habis dibeli oleh Kabupaten Sambas dan Kubu Raya. Ia mengusulkan 2015 ini kepada Bupati Bengkayang untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 Milyar untuk dipergunakan membeli bibit padi. Uang tersebut digunakan saat petani membutuhkan bibit padi. “Itu yang dilakukan oleh Kabupaten Sambas dan Kubu Raya selama ini. Di Kabupaten Bengkayang tidak pernah melakukan hal tersebut. Sehingga wajar disaat bencana banjir seperti ini kita kewalahan mencari bibit padi. Selama ini, Kabupaten Sambas dan Kubu Raya membeli bibit padi asal Bengkayang,” katanya. Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas, Landak, Mempawah, Kayong Utara dan Kubu Raya merupakan daerah surplus beras. Dengan terjadinya bencana banjir dan puso, apabila tidak disikapi serius sedini mungkin akan mengakibatkan Kalbar impor beras. Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

25

SUARA INTAN

Bupati Harapkan Camat Bangun Kemitraan

PELANTIKAN CAMAT JELIMPO DAN CAMAT MANDOR

Ngabang, Mata Borneo. Pelantikan Camat Jelimpo L.Toto Martono, S. Sos, Jumat, (6/2/), bertempat di Aula Kecamatan Jelimpo, Pelantikan Camat Banyuke, Thomas, S.IP , Senin 9/2), (di kecamatan Banyuke, serta Camat Mandor, Drs. Rajiman,

Selasa (10/2) di Halaman Kantor Camat Mandor. Dihadiri oleh para Staf ahli, Asisten, Bupati Kabupaten Landak, Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, melantik 3 camat dilingkungan Pemerintahan Kepala Badan, Kepala dinas, Sekretaris DPRD, Kepala kantor, serta para Camat dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Landak. Bupati dalam sambutannya, menekankan agar para camat dapat membangun kemitraan yang baik dengan berbagai satuan kerja, organisasi, elemen-elemen masyarakat, serta pihak-pihak yang ada diwilayah kecamatan. Untuk itu komunikasi yang baik, Intens dan efektif dengan berbagai unsur elemen masyarakat yang ada. Disamping itu, Bupati juga mengungkapkan bahwa kesuksesan Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak terlepas dari dukungan para bawahannya, untuk itu koordinasi dari para kepala Desa, berupa laporan serta berkonsultasi untuk segala persoalan yang memerlukan penjelasan dari pihak Kecamatan mesti dilakukan secara intens. Di era alam keterbukaan dengan masyarakat yang majemuk, tentunya akan banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat. Untuk itu Camat diharapkan memiliki kemampuan seni memimpin dalam memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat secara komprehensif. Pada akhirnya Bupati menekankan pentingnya para camat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “ Berikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat, usahakan selalu ada dan dapat dihubungi bilamana masyarakat membutuhkan” ujarnya menutup sambutannya dengan mengatakan “Adil Ka’ Talino Bacuramin Ka Saruga Basengat Ka’ Jubata”. (Humas)

Giliran Desa Sebatih Kebagian Prona

SOSIALISASI BPN LANDAK BESERTA CAMAT DAN PARA PESERTA SOSIALISASI

Ngabang, Mata Borneo. Desa Sebatih kecamatan Sengah Temila, di tahun 2015 ini mendapat jatah pembagian Prona, sebanyak 183 Persil Sertipikat akan diperoleh warga desa sebatih nantinya dari Proyek Nasional (PRONA) yang dibiaya Negara ini melalui Institusi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepastian adanya Prona ini terungkap dari adanya kunjungan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala BPN Kabupaten Landak, Ir. Harris Simanjuntak,M.Dev.Plg, didampingi Camat Sengah Temila, Ursus, SH,MH. Di Desa Sebatih, beberapa waktu lalu.

21

Kepala BPN Landak, Harris, dalam sambutan sosialisasinya, mengungkapkan bahwa pada hakekatnya Prona merupakan program nasional yang bertujuan untuk membantu masyarakat di perdesaan untuk memiliki tanah secara legal dengan adanya bukti berupa Sertifikat Tanah. Dalam Prona ini masyarakat yang dikoordinir Kepala desa bisa mengajukan pembuatan sertifikat seluas 2 hektar untuk masing-masing warga. Adapun syarat pengajuan prona adalah; adanya bukti kepemilikan tanah, berupa kwitansi jual beli atau surat hibah, adanya SPT dan telah

berumur 21 tahun dan yang telah menikah jika dibawah 21 tahun. Dijelaskan juga oleh Harris, bahwa Prona ini merupakan program nasional yang sifatnya terbatas dana anggarannya, sehingga tiap tahunnya setiap desa diberbagai kecamatan diwilayah Kabupaten Landak akan mendapatkan Prona ini secara bergilir. Untuk tahun 2015 ini, Kabupaten Landak mendapat jatah sebanyak 2000 persil sertifikat yang akan dibagikan dibeberapa desa dan kecamatan, salah satunya di Desa Sebatih. (Amat) Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

KABAR KALBAR

RZ KIRIM LOGISTIK KE-LOKASI BANJIR DI DESA LESABELA

5.160 WARGA BENGKAYANG RENTAN BENCANA BANJIR

Total enam kecamatan, dua kelurahan dan 11 desa di Kabupaten Bengkayang yang rentan terkena musibah banjir serta sebanyak 1459 kepala keluarga dan 5160 jiwa Bengkayang-Mata Borneo. Awal tahun yang kurang mengenakkan bagi sejumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang. Hal ini dikarenakan di Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang terendam banjir. Yosef, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang mengatakan, ada beberapa kecamatan yang merupakan titik rawan banjir di kabupaten ini. Untuk Kecamatan Bengkayang ada dua kelurahan rawan banjir yakni Kelurahan Sebalo dan Bumi Emas. Dimana sebanyak lima rumah yang rentan kena banjir. Kecamatan Ledo terdiri dari Desa Lesabela, Dayung dan Jesape. Warga yang rentan banjir sebanyak 1310 jiwa dan 333 kepala keluarga. Kecamatan Sanggau Ledo terletak di Desa Danti dengan jumlah 20 kepala keluarga dan 100 jiwa yang rentan terkena banjir. Untuk Kecamatan Seluas sebanyak tiga desa yakni Desa Seluas, Bengkawan dan Sentangau Jaya. Dimana

24

dihuni warga sebanyak 1746 jiwa dan 433 kepala keluarga. Untuk Kecamatan Jagoi Babang terdiri dari lima desa yang rawan banjir yakni Desa Gersik, Kumba, Semunying Jaya, Sinar Baru dan Sekida. Dimana sebanyak 2004 jiwa dan 668 kepala keluarga yang rentan terkena musibah banjir. Untuk Kecamatan Siding sendiri hanya Desa Hli Buei Dusun Sebujit yang rawan banjir. Dimana sebanyak sembilan kepala keluarga yang rentan terkena musibah banjir. “Total enam kecamatan, dua kelurahan dan 11 desa di Kabupaten Bengkayang yang rentan terkena musibah banjir serta sebanyak 1459 kepala keluarga dan 5160 jiwa,” terang Yosef ditemui diruang kerjanya. Yosef melanjutkan, Bupati Bengkayang telah memerintahkan semua SKPD sesuai tugas dan fungsinya untuk mendata kerusakan atau dampak dari bencana banjir untuk segera ditangani sesuai tugas masing-masing. Ia menuturkan, Bupati Bengkayang juga

meminta kepada SKPD untuk menyadarkan masyarakat kedepannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan dampak melalui penyadaran kepada masyarakat serta mendirikan rumah diatas ketinggian untuk menghindari banjir. “Tidak ada korban jiwa pada banjir di seluruh kecamatan. Untuk kerusakan akibat banjir, terutama lahan pertanian dan perkebunan, luasannya masih belum dilaporkan oleh Kepala Desa dan Camat,” katanya. Puji Suswanto Koordinator Wilayah Tagana Kabupaten Bengkayang mengutarakan, pihaknya telah mengantar logistik ke seluruh kecamatan yang terendam banjir sampai ke posko-posko yang di dirikan di setiap titik banjir. “Syukur semuanya selamat dan tidak ada korban jiwa. Anggota saya juga selamat. Kami dibantu Kelompok Siaga Bencana Desa Lesabela dalam mebantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan masyarakat menyalurkan bantuan,” bebernya. Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

GALERI SEREMONIA EKSEKUTIF - KABUPATEN LANDAK

BANTUAN BENCANA BANJIR DARI KETUA PKK NY. FREDERIKA CORNELIS. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI DAN ISTERI BERSAMA WARGA PENERIMA BANTUAN REHAP RUMAH. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI LANDAK ADRIANUS TINJAU LOKASI BANJIR DI DESA RAI. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI, WAKIL BUPATI BESERTA KADIS PU TINJAU REHAP RUMAH BAGI WARGA MISKIN DI DESA AMBOYO INTI. (MAKHREN-HUMAS)

GUBERNUR KALBAR MENYERAHKAN BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR DITERIMA BUPATI. (MAKHREN-HUMAS)

UCAPAN SELAMAT DARI BUPATI USAI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PEJABAT STRUKTURAL. (MAKHREN-HUMAS)

22

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

GALERI SEREMONIA EKSEKUTIF - KABUPATEN LANDAK

PRESIDEN JOKOWI DIDAMPINGI GUBERNUR, DAN BUPATI TINJAU IRIGASI DI DESA NGARAK. (MAKHREN-HUMAS)

PRESIDEN JOKOWI LETAKKAN BATU PERTAMA UNTUK PERBAIKAN PEMBANGUNAN IRIGASI DI DESA NGARAK. (MAKHREN-HUMAS)

PRESIDEN JOKOWI SAPA WARGA YANG ANTUSIAS MENYAMBUT KEDATANGANNYA. (MAKHREN-HUMAS)

PRESIDEN MENYALAMI SALAH SATU PETANI WARGA DESA NGARAK. (MAKHREN-HUMAS)

PRESIDEN TURUT SERTA BERSAMA WARGA MENANAM PADI. (MAKHREN-HUMAS)

PRESIDEN SAPA WARGA YANG ANTUSIAS MENERIMANYA DAN MENJAWAB PERTANYAAN WARGA. (MAKHREN-HUMAS)

Mata Borneo

Edisi Februari - Maret 2015

23