2016

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA ULP SUMUT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SUMBER DANA APBN TA. 2017 Jl. Busi Dalam No. 7F Medan 20219 Telp/Fax (061) 7876840 E-mail ; [email protected]

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN (BAPP) (AANWIJZING ) Nomor : 12/POKJA/PJN.W1/SU/APBN/2016 I.

PEMBUKA Pada hari ini Kamis tanggal D e l a p a n bulan Desember tahun D u a r i b u e n a m b e l a s , bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, jln. Busi Dalam No. 7F Medan, tepat pukul 10.00 WIB rapat dimulai oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Kementerian PUPR Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, untuk melaksanakan Pemberian Penjelasan P e n g a d a a n (Aanwijzing) u n t u k paket - paket pekerjaan Pelelangan sesuai Lingkup Pekerjaan Konstruksi (Tabel terlampir).

II.

PESERTA RAPAT Rapat dimulai pukul 10.00 Wib dihadiri oleh : 1. Anggota Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ULP Kementerian PUPR Provinsi Sumatera Utara. 2. Wakil perusahaan Calon Penyedia Jasa yang hadir untuk mengikuti penjelasan (Aanwijzing). 3. Dan para undangan (sesuai daftar hadir terlampir).

III. RISALAH RAPAT :

1. Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ULP Sumatera Utara Kementerian PUPR, telah melaksanakan pelalangan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan aplikasi SPSE melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

2. Pokja memberikan penjelasan kepada Peserta mengenai : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

lingkup pekerjaan; metode pemilihan; metode pemasukan Dokumen Penawaran; kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran; tatacara pembukaan Dokumen Penawaran; metode evaluasi; hal-hal yang menggugurkan penawaran; jenis kontrak yang akan digunakan; ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; k. ketentuan tentang penyesuaian harga; l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya; m. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; n. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan jaminan; dan o. ketentuan tentang asuransi. Pemberian penjelasan mengenai isi dokumen pengadaan secara umum dijelaskan sebagai berikut : 1. Lingkup pekerjaan (lihat tabel lingkup pekerjaan) 2. Metode Pemilihan Pelelangan Umum menggunakan Pelelangan umum Pascakualifikasi.

3. Metode pemasukkan dokumen penawaran a. Pemasukan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul. b. Peserta menyampaikan dokumen penawaran dengan cara mengunggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) melalui pada website LPSE sesuai ketentuan dalam LDP. c. Jika terdapat penarikan / pembatalan / penggantian Dokumen Penawaran, dapat dilakukan dengan cara mengupload kembali dokumen surat pengunduran diri / pembatalan / penggantian. d. Tata cara penyampaian dokumen penawaran sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSE pada website LPSE 4.

Kelengkapan yang harus disampaikan bersama Dokumen Penawaran terdiri dari : 1. Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri atas: a. Penawaran Administrasi; b. Penawaran Teknis; c. Penawaran Harga; dan d. Data Kualifikasi. 2. Dokumen Penawaran, meliputi: a. surat penawaran; b. Jaminan Penawaran asli (untuk paket pekerjaan di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); c. daftar kuantitas dan harga; d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra); f. dokumen penawaran teknis; 1) Metode pelaksanaan pekerjaan; 2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai dengan serah terima pertama/Provision Hand Over (PHO) dan sesuai yang tercantum dalam LDP; 3) Peralatan utama minimal: jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan menggunakan data peralatan yang tercantum pada isian kualifikasi dan sesuai yang tercantum dalam LDP; 4) personil inti Tenaga ahli : tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/ keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi dan sesuai yang tercantum dalam LDP; 5) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP (penawaran di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar); 6) RK3K memenuhi persyaratanya itu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3. g. rekapitulasi perhitungan TKDN; h. dokumen isian kualifikasi; dan i. dokumen lain, seperti: 1) Daftar Barang yang diimpor (apabila impor), 2) Daftar Mobilisasi; 3) Manajemen Keselamatan lalu lintas (jika ada); 4) Manajemen mutu (jika ada); 5) Pengamanan Lingkungan (jika ada); 6) Analisa Harga Satuan dan Analisa Teknik Satuan Pekerjaan (untuk nilai penawaran dibawah 80% dari HPS). 7) Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank; 8) SPT tahun 2015.

5.

Jadwal Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran : a. Batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Hari : Kamis Tanggal : 15 Desember 2016 Pukul : 10.00 Wib. (waktu server)

b. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dengan mendownload Dokumen Penawaran dari semua peserta lelang dimulai pada : Hari : Kamis Tanggal : 15 Desember 2016 Pukul : 10.15 Wib. (waktu server) Tempat : Ruang Rapat Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Jln. Busi Dalam No. 7F Medan Salinan berita acara pembukaan penawaran tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dapat diunduh (download) melalui website www.pu.go.id; 6.

Metode Evaluasi. a. Metode Evaluasi yang digunakan adalah sistem GUGUR dengan berpedoman pada : 1) Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) PERMEN PU NO. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; 3) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 11/SE/M/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; 4) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 57/SE/M/2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement); 5) Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment untuk Kontrak Tahun Tunggal; 6) Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2015 tanggal 06 November 2015 tentang Pelaksanaan Proses Pengadaan dan Pekerjaan Preservasi Jalan Secara Long Segment; 7) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Konrak Tahun Tunggal Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ULP Kementerian PUPR Provinsi Sumatera Utara. b. Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah (upload) pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan. c. Dalam hal terdapat lebih dari satu data dokumen elektronik berbeda isi dan tidak saling melengkapi serta tidak ada keterangan penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang diupload paling akhir. Tetapi jika waktu uploadnya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir. d. Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. e. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: 1) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; 4) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaandan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol serta sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain.

5) Jenis pekerjaan yang ditawarkan berbeda dengan daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan harga satuan pekerjaan menggunakan harga yang tercantum dalam penawaran. 6) Apabila terdapat koreksi pada nomor 1) sampai dengan nomor 5) dilakukan klarifikasi kepada penyedia. f. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. g. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. h. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dimulai dari nilai penawaranterendah terkoreksi. i. Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam LDP. j. Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. k. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga di bawah HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. l. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: 1) evaluasi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP) pasal 29.14; 2) evaluasi teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP) pasal 29.15; 3) evaluasi harga dilakukan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP) pasal 29.16; 4) Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP) pasal 30; m. Pembuktian Kualifikasi yang meliputi : 1. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut. 3. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila dokumen yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya. 4. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/kas Daerah. 5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan data tidak benar/pemalsuan data/tidak dapat menunjukan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/kas Daerah. 6. Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal n. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: 1) Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; 2) Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; 3) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

4)

7.

penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1. penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2. penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

o.

para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;

p.

apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

Hal-hal yang menggugurkan dalam Penawaran antara lain; 7.1

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum, sehingga mengurangi /menghambat /memperkecil /meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. 7.2

Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: 1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifkasi teknis/ barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis; 2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

Penawaran yang menggugurkan adalah penawaran yang tidak memenuhi / melengkapi persyaratan minimal, substansial dan tidak dapat dipertanggung jawabkan akibat adanya penyimpangan yang bersifat penting / pokok atau penawaran bersyarat untuk : - Evaluasi Administrasi; - Evaluasi Teknis; - Evaluasi Harga dan - Evaluasi Kualifikasi Berdasarkan Metodelogi Evaluasi dalam Dokumen Pengadaan yang merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

7.3

Hasil Klarifikasi/Konfirmasi dapat menggugurkan penawaran sesuai ketentuan ; 1. Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. 2. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak – pihak / instansi terkait. 3. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.

7.4 Pakta Integritas 1. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pekerjaan konstruksi serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih. 2. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk. 8.

Jenis Kontrak yang akan digunakan adalah Kontrak Harga Satuan (Unit Price).

9.

Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; (Apabila digunakan). Apabila peserta tidak menyampaikan Formulir Perhitungan TKDN maka peserta tidak menginginkan Preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.

10.

Ketentuan tentang Penyesuaian Harga tidak diberlakukan dalam Pelelangan ini.

11.

Resiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya agar dibuat dalam Dokumen RK3K.

12.

Ketentuan dan cara subkontrak sebagian pekerjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil serta operasi kecil : a. sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis. b. penawaran di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan/atau. c. penawaran di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud.

13.

Besaran, masa berlaku dan Penjamin yang dapat menerbitkan jaminan dan ketentuan lainnya; a. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam LDP. b. Masa laku jaminan penawaran 90 (Sembilan puluh) hari sejak pembukaan. c. surat jaminan penawaran untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Kelompok Kerja ULP; atau.

d. surat jaminan penawaran untuk paket pekerjaan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Kelompok Kerja ULP. e. Jaminan penawaran asli bagi penyedia jasa yang mengikuti pengadaan secara elektronik wajib diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran. f. Bentuk/Format Jaminan Penawaran dapat dilihat pada Dokumen Pengadaan. g. Paket pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan surat jaminan penawaran. 14.

Ketentuan tentang Asuransi ; 1. 1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. 3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini. 15.

Daftar Peralatan Utama Minimal dengan Daftar Peralatan yang dimobilisasi berbeda.

16.

Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan dan keperluan peserta ditanggung masing-masing.

17.

Apabila dalam BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

18.

Pokja ULP memberikan kesempatan bertanya kepada Peserta baik secara langsung dalam sesi Tanya - Jawab maupun melalui email pada [email protected], selambatnya tanggal 08 Desember 2016 jam 17.00 WIB yang merupakan satu kesatuan dalam berita acara pemberian penjelasan ini.

19.

Apabila alokasi dalam anggaran (DIPA TA2017) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka pengadaan barang/jasa dapat dibatalkan dan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

20.

Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Addendum Dokumen Pengadaan dapat diunggah melalui portal aplikasi SPSE melalui LPSE Kementerian PUPR pada www.pu.go.id.

Demikian..../..

Demikian Berita Acam Pemberian Penjelasan Ut tviizir@ ini kami sampaikan dengan penuh targgung jaw ab, untuk dapat dipergunakan xbagaimana me sti nya.

Kelompok Kerja Perga daan Barungfi asa Satker PelaksanaanJalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera lJtara

1

Ir.Irwan, MT

2

Bamgun Situmorang,

3

Khairunnisa Lubis, ST, M.Sc

4

Ronal Tumpak

c

Togap ManilamSihombing

Ketua

P

$I

arluhutan

Sekretaris

Si

Anggota haloho

Anggota

Anggota

Wakil dan Penyedia lasa ;

W

/ffi "t''[0*t

KEIOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG4ASA SATKIR PELA.KSANAANJALA,N NASIONAI WILAYAH I PROYINSI SUMATTnA UTARA U[P SUMATERA T]TARA KEMM{TTRIAN PEIC4IAA}.I UMUM DAhI PF,RUMAHAN RAKYAT

fl. Busi DalamNo.

7F

SUMBER DANA AItsN TA- 2Ol7 Medan?Ozlg Telp/Fax (061) 7876840 E-mail;po\[email protected]

DAFTAR HADIR PENJEI.ASAN KANTOR (AANWJZING)

Had/Tanggal

Waktu Tempat

: : :

Kamis / 08 Desembr 2016 10.O0 WIB s/d selesai Ruang Rapat Satker Pela?sanaanJalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumater-a Utara,Jl. Busi Dalam No. 7 F Medan

.Inrytt.',

).

gt T,A[?

3

Pf.

4

h- hrr,rprg Mtcrh TnYA

s

[r.

t,

f1. lrt*^l^

7

Pt. Ruflnx Eeruepl

B

?irr.ryUVrtn6 Ad)N€

J

5 a-

PT

f,n

sJdn

D {t)an, rv,

f tull

,lt"

)

//,9r*/r'r' 96ry6

4t"

Gwr w,4 T>&

kw,

fqr Irt<.

N

U 9rno,

SrPqhqq^

Lvt'ctnrron S\bonggctnt

(ue

h,,l^9,2"

tut, b*r, lrern!*,o"^ Met Drs

.lI

h'rl"

ty

oN

mru)

Sta34

a hr,/b6 MV

Vfi,,/xdu

tr.ftro frsfinn Atzanr Ntrr \ I\ft,rM/D ?i .br,,iry tfi,,"rt,"Q ;{d;d^ r o

\w

W

ffi*4 ,m

Mt ,Y,W \ frr^ktl

ru a+

W'bd

Vr I

*n++

.$hh:D\

cfu, I

LINGKUP PEKERJAAN KONSTRUKSI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMUT TAHUN ANGGARAN 2017

NO

NAMA PAKET

LOKASI

NILAI PAGU/HPS (Rp.)

PANJANG KM / M

Masa Pelaksanaan (Hari)

Masa Pemeliharaan (Hari)

Jaminan Penawaran (Rp)

365

471.186.000,00

365

399.141.000,00

365

363.690.000,00

PPK-02 (Tebing Tinggi, Cs) 1

Preservasi Rehabilitasi Mangke-Kuala Tanjung

Jalan

Sei

Pemeliharaan Rutin

Rehabilitasi Mayor

Batu Bara Simalungun (Kab.)

15.706.200.000,00

27,42

350

Batu Bara Simalungun (Kab.)

1.377.700.000,00

24,42

350

14.270.000.000,00

3,00

210

Batu Bara (Kab.)

Simalungun (Kab.)

58.500.000,00

Preservasi Rehabilitasi Jalan Kisaran Tanjung Balai - Bts. Kota Rantau Prapat

Kab. Asahan

19.957.016.000,00

155,17

350

Pemeliharaan Rutin

Kab. Asahan

8.793.950.000,00

152,67

350

Rehabilitasi Mayor

Kab. Asahan

10.338.716.000,00

2,50

180

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kab. Asahan

824.350.000,00

Pemeliharaan Rutin Jembatan

117,00

350

PPK-03 (Kisaran, Cs) 1

1.648,70

350

PPK-04 (Rantau Prapat, Cs) 1

Preservasi Rehabilitasi Jalan Rantau Prapat - Sp. Kota Pinang - Bts. Prov. Riau Pemeliharaan Rutin Rehabilitasi Mayor Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu

18.184.500.000,00

101,58

340

5.390.000.000,00

99,58

340

7.998.500.000,00

2,00

180

4.500.000.000,00

0,30

180

296.000.000,00

596,00

340

NO

NAMA PAKET

LOKASI

NILAI PAGU/HPS (Rp.)

PANJANG KM / M

Masa Pelaksanaan (Hari)

Masa Pemeliharaan (Hari)

Jaminan Penawaran (Rp)

365

730.671.000,00

365

865.892.000,00

365

441.479.000,00

PPK-05 (Kabanjahe, Cs) 1

2

Preservasi Rehabilitasi Jalan Ujung Aji - Kabanjahe - Panji

Sp.

Kab. Karo/Dairi

36.533.547.000,00

135,45

350

Pemeliharaan Rutin Jalan

Kab. Karo/Dairi

1.563.600.000,00

52,12

350

Pemeliharaan Rutin Kondisi

Kab. Karo/Dairi

5.142.250.000,00

75,95

350

Rehabilitasi Mayor

Kab. Karo/Dairi

29.561.047.000,00

7,38

240

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kab. Karo/Dairi

266.650.000,00

Kab. Karo/Dairi

43.294.587.000,00

55,95

350

Pemeliharaan Rutin Jalan

Kab. Karo/Dairi

1.207.950.000,00

29,78

350

Pemeliharaan Rutin Kondisi

Kab. Karo/Dairi

1.083.390.000,00

16,17

350

Rehabilitasi Mayor

Kab. Karo/Dairi

40.740.697.000,00

10,00

270

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kab. Karo/Dairi

262.550.000,00

Preservasi Rehabilitasi Prov. Aceh - Sidikalang

Jalan

Bts.

533,30

525,10

350

350

PPK-06 (Tanjung Dolok, Cs) 1

Preservasi Jalan Merek - Tanjung Dolok - Parapat - Bandara Silangit

Kab. Simalungun

22.073.940.000,00

153,35

350

Pemeliharaan Rutin Jalan

Kab. Simalungun

3.287.250.000,00

99,98

350

Pemeliharaan Rutin Kondisi

Kab. Simalungun

3.327.890.000,00

49,67

350

Rehabilitasi Mayor

Kab. Simalungun

14.800.000.000,00

3,70

210

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kab. Simalungun

658.800.000,00

TOTAL

155.749.790.000,00

1.317,60

350

IV. TANYA JAWAB SECARA LANGSUNG 1. PT. GUNUNG TABOR Pertanyaan : a. Dukungan atau sewa bukannya sama? Dukungan jika diperjelas isi dukungannya apakah diperbolehkan? b. Kalau sewa, apakah bisa 1 (Satu) AMP menyewakan untuk paket yang berbeda? Jawaban : a. Dalam Dokumen pengadaan sudah jelas adalah perjanjian sewa. b. 1 (Satu) AMP tidak boleh disewakan kepada 2 (Dua) Penyedia Jasa berbeda untuk paket yang sama, 1 (Satu) AMP hanya boleh menyewakan/disewakan kepada 1 (Satu) Penyedia Jasa. 2. PT. KARYA AGUNG SEJATI NADAJAYA Pertanyaan : a. Masa pelaksanaan masing-masing Output berbeda, terdapat SMK3 dan sebagainya, untuk pekerjaan Rekonstruksi Jalan sepanjang 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender, namun pelaksanaan rutin jalan dan jembatan sepanjang 350 (Tiga ratus lima puluh hari). b. Perlukah dimasukkan Tenaga Ahli Jembatan untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan? Jawaban : a. SMK3 dibayarkan pada Output terbesar, namun pada pelaksanaanya dilapangan dilaksanakan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sepanjang masa pelaksanaan. b. Untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan tidak dibutuhkan tenaga ahli jembatan muda/madya/utama, karena pekerjaan yang akan dilaksanakan bukan pekerjaan pembangunan konstruksi jembatan yang memerlukan tenaga ahli jembatan namun hanya pekerjaannya pemeliharaan rutin jembatan. 3. PT. MEDAN JAYA CIPTA SARANA. Pertanyaan : a. Klasifikasi Badan Usaha apakah mengikuti peraturan/Permen baru yang berlaku. Jawaban : a. Klasifikasi SBU harus mengikuti Surat Edaran Menteri PUPR No. 11/SE/M/2016 tanggal 19 April 2016. V.

TANYA JAWAB MELALUI SPSE Pertanyaan : Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Sei Mangke - Kuala Tanjung No. Dokumen Bab Uraian 1 Apakah untuk penawaran harga diatas 80 % tidak wajib melampirkan analisa harga satuan dan analisa teknis pada upload dokumen penawaran? 2 LDP Mohon diklarifikasi, pada dokumen LDP dibuat pemasukan penawaran tanggal 13 Desember 2016..

Pengirim 794190064 8 Dec 2016 16:06

794190064 8 Dec 2016 16:48

Jawaban : Paket Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Sei Mangke - Kuala Tanjung Kode Pengirim : 794190064 1. Untuk total harga penawaran dan/atau harga penawaran setiap lingkup pekerjaan yang nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) total HPS dan/atau HPS setiap lingkup pekerjaan, maka dilakukan Klarifikasi/Evaluasi kewajaran harga berdasarkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan sedangkan yang di atas 80 % tidak wajib melampirkan analisa harga satuan. 2. Perubahan jadwal Pemeberian Penjelasan, Batas Akhir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran pada Dokumen Pengadaan akan di Addendum, Perubahan jadwal yang berlaku adalah perubahan jadwal yang terakhir diubah pada portal SPSE.