2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 11/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON, DAN AHLI/SAKSI PRESIDEN (V)

JAKARTA RABU, 11 MEI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 11/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi [Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2)] dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Soekarwo ACARA Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli/Saksi Presiden (V) Rabu, 11 Mei 2016, Pukul 11.19 – 13.24 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Arief Hidayat Aswanto I Dewa Gede Palguna Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Suhartoyo Manahan MP Sitompul

Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum dari Pemohon: 1. Himawan Estu Bagijo 2. Moch. Arifin 3. Adi Sarono 4. Dewi J. Putriatni B. Pemerintah: 1. Yunan Hilmy 2. Mulyanto 3. Yunus Saefulhak C. Ahli Dari Pemohon: 1. Suko Wiyono D. Ahli dari Pemerintah: 1. Achmad Madjedi Hasan 2. Yunus Daud 3. Abadi Poernomo E. Saksi dari Pemerintah: 1. Yudistian Yuni

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pagi ini dari Pemohon yang hadir, saya Himawan Penerima Kuasa dari Gubernur Jatim. Kemudian, Saudara Adi Sarono Penerima Kuasa. Kemudian, Penasihat Hukum kami, Pak Arifin, dan Penerima Kuasa Ibu Dewi. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Wassalamualaikum wr. wb.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam, terima kasih. Dari DPR tidak hadir karena bersamaan dengan masa reses. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

1

8.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir, saya sendiri Pak Mulyanto. Sebelah kiri saya, Bapak Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM. Kemudian Bapak Yunan Hilmy, S.H., M.H., Direktur Litigasi Hukum dan HAM.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

10.

PEMERINTAH: MULYANTO Kemudian, Ahli dari Pemerintah yang hadir, Dr. Eng. Yunus Daud Ketua Program Magister Eksplorasi Geotermal UI. Kemudian, dua Dr. Ir. Madjedi Hasan, M.P.E., M.H., Dewan Penasihat Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Tiga, Ir. Abadi Poernomo (Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia). Kemudian, saksi fakta Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia Saksi fakta atas nama (suara tidak terdengar jelas) kena macet tadi, jadi belum hadir Bapak Yudistian Yunis. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan Ahli dari Pemohon dan dari Presiden. Sebelum menyampaikan keterangannya, saya mohon untuk bisa maju terlebih dahulu untuk diambil sumpahnya. Saya persilakan, Ahli dari Pemohon Prof. Dr. Suko Wiyono. Kemudian, Bapak Dr. Eng. Yunus Daud saya persilakan. Kemudian, Pak Dr. Achmad Majdi Hasan. Dan yang terakhir Bapak Ir. Abadi Poernomo, Dipl., saya persilakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Semuanya beragama Islam, saya mohon perkenan Yang Mulia Dr. Wahiduddin untuk memandu jalannya sumpah.

12.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kepada Ahli, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

2

13.

AHLI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Rohaniwan. Sebelum saya persilakan, ini kita ada waktu kira-kira 2 jam kurang seperempat karena 13.30 WIB kita harus bersidang kembali. Karena ada empat orang sementara. Nanti kalau ada lagi tambahan, Pak Mul, kalau waktunya sudah terlalu lama terlambatnya, kita tidak perkenankan untuk masuk, ya, untuk saksi faktanya. Ada empat orang, maka kita gunakan waktu secara efisien, dan supaya bisa kita dengar seluruhnya secara lisan. Makalah Para Ahli sudah diterima di Majelis. Oleh karena itu, nanti pada waktu menyampaikan keterangan Ahlinya, bisa disampaikan highlight-nya saja, nanti kita butuh pendalaman. Karena ini sudah kita bisa baca. Ya, highlight-nya saja, dan kita akan lebih ke arah pendalaman untuk meminta penjelasan lebih lanjut atau klarifikasi lebih lanjut. Saya persilakan, Pak Suko, maksimal bisa disampaikan 10 menit, Ahli Pemohon. Kemudian nanti berikutnya Ahli dari Presiden. Saya persilakan, Prof. Suko.

15.

AHLI DARI PEMOHON: SUKO WIYONO Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan sejahtera. Yang Mulia yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama tentang NKRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, susunan negaranya hanya terdiri dari suatu negara. Dengan kata lain, Indonesia tidak mengenal konsep negara bagian di dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya. Pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan, serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara, baik di pusat maupun di daerah. Negara kesatuan bisa berbentuk sentralisasi yang segala kebijaksanaan dilakukan secara terpusat ataupun berbentuk desentralisasi yang segala kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara pemerintahan dipencarkan. 3

Penggunaan istilah dibagi atas bukan terdiri atas, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan di mana kedaulatan negara berada di tangan pusat. Berbeda dengan istilah terdiri atas yang lebih menunjukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian. Latar belakang Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru secara sentralistik berakhir dengan maraknya tuntutan disintegrasi. Pada masa itu, daerah yang kekayaan alamnya melimpah dan dieksploitasi, rakyatnya tidak sejahtera karena hasil dan manfaat eksploitasi itu mengalir ke pusat dan sangat kecil manfaatnya bagi daerah penghasil. Pada sidang (suara tidak terdengar jelas) MPR RI tahun 2000 telah dilakukan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain mengenai pembagian daerah NKRI dan pemerintahan daerah, baik struktur maupun substansi, perubahan tersebut sangat mendasar. Secara struktur, Pasal 18 lama sama sekali diganti baru, yang semula hanya satu pasal menjadi tiga pasal. Elaborasi dalam ayat-ayat pada Pasal 18 memberikan kekuasaan pada daerah untuk mengatur daerahnya melalui otonomi yang seluas-luasnya. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 sebelum amandemen tidak menegaskan pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya hanya dalam bagian penjelasan disebutkan daerahdaerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka. Implementasinya diadakan satuan pemeritahan dekonsentrasi di daerah dan fungsi-fungsi dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah yang menimbulkan dualisme kepemimpinan dan cenderung sentralistik. Prinsip dalam Pasal 18 amandemen lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis karena pasal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sepanjang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, satuan pemerintahan pusat dapat membentuk satuan pemerintahannya di daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Setelah Pasal 18 diamandemen, prinsip otonomi seluas-luasanya dinyatakan secara tegas, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan dan perbedaan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam, bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Otonomi 4

untuk daerah-daerah pertanian dapat berbeda dengan daerah-daerah industri atau antara daerah pantai, dan pedalaman, dan sebagainya. Pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah. Tataran filosofis kenapa perlu ada pemerintah? Untuk menciptakan (suara tidak terdengar jelas) and (suara tidak terdengar jelas), ketenteraman dan ketertiban. Untuk menciptakan welfare, kesejahteraan. Kenapa perlu ada pemerintah daerah? Wilayah negara terlalu luas menciptakan kesejahteraan secara demokratis. Filosofi otonomi daerah. Eksistensi pemda adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik. Pelayanan publik ada yang bersifat pelayanan dasar dan ada yang bersifat pengembangan sektor unggulan. Core competence merupakan sintesis dari PDRP employment dan pemanfaatan lahan. Pelayanan publik menghasilkan output, public goods dan public regulation. Public goods: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, irigasi, dan lain-lain. Public regulation: akta perkawinan, akta kelahiran, KTP, KK, IMB, HO, sertifikat tanah, dan lain-lain. Tujuan otonomi daerah adalah menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjadikan pemda sebagai instrumen untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, meningkatkan daya saing. Bagaimana menjadikan pemda sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing dalam lingkungan globalisasi? Dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Menurut Prof. Bagir Manan: 1. Tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta secara bebas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 2. Tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa. 3. Dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. 4. Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah. Alasan ideal penerapan asas desentralisasi bagi pengadaan pemerintahan daerah, perspektif politik untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Perspektif teknik organ ... organis atau (suara tidak terdengar jelas) semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien, apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, 5

pengurusannya diserahkan kepada daerah. Alasan ideal penerapan desentralisasi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain, perspektif kultural supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya. Perspektif kepentingan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Tujuan desentralisasi secara umum tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah di daerah, lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Bahasan desentralisasi, baik secara konsepsual maupun aktualisasi tidak terlepas dari keberadaan suatu sistem yang lebih besar, mengingat asas desentralisasi bukan merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian dari sistem yang sudah terbangun sebelumnya, yaitu sentralisasi. Anatomi urusan pemerintahan, urusan pemerintahan absolut mutlak urusan pusat, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, politik luar negeri, dan agama, konkuren, urusan bersama pusat, pemerintah, dan kabupaten/kota, pilihan opsional sektor unggulan, contoh: energi dan sumber daya mineral, perdagangan, pariwisata, kelautan, dan sebagainya wajib. Pelayanan dasar, contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan, standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan yang diotonomikan, wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, lingkungan hidup satu sampai dengan delapan belas, pilihan kedaulatan dan ... maaf, kelautan dan perikatan satu sampai delapan. Pembagian urusan pemerintahan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tiga kriteria. Pusat, berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi, fasilitasi, dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional dan internasional. Provinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas provinsi lintas kabupaten/kota dalam norma standar prosedur yang dibuat pusat. Kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal dalam suatu kabupaten/kota, dalam norma standar prosedur yang dibuat pusat. Prinsip bagian urusan pemerintahan antar tingkatan antara pusat dan daerah, siapa kena dampak? Mereka yang berwenang mengurus. Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut. Otonomi daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah high cost economy. Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis, 6

pelayanan publik. Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan yang optimal. Pengaturan kewenangan pengelolaan panas bumi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kewenangan pemanfaatan panas bumi dilakukan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai lingkup eksternalitasnya. Pengaturan penyediaan listrik dalam jaringan listrik nasional oleh pusat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemanfaatan panas bumi dibagi menjadi langsung dan tidak langsung, pengolahan menjadi listrik. Kewenangan pemanfaatan tidak langsung hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Pengaturan, penyediaan listrik dalam jaringan listrik nasional oleh pusat terdapat resentralisasi dalam pembagian kewenangan pemanfaatan energi panas bumi dalam pengolahan menjadi energi listrik. Inkonstitusionalitas peraturan perundangan terkait pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan tidak langsung. Resentralisasi dalam pengaturan pembagian kewenangan pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan tidak langsung, tidak bersosialisasikan dengan konstitusi Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dikarenakan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan dan perbedaan. Urusan energi bukan termasuk urusan absolut yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemanfaatan energi panas bumi hanya dapat dimanfaatkan pada lokasi setempat, di mana menurut prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi seharusnya dapat diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Pengelolaan hasil energi listrik untuk supply jaringan listrik nasional yang menjadi aspek strategi nasional telah menjadi kewenangan pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Inkonstitusionalitas peraturan perundangan terkait pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan tidak langsung. Resentralisasi yang demikian tidak bersesuaian dengan konstitusi Pasal 18A ayat (1) dan (2) dikarenakan pengaturan semua hal-hal yang ada pada pemerintah daerah seharusnya dibagi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Sesuai tujuan otonomi daerah untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemerintah daerah, maka pemda yang berkepentingan terhadap suatu urusan konkuren dan telah mampu dalam menyelenggarakan suatu urusan seharusnya tidak diperlakukan sama dengan yang tidak mampu. Keuntungan pelaksanaan kewenangan pemanfaatan panas bumi tidak langsung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dapat merespons lebih cepat terhadap dampak-dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta dampak-dampak lainnya. Pemerintah daerah akan lebih

7

cepat menyiapkan infrastruktur pendukung pengelolaan panas bumi di daerahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Suko. Saya persilakan, duduk kembali. Berikutnya, sekarang Ahli dari Pemerintah. Ahli atau Saksi dulu, Pak Mul atau Pak Yunan?

17.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Ahli lebih dulu.

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahli lebih dulu, ya. Menurut urutan yang saya sebutkan tadi, ya. Baik … baik kalau begitu, saya persilakan, waktunya sama 10 menit maksimal, untuk Bapak Dr. Eng. Yunus Daud, saya persilakan.

19.

AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS DAUD Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terima kasih atas kesempatan dan kehormatan buat saya untuk menyampaikan paparan terkait dengan geotermal atau panas bumi. Mohon izin, saya ingin menyampaikan terkait dengan Sistem Geotermal dan Teknologi Geotermal, Tantangan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. Outline dari apa yang ingin saya sampaikan secara ringkas sistem geotermal, pemanfaatan, keunggulan geotermal, potensi geotermal di Indonesia, tahapan pengembangan geotermal dan karakteristiknya, dan yang terakhir Indonesia sangat strategis untuk menjadi Geotermal center of excellence, yang terakhir nanti kesimpulan dan rekomendasi. Apa itu sistem Geotermal? Gambaran sistem Geotermal bisa kita lihat dari dua gambar kanan dan kiri. Yang sebelah kiri adalah ketel uap, secara sederhana ada kompor, ada ketelnya dan berisi air, kemudian ada tutupnya. Untuk sistem geotermal juga sama, ada batuan panas paling bawah berwarna merah, kemudian ada air masuk, air hujan masuk, kemudian masuk ke rekahan-rekahan dan kemudian terpanaskan. Lalu timbulah atau munculah secara singkat adalah batuan penutup, ini terdiri dari batuan lempung sebagai proses kimiawi, sehingga nantinya akan menutup 8

ruangan ataupun reservoir yang berisi air panas maupun uap panas. Dan batuan penutup ini bisa setebal 500 meter sampai kurang-lebih 2 kilometer. Kemudian, nanti kalau uap air atau air panas ini dibor, ini akan bisa menghasilkan salah satunya adalah uap panas dengan tekanan tinggi, serta temperatur tinggi lebih dari 200 derajat celcius untuk tipe geotermal yang bertemperatur tinggi, artinya lebih dari 200 derajat celcius. Masih ada geotermal yang antara 100 sampai 200 derajat celcius dan masih ada geotermal yang kurang dari 100 derajat celcius. Yang lebih dari 200 derajat celcius, bisa memutar turbin dengan kecepatan tinggi dan nanti bisa memutar generator dan bisa menghasilkan listrik. Saya akan lanjutkan tentang sistem geotermal ini. Sistem geotermal itu terdiri dari apa yang disebut dengan upflow, khususnya di daerah bertopografi tinggi, pegunungan, dan kebanyakan di Indonesia terdapat di pegunungan. Ada yang disebut dengan upflow, yaitu aliran fluida ke atas dan nanti di atas itu akan muncul semburan uap. Kemudian, akan ada aliran ke samping menuruni perbukitan dan ini akan muncul sebagai outflow dan kemunculannya berupa hot spring atau air panas. Di antara upflow dan outflow itu ada beberapa tipe-tipe manifestasi. Nah, satu sistem geotermal dapat memiliki upflow dan outflow dengan jarak yang sangat jauh, bisa mencapai lebih dari 15 kilometer dan bisa lintas wilayah administratif. Karakteristik sistem geotermal di Indonesia itu unik dan biasanya berada di dataran tinggi karena related, berkaitan dengan daerah volcanic. Reservoir-nya terletak sangat dalam bisa 1 sampai 3 kilometer. Reservoir-nya tersembunyi, sehingga sulit dideteksi, struktur geologinya kompleks. Banyak terdapat di wilayah hutan dan ini menguntungkan karena bisa ada resapan dan berada di lintas administratif. Kemudian, karakteristik sistem geotermal di Indonesia ada beberapa macam sebetulnya, tapi saya kategorisasikan menjadi tiga. Satu, yang berkenaan dengan struktur patahan atau kita sebut graben. Ada patahan-patahan seperti di patahan Sumatera, itu bisa menghasilkan rekahan-rekahan di bawah permukaan bumi, kedalaman sampai 3 kilometer dan air dari bawah itu bisa naik ke permukaan. Itu melalui patahan. Dan sistem geotermal ini tidak hanya satu, tapi banyak di sepanjang patahan Sumatera ini, sehingga lintas wilayah administratif. Kemudian, ada tipe yang kedua, kerucut gunung atau dome, itu biasanya terdapat di kerucut-kerucut gunung di bawahnya ada batu panas dan bisa terdapat sistem geotermal. Kemudian, yang berikutnya ada kawah besar atau disebut dengan kaldera, seperti di Kawah Ijen. Itu ada kawah besar, kemudian terdapat sistem geotermal di situ yang bisa lebih dari satu sistem. Jadi, satu daerah dapat memiliki dua atau lebih sistem geotermal yang ini bisa lintas wilayah administratif. 9

Saya lanjutkan multisistem geotermal gambarannya. Kalau kita lihat, gambar yang ada di pojok kanan bagian bawah, itu ada kotak berwarna kuning dua, ini katakanlah satu blok sistem geotermal. Ada satu blok lagi sistem geotermal yang ada kerucutnya dan ini ada dua daerah prospek. Kalau kita lihat ada prospek a dan prospek b, itu bisa saling intervensi, bisa saling berpengaruh, sehingga satu dibor, yang lain bisa berkurang. Satu dibor lagi, yang lain juga bisa saling mempengaruhi. Kemudian, pemanfaatan energi geotermal itu ada dua. Yang pertama, pemanfaatan tidak langsung, ini untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yang kedua pemanfaatan panas secara langsung atau direct uses. Yang pertama, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP pada prinsipnya sederhana. Air ataupun uap panas dari reservoir itu diambil dari sumur produksi (production well) kemudian masuk ke separator, dipisahkan uapnya, uapnya masuk turbin, dan air panasnya direinjeksikan lagi ke bawah, ke dalam reservoir. Tetapi urusan menginjeksikan air ke dalam reservoir, bukanlah hal yang sederhana karena air itu harus masuk ke reservoir secara perlahan-lahan, kemudian tidak langsung mendinginkan. Karena langsung mendinginkan, bisa merusak reservoir dan bisa menurunkan produksi. Karena itu, biasanya sumur-sumur injeksi itu diletakkan pada jarak yang jauh dan topografinya lebih rendah. Karena topografi lebih rendah, maka di situ ada dorongan gravitasi … gaya gravitasi, sehingga nantinya akan bisa dibantu, dipompa, sehingga masuk ke reservoir secara perlahan-lahan, sehingga nanti bisa dipanaskan kembali. Ini contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini contoh juga pemanfaatannya ya, bersih dan ramah lingkungan. Jadi kebun teh dan sebagainya di kanan-kirinya ini bisa tumbuh dengan baik, termasuk hutan-hutannya juga sangat dibutuhkan untuk resapan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan panas langsung atau direct use. Ada beberapa lingkaran kecil, itu yang pertama pemanfaatan panas secara langsung untuk drying plant. Jadi, untuk pengeringan hasil pertanian, ini sangat efektif bila dengan menggunakan geotermal. Kemudian untuk green house, kemudian juga untuk swimming pool atau (suara tidak terdengar jelas) pool, dan kemudian juga untuk penggunaan-penggunaan yang lain. Masih banyak sekali pemanfaatan langsung. Ini contoh yang green house. Ini juga sama dihangatkan udaranya dengan menggunakan geotermal dan ini hasil-hasilnya. Kemudian ini juga untuk perikanan, airnya dihangatkan dengan air geotermal. Kemudian juga bisa ada katakanlah peternakan buaya ini, ini juga bisa dihangatkan dengan air geotermal. Nah, ada juga pemanfaatan lain, itu untuk pemanasan atau bisa siklus sebaliknya pendinginan ruangan, rumah atau gedung menggunakan panas dari geotermal. Kemudian juga, ada penggunaan10

penggunaan yang lain sangat tergantung kepada kreativitas kita dan Bangsa Indonesia. Keunggulan energi geotermal, yang pertama bersih dan ramah lingkungan. Kalau kita lihat emisi SO2 dan emisi CO2 ini paling rendah dibanding dengan batu bara dan minyak. Ini sangat bagus untuk clean development mechanism. Kemudian renewable, geotermal itu uapnya bisa diambil, tapi nanti air panasnya bisa dikembalikan lagi ke dalam reservoir. Sehingga akan terjadi siklus yang terus-menerus. Apalagi kalau hutannya dijaga, maka hutan itu akan efektif untuk menyuplai air ke dalam reservoir dan ini kalau dijaga terus-menerus, itu akan bisa berlangsung sangat lama, renewable, dan sustainable. Karena itu, nanti posisi sumur-sumur injeksi pun juga diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi thermal breakthrough atau pendinginan secara langsung. Kemudian, keunggulan geotermal dapat membangkitkan energi listrik yang kontinu, 24 jam dan bisa menjadi beban dasar (reliable based load power). Karena ini akan bisa diambil selama 24 jam, tidak tergantung kepada cuaca, tidak tergantung kepada musim. Dapat menggantikan bahan bakar fosil. Katakanlah pengembangan 300 megawatt elektrik dengan geotermal itu akan bisa menghemat 125 juta setara barel minyak dan ini akan mengurangi konsumsi energi minyak sangat besar. Kemudian potensi geotermal di Indonesia, kita beruntung diberikan karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berada di ring of fire, sehingga geotermal di Indonesia jumlahnya paling besar di dunia, sekitar 29.000 megawatt, dan yang sudah dimanfaatkan di Indonesia sekitar 5%. Masih ada 95% yang belum dioptimalkan dan ini tidak bisa diekspor, hanya bisa dimanfaatkan di Indonesia dan untuk Bangsa Indonesia. Kemudian, ilustrasi potensi geotermal lintas batas administratif. Katakanlah ada sistem geotermal. Nah, sistem geotermal itu tidak mengenal adanya batas-batas administratif. Katakanlah ada batas administratif ini, kemudian ada daerah administratif A, ada daerah administratif B, sementara zona produksinya itu ada di dekat-dekat lintas batas, kemudian zona reinjeksinya ada di wilayah yang lain. Maka katakanlah kita tarik satu … oke, tarik satu garis, kemudian kita lihat bawahnya, ini penampang, ini ada kedalaman dari nol sampai sekian ribu meter di bawah permukaan bumi. Kita lihat di sini ada yang namanya reservoir. Ada reservoir, ada production zone, jadi zona produksi. Katakanlah di daerah A memproduksi geotermal, di daerah B memproduksi. Padahal dia hanya satu sistem geotermal, maka akan saling menyedot, dan ini akan terjadi konflik ke depan. Atau katakanlah yang satu sebagai produksi, kemudian daerah yang lain hanya sebagai reinjeksi saja, maka ini pun akan bisa menimbulkan konflik. Karena itu, penetapan wilayah kerja panas bumi tidak berdasar batas sistem geotermal … maaf, penetapan WKP berdasar batas sistem geotermal, 11

bukan batas administratif karena mempertimbangkan kondisi natural sistem geotermal, dan untuk menghindari potensi konflik. Kemudian, tahapan pengembangan geotermal dan karakteristiknya akan saya sampaikan secara ringkas. Bahwa pengembangan energi geotermal itu memiliki risiko yang besar dan investasinya juga besar, satu sumur bisa sekitar Rp 90 miliar, dan itu juga belum tentu berhasil ketika ngebor, membutuhkan teknologi tinggi dan membutuhkan SDM yang ahli. Karena itu, geotermal dibangun melalui beberapa tahapan dan setiap tahapan ada risikonya dan harus diantisipasi. Setidak-tidaknya, ada dua objek utama pengembangan geotermal dengan risikonya. Yang pertama, di bawah permukaan yang disebut reservoir-nya dan di atas permukaan, yaitu (suara tidak terdengar jelas)-nya. Karena itu, kita butuh teknologi untuk bisa mengurangi risiko ini, dan juga butuh SDM yang ahli dalam bidang ini. Ini tahapannya di bagian paling atas ada saya tulis exploration, kemudian development, ada operation and maintenance. Untuk exploration, kita memulainya dari remote sensing, dari pencitraan satelit, kemudian nanti dicek di lapangan. Saya ambil ini teknologi eksplorasi geologinya dicek di lapangan, kemudian dianalisis di laboratorium, ini butuh eksportis. Kemudian juga, teknologi geokimia itu mengambil sampel-sampel fluida kemudian dianalisis di laboratorium. Kemudian, juga ada teknologi eksplorasi geofisika, ini dengan menggunakan teknologi elektromagnetik, inipun juga nantinya akan membutuhkan teknologi tinggi. Balik sedikit. Nah, setelah ketiga geologi, geofisika, dan geokimia ini dilakukan, maka kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang volume dan kedalaman reservoir, keberadaannya di mana, ngebornya di mana, dan sebagainya. Lalu kita bisa menentukan berapa luas WKP yang akan dikembangkan, lalu kita bisa menghitung berapa besar potensi sumber dayanya, dan di mana saja yang bisa dibor, dan ini memang sangat tergantung kepada keberadaan sistem geotermal itu bukan pada lintas wilayah administratif. Saya lanjutkan lagi, oke ini perbandingan antara proses pembedahan dalam tubuh kita dan proses pengeboran, itu perlu prosesproses teknologi tinggi yang sebelah kiri operasi, jadi ada seorang dokter mengecek darah, urin, MRI, rontgen, USG, dan sebagainya sampai nanti jelas penyakitnya di mana, lalu dilakukan pembedahan. Dan di geotermal juga sama, dicek semuanya, sampai akhirnya baru dilakukan pengeboran dan ini butuh keahlian dan teknologi tinggi. Berikutnya adalah pengembangan. Setelah sumur-sumur eksplorasi dilakukan dan ini butuh investasi besar, kemudian baru dilakukan studi kelayakan. Dan studi kelayakan butuh bankable, ya, perlu bankable. Jadi penentuan cadangan, kemudian … apa ... lokasinya, lingkungannya, dan sebagainya, lalu juga pengembangan sumur produksinya, konstruksi pembangkit fasilitias produksi uap, dan 12

sebagainya, termasuk pembangunan jalur-jalur transmisi, ini perlu dilakukan sampai nanti dilakukan Commercial Operation Date atau COD baru bisa beroperasi. Nah, ini yang bankable besar potensi sumber dayanya perlu lebih pasti, design proses pengembangannya, spesifikasi seluruh peralatan, biaya investasinya, operasinya, dampak lingkungan, dan sebagainya, lalu design detail konstruksi pemboran dan supervisinya inipun juga diperlukan, dan ini membutuhkan keahlian dan teknologi tinggi. Lalu tahapan yang ketiga adalah operation and maintenance dan ini butuh waktu yang sangat lama 30 tahun dan ini butuh maintenance, butuh reservoir manajemen, butuh monitoring, dan ini sangat-sangat lintas lembaga, lintas bidang, lintas keilmuan. Jadi supaya bisa renewable dan bisa sustainable ke depan. Karena itu, ini perlu dilakukan secara arif dan terintegrasi. Karena itu, geotermal ini perlu dikelola secara tepat, supaya bisa sustainable dan dilakukan manajemen reservoir supaya fluida yang ada di dalam yang nanti akan disedot, itu benar-benar tersedia, tidak kering, tidak over produksi, dan kita memastikan bisa melakukan reinjeksi dengan tepat, lalu menjaga keberadaan hutan sebagai supply alami atau natural recharge, dan perlu terus menerus dilakukan maintenance dan monitoring rutin, dan berkala, dan ini memang lintas lembaga, lintas kementerian. Karena itu, pengembangan geotermal ini perlu teknologi tinggi, perlu SDM ahli, serta perlu dikawal secara terintegrasi, lintas kementerian, atau lintas lembaga, baik itu Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Keuangan, Dalam Negeri, BUMN, PLN, dan sebagainya. Sehingga dapat kita jaga sifat keterbaruan atau renewable, kemudian kesinambungan sumber daya (sustainable), dan dapat kita wariskan ke generasi berikutnya (inheritable). Bukti pengembangan energi geotermal di dunia ini bisa saya paparkan ada 3, ya, ada 4 setidak-tidaknya. Di Larderello Italy sudah lebih dari 110 tahun berproduksi sampai hari ini dan mungkin bisa sampai besok-besok, ya. Kemudian di Wairakei New Zealand bisa lebih dari 60 tahun, termasuk di Geyser USA lebih dari 60 tahun, di Kamojang Indonesia sudah lebih dari 30 tahun. Karena itu, kita perlu menjaga renewablelity, sustainablelity, dan inheritablelity ke depan. Terakhir. Indonesia sangat strategis untuk menjadi Geothermal Center of Excellence. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan geotermal terbesar dunia ada di Indonesia, 29.000 megawatt. Dan distribusinya tersebar hampir seluruh pulau-pulau di Indonesia. Ini bisa menjadi baseload power (beban dasar) penyediaan listrik di Indonesia. Nah, sejalan dengan pemanfaatan energi geotermal ini, yang waktunya lama, kita perlu menyiapkan kemandirian bangsa ini dengan teknologi yang benar-benar kita kuasai dan pengembangan SDM atau capacity building yang benar-benar serius kita lakukan. Karena itu, kita 13

tidak bisa sendirian, tapi kita perlu melakukan, membentuk adanya konsorsium universitas, pemerintah, industri, dalam bentuk Geotermal Center of Excellence. Sehingga dalam waktu panjang, Indonesia benarbenar bisa menjadi … apa … pusat dunia di bidang geotermal. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Keberadaan sistem geotermal memiliki apa yang disebut upflow dan outflow yang jaraknya cukup jauh dan tidak mengenal batas-batas wilayah administratif. Penetapan WKP ditetapkan berdasarkan keberadaan sistem geotermal, bukan batas wilayah administratif. Pengembangan energi geotermal memiliki karakteristik high investment, high risk, high technology. Karenanya, perlu ada jaminan kepastian berinvestasi dalam waktu panjang, minimal 30 tahun dan harus dikerjakan oleh SDM ahli atau high expertise. Indonesia memiliki sumber daya geotermal sangat besar. Karenanya, perlu pengelolaan dan pemanfaatan yang arif. Dengan menjaga agar tetap renewable, sustainable, dan inheritable, dan terintegrasi lintas kementerian atau lintas lembaga, baik itu Kementerian ESDM, lingkungan hidup, dan kehutanan, keuangan, dalam negeri, BUMN, PLN, dan sebagainya. Indonesia sangat strategis untuk menjadi pusat unggulan dunia bidang geotermal. Memperhatikan semua poin-poin tersebut, maka pengembangan energi geotermal di Indonesia akan dapat optimal kalau dikelola secara terintegrasi oleh pemerintah pusat. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Yunus. Berikutnya Bapak Dr. Achmad Madjedi Hasan, saya persilakan.

21.

AHLI DARI PEMERINTAH: ACHMAD MADJEDI HASAN Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya Achmad Madjedi Hasan. Latar belakang saya sebenarnya insinyur pertambangan dan perminyakan. Tapi saya sudah terjun lama di bisnis dan pada tahun 2000 saya mengambil mata kuliah hukum dan saya mendapat Doktor Hukum. Jadi, hari ini saya mau bicara sebagai saksi ahli hukum, terutama menyangkut yang dinamakan politik hukum energi. Jadi politik hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud ya … yang mana ini? Oke. Jadi yang dimintakan oleh Pemerintah pada saya untuk memberikan pendapat saya mengenai penerbitan izin panas bumi yang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saya akan membahasnya dari aspek politik hukum dalam energi. 14

Nah, seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa kebijakan hukum itu apa? Yaitu yang akan … atau kebijakan hukum yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi pembangunan hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum. Itu baik lembaga maupun penegak hukum. Kemudian, pembangunan hukum sendiri menurut Sunaryati Hartono, itu suatu proses yang dinamis dan terus menerus. Setiap kemajuan akan menuntut perubahan dan masyarakat yang terus berubah dan makna dari pembangunan hukum itu meliputi penyempurnaan apa yang sudah ada, perubahan yang menuju ke modernisasi. Penambahan atau mengganti dengan sistem baru. Nah, untuk itu, cita hukum yang akan dicapai dalam politik hukum, yaitu pertama manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, ini yang seringkali dipersoalkan. Jadi, politik hukum di bidang energi itu apa? Yaitu merupakan instrumen politik pemerintah untuk pencapaian, kemandirian, dan ketahanan energi. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa energi. Kemudian, pedoman dalam penyusunan peraturan perundangundangan tentang kebijakan energi nasional. Indonesia sudah punya itu, yang meliputi intensifikasi, diversifikasi, dan konversi energi. Karena energi itu macam-macam. Itu ada dari migas dan sebagainya, dari panas bumi, juga ada dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, ini kita harus mempunyai suatu kebijakan yang … sistem yang sustainable dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai pengelolaan dan penguatan energi, itu kita menyangkut substansi, struktur, dan budaya hukum kita. Kemudian, dasar pemikiran yang mengakomodasi suatu realita yang ada dan memberikan visi yang jelas ke depan. Nah, jadi dalam politik hukum yang itu akan melakukan integrasi dan sinkronisasi undang-undang. Dan ini tujuannya menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, politik hukum di bidang energi, itu memegang peran penting dalam upaya memenuhi kebutuhan akan energi di Indonesia. Suatu fakta bahwa produksi migas itu terus menurun. Dan Indonesia dengan negara … mempunyai potensi ... boleh dikatakan terbesar di dunia, tapi hanya kurang dari 5% yang telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, undang-undang apa yang relevan selain Undang-Undang Panas Bumi, juga undang-undang yang mengelola sumber daya energi itu? Misalnya, listrik, nuklir, atau ada juga migas, dan juga UndangUndang Tata Ruang, Kehutanan, dan Perlindungan Lingkungan. Sasarannya satu, yaitu menghindari ke … benturan kepentingan dalam pelaksanaan, ya. Oke. Nah, kalau cita hukum yang ingin dicapai, ini yang seringkali timbul permasalahan, atau perdebatan, polemik, dan sebagainya. 15

Kemanfaatan diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat, seperti diamanatkan pada Pasal 33. Kemudian, untuk keadilan. Itu apa? Visi banyak sekali, tapi saya melihatnya, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar dan memerlukan kearifan yang dalam pihak-pihak dalam masyarakat, yang terlibat dalam membuat keputusan. Kemudian, menyediakan energi yang ramah lingkungan bagi generasi sekarang dan penerus di Indonesia. Kemudian, menciptakan kestabilan tersedianya energi dan pembagian yang setara atas pengembalian investasi. Karena ini dibutuhkan suatu modal besar. Jadi, investment akan datang kalau dia bisa mendapatkan kembali investasinya dan keuntungan sewajarnya. Nah, tentu saja ada lagi kepastian hukum yang dimintakan, yaitu bagaimana kita menyikapi asas kemanfaatan dan keadilan itu dalam konsep (suara tidak terdengar jelas) sumber daya alam, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, kita bicara sekarang mengenai kemandirian dan ketahanan energi. Ini tujuannya tercapai kemandirian energi, yaitu kemampuan menghasilkan energi dari sumber daya alam dalam negeri. Ini termasuk minyak, gas bumi, batu bara, panas bumi, CBM (Coal Bed Methane), tenaga air, bahan bakar nabati, matahari, dan angin. Kita harus memandang energi itu merupakan suatu modal pembangunan. Dan ketiga, yaitu peraturan perundang-undangan, itu harus disusun terpadu dan konsisten dalam pelaksanaan. Nah, kalau ketahanan energi, itu kemampuan untuk dapat tersedianya energi dari hasil pengelolaan sumber daya energi secara kontinu dan andal. Ini termasuk infrastruktur pengolahan, kemudian untuk penyimpanan (storage), pengangkutan, transportasi, atau sistem distribusi yang memadai. Nah, kemudian ini diperlukan suatu strategi penyediaan bahan baku dan produk bahan bakar, termasuk pembentukan cadangan energi nasional yang dapat menjamin kelangsungan suplai. Nah, kemandirian dan ketahanan energi itu juga dipengaruhi oleh globalisasi, yaitu karena ada kaitan perekonomian negara dengan suplai energi. Dan kebutuhan akan minyak dan dunia meningkat, sementara suplainya berkurang. Nah, ini diperlukan diversifikasi energi. Jadi, Indonesia sekarang mungkin harus mulai memikirkan mengarah energi utama itu energi panas bumi, bukan lagi migas. Nah, sumber daya tidak … energi tidak terbarukan dan terbarukan itu akan mencapai … mencapai tujuan dan sasaran menuju negara kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sebagai instrumen politik pemerintah untuk tujuan yang ingin dicapai. Nah, tata kelola yang baik dan transparan itu, apa? Itu harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan yang terpadu, dan 16

berwawasan jangka panjang, yang dituangkan dalam politik hukum tadi, dan disusun berdasarkan tiga cita hukum tersebut. Nah, ini yang selalu dipermasalahkan itu konsep keadilan. Saya lihatnya konsep keadilan … bagi saya lihatnya konsep keadilan, itu apa yang dikatakan oleh John Rawls dalam bukunya Justice as Fairness, “Perlakukan adil adalah apabila generasi sekarang mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi-generasi berikut.” Nah, landasan filosofinya apa bagi Pemerintah? Yaitu mengadakan kebijakan publik yang lebih baik dan ini sebagai landasan etis untuk negara kesejahteraan modern. Nah, salah satu landasan utama yang sudah biasa disebut, itu Pasal 33, khususnya ayat (2) dan ayat (3) bahwa kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Kemudian, Pasal 18 ayat (4), yaitu pelimpahan kewenangan. Nah, ini yang selalu menimbulkan permasalahan. Dan di sini ada pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya energi. Jadi, jangan kita sampai konflik. Nah, saya cuma ingin mengingatkan kembali kuliah pertama dari Prof. Djokosutono tahun 1950. Apa yang akan dilakukan hari ini adalah hasil dari masa lalu, dan apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan hari depan. Jadi, pentingnya undang-undang … kajian dari undangundang ini. Nah, kalau kita lihat kembali sejenak mengenai kekayaan alam, terutama panas bumi. Panas bumi dalam peraturan perundangundangan, itu diatur pertama kali dalam Kepres Nomor 16 Tahun 1974. Yang menugaskan Pertamina untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi. Keppres ini kemudian diikuti oleh Keppres Nomor 22, 45, dan 49 tentang Pengusahaan Panas Bumi yang Memberi Wewenang pada Pertamina untuk Melakukan Kerjasama karena membutuhkan investment. Nah, dasar daripada keppres ini, semua Undang-Undang Nomor 44/Prp/1960 tentang Migas. Jadi, di sini kelihatan bahwa panas bumi itu diekuivalensi dengan migas. Nah, kalau migas dalam perundangundangan kita, itu diberlakukan sebagai aset strategis yang pengelolaannya hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, dua bentuk pengusahaan yang tadi kepres yang sudah saya sebutkan, yaitu oleh pertamina dan kerjasama dengan investor. Nah, sekarang pengertian tentang aset strategis itu apa? Itu sesuatu yang diperlukan oleh suatu negara atau perusahaan, agar dapat terus memelihara kemampuannya untuk mencapai sesuatu. Tanpa aset strategis tersebut, masa depan negara atau perusahaan akan suram atau mengalami gejala. Jadi, pentingnya kita melihat undang-undang ini menempatkan panas bumi itu dalam aset strategis atau bukan? Karena di perundang-undangan yang lama, itu Indonesia dibagi 3, membagi aset itu dalam 3, yaitu strategis, itu termasuk migas. Kemudian, vital, ya, jadi itu migas, batu bara, dan sebagainya. Kemudian, vital, yaitu (suara 17

tidak terdengar jelas) semua itu dilihat dari segi pertahanan. Dan yang terakhir, yaitu yang dinamakan golongan C, ya, bukan A bukan B, itu yang dikelola oleh daerah, yang (suara tidak terdengar jelas) sama vital itu dikelola oleh pusat. Nah, saya cuma ingatkan ini Pasal-Pasal 18A, kenapa undangundang ini bisa diberlakukan? Yaitu yang mengatakan hubungan keuangan pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang. Karena itu, saya mengatakan kita harus melihat politik hukum, menempatkan panas bumi dalam kepentingan nasional. Kemudian, Pasal 33 ayat (2) dan (3), saya kira sudah enggak perlu saya ulangi. Jadi, kesimpulan saya dalam hal ini, yaitu sumber daya panas bumi itu merupakan andalan masa depan. Kemudian, merupakan kebijakan dasar dan instrumen politik pemerintah untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi. Dan ketiga, merupakan aset strategis yang harus dikelola dengan kebijakan dasar dan tindakantindakan terpadu atau yang saling berkaitan. Nah, kebijakan dalam bidang energi sendiri, itu harus bersangkutpaut dengan apa yang dibutuhkan secara keseluruhan, tidak melihat … kita tidak melihat sektoral. Tujuan dan sasaran kemandirian dan ketahanan energi diarahkan untuk mencapai tiga cita hukum yang didambakan, yaitu manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Jadi, sebagai energi andalan dan strategis, pemberian izin panas bumi untuk pemanfaataan tidak langsung merupakan kewenangan pemerintah pusat, sesuai dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maaf, ini pendapat saya yang saya berikan. Terima kasih. 22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Dr. Achmad Madjedi. Untuk Ahli yang terakhir, Bapak Ir. Abadi Poernomo, saya persilakan. Waktunya juga 10 menit.

23.

AHLI DARI PEMERINTAH: ABADI POERNOMO Assalamualaikum wr. wb.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumussalam wr. wb.

18

25.

AHLI DARI PEMERINTAH: ABADI POERNOMO Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Yang saya muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pertama-pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Suatu kehormatan yang luar biasa bisa memberikan sesuatu pengetahuan tentang pengusahaan sumber daya panas bumi. Kalau Saksi/Ahli pertama dan kedua tadi berbicara masalah sistem panas bumi dan tentang hukum, maka saya akan berbicara tentang pengusahaan ini lebih sisi bisnis daripada pengusahaan panas bumi itu sendiri, pengembangan panas bumi. Yang saya muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Isi daripada persentasi saya. Yang pertama, tentunya pendahuluan. Kemudian, tahap pengembangan panas bumi. Dan ketiga adalah risiko dan tantangan pengembangan panas bumi. Kemudian yang keempat adalah kondisi saat ini dan kesimpulan. Sebagai ilustrasi, barangkali pernah (suara tidak terdengar jelas) perlu kami jelaskan, pertama tentang asosiasi panas bumi itu sendiri. Asosiasi panas bumi ternyata asosiasi profesi beranggotakan sekitar 700 orang dan visinya adalah salah satu adalah bagaimana kita mendorong percepatan pengembangan energi panas bumi sebagai tenaga listrik maupun sebagai penggunaan langsung. Kalau kita lihat tahapan pengembangan panas bumi, Yang Mulia. Bahwa sejak tahun 1918, di Kamojang, telah dilakukan pengeboran 5 sumur oleh Pemerintah Belanda pada saat itu. Pada saat ini salah satu sumur itu masih mengeluarkan uap atau sebagaimana tadi disampaikan bahwa kalau di Larderello jadi sudah 110 tahun beroperasi dan sampai sekarang masih tetap beroperasi. Di Kamojang, sumur Kamojang yang diperoleh Bangsa Belanda pada tahun 1918 sampai saat ini masih mengalir dan tentunya kalau kita pertanyakan. Lanjut! Mengapa panas bumi itu perlu dikembangkan? Yang pertama bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh beberapa Saksi Ahli bahwa kita mempunyai potensi yang sangat besar dari panas bumi ini kurang lebih 29.000 Megawatt, namun sampai saat ini baru 1438,5 Megawatt yang bisa termanfaatkan sebagai tenaga listrik yang terkonsentrasi di Jawa Barat. 80% pembangkit tenaga listrik panas bumi ada di Jawa Barat sekitar 1.100 Megawatt. Ini masuk dalam jaringan interkoneksi Jawa, Bali, dan Madura. Kemudian, kita mempunyai hal-hal yang sangat positif dalam pengembangan panas bumi itu, ini merupakan energi bersih dan energi yang terbarukan. Energi ini adalah energi ramah lingkungan, kemudian dapat dimanfaatkan tadi disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kalau kita melihat pembangkit listrik tenaga panas bumi ini adalah pembangkit listrik yang bekerja 24 jam selama 365 hari. 19

Kemudian, tidak memerlukan lahan yang luas. Ini jauh lebih kecil daripada pembangkit-pembangkit yang lainnya. Nanti ada slide yang saya sampaikan. Kemudian, tentunya akan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil karena kita tahu bersama bahwa energi fosil kita sudah depleted, sudah jadi pengurasan yang luar biasa, dan pada suatu akhirnya nanti akan … energi fosil kita akan habis dan tentunya ini yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan suatu upaya mitigasi dampak perubahan iklim global dan tentunya pada akhirnya adalah untuik meningkatkan perekonomian dan menciptakan kesempatan lapangan kerja. Yang Mulia, ini kami sampaikan suatu (suara tidak terdengar jelas) yang menyatakan bahwa ternyata memang energi panas bumi untuk tenaga listrik ini membutuhkan lahan yang jauh lebih sempit atau lebih kecil daripada energi-energi panas bumi, energi-energi yang lainnya. Kalau kita lihat batu bara, di situ ada energi matahari dan energi angin ternyata jauh lebih luas daripada energi panas bumi. Energi panas bumi hanya memerlukan waktu … memerlukan luas lahan sekitar 404m persegi per GKW hours selama 30 tahun. Data ini kita ambil dari Geothermal Energy Association dari Amerika Serikat. Nah, dalam proses bisnis, lanjut! Mohon kembali! Yang Mulia Majelis. Bahwa survei pendahuluan yang dilakukan, itu adalah survei pendahuluan untuk menentukan wilayah-wilayah kerja. Belum bisa diproduksikan, baru setelah 8 tahun membutuhkan waktu 8 tahun dari survei pendahuluan, kemudian daerah-daerah itu dilelangkan. Setelah dilelangkan, pemenang lelang akan mendapat izin panas bumi. Izin panas bumi itu kemudian perlu diikuti dengan surat-surat penugasan dari pemerintah kepada PLN untuk melakukan pembelian listrik dan kemudian dari surat penugasan akan dilakukan suatu perjanjian jual beli listrik. Dalam perjanjian jual beli listrik itu, biasanya investor meminta adanya suatu jaminan pemerintah, surat kelayakan jaminan usaha. Ini disebabkan karena apa? Karena dalam pengusahaan energi listrik listrik ini, harga energi listrik panas bumi itu jauh lebih mahal daripada harga rata-rata biaya pokok pembangkitan dari PT PLN, sehingga diperlukan subsidi. Oleh karena itu, jaminan kelayakan usaha ini sangat diperlukan agar kita bisa mendapatkan pendanaan. Dan setelah itu, beberapa perizinan, baik upaya-upaya untuk pengelolaan lingkungan, maupun pemantauan lingkungan, kemudian upaya-upaya lain dilakukan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi. Pada saat kegiatan eksplorasi inilah akan ditentukan batas-batas di mana wilayah-wilayah atau sistem panas bumi yang bisa ditarik atau diangkat ke atas untuk dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Perlu waktu 8 tahun, dalam waktu 8 tahun itu semuanya biasanya memakai menggunakan dana equity atau dana sendiri karena sampai saat ini 20

belum ada lembaga keuangan atau perbankan yang bersedia untuk meminjamkan dana dengan risiko yang sangat tinggi. Dan secara regulasi bahwa beroperasinya pembangkit ini dibatasi sampai dengan 30 tahun dapat diperpanjang. Artinya 7 + 30 = 37 tahun. Tujuh tahun ini adalah sesuai dengan perhitungan secara teoritis, namun pada kenyataannya bisa lebih dari 7 tahun karena kita banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam … baik dalam pembebasan tanah maupun dalam penyiapan-penyiapan infrastruktur. Kalau kita lihat slide berikutnya adalah bahwa tentang risiko dari pada … lanjut! Risiko dan tantangan dalam pengembangan panas bumi. Kalau kita lhat risiko ada dua risiko yang sangat berat, yaitu risiko teknisnya dan risiko nonteknisnya. Kalau risiko teknisnya ini ada kemungkinan pada saat kita melakukan eksplorasi, pada saat kita melakukan pendalaman survey-survey pendahuluan tadi, itu kita tidak menemukan cadangan-cadangan baru padahal kita sudah menginveskan dana yang cukup besar. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pemboran satu sumur itu membutuhkan sekitar 7 juta dollar atau sekitar Rp90 miliar dan satu wilayah kerja itu biasanya diperlukan antara 3 sampai 6 sumur ekplorasi. Artinya kalau 6xRp90 miliar, sudah Rp540 miliar. Ini diperlukan pada tahap awal. Belum lagi untuk penyiapan-penyiapan infrastruktur yang sebagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur di Indonesia kurang baik, sehingga ada dua daerah yang harus menyiapkan jalan masuk sebesar 50km, sepanjang 50km yang membutuhkan biaya yang luar biasa besarnya. Demikian juga potensi-potensi yang ada panas bumi ini adalah potensi-potensi di ketinggian, sehingga kita harus membuat suatu infrastruktur yang melingkar … melingkar untuk dapat mencapai … mencapai titik lokasi tersebut. Sementara dari risiko nonteknis ini adalah biasanya risko-risiko mengenai perubahan-perubahan daripada valuta ataupun kepastian hukum dan kebijakan pemerintah. Nah, kalau kita lihat risiko pengembangan. Risiko pengembangan ini memang pada awal ini adalah risiko pengembangan yang sangat besar. Jadi, pada awal ini yang kita lihat di lingkaran-lingkaran merah, dot merah ini, kita lihat hampir 50% biaya dihabiskan untuk lingkaran merah ini. Inilah barangkali kalau memang risiko ini tidak bisa di-capture, dihilangkan, ini maka para penyandang dana, para investor akan mengalami kerugian yang luar biasa besarnya. Tahapan-tahapan ini harus dilalui sehingga pada saat selesai melakukan eksplorasi dan selesai melakukan pemboran development, pengembangan, atau dieliminasi, maka risikonya akan turun. Sehingga dengan demikian pada saat prakonstruksi itu sudah risikonya mulai turun dan pada saat operasi itu risikonya sudah sangat rendah. Kalau kita lihat biayanya, konstruksi biayanya bahwa antara 10 persen itu untuk previsible studies sekitar 30 sampai 40% itu antara 21

penyiapan lokasi dan eksplorasi dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemboran-pemboran di deniasi dan kemudian 50% sampai 60% ini digunakan untuk plan construction dan operating maintenance. Berapa biaya untuk pembangkitan satu mega watt pembangkit … pembangkitan 1 mega watt itu sekitar 3 sampai 4 juta dollar. Sehingga dengan kalau kita ingin membuat suatu konstruksi 100 mega watt dalam satu tempat, satu site maka tidak kurang dari 400 juta dollar harus diinveskan ke dalam di bidang itu. Dan tantangan yang paling besar adalah pertama adalah keterbatasan informasi. Tadi disampaikan bahwa survery-survey pendahuluan kita tidak menghasilkan data-data yang akurat. Sehingga perlu dilakukan survey-survey lanjutan karena keterbatasan informasi dan teknis inilah yang barangkali membuat risiko itu menjadi lebih sangat besar lagi. Kemudian yang kedua adalah biaya investasinya sangat tinggi. Antara 3 sampai 4 juta dollar dan umumnya ini penyandang dana dari nasional ini sangat berat untuk mengembangkan biothermal ini karena dari 3-4 juta dollar per mega watt itu tidak kurang dari 30% harus dana sendiri. Biasanya lembaga keuangan dan perbankan hanya meminjamkan 70 sampai 75% saja. Dan kemudian pengembangannya ini membutuhkan waktu yang lama, 6-8 tahun dari mulai pengeboran eksplorasi. Artinya apa? Pada saat awal sampai dengan 8 tahun mereka belum mendapatkan revenue sama sekali hanya spent. Titik lokasinya berada di tempat-tempat remote tempat-tempat yang jauh, tempattempat yang terpencil biasanya kadang-kadang di hutan lindung, hutan konservasi, atau pun taman nasional, dan ini memang sulit untuk dijangkau dan sangat terbatasnya infrastruktur ini merupakan tantangan yang luar biasa beratnya di Indonesia ini bahkan kadang-kadang untuk mengangkut alat-alat berat dari melewati jalan negara pun jalan negara pun harus diperkuat sendiri karena berat daripada beban dari pada alatalat kita mencapai 40 ton. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa sampai saat ini, lembaga keuangan atau perbankan di dalam negeri belum ada yang bisa membiayai karena memang peraturannya tidak mengizinkan, sehingga dengan demikian karena banyak besarnya risiko ini bahwa tingkat kepercayaan investor di dalam pengembangan panas bumi ini, pada saat ini ... pada saat ini, masih rendah. Inilah barangkali yang sedang diusahakan oleh Pemerintah bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan investor ini dengan melakukan suatu regulasi-regulasi yang bisa menarik investor untuk dapat menanam ... menanamkan investasinya di dalam negeri. Menjadi kendala pertama dalam ... dalam pengembangan panas bumi ini single of (suara tidak terdengar jelas), lain dengan perusahaan migas. Kalau perusahaan migas itu kita bisa jual di pasar bebas, tapi karena ini pembelinya PLN, maka ini adalah suatu pengusahaan yang betul-betul diregulasi. 22

Jadi artinya harganya sudah ditetapkan, aturan-aturannya harus jelas, nah ini barangkali yang membuat sesuatu hal yang kurang bersemangat untuk menarik investor. Kalau kita lihat bagaimana kondisi saat ini? Inilah kondisi saat ini, Yang Mulia. Bahwa saat ini ada 11 titik lokasi, ada 11 titik lokasi, ada 11 pembangkit yang sudah beroperasi, ini pembangkit-pembangkit ini beroperasi Kamojang itu sejak tahun 1982, sudah beroperasi sekarang sudah berusia 34 tahun. Beroperasi dengan normal, dengan sangat baik dan ini saat ini sudah 1.438, tapi kalau kita lihat perkembangannya masih sangat memprihatinkan. Pada tahun 1997, ini baru 476 megawatt sekarang 1.400 ... 1.000 megawatt dicapai dalam kurun waktu 18 tahun, padahal kalau kita lihat di Kenya, tetangga di Afrika ini membangun 600 megawatt hanya dalam waktu 6 tahun. Perkembangannya luar biasa cepatnya karena memang ... mereka memang membutuhkan energi ini, sementara kita masih terlena dengan kekayaan kita akan energi fosil. Nah, kalau kita lihat bagaimana setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 ini kita laksanakan, ini ada ... Lanjut! Ada 19 izin usaha panas bumi yang dikerjakan sampai saat ini, satu pun belum ada yang beroperasi. Artinya, belum bisa menghasilkan listrik, meskipun di situ kita lihat ada yang sudah izin usahanya, izin panas buminya dikeluarkan tahun 2011, atau lima tahun yang lalu. Ada tiga daerah yang bekerja melakukan eksplorasi detail, yaitu nomor 11, nomor 12, dan nomor 13, yaitu (suara tidak terdengar jelas). Ini tiga daerah ini bekerja, sementara itu yang lainnya sampai saat ini masih dalam tahap wait and see karena memang kesulitan dalam hal pendanaan. Kemudian, kita lihat dari grafik ini, dari tahun ke tahun memang pada kegiatannya pada setelah 2003, 2004, 2005, 2006 sampai dengan 2000 ini sustained ini adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Nah kemudian ini naik ke atas lagi adalah bukan karena beroperasinya izin panas bumi yang telah diberikan, tetapi dikembangkan pada daerah-daerah yang dikembangkan di bawah rezimrezim existing. Ini barangkali 1.438 megawatt ini dikembangkan di rezim-rezim existing yang sudah berlaku pada undang-undang yang lama. Jadi pada saat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 sama sekali tidak menambah kapasitas terpasang, kalau kita hubungkan kondisi ini dengan kebijakan energi nasional dan rencana energi nasional, kita mempunyai target yang sangat ambisius dalam kebijakan energi nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang dituangkan kemudian dalam rencana Undang-Undang Energi Nasional bahwa target pencapaian pengembangan emisi panas bumi di tahun 2025 itu adalah 7.293 megawatt.

23

Artinya, kita hanya mempunyai waktu sekitar 8 atau 9 tahun untuk bisa mencapai target ini, untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau kita lihat seluruh rakyat Indonesia memerlukan energi sekitar 412 miliar ton equivalen sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan sesuai dengan pertumbuhan perekonomian kita. Perhitungannya demikian. Dan itu kalau kita penuh ... kita tidak akan mampu untuk memenuhi itu daripada energi fosil, sekarang energi fosil kita sudah hampir seluruhnya impor, kecuali batu bara. Sementara kalau kita menggunakan batu bara, maka polusinya akan mencemari lingkungan kita. Oleh karena itulah, pada saat itu Pemerintah menetapkan bahwa 23% daripada energi itu harus dipenuhi daripada energi produk terbarukan, di antaranya 70.000 ... 7.239 megawatt ini harus berasal dari panas bumi. Jadi kepentingan ini adalah kepentingan nasional untuk perkembangan energi panas bumi ini dan kepentingan-kepentingan inilah kepentingan sangat strategis. Oleh karena itu, ini harus kita kerjakan bersama-sama. Berbagai kesimpulan saya dapat sampaikan bahwa untuk ... lanjut! Pertama bahwa diperlukan peningkatan data ... kualitas data, ini tentunya dengan melakukan survey eksplorasi lebih detail lagi dengan biaya lebih tinggi lagi, dan ini memerlukan dana yang besar, ini perlu bantuan dorongan dari pemerintah pusat. Kemudian biaya investasi yang sangat tinggi, ini sekitar Rp3.000.000,00, sampai Rp4.000.000,00, per megawatt. Ini tahap pelaksanaan membutuhkan waktu lama, artinya penghasilan atau revenue yang dihasilkan baru setelah beroperasi 8 tahun, baru setelah melakukan operasi di lapangan 8 tahun, baru revenue itu diterima. Kemudian risikonya sangat tinggi. Kemudian tingkat kepercayaan investasinya perlu kita tingkatkan dan yang menjadi permasalahan juga adalah karena pembelinya adalah pembeli tunggal, PLN, sehingga ini adalah bukan suatu komoditas, tapi merupakan suatu barang yang telah diregulasi. Kemudian lokasi panas bumi itu berada di daerah terpencil, daerah-daerah remote, hutan lindung, ataupun hutan konservasi, taman nasional, dan masalah sosial, maka diperlukan koordinasi yang sangat baik lintas kementerian dan lembaga. Dan ini karena memang tadi saya sampaikan bahwa dana equity yang diperlukan sudah sangat tinggi, 30% dari $3.000.000 atau paling minimal $1.000.000 itu harus dibeli penyandang dana, maka diperlukan suatu dukungan, dorongan kepada perbankan nasional untuk bisa membiayai pengembangan panas bumi ini. Dan inilah barangkali ada suatu keunggulan daripada UndangUndang Nomor 21, daripada Undang-Undang Nomor 27 bahwa UndangUndang Nomor 21 itu dapat menugaskan BUMN, BLU, atau badan layanan umum untuk melaksanakan percepatan pengembangan panas

24

bumi ini dan dapat menyesuaikan harga sesuai dengan keekonomiannya dengan feed in tariff. Seluruh kapasitas saat ini terpasang adalah 1.438, ini adalah merupakan dikembangkan berdasarkan rezim existing. Artinya, penerapan rezim izin sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tidak menambahkan kapasitas buat dipasang. Bapak-Bapak Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa dari 7.200 megawatt yang kita rencanakan, 1.400 sudah on stream, berarti masih ada sekitar 5.800 megawatt yang harus dibangun, itu membutuhkan investasi tidak kurang dari Rp300 triliun dan ini tentunya perlu bantuan dan dorongan pemerintah pusat untuk mendapatkan pendanaanpendanaan dari bukan lembaga-lembaga komersial, tetapi pendanapendanaan dari lembaga-lembaga sebagai World Bank, kemudian IDP, kemudian JPIC, dan lain-lainnya karena bila dibiayai oleh perbankan komersial, maka biasanya pengembangan geotermal tidak layak untuk dikembangkan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum wr. wb. 26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Ir. Abadi. Silakan duduk kembali. Yang terakhir saya minta untuk maju terlebih dahulu, Saksi dari Pemerintah Pak Yudistian untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

27.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi, ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

28.

SAKSI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Langsung, Pak Yudistian untuk memberikan kesaksiannya. Di Podium yang sudah ada. Berbeda dengan Para Ahli, Para Ahli itu berpendapat. Kalau ini Saksi menjelaskan fakta yang dialami oleh Saksi mengenai apa yang 25

akan dijelaskan. Waktunya 7 menit, Pak Yudistian karena memang sangat terbatas waktunya. Silakan. 30.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YUDISTIAN YUNI Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kehormatan bagi kami untuk menyampaikan fakta sebagai keterangan saksi fakta dari sesuai permintaan Pemerintah. Sebelumnya perkenankan kami nama Yudistian Yunis, merupakan pegawai PT PLN Persero, dengan jabatan sebagai Manajer Senior Energi Panas Bumi. Adapun fakta yang akan kami sampaikan sesuai dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 ini adalah memfokuskan fakta perbedaan perencanaan ketenagalistrikan khusus di bidang panas bumi dan realisasinya dengan pengembangan panas bumi sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 diterbitkan. Pada ... yang pertama, yang akan kami sampaikan adalah rencana umum pengembangan ketenagalistrikan yang disusun oleh PLN, yang sudah diberikan pengesahannya oleh Menteri ESDM, yakni yang akan kami tampilkan adalah RUPTL pembanding, yakni 2010 sampai 2019 di mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 ini belum diterbitkan dan sebagai komparasinya adalah akan kami sampaikan RUPTL 2015-2024 yang memberikan gambaran tentang rencana setelah undang-undang ini diterbitkan. Baik, yang pertama kali adalah kami sampaikan bahwa RUPTL yang disusun oleh PLN adalah berdasarkan proyeksi kebutuhan listrik per wilayah kerja PLN dengan menggunakan model demand forecast yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi regional dihitung per sektor pelanggan, target rasio elektrifikasi dan daftar tunggu pelanggan besar di suatu wilayah. Pencapaian rasio elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi itu mengacu pada proyeksi RUKN 2008 dan 2027, di mana rasio elektrifikasi direncanakan meningkat dari 65% pada tahun 2009 diharapkan menjadi 91% pada 2019. Proyeksi ini dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,2% per tahun dan perkiraan pertumbuhan pertumbuhan listrik di Indonesia rata-rata 9,3% per tahun. Dengan rincian sekitar di daerah Jawa-Bali akan ada pertumbuhan 8,97%, di Indonesia bagian barat atau daerah Sumatera dan Kalimantan sebagian akan mencapai 10,2% dan Indonesia Timur sebesar 10,6%. Dalam RUPTL 2019 ... 2010 maaf, 2010-2019 untuk pengambangan panas bumi menempatkan porsinya sebesar 6% dari fuel mixed atau bauran bahan bakar nasional sampai dengan tahun 2012. Dari kondisi existing di tahun 2009 adalah sebesar 4%. Dari 2009 ini 26

diharapkan porsi ini meningkat 2 kali lipat di tahun 2013 sebesar 9% dan secara berangsur akan meningkat menjadi 13% di tahun 2015. Serta selanjutnya mempertahankan porsi tersebut sampai tahun 2019, di mana penambahan porsi panas bumi yang paling signifikan terjadi pada kurun waktu antara 2010 sampai dengan 2015 dengan lonjakan dari existing 4% bauran panas bumi dalam ketenagalistrikan berubah naik menjadi 13% atau kurang lebih hampir 3 kali lipat pertumbuhan kapasitas yang setara dengan penambahan 4.047 megawatt itu dalam perencanaan RUPTL 2010-2019. Selanjutnya kalau kita bandingkan dengan RUPTL 2015-2024, di mana pemerintah telah memasukkan program pemerintah 35.000 megawatt dengan menaikkan voltase elektrifikasi dari 84% menjadi 97,4%, maka tahun ... sampai 2019 diharapkan pertumbuhan rataratanya menjadi 8% per tahun. Porsi pengembangan panas bumi dalam RUPTL 2015 atau 2024 merupakan akumulasi dari koreksi atas ketidaksesuaian jadwal munculnya atau terealisasinya PLTP-PLTP yang harus masuk di tahuntahun yang direncanakan. Seperti pada program fasttrack kedua dan ditambah dengan rencana pemerintah yang baru, yakni program 35.000 megawatt, yakni sebesar 4,2% pada awal tahun menjadi 9% pada tahun 2024 yang setara dengan penambahan kapasitas sebesar 4.815 di mana produksi listrik yang dihasilkan meningkat 4,5 kali dari 11.000 terawatt hour di 2015 diharapkan menjadi 50 terawatt hour pada tahun 2024. Ini adalah RUPTL 2015 dan 2024. Kalau kami coba bandingkan antara 2010 dengan 2015, untuk yang 2010 pertumbuhan listrik dari PLTP hanya menambah sekitar 205 megawatt dalam lima tahun, dari rencananya sebesar 4.047 megawatt. Ini hanya sebagian, yakni kurang-lebih dari 5% dari target yang harusnya muncul, hal ini cukup menyulitkan bagi kami, bagi PLN untuk melakukan manuver mengganti target yang sudah ditetapkan di awal untuk menyiapkan pembangkit-pembangkit lain yang bisa cepat menggantikan PLTP yang tidak masuk pada tahun-tahun yang diharapkan. Dari perbandingan pencapaian pengembangan panas bumi, maka kalau merunut dari aturan hukum dan … dan tata … tata aturan yang ada, dapat di (suara tidak terdengar jelas) sebagai berikut. Regulasi upstream atau WKP panas bumi saat ini belum sinkron dengan regulasi downstream atau proses pengadaan sampai dengan pembelian listrik PLTP IPP atau swasta oleh PLN. PLN sebagai pembeli listrik PLTP yang menandatangani perjanjian jual beli tidak banyak terlibat dalam proses pengadaan. Pelelangan WKP sampai dengan diterbitkan izin usaha. Kemudian, proses pengawasan dan pembinaan tidak dilakukan oleh PLN, hal ini dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan kriteria untuk mendapatkan kualifikasi pengembang yang layak dan mampu secara teknis dan finansial untuk meminimalkan risiko tidak dikembangkannya proyek panas bumi. Dan 27

selanjutnya adalah harga lelang WKP yang didapat pada pelaksanaan pengadaan WKP oleh pemda tidak langsung dapat digunakan sebagai harga jual beli listrik karena diperlukan usaha tambahan atau upaya tambahan untuk mengkonfirmasi data yang didapat pada saat dilangsungkannya pelelangan tersebut. Proses PPA atau Perjanjian Jual Beli Listrik, sebaiknya dilakukan setelah ada kepastian cadangan berdasarkan hasil eksplorasi. Keberhasilan mengembangkan PLTP tergantung pada peran swasta, PLN yang hanya sebagai offtaker harus dapat juga mempunyai peran aktif seperti yang sudah dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Panas Bumi, yakni penugasan kepada BUMN dan BLU. Demikian Yang Mulia Majelis, fakta yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahitaufiq Walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. 31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Yus … Yudistian, silakan, kembali ke tempat. Sekarang dari Pemohon apakah … oh, ya, dari Pemohon untuk ke Pak Prof. Suko dulu, kemudian juga langsung bisa yang ke Ahli yang lain atau Saksi, tapi dikumpulkan dulu. Kemudian nanti dari Pemerintah dan yang terakhir dari Hakim. Silakan, dari Pemohon dulu.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Terima kasih, Yang Mulia. Pertama kepada Prof. Suko. Dalam konteks Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 dan kemudian Undang-Undang Panas Bumi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, apakah kalau dibandingkan undang-undang sebelumnya dan setelah ini, Undang-Undang Pemerintahan Nomor 32 dan Nomor 23, kemudian Undang-Undang tentang Panas Bumi sebelumnya dan sesudahnya. Ini kan melakukan perubahan dari ada kewenangan daerah dan menjadi tidak ada kewenangan daerah. Pertanyaan saya. Apakah sebenarnya memang tidak ada peluang dalam kebijakan hukum itu bahwa untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi itu daerah diberi kewenangan untuk pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung? Itu pertanyaan saya kepada Prof. Suko. Kemudian kepada Ahli Hukum yang diajukan oleh Pemerintah. Pak Dr. A. Madjedi Hasan. Saya melihat tadi dari tampilan Bapak, sepintas sudah disampaikan prinsip pendelegasian itu bisa dilakukan dalam konteks kewenangan kepada daerah. Prinsip tadi disampaikan. Itu artinya bahwa sebenarnya masih terbuka untuk diadakan rumusan di 28

dalam undang-undang itu bahwa pendelegasian itu dilakukan secara terbatas dan kita melihat bahwa Undang-Undang Energi Panas Bumi ini potensinya banyak sekali dan luas. Ada yang memang yang lintas provinsi, ada yang tidak lintas provinsi. Jadi pertanyaan saya, apakah dengan tidak dibukanya kesempatan daerah untuk melakukan upaya membantu pemerintah pusat, menurut Ahli, itu menjadikan bahwa prinsip otonomi dalam negara kesatuan itu menjadi tidak cocok dengan Undang-Undang Pasal 18 sendiri yang sebenarnya kemudian kewenangan itu bisa di-share? Itu saja, terima kasih. 33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari Pemerintah, cukup?

34.

PEMERINTAH: YUNUS SAEFULHAK Ada.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada. Silakan.

36.

PEMERINTAH: YUNUS SAEFULHAK Terima kasih, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Singkat saja, terkait dengan perbedaan antara tadi UndangUndang Nomor 21 Tahun 2014 yang sudah terbit dan kewenangannya ditarik ke pusat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 terkait juga … sudah dilimpahkan ke daerah yang lalu. Saya kepada Pak Suko pertanyaannya. Bahwa apakah dengan ditariknya kewenangan ke pusat dari sisi kemanfaatan, kemudian dari sisi kesejahteraan, dan dari sisi keadilan, itu menjadi tidak adil atau tidak sejahtera? Kemudian yang kedua, apakah bagi hasil kemudian juga itu menjadi terkurangi atau malah justru dengan undang-undang … terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, itu justru malah bertambah dari sisi … apa namanya … pendapatan, tentunya ininya … daerah? Demikian. Terima kasih.

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari Hakim, cukup, ya? Baik. Silakan.

29

38.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya ke Pak Abadi Poernomo, ya. Kan Bapak sebagai Ketua Asosiasi, Pak, ya, jadi tahu betul kondisinya. Apa selama ini, selama pengelolaan geotermal yang diberikan kewenangannya kepada daerah, kemudian sekarang ditarik ke pusat, itu apa yang sangat signifikan perbedaannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat? Karena saya lihat, di sini banyak sekali pemegang izin panas bumi, kemudian Bapak juga menggambarkan betapa banyak sumur-sumur yang sudah ini, tapi tidak berproduksi dengan hambatan yang begitu luar biasa. Itu satu. Dan ini pada Pak Yunus, ya, Pak Yunus, ya. Ini terus terang, ini ilmunya luar biasa ini semuanya. Kami ingin … saya ingin mengetahui, Pak, itu sumber, ya, Pak, sumber geotermal tadi kan Bapak bilang itu tidak mengenal batasanbatasan administrasi. Itu kira-kira ada beberapa jauh jaraknya, Pak? Mungkin di sini sumbernya, tapi ujungnya di mana, kayak ular naga itu, bisa digambarkan sedikit enggak, Pak? Sehingga tidak ada batasanbatasan administrasi itu. Terima kasih, Pak Ketua.

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan, Ahli, dimulai dari Prof. Suko, kemudian Pak Yunus, Pak Achmad Madjedi, untuk Pak Abadi juga, ya, dan yang terakhir nanti … apa namanya … Pak Yudistian enggak ada pertanyaan. Silakan, Pak Prof. Suko dulu.

40.

AHLI DARI PEMOHON: SUKO WIYONO Terima kasih, Yang Mulia untuk pertanyaan Pemohon itu, ya. Dengan adanya perubahan undang-undang ini, jadi dari UndangUndang Nomor 27 ke Undang-Undang Nomor 21 itu, kita ingat bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu diawali dengan semangat reformasi itu. Semangat reformasi, yang mana rakyat merasa, rakyat daerah tentunya, keadilan sosial itu tidak kunjung datang itu. Jadi, kita kan tahu bahwa demokrasi itu kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari sudah jalan, oleh sudah jalan, untuknya sampai hari ini enggak kunjung datang, begitu. Oleh karena itu, tentunya baik sekali kalau seperti yang ada dalam undang-undang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk pemberdayaan daerah. Itu sudah bagus, sudah bagus. Dan ada kewenangan, enam kewenangan yang itu kewenangan pusat, selebihnya daerah.

30

Oleh karena itu, sungguh mengejutkan dengan adanya undangundang yang baru, yang menarik apa yang sudah dilakukan oleh daerah. Mestinya pemerintah pusat itu mengevaluasi apa yang dilakukan oleh seluruh daerah, khusus tentang panas bumi, misalnya. Lalu dari evaluasi itu diambil keputusan, mana daerah yang sudah mulai berjalan, mana daerah yang sama sekali belum berjalan. Mestinya yang sudah berjalan diberi motivasi, difasilitasi, didorong, dibantu untuk lebih meningkatkan pemberdayaan itu, jangan malah ditarik. Ini kan aneh itu, ya. Kalau memang menarik sedikit-sedikit kewenangan apa yang dilakukan oleh daerah, ini kan sentralisasi jadinya. Tentunya tidak dikehendaki oleh semangat reformasi. Dikhawatirkan dengan sentralisasi lagi tentunya, akan terjadi ketidakadilan tadi, gitu. Makanya, saya pikir, daerah beri kesempatanlah yang sudah jalan itu. Jadi, ada kekhususan bagi mereka yang sudah jalan, silakan. Bagi yang belum mampu, silakan. Dan saya pikir kalau memang ingin sentralisasi, ya ubah saja Undang-Undang Daerah itu. Jangan (suara tidak terdengar jelas), tambah saja itu, kalau memang maunya seperti itu. Tapi kan bukan itu mestinya. Ini yang untuk … untuk Pemohon itu, ya. Yang Termohon, apakah (suara tidak terdengar jelas) dari bermanfaat dan keadilan, kesejahteraan. Jelas itu dan tidak ada kepastian tadi. Kan tadi dikatakan oleh Saksi itu harus ada kepastian hukum. Bayangkan sudah jalan, tiba-tiba ditarik. Lalu apa yang terjadi yang sudah dilakukan selama ini, gitu lho? Itu soal kepastian. Kalau kesejahteran, jelas rakyat itu langsung menikmati. Dan tentang kendali itu lho, tidak terlalu jauh itu. Kalau semua pusat dan ya maaf, ya, Indonesia itu luas sekali itu. Kalau semua pusat, semua pusat, saya yakin akan kembali ke dulu lagi, terbengkalai daerah itu. Kemudian juga kesejahteraan itu. Saya katakan tadi dengan pemberdayaan daerah, tentunya kita harapkan juga pemberdayaan masyarakat daerah dan dapat dinikmati langsung oleh rakyat daerah, gitu. Ini yang diharapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka tentunya melaksanakan tujuan reformasi. Tentunya tidak sekadar bagi hasil menurut saya itu. Tapi pemberdayaan itu lebih penting daripada bagi hasil. Partisipasi masyarakat itu lebih penting menurut saya daripada soal bagi hasil. Karena dia dengan bisa mandiri, dia bisa berpartisipasi, dia bisa percaya diri, akan bisa lebih lagi nanti. Tidak hanya menunggu dari pemberian pemerintah pusat, gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. 41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan, Pak Yunus. Sambil duduk saja, enggak ada … enggak apa-apa.

31

42.

AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS DAUD Akbar.

Terima kasih atas pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Patrialis

Terkait dengan sistem geotermal antara upflow, kemudian ada kemenerusan outflow itu seberapa jauh, memang bervariasi. Di daerah geotermal di ring of fire dari Sumatera, dari Sabang ya, kemudian ke Aceh, kemudian juga ke Lampung itu sebetulnya satu sistem yang panjang dan itu beada di dalam suatu great Sumatera fault, jadi patahan besar Sumatera. Termasuk di Jawa, itu pun juga ada … apa namanya … volcanic region, gitu ya, daerah vulkanik yang menerus dari Jawa Barat, kemudian ke Jawa Tengah, kemudian juga ke Jawa Timur, dan seterusnya. Ini sebetulnya ring of fire dipengaruhi oleh kondisi geologi. Kemudian kalau dikatakan terkait dengan sistem geotermal, itu ada sistem upflow, kemudian nanti outflow. Nah, tapi di tempat yang lain ada upflow-nya juga, kemudian juga outflow-nya, dan ini bisa saling … saling bertemu, gitu. Nah, ketika ini pengelolaannya kurang bijak, gitu ya, di batas-batas administratif misalnya, maka di dalam pengelolaan ini akan bisa … apa … saling sedot, misalnya. Ini contoh yang sangat kurang bagus, tapi ini jadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Di Geyser di Amerika, di California, itu satu lapangan besar itu dikelola oleh banyak entitas dan ini sangat-sangat luas dan ini saling intervensi, saling berpengaruh. Pada akhirnya … akhirnya disatukan dan dikelola secara terintegrasi. Jadi, kalau ditanya panjangnya, ini … apa … ada yang 15 km, ada yang 20 km. Bahkan di Sumatera itu pun juga ada yang sampai 40 km, gitu. Jadi, ini cukup panjang, mungkin bisa lebih dari itu. Terima kasih. 43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pak Dr. Achmad, saya persilakan.

44.

AHLI DARI PEMERINTAH: ACHMAD MADJEDI HASAN Seperti yang saya jelaskan tadi, terutama saya bicara mengenai politik hukum untuk melihat Indonesia. Jadi, Pasal 18A itu sebetulnya pasal yang dibuat untuk menampung keadaan otonomi daerah, apa halhal yang bisa dilakukan dinilai berdasar kemampuan. Tapi, saya lihat energi ini bukan berdasar kemampuan. Jadi, kita melihat objektif daripada penyediaan energi di Indonesia ini skalanya skala nasional. Jadi, jangan pengelolaan itu dibagi-bagi. Nanti akan menimbulkan masalah lagi. Nah, ini yang makanya saya usulkan bahwa panas bumi itu diberlakukan seperti migas, yaitu aset strategis, bukan aset vital, tapi aset strategis. Jadi, untuk dibagi-bagi, saya kira kita harus lihat objektif 32

kita dalam mengelola energi itu untuk kemampuan kemaslahatan seluruh Bangsa Indonesia bukan rakyat di daerah, tetapi Bangsa Indonesia yang kita sudah proklamasikan pada tanggal 17 Agustus, kita Bangsa Indonesia. Jadi lihatnya manfaat daripada pengelolaan secara integrasi, ini yang saya bisa jawab secara singkat. 45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Pak Abadi, saya persilakan.

46.

AHLI DARI PEMERINTAH: ABADI POERNOMO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan dari Yang Mulia Patrialis Akbar bahwa tadi disampaikan oleh Saksi Fakta bahwa target first track tahap 2, itu seharusnya 4.200 dari geotermal atau panas bumi sudah masuk, tetapi hanya masuk sekitar 500 megawatt. Ini tentunya mempengaruhi seluruh sistem kelistrikan dan mempengaruhi juga manfaat bagi masyarakat karena masyarkat kita lihat di beberapa daerah sekarang masih mengalami pemadaman, dan tingkat esterifikasinya juga masih rendah, pencapaian tingkat esterifikasinya. Apa yang disampaikan tadi bahwa memang penggunaan tidak langsung daripada energi panas bumi itu hanya untuk listrik saat ini di Indonesia. Oleh karena listrik inilah, barangkali kalau di Jawa itu interkoneksi disambung dari seluruh Jawa, Bali, dan Madura, maka tidak mengenal batas wilayah administrasi. Artinya, kalau misalkan nanti suatu saat diminta oleh suatu daerah bahwa dikelola oleh daerah, maka interkoneksi ini bisa jadi tidak jalan, Pak. Karena sistemnya interkoneksi, maka ada shorted di suatu daerah akan dipenuhi oleh daerah lain. Ini nanti bisa minta penjelasan dari rekan kita PLN yang lebih jelas tentang masalah ini, sehingga (suara tidak terdengar jelas) di wilayah Jawa Timur sekarang dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik panas bumi dari Jawa Barat. Ini apa yang terjadi di Sumedang, Pak, di Tampomas, Tampomas itu masyarakatnya (suara tidak terdengar jelas) terhadap pembangunan panas bumi dan kita sampaikan bahwa Anda listriknya dari Kamojang yang notabene berada di luar wilayah anda, mereka tidak peduli pokoknya saya dapat listrik enggak mau tahu dari mana. Ini menjadi permasalahan yang luar biasa. Oleh karena itulah bahwa aset ini merupakan aset strategis untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Dan inilah merupakan suatu cikal-bakal kita berpola bahwa memang Undang-Undang 21 itu membuka peluang juga kepada daerah untuk mengerjakan survei-survei pendahuluan, ada peluangnya di sana, Pak, tetapi untuk izin karena izin itu disampaikan bahwa seluruh supporting, apakah surat jaminan layak usaha dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, kemudian izin-izin kehutanan juga dikeluarkan oleh 33

pemerintah pusat, semuanya izin-izin itu pemerintah pusat, termasuk juga nanti perundingan dalam perjanjian jual beli listrik juga oleh kepada PLN pusat, kecuali kalau dia berpotensi sebagai penggunaan langsung. Makanya penggunaan langsung itu diberikan kepada pemerintah daerah karena penggunaan langsung itu memang didaerah situ digunakan, Pak. Apakah itu untuk pengering teh, pengering kopi, kemudian kami sudah dilaksanakan itu adalah di Tompaso, di Lahendong itu adalah untuk pabrik gula semut yang diekspor. Nah, itu semuanya daerah yang mengelola, Pak, kemudian di Wayang Windu ini pengering teh dan pengering kopi ada, di Kamojang itu ada untuk … apa ... (suara tidak terdengar jelas) untuk jamur, ini semuanya ada. Kemudian juga daerahdaerah pariwisata. Karena itu memang energi ini kan tidak bisa ditransfer, tidak bisa keluar dari situ. Energinya yang tidak bisa ditransfer, tetapi hasil listriknya inilah yang kita melempar ke manamana. Sekarang Sumatera sedang dalam proses pembangunan yang luar biasa listrik ini, terutama dari geotermal, baik itu di Sumatera Selatan, di Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, ini nanti juga akan tersambung, interkoneksi dari selatan sampai utara. PLN sedang mengusahakan interkoneksinya, masih ada beberapa-beberapa poin terkoneksi di tengah yang tidak tersambung, tetapi minimal semua sudah masuk ke grade tegangan tinggi. Oleh karena itu, pada saat kita bersosialisasi ini juga, gubernur Jawa Barat pada saat itu pak (suara tidak terdengar jelas) protes karena sekeliling, kadang-kadang sekeliling di ring 1 daripada proyek pengembangan panas bumi ini tidak terlistriki oleh proyek itu sendiri, memang tidak bisa, Pak. Karena kita langsung masuk tegangan tinggi 275kv ataupun 150kv. Sementara kalau lingkungan itu kita akan pakai 220v, Pak. Dan itu harus turun lagi 20kv, 20 kali, baru 220 karena mereka mau menikmati listrik daripada interkoneksi. Itulah barangkali manfaat daripada masyarakat. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 itu, ada dorongan untuk bisa berinvestasi lebih dalam lagi. Pertama. Bahwa dengan Undang-Undang Nomor 21 yang telah mengubah daripada Undang-Undang Nomor 27 itu bahwa saat ini adalah bahwa tadi disampaikan oleh Saksi Fakta bahwa perundingan harga itu baru dilakukan setelah terjadi konfirmasi daripada cadangan, saat ini dengan Undang-Undang Nomor 27 dan PP 59 bahwa pada saat kita menenderkan, itu adalah yang kita ... wilayah kerja dengan potensi. Artinya kalau kita tenderkan 200 megawatt, pada saat kita (suara tidak terdengar jelas) masuk ke dalam lagi untuk melakukan eksplorasi, ternyata kita cuma dapat 50 megawatt, Pak. Karena tadi disampaikan oleh Pak Yunus Daud bahwa ternyata memang sangat sulit untuk mendapatkan … mendeteksi adanya sumber-sumber panas bumi 2.000-3.000 meter di bawah permukaan tanah ini.

34

Pada saat kita mendapatkan 50 megawatt, padahal perhitungan keekonomian kita 200 megawatt, maka harganya sudah tidak sesuai. Harganya tidak sesuai, keekonomian tidak sesuai, proyeknya macet, Pak. Nah, oleh karena itulah, dengan Undang-Undang Nomor 21, salah satunya bahwa mereka boleh melakukan dulu eksplorasi, setelah eksplorasi di-certified, di-certified baru diserahkan. Ada tarif harganya, certified harganya sekian. Kalau Anda harganya sekian enggak mau, silakan keluar. Kalau mau, lanjutkan. Itu barangkali keunggulan daripada Undang-Undang Nomor 21. Kemudian kedua, juga untuk mempercepat progress tadi itu saya sampaikan sesuai dengan kebijakan energi nasional PP Nomor 79 Tahun 2014. Kita harus menambah 5.800 megawatt, maka ini juga bisa menugaskan kepada BUMN. Memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk mengembangkan panas bumi itu. Jadi katakanlah barangkali nanti PLN ditugaskan, Pertamina ditugaskan. Jadi kita ke halhal demikian ini yang perlu kita dalami bersama. Pada saat yang lalu, ini tender dilakukan. Masih banyak juga … apa … pemburu-pemburu rente yang mengambil pemenang-pemenang tender ini, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan. Jadi karena pada saat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 adalah pemenang daripada tender itu adalah yang harga termurah, Pak. Sehingga hargaharga panas bumi yang termurah ini begitu sudah dilakukan survei pendahuluan dan pendalaman, kemudian tidak bankable. Sehingga tidak ada pendana yang sanggup untuk mendanai apabila harganya sangat murah, demikian. Karena reader-nya sangat kecil. Sebagaimana diketahui memang pengusaha-pengusaha ini memang mengharapkan atau investor itu mengharapkan tingkat pengembalian itu sekitar 16%. Tapi pada kenyataannya, dengan harga yang diregulasi, dengan risiko yang demikian tinggi, biasanya penyandang dana itu hanya mendapatkan tingkat pengembalian sekitar 12%. Namun mereka kalau bisa mendapatkan pendanaan-pendanaan murah dari world bank, dari IDP, maka tingkat pengembaliannya akan cukup baik. Dan inilah barangkali yang menjadi konsiderasi kita bagaimana kita mendorong pengembangan panas bumi ini, terutama untuk tenaga listrik ini semaksimal mungkin. Terutama juga untuk mengurangi penggunaan energi fosil ini, Pak. Jadi selama ini sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 1972, pertamina itu sudah melakukan kegiatan eksplorasi di daerah Lahendong, Sulawesi Utara. Kemudian dilanjutkan tahun 1974 di Kamojang, dan baru tahun 1982 ada pembangkit pertama berdiri di Kamojang. Selama ini kita terbuai dengan harga BBM yang demikian murah, terbuai dengan subsidi, kita lupa mengembangkan panas bumi ini. Ini yang barangkali bisa saya sampaikan, terima kasih.

35

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Pak Yudistian ada tambahan sedikit, 2-3 menit?

48.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YUDISTIAN YUNI Baik, terima kasih, Yang Mulia. Memang pengembangan panas bumi ini kalau dilihat bagi PLN, faktanya adalah sebelum diterapkan Undang-Undang Nomor 21 ini banyak perencanaan yang harusnya seperti yang kami paparkan tadi, mencapai 4.000 megawatt dalam 5 tahun pertama, namun faktanya ini hanya terjadi hanya 5%, 205. Hal-hal yang terjadi adalah pertama, proses pengadaan dan pemilihan pengembang yang diutarakan oleh ketua asosiasi tadi adalah kurang memberikan jaminan bahwa pelaksanaan proyek ini akan bisa terwujud. Dan bagi kami di PLN, perencanaan kelistrikan itu adalah perencanaan jangka panjang. Jika ini tidak masuk di tahun-tahun awal, maka akan menyulitkan bagi PLN untuk mengganti dengan pembangkit yang lain. Satu, itu. Yang kedua, terkait dengan … dikaitkan dengan masalah aset strategis. Ini adalah untuk digunakan sebagian besar sebagai tugas PLN menyediakan ketenagalistrikan. Bagi PLN, meletakkan pembangkit ada di mana, di sepanjang Pulau Jawa sebagai contoh ada yang di ujung bagian barat, ada yang di ujung bagian timur. Bagi PLN, itu lebih ke aspek teknis untuk menyeimbangkan kualitas. Tidaklah mungkin kalau kita bandingkan pembangkit listrik yang ada di Suralaya, di sisi barat Sumatera … Jawa. Akan mensuplai jauh sampai ke Surabaya. Sehingga akan mengalami penurunan kualitas, yakni voltasenya bisa menjadi turun. Maka akan dibuatlah yang namanya pembangkit listrik di sisi timur Pulau Jawa. Begitulah panas bumi, juga dia memang ada secara geografis di satu titik, tapi PLN berkewajiban untuk menyebarkan energi listrik itu ke seluruh pelosok. Melalui (suara tidak terdengar jelas) nasional yang kita lakukan dengan pengembangan transmisi tegangan tinggi dan seterusnya. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sebelum saya akhiri persidangan, perlu saya sampaikan bahwa semua Ahli dan Saksi sudah didengar. Apakah Pemohon atau Pemerintah masih akan mengajukan saksi atau ahli, atau sudah cukup?

36

50.

PEMERINRTAH: YUNAN HILMY Pemerintah cukup, Yang Mulia.

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemohon?

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Kami juga sudah cukup, Yang Mulia.

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, baik. Kalau begitu, rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai. Untuk itu, Pemerintah, terutama Pemohon dan Pemerintah, bisa menyampaikan kesimpulan, sudah tidak ada persidangan lagi. Kesimpulannya paling lambat pada Kamis, 19 Mei 2016, pada pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, kesimpulan dapat diserahkan di Kepaniteraan, Kamis, 19 Mei 2016 … ini semestinya enggak sampai ruang sidang, tapi ini ada (suara tidak terdengar jelas) masuk sini ini. Baik. Saya ulangi, penyerahan kesimpulan diserahkan ke Kepaniteraan, Kamis, 19 Mei tahun 2016, pada pukul 14.00 WIB. Gimana ini? Ya, ini pegawai perlu direvolusi mental juga ini kalau begini ini. Terakhir, terima kasih kepada Para Ahli, Prof. Suko, Pak Yunus, Pak, Achmad, dan Pak Abadi, serta Pak Yudistian. Mahkamah telah mendengarkan keterangan Ahli yang sangat berkualitas dan itu akan menjadi bahan pertimbangan Mahkamah untuk memutuskan perkara ini. Sekali lagi terima kasih, Para Ahli dan Saksi. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.24 WIB Jakarta, 11 Mei 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

37