2016

PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT JASA RAHARJA (PERSERO) DENGAN SERIKAT PEKERJA JASA RAHARJA Nomor: P/ /SP/2016 Nomor: P/SPJR/ /2016

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga Februari dua ribu enam belas (23-02-2016) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Budi Setyarso selaku Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Jasa Raharja (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Nomor SK24/MBU/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggotaanggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-2 Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut Perusahaan; 2. …………….selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Jasa Raharja, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Serikat Pekerja Jasa Raharja yang berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-2 Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut SP Jasa Raharja. Perusahaan dan SP Jasa Raharja yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan: 1. Landasan kebijakan sumber daya manusia PT Jasa Raharja (Persero) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 2. Hubungan kerja di PT Jasa Raharja (Persero) dilandasi semangat kemitraan dan kebersamaan dengan asas kekeluargaan yang membangkitkan jiwa persatuan bagi semua Pekerja PT Jasa Raharja (Persero) untuk bersinergi menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara optimal ke arah pencapaian tujuan PT Jasa Raharja (Persero) dalam suasana yang harmonis. 3. Landasan tersebut sejalan dengan tujuan dasar Hubungan Industrial yaitu terwujudnya tingginya produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat, terwujudnya kedisiplinan, sikap dan etos kerja yang menjamin kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja Pekerja serta kepastian jalannya Perusahaan. 4. Disadari bersama guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama yang secara keseluruhan mampu mendorong kemajuan Perusahaan dan semangat kerja untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja. 1 SPJR

Perusahaan

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini yang dimaksud dengan: a. Perusahaan adalah pihak pemberi kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan Pekerja dalam hal ini adalah PT Jasa Raharja (Persero). b. Serikat Pekerja Jasa Raharja untuk selanjutnya dapat disebut SP Jasa Raharja adalah organisasi Pekerja PT Jasa Raharja (Persero) yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja yang bersifat demokratis, bebas, terbuka, mandiri dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya. c. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja di PT. Jasa Raharja (Persero) dengan status pegawai organik yang menerima gaji/upah. d. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara SP Jasa Raharja dengan Perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. e. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk membahas masalah hubungan industrial antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. f. Suami/Istri Pekerja adalah suami/isteri dari perkawinan yang sah dan terdaftar pada Perusahaan. g. Anak sah adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dengan jumlah maksimum 3 (tiga) orang, belum kawin, belum bekerja dan tidak melebihi umur 25 (dua puluh lima) tahun dan terdaftar di Perusahaan. h. Keluarga Pekerja adalah suami/isteri dan anak-anaknya yang sah yang terdaftar pada Perusahaan. i. Ahli waris adalah keluarga atau orang tua atau orang yang ditunjuk oleh Pekerja secara tertulis (testament) untuk menerima setiap pembayaran yang menjadi hak Pekerja bersangkutan bila meninggal dunia, dengan skala prioritas sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal tidak terdapat ahli waris sebagaimana dimaksud, maka berlaku ketentuan ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku. j. Waktu kerja adalah jam, hari dan minggu yang ditetapkan oleh Perusahaan, digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan. k. Waktu Kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi waktu kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan. l. Hari istirahat mingguan adalah hari di luar hari kerja yang ditentukan bagi Pekerja oleh Perusahaan. m. Hari libur resmi adalah hari dimana Pekerja tidak diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan ketetapan Pemerintah. n. Gaji adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pekerja secara teratur untuk suatu Pekerjaan atau jasa yang telah atau 2 SPJR

Perusahaan

akan dilakukan yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundangundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara Perusahaan dengan Pekerja termasuk tunjangan, baik untuk Pekerja sendiri maupun keluarganya. o. Dewan Pertimbangan Jabatan (DPJ) adalah Dewan yang dibentuk oleh Perusahaan yang beranggotakan wakil dari Perusahaan dan SP Jasa Raharja. p. Hubungan kerja adalah hubungan antara Perusahaan dengan Pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, gaji dan perintah.

Pasal 2 Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat antara PT JASA RAHARJA (PERSERO) yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 28 Pebruari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Perusahaan, dengan SERIKAT PEKERJA JASA RAHARJA, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut SP Jasa Raharja.

Pasal 3 Ruang Lingkup Perjanjian (1) Perjanjian ini memuat hal-hal pokok mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sedangkan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Direksi. (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku untuk seluruh Pekerja dari semua golongan yang ada di Perusahaan dan terikat hubungan kerja dengan Perusahaan sepanjang syarat kerjanya tidak diatur secara khusus dalam perjanjian kerja.

Pasal 4 Kewajiban Para Pihak (1) Kedua Kedua belah pihak berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan sebaik-baiknya keseluruhan isi dan pasal-pasal yang telah dituangkan serta disepakati di dalam perjanjian ini. (2) Kedua belah pihak akan menjaga serta memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis demi ketentraman dan ketenangan kerja dalam Perusahaan. (3) Pasal-pasal yang tercantum dalam perjanjian kerja ini merupakan persetujuan bersama yang ditaati dan dilaksanakan kedua belah pihak.

3 SPJR

Perusahaan

BAB II PENGAKUAN, FASILITAS DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SERIKAT PEKERJA SERTA LEMBAGA BIPARTIT DAN TRIPARTIT Pasal 5 Pengakuan Terhadap Serikat Pekerja (1) Perusahaan mengakui bahwa SP Jasa Raharja adalah organisasi Serikat Pekerja yang sah yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anggota yang mempunyai hubungan kerja dengan pihak Perusahaan. (2) Perusahaan memberikan kemudahan untuk terselenggaranya kegiatan bagi pengurus dan atau SP Jasa Raharja, selama kegiatan itu dimaksudkan untuk kemajuan para anggotanya dan perkembangan hubungan yang baik dengan pihak Perusahaan. (3) Pengurus SP Jasa Raharja tidak akan mendapat perlakuan diskriminatif atau tekanan langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan karena menjalankan tugasnya sebagai pengurus SP Jasa Raharja. (4) Perusahaan mengakui bahwa menjadi anggota SP Jasa Raharja adalah hak semua Pekerja tanpa membedakan golongan/jabatan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa. (5) Perusahaan mengakui bahwa SP Jasa Raharja mempunyai wewenang penuh dalam mengatur organisasi serta anggotanya dan Perusahaan memberikan bantuan dalam batas-batas kemampuannya. (6) Atas permintaan SP Jasa Raharja, Perusahaan dapat memberikan keterangan yang diperlukan tentang hal-hal yang menyangkut keadaan Perusahaan.

Pasal 6 Ketentuan Penyelenggaraan Kegiatan Serikat Pekerja (1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota SP Jasa Raharja untuk menjalankan kegiatan SP Jasa Raharja dalam waktu kerja yang diketahui oleh Perusahaan. (2) Pengurus dan/atau anggota SP Jasa Raharja dapat melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan fungsi dan peran organisasi SP Jasa Raharja dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Perusahaan. (3) Apabila pengurus dan/atau anggota SP Jasa Raharja hendak menghadiri kegiatan SP di luar Perusahaan terlebih dahulu memberitahukan kepada Perusahaan. (4) Dalam hal memenuhi panggilan instansi Pemerintah atau Lembaga Negara yang menyangkut kegiatan organisasi Serikat Pekerja atau negara umumnya, maka pengurus dan atau anggota 4 SPJR

Perusahaan

SP Jasa Raharja yang ditunjuk diizinkan oleh Perusahaan sesuai waktu yang diperlukan, dan Perusahaan memfasilitasinya.

Pasal 7 Fasilitas dan Dispensasi Untuk Serikat Pekerja (1) Perusahaan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan SP Jasa Raharja sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan. (2) Untuk menjalankan organisasinya, SP Jasa Raharja berwenang memungut iuran yang besarannya ditentukan atau ditetapkan dalam Ketetapan Musyawarah Nasional (Munas) SP Jasa Raharja. (3) Perusahaan dapat memberikan dispensasi kepada pengurus SP Jasa Raharja untuk meninggalkan Pekerjaannya dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Perusahaan/Pimpinan Kerjanya tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban yang bersangkutan dan tidak mempengaruhi konditenya sebagai Pekerja untuk keperluan tersebut di bawah ini: a. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan/atau rapat/pertemuan (di dalam lingkungan Perusahaan) sesuai dengan fungsinya di dalam organisasi; b. Dalam hal memenuhi panggilan atau undangan yang sah dari Pemerintah atau Serikat Pekerja dari Perusahaan lain atau federasi Serikat Pekerja guna membicarakan/ merundingkan masalah-masalah ketenagakerjaan. c. Untuk mengadakan konsultasi dan menghadiri rapat dengan perangkat Serikat Pekerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau, melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dalam peringkat organisasi yang lebih tinggi.

Pasal 8 Lembaga Kerjasama Bipartit (1) Lembaga Kerjasama Bipartit, bertujuan: a. Mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha. b. Meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan perkembangan serta kelangsungan hidup Perusahaan. c. Mengembangkan motivasi dan partisipasi Pekerja sebagai mitra kerja. (2) Lembaga Kerjasama Bipartit mempunyai tugas : a. Menampung, menanggapi dan memecahkan masalah-masalah ketenagakerjaan serta menghindari secara dini kemungkinan-kemungkinan timbulnya kesalahpahaman yang menyangkut kepentingan bersama. b. Menunjang dan mendorong terciptanya disiplin, ketentraman dan kegairahan kerja serta ketenangan bekerja. c. Menegakkan eksistensi dan peranan fungsi-fungsi di Perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan ketenagakerjaan. (3) Lembaga Kerja Sama Bipartit secara bersama-sama dibentuk oleh Perusahaan dan SP Jasa Raharja di kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku 5 SPJR

Perusahaan

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 Hak Dan Kewajiban Perusahaan 1. Perusahaan berhak: a. Mengajukan usulan penyempurnaan PKB. b. Mengajukan keberatan atas tindakan SP Jasa Raharja yang bertentangan dengan PKB 2. Perusahaan berkewajiban: a. Mentaati isi PKB. b. Menjaga, membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis melalui kerjasama yang baik, hormat menghormati, saling mempercayai sehingga hubungan industrial benar-benar terbina, terpelihara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. c. Menghindari tindakan yang bersifat melakukan tekanan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Pekerja yang terpilih menjadi pengurus SP Jasa Raharja atau perlakuan diskriminatif yang berhubungan dengan fungsi dan keanggotaan SP Jasa Raharja. d. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran peran dan fungsi SP Jasa Raharja.

Pasal 10 Hak Dan Kewajiban Serikat Pekerja (1) Serikat Pekerja berhak: a. Mewakili dan membela anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Mengatur organisasi dan anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. c. Mengajukan keberatan atas tindakan Perusahaan yang bertentangan dengan PKB d. Menempatkan wakilnya di Dewan Pengawas Dana Pensiun untuk kepentingan Pekerja selaku peserta dana pensiun, yang diajukan secara tertulis oleh pengurus SP Jasa Raharja kepada Pendiri Dana Pensiun. e. Setiap keputusan mutasi, promosi dan demosi Pekerja, DPP dan DPD SP Jasa Raharja mendapat tembusan surat keputusannya. (2) Serikat Pekerja berkewajiban: a. Mentaati isi PKB. b. Menjaga, membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis melalui kerjasama yang baik, hormat menghormati, saling mempercayai sehingga hubungan yang harmonis benarbenar terbina, terpelihara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. c. Membantu ketenangan kerja serta kelancaran jalannya Perusahaan dan peningkatan produktifitas kerja. d. Menampung dan menyalurkan aspirasi Pekerja.

6 SPJR

Perusahaan

BAB IV PENERIMAAN PEKERJA DAN STATUS PEKERJA Pasal 11 Penerimaan Pekerja (1) Dalam pengadaan Pekerja, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia untuk dapat diterima menjadi Pekerja di Perusahaan, yang dilakukan secara transparan dan obyektif. (2) Pengadaan Pekerja dilakukan untuk mengisi formasi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 12 Masa Percobaan (1) Perusahaan mensyaratkan setiap calon Pekerja yang baru diterima melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Apabila calon Pekerja yang baru dianggap memenuhi syarat oleh Perusahaan, maka calon Pekerja dimaksud diangkat oleh Perusahaan sebagai Pekerja tetap dengan golongan/tingkat jabatan sebagaimana diatur oleh ketentuan Perusahaan. (3) Bagi calon Pekerja yang tidak memenuhi syarat/tidak lulus masa percobaan tidak dapat diangkat sebagai Pekerja tetap (4) Masa percobaan dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 13 Pengangkatan dan Penempatan Pekerja (1) Calon Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang telah dinyatakan lulus dalam masa percobaan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Perusahaan, diangkat sebagai Pekerja. (2) Pengangkatan dan penempatan calon Pekerja didasarkan atas kebutuhan Perusahaan dan kemampuan Pekerja serta ketentuan dalam persyaratan kerja yang ditetapkan pada saat penerimaan.

Pasal 14 Transfer (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau kepentingan Perusahaan, dan dalam rangka pembinaan Pekerja, Perusahaan dapat melakukan transfer dengan memperhatikan kondite dan kompetensi. 7 SPJR

Perusahaan

(2) Dalam hal transfer yang mengakibatkan Pekerja pindah domisili, maka Perusahaan memberikan bantuan sebagai berikut: a. Lumpsum perumahan diberikan selama 2 (dua) tahun dalam penugasan di tempat yang baru. b. Biaya angkut perabot dan/atau bantuan pembelian perabot yang sesuai. c. Biaya pindah dan masuk sekolah yang sesuai bagi anak Pekerja yang akan ikut pindah ditempat yang baru. (3) Bantuan yang dimaksud dalam ayat (2) bukan merupakan komponen gaji dan tidak dikurangkan terhadap gaji. (4) Pekerja yang suami atau istri dipindahkan dari tempat bekerjanya ke tempat tugas yang baru dapat mengajukan pindah untuk mengikuti suami atau istri ke tempat tugas yang baru sepanjang tersedia formasi di kantor yang terdekat dengan tugas suami atau istri yang bersangkutan. (5) Kesempatan untuk pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, maksimal diberikan kesempatan 1 (satu) kali selama masa kerja. (6) Jangka waktu penugasan di suatu tempat selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila Pekerja yang bersangkutan menyetujuinya.

BAB V PROMOSI, DEMOSI, PENUGASAN, DAN DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN Pasal 15 Promosi (1) Promosi Jabatan adalah perpindahan pegawai dari jabatan tertentu ke jabatan lain dengan tingkat jabatan yang setingkat lebih tinggi sesuai Pola Promosi Jabatan yang ditetapkan. (2) Setiap promosi jabatan, Perusahaan akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan persamaan (equity dan equality) dengan memperhatikan kompetensi, konduite, pengalaman kerja dan persyaratan obyektif lainnya secara konsisten dan transparan. Khusus bagi promosi jabatan yang berfungsi sebagai atasan/pimpinan kerja, syarat-syarat kecakapan memimpin sangat diutamakan dengan menerapkan aturan sistem pola karir yang berlaku di Perusahaan secara konsisten. (3) Keputusan promosi tingkat jabatan 10 sampai dengan 6 bagi Pekerja yang berada di wilayah kerja cabang sedapat mungkin memperhatikan usulan dan penilaian cabang. (4) Setiap Pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi. (5) Pekerja yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan diberikan kenaikan Tingkat Jabatan.

8 SPJR

Perusahaan

Pasal 16 Demosi (1) Demosi merupakan perpindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain dengan Tingkat Jabatan yang lebih rendah. (2) Tanggung Jawab dan Kewenangan untuk melakukan demosi pegawai pada Tingkat Jabatan 10 s.d 5 berada pada Direksi dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pertimbangan Jabatan (DPJ) yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Tanggung Jawab dan Kewenangan untuk melakukan demosi pegawai pada Tingkat Jabatan 4 s.d 1 berada pada Direksi. (4) Kriteria Demosi: a. Diberikan kepada pegawai bila peringkat hasil penilaian kinerja pegawai berada pada daftar urut prestasi paling rendah selama 2 (dua) kali penilaian berturut-turut. b. Diberikan kepada pegawai bila hasil penilaian terakhir sangat kurang. c. Diberikan kepada pegawai bila melakukan pelanggaran disiplin. d. Demosi yang dikenakan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam butir a s.d. c di atas, berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kinerja Pegawai dan Peraturan Disiplin Pegawai.

Pasal 17 Penugasan (1) Untuk kepentingan Perusahaan, Pekerja dapat ditugaskan pada anak Perusahaan atau badan hukum lainnya dengan status Pekerja penugasan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi. (2) Pada saat awal penugasan Pekerja berhak mendapatkan gaji dan kesejahteraan lain yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan yang diterima pada posisi Tingkat Jabatan Pekerja tersebut di lingkungan kerja Perusahaan. Tingkat jabatan Pekerja di tempat penugasan disetarakan dengan tingkat jabatan di Perusahaan kecuali untuk jabatan Direksi. (3) Dalam hal gaji dan kesejahteraan pegawai yang ditugaskan lebih rendah dari gaji dan kesejahteraan yang seharusnya diterima pada tingkat jabatan yang sama di Perusahaan, maka Perusahaan berkewajiban untuk membayarkan selisih kurang tersebut kepada Pekerja yang bersangkutan. (4) Kondisi keuangan tempat penugasan tidak dapat menyebabkan berkurangnya hak Pekerja tersebut. (5) Jangka waktu penugasan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila Pekerja yang bersangkutan menyetujuinya. (6) Masa kerja selama penugasan dihitung sebagai masa kerja di Perusahaan. 9 SPJR

Perusahaan

Pasal 18 Dewan Pertimbangan Jabatan (1) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Jabatan (DPJ) terdiri dari wakil dari Perusahaan dan wakil dari SP Jasa Raharja. (2) DPJ bertugas memberi rekomendasi kepada Perusahaan dalam hal dilakukannya mutasi, promosi, demosi dan penugasan. (3) Rekomendasi DPJ menjadi pertimbangan Perusahaan dalam mengambil keputusan.

BAB VI WAKTU KERJA DAN KERJA LEMBUR Pasal 19 Waktu Kerja Waktu kerja ditetapkan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dari Senin sampai dengan Jum’at.

Pasal 20 Kerja Lembur (1) Untuk kepentingan Perusahaan, Pekerja dapat ditugaskan kerja lembur. (2) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. (4) Pekerja yang bekerja lembur sesuai perintah atasannya diberikan upah kerja lembur yang ketentuan dan besarnya ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan. (5) Pembayaran upah kerja lembur akan dilakukan pada minggu berikutnya setelah kerja lembur selesai disertai dengan perintah kerja lembur.

10 SPJR

Perusahaan

BAB VII IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN Pasal 21 Izin Menjalankan Kewajiban Negara Perusahaan akan membayar gaji penuh dengan standar normal kepada Pekerja yang tidak dapat melakukan Pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban negara, jika dalam menjalankan kewajiban negara tersebut Pekerja tidak mendapat gaji atau tunjangan lainnya dari Pemerintah tetapi tidak melebihi 1 (satu) tahun lamanya, antara lain menjadi saksi (Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian), Wajib Militer, Pemilu dan kewajiban lain yang diakui oleh Undang-Undang.

Pasal 22 Izin Menjalankan Ibadah Perusahaan akan membayar gaji penuh dengan standar normal kepada Pekerja yang tidak dapat melakukan Pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan tetapi tidak melebihi 2 (dua) bulan untuk satu kali selama masa kerja dan tidak diperhitungkan sebagai cuti besar.

Pasal 23 Izin Tidak Masuk Bekerja Yang Tidak Dipotong Gaji (1) Pekerja dapat diberikan izin tidak masuk bekerja dengan tetap mendapat pembayaran gaji penuh dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pekerja yang melaksanakan pernikahan, untuk selama 3 (tiga) hari; b. Mengkhitankan, membaptiskan anaknya atau ritual wajib lainnya sesuai ajaran agamanya, untuk selama 2 (dua) hari; c. Menikahkan anaknya, untuk selama 2 (dua) hari; d. Anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami/istri, orang tua/mertua atau anak, menantu untuk selama 2 (dua) hari; e. Isteri pekerja melahirkan anak atau keguguran untuk selama 2 (dua) hari; f. Anggota keluarga selain tersebut pada huruf d dalam satu rumah meninggal dunia, untuk selama 1 (satu) hari. (2) Perusahaan dapat memberikan izin melebihi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan.

Pasal 24 Tata Cara Untuk Mendapatkan Izin Tidak Masuk Bekerja (1) Pemberian izin untuk tidak masuk bekerja diatur sebagai berikut: a. Pekerja harus mendapat persetujuan dari atasan langsung. b. Khusus untuk izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 harus mendapat persetujuan dari Direksi. 11 SPJR

Perusahaan

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan 22 harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya secara tertulis. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 harus diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya secara tertulis, kecuali untuk ayat (1) huruf d, e dan f. (4) Permohonan izin yang disampaikan setelah ketidak-hadiran kerja tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari atasan, dianggap sebagai tidak masuk kerja tanpa izin (mangkir). (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf d, e dan f diajukan secara lisan.

BAB VIII CUTI Pasal 25 Cuti Tahunan (1) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. (2) Pekerja yang mempunyai hak cuti tahunan diberikan tunjangan cuti yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan. (3) Hak cuti tahunan yang tidak diambil sampai dengan Pekerja mengajukan cuti tahunan berikutnya dianggap gugur, kecuali tidak diambilnya hak cuti itu atas perintah atasan atau karena tugas yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, tanpa menggugurkan haknya untuk mendapatkan tunjangan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Dalam hal Pekerja tidak mengajukan hak cuti tahunan, maka hak atas tunjangan cuti dibayarkan pada akhir tahun yang bersangkutan tanpa perlu didahului dengan permohonan oleh Pekerja yang bersangkutan. (4) Pelaksanaan cuti tahunan dapat dilakukan secara bertahap setelah mendapat persetujuan atasan langsung. (5) Yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan adalah hari-hari dimana Pekerja tidak menjalankan Pekerjaan karena: a. Hari libur resmi dan istirahat mingguan Perusahaan; b. Hari perjalanan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan ke tempat asal/kampung halaman dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Lamanya perjalanan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) hari dengan standar normal menggunakan angkutan laut dan/atau angkutan darat. 2) Dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah. 3) Diberikan sekali dalam setiap 3 (tiga) tahun. 4) Batas waktu perjalanan diberikan Perusahaan maksimal 8 (delapan) hari. c. Oleh karena suatu hal, seluruh kegiatan Perusahaan diliburkan. 12 SPJR

Perusahaan

d. Sakit yang terjadi selama menjalankan cuti tahunan dan Pekerja yang bersangkutan di rawat di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit. (6) Perusahaan dapat pula memberlakukan cuti massal sesuai kebijakan pemerintah. (7) Permohonan cuti tahunan harus diajukan secara tertulis kepada atasan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum cuti dilaksanakan.

Pasal 26 Cuti Besar (1) Cuti besar diberikan selama 3 (tiga) bulan kalender setelah Pekerja bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada Perusahaan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. (2) Permohonan cuti besar harus diajukan secara tertulis kepada Direksi melalui atasan langsung paling lambat 1 (satu) bulan sebelum cuti dilaksanakan. (3) Dengan diberikannya cuti besar maka hak cuti tahunan untuk tahun berjalan menjadi gugur. (4) Pekerja yang mempunyai hak cuti besar diberikan tunjangan cuti sekurang-kurangnya sebesar sama dengan tunjangan cuti tahunan yang dibayarkan pada waktu akan menjalankan cuti besar. (5) Pelaksanaan cuti besar dapat dilakukan secara bertahap setelah mendapat persetujuan atasan langsung, dan dapat dijalankan selama masa periode cuti besar sampai jatuh tempo cuti besar berikutnya. (6) Cuti besar dapat dikompensasikan dengan uang atas persetujuan Perusahaan dan Pekerja. (7) Besarnya kompensasi cuti besar dibedakan berdasarkan hal sebagai berikut: a. Dalam hal kehendak tersebut berasal dari Pekerja, maka dasar perhitungan uang kompensasi ditetapkan maksimal 2 (dua) bulan dengan pecahan setengah bulan. b. Dalam hal kehendak tersebut berasal dari Perusahaan, maka besarnya nilai kompensasi sekurang-kurangnya satu kali gaji untuk setiap bulan.

Pasal 27 Cuti Sakit (1) Perusahaan dapat memberikan cuti sakit kepada Pekerja. (2) Pekerja yang sakit dan tidak masuk bekerja wajib menyampaikan pemberitahuan kepada atasannya, dan pada saat masuk kerja wajib menyerahkan surat keterangan dokter.

13 SPJR

Perusahaan

(3) Pekerja yang secara terus menerus sakit selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih tetap berhak atas cuti tahunan dan diperhitungkan sebagai masa kerja efektif maupun masa kerja jabatan.

Pasal 28 Istirahat Melahirkan dan Keguguran (1) Berdasarkan keterangan dokter/bidan yang merawat, Pekerja berhak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan. (2) Permohonan cuti melahirkan harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hak cuti melahirkan dilaksanakan. (3) Selama melaksanakan hak cuti melahirkan, gaji dasar pensiun dan tunjangan umum dibayar penuh, sedangkan unsur merit dibayar dengan kondisi nilai prestasi sebesar normal. (4) Pekerja yang mengalami keguguran kandungan, berdasarkan keterangan dokter/bidan yang merawat berhak memperoleh cuti selama-lamanya 1,5 (satu setengah bulan). (5) Bila setelah pelaksanaan cuti tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (4) berdasarkan keterangan dokter/bidan yang merawat masih dibutuhkan waktu cuti yang lebih lama, maka untuk ini berlaku ketentuan cuti sakit. (6) Pekerja yang akan melaksanakan hak cuti melahirkan bersamaan dengan hak cuti besar maka Perusahaan dapat menangguhkan hak cuti besar ke tahun berikutnya.

Pasal 29 Cuti Haid (1) Pekerja wanita yang dalam masa haid merasakan sakit yang menyebabkan tidak bisa bekerja dengan baik, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. (2) Pemberitahuan cuti haid dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dan kemudian harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 30 Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan (1) Cuti di luar tanggungan Perusahaan dapat diberikan kepada: a. Pekerja yang suami/istrinya dalam periode tertentu diwajibkan melaksanakan tugas negara dan Pekerja tersebut diwajibkan mendampingi tugas suami/istri. b. Pekerja dengan alasan khusus yang memperoleh ijin Direksi. (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja yang telah memiliki masa kerja di Perusahaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. 14 SPJR

Perusahaan

(3) Ijin cuti di luar tanggungan Perusahaan hanya dapat diberikan oleh Direksi. (4) Cuti di luar tanggungan Perusahaan diberikan paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. (5) Selama melaksanakan cuti di luar tanggungan Perusahaan, Pekerja tidak mendapat penghasilan dan segala fasilitas lainnya dari Perusahaan serta dibebaskan dari jabatan. (6) Selama jangka waktu pelaksanaan cuti di luar tanggungan Perusahaan tersebut, masa kerja Pekerja yang bersangkutan tidak dihitung untuk kenaikan skala gaji, kenaikan tingkat jabatan, perhitungan penghargaan masa bakti, dan hak cuti besar serta tidak berhak memperoleh hak cuti tahunan. (7) Cuti di luar tanggungan Perusahaan tidak dibayar.

BAB IX PENGGAJIAN Pasal 31 Penetapan Dan Komponen Gaji (1) Perusahaan berkewajiban memberikan gaji yang layak bagi setiap Pekerja sesuai dengan jabatan/tugas, prestasi kerja dan jasa/masa kerja Pekerja. (2) Penetapan gaji didasarkan pada : a. Skala gaji b. Tingkat jabatan c. Masa kerja, yang meliputi masa kerja efektif dan masa kerja jabatan d. Indeks kemahalan daerah dan indeks daya beli (disesuaikan dengan data BPS setiap tahun) e. Penilaian kinerja individu . f. Kehadiran. (3) Komponen gaji terdiri dari : a. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) b. Merit c. Tunjangan Umum (4) Perusahaan dapat memberikan tunjangan kesejahteraan lainnya yang dibayarkan sesuai batas kemampuan keuangan Perusahaan. (5) Besaran PhDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pelaksanaannya secara bertahap.

15 SPJR

Perusahaan

Pasal 32 Pembayaran Gaji Dan Pajak Penghasilan (1) Pembayaran gaji dilakukan oleh Perusahaan kepada Pekerja pada tanggal 27 setiap bulan. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya. (2) Gaji yang diterima oleh Pekerja adalah gaji bersih, setelah dipotong pajak penghasilan.

Pasal 33 Kenaikan Gaji Kenaikan gaji diberikan dalam bentuk sebagai berikut: a. Kenaikan gaji berkala didasarkan pada kemampuan Perusahaan dan akan ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali, yakni pada setiap bulan Januari dan berlaku bagi semua Pekerja. b. Kenaikan gaji karena kenaikan skala gaji, tingkat jabatan dan promosi jabatan dilaksanakan atas dasar prestasi kerja, keahlian dan kondite Pekerja yang dilakukan oleh Perusahaan melalui penilaian prestasi Pekerja (performance appraisal). Performance appraisal dilakukan minimal setiap satu tahun sekali secara obyektif . c. Kenaikan gaji Masa Kerja Efektif (MKE) dan Masa Kerja Jabatan (MKJ) dilaksanakan atas dasar pengabdian masa kerja Pekerja pada kedudukannya/jabatannya.

Pasal 34 Gaji Selama Sakit (1) Gaji Pekerja yang tidak masuk bekerja karena sakit, tetap dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) butir a dan b, sedangkan tunjangan lainnya sebagaimana Pasal 31 ayat (4) dibayarkan secara proporsional. (2) Bila Pekerja tidak masuk bekerja karena sakit berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Perusahaan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (3) Pekerja yang dinyatakan masih tidak dapat bekerja karena sakit berkepanjangan selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut dapat diberhentikan sebagai Pekerja dan diberikan hakhaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 35 Bantuan Dana Selama Ditahan (1) Dalam hal Pekerja yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana dan harus menjalani masa penahanan/hukuman kurungan, maka Perusahaan tidak wajib membayar gaji tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungan Pekerja yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 16 SPJR

Perusahaan

a. Perusahaan memberikan bantuan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji Pekerja dengan perhitungan prestasi normal kepada keluarganya. b. Pembayaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam butir a diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan kalender, terhitung sejak hari pertama Pekerja ditahan pihak yang berwenang. c. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan Pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses pidana. d. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan Pekerja dinyatakan bersalah, maka Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pekerja yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebelum atau setelah masa 6 (enam) bulan berakhir, Pekerja bersangkutan dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya, maka Perusahaan mempekerjakannya kembali dan membayarkan gaji yang belum dibayarkan selama masa penahanan dikurangi jumlah bantuan yang diberikan serta mengembalikan semua hak-hak yang seharusnya diterima.

Pasal 36 Pemotongan dan Hal-hal Yang Diperhitungkan dengan Gaji (1) Perusahaan dapat melakukan pemotongan gaji Pekerja dalam hal: a. Pembayaran dana dan keperluan lain yang bersifat individual dimana penagihanpenagihan yang diperhitungkan dengan gaji, telah disetujui antara Perusahaan dengan Pekerja yang bersangkutan. b. Iuran Dana Pensiun dan lainnya yang telah mendapat persetujuan SP Jasa Raharja. (2) Gaji tidak dibayarkan terhadap Pekerja yang tidak masuk kerja yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: a. Tidak masuk kerja tanpa izin 4,5% per hari. b. Sakit tanpa keterangan dokter 3% per hari. (3) Gaji yang tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, dihitung dari merit.

Pasal 37 Insentif (1) Dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja pekerja maka Perusahaan memberikan insentif kepada Pekerja pada setiap tahun yang sedang berjalan. (2) Besarnya insentif dan waktu pembayaran akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

17 SPJR

Perusahaan

BAB X KESEJAHTERAAN Pasal 38 Tunjangan Hari Raya (1) Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pekerja setiap tahun berjalan. (2) Besarnya THR yang diberikan kepada pekerja diatur dalam Keputusan Direksi yang berlaku pada saat Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani. (3) Pembayaran THR akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum jatuhnya Hari Raya tersebut. (4) Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR).

Pasal 39 Jasa Produksi (1) Perusahaan memberikan Jasa Produksi kepada Pekerja apabila Perusahaan memperoleh laba untuk tahun anggaran periode tahun buku sebelumnya. (2) Besarnya Jasa Produksi dan waktu pembayaran akan ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 40 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (1) Setiap Pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Untuk melindungi keselamatan Pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perusahaan memberikan fasilitas kesehatan untuk keluarga Pekerja. (4) Perlindungan dan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. (5) Dokter konsultan Perusahaan merupakan dokter provider asuransi kesehatan sebagai dokter keluarga.

18 SPJR

Perusahaan

Pasal 41 Bantuan Uang Duka Perusahaan akan memberikan bantuan uang duka kepada Pekerja yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan, jika: a. isteri/suami, anak, orang tua/mertua meninggal dunia. b. keluarga dekat, pembantu yang tinggal serumah dan meninggal di rumah Pekerja.

Pasal 42 Sumbangan Untuk Pensiunan (1) Perusahaan memberikan sumbangan kepada pekerja yang telah memasuki masa pensiun. (2) Sumbangan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri.

Pasal 43 Rekreasi, Olah Raga dan Kesenian Perusahaan menyelenggarakan rekreasi, olah raga dan kesenian untuk Pekerja sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 44 Usaha Koperasi (1) Koperasi Pekerja dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pekerja, yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. (2) Perusahaan mendorong dan membantu perkembangan Koperasi Pekerja.

Pasal 45 Penghargaan (1) Perusahaan memberikan penghargaan kepada Pekerja yang telah memiliki masa kerja tertentu, terus menerus tanpa terputus, dan menunjukkan prestasi kerja yang baik. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. (3) Penghargaan yang diberikan Perusahaan kepada Pekerja dapat berupa piagam dan uang tunai yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

19 SPJR

Perusahaan

Pasal 46 Fasilitas Ibadah (1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. (2) Perusahaan menyediakan fasilitas ibadah sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 47 Fasilitas Pinjaman (1) Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman kepada pekerja untuk pembelian unit kendaraan bermotor; (2) Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman perumahan kepada pekerja untuk pembelian unit perumahan; (3) Besarnya nilai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, disesuaikan dengan tingkat kemampuan Perusahaan dan diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJA Pasal 48 Pembinaan Pekerja (1) Pembinaan Pekerja bertujuan untuk : a. Membentuk Pekerja yang profesional; b. Memelihara dan mengembangkan motivasi dan ketenangan kerja; c. Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja; d. Menciptakan, memelihara dan mengembangkan sikap dan disiplin kerja; e. Memberikan kepastian adanya pengembangan karir Pekerja. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembinaan Pekerja dilakukan melalui : b. Pendidikan dan Pelatihan; c. Pembinaan karir; d. Penilaian prestasi Pekerja; e. Pemberian penghargaan; f. Pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan disiplin Pekerja; g. Pemberian konseling; h. Dan lain-lain kegiatan yang memiliki tujuan pembinaan Pekerja.

20 SPJR

Perusahaan

Pasal 49 Pengembangan Karir Pekerja (1) Pekerja diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri seluas-luasnya dan mencapai karir setinggi-tingginya sesuai dengan bakat dan potensinya yang diselaraskan dengan sasaran usaha dan kebutuhan Perusahaan. (2) Jalur karir diarahkan kepada jalur struktural dan fungsional.

(3) Perusahaan menyediakan bentuk-bentuk pengembangan karir antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pemagang, promosi, mutasi, kaderisasi yang dilakukan di dalam atau di luar Perusahaan.

Pasal 50 Penilaian Prestasi Kerja (1) Penilaian prestasi kerja setiap Pekerja dilakukan oleh atasan langsung setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggunakan lembaran penilaian prestasi yang khusus disediakan dan hasil penilaian tersebut diberitahukan kepada Pekerja yang dinilai. (3) Hasil penilaian prestasi kerja akan digunakan untuk mengambil keputusan bidang sumber daya manusia.

Pasal 51 Pendidikan Dan Pelatihan (1) Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap Pekerja agar dapat menjamin pelaksanaan tugas Perusahaan. (2) Pendidikan dan pelatihan pengembangan karir Pekerja.

dilaksanakan

berdasarkan

kebutuhan

Perusahaan

dan

(3) Seluruh Pekerja mempunyai hak dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. (4) Pekerja yang akan meningkatkan ilmu pengetahuan atau melanjutkan sekolah dapat dilakukan di daerah masing-masing dengan menunjuk Perguruan Tinggi atas persetujuan Manajemen serta Perusahaan membantu biaya pendidikannya.

21 SPJR

Perusahaan

Pasal 52 Konseling (1) Dalam rangka pembinaan Pekerja, Perusahaan bersama SP Jasa Raharja membentuk lembaga konseling atau bekerja sama dengan lembaga konseling di luar Perusahaan. (2) Pembentukan atau penunjukan Lembaga Konseling dimaksudkan sebagai wadah konsultasi bagi Pekerja yang dipandang perlu mendapatkan bimbingan secara khusus. (3) Laporan hasil konsultasi dari lembaga konseling ini disampaikan kepada Pekerja yang bersangkutan dan Perusahaan untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengembangan kinerja dan karir Pekerja.

BAB XII ATURAN DISIPLIN DAN PENGENAAN SANKSI Pasal 53 Kewajiban Pekerja Setiap Pekerja wajib: a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan Perusahaan. b. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Perusahaan oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain. c. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Perusahaan dan Korps Pekerja; d. Menjaga rahasia Perusahaan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya tanpa kecuali. e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah dan ketentuan Perusahaan, baik yang langsung menyangkut kedinasan maupun yang berlaku secara umum. f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab demi kepentingan dan keselamatan Perusahaan, serta senantiasa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan kedudukannya sebagai Pekerja Perusahaan, untuk memelihara penghargaan/kepercayaan/kewajiban yang diperlukan oleh dan dalam jabatannya. g. Menaati semua peraturan yang berlaku di dalam Perusahaan. h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan. i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Pekerja Perusahaan. j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Perusahaan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil. k. Menaati ketentuan jam kerja. l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. m. Menggunakan dan memelihara barang-barang/alat-alat Perusahaan dengan sebaik-baiknya. n. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. o. Bersikap dan bertindak tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahannya. p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. q. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. 22 SPJR

Perusahaan

r. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya. t. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pekerja Perusahaan dan terhadap atasan. u. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama yang berlainan. v. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik di dalam masyarakat. w. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku di dalam Perusahaan. x. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. y. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin Pekerja.

Pasal 54 Larangan Pekerja Setiap Pekerja dilarang: a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Perusahaan atau Pekerja Perusahaan. b. Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. c. Menyalahgunakan barang-barang, uang, surat berharga atau fasilitas-fasilitas milik Perusahaan. d. Memiliki, menjual-belikan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah dan/atau melawan hukum. e. Melakukan kegiatan di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau orang lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perusahaan. f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian dalam bentuk apapun dari siapapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pekerja Perusahaan yang bersangkutan. g. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Perusahaan yang diketahui karena kedudukan/jabatan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. h. Bertindak selaku perantara bagi seseorang pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan. i. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi Direksi, pimpinan atau komisaris Perusahaan swasta yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Perusahaan. j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. k. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, memberikan penilaian kerja subyektif dan intimidasi. l. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau kepatutan, sehingga merugikan Perusahaan atau menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. m. Melakukan tindakan politik praktis di lingkungan Perusahaan, bertindak sebagai pengurus partai politik atau organisasi politik/organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. 23 SPJR

Perusahaan

Pasal 55 Hak Pekerja Setiap Pekerja berhak: a. Mendapatkan perlakuan yang adil dan jaminan perlindungan atas hak-haknya sebagai Pekerja. b. Mendapatkan kesempatan untuk membela diri baik sendiri maupun didampingi pengurus SP Jasa Raharja sebelum dikenakan sanksi dalam hal dinilai telah melakukan pelanggaran berat.

Pasal 56 Pengenaan Sanksi (1) Pengenaan sanksi atau hukuman didasarkan pada pertimbangan : a. Jenis pelanggaran. b. Frekwensi (seringnya/pengulangan) pelanggaran. c. Bobot pelanggaran. d. Unsur kesengajaan. e. Akibat pelanggaran. (2) Bentuk sanksi atau hukuman yang dikenakan berupa : a. Surat Peringatan 1 (Pertama); b. Surat Peringatan 2 (Kedua); c. Surat Peringatan 3 (Ketiga); d. Pemutusan hubungan Kerja (PHK).

BAB XIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 57 Bantuan Hukum Untuk Pekerja (1) Perusahaan wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada Pekerja dalam hal terjadi tuntutan hukum karena tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan termasuk selama melaksanakan penugasan pada anak Perusahaan atau badan hukum lainnya. (2) Fasilitas bantuan hukum yang diberikan berupa pembiayaan kantor jasa pengacara/konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perusahaan meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan. (3) Dalam hal Pekerja dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perusahaan menjadi beban yang bersangkutan.

24 SPJR

Perusahaan

(4) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban Perusahaan. (5) Fasilitas bantuan hukum ini tidak diberikan kepada Pekerja yang mendapat tuntutan hukum akibat pengaduan dari Perusahaan. (6) Fasilitas Bantuan Hukum diberikan juga kepada Pekerja yang telah memasuki masa Purna Tugas,yang perkaranya terjadi pada saat yang bersangkutan masih aktif bekerja.

Pasal 58 Umum (1) Pada prinsipnya Perusahaan berusaha untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi apabila kemudian setelah segala usaha dilakukan PHK tidak dapat dihindarkan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: a. Pekerja telah mencapai usia pensiun 55 (lima puluh lima) tahun. b. Pekerja meninggal dunia. c. Pengunduran diri dan Pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri; d. Perusahaan pailit; e. Penyederhanaan organisasi; f. Cacat yang mengakibatkan Pekerja tidak dapat bekerja; g. Sakit berkepanjangan selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut; h. Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja; i. Pekerja melakukan kesalahan berat. (3) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi: a. Melakukan tindakan tidak setia kepada Dasar Negara, Undang-Undang Dasar dan Negara Republik Indonesia. b. Melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara dan Perusahaan. c. Tidak mentaati sumpah/janji pegawai dan sumpah/janji jabatan berdasarkan suatu aturan yang berlaku/diterapkan di Perusahaan. d. Membuka rahasia jabatan yang seharusnya menjadi kewajiban untuk dijaga karena kedudukan jabatan, baik untuk kepentingan pribadi maupun suatu golongan atau pihak lain. e. Melakukan suatu perbuatan ketidakjujuran yang merugikan Perusahaan. f. Menyalahgunakan uang/barang/surat berharga milik Perusahaan. g. Menguasai/memilki/menjual/membeli/menggadaikan/menyewakan/meng-gelapkan ataupun meminjamkan uang/barang/surat berharga/hak milik Perusahaan secara tidak sah atau melanggar hukum. h. Mabuk ditempat kerja baik disebabkan oleh penggunaan minuman keras maupun narkotika atau zat psikotropika lainnya. i. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan Perusahaan yang diancam pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih. 25 SPJR

Perusahaan

(4) Perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: a. Pekerja yang mengadukan atasan, teman sekerja atau bawahan kepada pihak berwajib mengenai perbuatan atasan, teman sekerja atau bawahan yang melakukan tindak pidana kejahatan. b. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus. c. Pekerja berhalangan menjalankan Pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Pekerja menjalankan ibadah wajib yang diperintahkan agamanya. e. Pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Pekerja lainnya di dalam Perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. f. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. g. Pekerja mendirikan, menjadi anggota, dan/ atau pengurus Serikat Pekerja, Pekerja melakukan kegiatan Serikat Pekerja diluar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Perusahaan, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. h. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. i. Pekerja menikah j. Pekerja wanita hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya

Pasal 59 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) kali gaji bulan terakhir b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) kali gaji bulan terakhir. c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) kali gaji bulan terakhir. d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) kali gaji bulan terakhir . e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) kali gaji bulan terakhir. f. masa kerja 5 (satu) tahun ataulebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) kali gaji bulan terakhir. g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) kali gaji bulan terakhir. 26 SPJR

Perusahaan

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) kali gaji bulan terakhir . i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) kali gaji bulan terakhir. (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan besarnya ditetapkan sebagai berikut: a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan gaji. b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan gaji. c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan gaji. d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan gaji. e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan gaji f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan gaji masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan gaji. g. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan gaji. (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil/belum dibayarkan. b. Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja diterima bekerja. c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan Perusahaan. (5) Ketentuan pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap pemutusan hubungan kerja tanpa syarat karena Pekerja melakukan tindakan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf i dan ayat (3).

Pasal 60 Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kemauan Sendiri (Pengunduran Diri) dan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri (1) Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4), uang pisah serta manfaat pensiun sesuai ketentuan Dana Pensiun yang berlaku. (2) Pekerja yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat: a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. b. tidak terikat dalam ikatan dinas dan c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri 27 SPJR

Perusahaan

Pasal 61 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Kesehatan (1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 36 (tiga puluh enam) bulan. (2) Kepada Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan manfaat pensiun sesuai peraturan dana pensiun dan uang penggantian hak. (3) Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak berhak atas manfaat pensiun, maka diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 56 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 56 ayat (4). (4) Dalam hal manfaat pensiun yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya lebih kecil dari uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak menurut ketentuan Pasal 56, maka selisih kurang tersebut dibayar oleh Perusahaan.

Pasal 62 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun (1) Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja karena memasuki usia pensiun. (2) Apabila Perusahaan telah mengikutsertakan Pekerja pada program pensiun yang besarnya iuran sekurang-kurangnya 7,5% kali gaji dibayar oleh Perusahaan, maka Pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4). (3) Dalam hal Perusahaan tidak mengikutsertakan Pekerja pada program pensiun seperti dimaksud pada ayat (2), maka Perusahaan wajib memberikan kepada Pekerja yang di-PHK karena usia pensiun uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 56 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4). (4) Bagi Pekerja yang akan memasuki masa pensiun, Perusahaan dapat memberikan penghargaan berupa kenaikan skala gaji. Penjabaran terhadap hal ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Direksi. (5) Perusahaan memberikan manfaat dan tunjangan kepada pekerja yang telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. Besaran manfaat pensiun yang diterima pekerja setiap bulannya dihitung dari Gaji Dasar Pensiun, yang besarnya ditetapkan maksimal 80% dari PHDP.

28 SPJR

Perusahaan

b. Apabila jumlah manfaat pensiun bulanan yang diterima dari program pensiun lebih kecil dari pesangon dan penghargaan yang sedianya akan diterima, maka selisihnya dibayar Perusahaan. (6) Perusahaan berkewajiban untuk menjamin kesetaraan pemberian tunjangan hari tua bagi seluruh pekerja, sesuai dengan tingkat jabatan terakhir dan masa kerja efektif dari pekerja yang bersangkutan.

Pasal 63 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia (1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena Pekerja meninggal dunia. (2) Kepada Pekerja diberikan manfaat pensiun sesuai peraturan dana pensiun dan uang penggantian hak. (3) Dalam hal Pekerja tersebut tidak berhak atas manfaat pensiun, maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sebesar 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4). (4) Apabila nilai manfaat pensiun bulanan yang diterima lebih kecil dari nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisihnya dibayar Perusahaan. (5) Kepada pegawai yang meninggal dunia atau cacat tetap yang menyebabkan tidak dapat bekerja dengan baik karena menjalankan tugas, diberikan penghargaan berupa kenaikan skala gaji.

Pasal 64 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran (1) Pekerja yang melakukan pelanggaran berat dapat diproses PHK dengan alasan mendesak dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku karena melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) butir i. (2) Dalam hal Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan disiplin Perusahaan, Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada Pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan ketiga atau terakhir. (3) Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan pelanggaran berat dapat memperoleh uang penggantian hak dan hak-hak lainnya sesuai putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketetentuan yang berlaku. (4) Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhak memperoleh manfaat pensiun sesuai ketentuan Dana Pensiun yang berlaku, atau dalam hal tidak mendapat manfaat pensiun, maka diberikan uang pesangon 1 29 SPJR

Perusahaan

(satu) kali sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4).

Pasal 65 Pengunduran Diri karena Perkawinan (1) Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas Perusahaan yang timbul akibat perkawinan antar Pekerja, apabila seorang Pekerja melaksanakan perkawinan dengan sesama Pekerja, maka salah satu Pekerja tersebut harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pekerja Perusahaan, atau Perusahaan memberhentikan dengan hormat salah satu Pekerja tersebut. (2) Pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai Pekerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan Pekerja. (3) Bagi Pekerja yang telah memiliki ikatan perkawinan antar Pekerja sebelum mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini diatur sebagai berikut: a. Kedua Pekerja tersebut tidak diperbolehkan ditempatkan dalam satu Unit Kerja yang sama di Kantor Pusat atau dalam Bagian/Unit/Perwakilan yang sama di Kantor Cabang; b. Apabila salah satu dari kedua Pekerja tersebut dipromosikan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi, maka salah satu Pekerja yang lainnya harus mengajukan permohonan pengunduran diri atau Perusahaan memberhentikannya dengan hormat sebagai Pekerja, kecuali apabila promosinya tersebut dilakukan ke Tingkat Jabatan 8.

BAB XIV KELUH KESAH DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA Pasal 66 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Dinyatakan Pailit, Perubahan Status, Penggabungan, Perubahan Kepemilikan, Pengurangan Pekerja, Dan Hal-Hal Lain Yang Di Luar Kesalahan Dan Kemauan Pekerja Dalam hal pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh karena Perusahaan dinyatakan pailit, perubahan status, dimerger, diakuisisi, dilikuidasi, perubahan kepemilikan, dan sebab-sebab lain yang terjadi di luar kesalahan dan kemauan Pekerja, maka Perusahaan wajib memberikan kompensasi sebagai berikut: a. uang pensiun sesuai ketentuan dana pensiun; b. pesangon 5 (lima) kali ketentuan Pasal 56 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 5 (lima) kali ketentuan Pasal 56 ayat (3), uang penggantian hak 1 kali ketentuan Pasal 56 ayat (4).

30 SPJR

Perusahaan

Pasal 67 Keluh Kesah Bilamana Pekerja merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka Pekerja dapat menyampaikan keluh kesah kepada Perusahaan. Pasal 68 Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah (1) Setiap keluh kesah dan pengaduan pertama-tama dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan langsung. (2) Dalam hal penyelesaian oleh atasan langsung tidak memungkinkan, maka keluhan dan pengaduan dapat diteruskan langsung kepada SP Jasa Raharja, dan selanjutnya akan diselesaikan antara Serikat Pekerja dan Perusahaan melalui lembaga Bipartit. (3) Apabila melalui lembaga Bipartit tidak tercapai kesepakatan, maka akan dimintakan bantuan kepada instansi ketenagakerjaan setempat dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 69 Ketentuan Peralihan (1) Keputusan Direksi yang selama ini berlaku dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan PKB ini. (2) Semua Keputusan Direksi yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PKB ini, harus disesuaikan selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya PKB ini. (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKB, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi. (4) Semua draft Keputusan Direksi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pekerja sebagai penjabaran dari PKB ini akan dibahas dan disepakati bersama antara Perusahaan dan SP Jasa Raharja sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Direksi.

Pasal 70 Masa Berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2014.

31 SPJR

Perusahaan

(2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan SP Jasa Raharja. (3) Perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku. (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 71 Penutup Demikian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini disepakati oleh Perusahaan dan SP Jasa Raharja untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PT JASA RAHARJA (PERSERO)

SERIKAT PEKERJA JASA RAHARJA

BUDI SETYARSO Direktur Utama

Ketua Umum

32 SPJR

Perusahaan