RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 30/PUU-XIV/2016 “Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah”
I. PEMOHON Muh. Samanhudi Anwar (Walikota Blitar) ……….… selanjutnya disebut Pemohon
II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materii Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU 23/2014: III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada ini menjabat sebagai Walikota Blitar masa jabatan 2016-2021 yang merasa dirugikan oleh ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
1
V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan I. MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN No 1
Sub Urusan Manajemen
Pemerintah Pusat a. Penetapan
Pendidikan
standar
pendidikan
pendidikan
nasional
menengah.
dasar.
pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan
Daerah Propinsi a. Pengelolaan
b. Pengelolaan
Daerah Kabupaten/Kota a. Pengelolaan
b. Pengelolaan
pendidikan
pendidikan
khusus
anak usia dini
tinggi
dan pendidikan nonformal.
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 18 ayat (5): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 2. Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 3. Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Sebelum UU Pemerintahan Daerah ditetapkan tahun 2014, kewenangan pengelolaan
pendidikan
Pemerintah
Nomor
menengah
38
Tahun
berdasarkan
2007
tentang
Lampiran Pembagian
Peraturan Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
merupakan
kewenangan
dari
pemerintah kabupaten/kota; 2. Ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang pada pokoknya menentukan Pengelolaan pendidikan menengah sebagai sebagai urusan Daerah Provinsi bertentangan dengan UUD 1945; 3. Dicabutnya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota
dan
dialihkan
ke
pemerintah
provinsi
menyebabkan
Pemohon sebagai walikota mengalami kerugian yaitu: a. Tidak dapat menetapkan kebijakan pendidikan menengah salah satunya kebijakan pendidikan menengah gratis kepada masyarakat Kota Blitar; b. Pemohon
mengalami
ketidakjelasan
dalam
menetapkan
kebijakan
pendidikan menengah di Kota Blitar; c. Pemerintah Kota Blitar tidak dapat menyelenggarakan urusan pendidikan menengah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945; 3
d. Pemerintah Kota Blitar tidak dapat lagi mengalokasikan dana untuk pendidikan menengah; e. Tidak dapat mewujudkan kurikulum muatan lokal yang memperhatikan kekhususan dan keragaman Kota Blitar; 4. Pencabutan kewenangan/urusan Pemohon mengakibatkan pengelolaan unsur manajemen pendidikan menengah yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja dan kewenangan dalam penyelenggaraan pengorganisasian,
fungsi
manajemen
pelaksanaan,
yang
meliputi
pengoordinasian,
perencanaan, penganggaran,
pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi menjadi sia-sia dan tidak berkelanjutan; 5. Pemenuhan hak atas pendidikan, in casu pendidikan menengah, akan mengalami penurunan pada saat penyelenggaraan pendidikan menengah dilakukan oleh daerah provinsi karena jarak pengambilan keputusan yang semakin jauh, jumlah sekolah yang harus diselenggarakan sangat banyak; dan potensi ketidaksesuaian pendataan peserta didik;
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. 3. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau 4
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
5
