2016

30/09/2016

TUGAS TERSTRUKTUR

KREDIT

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN “ KREDIT KONSUMTIF DAN KREDIT INVESTASI ”

-

Berasal dari bahasa Italia, credare yang berarti kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bungannya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

-

Pengertian Kredit (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

-

Nama :

Unsur-Unsur Perjanjian Kredit

1. CLAUDYA AYU PUSPA R.156010200111012

(NO.ABSEN 02)

a. Penyediaan uang atau tagihan

2. DEVITHA ANGESTI T.

156010200111058

(NO.ABSEN 22)

b. Persetujuan atau Kesepakatan

3. ABUSA MAMULATI

156010200111072

(NO.ABSEN 27 )

c. Kewajiban Pelunasan

4. ANGGRI RUDIANTO

156010200111101

(NO.ABSEN 40 )

d. Disertai Bunga

Kelas

e. Jangka Waktu Tertentu

:B 1

2

Tujuan Kredit

Dasar Hukum Kredit Perbankan (terkait Investasi dan Konsumtif)

• Bank selaku pemberi kredit mendapatkan keuntungan berupa 1. PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

bunga, biaya administrasi, imbalan, provisi, dan biaya-biaya lain yang dibebankan pada nasabah debitur atau peminjam.

2. PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur 3. PBI Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makro Prudensial

• Usaha /Kesejahteraan nasabah /debitur atau peminjam akan

4. PBI Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Batas MaksimumPemberian Kredit Bank Umum.

meningkat.

REVISI 1. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam Rangka

• Banyaknya kredit yang disalurkan bank mampu meningkatkan

Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Keterangan : OJK sebagai Regulator belum banyak menerbitkan Peraturan, dan tidak ditemukan POJK yang secara khusus mengatur mengenai Kredit Investasi dan Konsumtif.

pelaksanaan pembangunan di sektor ekonomi. Dengan demikian, pemberian kredit dapat membantu tugas pemerintah.

3

4

30/09/2016

Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank

Fungsi Kredit • Meningkatkan daya guna uang

Prinsip Kehati Hatian

• Meningkatkan jumlah peredaran uang serta lalu lintas uang.

Organisasi dan Manajemen Perkreditan

• Meningkatkan nilai atau daya guna barang

Kebijakan Persetujuan Kredit

• Meningkatkan peredaran atau penyebaran barang. • Sebagai alat penunjang stabilitas perekonomian. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

• Mengaktifkan dan meningkatkan kegunaan atau potensi Pengawasan Kredit

ekonomi yang ada Penyelesaian Kredit Bermasalah

5

Jenis Kredit

6

1. Kredit Investasi Pengertian :

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit Yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk

dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :

membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau pun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk

1. Kredit Investasi

perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal

2. Kredit Konsumtif

yang dibiayai tersebut. Bentuk Kredit Investasi dari segi Pembayaran : A. Term loan b. Term loan grace period atau TLG C. Term loan principal atau TLP

7

8

30/09/2016

Faktor Kelayakan Pemberian Kredit

2. Kredit Konsumtif Pengertian : Kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan kata lain kredit konsumtif merupakan kredit perorangan untuk tujuan non bisnis. Macam Kredit Konsumtif dari Pemanfaatannya : a. KPR b. Kredit Mobil

5 C, yaitu : 1. Character 2. Capability / Kemampuan 3. Capital / Modal 4. Collateral / Jaminan 5. Condition of Economic / Keadaan Ekonomi

c. Kredit Multiguna . 9

Faktor Kelayakan Pemberian Kredit

10

Faktor Kelayakan Pemberian Kredit

7 P, yaitu : 1. Personality 2. Party 3. Purpose 4. Prospect 5. Payment 6. Profitability 7. Protection

3 R yaitu : 1. Returns 2. Repayment 3. Risk Bearing Ability

11

12

30/09/2016

2. Kredit Investasi

Para Pihak dan Persyaratannya

PERORANGAN

Mengenai pemberian kredit konsumtif dan kredit investasi terdiri dari beberapa persyaratan, sebagai berikut : 1. Kredit Konsumtif

BADAN USAHA

Fotokopi KTP Pemohon ; Suami/Istri yang masih berlaku

Fotokopi NPWP

Fotokopi Kartu Keluarga

Fotokopi SIUP/TDP

Fotokopi Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Pisah Harta

Fotokopi KTP Seluruh Pengurus dan Pemegang Saham

Fotokopi NPWP

Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Lengkap

Fotokopi SIUP/TDP

Fotokopi Surat Pengesahan dari Departemen Kehakiman RI

Fotokopi Rekening Koran/Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir

Fotokopi Rekening Koran/Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir

Fotokopi Dokumen Jaminan (Sertipikat AJB, IMB dan PBB)

Laporan Keuangan Usaha (Cash Flow, Laporan Laba Rugi, Neraca) selama 3 (tiga) tahun terakhir

PERORANGAN Fotokopi KTP Pemohon ; Suami/Istri yang masih berlaku Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi NPWP Fotokpi KTP dan Kartu Keluarga Penjamin (Jika ada) Slip Gaji Surat Keterangan Penghasilan Surat Domisili

Fotokopi Dokumen Jaminan (Sertipikat AJB, IMB dan PBB)

Laporan Keuangan (Cash Flow, Laporan Laba Rugi, Neraca)

Company Profile 13

Prosedur Pemberian Kredit Nasabah Mengajukan Kredit kepada Bank dengan memenuhi Persyaratan yang diminta oleh Bank : -Perorangan -Badan Usaha / Badan Hukum

Bank Menerima Pengajuan tersebut dan meklasifikan kepada lini bisnis/kreditnya sesuai Pengajuan.

Lini Administrasi dan Hukum : -Melakukan Bank Checking (BI Checking, Trade Checking) -Melakukan Appraisal terhadap Jaminan - Membuat Analisa Yuridis

Lini Bisnis membuat Usulan Kredit / memorandum kredit yang berisi mengenai : -Profil Nasabah -Analisa Kredit -Laporan keuangan dan kaitan dengan kemampuan bayar Nasabah - Jaminan yang diberikan dan Coverage ratio terhadap Kredit yang dimohonkan -On The Spot Nasabah -Interview

Pengajuan usulan Kredit kepada Komite Kredit berdasarkan Limit

Permo honan Kredit Ditolak

Permohonan Kredit yang disetujui oleh Bank, diterbitkan Offering Letter yang berisi : -Struktur Kredit -Biaya-Biaya -Jaminan yang diberikan -Persyaratan

14

Akibat hukum terhadap masingmasing Pihak Kredit Investasi

Kredit Konsumtif

- Nasabah tidak diperbolehkan meminta untuk dinyatakan

-Tidak diperkenankan mendapatkan fasilitas pembiayaan

pailit -Tidak diperkenankan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank -Tidak diperkenankan menjual/menggadaikan asset yang

Lini Administrasi dan Hukum Kredit menerbitkan surat order pengikatan Kredit, kepada Notaris mengenai Pembuatan Perjanjian dan atau Pengikatan Jaminan

menjadi jaminan pembiayaan -Nasabah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang

dari Bank lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank --Tidak diperkenankan menjual/menggadaikan asset yang menjadi jaminan pembiayaan -Nasabah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai asset yang menjadi jaminan pembiayaan

dapat mengurangi nilai asset yang menjadi jaminan

Proses Pencairan Kredit

Ceklist dan kelengkapan berkas oleh Lini Administrasi dan Hukum

Penerbitan Covernote oleh Notaris berisi : -Nomor / Register Akta yang dibuat - Jangka Waktu Penyelesaian

pembiayaan Notaris wajib melakukan Pengecekan Sertipikat ke BPN setempat. Pembuatan Perjanjian Meliputi : -Akta Notariil -Legalisasi -Waarmerking -Bortgtocht – Corporate /Personal Guarantee Pengikatan Jaminan meliputi : 15 SKMHT, APHT, Fidusia.

-Melakukan perpanjangan ijin-ijin usaha minimal 3 bulan sebelum jatuh tempo -Membuat dan menyerahkan Laporan Keuangan 1 Tahun sekali dan Laporan Pendapatan 6 Bulan sekali.

16

30/09/2016

Permasalahan Hukum, Peran Notaris dan Solusi Hukum atas Kredit Konsumtif dan Investasi

Peran Notaris • Pembuatan Perjanjian Pokok a. Akta Notariil b. Legalisasi Perjanjian Bawah Tangan c. Waarmerking Perjanjian Bawah Tangan • Pembuatan Perjanjian Acesoir a. Pengikatan Jaminan b. Akta Borgtocht ( Personal / Corporate Guarantee)

Permasalahan Hukum

Solusi Hukum & Peran Notaris

Side Streaming pada Kredit Investasi berpotensi adanya jaminan fiktif hingga mengakibatkan Kredit Macet.

Side Streaming umumnya terlambat diketahui, Antisipasi nya Bank memasukkan klausul anti Side Streaming dalam Offering Letternya.

Jaminan Sertipikat Tercatat Blokir / sengketa berdasar register BPN.

Peran Notaris untuk aktif melakukan Pengecekan Sertipikat tersebut sebelum dilakukan Pengikatan Jaminan dan apabila diketahui adanya blokir/sengketa, Maka wajib untuk dilakukan penyelesaian.

Permasalahan Pajak pada Kredit Konsumtif Pemilikan Rumah

Peran Notaris sebagai penyelesai sangat penting . Bank dan Nasabah umumnya menyerahkan sepenuhnya permasalahan Pajak pada Notaris sehingga Notaris wajib memastikan Pajak (PPN-BPHTB) Clear dari Verifikasi Lapangan atau telah tervalidasi sebelum Realisasi dilakukan.

17

Gugatan pada Kredit dengan Nasabah Badan Usaha/Badan Hukum

Penyangkalan Penandatanganan

Take Over Bawah Tangan (Pengoperan Kredit)

Peran Notaris dalam hal ini adalah untuk menutup segala celah hukum yang memungkinkan terjadi, sebelum realisasi kredit dengan cara memberikan persyaratan selengkap-lengkapnya dan tidak menoleransi ada nya dokumen To Be Optained. Terutama dalam hal Nasabah Badan Hukum adalah mengenai persetujuan penjaminan asset.

18

DAFTAR PUSTAKA

Notaris wajib menjalankan kewajibannya seuai UUJN saat realisasi dengan cara : menunjukkan KTP Asli dan kesesuaian dengan pemegang, melakukan dokumentasi realisasi, melampirkan cap ibu jari pada tiap akta yang dibuat. Pengoperan kredit tersebut harusnya dilakukan secara sah, atau dengan melakukan pembaharuan perjanjian kredit antara pihak leasing dengan pihak ketiga, sehingga untuk selanjutnya yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

1.

Malayu SP Hasibuan, Dasar Dasar Perbankan, Jakarta; Penerbit Aksara, 2007.

2.

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2014.

3.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

4.

Ktut Silvanita, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Bandung ; Penerbit Erlangga, 2009.

5. 6.

Kasmir, Dasar Dasar Perbankan, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2014. Ramlan Ginting, Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia yang disampaikan dalam diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit, Dalam Praktek

Kredit Bermasalah dalam Kolektibilitas 2-5 menurut BI

Perbankan di Indonesia, Bandung, 2005.

-Rescheduling -Restructuring -Reconditioning 19

20

30/09/2016

1.

APAKAH DIMUNGKINKAN PEMBERIAN KREDIT UNTUK ORANG ASING ? (HAMZAH IBNU)

Jawab : Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005, Bank dilarang memberikan Kredit kepada : • Warga negara asing; • Badan hukum asing atau lembaga asing lainnya; • Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia; • Kantor Bank di luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia; • Kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia Kecuali, Kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan •mengikutsertakan Prime Bank sebagai lead bank; •diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan • kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri; Kartu kredit; Kredit konsumsi yang digunakan di dalam negeri; Cerukan dalam rupiah dan valuta asing karena pembebanan biaya administrasi Pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset-aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh Prime Bank.

REVISI SLIDE Pertanyaan Diskusi

21

22

2. APAKAH PENGOPERAN / TAKEOVER ITU ? DAN APA HUBUNGANNYA DENGAN NOTARIS? (I WAYAN PARAMARTA JAYA)

3. PERLINDUNGAN HUKUM APA YANG DIBERIKAN BANK KEPADA NASABAH? (I WAYAN EKA DARMA)

Jawab : Pengoperan Kredit umum disebut sebagai Take Over Bawah Tangan karena adanya peralihan Debitur atas suatu Kredit dan pada Kreditur yang sama, tetapi yang membedakan adalah Pengoperan biasanya dilakukan tanpa adanya persetujuan Bank/Kreditur secara tertulis , hanya sebatas persetujuan lisan. Tujuan utama Pengoperan ini adalah untuk mengurangi tingkat kredit macet yang diakibatkan oleh turunnya kemampuan bayar Nasabah.

Jawab:

Peran Notaris dalam hal ini adalah membuat tiga akta yaitu : - Akta Pengoperan Hak, sebagai bukti bahwa telah terjadi peralihan hak dan kewajiban Debitur lama kepada yang baru atas kewajiban nya pada Kreditur - Akta Kuasa Mengambil Sertipikat yang dapat digunakan untuk mengambil sertipikat saat terjadi pelunasan kredit. - Akta Kuasa Menjual, yang berisi tentang peralihan hak dan dikemudian hari akan digunakan untuk balik nama sertipikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengoperan ini mengandung banyak resiko, seperti : -Bahwa dalam catatan Bank yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, Nama Debitur pertama lah yang tercantum sehingga jika dikemudian hari ada wanprestasi oleh Debitur kedua maka Bank akan tetap menagih kepada Debitur pertama dan Laporan Kolektibilitas yang tidak lancar pun diterima Debitur pertama, padahal pembayaran telah beralih. -- tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi Debitur kedua karena meski telah membayar kewajiban tetapi sertipikat belum terdaftar atas namanya hingga pelunasan, pajak yang dibebankan juga akan 23 semakin tinggi.

secara ringkas, perlindungan hukum yang diberikan Bank kepada Nasabah dikenal dalam dua bentuk yaitu : A. secara implisit adalah melalui peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh Regulator (BI) yang diikuti oleh Bank tersebut, misalnya : -adanya BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit )yang diterbitkan BI kemudian dikembangkan oleh Bank melalui serangkaian analisa, hal ini untuk meminimalisir tingkat kredit macet. -adanya ketentuan bahwa Debitur/Nasabah dilarang melakukan kredit pada bank lain kecuali atas seiijin Bank, hal ini juga membantu Nasabah untuk mengetahui tingkat kemampuan bayar nya terhadap kredit yang diterima. -Bank membantu Nasabah untuk mengelola dan membuat laporan keuangan yang baik dan benar. B. secara eksplisit adalah adanya LPR (lembaga penjaminan simpanan) atau lembaga lain sejenis yang akan melindungi dana tersimpan Nasabah di bank apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan kepada Bank tersebut misalnya Bank Kolaps.

24

30/09/2016

4. APAKAH OJK DAN BI BERPERAN PENTING PENTING DALAM HAL PEMBERIAN KREDIT ? (ICHSAN PANJI KURNIA) Jawab : OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011, yang secara ringkas, OJK membantu meringankan pekerjaan Bank Indonesia sebagai regulator dan juga Bapepam LK sebagai Pengawas Pasar Modal. Sehingga disimpulkan bahwa OJK mengatur dan mengawasi transaksi yang sifatnya mikroprudensial seperti apabila ada tindak pidana perbankan, kepengurusan, sumberdaya manusia perbankan, juga lembaga keuangan. Sedangkan BI, tetap sebagai pengatur makroprudensial indonesia dan menjaga stabilitas keuangan negara, dan moneter umumnya, seperti adanya batas minimal uang muka kredit, suku bunga acuan, atau aturan giro wajib minimum, Bi masih sangat berperan penting dalam hal pemberian kredit dan OJK yang berperan dalam prosesnya.

5. MENGAPA PADA UMUMNYA PENGAJUAN KREDIT SERING DITOLAK ? (CESARI HARNINDYA MUKTI). Jawab : Pengajuan Kredit yang ditolak adalah karena ada unsur yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank, misalnya 5C atau 7P, contoh : - Kemampuan bayar kurang - Karakter Nasabah yang tidak disiplin atau tidak baik - Nilai Jaminan tidak mengcover pengajuan kredit dan tidak ada lagi jaminan lain - Nasabah masuk kedalam daftar hitam Bank Indonesia ( menunggak pada pinjaman di Bank lain) - Nasabah memiliki banyak kartu kredit dan ratio dengan kemampuan bayarnya rendah.

25

6. BERIKAN PENJELASAN MENGENAI KREDIT MULTIGUNA, KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN SEPERTI APA YANG DIDAPATKAN APABILA NASABAH MEMILIH KREDIT TERSEBUT ? (ANNA MARIA FERNANDES) Jawab : Kredit Multiguna adalah salah satu produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman dimana peminjam (debitur) diharuskan untuk memberi agunan atau jaminan. Denganng dapat diperoleh disesuaikan dengan taksiran harga brang/properti yang dijadikan jaminan tersebut. Kredit multiuna juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan sebagai berikut : • Biaya renovasi rumah, Biaya pernikahan, Biaya pendidikan anak, Biaya pembelian barang berharga / elektronik, Modal usaha / bisnis. • KEUNTUNGAN : • Limit pinjaman tinggi, Keungulan kredit multiguna memiliki imit pinjaman tinggi. Karena salah satu alasannya karena bank membutuhkan jaminan aset sebagai saratnya. • Memiliki jangka waktu angsuran lebih panjang, Dengan limit pinjaman lebih tinggi kemampuan nasabah untuk membayar utang akan semakin panjang. Dengan permasalahan itu, sekarang sejumlah bank memberikan layanan Kredit Multiguna dengan masa angsuran sampai dengan 10 tahun, bahkan lebih. • KERUGIAN : • Jika tidak mempunyai jaminan maka tidak bisa meminjam, Dengan kondisi yang demikian jika tidak memiliki aset mak keingian untuk mengajukan pinjaman ini tidak realistis. • Proses pengajuan yang lama , Karena membutuhkan aset rumah dan mobil sebagai jaminan pinjaman, tentu proses aplikasi akan semakin lama. Karena bank membutuhkan waktu untuk menilai apakah aset yang diajukan sudah sesuai nilainya dengan dana yang diminta. 27

26

7.

PEMBERIAN KREDIT DIKATAKAN DAPAT MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR EKONOMI. KEUNTUNGAN DALAM HAL APA YANG DIDAPAT OLEH PEMERINTAH ? (BAYU SUKMA) Jawab : •

• •

• •

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkayan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah : Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Meningkatkan jumlah barang dan jasa Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara. 28

30/09/2016

8. Pertanyaan kasus sebidang tanah warisan yang telah dijual oleh ahli waris, kemudian oleh pemilik baru diagunkan kepada Bank, ternyata tanah tersebut kemudian digugat oleh Pihak ketiga yang menyatakan pernah melakukan transaksi jual beli tanah tsb sebelum menjadi obyek waris (Pemilik Utama sertipikat) dengan bukti berupa kuitansi. Saat dilakukan gugatan, pengadilan memenangkan pihak penggugat yang memiliki alat bukti kuitansi, lalu bagaimana perlindungan hukum kepada Bank saat Kredit menjadi Macet? (ROCKY MARCIANO) Jawab : 1. Beberapa keanehan yang patut diperhatikan : - fungsi pengecekan sertipikat yang dilakukan sebelum tanda tangan kredit seharusnya mengetahui adanya gugatan atau sengketa atau blokir sertipikat -pengadilan yang memenangkan pihak penggugat yang memiliki bukti hanya berupa kuitansi. Penjelasan : - Apabila Hak Tanggungan telah terpasang, maka Bank otomatis memiliki Hak Preferens atas jaminan tersebut. - Pengadilan dengan putusan tersebut bisa dikatakan sebagai hal yang kontroversial mengingat harus terpenuhinya unsur-unsur jual beli dan perjanjian yang hanya kita ketahui apabila mengikuti proses persidangan dan merujuk pada fakta-fakta persidangan. - Apabila Hak Tanggungan belum terpasang maka, Bank bagaimanapun tidak berhak atas jaminan tersebut apalagi bila keputusan telah in kracht tanpa ada proses hukum lanjutan. 29