2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PRESIDEN (V)

JAKARTA SENIN, 9 MEI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 2 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4.

Agus Humaedi Abdilah Muhammad Hafidz Solihin Chairul Eillen Kurniawan

ACARA Mendengarkan keterangan DPR dan ahli/saksi Presiden (V) Senin, 9 Mei 2016, Pukul 14.05 – 15.12 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Arief Hidayat Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams

Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muhammad Hafidz 2. Solihin 3. Agus Humaedi Abdilah B. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Yunan Hilmy Mulyanto Totok Unggul Bertiana Sari Joko Agung

C. Ahli dari Pemerintah: 1. Sinta Dewi D. Saksi dari Pemerintah: 1. Yuli Adiratna 2. M. Hisyam

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam perkara Nomor 3/PUUXIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir siapa saya persilakan.

2.

PEMOHON: AGUS HUMAEDI ABDILLAH Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon yang hadir, Pemohon 1, 2, dan 3. Pemohon 4 berhalangan, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah, yang hadir siapa?

4.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah hadir yang pertama adalah Bapak Joko Agung, staff Ahli Menteri Kominfo bidang Sosial Ekonomi dan budaya. Kemudian, Ibu Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kominfo, dan Pak Unggul dari Bagian Hukum Ditjen IKP Kominfo. Kemudian, saya Yunan Hilmy dari Legitimasi Kementerian Hukum dan HAM, Pak Mulyanto, dari Kumhamdam … Kumhamdam … Hukum dan HAM, dan Bapak Totok dari Kementerian Tenaga Kerja. Di samping itu, kami informasikan hadir bersama kami adalah Ahli Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH., LLM, pengajar UNPAD. Yang kedua adalah Saksi Fakta, Yuli Adiratna dan M. Hisyam. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Agenda kita pada siang hari ini ada 2. Yang pertama, mendengarkan keterangan dari DPR, DPR tidak hadir ada surat ya, bersamaan dengan masa reses. Kemudian, kita mendengarkan Ahli dan Saksi dari Presiden. Sebelum memberikan keterangan, saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Ibu Dr. Dewi … Sinta Dewi, saya persilakan. Kemudian, Saksi Pak Yuli dan Pak Hisyam, saya persilakan maju ke depan. 1

Agak terpisah antara Ahli dan Saksi, ya, untuk Ahli terlebih dahulu. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. 6.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Untuk Ahli Ibu Dr. Sinta Dewi, SH., LLM untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. ”Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. “

7.

AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, untuk Saksi Pak Yuli dan Pak Hisyam. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

9.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan kembali ke tempat. Rohaniwan, terima kasih. Dari Pemerintah, Ahli dulu atau Saksi dulu yang akan didengar keterangannya?

11.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Ahli lebih dulu, Yang Mulia.

12.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahli. Baik, saya persilakan Bu Dr. Sinta Dewi untuk memberikan keterangannya. 2

13.

AHLI DARI PEMERINTAH: SINTA DEWI Assalamualaikum wr. wb.

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb.

15.

AHLI DARI PEMERINTAH: SINTA DEWI Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankanlah saya membacakan kajian saya tentang pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebetulan pada waktu proses awal penyusunan naskah akademik, kami diminta untuk menyusun rancangan undang-undang ini, pada awalnya ini bernama Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Kemudian, setelah mendapat masukan dari parlemen menjadi Keterbukaan Informasi Publik. Kebebasan antarinformasi merupakan suatu fenomena internasional karena banyak negara di dunia ini yang telah memiliki regulasi tentang masalah ini. UNESCO sendiri dalam publikasinya mendefinisikan sebagai hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan-badan publik. Sejak disahkannya Undang-Undang Kebebasan Informasi pertama di dunia, yaitu di negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Finlandia pada awal tahun 1766, kini lebih dari 90 negara telah mengesahkan peraturan sejenis, termasuk Indonesia sejak tahun 2008. Alasan utama Indonesia mengundangkan Undang-Undang KIP adalah untuk lebih mendorong masyarakat untuk mendapatkan akses atas informasi pribadi yang dikelola oleh publik dan yang telah menjadi informasi publik sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F tersebut di atas sesuai dengan … telah sesuai dengan perjanjian internasional yang sangat berpengaruh dan Indonesia sudah terikat di dalamnya adalah ICCPR di dalam Pasal 19 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi. Dalam setiap pengaturan tentunya ada pembatasan, demikian pula pengaturan atas hak-hak asasi manusia juga diberlakukan pembatasan dan tidak bisa diberlakukan secara luas sebagaimana diatur 3

di dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Right dimana dinyatakan bahwa aturan-aturan tentang hak asasi manusia adalah ada batasnya, dinyatakan, “It may therefore be subject to certain restrictions”. Dan di dalam konstitusi Indonesia pun pembatasan itu diberlakukan dalam Pasal 28 ayat (c) dikatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Menurut kajian yang disusun oleh seorang ahli di dalam hukum kebebasan atas informasi yang bernama (suara tidak terdengar jelas) bahwa seluruh negara yang memiliki undang-undang keterbukaan atas informasi yang sekarang sudah mencapai 90 negara selalu menerapkan exception atau kekecualian dan disusun secara limitatif tentang kategori informasi yang dapat dikecualikan. Ada sejumlah pengecualian umum yang ditemukan di hampir semua ketentuan. Yang pertama, tentunya untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan nasional dan hubungan internasional. Kedua adalah perlindungan atas privasi atau hak pribadi juga mendapat perlindungan yang kuat. Kerahasiaan untuk kepentingan komersial, proses penegakan hukum dan ketertiban umum dan ketentuan internal yang masih bersifat rahasia dan belum atau tidak dinyatakan sebagai informasi publik. Dari jenis informasi yang biasa dikecualikan di atas, maka ada 3 informasi yang dikecualikan yang mendapatkan perlindungan tertinggi yaitu perlindungan atas privasi atau data pribadi, melindungi proses pengambil keputusan yang bersifat internal dan keamanan nasional. Kemudian juga secara teori itu ada yang disebut sebagai absolute exemption yang tidak dapat diuji dengan public test interest dan qualified exemption yang dapat dibuka melalui permintaan kepada komisi informasi dengan menguji yang disebut sebagai public interest. Public interest adalah apa yang sudah diatur di dalam UndangUndang KIP adalah menguji sejauh mana informasi itu boleh ditutup dan boleh dibuka ketika kita berhadapan dengan keamanan atau … apa … kepentingan public. Sebagaimana negara lain, maka Undang-Undang KIP juga menerapkan informasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan jenis-jenis informasi yang dikecualikan kemudian diperinci di dalam Pasal 17 yang pada prinsipnya sudah menerapkan pendekatan maximum freedom with legitimate and proportional limitation, yaitu menerapkan keseimbangan antara jaminan kebebasan dan pelaksanaan pembatasan yang sah dan proporsional yang telah diatur dalam Pasal 17 4

Undang-Undang KIP yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum dengan yang disebut rule of law-nya. Kemudian, Undang-Undang KIP memungkinkan pembukaan informasi yang dikecualikan dengan menerapkan tadi uji kepentingan publik yang mensyaratkan bahwa badan publik atau komisi informasi menyeimbangkan melalui frasa melindungi (suara tidak terdengar jelas) yang lebih besar daripada membukanya. Setiap negara selalu menerapkan public interest test, tetapi menghindarkan untuk memberikan definisi yang mengakomodir setiap perubahan kondisi yang terjadi sehingga akan diselesaikan kasus per kasus, dan komisi informasi yang akan menentukan sampai sejauh mana public test interest itu akan diterapkan. Selanjutnya, Undang-Undang KIP juga membentuk suatu lembaga komisi informasi sehingga apabila ada warga negara yang merasa tidak puas dapat mengajukan klaim pada komisi informasi yang dibentuk untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP seperti tercantum di dalam Pasal 35, yaitu tentang keberatan dan penyelesaian sengketa termasuk sengketa tentang informasi yang dikecualikan yang diatur di dalam Pasal 17. Selanjutnya, Undang-Undang KIP juga memungkinkan gugatan ke pengadilan. Jadi, apabila Pemohon tidak puas terhadap keputusan komisi informasi, maka dapat mengajukan melalui pengadilan tata usaha negara untuk badan publik negara dan pengadilan negeri apabila akan digugat oleh badan publik selain badan publik negara. Jadi, kesimpulannya saya menyimpulkan bahwa pengaturan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 17 tentang Asas dan Informasi yang dikecualikan telah sesuai dengan asas perlindungan informasi pribadi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 maupun dalam ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia disertai mekanisme yang secara limitatif diatur di dalam Pasal 17 UndangUndang KIP serta tersedianya lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu melalui komisi informasi dan ke pengadilan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam. Terima kasih, Ibu Dr. Sinta Dewi, saya persilakan duduk kembali. Berikutnya sekarang Pak Yuli, saya persilakan. Ada perbedaan antara apa yang disampaikan oleh ahli dan saksi. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, untuk saksi itu bukan menjelaskan pendapatnya, tapi menerangkan apa yang didengar apakah itu jadi fakta-fakta yang didengar dan dirasakan sendiri oleh saksi, ya. Saya persilakan, Pak Yuli.

5

17.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YULI ADIRATNA Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, izinkanlah kami menjelaskan terkait dengan keluarnya surat B20 tahun 2014 Surat Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu bukti di dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini bahwa nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan itu berisi tentang ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oleh karena itu karena berisi ketidakpatuhan, maka nota pemeriksaan dikategorikan menjadi rahasia. Hal ini juga sejalan dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 yang sudah diberlakukan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan diberikan tugas wewenang untuk merahasiakan yang sifatnya memang patut dirahasiakan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Pasal 181 dan juga di dalam Perpres 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan diberikan wewenang untuk merahasiakan segala sesuatu yang memang patut dirahasiakan. Kemudian, Bapak yang kami hormati, Majelis Hakim Yang Mulia bahwa surat B20 tahun 2014 tentang kerahasiaan nota pemeriksaan ini muncul ketika berbagai kesempatan kami ditanyakan oleh teman-teman di daerah, pegawai pengawas ketenagakerjaan, baik itu kesempatan pada acara rapat koordinasi nasional maupun pertemuan-pertemuan teknis lainnya, menanyakan tentang apakah nota perencanaan pegawai pengawas itu dapat di-share ataupun diberikan kepada pekerja ataupun buruh, ataupun pada masyarakat. Nah, dengan demikian, kami diperintahkan oleh pimpinan untuk membuat suatu kajian dan munculah surat B20 tahun 2014. Kami menegaskan bahwa nota pemeriksaan itu bersifat rahasia karena kami menyadari bahwa nota pemeriksaan itu merupakan salah satu proses dalam penegakan hukum ketenagakerjaan karena nota pemeriksaan merupakan peringatan kepada pengusaha (…)

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebelumnya sebelum dilanjutkan ini tanya, Pak Yuli ini sebagai Saksi, pekerjaanya apa? Anunya apa? Tolong dijelaskan terlebih dahulu.

19.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YULI ADIRATNA Terima kasih, Yang Mulia. Kami sebagai Saksi dari Pemerintah, Saksi fakta, Yang Mulia. 6

20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

21.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YULI ADIRATNA Ya.

22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jabatannya apa? Pekerjaanya di mana?

23.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YULI ADIRATNA Terima kasih, Yang Mulia. Kebetulan kami saat ini sebagai Kepala Subdit Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT He em.

25.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YULI ADIRATNA Pada waktu surat ini dibuat, kebetulan kami yang mendiskusikan dengan teman-teman di Direktorat, terkait dengan pertanyaan dari teman-teman yang ada di daerah, Pak. Jadi, dengan surat tersebut kami mencoba mengkaitkan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa ada hal yang memang dapat dirahasiakan atau dkecualikan untuk dibuka yaitu yang terkait dengan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kami mencoba menya ... mengajukan draf tersebut kepada pimpinan bahwa memang ada hal yang bisa dirahasiakan, yaitu terkait dengan penegakan hukum. Nah, nota pemeriksaan ini memang merupakan rangkaian penegakan hukum ketenagakerjaan sehingga kami golongkan bahwa itu adalah sifatnya rahasia. Demikian, Bapak Hakim Yang Mulia.

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, cukup ya, silakan duduk dulu. Sekarang, Pak M. Hisyam, S.E., saya persilakan.

7

27.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. HISYAM Assalamualaikum wr. wb.

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam.

29.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. HISYAM Salam sejahtera dan selamat siang untuk semuanya. Kepada Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami menyampaikan fakta-fakta yang pernah saya alami, berkaitan dengan (...)

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebelumnya Pak Hisyam memperkenalkan diri, siapa dulu Pak Hisyam.

31.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. HISYAM Baik, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Hisyam, pekerjaan saya sehari-hari sebagai pengawas ketenagakerjaan.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT He em.

33.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. HISYAM Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT He em.

35.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. HISYAM Pada kesempatan hari ini, kami sebagai Saksi fakta dari Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengalaman di dalam penerbitan nota pemeriksaan yang mana penerbitan nota pemeriksaan itu adalah menjadi produk dari hasil pemeriksaan pada suatu perusahaan.

8

Dan mengenai pengalaman empiris yang pernah saya alami berkaitan dengan nota pemeriksaan, tahapan-tahapan dalam proses pembuatan nota pemeriksaan yang pertama adalah pengaduan dari pihak serikat pekerja atau pekerja pada suatu perusahaan. Kemudian, dari adanya pengaduan mengenai masalah ketenagakerjaan pada suatu perusahaan tersebut, kami menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal pemeriksaan pada perusahaan yang bersangkutan, kami meminta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dalam suatu perusahaan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hasil pemeriksaan tersebut yang bersumber dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak perusahaan, maka kami dari hasil temuan-temuan yang merupakan permasalahan-permasalahan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan, kami tuangkan dalam nota pemeriksaan. Kemudian, kami terbitkan dan kami tujukan langsung kepada perusahaan sebagai wujud dari pembinaan tertulis yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berkaitan dengan masalah nota pemeriksaan, terjadi suatu permasalahan terkait langsung dengan nota pemeriksaan yang kami buat dimana pada saat itu, nota pemeriksaan yang telah kami buat dan sudah kami sampaikan kepada pihak perusahaan sebagai pembinaan secara tertulis kepada perusahaan, ternyata tiba-tiba oleh serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut, tiba-tiba sudah ada di tangan dari serikat pekerja tersebut. Saya tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan nota pemeriksaan yang telah kami buat, kami terbitkan, dan kami sampaikan kepada perusahaan tersebut. Dan yang lebih mengkhawatirkan dan lebih memprihatinkan, yaitu nota pemeriksaan tersebut disebarluaskan secara terbuka, yaitu ditempelkan secara terbuka di papan pengumuman di ... dan di pos satpam sehingga semua pihak, semua orang yang tidak berkepentingan dengan nota pemeriksaan tersebut bisa membaca secara leluasa. Nah, hal ini adalah merupakan suatu hal yang tidak diperkenankan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 351 bahwa nota pemeriksaan itu merupakan hasil dari keteranganketerangan yang diperoleh dari suatu perusahaan yang wajib untuk dirahasiakan oleh pengawas atau pengawai pengawas yang melakukan pemeriksaan. Nah, itu adalah merupakan permasalahan kenapa nota pemeriksaan itu harus dirahasiakan? Karena kalau misalkan nota pemeriksaan ini secara bebas ada di tangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan secara langsung dengan nota pemeriksaan … nota pembinaan yang kita keluarkan itu, maka akan membuat ... akan membuka suatu potensi atau rentan terjadinya penyalahgunaan terhadap nota pemeriksaan yang telah dibuat oleh pengawas 9

ketenagakerjaan. Mungkin untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. 36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak Hisyam. Silakan duduk. Dari Pemerintah apakah ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut atau diperdalam? Silakan.

37.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Cukup, Yang Mulia.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Baik, dari Pemohon? Silakan. Supaya disampaikan seluruhnya, nanti dicatat oleh Ahli dan Saksi.

39.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Ya, terima kasih, Yang Mulia. Tapi kebetulan Pemohon ingin mempertegas dari Bapak Hisyam, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Sidoarjo. Saya mau bertanya sama Bapak, bisa dijelaskan, Pak, bentuk isi nota pemeriksaan? Kemudian, apakah dalam nota pemeriksaan itu memuat keterangan-keterangan, artinya misalnya temuan-temuan pegawai pengawas seperti upah buruh, kemudian sistem kerja yang berlaku di sana atau rahasia-rahasia perusahaan seperti keuangan perusahaan dan segala macamnya? Kemudian, tadi Bapak menyebutkan secara spesifik dua hal kerugian dan penyalahgunaan, kami ingin dijelaskan, Pak, kerugiannya kalau misalnya itu ditempel, disebarluaskan bagi perusahaan, kerugiannya apa? Kemudian, akibat penyalahgunaan itu apa? Demikian, Yang Mulia.

40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Saksi karena Saksi adalah fakta. Kalau ditanya kerugian-kerugiannya apa, saya kira itu susah untuk menjawab, itu Ahli itu nanti, ya. Jadi, apakah ditemukan hal-hal yang semacam itu kalau tidak bisa menjawab karena Anda adalah Saksi juga tidak perlu dijawab, ya. Jadi, Anda tidak boleh berpendapat, itu nanti ada kerugian begini, begini, begini, kalau itu tidak ditemukan di lapangan juga tidak usah

10

dijawab kalau begitu, ya. Tapi kalau diketemukan misalnya itu faktanya demikian, silakan dijawab, ya. Ada batasan itu. Dari meja Hakim? Silakan, Pak Pal. Kemudian, Pak Dr. Palguna. Kemudian Pak Dr. Suhartoyo. Dari sisi kanan saya ada Pak Dr. Patrialis Akbar. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Palguna dulu. 41.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Ahli dulu, ya, Bu Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LLM. Ibu dalam keterangan keahliannya ini berkesimpulan bahwa Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 17 atau Pasal 2 ayat (4) yang dimohonkan pengujian dalam permohonan pengujian undang-undang ini, itu sudah sesuai atau tidak melanggar prinsip pengecualian dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya masih dibenarkan berdasarkan Pasal 28J maupun ICCPR. Nah, yang ingin saya tanyakan itu begini, Bu. Ini kan, di dalam Pasal 19 ayat (2) ICCPR itu memang betul seperti disampaikan tadi bahwa pelaksanaan dari hak sebagaimana dimaksud … apa ... the association of rights provided for ... di ayat (2) dari pasal ini ada … apa namanya ... di dalamnya melekat semacam kewajiban dan tanggung jawab gitu, ya. Dikatakan di situ, “It may therefore be subject to certain restrictions, but this shall only,” tegas disebutkan di sini, “but this shall only be such as are provided by law and are necessary.” Bukan hanya diatur dalam undang-undang, tetapi disebutkan juga syaratnya di sini, kan. “And are necessary: a) For respect of the rights or reputations of others.” Yang kedua, “For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.” Nah, yang menjadi persoalan sekarang kan begini, Bu. Ini ada kasus konkret yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan nota ... hasil nota pemeriksaan dari BPK, kan begitu. Nah, secara hukum internasional positif dikatakan begitu. Kemudian, secara akademik juga disebutkan perlindungannya Ibu mengutip di sini pendapat dari David Banisar bahwa perlindungan … salah satu yang menyebabkan itu bisa dirahasiakan itu perlindungan keamanan nasional dan hubungan internasional, perlindungan atas privasi, kerahasiaan untuk kepentingan komersial, proses penegakan hukum dan ketertiban umum, ketentuan internal yang masih bersifat rahasia, jadi mungkin ini belum disclose, gitu ya, dan belum atau tidak dinyatakan sebagai informasi publik. Jadi kalau nota … apa namanya ... hasil nota pemeriksaan itu bagian yang mananya yang terkena dari ini, dari persyaratan yang ditentukan ini, Bu? Itu kan, kami ya, paling tidak saya dari ini membayangkan ini hasil pemeriksaan terhadap ... karena adanya 11

laporan, tidak memenuhi syarat misalnya ketentuan, prosedur kerja, dan sebagainya. Bagian mananya itu yang layak? Nanti ini saya mau tanyakan juga kepada saksi ini, bagian mananya itu yang layak untuk dikategorikan sebagai rahasia sehingga memenuhi persyaratan, baik menurut ketentuan hukum internasional publik itu maupun yang secara akedemik tadi sehingga bisa dikatakan tidak bertentangan dengan Pasal 28J itu? Itu, Bu. Itu untuk ahli. Saya untuk saksi, Pak yang pertama, siapa tadi? Pak Yuli. Pak Yuli, saya mau menanyakan ini karena Bapak ... makanya tadi saya ... lewat Pak Ketua karena Bapak menerangkan reason atau alasan di belakang perahasiaan nota kesepakatan itu, kan gitu. Alasannya adalah karena di situ merupakan bagian dari ... apa ... masuk dalam kategori bagian penegakan hukum, gitu ya, sehingga itu dirahasiakan. Saya mau tanyakan pada waktu itu, waktu pengalaman Bapak, setelah ditanya oleh Bapak katakan teman-teman di daerah tadi itu, Bapak mengambil referensinya itu sehingga bisa dikatakan rahasia itu apa pembandingnya bahwa itu adalah alasan penegakan hukum sehingga itu dirahasiakan? Apakah Bapak menganggap ini setara penyidikan? Hasil penyidikan atau bagaimana? Karena kami tidak memperoleh bayangan sama sekali bahwa ketentuan itu ... apa ... sedemikian rahasianya sehingga membahayakan kepentingan umum atau mungkin privasi seseorang atau barangkali kepentingan nasional sehingga itu harus dirahasiakan? Dan itu ... ini kan, kategori bahwa itu merupakan bagian dari penegakan hukum itu kan sangat ini ... ya apa ... sangat umum, begitu. Ini saya minta dijelaskan, bukan pendapatnya, tetapi mungkin pengalaman waktu me-drafting itu sehingga ini bisa di-compare dengan pendapat Ahli ini karena ini sidang terbuka. Terima kasih, Pak Ketua. 42.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Ibu juga masih berkaitan dengan pertanyaan Pak Palguna. Ibu Sinta, begini, Bu. Bahwa ada pengecualian-pengecualian yang Ibu sampaikan tadi di halaman 2, artinya tidak semua informasi publik bisa dikonsumsi untuk publik. Kalau memang ada pengecualian-pengecualian yang disampaikan di pendapat Ibu itu yang menyitir dari laporan yang disusun oleh David Banisar ini kan yang tadi dijelaskan Pak Palguna tentang ada sisi PR barang segala macam itu. Tapi menurut saya begini, Ibu, ketika Ibu kemudian di penjelasan berikutnya memberikan akses bahwa … kita tidak usah kepada kasus konkret dialami oleh para Pemohon, ya. Secara umum saja kalau keputusan atau hasil daripada komisi informasi itu ada pihak yang tidak puas, tapi kalau untuk penegakan hukum kan, termasuk yang 12

dikecualikan memang tidak kemudian dia dapat mendapatkan akses itu. Bagaimana kemudian pihak yang keberatan itu mengajukan hak-haknya ke pengadilan seperti yang Ibu sampaikan itu? Ke tata usaha negara kalau itu putusan pejabat publik dan ke pengadilan negeri kalau itu di luar putusan badan publik atau negara, sementara pihak penerima atau dalam kasus ini kalau kita kaitkan dengan Para Pemohon ini, sementara mereka tertutup, tidak mendapat dokumen hasil daripada hasil pemeriksaan itu. Saya kira juga sudah sama ya, dengan kalau yang digugat adalah komisi informasi, bagaimana dia mau ke peradilan umum misalnya ada PMH di situ, perbuatan melawan hukum. Ke TUN? TUN juga apa yang mau digugat putusan badan publik itu apa kalau mereka tidak mendapatkan dokumennya itu. Jadi, barangkali ini juga kemudian menjadi hampir sama dengan apa yang disampaikan saksi-saksi, nanti mohon dijawab juga oleh Pak Hisyam atau Bapak satunya bahwa untuk kepentingan penegakan hukum, alasan salah satu tadi kan, kenapa ini tidak diberikan kepada pekerja, sementara kan, di dalam pasal yang mengatur bahwa terhadap hasil pemeriksaan pegawai pengawas ini kan, ketika kemudian ada musyawarah tidak tercapai kan, bisa minta pengesahan ke pengadilan kan, sebenarnya? Kemudian juga apanya juga yang akan disahkan kalau dokumennya mereka tidak mendapatkan? Itu artinya penegakan hukum sekarang, Pak, tapi ini juga bukan pendapat, nanti dalam praktik Bapak selama ini apakah memang betul-betul tidak diserahkan sama sekali itu karena alasan itu semata-mata atau memang kalau urusan penegak hukum mestinya penegakan hukum, Pak, mestinya penegakan hukum yang mana? para Pemohon ini juga ingin hukumnya ditegakkan, tapi mereka tidak punya modal, artinya bukan secara finansial, dokumennya tidak ada sama mereka semua. Coba, penegakkan hukum seperti apa? Jangan penegakkan hukum untuk pengusaha, penegakkan hukum untuk pekerja kan, juga perlu hukum itu ditegakkan, aturan itu dijalankan. Nanti kalau ini bukan fakta juga bisa dijelaskan pengalaman Bapak selama menjadi penyidik dan reasoning Bapak ketika membuat draft yang dikeluarkan oleh dirjen itu. Saya kembali ke Ibu, sedikit, Ibu. Apakah Ibu sudah membaca surat dirjen yang dimaksudkan, Ibu? Belum, ya? Nah, apakah surat dirjen yang kemudian dimaknai oleh para Pemohon ini memperluas bahwa hasil pengawasan pegawai pengawas ini kemudian dikategorikan sebagai rahasia yang masuk dalam Pasal 2 ayat (4) itu apakah juga itu bisa masuk kategori ke sana ataukah tidak menurut pendapat Ibu ini? Karena Ibu Ahli di bidang itu kan, informasi publik ini. Mungkin dari itu saya, Pak Ketua. Terima kasih.

13

43.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga ke Ibu Sinta ya, ini menarik ini Bu. Ini kan, Pasal 2 ayat (4) ini bagian dari informasi publik yang dikecualikan. Ini kan, sebetulnya kan, mereka ini kan, karyawan, Bu. Ya, Bu, ya? Jadi, hasil pemeriksaan terhadap seorang karyawan, apakah itu namanya informasi publik? Apakah … apakah itu bukan pribadi? Ya, kan? Ini karyawan diperiksa, tentu dia harus tahu, dong. Tapi itu bukan berarti untuk disebarluaskan, khusus untuk pribadinya dia. Dia harus dapat, dong. Justru perlindungan yang dimaksudkan itu justru dengan diberikannya informasi itu dia akan mampu memberikan perlindungan terhadap dirinya. Ini kan yang dikecualikan perlindungan dan privasi itu kan, maksudnya itu kan yang berkaitan dengan hal yang besar yang berkaitan dengan kepentingan negara, segala macam itu yang bersifat rahasia. Masa orang diperiksa dia menjadi rahasia? Misalnya di dalam tindak pidana ya contohnya Ibu, ya. Seorang tersangka diperiksa oleh penyidik, dia punya hak untuk mendapatkan salinan Berita Acaranya. Mengenai apa dia disangkakan? Bagaimana dia bisa melakukan pembelaan diri dengan persiapan yang begitu banyak? Begitu juga dengan konsistensi pertanyaan-pertanyaan. Sekarang apa, besok apa. Ya, sebagai karyawan terkadang kan, dia kan, tidak terlalu hebat juga seperti orang-orang, seperti para doctor, apa gitu, ya kan? Jadi memang kita ingin penjelasan. Apakah Pasal 2 ayat (4) ini juga berlaku untuk karyawan? Atas pemeriksaan persoalan yang mereka hadapi dengan perusahaan. Apakah itu bersifat publik? Gitu lho, Bu. Kita setuju memang Pasal 2 ayat (4) ini penting, kemudian pengecualianpengecualian ini memang sangat penting. Tapi pemahamannya itu yang harus kita lebih mantapkan, gitu. Jangan semuanya publik, gitu. Oleh karena itu kan, konstitusi kita Pasal 28 F itu kan, memang memberikan hak kepada orang untuk mencari informasi apalagi terhadap dirinya, ya kan? Jangankan … bukan terhadap dirinya, terhadap yang hal yang bersifat umum saja dia juga berhak. Seseorang kirim surat ke satu instansi mengenai apa yang perlu diketahui oleh umum. Instansinya sekarang harus buka, harus kasih tahu, kecuali kalau ada hal-hal yang dikecualikan tadi, gitu. Itu saja, Bu, tolong dimantapkan sedikit.

44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan, Ibu Sinta terlebih dahulu.

14

45.

AHLI DARI PEMERINTAH: SINTA DEWI Terima kasih, kepada Bapak Pimpinan Sidang. Saya ingin menjawab tadi pertanyaan dari yang terhormat Hakim Bapak Palguna, yaitu tadi mempertanyakan dari konteks Pasal 19 ayat (2) ICCPR, saya sepakat dengan … apa … tadi … pendapat Bapak. Hanya saya ingin menekankan menurut pendapat saya bahwa yang di … yang di … yang disebut sebagai provide by law and are necessary sebetulnya dalam konteks Undang-Undang KIP itu sudah terpenuhi. Artinya bahwa pembatasan itu disebutkan secara limitatif di dalam Undang-Undang KIP. Di sini are necessary for respect, the rights or reputations tentunya ada di dalam pasal tentang privacy. Kemudian, national security itu juga sudah ada di dalam Pasal 17. Jadi menurut pemahaman saya, Pasal 2 ayat (4) itu kemudian di … diperinci lagi dengan Pasal 17, itu menurut pemahaman saya. Jadi, ini sudah terpenuhi, artinya dalam konteks Undang-Undang KIP tadi. Jadi yang dimaksud dengan kekecualian-kekecualian itu telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) untuk asasnya, tapi secara spesifik itu dijelaskan di dalam Pasal 17 tadi.

46.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Mungkin saya sedikit memotong, Pak Ketua.

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

48.

AHLI DARI PEMERINTAH: SINTA DEWI Silakan.

49.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Apakah dengan begitu, Ibu menganggap dalam kasus yang diajukan oleh Pemohon ini, surat edaran dari … nanti mungkin di … diinikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, surat edaran dari … apa namanya … dari dirjen ya, dari Dirjen PPK, dari Kemenakertrans itu, itu … apa itu suatu bentuk kasus yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan yang sudah memenuhi syarat ini atau bagaimana? Atau surat itu yang mengkategorikan itu sebagai rahasia itu sudah cocok juga dengan ini atau gimana? Kalau ini kan, beda … dua kasus, Bu, ya?

50.

AHLI DARI PEMERINTAH: SINTA DEWI Betul. 15

51.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Undang … pasal undang-undang yang diuji sendiri, Ibu berpendapat bahwa itu sudah memenuhi syarat, kan begitu. Tapi kemudian ada kasus begini yang bunyi surat edarannya seperti itu. Apakah itu Ibu … Ibu menganggap itu sebagai kekeliruan implementasi dari norma ini ataukah itu bagaimana sebenarnya? Atau masih memenuhi syarat juga kalau saya … kalau ini pendapat akademik Ibu dibandingkan dengan kasus konkret yang ada. Itu, terima kasih.

52.

AHLI DARI PEMERINTAH: SINTA DEWI Terima kasih. Menurut saya ini masih masuk dalam konteks Pasal 17J. Jadi, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undangundang karena saya terus terang saya belum membaca, tetapi saya melihat dalam konteks Undang-Undang KIP itu masuk ke dalam informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang tadi dengan melihat kepada Ketentuan Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1951. Tapi saya bukan ahlinya, jadi bisa dikonfirmasi lagi. Kemudian yang I juga selama itu memorandum atau hasil pemeriksaan yang belum dinyatakan sebagai informasi publik, itu masih dikategorikan sebagai yang dikecualikan. Tapi kan, ada mekanismenya. Nanti kan, Pemohon bisa ke komisi informasi untuk mempertanyakan ini. Komisi informasi akan kemudian memeriksa apakah memang dokumen ini bisa masuk dalam kategori rahasia atau bisa dibuka. Itu adalah wewenang dari komisi informasi dan komisi informasi boleh meminta dokumen. Dokumen tadi masih sejalan dengan pertanyaan Pak Patrialis yang sudah diatur di dalam … di sini ada di dalam Pasal 43. Jadi, walaupun dokumen yang masuk dalam kategori Pasal 17 itu harus dirahasiakan di dalam komisi informasi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian, pertanyaan kepada Yang Mulia Hakim Suhartoyo tentang KIP. Bagaimana kalau Pemohon itu? Prosesnya seperti apa? Ya, komisi informasi kan, sebetulnya adalah sukarela. Dia bisa ke komisi informasi atau langsung ke pengadilan. Dokumennya seperti apa, pengadilan dan komisi informasi sendiri bisa meminta dokumen kepada Kementerian Tenaga Kerja walaupun nanti ini dalam sifat rahasia seperti yang diatur di dalam Pasal 43. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian, kepada pertanyaan Pak Patrialis. Bahwa ini karyawan memang betul, Pak, kalau kita menggunakan logika keadilan, saya sendiri merasa bahwa ini adalah karyawan. Tetapi di dalam aturannya tetap walaupun itu karyawan memang sangat penting terutama privasinya sangat dijaga di sini.

16

Kemudian bahwa selama dokumen itu belum di-declare sebagai informasi publik, menurut konteks Undang-Undang KIP itu tetap sebagai yang dirahasiakan. Kembali nanti ada mekanismenya untuk bisa dibuka oleh Komisi Informasi dengan menggunakan Pasal 2 ayat (4) tentang public interest atau HAM tes ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. 53.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi begini, Bu.

54.

AHLI DARI PEMERINTAH: SINTA DEWI Ya.

55.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalau demikian, kekuasaan itu berada pada komisi informasi. Kan bukan sistem namanya. Kalau komisi informasi bilang bisa, bisa. Enggak, enggak. Kan, bukan itu masalahnya, ya kan? Itu kan kalau memang pada persoalan kalaupun ada yang keberatan. Cuma yang jadi masalah adalah apakah pasal ini masuk dalam kualifikasi publik terhadap persoalan karyawan yang bermasalah dengan kantornya, terus ada nota pemeriksaan. Pasti itu konsumsi publik. Nah, saya mau … Ibu, begini, saya enggak mau menggiring juga, kalau Ibu enggak masuk dalam area itu enggak apa-apa, ya. Saya ingin penjelasan. Kalau mau dijelaskan, boleh. Kalau enggak, enggak apa karena ini agak sensitif. Ya, sama misalnya Ibu punya keluarga, punya saudara, ada masalah di kantor, “Ada apa, Nak? Ada apa?” “Aku enggak ngerti, Bu. Aku diperiksa.” “Coba pemeriksaannya apa? Bisa kita analisa, kamu salah apa enggak.” Kan, begitu. Begitu juga di kepolisian ada, kan boleh orangnya minta Berita Acara, dan itu bukan konsumsi publik. Tapi itu kan, hak pribadi dia untuk memperoleh itu. Masuk enggak dalam kualifikasi pasal ini? Gitu saja.

56.

AHLI DARI PEMERINTAH: SINTA DEWI Pertanyaannya ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya hanya melihat dalam konteks ini dokumen yang publik. Jadi, sudah declare bahwa ini publik. Adapun nanti karyawan merasa bahwa itu haknya, sebetulnya secara … kalau kita bicara logika atau perkara lain itu mungkin ya, memiliki kewenangan untuk tahu, tetapi tidak untuk dipublikasi.

17

Tapi jawaban saya dalam konteks Undang-Undang KIP ini bahwa dalam konteks bahwa dalam informasi itu informasi yang publik yang sudah di-declare oleh badan publik bahwa itu bisa diakses oleh masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. 57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Bu. Pak Yuli atau Pak Hisyam dulu, silakan. Dari Pemohon tadi juga ada pertanyaan untuk Pak Hisyam. Kemudian, Pak Yuli dan Pak Hisyam juga ada pertanyaan dari Hakim tadi, silakan.

58.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YULI ADIRATNA Terima kasih, Yang Mulia, Pimpinan dan Anggota. Sebelumnya mohon izin kalau diperkenankan saya jawab sekaligus dari Bapak Yang Mulia Palguna dan Bapak Suhartoyo. Sebelumnya kami akan menjelaskan proses penegakan hukum di ketenagakerjaan, Pak. Diawali dari yang kita sebut dengan prefentif edukatif ataupun pencegahan ataupun sosialisasi ataupun pendampingan, Pak. Yang kedua, ketika prefentif edukatif sudah kita lakukan, pengawas ketenagakerjaan melakukan kegiatan namanya repressive nonjustice, Pak. apabila ditemukan suatu pelanggaran atau ketidaksesuaian di perusahaan, pengawas mengeluarkan namanya nota pemeriksaan sebagai peringatan bahwa perusahaan pelanggar normanorma ketenagakerjaan. Ketika prefentif non … maaf … ketika repressive nonjustice sudah kita lakukan dan tidak dipatuhi juga oleh pengusaha, maka bisa dilanjutkan dengan menggunakan sistem yang namanya repressive justice ataupun upaya paksa melalui pengadilan yaitu menggunakan langkah-langkah penyelidikan atau projusticia sehingga nota pemeriksaan itu kami kategorikan proses penegakan hukum. Yang Mulia yang kami hormati. Bahwa di dalam isi nota pemeriksaan memang tidak memisahkan apakah itu bersifat pidana ataupun bersifat perdata karena di dalam ketenagakerjaan itu ada 2 mekanisme, apabila mengenai tindak pidana maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri, melalui projusticia ataupun penyidikan oleh … penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian ketika yang terkait dengan perdata, maka penyelesaiannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena memang disadari bahwa tidak semua Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bermuara pada sanksi pidana sehingga kami tegaskan kembali, Yang Mulia. Bahwa nota pemeriksaan merupakan proses penegakan hukum. Kemudian, terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo bahwa penegakan hukum yang mana? Di dalam nota 18

pemeriksaan memang tidak dipisahkan mana yang perdata, mana yang pidana. Tetapi semua ketidakpatuhan ataupun pelanggaran ataupun pengusaha yang tidak melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, maka kita tuangkan di dalam nota pemeriksaan yang kita kategorikan proses penegakan hukum. Muaranya ketika itu proses perdata, maka menggunakan mekanisme perdata yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sedangkan ketika memiliki sanksi pidana, maka kita lakukan namanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Mungkin sementara itu, Yang Mulia. Terima kasih. 59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan, Pak Hisyam.

60.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. HISYAM Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan kami menyampaikan beberapa pengalaman yang berkaitan dengan pembuatan nota pemeriksaan Bahwa nota pemeriksaan itu sebagaimana yang sudah disampaikan itu berisi tentang belum terpenuhinya atau ketidaksesuaiannya dengan norma-norma yang ada di dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003. Norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu terdiri dari norma yang ada sanksi pidananya dan norma yang bersifat keperdataan. Kemudian, proses daripada penegakan hukum antara norma yang ada sanksi pidananya dengan yang bersifat keperdataan itu dilakukan melalui mekanisme yang berbeda. Kalau untuk norma-norma yang ada sanksi-sanksi hukum … sanksi pidananya, maka itu akan ditindaklanjuti dengan namanya penerbitan laporan kejadian untuk dimulainya suatu penyidikan. Sedangkan kalau penegakan hukum di bidang norma-norma yang bersifat keperdataan itu akan diajukan oleh para pihak yang berselisih kepada bidang HI, syaker yang menangani masalah perselisihan. Kemudian, mengenai hasil pemeriksaan supaya pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan supaya diketahui oleh para pekerja, itu kami membuat surat pemberitahuan mengenai informasi hasil pelaksanaan pemeriksaan ketenagakerjaan sehingga para pekerja itu dapat mengetahui apa saja tuntutan yang memang sesuai dengan fakta yang terjadi? Di dalam informasi … surat informasi yang kami buat tersebut, apabila memang tidak ditemukan fakta atau mungkin juga ternyata tidak sesuai dengan … apa … apabila ternyata di dalam pengaduan tersebut tidak memenuhi pasal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu kami sampaikan penjelasan 19

di dalam surat informasi kepada pihak pekerja. Sedangkan nota pemeriksaan tetap kami pegang untuk proses penegakan hukum. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 61.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sedikit (…)

62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

63.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sedikit saja. Ini untuk Pak ini … Pak Yuli dan kaitannya dengan Pak Hisyam tadi itu. Gini, Pak, tadi Pak ini … Pak Yuli kan, menjelaskan. Ketika masih dalam pemeriksaan itu ada namanya repressive nonjustice itu, ya? Nah, itu kemudian nanti kan, ada masanya. Ketika Bapak menyerahkan itu … apa … katakanlah memeriksa seorang pengusaha, misalnya, Anda masih … Bapak masih menerapkan prinsip ini, repressive nonjustice. Berarti kan, ada tenggang waktu bagi pengusaha untuk menaati hasil ini, kan? Nah, sebelum Bapak tiba misalnya dalam kesimpulan, apakah ini diteruskan ke repressive justice pro justicia atau tidak? Gitu, kan? Nah, persoalannya bagi … bagi yang menjadi pertanyaan buat kami, saya khususnya itu adalah ini pertimbangan siapa yang anu? Karena ini tidak terbuka untuk … untuk … untuk pekerja, kan? Apakah itu kemudian menjadi wilayahnya sendiri dari PPK untuk memutuskan ini perlu diteruskan atau tidak? Sehingga pihak lain tidak ada yang mengetahui bahwa ini sesungguhnya ditaati atau tidak? Sehingga ini orang bisa menafsirkan ini terjadi transaksi di ruang gelap nanti bisa antara pengusaha dengan PPK. Mestinya ini misalnya … atau ke … bisa diteruskan ke repressive justice. Atau sebaliknya, justru sebenarnya misalnya pengusahanya sebenarnya sudah taat. Cuma karena awalnya tidak ada yang mengetahui, jadi pihak lain tidak mengetahui bahwa pengusaha sudah taat. Ini bisa menimbulkan kecurigaan, baik dalam pengertian yang dari sisi pekerjaan maupun dari sisi pengusaha. Dua-duanya bisa dirugikan, gitu. Itu gimana, Pak? Itu supaya ini menjamin bahwa itu tidak terjadi hal yang demikian? Terima kasih.

64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Yuli.

20

65.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YULI ADIRATNA Terima kasih, Yang Mulia. Untuk menjamin itu bahwa tidak terjadi adanya katakanlah main mata atau apa, Yang Mulia, kami ada namanya prinsip transparansi, Yang Mulia. Jadi, di dalam nota pemeriksaan itu, memang ada batas waktu. Biasanya yang kami lakukan ketika menemukan ketidakpatuhan, maka terbitlah namanya nota pemeriksaan dalam batas waktu tertentu di dalam nota itu. Misalnya, satu minggu ataupun dua minggu sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran. Yang kedua, ketika batas waktu yang sudah ditentukan dalam nota pemeriksaan masih juga pengusaha belum patuh, maka kami menerbitkan namanya nota peringatan. Intinya, bagaimana agar pengusaha tetap melaksanaan isi nota pemeriksaan.

66.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu diketahui oleh karyawan ndak, nota itu?

67.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, enggak.

68.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Peringatan itu? Maaf.

69.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YULI ADIRATNA Izin, Yang Mulia, kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian, nota pemeriksaan … nota peringatan sudah kita berikan dan ada jangka waktunya. Biasanya kami juga menerbitkan namanya nota pemeriksa … peringatan kedua. Kemudian, barulah ketika ada indikasi dugaan tindak pidana, kita lanjutkan kepada laporan kejadian untuk dilakukan penyidikan. Nah, untuk menjaga ketransparansi tadi, kami bisa menerbitkan namanya laporan perkembangan penanganan kasus sehingga di dalam tahapan-tahapan yang kita lakukan seperti dijelaskan oleh Saksi yang kedua tadi, Pak Hisyam bahwa kita menerbitkan namanya laporan perkembangan penanganan kasus, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

70.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sedikit, Pak, ya. Apakah PPK dalam melakukan pemeriksaan itu selalu diawali dengan laporan? Dan kalau pengalaman Bapak, siapa yang

21

sering melakukan laporan itu? Kalau memang diawali … harus diawali dengan laporan. Silakan. 71.

SAKSI DARI PEMERINTAH: YULI ADIRATNA Terima kasih, Yang Mulia Bapak Aswanto. Kami mencoba menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan itu bisa dilakukan tanpa adanya laporan. Kami memiliki mekanisme pemeriksaan. Adanya pemeriksaan pertama, ada pemeriksaan berkala, Yang Mulia, dan ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pertama, dilakukan terhadap perusahaan yang memang baru pertama kali berdiri. Yang kedua, pemeriksaan berkala, pengawas kerja mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan pemeriksaan secara berkala. Biasanya dilakukan setahun sekali, tergantung dari bobot masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah pemeriksaan khusus, dilakukan apabila ada pengaduan dari masyarakat. Pengaduan baik melalui pengaduan langsung maupun pengaduan tidak langsung melalui media massa, ataupun ada kasus-kasus kecelakaan kerja, misalnya, Yang Mulia, itu bisa kita lakukan. Demikian, terima kasih.

72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya kira sudah cukup. Terima kasih, Bu Dr. Sinta Dewi, Pak Yuli, dan Pak Hisyam atas keterangannya di persidangan Mahkamah Konstitusi ini. sebelum saya akhiri persidangan, apakah Pemerintah masih akan mengajukan Ahli atau Saksi? Atau sudah cukup?

73.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Sudah cukup, Yang Mulia.

74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu, rangkaian persidangan pada perkara ini sudah selesai. Yang terakhir adalah Mahkamah masih menunggu kesimpulan dari Pihak Pemohon dan Pemerintah. Kesimpulan dapat diserahkan pada hari Selasa, 17 Mei 2016 pada pukul 10.00 WIB. Jadi, sudah tidak ada rangkaian persidangan. Pemohon dan Pemerintah tinggal menyerahkan kesimpulan dari seluruh akhir anu … rangkaian persidangan ini, Selasa, 17 Mei 2016, pada pukul 10.00 WIB. Ya, Pemohon, cukup, ya? bisa dimengerti?

22

75.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Bisa, Yang Mulia.

76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah (…)

77.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Yang Mulia.

78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Gimana?

79.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Jika diperkenankan, dalam kesimpulan penyerahan nanti kami akan menyampaikan bukti tambahan dan keterangan tertulis Ahli, Yang Mulia.

80.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Keterangan tertulis Ahli silakan dimasukkan di dalam kesimpulannya, ya. Dari Pemerintah, cukup?

81.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Cukup, Yang Mulia.

23

82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB Jakarta, 10 Mei 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

24