MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIV/2016
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA SENIN, 7 MARET 2016
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 8 ayat (3) dan pasal 13 ayat (1) huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 7 Maret 2016, Pukul 10.35 – 10.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Patrialis Akbar 3) Suhartoyo Hani Adhani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Tjip Ismail 2. Sigit Edi Sutomo 3. Dian Simatupang 4. Mahfud Sidiq
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB 1.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Sidang Perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, persilakan.
2.
kepada
Pemohon
untuk
memperkenalkan.
Kami
PEMOHON: TJIP ISMAIL Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir di sini adalah saya sendiri Tjip Ismail, kemudian sebelah saya Drs. Sigit, sebelah saya Dr. Dian P. Simatupang, dan sebelahnya Dr. Mahfud Sidiq. Satu orang belum hadir adalah Dr. Darminto yang sekarang di Semarang dan sesuai dengan permintaan di belakang kami semua hakim pengadilan pajak hadir di sini.
3.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih. Agenda kita hari ini adalah perbaikan permohonan dan perbaikannya sudah diterima tadi jam 08.30 WIB dan masih dalam batas tenggang waktu yang sudah diatur oleh undangundang, dan sudah kita sampaikan pada rapat pendahuluan 14 hari yang lalu, dan oleh sebab itu pada kesempatan ini dipersilakan bahwasanya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Jadi pokokpokoknya saja karena nanti yang tertulis akan dipelajari oleh Majelis. Kami persilakan.
4.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Akan kami sampaikan perbaikan permohonan sesuai dengan hasil sidang pada 7 Maret ... maaf 23 Februari 2016. Adapun perbaikan meliputi. 1. Perbaikan surat kuasa yang menyertakan seluruh pemberi kuasa dari IKAHI pengadilan pajak dan seluruh pengurus penerima kuasa, yaitu kami CSSUI. 2. Menyampaikan analisis terganggunya pengadilan pajak berkenaan dengan keberadaan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
1
3. Melengkapi bukti dokumen antara lain; fotokopi KTP para hakim sebagai pemberi kuasa dan seluruh pengurus CSSUI, anggaran CSSUI, dan sebagai badan hukum. 4. Poin-poin secara rinci alasan permohonan dan pendapat para pakar terkait dengan permohonan. Dan selebihnya nanti akan disampaikan dalam keterangan ahli dan saksi fakta yang akan disampaikan pada sidang persidangan. Selanjutnya dipersilakan kepada rekan dilanjutkan, Pak Dian. 5.
PEMOHON: DIAN SIMATUPANG Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Sesuai dengan Risalah Tanggal 23 Februari 2016, kami mencatat dan juga berdasarkan Risalah di dalam website MK, tujuh poin yang disampaikan perbaikan yang dinasihatkan Majelis Yang Mulia. Pertama, mengenai surat kuasa sudah disampaikan tadi Pak Tjip sudah diperbaiki, Yang Mulia. Kemudian mengenai dalil hukum dimanapun tiada (suara tidak terdengar jelas) dan batas usia, maka kami sudah menyampaikan dalil tersebut, Yang Mulia, di halaman 13 yang pada hakikatnya secara teoritis maupun filosofis pada hakikatnya tidak ada hakim yang sebenarnya didalilkan ada (suara tidak terdengar jelas) maupun batas usia. Termasuk juga sebenarnya Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sebenarnya secara filosofis hakim pada hakikatnya untuk menjamin kemerdekaannya tidak dapat dibatasi dengan (suara tidak terdengar jelas) maupun batas usia. Kemudian yang ketiga, Yang Mulia. berkaitan dengan keberadaan CSSUI sebagai Pemohon Kuasa dari Para Pemohon Prinsipal bahwa sesuai dengan anggaran dasar dan pendirian dari CSSUI, maka mempunyai perhatian yang ... dan kajian fokus perhatian kepada kajian keuangan baik dari segi hukum maupun ekonomi yang pada hakikatnya merupakan hal yang strategis terkait dengan fiskal negara sebagai bagian dari kajian yang dilakukan CSSUI. Di sini kami sampaikan di halaman 10 di permohonan yang diperbaiki, Yang Mulia. Berkaitan dengan perbaikan dalil-dalil yang disampaikan oleh ... dinasihatkan Yang Mulia bahwa kami sudah sampaikan sesuai dengan poin-poin sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 di halaman 11 sampai 21, kami sampaikan semua dalil-dalil berdasarkan teori maupun norma hukum yang terkait dengan permohonan yang diajukan. Kemudian terkait dengan dalil bahwa Pengadilan Pajak merupakan lembaga banding, Yang Mulia. Bahwa di sini kami juga sampaikan di halaman 16, secara normatif Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
2
Umum Perpajakan. Jelas mengatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan lembaga banding. Terkait yang keenam, Yang Mulia. Data atas periodesasi usia yang menghambat peradilan yang cepat sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia Ketua Majelis. Bahwa di halaman 19 juga kami sampaikan bahwa periodesasi dan usia tersebut apabila dibatasi akan menghambat dan justru berpotensi secara krusial dan massif pada penerimaan negara dan juga kepentingan negara, serta umum, dan hak konstitusional warga masyarakat mendapatkan kepastian, khususnya warga masyarakat sebagai pembayar pajak. Kemudian juga kami sampaikan, Yang Mulia. Terkait dengan Hakim Pengadilan Pajak yang khusus seperti yang dinasihatkan, Yang Mulia Ketua Majelis. Dan juga kami tambahkan, Yang Mulia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 bahwa sekali lagi Pemohon memohon bahwa permohonan ini dapat dilakukan secara cepat. Demikian, terima kasih, Yang Mulia. 6.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Cukup, Pak Tjip? Cukup. Yang Mulia Pak Patrialis ada hal-hal yang ingin disampaikan?
7.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak Tjip atau Pak Dian, atau Pak Mahfud, ini ketemu lagi. Dulu kita pembahasan anggaran, Pak ya. Pertama, saya mau tanya alasan kenapa mesti dipercepat persidangan ini, permintaan tadi yang disampaikan oleh Pak Dian. Apakah ini ada kaitan dengan akan banyaknya Hakim-Hakim Peradilan Pajak yang mau pensiun? Itu satu. Itu harus saya jelaskan ya, jelaskan supaya kami nanti melapor ke Rapat Permusyawaratan Hakim juga dapat penjelasan langsung. Yang kedua, meskipun masih dalam sidang perbaikan. Saya ingin mendapatkan suatu gambaran sepintas ya. Ini kan hakim … Hakim Pajak ini kan spesifik, khusus, dan ahli perpajakan ini kan juga tidak banyak. Para Hakim-Hakim Pajak ini kan adalah beliau-beliau yang memang ahli dalam bidang perpajakan. Bisa enggak digambarkan sedikit satu suasana bagaimana banyaknya beban tugas yang diemban oleh Para Hakim Pajak dengan jumlah hakim yang ada sekarang, maupun juga tentu ada kaitan dengan proses rekrutmen Para Hakim Pajak ini? Ini sangat penting suatu gambaran ada kaitan dengan permohonan percepatan tadi. Tentu kita juga tidak ingin adanya satu proses peradilan pajak jangan terganggu, kan gitu, ya. Saya ingin dapat gambaran itu dulu, terserah, Pak, siapa yang mau menjelaskan. Silakan.
3
8.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Silakan, Pak.
9.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami akan sampaikan bahwa saat ini Hakim Pengadilan Pajak berjumlah 46 hakim. Sementara ke depan 14 sudah mau pensiun kalau tidak segera.
10.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Tahun ini juga?
11.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya?
12.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Tahun 2016 ini juga?
13.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, ya, tahun 2016.
14.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Bulan?
15.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, berturut-turut, Pak Hakim.
16.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya bulan berapa?
17.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Dari bulan Maret dan seterusnya.
18.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh, ya. Silakan. 4
19.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Kemudian sementara perkara yang masuk di Pengadilan Pajak setiap hari berkisar 55 perkara sampai 60 perkara. Nah, jumlah saat ini ada 16.047 berkas per 31 Januari, 16.047 berkas sampai dengan 31 Januari kemarin saya cek. Hal ini kalau tidak segera diselesaikan ya, apalagi bahwa sengketa pajak adalah sengketa penerimaan negara yang berkaitan wajib pajak menghendaki adanya kepastian hukum bagaimana tunggakan harus bisa diselesaikan dari Pengadilan Pajak. Ada lagi satu. Memang ada rekrutmen hakim itu jumlahnya juga relatif sedikit dan pada umumnya mereka harus melalui proses kematangan itu melalui beberapa tahun baru mereka bisa … bisa running well itu. Dengan demikian, kiranya Yang Mulia (…)
20.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Gambaranya, Pak. Coba gambarannya bagaimana? Berapa lama? Mulai dari proses awal sampai terpilihnya itu berapa lama itu?
21.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Tentunya dia, ya (suara tidak terdengar jelas) memang … memang waktu rekrutmen itu dipilih yang … yang … yang sudah matang, gitu, Pak. Tapi tetap saja karena ini kan proses peradilan, tentunya seperti juga Yang Mulia memerlukan proses. Apalagi, putusan di pengadilan itu perihal pajak, kan itu putusan yang inkracht van gewijsde, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyangkut masalah hitung-hitungan pajak. Jadi, biasanya melalui proses itu, Yang Mulia. Dari itulah kami menghendaki proses … proses ini cepat supaya tidak menghambat, ada stagnasi dalam pemeriksaan karena kebetulan banyak yang … banyak yang pensiun. Demikian, Yang Mulia.
22.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Saya kira, perbaikan tertulis sudah kami terima tadi pukul 08.35 WIB. Kemudian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tjip dan Pak Dian Simatupang, beberapa hal yang sudah diperbaiki, kemudian dilengkapi dalam permohonan. Tadi disebutkan beberapa halaman, 13, 19, dan juga 20. Dan di-bold tadi dengan hitam, gitu, ya, jadi agak kelihatan. Ya, ini sudah kita terima. Dan sekarang ada pengesahan alat bukti, ya? Jadi, bukti yang sudah disampaikan, bukti P-1 sampai dengan P-4, betul, Pak?
5
23.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Betul, Pak.
24.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ini lengkap dan ini kita sahkan, ya. KETUK PALU 1X Baik. Untuk persidangan selanjutnya akan diberitahukan kemudian. Karena hal-hal yang sudah disampaikan dalam perbaikan permohonan dan juga tadi kita minta penjelasan lisan sudah disampaikan, ini akan disampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk nanti acara persidangan selanjutnya. Masih ada hal, Pak Tjip? Pak Dian? Pak Mahfud? Pak Sigit?
25.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Kalau boleh (…)
26.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.
27.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Karena kami para dosen mengajar di sana-sini, gitu (…)
28.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.
29.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Ada waktunya kira-kira kami bisa memprediksi, dan sekaligus juga mohon … ini kan yang Bapak-Bapak di belakang, Para Hakim ini (…)
30.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya.
6
31.
PEMOHON: TJIP ISMAIL Sidang itu. Jadi karena permohonan Yang Mulia Hakim, apakah yang tidak sidang boleh di sini, gitu? Karena ini kan mengganggu barangkali. Karena ini kan permohonan dari Yang Mulia supaya hadir semua, gitu. Terima kasih.
32.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Karena pada dasarnya, terbuka untuk umum, ya, silakan untuk hadir, ya. Dan untuk waktunya, nanti setelah Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, kita laporkan, baik hal-hal yang Saudara tertulis, hal yang tadi kami minta konfirmasi, kemudian beberapa hal yang dinyatakan sebagai urgensi dari hal-hal yang dimohonkan ini (suara tidak terdengar jelas) disampaikan, dan lalu nanti akan kami sampaikan waktunya kepada Pemohon, ya.
33.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya tambah sedikit.
34.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Silakan, Pak, silakan.
35.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, Pak Tjip, sebetulnya kita itu kemarin mempertanyakan, apakah permohonan ini diajukan oleh seluruh Hakim Pajak? Jadi, bukan kehadirannya sebetulnya, ya. Tapi, enggak apa-apa. Ke depan, satu orang saja dari Kuasa Hukum hadir juga enggak masalah. Jadi, BeliauBeliau silakan bekerja. Ini kalau begini kan bisa terganggu juga, kan? Perkara yang begitu banyak. Enggak ada masalah itu, ya. Kemarin kan kita lihat dari permohonannya itu agak sedikit kurang pas, gitu, ya. Yang mengajukan yang mana, yang Kuasa Hukum yang mana, gitu. Jadi, enggak ada masalah, Pak. Jadi, Beliau-Beliau enggak usah hadir, enggak apa-apa. Kalau hadir juga boleh. Kalau diwajibkan, ya, mengganggulah. Di pajak kan juga enggak begini, ya. Itu saja. Terima kasih.
36.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Saya kira cukup, yang, Pak Tjip, Pak Dian, Pak Mahfud, Pak Sigit, dan Bapak, Ibu hadirin Hakim yang lainnya, kami ucapkan terima kasih.
7
Dan sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB Jakarta, 7 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
8
