2016

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor : 1203.Pm/612/UPGRK/2016 Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik mengundang penyedia barang/jasa untuk mengikuti Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama Pekerjaan : Pengadaan Pekerjaan Jasa Pest Control untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Nilai HPS : Rp.303.028.000,00 (Tiga Ratus Tiga Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) termasuk PPN 10%. Sumber Dana : Anggaran Operasi Tahun 2016 - 2018. 2. Syarat Peserta 2.1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan mempunyai Izin Usaha (SIUP, SIUJK, dan/atau SBUJK) serta Izin Operasional Perusahaan Pengendali Hama (Pest Control) yang masih berlaku. 2.2. Memiliki kemampuan dan pengalaman minimal 1 (satu) kali melakukan pekerjaan jasa Pest Control atau sejenis, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik. 3. Persyaratan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 3.1. Menunjukan persyaratan sesuai poin 2.1 dan 2.2. 3.2. Menyerahkan Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan Minat (terlampir) secara langsung dan/atau via email (Contact Person : Tri Wuryani, 031-3981569 ext.1138, [email protected], [email protected]). 4. Jadwal Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Tanggal : 15 September 2016 s/d 23 September 2016 (hari kerja) Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB (Setiap hari kerja) Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Hari/Tanggal : Selasa, 27 September 2016 Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d SELESAI Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 6. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal perusahaan. 7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan. 8. Penyedia yang mendaftar untuk ikut Pelelangan Umum namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan. Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT. PJB. Gresik, 14 September 2016 PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA KETUA, ttd RACHMAD LUTFI

NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com


KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada

PENGADAAN BARANG/JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK JL. HARUN TOHIR GRESIK

SURAT PENDAFTARAN Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami : Nama Perusahaan Alamat

: :

…………………………… (A) ……………………………

Untuk mengikuti proses pemilihan langsung sebagai berikut : Pengadaan

: Pengadaan Pekerjaan Jasa Pest Control untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

No PP/Pengumuman

: 1203.Pm/612/UPGRK/2016

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PT. .................. B) (Nama Jelas) C)

Keterangan : A. = Nama dan Alamat Perusahaan B. = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan C. = Nama yang mewakili Perusahaan & Jabatan



KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN MINAT Nomor

:

Kepada Yth.

:

. Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir, Gresik

Lampiran

:

(

) berkas

Perihal

:

Pernyataan Minat Mengikuti Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi

Pekerjaan

:

Pengadaan Pekerjaan Jasa Pest Control untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Dengan hormat, 1.

Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan/Joint Operation) dan setelah memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh proses Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi sampai dengan selesai, untuk paket Pengadaan Pekerjaan Jasa Pest Control untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.

Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila dibutuhkan oleh Tim Pengadaan.

3.

Kami menyatakan bahwa penawaran yang diajukan akan ditandatangani oleh seluruh mitra Join Operation* agar secara hukum mengikat, baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri (khusus untuk join operation).

4.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi yang diberikan dalam dokumen Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi ini adalah benar dan masih berlaku. Setiap peryataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan atau dituntut dimuka hukum.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. (Perusahaan / Join Operation) meterai & diberi tanggal (... nama terang & jabatan ...)


PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

Telepon : 031-3984540

Faksimile : 031-3981568

Email : [email protected]; [email protected]

PERMINTAAN PENAWARAN (PP) (Inquiry) NOMOR (Number) TANGGAL (Date)

:

1203.PP/612/UPGRK/2016

:

19 Aug 2016

BATAS PEMASUKAN PENAWARAN (Dead Line) KODE REKANAN (Code of Bidder) NOMOR SURAT PENAWARAN (Number of bid letter) TANGGAL SURAT PENAWARAN (Date of number letter) BATAS BERLAKUNYA PENAWARAN (Validity of quotation) JAMINAN PENAWARAN (Bid Bond) TEMPAT PENYERAHAN BARANG (Destination)

:

29 Sep 2016

:

KEPADA :

: ( PT )

(To)

:

PESERTA LELANG UMUM : ……………Bulan / ……………..Hari : : Gudang PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

NOMOR

NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN

Number

Description

1

PP INI BUKAN MERUPAKAN ORDER PEMBELIAN (This is not order)

Jam : 13.30 WIB

PENGADAAN PEKERJAAN JASA PEST CONTROL PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

JUMLAH

1

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH HARGA

Unit

Unit Price

Total Price

LOT

ESTIMASI WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN

P/R : 015041 PERHATIAN : Perhatikan halaman dibalik ini Attention : Please see the following page DITAWARKAN OLEH : (Offered by)

TOTAL

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK PELAKSANA PENGADAAN

Materai 6.000,00

………………………………………………………………….

RAHMAD LUTFI

PT Pembangkitan Jawa Bali

UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

Telepon : 031-3984540

Faksimile : 031-3981568


RINCIAN PENGADAAN PEKERJAAN JASA PEST CONTROL PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

NOMOR Number I

NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN Description

JUMLAH

SATUAN Unit


ESTIMASI RINCIAN PEKERJAAN 1

JASA PENGENDALIAN HAMA TIKUS DAN SEJENISNYA

1

LOT

1

LOT

Area PLTU #1, PLTU #2, PLTU #3, dan PLTU #4 ● Service Building Lantai 1 s.d 4 ● Main Building Unit 1 s.d 4, Auxilary Area ● Area PLTG ● Gudang 1 s.d. 7

Area PLTGU ● CCB (Central Control Building) Lantai 1 s.d 3 ● Main Building ST 1 s.3 ● Gas Turbin Building ● WTP, WWTP, Desalination, Chlorination Plant Gedung Workshop

2

JASA PENGENDALIAN HAMA KUTU Lokasi

: Gudang 1 - 6 (tanpa gudang 4)

Waktu

: 3 bulan sekali selama 1 tahun

Metode

: Penyemprotan / Pengasapan (Fogging)

Bahan Aktif

: Residu setelah kegiatan tidak membahayakan bagi manusia dan lingkungan

PT Pembangkitan Jawa Bali

UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

Telepon : 031-3984540

Faksimile : 031-3981568


RINCIAN PENGADAAN PEKERJAAN JASA PEST CONTROL PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

NOMOR Number I

NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN Description

JUMLAH

SATUAN Unit


ESTIMASI RINCIAN PEKERJAAN 3

JASA PENGENDALIAN HAMA NYAMUK Lokasi

:

● Gudang 7 ● Tempat komposting (belakang gudang 7) ● Hutan Jati ● Desalination Plant 5-6 ● Masjid dan sekitarnya ● Workshop PLTGU ● WWTP PLTU dan Chlorination Plant PLTU ● Belakang Gedung Rendal HAR (Area Green House) ● Gedung Olah Raga dan Kantin Waktu


Metode


Bahan Aktif


ESTIMASI WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN

1

LOT

'tr

No.

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

I !rl

#HB

: FMG-04.1 .4.4.1 : 00

Terbit : 1 Agustus Halaman :1dari 4

Tanggal

FORMULIR TERM OF REFERENCE (TOR)

UPGRK

Dokumen

Revisi

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

2013

JASA PEST GONTROL PENGENDALIAN HAMA TIKUS, PEMBASMIAN KUTU di GUDANG dan FOGGING NYAMUK pr pJB uNrr pEMBANGKTTAN GRESTK

\t- # o l5o r-11 #

(RKAP 2016-20171

l.

Maksud & Tujuan

1.

Sebagai tindakan preventive dan demi keandalan operasi unit, maka kami mengusulkan jasa pest control pengendalian hama tikus dan hewan pengerat lainnya di PT. PJB UP Gresik

2.

Adanya hama kutu di gudang serta nyamuk di area PT PJB UP. Gresik menyebabkan terganggunya aktifitas karyawan untuk konsentrasi dalam bekerja, sehingga sehingga diperlukan jasa pembasmian kutu dan Fogging Nyamuk secara rutin

ll. Data Spesifikasi Pekerjaan yang dilakukan adalah pembasmian hama diantaranya kutu, kecoa, tikus dan nyamuk

lll. Lingkup Pekerjaan

1.

Lingkup Detail Pekerjaan

o Untuk Pekerjaan Pengendalian hama tikus dan seienisnya dilakukan di area

*:'"ltl,ii:r*r'rJ

;:i:",ary

r

:

area

Gudang 1 s/d 7

Area PLTGU

: H#fiffi:::l:::::,,G o Untuk Pekerjaan Pembasmian Kutu dilakukan di area

Lokasi Waktu Metode Bahan Aktif

d sw k h p

:

- 6 (tanpa gudang 4) PT. PJB UP Gresik :3 bulansekaliselama l tahun

: Gudang 1

: Penyemprotan/Fogging


t-

a!


PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Untuk Pekerjaan Fogging nyamuk dilakukan di area Lokasi

Dokumen

Revisi

: FMG-04.1 .4.4.1 : 00

Terbit : 1 Agustus Hafaman :2 dari 4

Tanggal

FORMULIR TERM OF REFERENCE (TOR)

.

No.

2013

:

:

. Gudang 7 o Tempat komposting (belakang gudang 7) o Hutan Jati . Desalitation Plant 5-6 . Masjid dan sekitarnya . Warkshop PLTGU o \AMTP PLTU dan Clorination Plant PLTU r Belakang Gedung Rendal HAR (Area Green House) o Gedung Olah Raga dan Kantin :2bulansekaliselama l tahun Waktu : Penyemprotan/Fogging Metode : Residu setelah kegiatan tidak membahayakan Bahan Aktif

bagimanusia dan

lingkungan

2.

Klasifikasi Minimal Pelaksana Pekerjaan Adapun pelaksana pekerjaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. 2.

:

Mempunyai alat fogging

Mempunyai Pengalaman di bidang Pengendalian Hama Tikus, Pembasmian Nyamuk dan Kutu dengan Fogging

3.

Persiapan Pekerjaan Sebelum pekerjaan dilaksanakan pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan PT PJB UP Gresik.

4.

Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) Selama pekerjaan, pihak pelaksana harus mengikuti aturan-aturan K3 sebagai berikut:

-

Pihak pelaksana harus mengurus safety permit dengan cara mengajukan surat permohonan safety permit ke bagian K3 sebelum melakukan pekerjaan dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen schedule/Jadwal pekerjaan, Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja, Sertifikat AK3, daftar pekerja, Foto Copy KTP tenaga Kerja dan daftar peralatan serta JSA (Job Safety Analisis).

- Pihak

Pelaksana

tidak

diperbolehkan melakukan tindakan/pekerjaan tanpa

sepengetahuan Pengawas pekerjaan.


HB

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FORMULIR TERM OF REFERENCE (TOR)

UPGRK

-

Dokumen

No.

: FMG-04 : 00

.1

.4.4.1

Terbit : 1 Agustus Halaman :3dari 4

2013

Revisi

Tanggal

Pihak Pelaksana selama melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyediakan peralatan

safety ( APD ), seperti sabuk pengaman, helm, masker, dll serta mengikuti peraturan K3 di lingkungan PT PJB UP. Gresik.

Hal-hal yang timbul (kecelakaan kerja) akibat kelalaian manusia (pekerja) menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana.

5,

Kebutuhan Material & Peralatan Adapun kebutuhan material/spare part dan peralatan yang diperlukan disiapkan oleh pihak pelaksana pekerjaan.

6.

Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan

{,

Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pengendalian Hama, Tikus dan sejenisnya

:

Dengan area penempatan dan julah umpan sebagai berikut

Area PLTU Unit

#1

,2,3,4

Penempatan Umpan (Buah)

. o o o

Service building lantai 1 s/d 4

125

Main building ST 1 s/d 4, Auxilary area

125

Area PLTG

125

Gudang 1 s/d 7

125

Penempatan Umpan

Area PLTGU

(Buah)

o o o o S

CCB (Central Control Building) It 1 s/d 3

125

Main building ST 1 s/d 3

125

Gas Turbin Building

125

WTP,

\

My'TP, Desalination, Chlorination Plant

Gedung Workshop

125 125

Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembasmian Kutu:

o

Persiapan Pengecekan seluruh area mendapatkan perlakuan, untuk tujuan keselamatan dan keamanan kerja serta memastikan bahwa tidak akan terjadi kontaminasi pestisida, dengan cara:

. .

Area harus bebas dari manusia dan hewan peliharaan Memastikan bahwa seluruh peralatan keamanan yang mendeteksi sumber asap harus dimatikan, misalnya detector asap/api atau alarm, dsb.


HB

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FORMULIR TERM OF REFERENCE (TOR)

UPGRK

.

No.

Dokumen

: FMG-04 : 00

.1

.4.4.1

Terbit : 1 Agustus Hafaman :4dari 4

2013

Revisi Tanggal

Menutup/melindungi komoditi atau produk jadi

Selama Proses Perlakuan Penyemprotan/Fogging

.

Fogging harus dilakukan oleh 2 orang teknisi (operator mesin dan pembawa

tabung pemadam api)

.

Pengasapan harus didampingi oleh petugas safety atau lingkungan PT. PJB UP Gresik.

.

Selama proses penyemprotan/fogging semua staf gudang maupun yang berkepentingan digudang, harus menggunakan full masker

Setelah Penyemprotan/Fogging

.

Setelah pelaksanaan Penyemprotan/fogging, teknisi penyemprotan/fogging harus memastikan bahwa semua residu dan pestisida dibersihkan dariarea

.

Semua residu harus ditanganisesuaidengan MSDS bahan aktif

lv. Material Sisa/Li m bah/ r€turn Material sisa/limbah menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan

V. Laporan hasil pekerjaan

o

Pekerjaan dinyatakan selesai bila hama kutu dinyatakan telah terbasmi oleh tim pemeriksa pekerjaan dan area penyemprotan/fogging telah dibersihkan dari limbah akibat pekerjaan serta tools pekerjaan.

Laporan hasil pekerjaan berupa Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak (PT. PJB UP Gresik dan Pihak Pelaksana).

Gresik, 18 Juli 2016 Mengetahui, Manajer Pemeliharaan

PJS. SPV Senior Lingkungan

Assistan Analyst lingkungan

/{q* -\,olty \1, Shoheh

Erna Triastutik

,,",.','offi*n

PELELANGAN UMUM PENGADAAN PEKERJAAN JASA PEST CONTROL PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( RKS )

NOMOR

:

1203.RKS/612/UPGRK/2016

TANGGAL

:

19 Agustus 2016

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

2016

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM.................................................................................. 4 1.1

PENDAHULUAN ...................................................................................... 4

1.2

PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN ........................................... 4

1.3

RENCANA KERJA ................................................................................... 4

1.4

ANGGARAN OPERASIONAL .................................................................. 4

1.5

JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN ............................................... 4

1.6

PEMBERI PEKERJAAN ........................................................................... 5

1.7

DIREKSI PEKERJAAN............................................................................. 5

1.8

PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA .......................................... 5

1.9

PENYEDIA BARANG/JASA ..................................................................... 5

1.10

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS).................................. 5

1.11

SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG .................................................. 5

1.12

DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN ............................... 6

1.13

METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN ... 6

1.14

LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN ....................................... 7

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI ................................................................. 10 2.1

JAMINAN PENAWARAN ....................................................................... 10

2.2

JAMINAN PELAKSANAAN .................................................................... 11

2.3

MASA GARANSI/PEMELIHARAAN DAN SURAT GARANSI PEKERJAAN .............................................................................................................. 12

2.4

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN ........................... 14

2.5

LAPORAN PEKERJAAN ........................................................................ 14

2.6

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN .............................. 14

2.7

DIREKSI PEKERJAAN........................................................................... 15

2.8

SITE MANAJER ..................................................................................... 15

2.9

IZIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN ....................................................................................... 16

2.10

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG ........................... 18

2.11

CARA PEMBAYARAN ........................................................................... 18

2.12

SANKSI KETERLAMBATAN DAN SANKSI WANPRESTASI ................. 19

2.13

PEMBEBASAN TUNTUTAN .................................................................. 19

2.14

PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG .. 20

2.15

PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN ....................................... 20

2.16

PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN .................. 20

2 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.17

FORCE MAJEURE ................................................................................ 21

2.18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ......................................................... 22

2.19

PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA ....................... 22

2.20

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN ................... 22

2.21

PERSYARATAN LAIN ........................................................................... 23

2.22

KETENTUAN BLACK LIST .................................................................... 23

BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS .............................................................................. 24 3.1

MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................ 24

3.2

DATA SPESIFIKASI ............................................................................... 24

3.3

LINGKUP PEKERJAAN ......................................................................... 24

3.4

MATERIAL SISA/LIMBAH/RETURN ...................................................... 26

3.5

LAPORAN HASIL PEKERJAAN............................................................. 26

BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN .......................................................... 27 4.1

METODE EVALUASI ............................................................................. 27

4.2

KLARIFIKASI ......................................................................................... 30

4.3

PENETAPAN PEMENANG DAN PENGUMUMAN PEMENANG ............ 30

4.4

MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAHAN.................................. 31

4.5

PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN ......................................... 32

BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 33 LAMPIRAN - LAMPIRAN


BAB I SYARAT-SYARAT UMUM

1.1

PENDAHULUAN Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti pengadaan dengan sistem pelelangan ini harus membaca dan memahami dengan seksama semua ketentuan yang tertulis pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini. Sanggahan tidak akan ditanggapi di kemudian hari, jika alasannya karena tidak membaca, atau kurang memahami mengenai artinya, dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

1.2

PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa ini berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 087.K/010/DIR/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan Nomor 090.K/010/DIR/2012 tanggal 09 Oktober 2012.

1.3

RENCANA KERJA Dalam pelelangan ini Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menawarkan harga Pengadaan Pekerjaan Jasa Pest Control untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai spesifikasi yang diminta.

1.4

ANGGARAN OPERASIONAL Anggaran Operasional Pengadaan Pekerjaan Jasa Pest Control untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai RKS ini adalah sebesar Rp.303.028.000,00 (Tiga Ratus Tiga Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

1.5

JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN

1.5.1

Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang : Tanggal Waktu Tempat

1.5.2

Penjelasan Lelang : Hari/Tanggal Waktu Tempat

1.5.3

: 29 Agustus 2016 s/d 07 September 2016 : Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB : Bidang Logistik - Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Up. Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Jl. Harun Tohir No.1, Gresik

: Kamis, 08 September 2016 : Pukul 10.00 WIB : PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir No.1, Gresik

Penyampaian dan Pembukaan Surat Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat : Hari/Tanggal Waktu Tempat

: Jumat, 16 September 2016 : Pukul 13.30 WIB : Bidang Logistik - Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Up. Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Jl. Harun Tohir No.1, Gresik


1.6

PEMBERI PEKERJAAN Pemberi pekerjaan dalam pelelangan ini adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Gresik, selanjutnya disebut PT PJB.

1.7

DIREKSI PEKERJAAN Direksi pekerjaan adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.8

PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA Perencana Pengadaan Barang/Jasa dalam pelelangan ini adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.9

PENYEDIA BARANG/JASA Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

1.10

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

1.10.1 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen pengadaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam proses penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa serta pedoman proses pengadaan oleh Tim Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. 1.10.2 Pelaksana Pengadaan akan menyelenggarakan Penjelasan Lelang untuk menjelaskan isi dan lingkup dari dokumen lelang. 1.10.3 Semua permintaan klarifikasi terhadap isi RKS hanya dapat dilakukan dalam forum Penjelasan Lelang. 1.10.4 Peserta Lelang tidak diwajibkan menghadiri/mengikuti Rapat Penjelasan Lelang yang diadakan oleh Pelaksana Pengadaan. Bagi Peserta Lelang yang tidak menghadiri/mengikuti Rapat Penjelasan Lelang, dianggap menyetujui seluruh hasil Rapat Penjelasan Lelang (sesuai Berita Acara Penjelasan Lelang). 1.10.5 Para peserta yang hadir dalam pelaksanaan penjelasan (aanwijzing) harus menunjukan tanda pengenal dan surat tugas serta didampingi/dihadiri oleh tenaga ahli perusahaan yang memiliki kompetensi untuk itu. 1.10.6 Pertanyaan yang menyangkut RKS ini dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pelaksana Pengadaan pada saat Rapat Penjelasan Lelang. 1.10.7 Apabila terdapat perubahan/penambahan pada RKS pada saat Aanwijzing, maka akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini, dan sifatnya mengikat seluruh Peserta Lelang. 1.11

SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah sebagai berikut :

1.11.1 Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) kecuali BUMN / BUMD / Perguruan Tinggi / Lembaga Ilmiah. 1.11.2 Pabrikan Dalam Negeri / Agen Tunggal / Distributor. 1.11.3 Pabrikan Luar Negeri yang mempunyai Perwakilan (Representatif) di Indonesia. 1.11.4 Unit PLN / Anak Perusahaan PLN / Anak Perusahaan PT PJB. 1.11.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 5 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

1.11.6 Badan Usaha yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium. 1.11.7 Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai Izin Operasional Perusahaan Pengendali Hama (Pest Control). 1.11.8 Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Perusahaan Pengendali Hama (Pest Control). 1.11.9 Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) kali melakukan pekerjaan jasa Pest Control atau sejenis, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik. Pengalaman tersebut dibuktikan melalui : (1) Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan; (2) Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang; (3) Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan 1.11.10 Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Tenaga Ahli yang berpengalaman dan kompeten dalam melakukan pekerjaan jasa Pest Control atau pekerjaan sejenis yang dibuktikan dengan CV dan copy sertifikat kompetensi (AK3 Umum, Sertifikat tenaga ahli di bidang kesehatan lingkungan, Sertifikat tenaga Entomolog dll). 1.11.11 Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT. PLN (Persero) Grup. 1.12

DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN

1.12.1 Mereka yang dinyatakan pailit. 1.12.2 Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (Conflict of interest). 1.12.3 Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat. 1.12.4 Apabila peserta pelelangan terbukti berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan / atau kepengurusan, dapat dikenakan sanksi black List selama 24 bulan. 1.13

METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN

1.13.1 Penyampaian Surat Penawaran adalah Pascakualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul yaitu : Penyampaian Dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan Administrasi, Teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup. 1.13.2 Peserta harus mengajukan surat penawaran administrasi dan teknis sesuai contoh Lampiran 2 dan Lampiran 3 dan penawaran harga yang dilengkapi dengan rincian harga penawaran sesuai contoh Lampiran 4 dan Lampiran 5. 1.13.3 Penyampaian dokumen penawaran asli dan seluruh rekaman ke dalam 2 sampul yang masing-masing ditandai dengan ”asli” dan ”rekaman” kemudian kedua sampul tersebut dimasukan menjadi 1 (satu) sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan. 1.13.4 Pada sampul penutup sebelah kiri atas agar ditulis : Dokumen Penawaran sesuai RKS No. 1203.RKS/612/UPGRK/2016, tanggal 19 Agustus 2016, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta 6 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Surat Penawaran dialamatkan kepada : PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1, Gresik 1.13.5 Surat Penawaran dimasukkan sendiri oleh Peserta ke dalam kotak penawaran yang telah disediakan. 1.13.6 Penyampaian Surat Penawaran yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima. 1.13.7 Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran, perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran menunjukan tanda pengenal dan surat penugasan kepada pelaksana pengadaan 1.13.8 Harga penawaran adalah harga tetap (fixed priced)/Lump Sump, tidak berubah, ditawarkan dalam mata uang rupiah, sudah termasuk semua pajak yang berlaku. 1.13.9 Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemasukan Surat Penawaran. 1.13.10 Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angkaangka dan huruf. 1.13.11 Apabila terdapat perbedaan penulisan antara angka dan penulisan huruf, maka yang digunakan adalah penulisan huruf. 1.13.12 Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (joint operation agreement) adalah yang berhak mewakili joint operation, bertanggal, bermeterai Rp 6.000,00 dan distempel. 1.14

LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN Lampiran-lampiran Surat Penawaran dalam Sampul I (dibuat rangkap 2, Asli dan Copy) adalah sebagai berikut : (1) Lampiran Dokumen Administrasi : a. Surat Penawaran Administrasi, Teknis dan harga (sesuai contoh Lampiran 4) RKS ini. b. Asli Surat Permohonan Calon Penyedia Barang/Jasa (sesuai contoh Lampiran 14).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB) c.

Asli Surat Pernyataan Calon Penyedia (Bermeterai) (sesuai contoh Lampiran 15). (khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)

d. Pas Photo Terakhir Pimpinan Perusahaan Uk. 4 X 6 (Berwarna Dengan Background Merah) Sebanyak 2 Lembar dan Copy KTP Pimpinan Perusahaan.).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB) e. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhirnya. f.

Copy Sertifikat DPP (bila ada), Tanda Daftar Perusahaan, SIUP dan Surat Ijin Operasional Perusahaan Pengendali Hama (Pest Control) yang masih berlaku;

g. Copy NPWP dan PKP;


h. Copy Surat Kesepakatan Joint Operation / Konsorsium / KSO (dalam hal Surat Penawaran diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium / KSO atau dalam hal Pekerjaan akan dilakukan oleh Pihak Ketiga yang telah memiliki ijin). (sesuai contoh Lampiran 9) Catatan : apabila Penyedia Barang/Jasa peserta pelelangan umum dinyatakan sebagai pemenang, maka wajib untuk menyerahkan surat Perjanjian kerjasama yang telah disahkan oleh Notaris. i.

Copy Sertifikat Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

j.

Copy Neraca Perusahaan tahun terakhir (Tahun 2015).

k.

Asli Daftar Susunan Pemilik Modal.

l.

Asli Daftar Susunan Pengurus Perusahaan.

m. Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Juni 2016, Juli 2016 dan Agustus 2016), dan/atau n. Asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank (apabila menggunakan dana pinjaman dari bank umum) atau Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri (sesuai contoh Lampiran 8) (apabila tidak menggunakan dukungan keuangan dari bank). o. Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (tahun 2015) (SPT/PPh). p. Copy laporan bulanan (Bukti Penerimaan dan SPT/SSP) untuk PPh Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Juni 2016, Juli 2016 dan Agustus 2016). q.

Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa.

r.

Surat pernyataan tertulis bermeterai cukup dari peserta (sesuai contoh Lampiran 6).

s.

Asli Pakta Integritas (sesuai contoh Lampiran 7).

(2) Lampiran Dokumen Teknik : a. Asli Spesifikasi Teknik Jasa yang diminta (sesuai lampiran 2) b. Asli Spesifikasi Teknik Jasa yang ditawarkan (sesuai contoh lampiran 3), c.

Daftar Referensi Bukti Pengalaman Kerja Sejenis yang telah dilakukan dan sedang dilakukan (sesuai contoh Lampiran 10), dilengkapi dengan bukti Copy Kontrak dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk pekerjaan yang pernah dilaksanakan.

d. Asli Daftar Material, Peralatan, dan/atau Perlengkapan (Tools, alat angkat angkut, dll) yang akan digunakan dilengkapi data pendukung pemiliknya/penyewanya dan Material Safety Data Sheet (MSDS) (sesuai contoh Lampiran 11). e. Asli Metodologi dan/atau Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan, yang akan dipakai dalam pekerjaan jasa Pest Control. f.

Asli Tata cara pelaksanaan (rencana kerja dan jadwal) disajikan dalam bentuk Barchart, yang akan dipakai dalam pekerjaan jasa Pest Control.

g. Struktur Organisasi pelaksanaan pekerjaan (Diagram Organisasi) yang akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, minimal terdiri dari: Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer / Penanggung Jawab Tehnis), Pelaksana-pelaksana (Supervisor, Operator dan Teknisi),


h. Daftar Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer) dan Pelaksana-pelaksana (Supervisor, Operator dan Teknisi) yang dilengkapi dengan Curriculum Vitae (CV) dan copy sertifikat kompetensi (AK3 Umum, Sertifikat tenaga ahli di bidang kesehatan lingkungan, Sertifikat tenaga Entomolog dll). (3) Lampiran-lampiran Dokumen Penawaran Harga adalah sebagai berikut : a.

Permintaan Penawaran (PP) (sesuai contoh Lampiran 1).

b.

Data rincian barang/jasa berikut harganya (sesuai contoh Lampiran 5).

c.

Asli Jaminan Penawaran

Catatan :  Copy surat-surat tersebut di atas bila diperlukan PT PJB berhak melihat aslinya.  Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap suratsurat/data-data administrasi yang bersangkutan maka pelaksana pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya  Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara rapi dan urut.


BAB II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI 2.1

JAMINAN PENAWARAN

2.1.1

Jaminan penawaran (Bid-Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat, asuransi dan Bank CIMB Niaga) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia. Jaminan dapat pula berbentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan PT PJB Kantor Pusat atas nama PT PJB, Nomor Rekening 00 4879 6415, Bank BNI Cab. Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya (Ketentuan sesuai lampiran 13).

2.1.2

Jaminan penawaran yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

2.1.3

(1)

Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.

(2)

Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.

(3)

Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.

(4)

Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.

(5)

Tercantum tanggal penerbitan garansi.

(6)

Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.

(7)

Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.

(8)

Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Penawaran.

(9)

Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan penawaran.

(10)

Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim.

(11)

Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP.

Jaminan Penawaran (Bid-Bond) wajib diserahkan oleh Peserta, dengan tujuan jaminan kepada : Nama Alamat

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik : Jl. Harun Tohir No.1 Gresik

Jaminan

: Pengadaan Pekerjaan Jasa Pest Control untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.1.4

Jaminan penawaran bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan penawaran dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.

2.1.5

Besarnya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) adalah 1% - 3% dari nilai total HPS.

2.1.6

Masa berlakunya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya harga penawaran yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

2.1.7

Apabila masa berlaku Jaminan Penawaran (Bid-Bond) telah berakhir, sedangkan keputusan Pelelangan Umum belum ditetapkan, maka PT PJB berhak meminta perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran tersebut. 10 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.1.8

Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan kepada Peserta yang bukan menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini setelah ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang.

2.1.9

Bagi Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang, Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan setelah Peserta menyerahkan jaminan pelaksanaan (Performance Bond) kepada PT PJB.

2.1.10 Bagi Peserta yang telah memasukkan penawaran lengkap dengan Jaminan Penawaran tetapi menarik diri (membatalkan sebagian atau seluruh penawarannya) dari Pelelangan Umum ini sebelum ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang, maka Jaminan Penawaran tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun. 2.1.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang sudah ditunjuk menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini dan tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian atau menolak penunjukan PT PJB dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Jaminan Penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang / jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun, selanjutnya PT PJB berhak menunjuk peserta pemenang berikutnya. 2.2

JAMINAN PELAKSANAAN

2.2.1

Sebelum diterbitkan Surat Perjanjian, Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai syarat penandatanganan Surat Perjanjian.

2.2.2

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia. Jaminan dapat pula berbentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan PT PJB Kantor Pusat atas nama PT PJB, Nomor Rekening 00 4879 6415, Bank BNI Cab. Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya (Ketentuan sesuai lampiran 13).

2.2.3

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang diterbitkan harus mempunyai syaratsyarat sekurang-kurangnya sebagai berikut : (1)

Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.

(2)

Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.

(3)

Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.

(4)

Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.

(5)

Tercantum tanggal penerbitan garansi.

(6)

Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.

(7)

Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.

(8)

Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan.

(9)

Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan Pelaksanaan.

(10)

Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim.


(11)

Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP.

2.2.4

Jaminan Pelaksanaan bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan Pelaksanaan dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.

2.2.5

Besarnya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai berikut: (1)

untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;atau

(2)

untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

2.2.6

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus sudah diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Penunjukan.

2.2.7

Jaminan Pelaksanaan yang sah adalah dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat), dengan tujuan jaminan kepada : Nama

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Alamat

: Jl. Harun Tohir No.1 Gresik

Jaminan

: Pengadaan Pekerjaan Pembangkitan Gresik

Jasa

Pest

Control

untuk

PT

PJB

Unit

2.2.8

Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal penandatanganan Surat Perjanjian sampai dengan batas akhir waktu penyerahan barang ditambah 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

2.2.9

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan setelah seluruh pekerjaan telah dinyatakan diterima dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (pada akhir masa jangka waktu pekerjaan).

2.2.10 Penyedia Barang/Jasa harus bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan jika penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian. 2.2.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, maka Surat Perjanjian akan diputuskan secara sepihak dan selanjutnya jaminan pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama minimal 1 (satu) tahun. 2.3

MASA GARANSI/PEMELIHARAAN DAN SURAT GARANSI PEKERJAAN

2.3.1

Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa Pengadaan Pekerjaan Jasa Pest Control yang dilakukan secara menyeluruh dengan inspeksi berkala adalah bebas dari hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya) selama masa kontrak atau 24 (Dua Puluh Empat) bulan.

2.3.2

Selama Masa Garansi/Pemeliharaan, Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan Garansi Jasa/Pekerjaan berupa Surat Pernyataan Garansi Pekerjaan yang diterbitkan oleh Penyedia Barang/Jasa, yang diserahkan oleh Penyedia barang/jasa kepada Pemberi Pekerjaan pada saat penyerahan pekerjaan.


2.3.3

Apabila dalam Masa Garansi sebagaimana dimaksud poin 2.3.1. terjadi masalah hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya) sebagai akibat kesalahan teknik pabrik atau karena penggunaan chemical bermutu rendah dan/atau akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa, maka Penyedia Barang/Jasa wajib menangani komplain atau melakukan kunjungan tambahan dan/atau pekerjaan ulang tanpa dikenakan biaya.

2.3.4

Apabila terjadi gangguan hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya), maka penanganan gangguan kerusakan harus direspon dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah pemberitahuan melalui telepon/surat.

2.3.5

Penanganan gangguan hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya) harus didampingi oleh Direksi Pekerjaan dan harus diketahui serta disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

2.3.6

Pemeriksaan untuk menentukan penyebab gangguan hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2.3.7

Penyedia Barang/Jasa dengan biayanya sendiri wajib melaksanakan kembali pekerjaan jasa. Pekerjaan ulang merupakan satu-satunya penyelesaian dan menjadi kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

2.3.8

Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebab gangguan hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya), dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kalender terhitung sejak klaim dari PT. PJB kepada Penyedia Barang/Jasa, maka PT. PJB akan menerbitkan Surat Peringatan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa. Peringatan dimaksud merupakan peringatan peringatan pertama sekaligus peringatan yang terakhir bagi Penyedia Barang/Jasa.

2.3.9

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Peringatan secara Tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini, Penyedia Barang/Jasa belum melakukan tindakan, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari PT. PJB

2.3.10 Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan dukungan (konsultasi dan support teknis yang memiliki kontak person di Indonesia) dalam waktu kerja operasional normal (selama masa garansi). 2.3.11 Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku pada hal-hal sebagai berikut: a. Gangguan hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya) yang diakibatkan dari penambahan / modifikasi oleh PT. PJB terhadap area tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia Barang/Jasa; b. gangguan hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya) yang diakibatkan dari kesalahan perawatan yang dilakukan oleh PT. PJB tidak sesuai dengan pedoman dan/atau buku-buku instruksi yang relevan dari Penyedia Barang/Jasa; c.

Gangguan hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya) yang timbul oleh sebabsebab yang diakibatkan oleh PT. PJB dan/atau Pihak Ketiga;

d. Gangguan hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya) yang disebabkan oleh Force Majeure.


2.3.12 Setelah berakhirnya Masa Garansi, PT. PJB akan menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Masa Garansi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.4

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN

2.4.1

Jangka waktu pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Penunjukan dari PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.4.2

Tempat penyerahan barang/jasa adalah di Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.4.3

Penyerahan Pekerjaan dilakukan setiap bulan pada hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB.

2.4.4

Dalam hal terjadi penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal lain dan bukan oleh Penyedia Jasa, maka jumlah hari akibat penundaan tersebut tidak akan diperhitungkan dalam waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan. Hal ini akan disepakati oleh PT PJB dan Penyedia Jasa dan dituangkan dalam Berita Acara.

2.5

LAPORAN PEKERJAAN

2.5.1

Setiap bulan Penyedia Jasa diwajibkan membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Berkala dalam rangkap 3 (tiga) berbentuk Hardcopy yang melingkupi : -

Progres Pekerjaan berupa Schedule Perencanaan Dan Realisasi Pekerjaan Checklist pelaksanaan pekerjaan Laporan Harian dan/atau Laporan Mingguan yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan

2.5.2

Laporan Kemajuan Pekerjaan harus disertai dengan foto-foto pelaksanaan pekerjaan yang bertanggal dan diserahkan dalam 2 (dua) rangkap.

2.5.3

Laporan tersebut diatas memuat aktivitas pelaksanaan pekerjaan, hal-hal teknis, serta rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk pengendalian hama.

2.6

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

2.6.1

Penyerahan Pekerjaan yang menjadi lingkup Pekerjaan ini harus dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan di PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.6.2

Pada saat penyerahan seluruh pekerjaan (pekerjaan selesai 100%), Penyedia Jasa harus melampirkan dokumen sebagai berikut : (1)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Surat Pengantar Penyerahan Pekerjaan dalam rangkap 3 (tiga)

(2)

Copy Surat Perjanjian

(3)

Laporan Hasil Pekerjaan Berkala dalam rangkap 3 (tiga) berbentuk Hardcopy yang melingkupi : -

2.6.3

Progres Pekerjaan berupa Schedule Perencanaan Dan Realisasi Pekerjaan Checklist pelaksanaan pekerjaan Laporan Harian dan/atau Laporan Mingguan yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan

Setelah menyelesaikan pekerjaannya Pelaksana Pekerjaan wajib mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Tim Pemeriksa Kualitas Jasa.


2.6.4

Direksi Pekerjaan, atas permintaan Pelaksana Pekerjaan, meminta kepada Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa untuk segera dilaksanakan pemeriksaan jasa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pekerjaan diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan.

2.6.5

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penyerahan pekerjaan akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.6.6

Hasil dari pemeriksaan Pekerjaan oleh PT PJB akan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.7

DIREKSI PEKERJAAN

2.7.1

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, PT PJB akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

2.7.2

Direksi Pekerjaan adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.7.3

Adapun untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Direksi Pekerjaan akan menunjuk secara tertulis Pengawas Lapangan guna melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini bidang Lingkungan (yang diwakili oleh Ibu Erna Triastutik – Spv. Senior Lingkungan).

2.7.4

Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak apabila Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian.

2.7.5

Direksi Pekerjaan berhak memberikan teguran atau peringatan bila Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan yang membahayakan tenaga kerja/personil/unit, melanggar peraturan atau tidak mengindahkan instruksi dari Direksi Pekerjaan.

2.7.6

Direksi Pekerjaan atau wakil yang ditunjuk (Pengawas Pekerjaan) hanya mempunyai wewenang mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Barang/Jasa sejauh yang didefinisikan dalam Surat Perjanjian.

2.7.7

Setiap persetujuan, pemeriksaan, instruksi, permintaan, pengujian dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh wakil Direksi Pekerjaan harus terlebih dahulu diketahui oleh Direksi Pekerjaan.

2.8

SITE MANAJER

2.8.1

Penyedia Barang/Jasa wajib menempatkan Site Manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.

2.8.2

Site Manajer yang ditunjuk oleh Penyedia jasa harus yang memahami tentang peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan memiliki Penunjukan AK3 Umum dari Menakertrans RI dan benar-benar ahli dalam dalam bidang pekerjaan sehingga terjamin kualitas hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

2.8.3

Site Manajer tersebut harus berada dilokasi pekerjaan yaitu di PT PJB UP. Gresik selama pekerjaan berlangsung hingga selesai.

2.8.4

Direksi Pekerjaan berhak meminta penggantian Site Manajer apabila dianggap tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya.

2.8.5

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Site Manager dari Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan koordinasi dengan Direksi Pekerjaan apabila terdapat masalah-masalah yang harus diselesaikan melalui pertemuan dengan Direksi Pekerjaan. 15 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.9

IZIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

2.9.1

Penyedia barang/jasa setiap memasuki area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib meminta izin kepada bagian Keamanan dan K3 yang berupa Working Permit/Safety Permit/Surat Izin Kerja/dokumen lain yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan.

2.9.2

Penyedia barang/jasa wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan terkait dengan (1)

kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); (2) kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Lingkungan (SML); (3) kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Energi (SME); (4) Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok; (5) Kebijakan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Safety Riding) dan (6) Kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang telah ditetapkan dilingkungan PT PJB dan berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.9.3

Penyedia barang/jasa wajib mematuhi kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang telah ditetapkan dilingkungan PT PJB.

2.9.4

Penyedia Barang/Jasa harus mengasuransikan semua pekerja Penyedia Barang/Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan di area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik selama pekerjaan jasa dilaksanakan dan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik tidak bertanggung jawab terhadap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada pegawai Penyedia Barang/Jasa.

2.9.5

PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dalam hal ini Petugas K3 akan memberikan Safety Briefing dan Safety Guidance kepada semua pekerja dari Penyedia Barang/Jasa untuk diketahui dan agar semua pekerja dari Penyedia Barang/Jasa menjalankan K3 pada pelaksanaan pekerjaan di area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan aman dan selamat. Safety Briefing dan Safety Guidance dilakukan cukup satu kali yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Penyedia Barang/Jasa bersedia menanggung segala risiko yang timbul akibat tidak dipatuhinya Safety Briefing dan Safety Guidance dimaksud.

2.9.6

Semua peralatan, bahan/material yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan jasa harus sudah siap/standby di lokasi sesuai jadwal rencana kerja yang ditetapkan.

2.9.7

Selama pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa harus memasang border line dengan memasang tanda bahaya yang menunjukkan sedang ada pekerjaan dan semua petugas Penyedia Barang/Jasa harus berada di dalam area border line kecuali bila dibutuhkan oleh pengawas lapangan untuk keperluan administrasi proyek.

2.9.8

Sebelum memasuki area pekerjaan, semua pekerja dari Penyedia Barang/Jasa harus ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan, untuk menunjukkan area kerja dan mengkoordinir dengan operator apabila pekerjaan tersebut berkaitan dengan Unit Operasi guna pengisolasian (pemasangan tagging). Semua pekerja Penyedia Barang/Jasa harus memakai alat pelindung diri minimum helmet, safety shoes dan sabuk pengaman untuk pekerjaan diatas 2 (dua) meter dari tanah.

2.9.9

Penyedia Barang/Jasa harus menunjuk penanggung jawab pekerjaan lapangan dan harus berada dilokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung hingga selesai. Apabila pekerjaan lebih dari satu hari kalender, penanggung jawab pekerjaan dan pekerja dari Penyedia Barang/Jasa harus tetap meminta ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan sebelum melaksanakan / memulai pekerjaan. 16 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.9.10 Penyedia Barang/Jasa wajib membersihkan areal kerja dari sisa-sisa pelaksanaan pekerjaan jasa sehingga tidak mengganggu operasional Unit Pembangkit. 2.9.11 Penyedia Barang/Jasa wajib untuk mengganti kerusakan-kerusakan peralatan dalam area kerja yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan jasa. 2.9.12 Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas safety dan LK-3 dari PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.9.13 Perhatian khusus harus diberikan untuk menjaga agar bagian dalam bangunan beserta tanah sekitarnya tetap bersih dan bebas dari sampah serta puing-puing. Penyedia Barang/Jasa harus mempekerjakan orang yang memadai dan khusus untuk membersihkan daerah tempat kerjanya terus menerus setiap hari kerja. 2.9.14 Semua pipa-pipa, kabel, sambungan-sambungan tali atau bahan-bahan sejenisnya, harus ditempatkan, diatur, dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga barang-barang itu tidak akan menghalangi jalan masuk dan akan memudahkan pembersihan dan perawatannya. 2.9.15 Pada akhir minggu atau pada hari kerja sebelum libur, semua barang-barang harus dipindahkan dari daerah pelaksanaan pekerjaan dan harus disimpan dalam gudang Penyedia Barang/Jasa, atau tempat penyimpanan lainnya. 2.9.16 Semua sampah dan limbah bekas pekerjaan jenis logam maupun non logam harus ditempatkan di tempat pembuangan limbah yang tersedia di site PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dan/atau dibuang di luar area site PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan. 2.9.17 Semua peralatan, bahan-bahan, dan fasilitas-fasilitas kepunyaan Penyedia Barang/Jasa juga harus dibawa keluar dari lapangan. Penyedia Barang/Jasa harus benar-benar membersihkan pekerjaanya, membersihkan timbunan debu, serpihan-serpihan, minyak, gemuk, percikan-percikan las, serpihan bahan serta barang-barang lain yang tidak pada tempatnya. Permukaan yang rusak karena tumpukan-tumpukan dari isolasi, beton, cat, serpihan logam, atau barang-barang yang lengket lainnya harus diperbaiki Penyedia Barang/Jasa. 2.9.18 Bila suatu ketika terjadi pertentangan antara para Penyedia Barang/Jasa, sehubungan dengan tanggung jawab kebersihan itu, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan akan menentukan tanggung jawab itu dan menyerahkan pekerjaan itu. Keputusan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan ini adalah final serta mengikat, dan Penyedia Barang/Jasa yang bertanggung jawab harus segera mengerjakan pekerjaan itu. 2.9.19 Apabila Penyedia Barang/Jasa yang bertanggung jawab gagal memenuhi tuntutan kebersihan yang ditetapkan disini, atau gagal melakukan pekerjaan pembersihan yang ditugaskan oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan berhak menunjuk pihak lain untuk melakukan pekerjaan pembersihan yang diperlukan dan Penyedia Barang/Jasa harus mengganti biaya untuk pembersihan itu kepada PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan. 2.9.20 Perlengkapan APD dan safety, seluruh peralatan kerja, air, listrik menjadi tanggung jawab Penyedia barang/jasa. 2.9.21 Penyedia barang/jasa bertanggung jawab membawa keluar seluruh material sisa/limbah keluar lokasi PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan Penanganan bekas kemasan sesuai MSDS/LDKB. 17 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.9.22 Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, serta kebersihan lingkungan sekitarnya selama pekerjaan berlangsung. 2.10

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

2.10.1 Pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah dari PT PJB secara tertulis. 2.10.2 Kenaikan harga akibat pekerjaan tambah tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian(termasuk PPN 10%). 2.10.3 Perubahan nilai Surat Perjanjian atas pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang sebagaimana dimaksud pada butir 2.10.1 dan 2.10.2, dibuatkan addendum 2.10.4 Addendum Perjanjian dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Lingkup pekerjaan tambah/kurang yang sudah diatur dalam Perjanjian, perhitungannya menggunakan harga satuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian;

b.

Lingkup pekerjaan tambah/kurang yang belum diatur dalam Perjanjian, maka harga satuan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

2.10.5 Addendum Perjanjian tidak dapat dijadikan dasar perubahan waktu penyerahan barang/jasa, kecuali ada persetujuan dari PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik secara tertulis. 2.10.6 Apabila pekerjaan kurang mengakibatkan pengurangan volume barang dari volume barang yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian, maka pengurangan dimaksud tidak dapat dipakai Penyedia barang/jasa sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume barang dimaksud. 2.11

CARA PEMBAYARAN

2.11.1 Pembayaran akan dilakukan setelah Penyedia jasa menyerahkan dengan baik hasil pekerjaan. Permintaan pembayaran ditujukan kepada PT PJB Unit Pembangkitan Gresik up Manajer Keuangan dan Administrasi 2.11.2 Pembayaran dilakukan dengan ditransfer ke Nomor Rekening Bank yang ditunjuk oleh Penyedia jasa. 2.11.3 Pembayaran atas Pekerjaan ini dilakukan setiap bulan terhitung sejak surat penunjukan diterbitkan dan Surat Perintah Kerja ditanda tangani oleh para pihak. 2.11.4 Surat Permintaan Pembayaran atau Tagihan (INVOICE) yang bermaterai cukup kepada Manajer Keuangan dan Administrasi PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan dilampiri: (1)

Kuitansi dan/atau Faktur yang bermaterai cukup, dengan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dalam 3 (tiga) rangkap;

(2)

Asli e-faktur pajak, dengan Kode 030, nilai 100% dari total pekerjaan jasa dan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dalam 4 (empat) rangkap;

(3)

Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

(4)

Asli Safety Permit dan Working Permit;

(5)

Rekomendasi jumlah hari keterlambatan (bila ada);

(6)

Copy Perjanjian;

(7)

Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP;


2.11.5 Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui Nomor Rekening Penyedia barang/jasa yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian. 2.11.6 Biaya-biaya yang timbul pada Bank Penyedia barang/jasa sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan PT PJB kepada Penyedia barang/jasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia barang/jasa. 2.12

SANKSI KETERLAMBATAN DAN SANKSI WANPRESTASI

2.12.1 Apabila diketahui terdapat hari – hari terjadi gangguan hama (tikus, kutu, nyamuk dan sejenisnya) dan tidak segera dilakukan penanganan. Denda/kerja kurang akan dihitung berdasarkan laporan dari ataupun keluhan dari user ataupun catatan dari Pengawas Pekerjaan dengan rumus sebagai berikut: Jumlah hari / 30 x 5/100 x nilai kontrak per bulan Catatan: Denda maksimal 5% dari Nilai Kontrak. 2.12.2 Apabila tenaga kerja Penyedia barang/jasa (Operator dan Teknisi) lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan hilangnya/berkurangnya peralatan/asset milik Pemberi Pekerjaan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia barang/jasa untuk melakukan investigasi dengan cara berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. Hasil dari investigasi tersebut akan dibuatkan BAP untuk kepentingan Pemberi Pekerjaan. 2.12.3 Setiap kehilangan Asset Perusahaan Penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 (lima) persen dari nilai tagihan per bulan. 2.12.4 Penyedia barang/jasa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam keadaan apapun atas kerugian yang timbul akibat kejadian sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini, kecuali bila diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pemberi Pekerjaan dalam waktu maksimal tiga bulan sejak terjadinya atau sejak kelalaian atau kesalahan itu ditemukan. 2.12.5 Sanksi juga akan dikenakan kepada Penyedia Barang apabila terjadi wanprestasi akibat timbulnya gangguan yang disebabkan oleh Penyedia Barang (termasuk pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9) akibat timbulnya gangguan yang disebabkan oleh Penyedia Barang/Jasa. 2.12.6 Apabila diketemukan tertangkap tangan Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control) dan/atau Petugas Inti / Tenaga Kerja dari Penyedia Barang yang melanggar atau tidak mematuhi kebijakan dan prosedur SMK3, SML, SME, SMP, Safety Riding, dan/atau ketahuan merokok di wilayah PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka orang tersebut dicabut ijin bekerja dan dikeluarkan dari area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. Apabila diketemukan kembali pelanggaran tersebut pada Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control) dan/atau Petugas Inti / Tenaga Kerja dari Penyedia Barang yang sama maka akan diberlakukan ketentuan pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 2.13

PEMBEBASAN TUNTUTAN

2.13.1 Penyedia Barang/Jasa menjamin PT PJB bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian. 19 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.13.2 Apabila kemudian hari PT PJB mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PT PJB, maka semua biaya yang diperlukan oleh PT PJB sebagai akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.14

PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG

2.14.1 Pengalihan risiko, baik risiko kehilangan maupun risiko kerusakan, terjadi setelah PT PJB menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. 2.14.2 Pengalihan kepemilikan atas barang, terjadi setelah PT PJB menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. 2.15

PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

2.15.1 PT PJB mempunyai hak untuk memerintahkan penundaan dan memulai lagi seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian. 2.15.2 Perintah untuk menunda atau memulai lagi perkerjaan akan disampaikan secara tertulis kepada Penyedia Jasa. Waktu penyelesaian pekerjaan akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang hilang akibat penundaan tersebut. 2.16

PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

2.16.1 Kontrak ini berakhir apabila : a. Penyedia barang/jasa telah menyerahkan barang dan/atau menyelesaikan pekerjaan dengan baik berikut dokumen penyerahannya secara lengkap serta telah diterima oleh Pemberi Pekerjaan dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang. b. Berakhirnya jangka waktu Kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.2 RKS ini. c.

Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK karena adanya peristiwa force majeure.

d. Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan adanya pemberitahuan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dengan adanya kesepakatan kompensasi ganti rugi dan pelunasan kewajiban dari PARA PIHAK. 2.16.2 Pemberi Pekerjaan berhak mengakhiri sebagian atau seluruh isi Surat Perintah Kerja ini, apabila Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas dengan baik. 2.16.3 Pemutusan Tanpa Pemberitahuan : Apabila Penyedia barang/jasa mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau tidak dapat melaksanakan PEKERJAAN dan/atau melakukan pengalihan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.19 Surat Perintah Kerja, maka Pemberi Pekerjaan berhak memutus Surat Perintah Kerja secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia barang/jasa.


2.16.4 Pemutusan dengan memberikan Pemberitahuan secara tertulis : a. Apabila Penyedia barang/jasa tidak dapat menyerahkan pekerjaan jasa yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini dan/atau tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pemberi Pekerjaan akan memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia barang/jasa sebagai Surat Peringatan Pertama. b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Penyedia barang/jasa tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis maka Pemberi Pekerjaan akan memberikan Surat Peringatan Kedua sekaligus Surat Peringatan terakhir. c.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini Penyedia barang/jasa tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis, maka Pemberi Pekerjaan berhak memutus Perjanjian ini.

2.16.5 Apabila terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.16.3 dan Pasal 2.16.4 RKS ini, Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja Pemberi Pekerjaan selama minimum 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat Perintah Kerja. 2.16.6 Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2.17

FORCE MAJEURE

2.17.1 Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa: (1)

situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut;

(2)

kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan pihak yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensinya;

(3)

kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian; dan

(4)

pihak yang terkena tersebut telah mengirim kepada pihak lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakantindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan Kejadian Kahar tidak termasuk pemogokan, penutupan, atau tindakan industri lainnya oleh personel dari pihak yang terkena atau agen-agennya.

2.17.2 Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT PJB dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa Force Majeure. 21 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.17.3 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.2 Penyedia Barang/Jasa tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PT PJB, maka keterlambatan penyerahan barang berdasarkan Surat Perjanjian dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeure. 2.17.4 Dalam pemberitahuan mengenai Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.2 harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan Penyedia Barang/Jasa dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barangkepada PT PJB. 2.17.5 PT PJB dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.4 akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada Penyedia Barang/Jasa. 2.17.6 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.5 PT PJB tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dari Penyedia Barang/Jasa, maka PT PJB dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud. 2.17.7 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan barang yang diakibatkan oleh Force Majeure. 2.17.8 Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Force Majeure akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan PT PJB dengan Penyedia Barang/Jasa. 2.18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

2.18.1 Apabila timbul perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian, PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah. 2.18.2 Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Perjanjian, atau pelanggarannya yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya sesuai dengan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan yang berlaku di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). 2.18.3 Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir. Putusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas Putusan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian. 2.19

PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA

2.19.1 Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PJB. 2.19.2 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis dari PT PJB, maka seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat pengalihan pengadaan barang dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.20

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN

2.20.1 Setiap perubahan yang terjadi dalam Surat Perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama. 22 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.20.2 Usulan perubahan harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan. 2.20.3 Setiap perubahan yang telah disepakati ditandatangani oleh masing-masing pihak yang selanjutnya menjadi Addendum dari Surat Perjanjian. 2.21

PERSYARATAN LAIN

2.21.1 Bilamana ternyata Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pemalsuan dokumen pengadaan (termasuk Surat Jaminan), maka dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 4 (empat) tahun. 2.21.2 Mata uang pada Surat Jaminan harus sama dengan mata uang pada Penawaran Harga. 2.21.3 Apabila Penyedia Barang/Jasa telah ditunjuk sebagai pemenang ternyata mengundurkan diri sebelum menandatangani Surat Perjanjian, maka Penyedia barang dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 1 (satu) tahun. 2.21.4 Apabila terdapat perubahan data perusahaan selama pelaksanaan Surat Perjanjian, maka Penyedia Barang/Jasa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2.21.5 Penyedia Barang wajib mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup yang berlaku pada saat penyerahan barang/jasa. 2.22

KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah sesuai lampiran 12.


BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS

3.1

MAKSUD DAN TUJUAN (1) (2)

3.2

Sebagai tindakan preventive dan demi keandalan operasi unit, maka kami mengusulkan jasa pest control pengendalian hama tikus dan hewan pengerat lainnya di PT. PJB UP Gresik Adanya hama kutu di gudang serta nyamuk di area PT PJB UP. Gresik menyebabkan terganggunya aktifitas karyawan untuk konsentrasi dalam bekerja, sehingga sehingga diperlukan jasa pembasmian kutu dan Fogging Nyamuk secara rutin.

DATA SPESIFIKASI Pekerjaan yang dilakukan adalah pembasmian hama diantaranya kutu, kecoa, tikus dan nyamuk

3.3

LINGKUP PEKERJAAN

3.3.1

Lingkup Detail Pekerjaan 

Untuk Pekerjaan Pengendalian hama tikus dan sejenisnya dilakukan di area : Area PLTU #1, PLTU #2, PLTU #3, dan PLTU #4    

Service Building Lantai 1 s.d 4 Main Building Unit 1 s.d 4, Auxilary Area Area PLTG Gudang 1 s.d. 7

Area PLTGU     



CCB (Central Control Building) Lantai 1 s.d 3 Main Building ST 1 s.3 Gas Turbin Building WTP, WWTP, Desalination, Chlorination Plant Gedung Workshop

Untuk Pekerjaan Pembasmian Kutu dilakukan di area : Lokasi

: Gudang 1 - 6 (tanpa gudang 4)

Waktu


Metode


Bahan Aktif


Untuk Pekerjaan Fogging nyamuk dilakukan di area : Lokasi       

:

Gudang 7 Tempat komposting (belakang gudang 7) Hutan Jati Desalination Plant 5-6 Masjid dan sekitarnya Workshop PLTGU WWTP PLTU dan Chlorination Plant PLTU 24 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

 Belakang Gedung Rendal HAR (Area Green House)  Gedung Olah Raga dan Kantin

3.3.2

Waktu


Metode


Bahan Aktif


Klasifikasi Minimal Pelaksana Pekerjaan Adapun pelaksana pekerjaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) (2)

3.3.3

Mempunyai alat fogging Mempunyai Pengalaman di bidang Pengendalian Hama Tikus, Pembasmian Nyamuk dan Kutu dengan Fogging

Persiapan Pekerjaan Sebelum pekerjaan dilaksanakan pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan PT PJB UP Gresik.

3.3.4

Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Selama pekerjaan, pihak pelaksana harus mengikuti aturan-aturan K3 sebagai berikut:

3.3.5



Pihak pelaksana harus mengurus safety permit dengan cara mengajukan surat permohonan safety permit ke bagian K3 sebelum melakukan pekerjaan dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen schedule/Jadwal pekerjaan, Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja, Sertifikat AK3, daftar pekerja, Foto Copy KTP tenaga Kerja dan daftar peralatan serta JSA (Job Safety Analisis).



Pihak Pelaksana tidak diperbolehkan sepengetahuan Pengawas pekerjaan.



Pihak Pelaksana selama melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyediakan peralatan safety (APD), seperti sabuk pengaman, helm, masker dan lain-lain serta mengikuti peraturan K3 dilingkungan PT. PJB.



Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan Petugas Safety & LK3 PT. PJB.



Hal-hal yang timbul (kecelakaan kerja) akibat kelalaian manusia (pekerja) menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana.

melakukan

tindakan/pekerjaan

tanpa

Kebutuhan Material dan Peralatan Adapun kebutuhan material/spare part dan peralatan yang diperlukan disiapkan oleh pihak pelaksana pekerjaan.

3.3.6

Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan 

Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pengendalian Hama, Tikus dan sejenisnya : Dengan area penempatan dan jumlah umpan sebagai berikut Area PLTU #1, #2, #3, dan #4

Penempatan Umpan (Buah)



Service Building Lantai 1 s.d 4

125



Main Building Unit 1 s.d 4, Auxilary Area

125



Area PLTG

125




Gudang 1 s.d. 7

Area PLTU #1, #2, #3, dan #4



125 Penempatan Umpan (Buah)



CCB (Central Control Building) Lantai 1 s.d 3

125



Main Building ST 1 s.3

125



Gas Turbin Building

125



WTP, WWTP, Desalination, Chlorination Plant

125



Gedung Workshop

125

Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembasmian Kutu: a. Persiapan Pengecekan seluruh area mendapatkan perlakuan, untuk tujuan keselamatan dan keamanan kerja serta memastikan bahwa tidak akan terjadi kontaminasi pestisida, dengan cara:  Area harus bebas dari manusia dan hewan peliharaan  Memastikan bahwa seluruh peralatan keamanan yang mendeteksi sumber asap harus dimatikan, misalnya detector asap/api atau alarm, dsb.  Menutup/melindungi komoditi atau produk jadi b. Selama Proses Perlakuan Penyemprotan/Fogging  Fogging harus dilakukan oleh 2 orang teknisi (operator mesin dan pembawa tabung pemadam api)  Pengasapan harus didampingi oleh petugas safety atau lingkungan PT. PJB UP Gresik.  Selama proses penyemprotan/fogging semua staf gudang maupun yang berkepentingan digudang, harus menggunakan full masker c.

Setelah Penyemprotan/Fogging  Setelah pelaksanaan Penyemprotan/fogging, teknisi penyemprotan/fogging harus memastikan bahwa semua residu dan pestisida dibersihkan dari area.  Semua residu harus ditangani sesuai dengan MSDS bahan aktif

3.4

MATERIAL SISA/LIMBAH/RETURN Material sisa/limbah menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

3.5

LAPORAN HASIL PEKERJAAN 

Pekerjaan dinyatakan selesai bila hama kutu dinyatakan telah terbasmi oleh tim pemeriksa pekerjaan dan area penyemprotan/fogging telah dibersihkan dari limbah akibat pekerjaan serta tools pekerjaan.



Laporan hasil pekerjaan berupa Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak (PT. PJB UP Gresik dan Pihak Pelaksana).


BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN

4.1

METODE EVALUASI

4.1.1

Metode evaluasi dalam Pelelangan ini memakai SISTEM GUGUR. Evaluasi pada Sistem Gugur diberlakukan pada setiap tahapan dengan urutan dari Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga. Sistem ini menggunakan pendekatan/metode kualitatif, yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran substansi isi Dokumen Penawaran serta mengambil kesimpulan apakah Dokumen Penawaran yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak terhadap Dokumen Pengadaan. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:

4.1.2

Evaluasi Administrasi (1) Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dan tercantum dalam RKS ini Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Kelengkapan Dokumen Penawaran menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu LENGKAP/ADA atau TIDAK LENGKAP/TIDAK ADA dokumen yang dipersyaratkan. (2) Apabila Evaluasi pada butir a) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen. (3) Untuk penilaian / Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen, apabila Tim Pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam dokumen penawaran, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait lainnya. Tim berhak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari peserta lelang. (4) Kualifikasi peserta dinyatakan GUGUR apabila: 

Terlambat/melebihi batasan waktu memasukkan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu yang sudah ditentukan.



Surat penyampaian dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pelelangan tidak ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.



surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan; dan bertanggal.



Penyedia Barang/Jasa atas nama sendiri atau sebagai anggota Join Operation menyerahkan lebih dari satu dokumen penawaran untuk satu paket pekerjaan.



Pemilik modal dan/atau pengurus suatu perusahaan menjadi pemilik modal dan/atau pengurus perusahaan lain sesama peserta pelelangan dalam satu paket pekerjaan.



Penyedia Barang/Jasa peserta lelang tidak memenuhi Persyaratan berdasarkan RKS ini (Bab I angka 1.10). 27 Rencana Kerja dan Syarat-syarat



Tidak melampirkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran dipersyaratkan sebagaimana dalam RKS ini (Bab I angka 1.13.).

yang

(5) Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Administrasi (lulus) atau Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (tidak lulus/gugur). 4.1.3

Evaluasi Teknis (1) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi/lulus persyaratan administrasi. (2) Ketentuan kriteria yang dinilai atau faktor-faktor yang dievaluasi pada Evaluasi Teknis antara lain adalah sebagai berikut : i.

Pendekatan dan Metodologi.

ii.

Rencana kerja dan schedule

iii.

Struktur organisasi pekerjaan  Kualifikasi, kompetensi dan/atau sertifikasi Tenaga Ahli / Tenaga teknis.

iv.

Pengalaman Perusahaan.  Kualifikasi, kompetensi dll Perusahaan  Pekerjaan jasa Pest Control

(3) Penyedia Barang/Jasa peserta pelelangan dinyatakan gugur apabila tidak lulus nilai ambang batas 60 (apabila digunakan sistem nilai). (4) Evaluasi Data Teknis akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu Memenuhi syarat teknis (lulus) atau Tidak Memenuhi syarat teknis (tidak lulus/gugur). 4.1.4

Evaluasi Harga (1)

Evaluasi Harga dilakukan setelah penawaran dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.

(2)

Evaluasi Harga dilakukan terhadap kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dalam Penawaran Harga.

(3)

Apabila Evaluasi pada butir b) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen.

(4)

Evaluasi keabsahan dokumen penawaran harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Penawaran Harga atau Tidak Memenuhi Syarat Penawaran Harga.

(5)

Penyedia barang/jasa yang dinyatakan Memenuhi Syarat Penawaran Harga, selanjutnya dilakukan Evaluasi Harga Penawaran.

(6)

Berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga, Pelaksana Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah.

(7)

Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode sistem gugur, penawaran harga akan dibandingkan dengan HPS yang telah ditetapkan dan penawaran harga yang diatas HPS dinyatakan gugur dan tidak akan dievaluasi.

(8)

Unsur-unsur yang dinilai dalam Evaluasi Harga meliputi sebagai berikut : a) Ketentuan mengenai Surat Penawaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan dari butir 1.14.1.(3) b) Daftar Rincian Harga Penawaran dicap asli di atas kop perusahaan dengan tanda tangan yang berwenang di atas meterai 6000 (sesuai Lampiran 5)


c) Sebelum evaluasi harga, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:

(9)



volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;



apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan



jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.

Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak Harga Satuan dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.

(10) Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. (11) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pelaksana Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah. (12) Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website. (13) Untuk evaluasi sistem gugur – pelaksanaan evaluasi harga dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. (14) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga. (15) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: a) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS:



untuk kontrak lump sum, apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan



apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

b) harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; c) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; d) untuk kontrak lump sum:



apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; 29 Rencana Kerja dan Syarat-syarat



apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau



apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur

(16) Dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS. (17) Evaluasi harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi atau Tidak Memenuhi. 4.2

KLARIFIKASI (1)

Apabila peserta yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan ketentuan: a) Pelaksana Pengadaan melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap calon pemenang; b) negosiasi teknis dan harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar; c) dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi; d) hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai kontrak; e) apabila negosiasi terhadap calon pemenang tidak tercapai kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dan dilanjutkan negosiasi terhadap calon pemenang cadangan, apabila ada; dan f)

(2)

apabila negosiasi terhadap calon pemenang cadangan tidak tercapai kesepakatan, maka pelelangan dinyatakan gagal.

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; b) anggota Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

(3)

Dilakukan klarifikasi apabila penawaran telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga penawaran tidak lebih rendah dari 80% nilai HPS, Apabila harga penawaran kurang dari 80% nilai HPS, maka akan dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi Barang.

4.3

PENETAPAN PEMENANG DAN PENGUMUMAN PEMENANG

4.3.1

Penawaran yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga penawaran urutan terendah pertama tidak dilakukan negosiasi harga.


4.3.2

Usulan Penetapan Pemenang lelang disusun sesuai dengan urutan 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) urutan calon pemenang cadangan.

4.3.3

Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pelaksana Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

4.3.4

Penawaran harga terendah pertama diusulkan sebagai calon pemenang.

4.3.5

Hasil penetapan pemenang pelelangan akan diumumkan kepada semua peserta pelelangan.

4.3.6

Hasil penetapan pemenang pelelangan akan diumumkan kepada semua peserta pelelangan, pengumuman dapat dilihat oleh peserta pelelangan melalui website sistem eProc PT PJB.

4.4

MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAHAN

4.4.1

Kepada Peserta yang berkeberatan dengan hasil penetapan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasil penetapan pemenang, dengan memberikan jaminan sanggah sebesar 2‰ dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,-

4.4.2

Peserta dapat mengirimkan sanggahan kepada panitia melalui website sistem e-Proc PT PJB dan Surat sanggahan juga diberikan kepada panitia secara manual termasuk jaminan masa sanggah.

4.4.3

Sanggahan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Satuan Pengadaan dan Logistik.

4.4.4

Sanggahan hanya diajukan terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur yang telah diatur dalam dokumen pelelangan, KKN, dan atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat.

4.4.5

Surat sanggahan diajukan pelaksana pengadaan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI), Surat sanggahan yang disampaikan kepada yang bukan kepada Pejabat yang Berwenang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

4.4.6

Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya sanggahan.

4.4.7

Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya sanggahan, jawaban sanggahan dapat dilihat oleh peserta pelelangan melalui website sistem e-Proc PT PJB.

4.4.8

Penyedia yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari pelaksana pengadaan dapat mengajukan sanggahan banding kepada Pejabat yang Berwenang, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI),paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.

4.4.9

Berdasarkan keterangan pelaksana pengadaan maka atasan Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat Sanggahan Banding diterima.

4.4.10 Proses pelelangan dapat dilanjutkan sesudah Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban kepada yang mengajukan sanggahan. 4.4.11 Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. Pelaksana pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah.


4.4.12 Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan dan Jaminan Sanggah dicairkan oleh Perusahaan. Kepada Penyedia tersebut dikenakan Black List selama 1 (satu) tahun. 4.4.13 Sanggahan/sanggahan banding hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas sanggahan banding bersifat akhir 4.4.14 Peserta lelang yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dapat dikenakan Black List selama 2 tahun dan apabila ternyata mengada-ada maka dikenakan Black List selama 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun. 4.5

PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN

4.5.1

Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sesudah masa sanggah berakhir atau tidak ada sanggahan diterima, maka akan diterbitkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan kepada urutan calon pemenang pertama.

4.5.2

Apabila pemenang pertama yang telah ditetapkan pemenang mengundurkan diri dan atau tidak bersedia, maka akan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan kepada pemenang pelelangan urutan kedua sesuai dengan harga yang bersangkutan dengan ketentuan : (1) Penetapan pemenang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan penetapan. (2) Harga penawaran/harga penawaran terkoreksi calon pemenang kedua tidak melebihi HPS.

4.5.3

Apabila pemenang pelelangan urutan kedua tidak bersedia, maka akan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan kepada pemenang pelelangan urutan ketiga sesuai dengan harga yang bersangkutan dan ketentuan sesuai dengan 5.5.2. dan 5.5.3.


BAB VI PENUTUP Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini. Gresik, 19 Agustus 2016

PANITIA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

1.

RACHMAD LUTFI

Ketua Merangkap Anggota

…………………….

2.

LUG SUGIONO

Sekretaris Merangkap Anggota

…………………….

3.

TRI WURYANI

Anggota

…………………….


Lampiran 1 RKS No. Tanggal

: : :

Permintaan Penawaran (PP) 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016



: : :

Spesifikasi Barang/Jasa 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN



Lampiran 3

:

RKS No. Tanggal

: :

Spesifikasi Barang/Jasa yang Ditawarkan 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DITAWARKAN

NO

NAMA BARANG/JASA

JUMLAH



: : :

Contoh Surat Penawaran 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

Nomor : Lampiran :

Tanggal…………….........

Kepada TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No. 1 Gresik Perihal

: Penawaran Administrasi,Teknis dan Harga

Yang bertanda tangan dibawah ini Dalam hal ini diwakili oleh Jabatan dalam perusahaan

: : :

................................................................... A) ................................................................... B) ................................................................... C)

Dengan ini menyatakan : 1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2. Bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan …………….. sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam : a. RKS Nomor : ............................................................................................... Tanggal : ............................................................................................... Tentang : ............................................................................................... b. Berita Acara Penjelasan Nomor : ............................................................................................... Tanggal : ............................................................................................... 3. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaranSampul I dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan. 4. Waktu penyerahan adalah ……. (........................) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan. 5. Harga Penawaran Harga Barang : .............................................................................................. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : .............................................................................................. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah penawaran : ..............................................................................................

6. 7.

(Terbilang : .............................................................................................................................................. ) Rincian penawaran harga setiap Barang, seperti terlampir. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT

........................................ D) ( Nama Jelas ) E) Keterangan : A = Nama dan Alamat Perusahaan B = Nama yang mewakili Perusahaan C = Jabatan yang mewakili Perusahaan D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00) E = Jabatan


Lampiran 5

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Daftar Rincian Harga Penawaran 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN NAMA

No BARANG/JASA

JUMLAH

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH (Rp)

WAKTU PENYERAHAN

SUB TOTAL PPN 10% TOTAL HARGA PENAWARAN TERBILANG: Paraf dan Stempel Perusahaan



Kepada

: : :

Contoh Surat Pernyataan 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

Tanggal .....................................

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1 Gresik Perihal

:

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

..................................................................................

Mewakili

:

PT ............................................................................

Jabatan

:

..................................................................................

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. 1203.RKS/612/UPGRK/2016 dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

9.

10.

Barang yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta. Barang yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan baik. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan yang baru. Kami dan manajemen perusahaan kami, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya Kami akan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang kami peroleh dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pekerjaan jasa pemeliharaan ......................... di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, seusai peraturan / kebijakan pengamanan informasi yang berlaku di PT PJB. Kami menjamin bahwa pelaksana jasa pemeliharaan ......................... yang akan ditempatkan tersebut dijamin dapat bekerja dan bersikap profesional. Perusahaan kami yang sedang mengikuti pelelangan ini tidak mempunyai hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT PJB. Apabila data/pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PJB selama 4 (empat) tahun. Bertanggung jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB dari segala tuntutan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. PT .............................................. Meterai -----------------------------------------Jabatan 40 Rencana Kerja dan Syarat-syarat


: : :

Contoh Pakta Integritas 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan : 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan; 3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan; 4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar; 6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; 7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan. 8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................. (nama kota), .............. (tanggal) .......... (bulan) ........... (tahun)

Nama Penyedia Barang/Jasa Jabatan Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00) Nama


Lampiran 8

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

Tanggal ............................... Kepada PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1 Gresik Perihal

:

Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

.........................................................................

Mewakili

:

PT ...................................................................

Jabatan

:

.........................................................................

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. 1203.RKS/612/UPGRK/2016 dengan ini kami menyatakan bahwa pendanaan yang kami pergunakan dalam pelelangan ini adalah benar-benar menggunakan dana sendiri. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. PT ........................................ Meterai -------------------------------------Jabatan


Lampiran 9

:

RKS No. Tanggal

: :

Surat Kesepakatan Pembentukan JO 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

KOP PERUSAHAAN SURAT KESEPAKATAN PEMBENTUKAN JOIN OPERATION Nomor

:

.

Kepada Yth.

:

Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir, Gresik

Perihal

:

Pembentukan Join Operation

Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Konsultasi Pembangunan Mess dan Ruang Simulator PPA untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, 1.

PT .............................. dengan persentase kemitraan ......%

2.


3.


Sehubungan dengan prakualifikasi untuk seleksi sederhana Pengadaan Jasa Konsultasi Pembangunan Mess dan Ruang Simulator PPA untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, dengan ini menyatakan: 1.

Bahwa kami akan melaksanakan perjanjian untuk membentuk Join Operation yang dimaksud apabila kami dinyatakan lulus proses prakualifikasi untuk seleksi sederhana pekerjaan sebagaimana tersebut di atas.

2.

Bahwa kami telah menentukan ............................ (nama perusahaan mitra utama/leader) dalam hal ini diwakili oleh ....................... (nama direktur utama mitra utama/leader) sebagai mitra utama/leader dari Join Operation ini untuk tujuan penawaran. (apabila berbentuk join operation, maka disebutkan seluruh perusahaannya).

3.

Bahwa seluruh mitra dalam join operation harus bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) atas pelaksanaan Pekerjaan/kontrak.

4.

Bahwa Join Operation tersebut akan menjadi Join Operation yang sepenuhnya dibentuk untuk tujuan pelaksanaan Pekerjaan/kontrak dimaksud.

5.

Bahwa kami akan melegalkan kesepakatan pembentukan Join Operation ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Notaris, apabila kami ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam seleksi sederhana ini.

6.

Bahwa komposisi Join Operation tersebut tidak akan berubah dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan/kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PT PJB.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PT........................... Ttd Nama terang & jabatan

PT.............................. ttd Nama terang & jabatan

PT............................. ttd Nama terang & jabatan


Lampiran 10

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Daftar Referensi Pengalaman Pekerjaan 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS

No

URAIAN

DATA TEKNIIK  Jenis/Type  Kapasitas  Dsb

DATA PEMAKAI  Nama Pemakai  Alamat  Kontak Person  Dsb

KONTRAK Nomor  Tanggal  Th Operasi  Dsb

KET


NO

NAMA PERALATAN

Lampiran 11

:

RKS No. Tanggal

: :

JUMLAH

Contoh Daftar Peralatan yang Digunakan 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

MILIK SENDIRI

SEWA


Lampiran 12 PP No. Tanggal

: : :

Ketentuan Black list 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah: Selama 6 bulan 1) 2) 3)

Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional. Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan 1) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada. 3) Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran. 4) Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya. Selama 24 bulan 1) Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (duabelas) bulan. 3) Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman. 4) Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan. 5) berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun,baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan. 6) Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia. 7) Peserta lelang yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan,sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain. 8) Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan 46 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

9) 10) 11)

12) 13) 14)

sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar. Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk. Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak. Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional. Penyedia Barang yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis Penyedia barang/jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan 1) Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan 2) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan. 3) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan. 4) Calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran. 5) Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional. 6) Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada 7) Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual. 8) Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Ketentuan Black List diatas tidak berlaku apabila:

(1) (2)

Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan. Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.


Lampiran 13 PP No. Tanggal

: : :

Ketentuan Jaminan Tunai 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

PROSEDUR ATAS JAMINAN PENGADAAN BARANG /JASA BERBENTUK TUNAI : 1. PENERIMAAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI : a. Supplier/Pihak Ketiga melakukan transfer ke kas perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali Kantor Pusat : Atas Nama : PT PJB Nomor.Rekening : 00 4879 6415 Bank : BNI Cabang Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36 Surabaya Untuk Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, dan Jaminan Sanggah. b. Unit dan SPA mengirim pemberitahuan penerimaan jaminan pengadaan barang/jasa berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian sesuai format dibawah ini dan dilampiri bukti transfer dari Supplier/Pihak Ketiga : NO.

JENIS JAMINAN

1.

Jaminan Penawaran

2.

Jaminan Uang Muka

3.

Jaminan Pelaksanaan

4.

Jaminan Pemeliharaan

5.

Jaminan Sanggah

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. KONTRAK

JATUH TEMPO

Jumlah Total c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas : Debet 100602102 ( Bank ) Kredit 400209904 /subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah

xxx

xxx

2. PENGEMBALIAN/PENARIKAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI :


a. Unit dan SPA mengirim permintaan pengembalian/penarikan jaminan berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian format dibawah ini dan dilampiri copy bukti transfer dari Supplier/Pihak Ketiga : NO.

JENIS JAMINAN

1.

Jaminan Penawaran

2.

Jaminan Uang Muka

3.

Jaminan Pelaksanaan

4.


5.

Jaminan Sanggah

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. REKENING

NAMA BANK

Jumlah Total b. Subdit Keuangan melakukan transfer pengembalian/penarikan jaminan berbentuk tunai ke Supplier/Pihak Ketiga, sesuai surat permintaan dari Unit / SPA. c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas : Debet 400209904/subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah Kredit 100602102 ( Bank )

xxx

xxx

3. PENCAIRAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI : a. Unit atau SPA mengirim pemberitahuan pencairan jaminan berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian format dibawah ini dan dilampiri bukti pendukung yang menyatakan bahwa Supplier/Pihak Ketiga wanprestasi dan jaminan berbentuk tunai menjadi hak milik PT PJB : NO.

JENIS JAMINAN

1.

Jaminan Penawaran

2.

Jaminan Uang Muka

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. KONTRAK

JATUH TEMPO


NO.

JENIS JAMINAN

3.

Jaminan Pelaksanaan

4.


5.

Jaminan Sanggah

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. KONTRAK

JATUH TEMPO

Jumlah Total b. Subdit Keuangan melakukan pencairan jaminan pengadaan berbentuk tunai dan dipindah bukukan ke Bank Operasional. c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas: Debet 400209904/subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah Kredit 100602102 ( Bank ) Debet 100602201 ( Bank OPR) Kredit SDKEU K106 ( Pendapatan )

xxx

xxx xxx

xxx


Lampiran 14

:

PP No. Tanggal

: :

Contoh Surat Permohonan Calon Penyedia Barang/Jasa 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

KOP PERUSAHAAN Nomor

…………………,…………..20..

:

Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal

Kepada

: Permohonan Calon

Yth. PT Pembangkitan Jawa Bali

Penyedia Barang/Jasa

Di ................

Dengan Hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi/Pimpinan : Nama perusahaan

: ……………………….

Alamat Perusahaan

: ……………………….

No. / tanggal SBU

: ……………………, diterbitkan oleh………………

mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa di PT Pembangkitan Jawa Bali , atas perusahaan kami yang tercantum dalam rekanan anggota Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai berikut: Bidang usaha

:…………………….

Klasifikasi sub bidang : …………………… Kualifikasi

: ……………………

Bersama ini kami lampirkan data lengkap perusahaan terakhir. Demikianlah permohonan kami dan apabila kami memberikan keterangan yang tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan dituntut di muka Pengadilan Negeri.

Pemohon, Meterai Rp. 6000,-

Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan,

Tanda Tangan dan cap Perusahaan

(Nama Jelas)


Lampiran 15

:

PP No. Tanggal

: :

Contoh Surat Pernyataan Calon Penyedia (Bermeterai) 1203.RKS/612/UPGRK/2016 19 Agustus 2016

SURAT PERNYATAAN CALON PENYEDIA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

__________[nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan. Jika bukan badan usaha maka nama perorangan]

Jabatan

:

__________[jika perorangan maka cukup diberi tanda ”-”]

Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Perorangan ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Alamat

:

__________

Telepon/Fax

:

__________

Email

:

__________

No Identitas

:

____________[jika perorangan]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak [jika perorangan] berdasarkan Surat __________[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya. Jika Kemitraan maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan.]; 2. Saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usaha saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan.; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini. 5. Saya, badan usaha yang saya wakili, salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili, [jika perorangan cukup saya] tidak sedang dalam sanksi Black List oleh Institusi Pemerintah/BUMN/BUMD/BLU. 6. Data-data saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] adalah sebagai berikut:


A. Data Administrasi 1. Umum 1. 2. 3.

4.

5.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ [pilih yang sesuai] Status [tidak diisi jika Kemitraan/perorangan]

:

__________

:

Pusat

Alamat [jika perorangan Alamat Rumah]

:

__________

No. Telepon

:

__________

No. Fax

:

__________

E-Mail

:

__________

Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax

: : :

E-Mail

:

Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) [jika perorangan]

:

Cabang

[diisi jika Peserta Pengadaan adalah cabang perusahan/bukan perusahaan pusatnya.] __________

B. Izin Usaha No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*

:

____________________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

:

__________

Instansi pemberi izin usaha * Pilih yang sesuai

C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] No. Surat Izin

:

____________________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.

2.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

Akta Perubahan Terakhir


E. Pengurus [tidak diisi jika perorangan] 1. Komisaris (untuk PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) [tidak diisi jika perorangan] No.

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase

2. Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir 3. Laporan bulanan tiga bulan terakhir a. PPh Psl 21 b. PPh Psl 23 c. PPh Psl 25/29 d. PPN 4. Surat Keterangan Fiskal [sebagai pengganti 2. Dan 3.]

: :

__________ Nomor ________/Tanggal________

: : : :

Nomor Nomor Nomor Nomor

:

Nomor ________/Tanggal________

________/Tanggal________ ________/Tanggal________ ________/Tanggal________ ________/Tanggal________

G. Data Pengalaman Perusahaan

No.

1

Nama Paket Pengadaan Barang

Bidang/ Sub Bidang Pengadaan

2

3

Pemberi Tugas Lokasi

4

Kontrak *)

Tanggal Selesai Menurut

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

5

6

7

8

9

10


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__ PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Perorangan __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan materai Rp 6.000,bubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan] (nama lengkap wakil sah/PenyediaPerorangan) [jabatan jika badan usaha] [Untuk Kemitraan:] Untuk dan atas nama setiap anggota Kemitraan: [setiap anggota Kemitraan harus menandatangani dengan cap perusahaan, dan cukup dengan 1 (satu) materai Rp 6.000,- untuk semua anggota]


2016

Recommend Documents