2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 49/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 27 JULI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 49/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 67 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Mustofa 2. Sahala Aritonang ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 27 Juli 2016 Pukul 13.34 – 13.42 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul 2) Patrialis Akbar 3) Suhartoyo Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ahmad Fauzi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB 1.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 49/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kepada Pemohon agar memperkenalkan dulu, siapa yang hadir pada sidang hari ini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hari ini, Pemohon datang sendiri. Sebagai Kuasa dari Prinsipal, Saudara Ahmad Fauzi. Saudara Pemohon itu Musofa dan Sahala Aritonang, Yang Mulia.

3.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi … baik. Jadi, Kuasanya, ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Ya.

5.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jangan lagi bilang, “Saudara. Saya Ahmad Fauzi,” begitu, kan?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Baik, Yang Mulia.

7.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi, nanti kita bingung nati. Jadi, Kuasanya Ahmad Fauzi hadir dalam persidangan hari ini. Jadi, acaranya hari ini adalah membacakan atau pun menegaskan kembali permohonan Saudara sehubungan dengan adanya saran-saran untuk perbaikan dari permohonan ini. Untuk itu, Kuasa Pemohon, kami persilakan untuk me … membacakan atau pun menyampaikan hal-hal apa yang menjadi

1

perubahan dalam permohonan Saudara ini? Dan akhirnya nanti, Saudara bacakan ketegasan dari petitum dari permohonan Saudara. Dipersilakan. 8.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Baik, Yang Mulia. Pada persidangan sebelumnya bahwa ada beberapa perbaikan-perbaikan dari Yang Mulia berkaitan dengan legal standing Pemohon. Yang kedua juga mengenai kerugian konstitusional. Yang ketiga adalah berkaitan dengan apakah ini diskriminasi yang berdasar pada Undang-Undang HAM. Yang keempat adalah sinkronisasi terhadap keputusan Nomor 32/PUU-XII/2014 dari Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, labelisasi mengenai istilah ad hoc itu sendiri. Yang keenam adalah pembenaran berkaitan dengan sistematika. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan petitum. Masukan-masukan dari Yang Mulia pada sidang kemarin sudah kami perbaiki. Dan adapun petitum kami: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 tidak mengikat secara hukum sepanjang dimaknai masa tugas hakim ad hoc … masa tugas hakim ad hoc untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu tahun … satu kali masa jabatan sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356. 4. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 selengkapnya berbunyi, “Masa tugas hakim ad hoc untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berlaku konstitusional bersyarat.” Menjadi selengkapnya berbunyi, “Masa jabatan hakim ad hoc untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali setiap lima tahun oleh Ketua Mahkamah Agung, sehingga … hingga mencapai batas usia pensiun hakim, yakni 62

2

tahun untuk ad hoc pada pengadilan negeri dan 67 tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.” 5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan. 6. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 7. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis. 9.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Jadi, di dalam petitum tadi, saya perhatikan ada di petitum keempat itu, ya, yang mungkin ada yang harus direnvoi.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Ya.

11.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sudah Saudara lihat? Yang mana itu? Sudah bisa dilihat kira-kira yang mana? Ada lima di situ. Setiap lima … apa … lima (…)

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Untuk jangka waktu lima tahun.

13.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, itu. Harusnya di … direnvoi, ya, kalau memang perbaikan. Nah, kemudian, hal-hal lain tadi sudah dimasukkan di sini, ya? Alasan-alasan tambahan, ya?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Sudah, Yang Mulia.

15.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kemudian, mengenai ad hoc sendiri. Gimana pengertian dasarnya ad hoc itu? Dan perkembangan selanjutnya, ya?

3

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Ya.

17.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Mengenai ad hoc. Ya, silakan ada yang ditambahkan, Yang Mulia. Cukup, ya. Baiklah, permohonan sudah kita lihat dan sudah kita tegaskan kembali kepada Pemohon, sesuai dengan perbaikan-perbaikan yang dianjurkan, sudah dilakukan, dan untuk ini permohonan Saudara sudah kami terima dan untuk selanjutnya mengenai ini akan diberitahukan kembali kepada Saudara dan proses selanjutnya adalah untuk disampaikan ini ke rapat lengkap dari Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, sebelum sidang akan saya konfirmasi dulu mengenai bukti yang diajukan oleh Pemohon, ya. Bukti P-1 sampai dengan P-9?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Betul, Yang Mulia.

19.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tidak ada perubahan, ya?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Tidak, ada.

21.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Jadi, sudah diterima lengkap, kita sahkan lebih dahulu. KETUK PALU 1X Selanjutnya apa yang mau dikemukakan, Kuasa Pemohon?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Cukup, Yang Mulia untuk hari ini.

4

23.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Oleh karena persidangan hari ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.42 WIB Jakarta, 27 Juli 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

5