2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 148/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2016

ACARA MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI (II)

JAKARTA RABU, 3 FEBRUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 148/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016 PEMOHON Inya Bay dan Said Hindom TERMOHON KPU Kabupaten Fakfak ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 3 Februari 2016, Pukul 13.45 – 14.25 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Maria Farida Indarti 3) Aswanto Fadzlun Budi SN

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Inya Bay B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Jamaluddin Rustam C. Termohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Yotam Senis Paskalis Semunya Muhammad Ikhsan Payapo La Mani Djunaidi Minggele

(KPU (KPU (KPU (KPU (KPU

Prov. Papua Barat) Prov. Papua Barat) Kab. Fakfak) Kab. Fakfak) Kab. Fakfak)

D. Kuasa Hukum Termohon: 1. 2. 3. 4.

Vinsensius H. Ranteallo Kristian Masiku Daniel Tonapa Masiku Yulius

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Budi Setyanto 2. Subagiyanto

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIV/2016 dinyatakan terbuka untuk umum.

dibuka

dan

KETUK PALU 3X Assalamuaalaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan sidang yang kemarin dengan mendengarkan jawaban Termohon dan keterangan dari Pihak Terkait. Sebelumnya dipersilakan memperkenalkan diri lagi, siapa saja yang hadir dari Pemohon? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pihak Pemohon hadir Kuasa Hukum Jamaluddin Rustam dan Pihak prin … Prinsipal Inya Bay, S.E., M.M. Terima kasih, Majelis.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Termohon?

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU Terima kasih, Yang Mulia. Dari Termohon hadir KPU Provinsi Papua Barat selaku penyelenggara Pemilukada Fakfak dari Divisi Hukum, Yotam Senis. Divisi Teknis, Paskalis Semunya. Kemudian ada Sekretaris KPU Fakfak, Bapak La Mani. Dari Sekretariat, Djunaidi Minggele. Kemudian dari Staff KPU Provinsi, Muhammad Ikhsan. Saya sendiri Kuasa Hukum Daniel Tonapa Masiku, bersama Vinsensius Ranteallo, Kristian, dan Yulius. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait? Silakan.

6.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUBAGIYANTO Ya, terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam persidangan ini Pihak Terkait yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya saya sendiri Subagiyanto dan rekan saya Budi Setyanto. Terima kasih, Yang Mulia. 1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Ya, kita langsung mendengarkan jawaban dari Termohon. Ya, sama dengan Pemohon kemarin, pokok-pokoknya saja, toh kami sudah baca. Silakan.

8.

KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami paparkan pokok-pokok dari jawaban kami terlebih dahulu mohon izin untuk renvoi beberapa kesalahan redaksional. Yang pertama di halaman 15 poin 44. Di situ tertulis Berita Acara Nomor 15 seharusnya nomor 17 tanggal 12 Agustus. Kemudian di halaman 30 sebelum petitum ada tertulis Nomor Perkara 67 seharusnya 48 … 148, Yang Mulia. Terima kasih. Selanjutnya kami langsung pada bagian eksepsi. Pertama tentang kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan Pemohon. Menurut Termohon apa yang dimohonkan Termohon dalam keberatankeberatannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (3) disebutkan bahwa Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, “Perselisihan hasil pemilihan adalah persili … persilihan antara KPU provinsi dan/atau kabupaten/kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.” Kemudian (2), “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.” Kemudian mengenai objek permohonan juga, di dalam permohonannya Pemohon menjadikan Berita Acara Nomor 17 dan SK Nomor 17 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, kemudian juga menggugat tentang Keputusan KPU Fakfak Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Selain itu Pemohon juga menggugat beberapa Berita Acara yang jelas bukan merupakan Berita Acara atau Surat Keputusan tentang perolehan … Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Fakfak. Oleh karena itu, menurut hemat kami bahwa hal-hal yang menjadi keberatan dari Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Kemudian eksepsi yang ke dua tentang legal standing Pemohon. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) di atas bahwa yang bisa mengajukan persilihan hasil adalah peserta pemilihan, sementara Pemohon sendiri tidak pernah dinyatakan oleh Termohon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Karena berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon yang pertama 2

sesuai Berita Acara Nomor 15/BA dan seterusnya tanggal 7 Agustus di situ dinyatakan bahwa Termohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi dukungan partai politik minimal 20% dan Pemohon pada saat mendaftar itu hanya menggunakan Partai Golkar dengan rekomendasi dari DPP Kubu Agung Laksono dan tidak didaf … tidak didaftarkan oleh pengurus DPD dari dua kubu, baik Munas Ancol maupun Munas Bali. Oleh karena itu, sejak dari awal Termohon[Sic!] sudah tidak memenuhi syarat sebagai … apa … bakal calon untuk bisa mendaftarkan karena syarat mutlak yang diperlukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tidak dipenuhi. Eksepsi kami yang berikutnya mengenai permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Di dalam permohonan-permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyinggung mengenai adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, kemudian siapa yang melakukan pelanggaran itu, dan di mana pelanggaran itu terjadi. Oleh karena itu, menurut Termohon juga permohonan Pemohon kabur. Selain itu, di dalam petitumnya Pemohon juga tidak meminta agar Mahkamah membatalkan SK Nomor 17. Pemohon hanya meminta agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Nomor 17. Sementara yang wajib menjadi objek keberatan itu adalah surat keputusan. Itu pokok-pokok dari keberatan kami. Kemudian, kami masuk dalam pokok permohonan. Mengenai keberatan Pemohon ini, sebenarnya berkutat pada masa pendaftaran karena ini menyangkut semua keberatan yang dilakukan itu terkait dengan keberatan-keberatan dalam tahapan, khususnya pada saat pencalonan. Kami masuk pada halaman 11 yaitu masa pendaftaran pasangan calon. Pada tanggal 22 Juli 2015, dilakukan pertemuan bersama antara KPU Fakfak, panwaslu, pengurus partai politik, kemudian ada dari kepolisian, dan TNI di aula foler … di Aula Polres Fakfak dengan agenda pertemuan untuk membahas tahapan, program, dan jadwal yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak dan memaparkan tentang strategi pengamanan pendaftaran calon kepala daerah oleh Kapolres Fakfak. Pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 26 s.d. 28 Juli sesuai tahapan yang tertera dalam keputusan KPU dan diikuti oleh empat pasangan calon yaitu yang pertama Pasangan Drs. Mohammad Uswanas-Abraham Sopaheleuakan. Kemudian yang kedua, Pasangan Donatus Nimbitkendik-H. Abdul Rahman. Pasangan yang ketiga, Ivan Ismail Madu dan Fransiskus … Fransiskus Hombere … Hombore. Kemudian pasangan yang keempat, Inya Bay dan Drs. Said Hindom. Setelah dilakukan pendaftaran, yang pertama mendaftar adalah Pasangan Drs. Muhammad Uswanas dan Abraham Sopaheleuakan. Dengan menggunakan Partai Nasdem dengan 3 kursi, Partai 3

Demokrat=3 kursi, Partai Hanura=2 kursi, Partai PAN=2 kursi, Partai Bulan Bintang=1 kursi, PDI Perjuangan=1 kursi, jumlah totalnya=13 kursi atau 70% dari perolehan partai politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan memenuhi syarat dukungan minimal partai politik. Pasangan yang kedua yaitu Pasangan Drs. Donatus NimbitkendikH. Abdul Rahman dengan partai pengusung yaitu Partai Kebangkitan Bangsa=2 kursi, Partai Gerindra=1 kursi, PPP versi Djan Faridz=1 kursi, jumlah total=4 kursi. Dukungan dari PPP Kubu Djan Faridz dengan 1 kursi tidak dihitung atau diabaikan karena partai politik dimaksud sedang dalam konflik internal dan pencalonannya hanya diusulkan oleh 1 Kubu yaitu Kubu Djan Faridz, sehingga tidak dihitung oleh KPU Fakfak. Kemudian, Pasangan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore dengan partai pengusung yaitu Partai Golkar Kubu Agung Laks … Kubu Aburizal Bakrie dan Partai Gokar Kubu Agung Laksono. Setelah dilakukan pencermatan, yang bersangkutan memenuhi dukungan minimal 20% dan dicalonkan oleh Kubu Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakrie. Sehingga, oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, Pasangan Inya Bay dan Said Hindom atau dalam hal ini Pemohon. Pemohon pada saat mendaftar itu menggunakan Partai Golkar Kubu Agung Laksono, sehingga oleh KPU dianggap tidak memenuhi persyaratan dan kemudian setelah dilakukan verifikasi, lalu KPU mengeluarkan Berita Acara Nomor 15 tanggal 3 Agustus yang menyatakan bahwa yang meloloskan dua pasangan calon. Tetapi kemudian ada rekomendasi panwas yang menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh KPU Fakfak itu menyalahi prosedur, sehingga kemudian dilakukan verifikasi ulang. Setelah dilakukan verifikasi ulang, kemudian ditetapkan hanya bahwa satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan yaitu Drs. Mohammad Uswanas dan Abraham Sopaheleuakan. Karena hanya satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Provinsi Papua Barat kemudian melakukan supervisi dan selanjutnya melaporkan kepada KPU Pusat mengenai langkah-langkah yang diambil karena hanya terdapat satu pasangan calon. Sementara pada saat itu, peraturan tidak memungkinkan hanya satu pasangan calon. Selanjutnya oleh KPU Pusat, kemudian mengeluarkan surat dengan Nomor 501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus perihal Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak. Singkatnya kemudian KPU Fakfak menindaklanjuti kebijakan dari KPU Pusat tersebut dan kemudian melakukan Pendaftaran Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak. Kemudian dibuka pendaftaran pada tanggal 28 Agustus sampai tanggal 30 Agustus. Pada tanggal 29 Agustus atau hari kedua yang … hari kedua masa pendaftaran tanggal 29 Agustus pukul 14.20 WIT oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Fakfak, kepengurusan Munas Bali dan 4

kepengurusan Munas Ancol melakukan pendaftaran terhadap pasangan atas nama Pasangan Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore. Setelah KPU mencermati, pendaftaran yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian pada tanggal 30 Agustus … pada tanggal 30 Agustus, Pemohon datang ke kantor KPU pada pukul 15.15 WIT dan mendaftarkan diri dengan menggunakan Partai Golkar, tetapi pada saat mendaftar Pemohon hanya melampirkan rekomendasi dari Kubu Agung Laksono dan hanya didaftarkan oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak Munas Bali. Kemudian hadir juga Ketua dan Sekretaris DPD Munas Ancol. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen pencalonan, dalam Formulir Model B-KWK parpol dan lampirannya ditemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat melampirkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie. Kemudian pencalonannya juga hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Kabupaten Fakfak versi Munas Bali. Sehingga menurut peraturan KPU, pendaftaran yang bersangkutan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tidak bisa dilanjutkan kepada proses verifikasi. Artinya, sejak awal bahwa pendaftaran yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan mutlak yang ditentukan oleh undang-undang. Secara singkat mengenai pendaftaran pokok-pokok jawaban KPU seperti itu. Kemudian kami lanjut pada halaman 29 mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya aspek pelanggaran dalam penetapan Ismail … Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore sebagai pasangan calon. Apa yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya sudah merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil sebelumnya. Oleh karena itu, sudah ditanggapi oleh Pemohon[Sic!] pada bagian terdahulu, tetapi poin dari jawaban kami terhadap dalil itu adalah bahwa apabila Pemohon merasa ada hak-hak yang dirugikan khususnya dalam tahapan, maka seharusnya Pemohon menggunakan upaya keberatan kepada panwaslu atau melakukan gugatan hukum kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Tetapi sampai saat dilakukan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari panwaslu mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atau pihak-pihak lain atas diri Pemohon. Kemudian Pemohon[Sic!] juga tidak pernah menerima gugutan hukum dari Pemohon, apakah itu di pengadilan tinggi tata usaha negara atau di institusi lain. Itulah pokokpokok dari jawaban kami. Kemudian kami pada bagian petitum. Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang disebutkan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XVI/2016 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut.

5

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Keputusan Termohon Nomor 17/KPTS dan seterusnya Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016 tanggal 23 Januari 2016 juncto Berita Acara Nomor 17/BA dan seterusnya adalah sah dan benar, menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 adalah sah dan benar. Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/BA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 19/BA/KPU.FF/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Pemenuhan Persyaratan Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 adalah sah dan benar, atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya. Terima kasih, Yang Mulia. 9.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Lanjut ke Pihak Terkait? Silakan. Sama poinpoinnya saja.

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BUDI SETYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait, kami ingin melakukan renvoi khususnya yang terkait dengan Surat KPU Kabupaten Fakfak Nomor 17, di situ tertulis Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak yang benar adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 17/Kpts dan seterusnya, hanya itu yang kami renvoi. Juga untuk halaman-halaman dan juga Berita Acaranya hanya tertulis di situ Kabupaten Fakfak, tapi faktanya di dalam Surat Keputusan adalah SK KPU Provinsi Papua Barat. Terima kasih, Yang Mulia, atas renvoinya. Kemudian dalam penyampaian keterangan Pihak Terkait, kami langsung saja di dalam bagian eksepsi bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa benar bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Namun, ketentuan itu mensyaratkan adanya hal-hal yang sangat pokok, yaitu bahwa 6

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi, kabupeten/kota, harus diajukan oleh peserta pemilihan. Bahwa faktanya dalam permohonan ini, Pemohon adalah bukan peserta pemilihan atau pasangan calon karena memang berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual dari KPU Kabupaten Fakfak tidak memenuhi angka 20% dari dukungan partai politik, itu vide Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga kami berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi khususnya terkait dengan permohonan ini adalah menjadi tidak memiliki kewenangan lagi karena syarat-syarat formalnya hukumnya itu tidak dipenuhi. Selanjutnya yang lainnya dalam … dalam kewenangan dianggap dibacakan. Kemudian dalam eksepsi yang kedua, yaitu terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing. Ini juga hal yang sama bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 juga mengatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU provinsi, dan/atau KPU kabupeten/kota, dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa pasal … dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi ini diperjelas bahwa para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Pasal 3nya dinyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah ... huruf b adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sangat jelas di situ, Yang Mulia. Bahwa faktanya juga Pemohon adalah bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak atau bukan peserta pemilihan karena tidak memenuhi dukungan sebesar 20% dari partai politik. Mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah tidak memiliki legal standing. Terkait dengan tenggang waktu dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, eksepsi terhadap objek permohonan tidak jelas atau obscuur libel. Ini Pasal 56 juga menyebutkan bahwa yang menjadi objek permohonan sebenarnya hanya satu, yaitu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau SK KPU terkait dengan soal verifikasi perolehan suara. Tetapi, di dalam permohonan ini ada enam objek permohonan, sehingga kalau kami berpendapat bahwa permohonannya kabur. Kemudian, Yang Mulia, dalam pokok permohonan. Ini sebenarnya kalau kami cermati bahwa permohonan ini, dalil-dalil Pemohon ini lebih ditujukan kepada Termohon. Namun, kami sebagai Pihak Terkait sangat berkepentingan terkait dengan ini, sehingga kami perlu memberikan keterangan sebagai berikut.

7

Terkait dengan penetapan pasangan calon bahwa faktanya kami dari Pihak Terkait itu telah ditetapkan sebagai pasangan calon dari SK KPU Kabupaten Fakfak yang pertama adalah Nomor 2 Tahun 2015, kemudian diubah menjadi Nomor 4 Tahun 2015, dan kemudian diubah lagi menjadi SK Nomor 5 Tahun 2015, kemudian yang terakhir adalah diubah dengan Nomor 66/Kpts/KPU-provinsi/032/XI/2015 dan ini Pihak Terkait selalu ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun kemudian bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU-prov/032/XI/2015 ini kemudian digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 20/G/Pilkada/2015/PTUN MKS tertanggal 01 Desember 2015 oleh Dr. Donatus Nimbitkendik M.TP dan Abdul Rahman, S.E. Namun, kemudian hasil putusannya adalah di … dikasasi oleh Pihak Termohon, yaitu melalui surat putusan kasasi di Mahkamah Agung Nomor 695.K/TUN/Pilkada/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan putusan kasasi tersebut menyatakan bahwa pertama, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 20/Pilkada/2015/PTUN MKS tanggal 8 Desember 2015. Kemudian mengadili sendiri. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66 tersebut adalah sah dan berlaku. Kemudian, keterangan Pihak Terkait terkait dengan pendaftaran dan dukungan Partai Politik Golkar dan PPP dari Pemohon. Bahwa harus diakui memang Pemohon telah mendaftar di KPU, ya, sebagai bakal pasangan calon waktu itu, tetapi kemudian memang tidak memenuhi … setelah diverifikasi tidak memenuhi syarat, sehingga tidak diterima atau ditolak oleh KPU. Kemudian dalil Pemohon yang mengatakan bahwa mendapat dukungan dari Golkar, ya. Sepengetahuan dari Pihak Terkait, ya, berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon Partai Golkar adalah mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ismail Madu dan Fransiskus Hombore dan ini juga pernah juga dipersoalkan, ya, oleh Ivan Madu sendiri oleh ... oleh yang bersangkutan kemudian hasil rekomendasi panwas itu menyatakan memang Golkar adalah mendukung kepada Ivan Madu. Kemudian terkait dengan dukungan dari PPP. Dari PPP juga dipersoalkan di pan … Panwas Kabupaten Fakfak dan Panwas Kabupaten Fakfak mengeluarkan Keputusan Nomor 001/PS/PWSL/FKF/3403/IX/2015 yang menyatakan bahwa hak ... pertama adalah hanya ada dua pasangan calon yaitu Mohammad Uswanas ... Pasangan Mohammad Uswanas dan Pasangan Ivan Madu, yang kemudian selanjutnya disahkan oleh Termohon. Kemudian yang ketiga, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang 8

dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak bahwa fakta di lapangan, ya, atas pilkada tersebut Pihak Terkait memperoleh suara sah=20.274 dengan persentase atau setara 73,59%. Jadi di sini menunjukan bahwa Pihak Terkait mendapat dukungan yang … yang mayoritas dari masyarakat Kabupaten Fakfak. Kemudian di dalam proses penyelenggaraannya bahwa pada saat rekapitulasi juga tidak ada keberatan, kemudian tidak juga ada keberatan-keberatan dari masyarakat yang berarti. Yang Mulia, kesimpulan kami dari Pihak Terkait adalah pertama Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 karena Pemohon adalah bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak atau sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 15. Pemohon hanyalah sebagai bakal pasangan calon yang pernah mendaftar ke KPU Kabupaten Fakfak, tapi tidak memenuhi batas minimal dukungan partai politik. Kedua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 karena setelah dilakukan verifikasi administrasi dan factual, Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan dari partai politik sebesar minimal 20%. Ketiga. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Keempat. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dalam petitum. Dalam eksepsi mengabulkan … eh, mendasarkan pada uraian tersebut di atas maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia, untuk. Yang pertama dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon dan menye … mohon maaf, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, sekaligus mohon direnvo … renvoi, dan menyatakan permohonan keberatan dari pihak … dari Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa objek keputus … objek permohonan, yaitu SK 17 adalah sah dan berlaku. Menghukum Pemohon untuk ke … mematuhi putusan Mahkamah Kontitusi. Terima kasih, Yang Mulia … atau … mohon maaf. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami Budi Setyanto dan Subika … Subagiyanto. 9

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik terima kasih. Selanjutnya pengesahan alat bukti. Dari Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-47. Dari Termohon?

12.

KUASA HUKUM TERMOHON: KRISTIAN MASIKU Betul, Yang Mulia. Yang Mulia.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

14.

KUASA HUKUM TERMOHON: KRISTIAN MASIKU Kami akan ada tambahan bukti susulan dua bukti. Jadi 1 … T-1 sampai T-49.

15.

KETUA: ANWAR USMAN 49, ya? Silakan diambil dulu.

16.

KUASA HUKUM TERMOHON: KRISTIAN MASIKU besok.

17.

Belum ada, Yang Mulia. Kami akan masukkan nanti sore atau

KETUA: ANWAR USMAN Belum ada?

18.

KUASA HUKUM TERMOHON: KRISTIAN MASIKU Fisiknya belum ada.

19.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, gitu.

20.

KUASA HUKUM TERMOHON: KRISTIAN MASIKU Belum dibawa.

10

21.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, belum bisa disahkan itu. Ya, baik kita sahkan yang ada dulu. T-1 s.d. T-47 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Dari Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-1 s.d. PT-12?

22.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUBAGIYANTO Ya, betul, Yang Mulia. PT-1 s.d. PT-12. Terima kasih.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Ya, baik. Dengan selesainya pembacaan jawaban dari Termohon dan keterangan Pihak Terkait, maka sidang ini dinyatakan selesai. Kemudian, untuk sidang selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi kapan sidang akan dilaksanakan, ya. Sudah jelas, ya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB Jakarta, 3 Februari 2016 a.n Koordinator Panel II, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11