2016

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 886/SIC/Dirut/XI/2016 LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee

:

UD Fira Karya Mandiri

b) Alamat Lokasi

:

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

c) Alamat Kantor

:

Kampung Sungai Tabun, Kenagarian Lunang Utara, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

d) Nomor Izin

:

No. 522-596-2004 tanggal 31 Desember 2004 jo No. 522.1/1576/Perek-2010 tanggal 15 Desember 2010

e) Kapasitas dan Produk

:

Kayu Gergajian 2.000 M3/Tahun

a) Tanggal Pelaksanaan

:

Tanggal 25 s/d 27 Oktober 2016

b) Hasil Penilaian

:

Penilikan I IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dinyatakan Lulus karena telah Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri Nomor : 80-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 80.r1-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon

: 0251-8634086, 8635464

Fax

: 0251-8634232

Email

: [email protected]

Bogor, 30 November 2016 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

KEPUTUSAN PENILIKAN NO. 120/VLK/DIRSERTF/XI/2016 Tentang

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU UD FIRA KARYA MANDIRI, PROVINSI SUMATERA BARAT -

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522-596-2004, tanggal 31 Desember 2004 Tentang pembaharuan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n PT Ibah II Muara Sakai Provinsi Sumatera Barat

-

SK Perubahan nama dan Penanggungjawab serta pemindahan lokasi pabrik IUIPHHK PT Ibah II Menjadi UD Fira Karya Mandiri No. 522.1/1576/Perek-2010 tanggal 15 Desember 2010 oleh Sekda Provinsi Sumatera Barat Kapasitas Produksi 2.000 M3/tahun

Menimbang

:

1. Surat UD Fira Karya Mandiri No. SK 41/IUIPHHK.UD.FKM/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Konfirmasi Kesiapan Penilikan I 2. Hasil Penilikan I VLK IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri, Sumatera Barat pada Penilikan I pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi

Mengingat

:

1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

TMPL-SIC-022

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 2

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04 Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 041/SIC/SPK-Persh/VLK/X/2016 tanggal 3 September 2016

Memutuskan Menetapkan :

1. Penilikan I Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Fira Karya Mandiri di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6, sehingga Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atas nama UD Fira Karya Mandiri Nomor 80-SIC-04.02 dengan masa berlaku terhitung selama 3 Tahun dari tanggal 26 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2018 dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi Nomor 80.r1-SIC-04.02 dengan masa berlaku terhitung selama 6 Tahun dari tanggal 26 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2021 2. Kegiatan Penilikan berkala tetap dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan paling lambat bulan Oktober Tahun 2018 3. Resume Hasil Penilikan UD Fira Karya Mandiri di Provinsi Sumatera Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 17 November 2016 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-022

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

28 Februari 2015

Halaman 2 dari 2

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK UD FIRA KARYA MANDIRI, KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-007-IDN

(c) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected] (e) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman

: Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

(g) Tim Audit

:



Ir. Dadang Suparman (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan  2)

:

Ir. Gusdaji

Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin

: UD Fira Karya Mandiri

(b) Nomor & Tanggal SK

: Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522596-2004, tanggal 31 Desember 2004 Tentang pembaharuan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n PT Ibah II Muara Sakai Provinsi Sumatera Barat -

SK Perubahan nama dan Penanggungjawab serta pemindahan lokasi pabrik IUIPHHK PT Ibah II Menjadi UD Fira Karya Mandiri No. 522.1/1576/Perek-2010 tanggal 15 Desember 2010 oleh Sekda Provinsi Sumatera Barat

Halaman 1 dari 19

(c) Kapasitas Izin

: 2.000 M3/tahun

(d) Lokasi

: Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

(e) Alamat Kantor

: Kampung Sungai Tabun, Kenagarian Lunang Utara, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

(f) Susunan Pengurus :

3)

o

Direktur

: Margani

o

Kuasa Direktur

: Ismail

Ringkasan Tahapan

:

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Persiapan

Bogor, 23 s/d 24 Oktober 2016

o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Menetapkan metodologi Verifikasi o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan

Kantor UD Fira Karya Mandiri, tanggal 25 Oktober 2016

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : o Perkenalan Tim Auditor o Sistem verifikasi legalitas (prinsip, kriteria, dan indikator)

kayu

o Metodologi verifikasi o Rencana kerja/jadwal penilaian lapangan o Konfirmasi manajemen

pelaksanaan

pendamping

tim/wakil

o Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi o Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit

Halaman 2 dari 19

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan o Penandatanganan Berita pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik UD Fira Karya Mandiri, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2016

Acara

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan

Kantor UD Fira Karya Mandiri, tanggal 27 Oktober 2016

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : o Menyampaikan lapangan

hasil

verifikasi

o Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan o Konfirmasi temuan lapangan pemenuhan bukti audit

dan

o Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. o Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. o Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan

Tanggal 28 Oktober s/d 9 November 2016

o Tim Audit Penilikan

menyusun

o Panel hasil pembahasan verifier

Penilikan VLK dan pemenuhan setiap

Laporan

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Bogor, 10 November 2016

o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan

Tanggal 11 s/d 16 November 2016

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan

Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC, Tanggal 17 November 2016

o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dinyatakan Lulus karena

Halaman 3 dari 19

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SE T/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri Nomor : 80SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 80.r1-SIC-04.02

4)

Resume Hasil Penilikan PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

Memenuhi

UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Akte pendirian dikarena UD Fira Karya Mandiri berbentuk Usaha Dagang yang dimilik perorangan, Atas Nama MARGANI dengan Nomor Induk Penduduk (KTP) 1301032103670002, dimana identitas tersebut tercantum dalam SIUP,TDP dan HO

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi

UD Fira Karya Mandiri memiliki dokumen SIUP Nomor : 570/553-691/BPMP2TPK/XI/2015 tanggal 24 November 2015 di Painan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan kegiatan usahanya dan SIUP masih berlaku, wajib daftar ulang 5 (lima) tahun yaitu tanggal 23 November 2020.

Halaman 4 dari 19

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER



Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

UD Fira Karya Mandiri memiliki Surat Izin Gangguan Nomor : 570/380/IG/BPMP2TPS/XI/2015 tanggal 24 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, masa berlaku sampai dengan November 2018. Jenis Usaha adalah Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi

Sebagaimana diatur di dalam Undangundang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa setiap perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan. UD Fira Karya Mandiri telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 03 05 5 46 00884, berlaku 01 November 2015 s/d 01 November 2020.

c.

Berdasarkan TDP tersebut, kegiatan usaha pokok Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI 46636) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi

UD Fira Karya Mandiri telah memiliki NPWP Nomor : 73.634.213.0-201.000 dan SKT no. S13999KT/WPJ.27/KP.0403/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. NPWP untuk 9 digit awal dan seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya. Sesuai dengan SKT klasifikasi lapangan usaha (KLU) adalah perdagangan bahan konstruksi dari kayu, terdapat kesesuian dengan TDP

f.

Memenuhi

UD Fira Karya Mandiri telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) a.n. UD Fira Karya Mandiri

Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Halaman 5 dari 19




ditandatangani oleh Margani selaku pemilik. Bukti penerimaan oleh instansi LH Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/09/TL-PHL/BLH-PS/201, tanggal 18 Agustus 2015, penerima Drs. Khairul Efendi. g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

Kegiatan IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522596-2004 tanggal 31 Desember 2004 jo Nomor : 522.1/1576/Perek-2010, tanggal 15 Desember 2010 dengan jenis usaha penggergajian, selama ini menjalankan kegiatan Izin usaha industrinya sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang telah ditentukan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi

Realisasi bahan baku UD Fira Karya Mandiri selama periode September 2015 – September 2016 sebanyak 53,0000 m3 atau hanya 1,69% dari target bahan baku sebesar 3.140,34 M3, seluruh bahan baku berasal dari hutan hak. UD Fira Karya Mandiri telah menyampaikan RPBBI IUIPHHK kepada Instansi yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan kepada BPHP Wilayah III. Laporan Bulanan Realisasi RPBBI September 2015 – September 2016 telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan telah tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI.

1.2 Importir kayu dan produk kayu 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir.

Not Applicable

UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu

Halaman 6 dari 19




kapasitas 2.000 m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat. 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

1.3

Not Verified

UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu kapasitas 2.000 m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat. Dengan demikian tidak terdapat panduan/pedoman.prosedur uji tuntas.

Unit usaha dalam bentuk kelompok, Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Verified

Berdasarkan Akta Notaris JA’AFAR, SH. SK Menteri Kehakiman RI No : C-1453 HT.03 01-Th. 1999 Nomor 03 Tanggal 03 Oktober 2011 tentang Jual Beli Perusahaan UD Fira Karya Mandiri, IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522-596-2004 tanggal 08 Desember 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n Ibah II Muara Sakai Provinsi Sumatera Barat jo Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Desember 2010 dan Tanda Daftar Perusahaan, UD Fira Karya Mandiri merupakan usaha peorangan bukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Halaman 7 dari 19

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Internal kelompok

audit

anggota

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified Not Verified


Berdasarkan Akta Notaris JA’AFAR, SH. SK Menteri Kehakiman RI No : C-1453 HT.03 01-Th. 1999 Nomor 03 Tanggal 03 Oktober 2011 tentang Jual Beli Perusahaan UD Fira Karya Mandiri, IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522-596-2004 tanggal 08 Desember 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n Ibah II Muara Sakai Provinsi Sumatera Barat jo Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Desember 2010 dan Tanda Daftar Perusahaan, UD Fira Karya Mandiri merupakan usaha peorangan bukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen Internal audit anggota kelompok tidak dimiliki

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1

Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri mempunyai Surat Perjanjian Supplai Kayu Bulat dengan 2 (dua) suplaier, yaitu Al Jupriadi, alamat Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Surat Perjanjian No : 001/AJR-FKM/I-2016 tanggal 11 Januari 2016 dan Margani, alamat Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Surat Perjanjian No : 002/FKM/XII/2014 tanggal 12 Januari 2016.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri periode September 2015 s/d September 2016 menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari areal hutan hak milik dengan jenis-jenis pohon budidaya.

Halaman 8 dari 19




c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari areal hutan hak milik dengan bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Cruising yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kayu yang keluar dari lokasi tersebut disrat Jalan Kayu disertai dengan dokumen Nota Angkutan dan Sudari Lokasi Pemilik Ijin dengan tujuan UD Fira Karya Mandiri.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Penerimaan bahan baku yang masuk ke UD Fira Karya Mandiri didukung oleh dokumen yang sah yang berupa Nota Angkutan, Surat Jalan dan bukti kepemilikan tanah. Jumlah bahan baku yang masuk dari pemasok telah sesuai dengan dengan dokumen, demikian pula dengan mutasi laporan hasil hutan terdapat kesesuaian. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan yang diterbitkan oleh Pemilik kayu dan telah dimatikan oleh Petugas P3KB yang telah memiliki Kartu GANISPHPL-PKB-R yang masih berlaku dan bertugas sesuai dengan SK lokasi penempatan.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri periode September 2015 s/d September 2016 menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari areal hutan hak milik dengan Sertifikat Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Cruising yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tidak menggunakan

Halaman 9 dari 19




bahan baku yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran. f.

Not Applicable

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri periode September 2015 s/d September 2016 menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari areal hutan hak milik dengan Sertifikat Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Cruising yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

Pemasok yang melakukan suplai bahan baku ke UD Fira Karya Mandiri telah menerbitkan Nota Angkutan yang dilengkapi Surat Jalan Kayu dan Sertifikat Kepemilikan Tanah dimana kayu berasal yang melekat juga sebagai DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/SPHPL/DKP

Not Applicable

Pemasok yang melakukan suplai bahan baku ke UD Fira Karya Mandiri telah menerbitkan Nota Angkutan yang dilengkapi Surat Jalan Kayu dan Sertifikat Kepemilikan Tanah yang melekat sebagai DKP

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri telah memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung oleh Perjanjian Supplai Kayu Bulat dengan 2 (dua) suplaier, yaitu Al Jupriadi, alamat Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Surat Perjanjian No : 001/FKM/I-2016 tanggal 11 Januari 2016 dan Margani, alamat Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Surat Perjanjian No : 002/FKM-I/2016 tanggal 12 Januari 2016.

i.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Dokumen RPBBI.

pendukung

Halaman 10 dari 19

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER 2.1.2.



Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Barang (PIB)

Not Verified

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku tetapi menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak

b. Bill of Lading (B/L)

Not Verified

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku tetapi menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak

c.

Not Verified

UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu kapasitas 2.000 m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat.

d. Invoice

Not Verified


e. Deklarasi

Not Verified


Packing List (P/L)

Impor

Halaman 11 dari 19

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER f.



Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Verified

UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu kapasitas 2.000 m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Verified

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri melakukan kegiatan impor bahan tetapi menggunakan bahan baku bulat yang berasal dari hutan hak, dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Verified

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku tetapi menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Tanah, sehingga tidak ada bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

tidak baku kayu yang lahan

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri telah memiliki Tally Sheet / laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Setiap bahan baku dicatat asal-usulnya pada saat akan masuk proses produksi.

b.

Laporan olahan.

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri telah memiliki laporan hasil produksi yang telah sesuai dengan LMHHOK yang telah dilaporkan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Tingginya rendemen disebabkan oleh bahan baku yang diolah menjadi kayu gergajian sebelumnya telah mengalami perubahan bentuk.

produksi

hasil

Halaman 12 dari 19




c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri mempunyai IUIPHHK dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 2.000 m2 / tahun. Realisasi produksi selama 13 bulan terakhir berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO) sebesar 48,3900 m3 atau mencapai 2,42 % dari kapasitas izin yang dimiliki.

d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

UD. Fira Karya Mandiri berasal dari areal hutan hak milik dengan bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Cruising yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Pengiriman kayu bulat ke UD. Fira Karya Mandiri ini telah dilengkapi oleh Nota Angkutan dan Surat Jalan Kayu. Hal ini menunjukkan bahwa UD. Fira Karya Mandiri tidak menggunakan kayu lelang dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya

e.

Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri mempunyai dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMHH) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) disertai dengan dokumen pendukungnya berupa Nota Angkutan dan FAKO. Dokumen LMHH dan LMKO tersebut, telah sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kayu.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a.

Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

Not Applicable

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri selama periode September 2015 s/d September 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain.

Halaman 13 dari 19




b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable


c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable


d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable


e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable


P.3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hutan yang sah.

hasil

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri menggunakan dokumen FAKO yang menyertai angkutan kayu dengan tujuan domestik. FAKO tersebut telah dilengkapi dengan Surat Jalan, IUIPHHK yang dibuat oleh Penerbit FAKO UD. Fira Karya Mandiri. Semua kayu olahan dijual untuk kebutuhan domestik, menggunakan angkutan truck dengan tujuan padang

Halaman 14 dari 19

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER 3.2



Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Verified

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor.

b. Pemberitahuan Barang (PEB).

Not Verified


Not Verified

IUIPHHK UD. Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan

c.

Packing list (P/L).

Ekspor

Halaman 15 dari 19




memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor. d. Invoice.

Not Verified

IUIPHHK UD. Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor.

e. Bill of Lading (B/L)

Not Verified


f.

Not Verified


Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Halaman 16 dari 19




g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Verified

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak malakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Verified


i.

Not Verified

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Halaman 17 dari 19




3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen/lampiran dokumen lainnya

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

UD Fira Karya Mandiri telah memiliki Dokumen Prosedur K3 Nomor : : SK 28/IUIPHHK. UD. FKM/2015 dan telah meiliki Surat Penunjukan Personil Penanggung Jawab K3 Nomor : SK 22 /IUIPHHK. UD. FKM/2015, tanggal 15 Maret 2015.

b. Implementasi K3.

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia pula jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat, dan telah ditetapkan titik tempat berkumpulnya.

c. Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi

Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja yang dituangkan di dalam SOP K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

UD. Fira Karya Mandiri telah memiliki Surat Direksi yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Nomor : SK 12/IUIPHHK. UD FKM/2015 tanggal 02 Maret 2015.

Halaman 18 dari 19




4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable

UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, hal ini karena pada periode September 2015 s/d September 2016 UD Fira Karya Mandiri memperkerjakan karyawan < 10 orang sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang bawah umur

masih

di

Memenuhi

Jumlah karyawan UD Fira Karya Mandiri sebanyak 6 orang dengan karyawan yang paling muda bernama Reren Yuning Putri Kelahiran Kumbung, tanggal 04 Mei 1994 (umur 21 tahun).

Bogor, 17 November 2016 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 19 dari 19

v KA/V

KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN

O

L

< S/>rbi

J

'

.II

80.r1-SIC-04.02

RAYA P A G E L A R A N N n

2 CIOMAS BOOOR

Tanggal Berakhir : 25-10-2021

Tanggal Terbit : 26-10-2015 Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r1 : 17-11-2016 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

UD FIRA KARYA MANDIRI SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SK IUIPHHK : No.522-596-2004 Tanggal 31 Desember 2004 Jo No. 522.1/1576/Perek-2010 Tanggal 15 Desember 2010 Kapasitas Produksi : 2.000 M /Tahun 3

di

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Predikat L u l u s I r. HN INDASAH Direktur Utama

Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016

jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

; Lampiran 2.6/. Lampiran 3.4

2016

Recommend Documents