2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 86/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 11 OKTOBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 86/PUU-XIV/2016

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Rama Ade Prasetya ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 11 Oktober 2016 Pukul 16.20 – 17.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Suhartoyo 3) Maria Farida Indrati Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Edy Suparto 2. Arbitar Eka 3. Andika Risyanto

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.20 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sidang untuk Perkara Nomor 86/PUU-XI/2016 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, sebelumnya atas nama Mahkamah, kami mohon maaf karena tertundanya sidang ini. Bukan karena maunya kami, tapi karena tadi sidang Plenonya panjang sekali sehingga baru selesai dan setelah itu masih ada persidangan berikutnya sebelum Saudara yang seharusnya berlangsung kalau ndak salah pukul 14.00 WIB baru bisa berlangsung sehingga persidangan ini baru bisa dilaksanakan sekarang. Tapi sebelum itu, silakan dulu Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir pada kesempatan ini? Duduk saja, duduk saja, ndak apa-apa. Dinyalakan miknya. Ya, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi beserta Anggota Majelis Hakim Konstitusi, saya, Edy Suparno mewakili anak saya Rama Ade Prasetya, S. H. dengan Surat Kuasa yang dibuat oleh anak saya untuk mewakili sidang ini.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Di sampingnya siapa?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Yang di sampingnya adalah (…)

5.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARBITAR EKA Saya Arbitar Eka sebagai … di sini posisi saya sebagai keluarga dari si Pemohon.

6.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Saudara?

1

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Nama saya Andika Risyanto mewakili Rama Ade Prasetya sebagai teman, Pak Hakim Yang Mulia.

8.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebagai teman?

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Ya.

10.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi Saudara penerima kuasa, ya?

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Ya. Dari awal memang mengajukan saya.

12.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tiga-tiganya sebagai kuasa, ya? Tadi kami menerima Surat Kuasanya yang baru kami terima tadi. Jadi boleh, boleh Saudara menerima kuasa walaupun itu … Ada di antara Saudara yang advokat, ndak?

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Tidak ada.

14.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak ada, ya. Jadi, Saudara cuma mewakili ini, ya. Ya, baiklah. Kami sudah menerima permohonan tertulis Saudara-Saudara. Oleh karena itu, silakan Saudara untuk membacakan permohonan ini, tidak usah seluruhnya, tapi kalau ini pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Misalnya soal kewenangan Mahkamah itu tidak perlulah dibaca lagi karena itu … ya karena ini pengujian undang-undang sudah pasti kami ini dan sudah kami baca. Kemudian tentang kedudukan hukum atau legal standing, ya itu silakan dianukan, tapi ndak usah semuanya juga dan kemudian alasan permohonan, lalu petitum Saudara atau yang Saudara minta dari Mahkamah ini atau kepada Mahkamah ini apa? Itu saja. Ya, silakan. 2

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Yang Terhormat Pak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Kalau … mohon maaf, kalau dari kami tidak diberi bahan untuk membacakan masalah tersebut, hanya kami diberi surat permohonan yang disampaikan untuk Ketua dan Majelis Anggota yang isinya begini. Jadi, ada surat permohonan yang bertanda tangan di bawah ini, Rama Ade Prasetya, umur 37 tahun, alamat (suara tidak terdengar jelas) Perumahan Brika Blok F Nomor 8 Kolonel Sugiarto, Kota Tegal. Yang kedua, alamat di Lapas Pekalongan Klas IIA Jalan W. R. Supratman Nomor 106 Pekalongan. Status Pemohon bahwa sesuai dengan panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi Nomor 693.86/BAN.MK.9/2016 yang berisi kewajiban saya sebagai Pemohon untuk hadir dalam sidang dengan Acara Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, Pukul 15.00 WIB di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, saya Pemohon tidak dapat hadir memenuhi kewajiban saya sebagai Pemohon dikarenakan. 1. Tidak diizinkan dan/atau memperoleh izin untuk hadir dari pihak Lapas Pekalongan Klas IIA dengan alasan tidak ada surat pemberitahuan permohonan untuk menghadiri sidang atas nama saya sebagai Pemohon dari Mahkamah Konstitusi ke Lapas Pekalongan Klas IIA tempat saya menjalani hukuman sebagai narapidana. 2. Berkenaan dengan tidak dikeluarkannya izin dari pihak Lapas Pekalongan Klas IIA Jawa Tengah seperti tersebut di atas, maka saya dengan segala kerendahan hati, saya sebagai Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberi tahu atau memohon kepada Lapas Pekalongan Klas IIA Kota Pekalongan, Jawa Tengah agar dapat menghadirkan saya sebagai Pemohon agar terpenuhi hak konstitusi saya dan dapat menghadiri pada sidang selanjutnya. Demikian surat permohonan dari saya atas kebijakan dan perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Rama Ade Prasetya.

16.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, begini, dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi tidak harus orang yang bersangkutan hadir. Kan Bapak-Bapak dan Ibu ini kan, diberikan Kuasa yang bisa mewakili atas nama Pemohon untuk 3

persidangan selanjutnya dan tidak harus advokat, tetapi memang sebenarnya sih kalau demi kelancaran sidang, advokat akan lebih baik. Tapi kalau Bapak dan Saudara-Saudara yang hadir sekarang ini mengerti proses beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dilarang juga untuk menjadi kuasa atau menerima kuasa dari … dari Pemohon. Nah, karena dalam sidang pemeriksaan pendahuluan ini, itu kami harus mendengarkan apa yang dimohon dalam permohonan ini sehingga kami dan kemudian setelah itu baru kami akan memberikan nasihat. Apa yang perlu dilakukan terhadap permohonan ini, itu sehingga sekarang kesempatannya untuk menyampaikan permohonan. Jadi, tidak ada kewajiban hadir memang untuk bagi Pemohon sendiri untuk menghadiri persidangan atau menyampaikan langsung permohonannya bisa dikuasakan. Itu sebenarnya tidak masalah. Jadi, itu tidak problem karena yang diadili di sini itu kan, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu. Jadi, siapa yang akan menyampaikannya? 17.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Terima kasih, Pak Hakim.

18.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, dinyalakan sebelahnya.

19.

saja.

Tolong

dibantu

petugas

atau

pakai

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Izin, Pak. Bapak Yang Mulia Pak Majelis Hakim Konstitusi dari pihak Pemohon minta secara langsung kepada kuasa … kepada di sini yang mewakili Pemohon untuk menyampaikan surat yang apa pada intinya Pemohon ingin menyampaikan secara langsung di hadapan Hakim Yang Mulia Majelis Konstitusi ini.

20.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, kalau permintaan sih, boleh saja, tapi sesuai dengan prosedur beracara itu tidak bisa kami mengabulkan karena ini persidangan ini sudah ada … ada plotnya. Sekarang namanya pemeriksaan pendahuluan nanti kalau ini ada 14 hari lagi Anda diberikan waktu selama 14 hari untuk menyampaikan perbaikan permohonan nanti kalau mau memperbaiki permohonan dan tentu kami tidak bisa menunggu Pemohon yang seharusnya harus hadir karena sepanjang permohonannya yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi itu yang akan kami periksa.

4

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Ya, Pak.

22.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan itu pula yang akan kami berikan nasihat. Jadi, bagaimana?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Ya, jika diizinkan saya coba sampaikan surat permohonan dari Pemohon, Pak. Harapan kami karena pihak Pemohon mengharapkan bahwa kami (…)

24.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sudah disampaikan tadi itu tidak bisa kami kabulkan karena jadwalnya sekarang adalah pemeriksaan pendahuluan. Jadi, permohonan ini harus dibacakan. Nah, gitu.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Sebelumnya mohon maaf, Pak Ketua Hakim. Kebetulan permohonan ini saya lupa bawa, Pak. Kalau boleh diizinkan saya pinjam satu untuk saya bacakan, Pak. Ketinggalan, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak Hakim.

26.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Panitera diberikan ininya. Ya, tapi sebenarnya ini tidak harus, tidak boleh, tidak harus terjadi ya, bisa diberikan anunya atau Panitera barangkali ada.

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Ya karena faktor gugup, Pak Ketua Hakim. Mohon maaf sebelumnya.

28.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Jadi, ini silakan dibaca dulu. Saudara harus punya arsipnya nanti sendiri, ya.

5

29.

ANGGOTA: SUHARTOYO Depan, paling depan.

30.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang paling depan.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Kepada Yang Mulia Ketua … kepada Ketua Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3833 Undang-Undang Dasar … Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon Rama Ade Prasetya bin Edy Suparno. Pekalongan 17 Agustus 2016.

32.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Saudara mulai dari baca di halaman 3 saja deh, daripada (…)

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Oke, Pak Ketua Hakim. Bahwa kedudukan hukum legal standing Pemohon bahwa sesuai deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sesuai Undang-Undang Dasar … pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Bahwa sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa benar sesuai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: A. Perseorangan warga negara Indonesia.

6

B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik, privat. D. Lembaga negara. Pada poin intinya bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai dengan identitas, telah dirugikan oleh berlakunya ... oleh berlakunya terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Bahwa Pemohon ... 3. Pemohon dalam melakukan pekerjaan sebagai direktur utama sebuah perusahaan di bidang jasa konstruksi yang seharusnya dilindungi dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dimuat dalam lembaga negara (bukti P-4). Bahwa benar pada saat mengajukan permohonan ini Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Resort Kota Tegal, yaitu ... dengan nama, yaitu. 1. Rama Ade Prasetya alias Ade Rama bin Edy Su ... Sampurno, berbeda dengan bukti identitas pribadi P-1, nama Rama Ade Prasetya, S.H. bin Edy Suparno. Dan kemudian dipanggil menghadap untuk diperiksa berdasarkan laporan kepolisian Nomor LP/A/135/7/2013/Jateng/ (...) 34.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu tidak usah dibaca. Langsung angka 5 saja.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Oke, 5. Bahwa tanggal 3 Juli 2013, terdapat dua laporan kepolisian yang pada intinya bahwa ada perbedaan antara nilai kerugian dua laporan kepolisian dengan dua nilai kerugian yang berbeda, Pak. 6. Bahwa berdasarkan tanggal 22 Oktober, kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan hasil audit dalam rangka perhitungan keuangan negara atas runtuhnya atap bangunan kasus gedung puskesmas yang pada intinya adalah dengan kerugian negara sebesar laporan nomor 2, laporan polisi nomor 2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, kegagalan jasa konstruksi Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bahwa dalam berita acara analisis hukum dari penyidik polri menggunakan Undang-Undang Jasa Konstruksi, namun dalam ... namun bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 25 itu tidak pernah digunakan, yang digunakan adalah Undang-Undang Tipikor. Padahal jelas bahwa pekerjaan pembangunan proyek Tegal 7

Barat tahun anggaran 2008 sesuai yang dilaporkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, telah dibuktikan bahwa. Satu. Berita acara pemeriksaan selesai diterima oleh dinas. Yang kedua. Berita acara penyerahan pihak pertama pekerjaan oleh pihak kedua selesai. Yang ketiga. Berita acara pemeriksaan pekerjaan selesai. Yang keempat. Berita acara penyerahan kedua pekerjaan juga selesai. 9. Bahwa benar ambruknya atap baja ringan terjadi tanggal 6 Februari 2012 (suara tidak terdengar jelas). Mohon maaf, Pak, agak (...) 36.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Silakan, silakan, dibacakan siapa di antara ini.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Tadi nomor 9. Nomor 9 bahwa benar ambruknya atap kerangka baja ringan terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 2012, dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan subspesialis dan dari gedung tersebut sudah dikenakan pemeliharaan dan perawatannya yang menggunakan uang negara oleh dinas terkait. Pada hari itu juga, pihak kepolisian langsung bertindak mem-police line, sehingga pihak jasa konstruksi mengalami kesulitan memasuki gedung tersebut untuk tujuan melaksanakan apa yang ada dalam aturan Undang-Undang Jasa Konstruksi (Bukti P-13). 10. Bahwa benar sesuai penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 25 ayat (3). Penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga, selalu penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi. Penilai ahli sendiri dari orang perseorangan atau kelompok orang, atau lembaga yang disepakati para pihak yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif dan profesional (Bukti P-14). 11. Bahwa benar sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bab 4 pengikatan pekerjaan konstruksi bagian pertama para pihak … Pasal 14 berbunyi, “Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas: a. Pengguna jasa. b. Penyedia jasa.” (Bukti P-15). Bahwa Pemohon ternyata dalam melaksanakan pekerjaannya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang pekerjaan Pemohon. Bahwa Pemohon sebagai pelaku jasa konstruksi dalam hal ini penyedia jasa ... penyedia jasa, sama sekali tidak mendapatkan

8

kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 12. Bahwa benar sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bab sanksi undang-undang Pasal 43 ayat (2), yaitu barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% dari nilai kontrak. (Bukti P-16). 13. Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2014 sesuai pihak ketiga selaku penilai ahli pokok-pokok penjelasan Saksi Ahli Ir. Eddy Hermanto M.SA., dosen (suara tidak terdengar jelas) Mahasiswa S3 PDTAP Fakultas PS Undip konsultan manajemen konstruksi, saksi ahli trainer pengadaan barang dan jasa pemerintah (...) 38.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak, langsung saja ke halaman 9, ya, yang 19 itu. Karena itu yang ... apa namanya ... peristiwanya sudah kami baca di depan dan di belakang juga Bapak ulang lagi itu. Di IV di kesimpulan itu sudah sama juga sebenarnya penjelasan itu.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Halaman 9?

40.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi Bapak baca halaman 9 yang angka 19 dari sana saja nanti ini.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya. Inggih, Pak. 19. Bahwa benar merujuk kepada putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 29 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu. 1. Hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 9

3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, maka ada 5 syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945. 1. Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. 2. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. 3. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. 4. Syarat keempat, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang tidak dimohonkan ... yang tidak dimohon ... yang dimohon … undang-undang yang dimohon. 5. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Bahwa benar uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan) warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Bahwa benar berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang akibat ... akibat berlakunya ... akibat berlakunya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan tambahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3833 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999). Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999) dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan.

10

Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) permohonan telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum. 1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945 telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegeraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. 2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. Bahwa Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah negara hukum. 4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 5. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dimana dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal dalam kualifikasi yang sama setiap manusia termasuk di dalamnya Pemohon … termasuk di dalamnya Pemohon. Namun dalam kenyataannya Undang-Undang tentang Hak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum tidak ada yang khusus karena seseorang dapat 11

6.

7.

ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukum yang adil. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asasasas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang tidak mengerti norma-norma penerapan hukum. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan kepastian hukum terhadap pelaku jasa konstruksi. Bahwa untuk melindungi hak asasi Pemohon tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidakpastian hukum, maka putusan provisi dalam perkara Pemohon dalam menguji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 terhadap UndangUndang Dasar 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Pemohon apabila norma hukum diterapkan sementara putusan atas pokok permohonan masih berjalan. Padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional hak Pemohon apabila tetap terjadi tersangka berdasarkan keputusan dan/atau penggunaan kewenangan pejabat yang terjebak dalam demam pemberantasan tipikor dengan menegakkan hukum sekaligus melanggar hukum. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan tugas yang diembannya yang diamanatkan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan semangat amanat Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the constitution dan the final interpreter of the constitution. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengandung sifat multitafsir dan tidak berlaku … tidak berlaku lagi karena hanya akan menghambat penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

12

42.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Kesimpulannya enggak usah dibaca lagi karena sudah sama dengan yang Bapak bacakan tadi alasan permohonan, langsung saja masuk ke halaman 14 provisinya.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO V. Provisi.

44.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Agak dijauhkan sedikit, Mas. Biar enggak anu, ya segitu saja.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO V. Provisi. 1. Bahwa mengingat Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap … Provisi V. Provisi: 1. Bahwa mengingat Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para pihak jasa konstruksi lainnya Pemohon memohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan yang memerintahkan kepada semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 18 tentang Jasa Konstruksi dalam menangani penyidikan, penegakan hukum, yang berkaitan dengan jasa konstruksi atau Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan penetapan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak berlaku lagi, agar tidak menimbulkan rasa ketidakpastian hukum untuk para pihak jasa konstruksi. 2. Bahwa Pemohon menyadari bahwa putusan provisi menurut ketentuan yang tersurat dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam kaitannya dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

13

3. Adalah benar bahwa pemeriksaan perkara pengujian undangundang sebagaimana dikatakan dalam keterangan pers Ketua Mahkamah Konstitusi baru-baru ini adalah bersifat abstrak, yakni menguji pasal tertentu dari suatu undang-undang dengan pasal tertentu dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun patut disadari bahwa subjek hukum Pemohon yang mengajukan perkara pengujian undang-undang berkewajiban untuk mendalilkan bahwa telah ada hak konstitusionalnya yang bersifat konkret dan faktual yang dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang. Dengan cara inilah ... itu, perlu dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Tanpa bukti konkret dan faktual seperti itu, maka subjek hukum tidaklah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Karena itulah ... karena itu tidaklah sepadan dan sebanding jika permohonan yang wajib dibuktikan telah ada kerugian hak konstitusional yang berarti perkara dimulai dengan kasus yang nyata dan faktual terjadi, namun proses pemeriksaan pengujian justru mengabaikannya dan memandang perkara sebagai semata-mata bersifat abstrak. Kemudian dengan cara pandang abstrak seperti itu, Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang. Kekosongan pengaturan mengenai putusan provisi, selain bertentangan dengan norma dasar keadilan yang justru harus menjiwai perumusan norma-norma hukum, tetapi juga mengandung corak pembiaran bagi aparatur negara atau aparatur pemerintahan untuk bertindak sewenang-wenang, melanggar, dan merugikan hak konstitusional seorang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan cara menerapkan dan/atau menafsirkan suatu ketentuan undang-undang, sementara norma undang-undang itu sedang diuji untuk memastikan apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak. Atau sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir final agar norma undangundang tidak bertentangan ... bertentangan dengan norma konstitusi. 4. Bahwa Pemohon ... bahwa permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Pemohon agar Pemohon mendapat jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon, termasuk menggugurkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/PID/SUS/2014/PN.Tipikor.Semarang Pengadilan Negeri Semarang karena adanya kesalahan penerapan hukum, sebagaimana mestinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi. Apabila masih dianggap berlaku berserta 14

pemidanaannya dan/atau untuk kepastian hukum para pihak jasa konstruksi yang merupakan salah satu elemen warga negara yang sah dan dilindungi oleh hukum, yang berlaku di masa mendatang. Sebab lembaga penegak hukum terus melakukan tindakantindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma-norma yang sedang diuji, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja. 5. Dengan semua argumen dan alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijakan, kebijaksanaan, dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan provisi ini. VI. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diiuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam provisi: 1. Menerima seluruh permohonan provisi Pemohon. 2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah korban praktik hukum akibat ... korban praktik hukum penegakan hukum akibat ketidakpastian berlakunya Undang-Undang Dasar ... undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 3. Menyatakan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional karena telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sejak telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan usahanya, hanya karena tidak berlakunya atau berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang usahanya. 4. Memerintahkan kepada semua lembaga penegak hukum, agar menggunakan atau memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi secara utuh dalam menangani sebuah kasus atau penyidikan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, sesuai yang diperundangkan apabila masih berlaku. Dalam pokok perkara. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 dikarenakan sudah adanya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 15

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan sudah tidak berlaku lagi karena hanya akan mengakibatkan ketidakpastian hukum untuk para pihak pelaku jasa konstruksi. Atau apabila Hakim Konstitusi ... atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan menyatakan konstitusional bersyarat yang diartikan bahwa semua penegakan hukum dalam hal yang terkait dengan jasa konstruksi harus menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi secara utuh dengan segala pemidanaannya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Pemohon, Rama Ade Prasetya, diwakilkan kepada Andika Risyanto, Bapak Edy Suparno, dan sampingnya istrinya Ibu Eka. Terima kasih sebelumnya kepada Ketua Majelis dan Hakim Majelis Anggota Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. 46.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Terima kasih. Bapak-bapak dan Ibu yang mewakili Pemohon. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami diberikan kewajiban untuk memberi nasihat (...)

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Ya.

48.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Kepada Pemohon, dimatikan saja dulu itu, enggak usah dikomentari dulu, nanti, dengar saja dulu. Ya. Pertama begini, kalau dilihat permohonan ini, ini adalah permohonan perkara konkret, ya. Bapak bawa alat rekaman ndak sih? Saya kok agak tidak yakin Bapak ... anu ... bisa ... menganu ... nanti, ndak ya? Tapi sudahlah, sebisa-bisanya apa yang bisa dicatatlah, ya. Ini adalah perkara konkret, perkara nyata

16

sehingga kalau terhadap perkara-perkara yang nyata, itu Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili ini. Yang kedua, ada beberapa hal yang bertentangan di dalam permohonan ini sendiri. Terutama di satu pihak, dalam alasan-alasan permohonan, ini Pemohon justru mengharapkan agar Undang-Undang Jasa Konstruksi ini diberlakukan terhadap perkaranya. Tetapi di lain pihak, justru diminta supaya ini dibatalkan dalam petitumnya. Ya, kan? Yang baru-baru saja Bapak bacakan itu misalnya ini di … yang misalnya di halaman 10. Ya, kan? Itu supaya … ya, yang di halaman ini … tadi itu, halaman 15. Bapak juga minta supaya … apa … minta supaya menggugurkan putusan pengadilan negeri. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk itu, ya. Terus, minta supaya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang diberlakukan. Tapi sebaliknya, Pemohon mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kan ada pertentangan di alasan permohonan dengan apa yang diminta? Apalagi yang diminta ini justru seluruhnya. Seluruh Undang-Undang Jasa Konstruksi diminta untuk dibatalkan. Lalu, apa yang digunakan untuk mengatur jasa konstruksi? Itu persoalannya. Mudah-mudahan bisa dicatat dan bisa dimengerti karena nanti akan ada perbaikan permohonan kalau ini. Kemudian, ya, alasan bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena sudah ada Undang-Undang KPK. Ini tidak ada hubungannya sebenarnya, ya. Jadi, di satu pihak Saudara minta supaya Undang-Undang Jasa Konstruksi diberlakukan, tapi di lain pihak dikatakan bertentangan, dan pertentangannya itu karena sudah ada Undang-Undang KPK. Itu tentu menjadi tidak masuk akal lalu permohonan ini. Lalu, ada persoalanpersoalan yang lainnya, ya. Yang di dalam permohonan ini juga … kami juga jadi kurang paham akhirnya. Kemudian, ya, tadi itu, kalau seluruhnya Anda minta dibatalkan, ya, berarti tidak ada undang-undang yang mengatur jasa konstruksi. Padahal, apa yang menyebabkan Bapak merasa dirugikan atau Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Jasa Konstruksi juga tidak dijelaskan di sini. Yang dijelaskan adalah bahwa Pemohon ini ditangkap oleh polisi, dan kemudian diadili, lalu dijatuhi putusan oleh pengadilan berdasarkan tuduhan korupsi. Kan begitu? Jadi, kan tidak ada hubungannya dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi sebenarnya? Sebenarnya itu kalau diinikan. Lalu, kenapa UndangUndang Jasa Konstruksi yang kemudian menerima getahnya sebagai akibat dari penerapan hukum itu? Satu itu. Nah, jadi, saya itu komentarnya. Dan kemudian, ini juga … Surat Kuasa ini yang setelah kami baca ternyata cuma berlaku untuk hari ini karena bunyinya adalah untuk mewakili sidang agenda acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara Nomor 86 dan seterusnya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hari Selasa, tanggal 11 17

Oktober 2016. Berarti kalau pada sidang berikutnya, Bapak-Bapak dan Ibu semua ini tidak bisa lagi bertindak sebagai Kuasa Pemohon karena kuasanya bunyinya seperti itu. Itu nanti mohon disampaikan kepada Pemohon yang anunya … maka sebenarnya nasihat saya, kalaupun permohonan ini diteruskan, sesungguhnya kalau … kalau masih tetap yang dimintakan adalah perkara konkret bahwa Pemohon itu sudah diadili dan diputus oleh pengadilan, bersalah, lalu Mahkamah diminta untuk membatalkan putusan itu sebagaimana dalam permintaan provisi, itu sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah ini sehingga kalau itu maksudnya, menjadi percuma juga mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi karena kami tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan itu … kasus konkretnya itu. Atau kalau yang kedua kalau memang Undang-Undang Jasa Konstruksi ini yang dianggap melanggar, maka alasan permohonannya harus diperbaiki. Bukan karena Pemohon ditangkap dengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi atau bukan karena tuduhan korupsi, tapi kalau memang Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang harus disampaikan alasan-alasannya. Alasan-alasan itu belum ada di dalam permohonan ini, kecuali bahwa permohonan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah (suara tidak terdengar jelas), kemudian diadili, lalu dijatuhi hukuman berdasarkan … dengan tuduhan korupsi. Tidak ada sama sekali, atau yang menusuk, atau uraian yang langsung menyatakan bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada bagian mananya Undang-Undang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena tidak disebutkan secara khusus? Berarti keseluruhan Undang-Undang Jasa Konstruksi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kalau itu yang terjadi, apa alasannya? Kami belum menemukan itu di dalam permohonan ini. Jadi sekali lagi, nasihat saya, sebelum Yang Mulia yang lain, kalau memang ini kasusnya adalah kasus konkret seperti itu, kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sehingga akan menjadi kasian juga kalau Bapak, Ibu ini buang waktu untuk mengajukan permohonan ini kalau ternyata kami tidak berwenang mengadili. Dan putusannya kan putusannya kami akan menyatakan kami tidak berwenang. Karena bukan kewenangan kami, ya, tetapi terserah kepada Pemohon, apakah akan terus mengajukan permohonan ini, kalau terus ya, di perbaikannya mesti seperti tadi itu disampaikan. Silakan, Yang Mulia. Ibu Prof Maria, mungkin. Kalau ada yang lain. 49.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, saya rasa sama karenaa ini permohonan pengujian undangundang itu berarti kita menguji pasal-pasal undang-undang, ya, kalau itu 18

Undang-Undang Jasa Kontruksi, maka kita harus pertentangkan antara pasal yang dimohonkan. Anda sebetulnya di sini mengutip Pasal 25 Undang-Undang Jasa Kontruksi itu, yang mengatakan, “Pengguna Jasa dan penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan,” Ya, itu halaman 5. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan kontruksi dan paling lama 10 tahun. Ketiga, kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku tenaga ahli. Anda hanya mengutarakan satu pasal ini, tapi dalam petitum Anda, permohonan Anda adalah bahwa membatalkan semua undang-undang ini. Di mana … apa ... rasio berpikirnya? Kenapa undang-undang itu kok, kemudian harus dibatalkan semua? Mahkamah ini tidak menjanjikan bahwa semua perkara bisa selesai di sini kalau ini merupakan kasus-kasus konkret, maka kita tidak berwenang untuk mengadili. Tapi, kalau ada pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan konstitusi, maka itu kewenangan kami untuk mengujinya. Jadi, di sini Anda tidak menjelaskan sebetulnya pasal mana yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga pasal itu harus dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi? Selain itu karena ini jauh, ya, dari Tegal, ya? Kalau Anda bolak-balik dan kemudian ini bukan kewenangan Mahkamah, maka sebetulnya sayang capek-capek ke sini, kemudian Anda tidak bisa mendapatkan putusan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu disampaikan kepada Pemohon, Prinsipal bahwa ini kalau dilihat semua adalah kasus konkret tentang penahanan, tentang (suara tidak terdengar jelas) tersangka, ya, sehingga tidak ada satu pun yang menyatakan adanya bertentangan Undang-Undang Jasa Kontruksi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, kami menyatakan kalau seandainya Pemohon masih tetap akan terus, maka memang permohonan ini perlu diperbaiki, sehingga ada yang jelas penjelasan bahwa Undang-Undang Jasa Kontruksi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi, kalau tidak, maka ada kesempatan bagi Pemohon untuk menarik kembali permohonan ini, gitu, ya. Saya rasa itu. 50.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia. Pak, silakan.

51.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Saya tambahkan saja, Mas. Jadi, yang Pemohon ini adiknya Pak Edy Suparno? 19

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Anak.

53.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho, Sampeyan umurnya berapa sekarang? Kok sudah … kelihatannya masih muda, ya, maaf, ya. Jadi, begini, nanti dikonsultasikan lagi dengan putranya (...)

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Iya, Pak.

55.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Coba dengarkan baik, baik, ini penting ini.

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya.

57.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, kalau masalah teknis, kemudian kan anu tadi sudah dinasihatkan Ibu, Bapak Hakim, kalau saya yang nonteknis saja, nanti didiskusikan lagi dengan putranya Pak Edy Suparno itu. Yang pertama bahwa untuk hadir di persidangan itu terserah yang bersangkutan, Mahkamah tidak bisa campur tangan bahwa siapa yang harus hadir. Kalau memang mau hadir sendiri ya, monggo, silakan sepanjang pimpinan lembaga sana mengizinkan.

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya.

59.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dia sudah menjadi terpidana atau masih tahanan?

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Sudah, Pak, sudah. Sudah terpidananya.

20

61.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Perkara sudah anu ... inkracht? Sudah tidak (...)

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Sudah diputuskan, Pak.

63.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, banding, kasasi tidak?

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Kayaknya enggak, Pak.

65.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau enggak, ya, berarti sudah jadi narapidana. Tapi kalau masih banding atau kasasi ke Mahkamah Agung, ke pengadilan ... ini dihukumnya kapan, sih? Dijatuhin pidananya kapan?

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Mungkin sudah ... ini kami mohon anu bisa sekadar anu ... memberi informasi atau uneg-uneg kami dari … sebagai orang tua, Pak. Sehingga saya (...)

67.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti, nanti, Sampeyan diberi kesempatan nanti.

68.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Inggih, inggih, Pak.

69.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, saya tambahkan. Jadi, anak Sampeyan itu si Rama, ya?

70.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, ya, Pak, inggih.

21

71.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti dikonsultasikan lagi. Jadi, ini tadi dibacakan Pak Ketua kalau sidang yang akan datang itu, kalau memang yang masih mau hadir Rama sendiri, silakan sepanjang dia memang diizinkan oleh yang punya kewenangan. Kalau memang sudah narapidana, ya, kepala lembaga. Kalau dia masih tahanan, misalnya perkara ini masih banding atau kasasi adalah hakim yang menyidangkan perkara itu, terserah monggo kalau tidak bisa hadir, tidak harus dia. Bapak sama Mas ini, siapa yang semangat sekali?

72.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Andika Risyanto, Pak.

73.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Andika?

74.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA RISYANTO Andika Risyanto.

75.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Andika. Masih bisa jadi kuasa yang mewakili lagi, tapi harus dengan kuasa buat kuasa yang baru lagi, kalau tidak mau berulangulang membuat surat kuasa membuat sekali, tapi untuk persidangan ini sampai selesai. Itu bisa tergantung kalimat di dalam membuat suatu surat kuasa itu. Kalau ini kan sekali tok, parsial. Jadi, cuma hari ini. Kalau untuk menghadiri persidangan permohonan pengujian undang-undang nomor ini, itu malah lebih luas, tidak usah pakai hari, enggak usah … Jadi .. tapi kalau … karena ini ditentukan hari dan acaranya adalah sidang pendahuluan ya terbatas jadinya. Paham ya, Pak ya?

76.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Inggih, Pak.

77.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Inggih. Terus yang nomor kedua ini. Seperti yang disampaikan Ibu, Bapak tadi bahwa permohonan Sampeyan ini sebenarnya bukan permohonan yang menjadi wilayahnya MK. Mau diubek-ubek dari mana 22

pun … ini saya nasihati, kalau yang dipersoalkan adalah merasa tidak adil karena mestinya anak Sampeyan itu kena hukuman … kena pelanggaran Undang-Undang Kontruksi tapi dikenakan Undang-Undang Korupsi, itu bukan sesuatu masalah yang menjadi kewenangan MK untuk memutus. Karena Undang-Undang Kontruksi seperti yang disampaikan Pak Hakim dan Ibu Hakim tadi undang-undang ini tidak ada masalah, malah Sampeyan minta … kalau Undang-Undang Kontruksi ini diberlakukan supaya untuk penegak hukum menggunakan ini semua, ya kan? Tidak perlu menggunakan Undang-Undang Korupsi kalau berkaitan dengan jasa kontruksi. Kan gitu, kan? 78.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak.

79.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Permintaan anak Sampeyan itu, anak Pak Edy Suparno itu. Jadi sampai di manapun atau di tembak dari mana saja mungkin enggak akan ketemu bahwa itu menjadi wewenangnya MK. Kalau yang dipersoalkan itu lho, Pak. Nanti dijawab nanti, jangan … Untuk itu konsultasikan dengan Rama, apakah masih tetap ini diteruskan atau masih di-stop saja? Karena kalau itu yang dipersoalkan, memang itu pilihan penegak hukum, Pak. Ya, Pak Edy Suparno dan Mas Andika. Dengarkan baik-baik. Kalau orang melakukan … ada dugaan melakukan tindak pidana ya, kayak Rama itu, memang dia melakukan pelanggaran jasa kontruksi misalnya, kan? Kita kan enggak tahu kasusnya ini, cuma ilustrasi saya saja. Tapi oleh karena dia … karena perbuatannya dia itu merugikan negara … paham?

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Inggih.

81.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi bisa digeser ke tindak pidana korupsi. Tapi kalau yang ada hubungan di dalam penggunaan jasa itu … kontruksi itu hanya swasta sama swasta, kemudian menimbulkan kerugian karena tidak memenuhi syarat keteknikan tadi, itu tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Korupsi. Itulah makanya Undang-Undang Kontruksi … Jasa Kontruksi ini bisa men-cover itu untuk mewadahi itu kalau ada sengketa mengenai masalah jasa kontruksi antara swasta atau dengan swasta yang lain atau dengan pihak manapun yang tidak ada unsur kerugian negaranya. Tapi 23

kalau ada unsur kerugian negaranya, kalau ditarik kemudian yang dipakai adalah Undang-Undang Korupsi tidak salah, itu tergantung penyidiknya, kalau dalam hal ini Polres, biasanya penyidiknya juga bisa kejaksaan. Itu bisa karena itu menyangkut keuangan negara. Nah, yang didakwa bukan lagi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 itu, tapi adalah Undang-Undang 31 Tahun 1999 Pasal 2 Pasal 3 itu, penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan jabatan. Di pasal 3 baca … enggak salah. Tapi kalau enggak percaya, buktikan saja. Kan Rama masih bisa banding, masih bisa kasasi. Persoalkan itu, persoalkan itu di memori banding dan memori kasasi. Ketemu enggak nanti? Tapi kalau tetap tidak bisa membebaskan Rama karena mestinya dipakai Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya memang yang salah bukan undang-undang 2 … 2 undang-undang itu. Itu lho, Mas. Nanti coba dicamkan kembali, dikonsultasikan dengan anak Mas itu, Rama itu. Supaya daripada nanti … seperti kata Ibu tadi kan, sampeyan dari Tegal. Pekalongan atau Tegal? 82.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Tegal, Pak.

83.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tegal. Ke sini kan jauh, kemudian harus keluar biaya, pikiran, tenaga, ya kan? Ini Hakim menasihati seperti itu.

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak.

85.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi sepenuhnya adalah menjadi pilihan Bapak. Kalau Bapak memang kemantapan hatinya tetap meneruskan masalah ini ke MK, ya perbaiki permohonan ini. Perbaiki sampai 14 hari ke depan, nanti perbaikannya diserahkan ke sini lagi. Nah, pada saat penyerahan nanti, bisa Rama sendiri, bisa Bapak-Bapak yang hadir lagi.

86.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak.

24

87.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang diperbaiki seperti yang dinasihatkan Bapak-Bapak Hakim sebelumnya tadi. Persoalan apa dengan undang-undang … tapi undangundang ini kalau dinyatakan harus batal juga kan, sudah lewat lama. Kita kan, ada batasan 45 hari itu, kan? Undang-undang itu kalau mau dibatalkan, Mas, itu 45 hari paling lambat sejak dimuat dalam lembaran. Ini kan, seluruhnya ini, dalam lembaran negara ini. 45 hari ini, ini sudah 99, sudah 17 tahun. Piye toh. Paham enggak? Sudah lewat kalau ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Tapi kalau mau ditembak dari pasalpasalnya, monggo saja, tapi pandangan yang pahit dari saya seperti itu tapi pilihan putusan ada pada Pak Edy Suparno dan Mas Eka ini. Barangkali itu, Pak Ketua. Terima kasih.

88.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, begini, Pak, itu nasihatnya tadi. Jadi kami memberikan nasihat disamping karena kewajiban undang-undang itu juga sebenarnya supaya, ya, Bapak atau Pemohon ke sini kan mau mencari keadilan, tapi kalau yang dicari itu ternyata kami tidak berwenang untuk memeriksa kan, bagaimana? Kan kami tidak bisa juga memberikan apa ini … disamping itu aneh juga memang permohonan ini. Sekarang misalnya, katakanlah berandai-andai padahal ini tidak … tidak demikian, ya, misalnya katakanlah berandai-andai, permintaan Anda … permintaan Mas Rama ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Jasa Konstruksi misalnya … misalnya dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dia tetap dihukum juga enggak kembali hak konstitusionalnya. Itu kalau ada hak konstitusional yang dirugikan. Sudah dihukum kok. Tidak akan tidak mengubah anu … karena putusan Mahkamah berlaku sejak saat diucapkan ke depan, enggak berlaku ke belakang. Itu kalau undangundangnya berkaitan dengan itu. Ini kan yang dijadikan dasar untuk mengadili kan Undang-Undang Korupsi bukan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Sehingga, ya, kalau pun Undang-Undang Jasa Konstruksinya diapakan pun putusan itu tetap berlaku mengikat, tidak ada gunanya juga permohonan ini lalu, andaikata pun benar. Maksudnya andaikata pun benar Undang-Undang Jasa Konstruksi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, mohon seperti nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi. Pak Edy diajak konsultasi dulu putranya kami dinasihati begini. Ya, intinya, pertama ini kasus konkret kalau kasusnya seperti itu ini adalah kasus konkret kami tidak berwenang. Kemudian yang kedua, kalau pun misalnya ini dianggap benar … kalaupun Undang-Undang Jasa Konstruksi ini misalnya benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu … itu tidak juga mengubah keadaan karena dia akan tetap dihukum 25

sebab dasar yang dijadikan penjatuhan hukuman bukan undang-undang ini tetapi undang-undang lain diterapkan oleh hakim itu. Nah, itu nasihat dari kami, ya, di … tapi ada kewajiban lain juga kami memberitahukan seandainya walaupun sudah menerima nasihat dari kami seperti itu, Pemohon dalam hal ini Pak Rama tetap bersikeras untuk mengajukan permohonan ini diberikan waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan agar memenuhi syarat seperti nasihat Hakim tadi itu. Berikan alasan-alasan mengapa undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan terutama itu kalau undang-undang dianggap ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka hak konstitusional Pemohon lain dipulihkan bukan. Ini bagaimana pulih enggak haknya dia kalau undangundang ini dibatalkan? Kan enggak. Itu … itu mohon dipertimbangkan nanti. Nah, kalau mau melakukan perbaikan permohonan silakan Mahkamah tidak berwenang untuk melarang itu, itu terserah pada Pemohon. Nah, itu diberikan waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan dan itu berarti perbaikan permohonan harus sudah kami terima paling lambat mohon dicatat … paling lambat hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, pada pukul 10.00 WIB. Jadi, kalau masih mau tetap lanjut dengan permohonan ini walaupun sudah dinasihati tadi demikian, tapi Pemohon ini kukuh, gitu ya, mau melanjutkan perkara ini silakan lakukan perbaikan dan perbaikannya sudah harus kami terima pada tanggal 24 Oktober 2016, pada pukul 10.00 pagi WIB, bukan waktu Indonesia bercanda, gitu ya. WIB (Waktu Indonesia Barat) ya harus sudah kami terima. Nah, andaikata sampai pada tanggal dan jam itu perbaikan permohonan tidak kami terima, maka permohonan ini akan diteruskan dan ini yang akan dijadikan dasar nanti oleh 9 Hakim Konstitusi untuk memeriksa apakah ini layak diteruskan, ataukah tidak, ataukah cukup diambil lewat Rapat Permusyawaratan Hakim. Tetapi andaikata misalnya, ini kan berandai-andai, Pak, ya, andaikata setelah mendengar nasihat Hakim tadi Pemohon ternyata, “Oh, ada benarnya juga Yang Mulia ini Hakim Konstitusi tidak ada gunanya juga ini permohonan diteruskan.” Nah, Pemohon dapat mengajukan pejabutan permohonan kapan saja, kapan saja boleh dia diajukan pencabutan permohonan, itu tidak dibatasi oleh waktu 14 hari tadi. 89.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak.

26

90.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, dapat kapan saja dilakukan pencabutan permohonan, percuma juga kalau memang Mahkamah tidak berwenang, kalau permohonannya juga tidak ada alasan untuk mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau kalaupun misalnya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak juga akan mengubah hukuman karena itu diputus berdasarkan undang-undang lain, misalnya kalau pertimbangannya itu, lalu permohonan kemudian dicabut, Bapak bisa menyampaikan pencabutan permohonan kapan saja, itu tidak dibatasi oleh batas waktu. Yang dibatasi oleh batas waktu adalah kalau permohonan … Pemohon ini mau meneruskan permohonannya dan melakukan perbaikan, nah, perbaikannya itu yang sudah harus kami terima pada tanggal 24 Oktober, pukul 10.00 WIB itu. Nah, demikian, Pak Edy.

91.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak.

92.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Mengerti, ya?

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Mengerti, Pak.

94.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

95.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Pak?

96.

Apa saya bisa mengeluarkan ya, informasi atau uneg-uneg di sini,

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, kalau ada hubungannya dengan perkara ini saya kira (...)

97.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ada, Pak.

27

98.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

99.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Inggih.

100. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ya tapi jangan terlalu lama, Pak. Apa, kayak poin yang mau disampaikan saja? 101. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak. Yang pertama, kami atas nama orang tua Rama, dengan Pak Ketua Majelis dan Anggotanya kami mohon maaf. Kalau masalah ini kami juga diberi waktu hanya tiga hari, Pak. Ini adalah nurani daripada mungkin anak saya diperlakukan istilahnya kurang adil karena dia sudah jalan dua tahun lebih justru Pasal 55 yang penyertaannya, yang beli ini ini, dan ini sampai sekarang tidak berjalan. Itu, makanya dia kenapa waktu itu tidak mau tidak ada dasar konstruksi, “Saya kan sebagai direktur yang lainnya yang beli alat-alat itu kok tidak kena? Malah saya yang sebagai direktur hanya menerima fee dari pekerja ... istilahnya dari agen yang jual materil, itu kok saya yang dikenakan korupsi? Tapi justru yang belanja, yang melakukan, yang pengawas, yang semuanya yang bertanggung jawab dari PO-nya, tidak ada satu pun?” Jadi, hanya terdakwa tunggal itu sehingga anak saya yang melakukan hal-hal seperti ini mungkin mau mengadu kepada siapa lagi? Dan mohon maaf, Pak saya sebagai orang tua, walaupun saya malu diperlakukan kayak gini, saya tidak dikasih bahan apa-apa, suruh baca apa-apa saja juga tidak mengerti di sini, tapi kan itu permintaan anak di dalam, Pak. 102. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya mengerti, saya mengerti. 103. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Betul, Demi Allah saya ikuti walaupun saya mungkin di sini pun saya merasa sedih. Saya mengeluarkan biaya jarak jauh seperti ini, tapi karena anak saya di dalam, perlakuannya juga pasti kurang benar, maka saya sampaikan seperti ini, walaupun saya tadi ini malu. Saya tidak mengerti apa-apa, coba di sini, Kuasa pun saya sampaikan seperti itu. 28

Istri tak ajak, anaknya sudah empat. Ya, begitu dia punya uneg-uneg seperti begini saya enggak tahu, ya saya sebagai orang tua mengikuti, Pak, sampai di mana, asal ya, menurut saya masih pantas saja itu, walaupun mungkin biaya dari mana pun supaya anak saya di dalam pun merasa puas karena di dalam merasa betul tidak ada ketidakadilan. Tiga tahun berjalan hanya terdakwa tunggal tok. Peserta yang tadinya undang pasal (...) 104. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terus? 105. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Yang Pasal 55 sudah disebutkan oleh hakim tipikor ada berapa orang, sampai sekarang tidak berjalan. 106. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, baik. 107. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Saya pun sampai tanya jaksa, “Ini gimana kok enggak adil begini?” Jaksa hanya bilang, “Ya saya menunggu dari kepolisian.” Polisinya yang anggota dari penyidik sudah pindah semua. Sampai sekarang tidak berjalan. Itu lho, Pak, sehingga saya ngedep-ngedepi anak saya. Seperti ini tak ajukan. 108. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ya. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Nanti saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi, Pak. 110. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Kami mengerti itu, kami mengerti. Mudah-mudahan Mahkamah ini juga memperlakukan Bapak secara baik dalam penerimaannya.

29

111. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, ya, terima kasih, Pak. Inggih. 112. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu adalah kewajiban tadi untuk menerima kehadiran Bapak pencari keadilan. 113. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya. 114. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi kewajiban kami juga untuk menasihatkan kalau kami tidak mempunyai kewenangan dalam hal tertentu. 115. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak. 116. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Supaya kami tidak memberikan angin surga. 117. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak. 118. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Inilah keadaannya karena Mahkamah ini, kami mengerti banyak masyarakat mengharapkan kami bisa memberikan yang lebih dari apa yang kami punya, tetapi kalau kami tidak berwenang untuk itu tentu tidak bisa kami ...kami berikan. Kami bersimpati kepada apa yang Bapak dan putra Bapak alami, tapi kami punya kewenangan yang terbatas untuk itu, untuk itu dan itu seperti yang tadi kami sampaikan, sudah disampaikan oleh Mahkamah. 119. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak.

30

120. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tolong sampaikan salam kami untuk putra Bapak, serta keluarga. 121. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, terima kasih, Pak. 122.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan kenapa kalau memang ini, maaf, ini di luar ini, kenapa tidak diajukan banding kalau memang terjadi seperti itu?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Karena kalau tipikor diajukan banding jangan-jangan malah hukumanya lebih besar, gitu. Karena sudah dianggap seperti itu, enggak ada yang akan membela itu enggak ada, dia hanya dituduh Rp150.000.000,00 yang karena dapat fee tok. Tapi yang lain-lainya. 124. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Berapa, Pak? Berapa tahun kena ininya? 125. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Empat tahun, Pak maksimal saya, Pak. 126. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Empat tahun. Sesuai dengan tuntutan jaksa? 127. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ha? Tambah denda 5 tahun malahan, Pak. 128. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, kalau (...) 129. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Lah, denda anak saya tidak punya apa-apa, rumahnya saja utang masih ngontrak, enggak punya apa-apa, mobilnya masih kredit, ya ndak

31

punya apa-apa. Demi Allah ndak punya apa-apa. Tapi karena mungkin saya tidak tahu, yang ada istilah 86 itu anak saya enggak mampu. 130. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, begini, Pak, itu, itu kami tadi tidak tahu. 131. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Inggih, Pak. 132. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena tadi di alasan permohonan disebutkan kalau memang ada alasan kekeliruan penerapan hukum atau Bapak menemukan fakta-fakta hukum baru walaupun tidak mengajukan ini, kan bisa mengajukan peninjauan kembali? Ya, tapi takut tadi dia. Takut tadi malah lebih berat. 133. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, itu, Pak, nanti malah. 134. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ya. Baiklah, Pak. Terima kasih. Jadi, itu nasihat kami seperti yang sudah disampaikan tadi, kami juga sudah … apa namanya ... mendengar keluhan Bapak. Ya, nanti kalau ini diteruskan, tolong jangan lewat dari batas waktu yang ditentukan. 135. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Ya, Pak. 136. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi kalau mau ditarik kembali tidak ada batas waktu untuk itu. 137. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Inggih. 138. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Demikian, Pak, ya. Saya kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya?

32

139. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Saya kira cukup, Pak. 140. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. 141. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY SUPARNO Matur nuhun. 142. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, baik, sama-sama. Terima kasih. Dengan demikian, maka persidangan selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.40 WIB Jakarta, 11 Oktober 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

33