2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 106/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 22 NOVEMBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 106/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 40] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Purwadi ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 22 November 2016 Pukul 14.12 – 14.53 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul 2) Aswanto 3) I Dewa Gede Palguna Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Purwadi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB 1.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Selamat sore kepada Pemohon, kami ingin kenal, ya. Tolong diperkenalkan dulu ... saya ulangi, sebelum kami … apa ... dibuka dulu, nanti Anda memperkenalkan diri, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 106/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Nah, kepada Saudara, silakan memperkenalkan diri dulu.

2.

PEMOHON: PURWADI Terima kasih. Nama saya Purwadi. Saya bertempat tinggal di rumah kontrakan Graha Harapan, Nomor 11A, RT 02, RW 19. Nama saya Purwadi, Pak.

3.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Saudara Purwadi, ya. Sudah kami baca di sini, pekerjaannya buruh bangunan. Benar, ya?

4.

PEMOHON: PURWADI Betul.

5.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, tinggalnya Graha Harapan, ya. Dalam permohonan ini berarti maju sendiri, ya?

6.

PEMOHON: PURWADI Betul, Pak.

7.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tidak memberikan kuasa kepada orang lain ataupun advokat, ya?

8.

PEMOHON: PURWADI Betul, Pak. 1

9.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, jadi kami ingin mengetahui secara singkat. Kalau bisa secara singkat nanti, Saudara Purwadi menerangkan kepada kami atau menjelaskan apa kira-kira isi dari permohonan ini. Kami memang sudah baca. Ada di sini kewenangan Mahkamah, selanjutnya kedudukan hukum, sama posita. Tapi ada baiknya, Saudara Pemohon untuk mengemukakan permohonan ini secara singkat. Kami persilakan.

10.

PEMOHON: PURWADI Terima kasih. Nomor 3, alasan permohonan, posita. Alasan saya sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 banyak kerugian yang saya alami dan saya rasakan secara materiil sejak dari tahun 1981 sampai sekarang tahun 2016. Banyak kerugian yang saya tanggung dari segi ekonomi, pekerjaan, pendidikan anak, dan sosial belum terhitung nilainya. Dua. Saya anak bangsa Indonesia, ex prajurit TNI AD. Saya masuk wajib militer TNI AD tahun 1976 dan dilantik tanggal 1 Februari 1977 menjadi militer wajib TNI AD. Ditugaskan di Batalion Infanteri 406 Candra Kusuma, Brigif IV Kodam 7 Diponegoro, pada waktu itu masih Kodam 7 Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Pernah ikut serta mengemban tugas negara, dua kali Operasi Seroja di Timor Timur, satu kali Operasi Mandala di Papua, menjaga tahanan politik G-30 S PKI di Nusa Kambangan, Cilacap. Saya mengakhiri dari ikatan dinas militer wajib TNI AD terhitung mulai tanggal 30 September 1981 yang ditandatangani perwakilan Batalion Infanteri 406 Candra Kusuma. Dengan catatan dalam surat perintah tersebut berhak atas uang pesangon sesuai dengan PP 176 Tahun 1961 dan sokongan sesuai PP 25 Tahun 1965. Semenjak menerima surat putusan tersebut, belum pernah atau tidak pernah menerima pesangon, sokongan berapa nilainya. Selama tidak aktif lagi di militer, saya sering datang ke Batalion 406 menanyakan hal pesangon, sokongan. Penjelasannya, sedang dalam proses. Dengan melalui surat ke Kodam 7 Diponegoro, saya mohon penjelasannya juga, tidak ada jawaban penjelasan baik melalui surat ataupun lisan. Hingga dilebur menjadi Kodam 4 Diponegoro, saya belum pernah mendapat penjelasan, baik secara lisan atau surat. Saya anak bangsa Indonesia, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempunyai hak yang sama. Merasa tidak mendapat rasa keadilan, tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya merasa diabaikan dan ditelantarkan negara. Negara lalai terhadap warganya. Sangat

2

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Pasal 28D ayat (2). Pada akhirnya, saya kirim surat kepada Bapak Presiden ... Presiden RI selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada intinya, saya memohon izin penjelasan tentang hal pesangon-sokongan dan hak saya ex Prajurit TNI AD sesuai dengan PP 176 Tahun 1961 dan PP 25 Tahun 1965 yang belum pernah saya terima. Selang beberapa bulan ... selang beberapa bulan kemudian, saya dapat kabar jawaban melalui Surat Putusan Pangdam IV Diponegoro Nomor B2991-12.2015. Bahwa saya mendapat hak pesangon sebesar 16.800x5 tahun=Rp84.000,00. Dan dari PT. Asabri Persero Nomor B43AS/IV/2014 PN sebesar Rp42.700,00 selanjutnya dijelaskan dalam surat tersebut bahwa hak pesangon sokongan tidak dapat dilayani dan dibayarkan karena sudah kedaluwarsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 40 ayat (1). 30 tahun lebih berjuang untuk hak saya yang belum pernah saya terima sampai sekarang. Uang sebesar Rp84.000,00+Rp42.700,00=Rp126.700,00 untuk saya sekarang nilainya sangat kecil, tetapi seandainya hak pesangon atau (suara tidak terdengar jelas) saya dibayarkan secara administrasi dengan benar pada tahun 1981, alangkah sangat berguna uang senilai Rp126.700,00 bisa dapat membeli sebidang tanah seluas 60m2, dan tidak kedaluwarsa sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 40 ayat (1). Norma Undang-Undang Pasal 40 angka 1 Nomor 1 Tahun 2004 berbunyi, “Hak tagih mengenai utang atas beban negara, daerah kedaluwarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan oleh undang-undang lain.” Yang Mulia, untuk memenuhi rasa keadilan dengan batasan 5 tahun, sebaiknya agak diperlonggar atau diperpanjang 50 tahun, atau seumur hidup bagi pemohon perorangan dan berlaku untuk semua yang berkepentingan yang sama. Norma Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Dengan demikian, kerugian yang saya alami dan saya rasakan, baik moril dan materiil selama 30 lebih saya sebagai Pemohon menuntut kerugian sebesar Rp1.267.000.000,00 terhadap negara atas kelalaian terhadap warganya. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya sebagai Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pengujian materil. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3

3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. b. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. d. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Hormat kami, Pemohon Purwadi. 11.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, Saudara Purwadi. Kami sudah mendengarkan permohonan Saudara yang hubungannya dengan Pasal 41 dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu, ya.

12.


13.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sebelum itu, saya mau tanya dulu, apakah permohonan ini Saudara ajukan atau dibuat sendiri Saudara atau minta dibuatkan oleh orang lain?

14.

PEMOHON: PURWADI Saya buat sendiri.

15.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Diketik sendiri?

4

16.

PEMOHON: PURWADI Saya konsep ditulis tangan, Pak, terus saya anu … untuk anak saya di (...)

17.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Anaknya mengetik, ya?

18.

PEMOHON: PURWADI Ya, Pak.

19.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Dari kata-kata, huruf-huruf banyak yang harus diperbaiki, ya.

20.

PEMOHON: PURWADI Terima kasih, Pak.

21.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Seperti halnya Undang-Undang Dasar itu kan harus konsisten gitu, ya, membuatnya itu.

22.


23.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sebutnya harus huruf besar dulu Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung misalnya (UUD 1945) seperti itu.

24.


25.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nantinya, ya, kalau nanti dalam perbaikannya. Ya, secara umum, ini permohonan sudah kita mengerti maksudnya. Ya, cuma dalam formalitasnya harus diperbaiki, ya.

5

26.

PEMOHON: PURWADI Terima kasih, Yang Mulia.

27.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nanti ada saran-saran dari Majelis Panel ini karena kami diwajibkan untuk memberikan saran. Jadi saran itu tidak mengikat, boleh diikuti, boleh juga tidak diikuti ya.

28.

PEMOHON: PURWADI Ya.

29.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kita di sini sifatnya adalah untuk memberikan saran-saran dalam hal supaya permohonan ini lebih sempurna, gitu ya.

30.

PEMOHON: PURWADI Terima kasih.

31.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Aswanto.

32.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pak Purwadi, ya.

33.

PEMOHON: PURWADI Betul, Yang Mulia.

34.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini permohonannya kita sudah bisa pahami apa yang Bapak maksud, ya. Permohonannya tidak terlalu panjang, cukup singkat, dan kita bisa mengerti apa yang Bapak maksudkan. Yang Bapak uji itu pasal yang minta diuji ya. Pasal 40 ayat (1) ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya.

6

35.


36.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, Bapak anggap bertentangan dengan Pasal 24, ya.

37.


38.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 24C ayat (1).

39.

PEMOHON: PURWADI 28.

40.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pasal 28, ya.

41.


42.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, nanti Bapak bisa minta, ya. Ini kita memberi nasihat untuk penyempurnaan agar permohonan Bapak sesuai dengan hukum acara yang ada di Mahkamah. Termasuk sistematisasi atau susunan permohonan itu supaya nanti bisa diperbaiki dengan mencontoh permohonan-permohonan yang sudah ada di MK. Nanti Bapak bisa minta di bagian kepaniteraan ya.

43.

PEMOHON: PURWADI Terima kasih.

44.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bapak pernah menyusun ini ada contoh enggak yang Bapak lihat? Sudah ada? 7

45.

PEMOHON: PURWADI Tidak pernah, Pak.

46.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak pernah, ya.

47.

PEMOHON: PURWADI Saya datang 2 kali ke sini, 3 kali, 4 kali yang ini, Pak. Saya mohon ini menguraikannya seperti apa. Hampir 2 bulan saya menulis tangan, saya coba. Terus jadi (…)

48.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, nanti Bapak minta anu … minta contohnya saja bisa.

49.

PEMOHON: PURWADI Siap.

50.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang ketik ini putranya Bapak, ya?

51.


52.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bisa juga dibuka di internet.

53.

PEMOHON: PURWADI Ya, siap.

54.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bisa buka di internet, nanti masuk di web-nya Mahkamah Konstitusi, nanti di situ banyak contoh-contoh, ya.

8

55.


56.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bapak bisa lihat, baik yang permohonannya ditolak, maupun yang permohonannya dikabulkan. Nah, tentu kan Bapak mau dikabulkan kan?

57.


58.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nanti contoh yang dikabulkan.

59.


60.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Susunan sistematisasinya ya sudah betul yang pertama, identitasnya Bapak begitu, ya. Kemudian kewenangan Mahkamah, legal standing, kemudian posita atau alasan permohonan, dan yang terakhir adalah petitum. Sebenarnya sudah … sistematisasinya memang sudah seperti itu. Tapi apa yang harus dimuat pada bagian-bagian itu, itu yang mungkin Bapak perlu kembali melihat contoh, ya. Misalnya, ya memang kadang-kadang orang bingung untuk membedakan apa yang harus dimuat pada bagian legal standing atau kedudukan hukum dan pada bagian posita, ya. Nah, di legal standing itu Bapak harus … ya, ini Bapak sudah mengutip Pasal 51 ayat (1), ya. Ada Putusan MK juga Nomor 006, itu Bapak sudah kutip. Tapi masih sebatas … apa namanya … normanya saja, gitu, ya. Nah, masih sebatas normanya. Mestinya ini yang Bapak buktikan bahwa kondisi Bapak sekarang memenuhi persyaratanpersyaratan yang ada di norma yang dimaksud di dalam Pasal 51 ayat (1) ataupun di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, ya.

61.


9

62.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, itu yang Bapak urai misalnya ya. Nah, lalu kemudian misalnya di bagian, di bagian ini … bagian posita. Nah, di bagian posita ini mestinya juga memang diurai di situ. Kerugian yang Bapak alami karena berlakunya norma yang minta diuji ini. Nah, kerugian yang dimaksud tadi Bapak sudah mengurai, bahkan ada hitung-hitungannya. Terakhir Bapak merasa dirugikan secara materiil.

63.

PEMOHON: PURWADI Siap, Pak.

64.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu Rp1.267.000.000,00 ya?

65.

PEMOHON: PURWADI Betul.

66.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, boleh saja Bapak cantumkan itu. Tapi di Mahkamah Konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu yang ingin dilihat oleh Mahkamah, apakah ada kerugian konstitusional? Apa ada kerugian konstitusional? Dan kerugian konstitusional itu timbul, atau dialami oleh Bapak, atau potensial dialami oleh bapak? Karena ada norma yang melanggar haknya Bapak tadi, norma yang ada di undangundang yang minta diuji itu. Jadi, pada bagian posita itu, Bapak mestinya lebih menguraikan bahwa norma yang ada di dalam Pasal 40 ayat (1), ya (...)

67.


68.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu mengenai batas waktu penagihan utang (...)

69.

PEMOHON: PURWADI Ya. 10

70.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kepada negara, ya, utang negara (...)

71.


72.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu lima tahun (...)

73.


74.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu Bapak uraikan pada bagian posita. Bahwa norma ini bertentangan dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Bapak dirugikan, gitu. Itu yang harus Bapak urai lebih ... apa ... lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih sistematis pada bagian posita atau duduk perkara, ya.

75.


76.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, tidak secara normatif saja mengatakan, “Saya dirugikan. Mestinya saya terima dana sekian, bla, bla, bla, bla, lima kali ...,” eh, berapa tadi? Ada kali lima tahun, terus akhirnya jumlahnya sekian, gitu, ya.

77.

PEMOHON: PURWADI Mohon izin, Yang Mulia.

78.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya.

11

79.

PEMOHON: PURWADI Sudah sangat lelah sekali, Pak. Pada saat masih aktif datang ke batalion berkali-kali sering, bahkan ke brigif bertingkat, Pak, sampai ke kodam juga saya (suara tidak terdengar jelas). Penjelasannya karena surat perintah tersebut yang diwakili oleh perwakilan di batalion. Pada saat itu, kan tugas terus ... terus-menerus, Pak, itu.

80.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kapan keluar itu ... apa namanya ... keputusan bahwa Bapak berhak menerima itu?

81.

PEMOHON: PURWADI Sejak tahun 1981, bulan September, tanggal 30.

82.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 30 September 1981 itu?

83.

PEMOHON: PURWADI Betul sekali.

84.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bapak urus mulai tahun berapa?

85.

PEMOHON: PURWADI Semenjak itu, Pak. Saya begitu surat perintah saya sebagai prajurit, patuh dan taat kepada pimpinan, saya mengajukan, dan saya ... terus saya menanyakan kembali. Itu pun banyak yang dilanggar, Pak, tentang kepangkatan saya. Saya sebenarnya prajurit kepala, di situ prada, Pak. Saya sempat (...)

86.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, begini kan ... kalau ini kasus konkret, Mahkamah Konstitusi tidak menangani kasus konkret. Tapi enggak apa-apa, kita ... ini untuk kasus konkretnya (...)

12

87.

PEMOHON: PURWADI Ya, ini seperti itu, Pak.

88.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bisa jadi pintu masuk. Misalnya gini, Pak, ini kan ... ini saya ... 1981 Bapak dinyatakan pensiun?

89.

PEMOHON: PURWADI Pensiun.

90.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 1981?

91.


92.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kemudian, Saudara ... Bapak mengurus?

93.

PEMOHON: PURWADI Mengurus.

94.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tahun berapa baru keluar itu bahwa Bapak punya hak untuk memperoleh pesangon ... memperoleh (...)

95.

PEMOHON: PURWADI Kemarin itu, Pak, surat keputusan pangdam itu. Semenjak saya kirim surat kepada Bapak Presiden, ada tembusan dari ajendam (...)

96.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu tahun berapa itu, Pak?

13

97.

PEMOHON: PURWADI 2016 kemarin ... 2015.

98.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, 2000 ... dari 1981 ke 2016?

99.

PEMOHON: PURWADI 2015, ya.

100. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 2015? 101. PEMOHON: PURWADI Ya, sampai sekarang itu saya (...) 102. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke, sudah, kita sudah mengerti. Nah, Bapak mau minta untuk direalisasikan, tapi ada persoalan karena ada batas waktu lima tahun tadi? 103. PEMOHON: PURWADI Lima tahun. 104. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, itu yang Bapak urai di bagian posita bahwa ada norma dengan adanya norma yang menentukan batas waktu lima tahun itu tadi, bertentangan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menurut Bapak dan itu merugikan hak konstitusional Bapak, gitu? Nah, itu yang Bapak urai, gitu. Jadi, dari 1981 ke 2015 itu. (...) 105. PEMOHON: PURWADI Ya.

14

106. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Padahal, ketentuannya untuk membayar utang ... negara untuk membayar utang itu maksimal lima tahun, gitu, kan? Nah, oke. Nah, di terakhir untuk saya, di bagian posita ... bagian petitum. Ini nanti Bapak bisa juga nanti konsultasi sebenarnya dengan yang punya pengalaman untuk beracara di Mahkamah, gitu. Di bagian petitum, kan Bapak meminta supaya norma yang ada di dalam pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu. 107. PEMOHON: PURWADI Betul, Pak. 108. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berarti nanti tidak ada lagi ... tidak ada lagi ketentuan mengenai waktu. Jadi, bisa ... bisa ... apa namanya ... ada kekosongan hukum nanti di situ. Karena Bapak ... katakanlah permohonan Bapak kita kabulkan, enggak ada batas waktu, kapan saja boleh. Misal, utang yang 50 tahun yang lalu juga kalau ada yang mau minta untuk di ... atau minta untuk dibayarkan, ya, negara harus melayani karena tidak ada batas waktunya. Nah, sementara pada bagian uraian, sebenarnya ada juga Bapak menyinggung bahwa mestinya ya jangan terlalu singkat, gitu. Kan, gitu? 109. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 110. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jangan lima tahun, misalnya (...) 111. PEMOHON: PURWADI Betul, Pak. 112. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Misalnya lima tahun itu dimaknai berapa tahun, gitu, ya?

15

113. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 114. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu nanti Bapak perbaiki di bagian petitum, ya. 115. PEMOHON: PURWADI Terima kasih, Pak. 116. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. Dari saya, Yang Mulia, cukup. Terima kasih. 117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Terima kasih, Prof. Kepada Pak Yang Mulia Pak Palguna, silakan. 118. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Purwadi (...) 119. PEMOHON: PURWADI Ya, Yang Mulia. 120. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, kami bisa memahami apa persoalan Bapak, ya. Tapi, kan kewenangan kami itu sangat terbatas, ya. Kewenangan kami itu adalah hanya untuk menyatakan kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan itu terbukti, itulah yang jadi kewenangan kami. Jadi, kami tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan aparat untuk membayar ganti rugi atau pihak yang berwajib itu bukan kewenangan kami. Tapi, kalau itu, mungkin kewenangan dari pengadilan lain. Di Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan itu, sayangnya begitu, Pak. Ya, jadi kami tidak bisa memutuskan itu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, ada beberapa hal penting, Pak. Misalnya, ya, nanti sekali lagi mungkin Bapak bisa mencontoh permohonan yang bagus di lewat Kepaniteraan di sini, kalau Bapak yang mau maju sendiri. Karena memang tidak ada kewajiban menurut 16

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bapak harus menggunakan lawyer atau pengacara, tidak, Bapak boleh maju sendiri tidak apa-apa. Tapi, permohonannya harus dirapikan, harus jelas. Nah, kami menasihati itu. Nah, tadi sudah disampaikan, nah untuk mengajukan permohonan … nah, soal kewenangan Mahkamah tentu tidak ada masalah karena Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945 itu memang kewenangan kami. Nah, yang kedua soal kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Nah, tadi sudah disampaikan, yang pertama-tama tentu harus Bapak tuliskan di situ adalah ketentuan norma undang-undang yang mau diuji itu adalah ini, bunyinya seperti ini, nah, kemudian Bapak uraikan di situ Bapak sebagai Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya. Nah, hak konstitusional itu apa? Nah, itu bisa Bapak lihat di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Penjelasan Pasal 50 atau 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, bukan kerugian materiil, Pak, ya, kerugian hak konstitusional itu tidak sama dengan kerugian meteriil. Nah, kerugian materiil tentu boleh saja Bapak sampaikan di dalam alasan permohonan sebagai latar belakang, tapi kerugian yang mesti Bapak jadikan dasar untuk mengajukan permohonan itu adalah kerugian hak konstitusional. Nah, itu dicari dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itulah yang harus diuaraikan dalam bagian kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Nah, itu kerugiannya, nah atas dasar itu, baru kemudian Bapak lanjut ke alasan permohonan, alasan permohonan ini menjelaskan mengapa menurut Bapak itu ketentuan yang Bapak mohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi ini Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang harus disusun alasan-alasannya, itu alasan permohonan, Pak atau posita tadi yang disebut oleh Yang Mulia. Nah, atas dasar itu, baru nanti Bapak ke petitum, hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah. Nah tentu hal yang diminta, ya, mengabulkan permohonan Pemohon, kemudian yang kedua, biasanya menyatakan pasal berapa, ayat berapa dari undang-undang yang Bapak minta itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, misalnya gitu, itu. Kemudian, yang ... ya, yang selanjutnya ya memerintahkan pemuatan ini dalam berita negara. Yang terakhir biasanya itu, ya, kalau Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, itu yang biasa. Itu yang mesti Bapak sampaikan di dalam permohonan. Nah, itu yang belum tampak di sini, Pak, belum tampak di sini, nanti akan Bapak diberikan waktu untuk melakukan perbaikan permohonan selama 14 hari, nanti akan disampaikan. Tetapi, itulah yang mesti dijelaskan. Yang sebenarnya begini, kan kalau dilihat kasus konkretnya tadi kan Bapak ... pensiun tahun berapa, Pak, diinikan? 17

121. PEMOHON: PURWADI 1981, Pak. 122. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, 1981, jadi sejak saat itu Bapak sebenarnya sudah mengurus? 123. PEMOHON: PURWADI Sudah, Pak. Sudah sering kali. 124. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sudah mengurus itu? 125. PEMOHON: PURWADI Ya. 126. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi, tidak ada jawaban? 127. PEMOHON: PURWADI Tidak ada jawaban. ditandatangani dari Panglima.

Katanya

menunggu

surat

ini

harus

128. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan kemudian jawaban itu baru keluar tahun 2015 ini? 129. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 130. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, 2015, lalu Bapak mengajukan klaim, lalu dijawab karena sudah lewat waktu 5 tahun, begitu? 131. PEMOHON: PURWADI Betul, Pak. 18

132. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Andai kata misalnya tahun 1981 itu keluar jawaban dari ini, kan Bapak tidak dirugikan itu? 133. PEMOHON: PURWADI Tidak dirugikan. 134. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, ini jadi ... nah, jadi. Karena itu persoalan di dalam … di dalam pelaksanaannya itu yang menyebabkan Bapak jadi dirugikan secara materiil, ya, Pak, ya? 135. PEMOHON: PURWADI Betul, Pak. 136. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu, sebelumnya ada juga permohon yang sama yang seperti ini juga, tapi memang sedang kami periksa juga, gitu, ya, itu dengan anu seperti itu, tetapi itu keterlambatannya juga, ya, di luar dari kemampuan Pemohon, gitu, ya. Nanti itu mungkin bisa Bapak tambahkan sebagai bagian dari alasan permohonan di dalam posita, peristiwanya, ya, Pak, ya. 137. PEMOHON: PURWADI Terima kasih. 138. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi, itu harus buka ... itu tidak menjelaskan tentang pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi itu ala ... hanya menjelaskan kronologi peristiwanya, Pak. Alasan bahwa norma ini Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu, itu lain lagi, ya. Peristiwanya Bapak uraikan seperti itu sebagai tambahan penjelasan. Kemudian mengapa Bapak anggap norma yang Bapak mohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu lain lagi, itu mungkin kalaupun Bapak tetap maju sendiri, Bapak bisa tanya-tanya kepada siapalah, Ahli hukum yang mengerti persoalan ini, Bapak bisa tanyakan itu, kemudian Bapak tulis

19

dalam perbaikan permohonan, itu tidak dilarang, ya, Pak, ya. Nah, supaya permohonan ini menjadi bagus. Nah, yang terakhir, mau saya sampaikan tentang alat bukti, ya, Pak, ya. Kalau alat buktinya itu Bapak ambil dari bukti yang resmi saja, jangan cuma disalin ininya bukti P-1 misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bapak anu saja, ambil saja Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang resmi dikeluarkan misalnya oleh MPR itu kan, itu yang difotokopi, kemudian ya disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang alat bukti. Demikian juga undang-undang yang Bapak uji itu, itu Bapak ambil, fotokopi. Jangan cuma ininya, cuma norma undang-undangnya yang Bapak kemudian salin di situ, nah itu. Karena namanya alat bukti kan, Pak. Kalau cuma disalin begini kan, kami tidak bisa melihat ini, benar enggak salinannya ini? Kalau Bapak salah ketik bagaimana? Begitu, kan. Nanti Bapak ambil dari undang-undangnya itu. Nah, kalau yang berikutnya, surat fotokopian jawaban dari … dari mana ini? Dari Kodam IV Diponegoro, misalnya begitu itu. Itu sudah benar karena itu fotokopinya yang Bapak sampaikan tidak masalah, itu tidak masalah. Nah, yang bukti itu, yang dua itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama undang-undang yang Bapak mohonkan pengujian itu harus lengkap, Pak, ya, sampai dengan penjelasannya. Itu kan gampang sekarang diambil. Mungkin putra Bapak tahu, bisa diunduh lewat internet, ambil saja dari … anu … kalau tidak salah di … sudah banyak yang anu itu (suara tidak terdengar jelas) ya, Pak, ya? Tidak … saya kira tidak perlu ada biaya kalau untuk itu, tinggal … mungkin tinggal mengeprint-nya saja. 139. PEMOHON: PURWADI Ada kayaknya, Pak, ini. 140. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ndak. Yang Bapak ada di situ, tapi yang dilampirkan di dalam permohonan bukan itu, cuma Bapak salin ininya saja. Ya, nanti itu diubah saja buktinya ini, diganti dengan yang itu, Pak, ya dulu nanti ininya. Itu yang saya … dari saya, yang berkaitan dengan perbaikan permohonan ini. Silakan, Yang Mulia. 141. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi sudah banyak ya diberi saran kepada Pak Purwadi, saya hanya tambahkan sedikit lagi. Bahwa waktu 20

pemberhentian itu, apakah ada surat pemberhentian resmi dari instansi atau dari kesatuan Bapak? 142. PEMOHON: PURWADI Ada, Pak. 143. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Pemberhentian resminya ada, ya? 144. PEMOHON: PURWADI Ada, Pak. 145. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Yang nomor berapa itu? P berapa di sini? 146. PEMOHON: PURWADI Yang P-2 ini, Pak. 147. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL P-2? 148. PEMOHON: PURWADI Suratnya yang asli saya bawa, Pak. 149. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Bukan. Itu P-2 kan dari yang terakhir, jawaban itu. 150. PEMOHON: PURWADI jelas).

Yang surat itu … anu … surat perintah itu (suara tidak terdengar

151. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Yang tahun 1981?

21

152. PEMOHON: PURWADI Ya, itu Pak. 153. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi di P berapa? 154. PEMOHON: PURWADI Di P-3 kalau enggak salah. 155. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, ini. Surat perintah tahun 1981. Benar, ya? 156. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 157. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Di sini ada surat perintah mengakhiri dari ikatan dinas militer, ya. Jadi sebenarnya di sini sudah ada surat keputusan tentang pemberhentian ya. 158. PEMOHON: PURWADI Sudah, Pak. 159. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi sebetulnya, inilah titik awalnya, sebenarnya bahwa hak itu timbul. Jadi hak Bapak untuk memperoleh pesangon dan uang sokongan itu sebetulnya timbul sejak ini. Nah pertanyaannya, apakah setelah ini Bapak tidak mengajukan ataupun meminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan pesangon ataupun uang sokongan itu? 160. PEMOHON: PURWADI Sudah, Pak. Tapi jawabannya katanya menunggu dari (…)

22

161. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jawabannya ada? Surat jawabannya? 162. PEMOHON: PURWADI Tidak ada, Pak. 163. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Surat permohonan Bapak? 164. PEMOHON: PURWADI Permohonan bahwa saya banyak menulis surat ke pangdampangdam, yang asli ke Pak Presiden Soeharto juga ada, saya simpan, Pak. Fotokopinya ada. 165. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Dilampirkan semua, ya. Kalau itu ada hal-hal yang berhubungan dengan itu, tetap dilampirkan supaya nanti kita melihat sebenarnya timbulnya hak Bapak itu sejak kapan karena nanti dari situ nanti mulai dihitung 5 tahun, gitu ya. Jadi kalaupun Bapak nanti cenderung untuk memperoleh hak Bapak secara materiil misalnya, itu menjadi dasar kuat nanti untuk Bapak mengajukan. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Majelis Panel bahwa ini adalah hanya mengenai norma, norma yang Saudara ajukan, yaitu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ya terhadap Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang jelasnya di sini mengatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun.” Itu, kan? Jadi ini dasar pengujiannya, nanti benar dari peristiwa yang Bapak sebutkan nanti setelah dilengkapi ini, apakah benar ini ada kesewenang-wenangan? Begitu. Apakah juga memang kelalaian dari Bapak? Misalnya begitu, atau hal-hal lain? Gitu. Jadi kalau itu, nanti harus dibuktikan kesewenang-wenangan itu, ada apa enggak? Ya? Nah, itu yang nanti. Kalau sudah nanti Bapak lengkapkan permohonan ini, menambah hal-hal yang sudah disarankan tadi ditambah lagi surat-surat bukti tentang kronologis pengurusan dari surat-surat itu, ya. Karena itulah yang menunjukkan nanti adanya kerugian konstitusional dari Bapak, khususnya terhadap tadi itu, ada kesewenang-wenangan tentang pemberian hak pribadi itu, ya. Karena itu memang hak asasi ya. Karena kita sebagai orang yang bekerja, ada hak kita untuk memperoleh imbalan dari hasil pekerjaan atau tugas kita. 23

Jadi memperoleh hak-hak untuk menerima upah dan untuk memperoleh … apa namanya … hak milik. Itulah yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ini. Nah, itulah yang mungkin nanti Bapak harus lengkapi ya sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan oleh Bapak-Bapak tadi. Sedang dari saya, nanti pengetikannya ya huruf besarlah dimulai pemulaan kalimat huruf besar itu kan, itu anak Bapak barangkali sekolah apa jadinya kalau begini, ya? 166. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 167. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Itu harus dipatuhi karena nanti ada lagi seperti ini, huruf besar. Kalau Mahkamah Konstitusi itu harusnya huruf besar m dan k nya. Kemudian Undang-Undang Dasar tadi sudah saya sebut, ya. Kemudian juga permulaan kata … permulaan kalimat selalu dengan huruf besar. Huruf a gitu ya enggak mesti huruf A itu huruf a gitu kan, ada undangundang pasal ini, ayat ini, huruf ini misalnya ya, itu nanti bisa diperbaiki oleh yang membantu Bapak untuk mengetik kembali perbaikan dari permohonan ini. Ada yang Bapak mau sampaikan lagi? 168. PEMOHON: PURWADI Ada, Pak. 169. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Silakan. 170. PEMOHON: PURWADI Terima kasih, Yang Mulia. Di situ kan tahun 1981 dengan catatan surat perintah pengakhiran dinas saya, Pak. Dengan catatan berhak menerima itu. Saya tahunya menerima nilai nominalnya ya baru kemarin tahun 2015 itu, Pak. Surat dari pangdam itu. Waktu saya menanyakan di situ, ini nanti menunggu surat dari pangdam resmi surat keputusannya, tapi di situ saya sudah diperintahkan meninggalkan ini dan saya datang aktif ke batalion itu sering, Pak. Jadi, sambil katanya nunggu itu. Saya sering menyurati … karena saya jauh, saya dulu di Solo, sejak itu di Purbalingga-Purwokerto.

24

171. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. Jadi, itu tadi kan kalau memang ada itu surat-surat itu, dimasukkan, ditambahkan, ya. Karena nanti kalau melihat dari surat perintah ini, kan surat diperintahkan kepada Saudara ini setelah mengakhiri kan begitu, ya. Terus kemudian di bawahnya ini berhak atas uang pesangon sesuai dengan PP 176 Tahun 1961 dan PP Nomor 25 Tahun 1965. Jadi, dari sini sebetulnya hak Bapak itu sudah timbul, cuma di mana itu kendalanya dan karena … karena hak Bapak sudah timbul di mana kendalanya kalau hak Bapak itu tidak Bapak peroleh, gitu. Itu nanti yang mungkin bisa dilihat ya, secara kasuistis itu perlu juga. Namun secara permohonan Bapak mengenai norma ini, sebetulnya itu pun tidak … tidak terlalu perlu untuk dibikin jadi … apa namanya … alasan permohonan ini, ya. Nah, oleh karena itu, pada Pemohon supaya memperbaiki permohonan ini sesuai dengan saran-saran yang sudah dikemukakan tadi. Bapak catat, enggak? 172. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. Saya dari sini saja, Pak. 173. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Dari tadi tidak mencatat saya lihat. Jadi, dilihatlah itu nanti di … apa … website, ya? 174. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 175. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nanti contohlah itu ada format yang permohonan-permohonan yang sudah pernah ada. Anak Bapak pintar enggak melihat website? 176. PEMOHON: PURWADI Bisa, Pak. 177. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Bisa?

25

178. PEMOHON: PURWADI Jadi, nanti di alasan posita sama petitum. 179. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. Posita dan petitum itu lebih dilengkapi lagi, ya. 180. PEMOHON: PURWADI Ya. Dengan alasan norma-norma apa yang mau diuji tadi juga. 181. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, gitu ya. 182. PEMOHON: PURWADI Yang lainnya (…) 183. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah jadi permohonan perbaikannya, itu kami beri waktu atau selambat-lambatnya permohonan itu perbaikannya masuk tanggal 5 Desember 2016. Bapak catat, ya? 184. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 185. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. Tanggal 5 Desember 2016, pukul 10.00 WIB. Itu limitnya terakhir, ya? 186. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 187. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kalau nanti lebih cepat dari tanggal 5 Desember itu, itu boleh ya, tapi kalau terlambat dari sini, dianggap tidak memperbaiki, ini yang jadi kami bikin pedoman permohonan yang ada sekarang ini. Sudah mengerti? 26

188. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 189. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. 190. PEMOHON: PURWADI Ya, Pak. 191. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Oke. Jadi, enggak ada lagi yang mau ditanya, ya? Cukup, ya? 192. PEMOHON: PURWADI Tidak ada. Cukup, Pak. 193. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, baiklah karena pemeriksaan kita anggap selesai, maka sidang dalam permohonan ini dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB Jakarta, 22 November 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

27

2016

Recommend Documents