2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 34/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 9 MEI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 34/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Hofni Simbiak 2. Robert D. Wanggai 3. Benyamin Wayangku ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 9 Mei 2016, Pukul 13.38 – 13.56 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul 2) Wahiduddin Adams 3) Aswanto Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Dimas Pradana 2. Aan Sukirman 3. Heru Widodo

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB 1.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 34/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, kepada yang hadir untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel, Perkara Nomor 34. Hadir di persidangan saat ini Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia, saya sendiri Heru Widodo. Kemudian sebelah kanan saya ada Dimas Pradana dan di sebelah kiri ada Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Jadi yang hadir hari ini Kuasa Hukum Pemohon ada 3 orang ya. Pada sidang yang lalu saya masih mencatat adanya waktu itu perbaikan dari surat kuasa. Sudah diperbaiki ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sudah, Yang Mulia.

5.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi disatukan kemarin itu jadinya ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya, Yang Mulia.

7.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Jadi pada sidang yang lalu itu Majelis sudah memberikan saran-saran untuk permohonan dari Pemohon ini. Jadi kami mempersilakan kepada Kuasa Pemohon ini untuk menjelaskan apa-apa yang sudah dilakukan sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh

1

Majelis. Jadi secara simpel saja apa-apa dan kemudian nanti petitum dari pada permohonan itu dipertegas. Barangkali itu. Dipersilakan. 8.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana saran dan masukan yang disampaikan dalam sidang pendahuluan yang lalu, telah kami elaborasi dalam perbaikan permohonan yang secara tertulis kami sampaikan tertanggal 03 Mei 2016. Pertama tentang objek permohonan. Di perihal sudah kami coba sempurnakan sesuai dengan saran, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, terhadap objek Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas … tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Yang Mulia. Kemudian elaborasi yang kedua tentang kedudukan hukum sebagaimana yang disarankan bahwa kami mempertajam apa kerugian konstitusional dari para Pemohon yang mengajukan permohonan ini. Sebagaimana kami uraikan di halaman 4 angka 7, Yang Mulia. Dengan tidak dimasukkannya syarat orang asli Papua sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Khusus Papua, maka para Pemohon sebagai orang asli Papua, tetapi juga sebagai wakil dan anggota MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak as … hak-hak orang asli Papua, merasa hak konstitusional orang asli Papua sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah direduksi, sehingga sangat merugikan para Pemohon karena potensi para Pemohon untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi sangat kecil karena harus bersaing dengan seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada. Padahal penghormatan dan pengakuan negara atas kekhususan orang asli Papua adalah sangat jelas karena orang asli Papua adalah salah satu rumpun dari ras Milenesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya secara adat istiadat dan bahasa sendiri serta bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung wujudnya penegakkan hukum, menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua khususnya orang asli Papua. Dengan demikian para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya 2

telah dirugikan atau setidaknya potensial pasti dirugikan dengan berlakunya pasal undang-undang yang diuji dalam permohonan ini. Kemudian berikutnya, Yang Mulia. Kami elaborasi alasan-alasan permohonan yang sebagaimana telah kami uraikan secara lengkap, secara tertulis dengan beberapa perbaikan. Perlu kami kemukakan di poin 6 … halaman 6, Yang Mulia. Bahwa implementasi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Otsus juga sebagai bagian utama dalam membangun orang asli Papua dalam peradaban Bangsa dan Negara Indonesia yang seharusnya pula diterapkan secara komprehensif dan menyeluruh pada seluruh elemen pemerintahan yang ada di Provinsi Papua tanpa terkecuali karena pemerintahan Provinsi Papua tidak hanya terdiri dari pemerintahan provinsi semata-mata, tetapi juga meliputi seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di tanah Papua. Kemudian. kami kemukakan juga di poin 9. Rumusan dalam norma ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Otsus Papua sesungguhnya telah memberikan kekhususan kepada orang asli Papua yang menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagai suatu keistimewaan. Namun rumusan norma tersebut secara langsung telah menimbulkan disharmonisasi atau diskriminasi dalam lingkup pemerintahan daerah di Provinsi Papua karena terhadap jabatan gubernur dan wakil gubernur diberlakukan aturan khusus, sedangkan untuk jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota diberlakukan aturan umum, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Padahal yang dimaksud dengan pemerintahan daerah tidak hanya pemerintahan provinsi, tetapi juga di dalamnya termasuk pemerintahan kabupaten/kota, bahkan sampai kepada struktur pemerintahan yang lebih rendah. Dengan demikian, Yang Mulia, maka penegasan norma dalam Pasal 12 Undang-Undang Otsus tersebut yang menempatkan jabatan gubernur dan wakil gubernur yang harus orang asli Papua haruslah juga berlaku pada jabatan bupati dan wakil bupati serta jabatan wakil walikota dan … walikota dan wakil walikota. Menurut hemat Pemohon, Yang Mulia, implementasi UndangUndang Otsus di tanah Papua harus diterapkan secara menyeluruh untuk setiap elemen dan/atau unsur pemerintahan dan untuk seluruh orang asli Papua. Undang-Undang Otsus tidak dapat diterapkan secara parsial hanya kepada pemerintahan provinsi saja seolah-olah sebutan orang asli Papua hanya dikenal dalam struktur pemerintahan provinsi dan bukan kepada struktur pemerintahan daerah di bawahnya. Sedangkan eksistensi pemerintahan provinsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa pemerintahan kabupaten/kota dan seterusnya sampai kepada pemerintahan terendah di seluruh pelosok tanah Papua yang oleh Undang-Undang Otsus dikenal dengan sebutan pemerintahan kampung. Itulah sebabnya kekhususan jabatan gubernur dan wakil gubernur yang diamanatkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Otsus yang harus orang asli Papua hendaknya berlaku pula bagi jabatan bupati dan wakil 3

bupati, serta jabatan walikota dan wakil walikota yang harus orang asli Papua, sehingga tidak menimbulkan disharmoni dan/atau inkonsistensi dalam menerapkan Undang-Undang Otsus di tanah Papua sebagai wujud penghormatan negara terhadap kekhususan atau keistimewaan khusul … kultur masyarakat adat Papua, beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diakui negara dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian juga perlu kami kemukakan, Yang Mulia, bahwa sesungguhnya negara secara eksplisit telah mengakui bahwa jabatan bupati dan wakil bupati serta wakil … serta walikota dan wakil walikota di Provinsi Papua haruslah dijabat oleh orang asli Papua sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Otsus yang di dalam penjelasannya menyatakan bahwa termasuk di dalamnya adalah pertimbangan MRP kepada DPRD kabupaten/kota dalam hal penentuan bakal calon bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sesungguhnya untuk jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota haruslah orang asli Papua sama seperti jabatan gubernur dan wakil gubernur karena telah melibatkan MRP sebagai satu-satunya lembaga kultur masyarakat orang asli Papua. Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan hal ini Majelis Rakyat Papua telah mengeluarkan Keputusan Nomor 11/MRP/2015 sebagaimana kami uraikan di butir 16 halaman 9 tentang Rekomendasi dan Resolusi Majelis Rakyat Papua tentang Perlindungan Hak Konstitusional Orang Asli Papua dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua. Ini tertanggal 16 Juni 2015, Yang Mulia. Mohon maaf ada yang kurang. Dari keputusan MRP tersebut ada yang berbentuk rekomendasi dan ada yang berbentuk resolusi. Di mana rekomendasi antara lain menyatakan kepada pemerintah, DPR, dan DP … DPR, dan DPD agar wajib segera merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota untuk memberi jaminan hak konstitusional bagi orang asli Papua dengan prinsip prioritas sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota di Provinsi Papua. Kemudian juga tentang resolusi di antaranya adalah menyatakan yang berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai calon wakil gubernur … calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota di Provinsi Papua adalah orang asli Papua yang ayah dan ibunya berasal dari rumpun ras Melanesia, suku-suku asli di Papua. Kemudian resolusi berikutnya adalah menolak calon yang bukan orang asli Papua. Atas dasar argumentasi sebagaimana Para Pemohon uraikan, maka beralasan hukum bagi Para pemohon untuk meminta kepada 4

Mahkamah Konstitusi agar menyatakan bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli Papua. b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan berpendidikan sekurangkurangnya SLTA atau sederajat untuk calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota. d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota. e, f, g, h, dianggap dibacakan. Kemudian, Yang Mulia. Di dalam petitum, berdasarkan uraian perbaikan yang kami sampaikan. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan dalam permohonan prioritas. Mengabulkan permohonan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini. Kemudian dalam pokok permohonan. 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan seterusnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat yaitu konstitusional sepanjang dimaknai yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli Papua. b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota. d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota. e, f, g, h, dianggap dibacakan. 5

3. Menyatakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli Papua. b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota. d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun untuk calon gubernur wakil gubernur dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota. e, f, g, h, dianggap dibacakan. Yang terakhir. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia pokok-pokok permohonan … perbaikan permohonan yang sudah coba kami elaborasi berdasarkan saran dan masukan yang disampaikan pada sidang pendahuluan. Terima kasih, Yang Mulia. 9.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar secara singkat ya perubahan yang sudah dilakukan dalam permohonan ini. Yang menyangkut tadi itu yang penting itu ada rekomendasi tadi ya. Saya ulangi, ada resolusi yang berupa rekomendasi dan … ya, benar. Ada rekomendasi dan resolusi.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Benar, Yang Mulia.

11.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Itu tadi dibilang tidak ada tanggal tapi itu benar adalah bukti P-3.

6

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO P-3, Yang Mulia. Hanya di perbaikan ini di dalil kurang tanggal dengan teman.

13.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, enggak apa-apa, nanti buktinya bisa kita lihat ya.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, Yang Mulia.

15.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kemudian di petitumnya tadi benar bahwa yang dalam permohonan terdahulu bahwa soal umur tidak di … apa namanya … tidak diuraikan, ya? Sedangkan di petitum baru, ini sudah (…)

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kami perbaiki, Yang Mulia.

17.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Diuraikan, ya? Dan demikian juga ijazah, ya?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya, Yang Mulia.

19.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. Jadi, dibedakan. Kalau untuk gubernur itu sarjana dan wakil gubernur juga sarjana. Sedangkan bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, itu (…)

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO SLTA.

21.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL SLTA. Seperti itu, ya?

7

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Benar, Yang Mulia.

23.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Umurnya juga, ya?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Umur juga, Yang Mulia.

25.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, saya kira cukup. Silakan, Yang Mulia, kalau masih ada. Ndak ada, Yang Mulia? Cukup. Baiklah, permohonannya sudah kami cukup mengerti, ya. Nanti permohonan ini akan kami bawakan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti bagaimana selanjutnya, akan diinformasikan oleh Kepaniteraan nanti kepada Pemohon. Kemudian, mengenai bukti yang sudah di … dimasukkan dalam permohonan ini adalah bukti P-1 sampai dengan bukti P-4. Seperti itu?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Benar, Yang Mulia.

27.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tidak ada lagi penambahan, ya?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Masih ada, Yang Mulia, nanti kami … kemudian (…)

29.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nanti susulkan … disusulkan, ya?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Melalui Kepaniteraan, Yang Mulia.

8

31.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi, yang P-1, P-4 … P-1 sampai dengan P-4, kita sahkan lebih dahulu, ya?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, Yang Mulia.

33.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL KETUK PALU 1X Baiklah. Karena pemeriksaan persidangan hari ini, khusus terhadap Permohonan Nomor 34 ini kami anggap sudah cukup. Hanya nanti bagaimana hasil dari RPH, akan diberitahukan kepada Pemohon nanti segera. Oleh karena itu, pemeriksaan dalam permohonan ini kami anggap selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.56 WIB Jakarta, 9 Mei 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9