2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 103/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 5 DESEMBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 103/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 197 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Juniver Girsang 2. Harry Ponto 3. Swandy Halim, dkk ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 5 Desember 2016 Pukul 13.30 – 13.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) Manahan MP Sitompul 3) Wahiduddin Adams Rizki Amalia

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Juniver Girsang 2. Arief Patramijaya 3. Fajri Akbar 4. Budi Rahmad 5. Harry Ponto 6. Swandy Halim 7. Patricia Lestari 8. Triweka Rinanti

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB 1.

KETUA: SUHARTOYO Baik, Bapak-Bapak, Ibu, kita buka ya, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Supaya diperkenalkan meskipun sudah kenal, siapa saja yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG Terima kasih, Majelis yang kami muliakan. Kami memperkenalkan diri kami, tim. Dimulai dari sebelah kiri, yaitu Fajri Akbar. Kemudian, disusul Patricia Lestari. Kemudian menyusul, Pak Swandy Halim. Kemudian menyusul … namanya ini harus saya pastikan lagi, nama panggilannya Patra, tapi kalau di Surat Kuasa itu Pak Farid, Arief Patramijaya. Kemudian saya sendiri, Juniver Girsang. Di sebelah kanan saya ini namanya Pak Harry Ponto. Kemudian di sebelah lagi Triweka Rinanti, dan kemudian yang sebelah kanan Budi Rahmad. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia.

3.

KETUA: SUHARTOYO Ya, baik. Terima kasih, Pak Juniver. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan yang diwakili oleh para Ibu, Bapak sekalian dan sudah … baru tadi ya, pukul 08.30 WIB, ya? Baik. Namun demikian, ada kesempatan untuk disampaikan, dipresentasikan apa saja ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Yang jelas, saya melihat dari kuasa sudah berubah Surat Kuasanya. Enggak … cuma tinggal 1 Kuasa Prinsipalnya Pak Zulvaner, Hendrik Tuan, dan … hadir, enggak? Enggak hadir, ya. Ya, silakan. Siapa yang mau sampaikan perbaikan highlight-nya saja, Pak.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana telah diberikan arahan dan masukan serta bimbingan dari Yang Mulia pada sidang sebelumnya, dalam perbaikan ini, permohonan kami sudah memperbaikinya dan sudah menggabung dan/atau mengurangi serta menambah yang pada pokoknya sebagaimana berikut.

1

Yang pertama, Pemohon adalah Zulbaner Hendrik Tundan, S.H. M.H. Beliau adalah advokat yang sangat sering dan banyak menangani perkara-perkara pidana. Nah, oleh karenanya, Pemohon memberikan kuasa sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perbaikan yang memuat tentang SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 yang mengatur bahwa penanganan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 hari. Namun demikian, Yang Mulia, untuk soal minutasi dan terkait dengan pasal yang diujikan dalam SK KMA ini tidak secara spesifik diatur. Selanjutnya, Yang Mulia. Untuk kerugian kami perbaiki dan kami tambahkan bahwa dari Pemohon mengalami kerugian konstitusional antara lain yang pertama, Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung sehingga Pemohon dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat dimana terhambat, tertundanya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan, justice delay is justice denied. Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja karena di satu sisi Pemohon telah melaksanakan semua kewajiban secara patut, namun di sisi lainnya penanganan tersebut dianggap belum selesai. Pemohon juga dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien akibat lamanya proses minutasi perkara tersebut, padahal hal tersebut di luar kendali Pemohon dan bukan dikarenakan kesalahan Pemohon. Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena Pemohon tidak dapat diberikan informasi kepastian kapan perkara yang dikuasakan kepadanya akan selesai dan diadili oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, Yang Mulia, Pemohon dianggap tidak profesional dalam menangani perkara oleh karena lamanya proses pemeriksaan mengakibatkan seringkali untuk menyampaikan putusan itu, informasi ... tidak dapat memberikan informasi terkait mengapa suatu permohonan kasasi dikabulkan atau ditolak. Dan apabila permohonan kasasi tersebut ditolak, Pemohon tidak dapat sesegera mungkin menyiapkan memori peninjauan kembali karena tidak mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung. Pemohon tidak dapat memperkirakan berapa banyak lagi perkara yang dapat ditangani oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat memperoleh kepastian hukum kapan imbalan jasa dapat diterima dengan adil oleh Pemohon karena ada imbalan jasa yang hanya akan dibayarkan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima. Yang terakhir, Yang Mulia. Ada juga oknum yang mengimingimingi para advokat yang perkaranya sedang diperiksa agar perkaranya

2

dapat dipercepat atau diperlambat penyelesaiannya dengan meminta imbalan akibat ketidakjelasan maksud Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya, Yang Mulia, dalam sidang yang mulia ini kami kembali mengajukan permohonan: 1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri; 3. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Yang Mulia, perbaikan yang kami ajukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 5.

KETUA: SUHARTOYO Baik, Pak Patra, terima kasih. Jadi, memang Mahkamah sudah enggak bisa memberi respons apa-apa lagi, ya, dengan permohonan ini karena sudah tidak ada kesempatan untuk ... jadi memang sekarang lebih strict, ya, saya perhatikan untuk petitum maupun positanya. Tapi memang kemudian ... apakah kemudian yang kemarin disampaikan Hakim Yang Mulia Pak Wahid itu yang putusan di pengadilan tinggi dipersyaratkan seperti ini tidak atau tidak kemudian seperti apa di Mahkamah Agung? Apakah serta-merta ... kalau tidak harus ada tuntutan dan surat dakwaan yang lain apa juga tidak mengikat identitas, kemudian ... identitas, kemudian irah-irah. Tapi enggak apa-apa, nanti biar Mahkamah yang bagaimana memaknai permohonan Saudara, yang jelas semangatnya sudah bisa ditangkap. Tapi begini, Pak Juniver dan teman-teman, ini kan, tidak seperti di peradilan umum, jadi harus saya ... kami laporkan bertiga ke Pleno, ke sembilan Hakim MK dan nanti kami bersembilan itulah yang memutuskan sehingga apakah nanti permohonan ini harus kita buka di forum Pleno. Tapi kalau misalnya kita buka di forum Pleno, ini misalnya, ya, saya belum tentu bisa menjamin bahwa hakim-hakim yang lain punya kesepakatan dengan pemikiran kami. Ada ahli-ahli yang akan dihadirkan? Misalnya pun ... tapi ini kan hanya ilustrasi, ada?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG Baik, Majelis. Memang kami sudah mempersiapkan ahli-ahli yang hadir nanti di dalam persidangan ini.

3

7.

KETUA: SUHARTOYO Ya. Kalau ahli yang ketika KUHAP itu dibentuk sudah ... masih ada enggak, ya? Kenapa dulu semangatnya kok seperti ini begitu. Oke, nanti kami laporkan dulu, bagaimana sikap dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi, namun memang dari segi … apa ... isunya sangat ... kalau saya sih sangat menarik, ya, tapi bukan karena kami dari Mahkamah Agung, Pak, nanti dikira ada muatannya pula. Ada yang mau disampaikan, Pak? Bapak? Cukup, ya. Baik, itu saja, Pak/Ibu, enggak ada yang disampaikan?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG Sementara dari Pemohon cukup, Majelis Yang Mulia.

9.

KETUA: SUHARTOYO Cukup, ya, baik. Bukti-bukti yang diajukan cuma P-1 sampai dengan P-3, ya? Kok sedikit sekali. Jangan-jangan surat kartu advokatnya belum terlampirkan. Sudah semua? Dan masih berlaku.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG Masih, Majelis, ketepatan ketuanya juga hadir di sini, Majelis.

11.

KETUA: SUHARTOYO Kemarin juga ada yang ke sini hadir, ngaku ketua juga.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG Oh, itu ketua yang satu, Majelis.

13.

KETUA: SUHARTOYO Ya, ya. Itulah. Kalau sidang di MK lain, Pak Juniver, kita enggak berkelahi kayak di peradilan sana, ya. Ya, sudah saya cek memang ada semua. Tapi kok ada yang dari KAI ini kayaknya? Enggak ada, ya?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG Sepertinya enggak ada, Majelis, karena kami sudah screening ketat sekali, Majelis. Mungkin itu tidak ada Berita Acara sumpahnya, Majelis.

4

15.

KETUA: SUHARTOYO Enggak ada, ya? Oke. Jadi, kami sahkan kalau tidak ada tambahan bukti suratnya. P-3 ... P-1 sampai dengan P-3. Kalaupun ada nanti bisa disusulkan ketika persidangan ada tindak lanjutnya. Kami akan laporkan ke sidang Rapat Permusyawaratan Hakim Pleno pada besok pagi. Nanti bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, Ibu, Bapak tinggal menunggu kabar selanjutnya. Jadi, P-1 sampai dengan P-3 kami sahkan ini. KETUK PALU 1X Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, terima kasih. Dan persidangan pada hari ini kita nyatakan selesai dan dengan ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB Jakarta, 5 Desember 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

5