PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421 PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 0588.Pm/612/UPGRK/2016 Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik mengundang penyedia barang/jasa untuk mengikuti Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Nilai HPS : Rp.493.988.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) termasuk PPN 10%. Sumber Dana : Anggaran Operasi Tahun 2016 (Program RKAP). 2. Syarat Peserta 2.1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan mempunyai Izin Usaha dengan Kualifikasi bidang Instalasi Mekanikal dan Elektrikal yang masih berlaku. 2.2. Memiliki kemampuan dan pengalaman minimal 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan pembuatan part turbin atau pekerjaan sejenis, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik. 2.3. Memiliki workshop yang bersertifikasi ISO 9001 & API Standart 602 atau mendapat dukungan dari Workshop/Manufacture resmi dan bersertifikasi ISO 9001 & API Standart 602 yang berpengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan sejenis. 3. Persyaratan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 3.1. Menunjukan persyaratan sesuai poin 2.1, 2.2. dan 2.3 3.2. Menyerahkan Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan Minat (terlampir) secara langsung dan/atau via email (Contact Person : Tri Wuryani, 031-3981569 ext.1138,
[email protected],
[email protected]). 4. Jadwal Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Tanggal : 19 April 2016 s/d 28 April 2016 (hari kerja) Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB (Setiap hari kerja) Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Hari/Tanggal : Jumat / 29 April 2016 Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d SELESAI Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 6. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal perusahaan. 7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan. 8. Penyedia yang mendaftar untuk ikut Pelelangan Umum namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan. Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT. PJB. Gresik, 19 April 2016 TIM PENGADAAN BARANG/JASA KETUA, ttd
PH MANAJER LOGISTIK
NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421
KOP SURAT PERUSAHAAN
Kepada
PENGADAAN BARANG/JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK JL. HARUN TOHIR GRESIK
SURAT PENDAFTARAN Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami : Nama Perusahaan Alamat
: :
…………………………… (A) ……………………………
Untuk mengikuti proses pemilihan langsung sebagai berikut : Pengadaan
: Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
No PP/Pengumuman
: 0588.Pm/612/UPGRK/2016
Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
PT. ..................
B)
(Nama Jelas) C)
Keterangan : A. = Nama dan Alamat Perusahaan B. = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan C. = Nama yang mewakili Perusahaan & Jabatan
NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421
KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN MINAT Nomor
:
Kepada Yth.
:
. Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir, Gresik
Lampiran
:
(
) berkas
Perihal
:
Pernyataan Minat Mengikuti Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi
Pekerjaan
:
Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
Dengan hormat, 1.
Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan/Joint Operation) dan setelah memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh proses Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi sampai dengan selesai, untuk paket Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.
2.
Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila dibutuhkan oleh Tim Pengadaan.
3.
Kami menyatakan bahwa penawaran yang diajukan akan ditandatangani oleh seluruh mitra Join Operation* agar secara hukum mengikat, baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri (khusus untuk join operation).
4.
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi yang diberikan dalam dokumen Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi ini adalah benar dan masih berlaku. Setiap peryataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan atau dituntut dimuka hukum.
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. (Perusahaan / Join Operation) meterai & diberi tanggal (... nama terang & jabatan ...)
NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com
PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112
Telepon : 031-3981569, 3984540
Faksimile : 031-3981568
Email :
[email protected]
PERMINTAAN PENAWARAN (PP) (Inquiry) NOMOR
:
0588.PP/612/UPGRK/2016
:
19 Apr 2016
(Number) TANGGAL (Date)
BATAS PEMASUKAN PENAWARAN
:
(Dead Line) KODE REKANAN
26 Apr 2016
PP INI BUKAN MERUPAKAN ORDER PEMBELIAN
Jam : 14.30 WIB
(This is not order)
:
KEPADA
(Code of Bidder) NOMOR SURAT PENAWARAN
:
: ( PT )
(To)
(Number of bid letter) TANGGAL SURAT PENAWARAN
:
PESERTA LELANG
(Date of number letter) BATAS BERLAKUNYA PENAWARAN
: ……………Bulan / ……………..Hari
(Validity of quotation) JAMINAN PENAWARAN
:
(Bid Bond) TEMPAT PENYERAHAN BARANG (Destination)
: Gudang PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112
NOMOR
NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN
Number
Description
1
JASA CLEANING DAN RESETTING BARREL BFP#3
JUMLAH
1
SATUAN
HARGA SATUAN
JUMLAH HARGA
Unit
Unit Price
Total Price
LOT
PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
RINCIAN TERLAMPIR
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER
PERHATIAN : Perhatikan halaman dibalik ini Attention : Please see the following page DITAWARKAN OLEH : (Offered by)
TOTAL
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK PELAKSANA PENGADAAN
Materai 6.000,00
………………………………………………………………….
RACHMAD LUTFI
PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112
Telepon : 031-3981569, 3984540
Faksimile : 031-3981568
Email :
[email protected]
RINCIAN PENGADAAN JASA CLEANING DAN RESETTING BARREL BFP#3 PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
NOMOR
NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN
Number
Description
1
PENGADAAN JASA CLEANING DAN RESETTING BARREL BFP#3 PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
LINGKUP DETAIL PEKERJAAN 1
Transport Material -
Pihak pelaksanaan wajib menyediakan kendaraan transport yang layak beserta box dalam pengiriman dari Unit PT. PJB UP. Gresik ke Workshop.
-
Pihak pelaksana akan menyediakan tenaga pembantu dalam mobilisasi pompa dari gudang ke kendaraan transport
2
3
Pembongkaran, Cleaning dan Inspection -
Pembukaan box dan pengecekan kondisi pompa
-
Pembukaan upper half casing dan rotor
-
Run out Rotor
-
Pembongkaran rotor
-
Cleaning dan Sand Blasting
-
Shaft Run Out
-
Pengecekan dimensi untuk seluruh part
-
NDT untuk critical part
-
Pembuatan Repoft Kondisi Pompa sebelum
Repair -
Repair seluruh kondisi impeller dan hub sesuai dengan standart clearence dengan HVOF - Stellite 1
-
Welding 1st stage impeller pada bagian inlet vane tip yang terkena erosi dan outlet vane tip yang terjadi indikasi kerusakan
-
Rebabbiting seluruh Sleve Bearing sesuai dengan standaft clearence
-
Rebabbiting all of I/D sleeve bearings to required clearance
-
Repair shaft by HVOF - CrCNiCr at Journal Bearing Area
-
Repair shaft by HVOF - NiCr at Balance Sleeve area,thrust collar area
JML
SAT Unit
1
LOT
PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112
Telepon : 031-3981569, 3984540
Faksimile : 031-3981568
Email :
[email protected]
RINCIAN PENGADAAN JASA CLEANING DAN RESETTING BARREL BFP#3 PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
NOMOR
NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN
Number
Description
1
PENGADAAN JASA CLEANING DAN RESETTING BARREL BFP#3 PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
LINGKUP DETAIL PEKERJAAN
4
-
Repair Balance sleeve by HVOF-Stellite 1
-
Lapping of thrust Disc Face
Re - Assembly Ketika telah dilakukan repair selanjutnya : -
Fabrication of Dummy Shaft for impeller individual balancing
-
Individual balancing of 5 Ea impellers
-
Assemble rotor assembly (without stationary parts)
-
Rotor Run Out Check
-
Rotor Trimming to remove high spot
-
Rotor Mechanical Run Out after trimming
-
Dynamic Balancing of Rotor Assembly
-
Strip Rotor (left 3rd & 5th impeller) to install stationary parts
-
Re-assembly complete rotor assemby
Prepare & submit As Built Report
5
Balancing
6
Final Inspection
JML
SAT Unit
1
LOT
#HB TERM OF REFERENCE (TOR)
UP GRESIK
Nomer No Revisi Tgl Terbit
GR-FR-3-L7-70-09
Halaman
us
00
05 Agustus 2010
CLEANIilG AND RESETTTNG BARREL BFP PLTU 3 RKAP 2016 OH SE PITU #3 TGt 22 ilOPEMBER 2AL6
- 5 JANUARI
2017
WO : 253087
I.
Maksud &Tujuan Boiler Feed Pump (BFP) sebagai pompa utama air pengisi boiler dituntut untuk selalu terjaga keandalan dan
peformance nya karena mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap operasi unit pembangkit PLW. Karcna life time, dan sudah beroperasi sejak tahun 1986, kondisi BFP sekarang diindikasi sudah mengalami penurunan pada performance. Dimana BFP tersebut memompa air utama dengan kapasitas dan tekanan seperti kondisi awal. Oleh karena itu pada RKAP 2016 direncanakan untuk melaksanakan cleaning dan repair terhadap rctating (inner) part, sehingga bisa mengembalikan setting clearance dan melaksanakan perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang menyebabkan penurunan perforamce pompa pada umumnya. Pekerjaan cleaning dan repair
dapat dilaksanakan diluar overhaul karena strategi rcll-in rolFout UP Gresik terhadap
rotating part BFP PLTU 3, sehingga pada saat inspeksi selanjuhya sudah tersedia rotating part BFP yang siap untuk dipasang dalam kondisi yang baik. Adapun tujuan dari program ini adalah melaksanakan cleaning dan melakukan setting ulang terhadap rotating
part BFP PLTU 3 Gresik.
If.
III.
Data Spesifikasi
Pompa
Boiler Feed Pump
Mdel
6
Merk
Ebara
x 10 Ll4 5 stage
-
HDB
Byron Jackson
Lingkup Pekerjaan 1. Lingkup Detail Pekerjaan Adapun lingkup pekerjaan dalam program ini adalah:
i. ii.
Transport Material Pembongkaran, Cleaning dan Inspection
iii. Repair iv. Re- Assembly
v.
Balancing
vi.
Final Inspection
Klasifikasi Minimal Pelaksana Pekerjaan Pelaksana pekerjaan harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
i.
Berpengalaman dalam pekerjaan sejenis minimal khususnya dengan merk Ebara
- Byron Jackson,
3x (Repair Boiler Feed Pump),
*ffi
TERM OF REFERENCE (TOR)
UP GRESIK
ii.
Nomer No Revisi Tgl Terbit
GR-FR-3- 17 -70-09
Halaman
zls
00
05 Agustus 2010
Memberikan prosedure pelaKanaan cleaning, bongkar pasang, repair dan balancing
iii. Mendapatkan dukungan dari manufacture pompa dengan iv. Memiliki sertifikat ISO 9001 dan API standart 502
skala standart internasional
v.
Memiliki peralatan utama dan pendukung proses pekerjaan (specialtool)
vi.
Tenaga ahli yang diperlukan dalam pekerjaan ini,
Semua persyaratan diatas dibuktikan dengan menunjukkan dasar pendukung
3.
Persiapan Pekerjaan
Sebelum dilaksanakan pekerjaan, pihak pelaksana harus melakukan persiapan pekerjaan sebagai berikut
:
i. Membuat schedule pelakanaan repair ii. Berkoordinasi dengan personil PT PJB UP Gresik terkait mobilisasi part yang akan direpair iii.
Mobilisasi rotating paft BFP dari gudang UP Gresik ke workshop pelaksana pekerjaan
iv.
Peralatan safety ( APD
) serta mengikuti peraturan LK3 dilingkungan PT PJB Unit Pembangkitan
(apabila ada pekerjaan yang dilakanakan di site)
4.
Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )
Apabila dalam pelaksanaanya barang/spare part tersebut dikerjakan didalam unit, maka
i.
Selama melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyediakan peralatan safety
(
:
APD
),
seperti
sabuk pengaman, helm, masker, dll serta mengikuti peraturan K3 dilingkungan PT PJB,
ii.
Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas Safety & LK3.
iii. Manuver mobile crane dalam pengawasan petugas safety dan LK3 iv. Setiap pekerjaan pemasangan scaffolding harus menyertakan sertifikasi scaffolding dan dalam pengawasan petugas safety
5.
Kebutuhan Material & Peralatan Pelaksana pekerjaaan akan menyedian material pengganti
/
repair part apabila ditemukan
kerusakan pada bagian utama pompa
6.
Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan
i.
Transport Material
-
Pihak pelaksanan wajib menyediakan kendaraan transport yang layak beserta box dalam
pengiriman dari Unit PT. PJB UP, Gresik ke Workshop.
-
Pihak pelaksana
alon menyediakan tenaga pembantu dalam mobilisasi pompa dari gudang ke
kendaraan transport
ii. Pembongkaran,Cleaning dan Inspeksi - Pembukaan box dan pengecekan kondisi pompa
#ffi
TERM OF REFERENCE (TOR)
UP GRESIK
Nomer No Revisi Tgl Terbit Halaman
GR-FR-3- 17 -70-09
00
05 Agustus 2010 3ls
Pembukaan upper half casing dan rotor Run out Rotor
Pembongkaran rotor Cleaning dan Sand Blasting Shaft Run Out Pengecekan dimensi untuk seluruh part NDT untuk critical part
Pembuatan Repoft Kondisi Pompa sebelum
lll. Repair aaa
-
Repair seluruh kondisi impeller dan hub sesui dengan standart clearence dengan HVOF
-
Stellitel
-
Welding 1s stage impeller pada bagian inlet vane tip yang terkena erosi dan outlet vane tip yang terjadi indikasi kerusakan
a
lv.
Rebabbiting seluruh Sleve Bearing sesuai dengan standaft clearence Rebabbiting all of I/D sleeve bearings to required clearance
- CrCNiCr at Journal Bearing Area Repair shaft by HVOF - NiCr at Balance Sleeve area,thrust
Repair shaft by HVOF
Repair Balance sleeve by HVOF-Stellite
collar area
1
Lapping of thrust Disc Face
Re-Assembly Ketika telah dilakukan repair selanjutnya
-
:
Fabrication of Dummy Shaft for impeller individual balancing
Individual balancing of 5 Ea impellers Assemble rotor assembly (without stationary parts) Rotor Run Out Check Rotor Trimming to remove high spot
Rotor Mechanical Run Out after trimming Dynamic Balancing of Rotor Assembly
Strip Rotor (left 3rd & 5th impeller) to install stationary parts Re-assembly complete rotor assemby
Prepare & submit As Built Report V.
Balancing
vi.
Final Inspection
t .L
*ffi
TERM OF REFERENCE (TOR)
UP GRESIK
7.
Nomer No Revisi Tgl Terbit Halaman
GR-FR-3- 17 -70-09
00
05 Agustus 2010 4ls
Prosedur Pengujian Kualitas Hasil Pekerjaan
-
Selama pekerjaan berlangsung, dilaksanakan FAT
i. ii.
/
Witness sebanyak 2x, yaitu tahapan
Incoming inspection dan rekomendasi Final Inspection Progress Pekerjaan Repair terlaksana 95olo sebelum dikirim ke UP Gresik
Biaya Witness menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan dan untuk masing
witness dilaksanakan oleh 2 orang selama
-
:
-
masing
t hari .
Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Witness
IV. Material Sisa / Limbah/ Return
1.
Limbah bekas pekerjaan harus dibuang dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik (apabila ada pekerjaan di site)
2,
Pekerjaan dinyatakan selesai bila kotoran/sampah/limbah bekas pekerjaan telah dibersihkan
v. Waktu penyelesaian pekerjaan
1. WaKu penyelesaian pekerjaan adalah 60 hari kalender. 2. Pekerjaan off schedule yang tidak disebabkan oleh PT PJB akan dikenakan denda
berdasarkan kontrak'
vr. Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan hasil pekerjaan harus disaksikan oleh
Tim Quality Control dan hasil pemeriksaan tersebut
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan melampirkan
:
1. As Built Report
2. Berita Acara FAT/ Witness 3. Photo (dokumentasi) 4, Tim Pelaksana Pekerjaan harus membuat laporan harian kegiatan pelaksanaan pekerjaan 5. Repoft kondisi sebelum dan sesudah perbaikan dan rekomendasi kondisi pompa untuk repair selanjutnya. Laporan di buat dalam bentuk hard copy dan soft copy dan diperbanyak 3x
VII.
Garansi Pekerjaan Masa garansi hasil pekerjaan adalah 1 (satu)
atau sesuai kesepakatan didalam kontrak.
tahun sejak diterbitkan Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan
UP GRESIK
VIII.
Lain
TERM OF REFERENCE (TOR)
Nomer No Revisi Tgl Terbit
00
Halaman
sls
GR-FR-3- 17-70-09
05 Agustus 2010
- lain
Selama proses pelaksanaan pekerjaan di unit, maka listrik untuk penerangan (bila tersedia) untuk keperluan
pekerjaan tersebut diatas disediakan oleh PT. PJB UP Gresik
Gresik, 25 Januari 2016 TrM TOR MEKANIK PLTU/G RKAP 2016
1. Andi Wirahadi
Anggota
2. Regi Subian Amriadi
Anggota
3. Hilman AaizTamimi
Anggota
Mengetahui,
sPv Mo PLTU /G
Manager Pemeliharaan UP Gresik
dtu M. Heriono
PELELANGAN UMUM PENGADAAN JASA CLEANING DAN RESETTING BARREL BFP#3 PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( RKS )
NOMOR
:
0588.RKS/612/UPGRK/2016
TANGGAL
:
19 April 2016
PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
2016
DAFTAR ISI BAB I
SYARAT-SYARAT UMUM ................................................................................... 4 1.1
PENDAHULUAN ....................................................................................... 4
1.2
PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN ............................................ 4
1.3
RENCANA KERJA .................................................................................... 4
1.4
ANGGARAN OPERASIONAL ................................................................... 4
1.5
JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN ................................................ 4
1.6
PEMBERI PEKERJAAN ............................................................................ 5
1.7
DIREKSI PEKERJAAN .............................................................................. 5
1.8
PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA .......................................... 5
1.9
PENYEDIA BARANG/JASA ...................................................................... 5
1.10 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) .................................. 5 1.11 SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG ................................................... 5 1.12 DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN ............................... 6 1.13 METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN ... 6 1.14 LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN ....................................... 7 BAB II
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI................................................................... 10 2.1
JAMINAN PENAWARAN......................................................................... 10
2.2
JAMINAN PELAKSANAAN ..................................................................... 11
2.3
MASA GARANSI/PEMELIHARAAN ........................................................ 12
2.4
WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN .................................................. 14
2.5
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG ..................................... 14
2.6
DIREKSI PEKERJAAN ............................................................................ 15
2.7
SITE MANAJER ...................................................................................... 16
2.8
IZIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN ........................................................................................ 16
2.9
PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG ............................ 18
2.10 CARA PEMBAYARAN............................................................................. 18 2.11 SANKSI KETERLAMBATAN DAN SANKSI WANPRESTASI ................. 19 2.12 PEMBEBASAN TUNTUTAN ................................................................... 20 2.13 PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG .. 20 2.14 PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN ....................................... 20 2.15 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN ...................................................... 20 2.16 FORCE MAJEURE .................................................................................. 21 2.17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN .......................................................... 22 2.18 PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA ....................... 23 2 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
2.19 PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN .................... 23 2.20 PERSYARATAN LAIN ............................................................................. 23 2.21 KETENTUAN BLACK LIST ..................................................................... 23 BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS ............................................................................... 24 3.1
MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................... 24
3.2
DATA SPESIFIKASI TURBIN PLTU #3 .................................................. 24
3.3
LINGKUP PEKERJAAN .......................................................................... 24
3.4
PENGUJIAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN ........................................ 26
3.5
MATERIALSISA/LIMBAH ........................................................................ 26
3.6
WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN ................................................. 26
3.7
LAPORAN HASIL PEKERJAAN .............................................................. 27
3.8
GARANSI PEKERJAAN .......................................................................... 27
3.9
LAIN-LAIN ............................................................................................... 27
BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN ........................................................... 28
BAB V
4.1
METODE EVALUASI ............................................................................... 28
4.2
KLARIFIKASI ........................................................................................... 31
4.3
PENETAPAN PEMENANG DAN PENGUMUMAN PEMENANG ............ 32
4.4
MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAHAN .................................. 32
4.5
PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN .......................................... 33
PENUTUP .......................................................................................................... 35
LAMPIRAN-LAMPIRAN
3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM
1.1
PENDAHULUAN Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti pengadaan dengan sistem pelelangan ini harus membaca dan memahami dengan seksama semua ketentuan yang tertulis pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini. Sanggahan tidak akan ditanggapi di kemudian hari, jika alasannya karena tidak membaca, atau kurang memahami mengenai artinya, dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
1.2
PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa ini berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 087.K/010/DIR/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan Nomor 090.K/010/DIR/2012 tanggal 09 Oktober 2012.
1.3
RENCANA KERJA Dalam pelelangan ini Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menawarkan harga Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai spesifikasi yang diminta.
1.4
ANGGARAN OPERASIONAL Anggaran Operasional Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai RKS ini adalah sebesar Rp.493.988.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
1.5
JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN
1.5.1
Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang : Tanggal
: 19 April 2016 s/d 28 April 2016
Waktu
: Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB
Tempat
: Bidang Logistik - Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Up. Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Jl. Harun Tohir No.1, Gresik
1.5.2
Penjelasan Lelang : Hari/Tanggal
: Jumat / 29 April 2016
Waktu
: Pukul 13.00 WIB
Tempat
: PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir No.1, Gresik
1.5.3
Penyampaian dan Pembukaan Surat Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat : Hari/Tanggal
: Kamis, 05 Mei 2016
Waktu
: Pukul 13.30 WIB
Tempat
: Bidang Logistik - Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
4 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Up. Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Jl. Harun Tohir No.1, Gresik 1.6
PEMBERI PEKERJAAN Pemberi pekerjaan dalam pelelangan ini adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Gresik, selanjutnya disebut PT PJB.
1.7
DIREKSI PEKERJAAN Direksi pekerjaan adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.
1.8
PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA Perencana Pengadaan Barang/Jasa dalam pelelangan ini adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.
1.9
PENYEDIA BARANG/JASA Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
1.10
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
1.10.1 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen pengadaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam proses penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa serta pedoman proses pengadaan oleh Tim Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. 1.10.2 Pelaksana Pengadaan akan menyelenggarakan Penjelasan Lelang untuk menjelaskan isi dan lingkup dari dokumen lelang. 1.10.3 Semua permintaan klarifikasi terhadap isi RKS hanya dapat dilakukan dalam forum Penjelasan Lelang. 1.10.4 Peserta Lelang tidak diwajibkan menghadiri/mengikuti Rapat Penjelasan Lelang yang diadakan oleh Pelaksana Pengadaan. Bagi Peserta Lelang yang tidak menghadiri/mengikuti Rapat Penjelasan Lelang, dianggap menyetujui seluruh hasil Rapat Penjelasan Lelang (sesuai Berita Acara Penjelasan Lelang). 1.10.5 Para peserta yang hadir dalam pelaksanaan penjelasan (aanwijzing) harus menunjukan tanda pengenal dan surat tugas serta didampingi/dihadiri oleh tenaga ahli perusahaan yang memiliki kompetensi untuk itu. 1.10.6 Pertanyaan yang menyangkut RKS ini dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pelaksana Pengadaan pada saat Rapat Penjelasan Lelang. 1.10.7 Apabila terdapat perubahan/penambahan pada RKS pada saat Aanwijzing, maka akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini, dan sifatnya mengikat seluruh Peserta Lelang. 1.11
SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah sebagai berikut :
1.11.1 Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) kecuali BUMN / BUMD / Perguruan Tinggi / Lembaga Ilmiah. 1.11.2 Pabrikan Dalam Negeri / Agen Tunggal / Distributor. 1.11.3 Pabrikan Luar Negeri yang mempunyai Perwakilan (Representatif) di Indonesia. 1.11.4 Unit PLN / Anak Perusahaan PLN / Anak Perusahaan PT PJB. 1.11.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 5 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
1.11.6 Badan Usaha yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium. 1.11.7 Penyedia Barang/Jasa harus memiliki workshop/Manufacture pompa dengan skala standart internasional resmi yang bersertifikasi ISO 9001 & API Standart 602 atau mendapat dukungan dari Workshop/Manufacture pompa dengan skala standart internasional resmi dan bersertifikasi ISO 9001 & API Standart 602 yang berpengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan sejenis. 1.11.8 Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai Surat Izin Usaha dengan Kualifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi (Kontraktor) bidang Instalasi Mekanikal dan Elektrikal. 1.11.9 Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan repair Boiler Feed Pump atau pekerjaan sejenis, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik. Pengalaman tersebut dibuktikan melalui : (1)
Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan;
(2)
Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang;
(3)
Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan
(4)
Surat Rekomendasi atau Satisfaction Letter dari pengguna jasa/pemilik pekerjaan terkait repair Boiler Feed Pump atau sejenis
1.11.10 Penyedia Barang/Jasa harus memiliki peralatan dan Tenaga Ahli yang berpengalaman dan kompeten dalam melakukan repair Boiler Feed Pump atau pekerjaan sejenis yang dibuktikan dengan dokumentasi dokumen, foto, CV dan copy sertifikat kompetensi. 1.11.11 Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT. PLN (Persero) Grup. 1.12
DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN
1.12.1 Mereka yang dinyatakan pailit. 1.12.2 Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (Conflict of interest). 1.12.3 Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat. 1.12.4 Apabila peserta pelelangan terbukti berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan / atau kepengurusan, dapat dikenakan sanksi black List selama 24 bulan. 1.13
METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN
1.13.1 Penyampaian Surat Penawaran adalah Pascakualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul yaitu : Penyampaian Dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan Administrasi, Teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup. 1.13.2 Peserta harus mengajukan surat penawaran administrasi dan teknis sesuai contoh Lampiran 2 dan Lampiran 3 dan penawaran harga yang dilengkapi dengan rincian harga penawaran sesuai contoh Lampiran 4 dan Lampiran 5. 1.13.3 Penyampaian dokumen penawaran asli dan seluruh rekaman ke dalam 2 sampul yang masing-masing ditandai dengan ”asli” dan ”rekaman” kemudian kedua sampul tersebut dimasukan menjadi 1 (satu) sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan. 1.13.4 Pada sampul penutup sebelah kiri atas agar ditulis :
6 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Dokumen Penawaran sesuai RKS No. 0588.RKS/612/UPGRK/2016, tanggal 19 April 2016, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta Surat Penawaran dialamatkan kepada : PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1, Gresik 1.13.5 Surat Penawaran dimasukkan sendiri oleh Peserta ke dalam kotak penawaran yang telah disediakan. 1.13.6 Penyampaian Surat Penawaran yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima. 1.13.7 Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran, perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran menunjukan tanda pengenal dan surat penugasan kepada pelaksana pengadaan 1.13.8 Harga penawaran adalah harga tetap (fixed priced)/Lump Sump, tidak berubah, ditawarkan dalam mata uang rupiah, sudah termasuk semua pajak yang berlaku. 1.13.9 Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemasukan Surat Penawaran. 1.13.10 Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angkaangka dan huruf. 1.13.11 Apabila terdapat perbedaan penulisan antara angka dan penulisan huruf, maka yang digunakan adalah penulisan huruf. 1.13.12 Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (joint operation agreement) adalah yang berhak mewakili joint operation, bertanggal, bermeterai Rp 6.000,00 dan distempel. 1.14
LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN
1.14.1 Lampiran-lampiran Surat Penawaran dalam Sampul I (dibuat rangkap 2, Asli dan Copy) adalah sebagai berikut : (1) Lampiran Dokumen Administrasi : a.
Surat Penawaran Administrasi, Teknis dan harga (sesuai contoh Lampiran 4) RKS ini.
b.
Asli Surat Permohonan Calon Penyedia Barang/Jasa (sesuai contoh Lampiran 14).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)
c.
Asli Surat Pernyataan Calon Penyedia (Bermeterai) (sesuai contoh Lampiran 15). (khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)
d.
Pas Photo Terakhir Pimpinan Perusahaan Uk. 4 X 6 (Berwarna Dengan Background Merah) Sebanyak 2 Lembar dan Copy KTP Pimpinan Perusahaan.).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)
e.
Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhirnya.
f.
Copy Sertifikat DPP, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP, SIUJK, dan/atau SBUJK dengan Kualifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi (Kontraktor) bidang Instalasi Mekanikal dan Elektrikal yang masih berlaku;
g.
Copy NPWP dan PKP; 7 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
h.
Copy Surat Kesepakatan Joint Operation / Konsorsium / KSO (dalam hal Surat Penawaran diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium / KSO atau dalam hal Pekerjaan akan dilakukan oleh Pihak Ketiga yang telah memiliki ijin). (sesuai contoh Lampiran 9) Catatan : apabila Penyedia Barang/Jasa peserta pelelangan umum dinyatakan sebagai pemenang, maka wajib untuk menyerahkan surat Perjanjian kerjasama yang telah disahkan oleh Notaris.
i.
Copy Sertifikat Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
j.
Copy Neraca Perusahaan tahun terakhir (Tahun 2014). Untuk penawaran yang bernilai di atas Rp 2 milyar, neraca harus telah diaudit oleh Akuntan Publik atau BPKP (khusus untuk BUMN / BUMD).
k.
Asli Daftar Susunan Pemilik Modal.
l.
Asli Daftar Susunan Pengurus Perusahaan.
m. Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Januari, Februari dan Maret 2016), dan/atau Untuk penawaran yang bernilai di atas Rp 2 milyar, disertai Asli Referensi Bank yang masih berlaku dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat). n.
Asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank (apabila menggunakan dana pinjaman dari bank umum) atau Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri (sesuai contoh Lampiran 8) (apabila tidak menggunakan dukungan keuangan dari bank).
o.
Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (tahun 2014) (SPT/PPh).
p.
Copy laporan bulanan (Bukti Penerimaan dan SPT/SSP) untuk PPh Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Desember 2015, Januari 2016, dan Februari 2016).
q.
Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa.
r.
Surat Pernyataan tertulis bermeterai cukup dari peserta (sesuai contoh Lampiran 6).
s.
Asli Pakta Integritas (sesuai contoh Lampiran 7).
(2) Lampiran Dokumen Teknik : a.
b.
Copy Surat Keterangan Kepemilikan Workshop/Manufacture pompa dengan skala standart internasional resmi yang dilampiri dengan : 1. Copy surat keterangan domisili, 2. Copy sertifikat ISO 9001 & API Standart 602, 3. Copy Surat Dukungan dari Workshop/Manufacture pompa dengan skala standart internasional resmi, 4. Copy surat ijin, akte pendirian atau surat pendukung yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Tambahan bagi Peserta yang Tidak Memiliki Workshop) Daftar Referensi Bukti Pengalaman Kerja Sejenis atau repair Boiler Feed Pump yang telah selesai maupun yang sedang dilakukan (sesuai contoh Lampiran 10). Pengalaman tersebut dibuktikan melalui :
i. ii. iii.
Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan; Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang; Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan 8 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
iv.
c.
Surat Rekomendasi atau Satisfaction Letter dari pengguna jasa/pemilik pekerjaan terkait repair Boiler Feed Pump atau sejenis Asli Daftar Peralatan/ Perlengkapan utama dan pendukung proses pekerjaan (special tool) yang akan digunakan dilengkapi dokumentasi foto, data pendukung pemiliknya/penyewanya dan sertifikat kalibrasi alat yang masih berlaku (sesuai contoh Lampiran 11).
d.
Asli Metodologi dan/atau Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan (cleaning, bongkar pasang, repair dan balancing), yang akan dipakai dalam pekerjaan repair Boiler Feed Pump.
e.
Asli Rencana kerja / Jadwal pelaksanaan pekerjaan (dapat disajikan dalam bentuk Barchart) yang akan dipakai dalam pekerjaan repair Boiler Feed Pump.
f.
Struktur Organisasi perusahaan dan pelaksanaan pekerjaan (Diagram Organisasi) yang akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, minimal terdiri dari: Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor, Enjiniring dan Quality Control),
g.
Daftar Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor, Enjiniring dan Quality Control) dan Petugas Inti / Tenaga Kerja yang dilengkapi dengan Curriculum Vitae (CV) dan copy sertifikat kompetensi (AK3 Umum, SKA, SKT dll).
h.
Asli Spesifikasi Teknik Barang/Jasa yang diminta (sesuai lampiran 2).
i.
Asli Spesifikasi Teknik Barang/Jasa yang ditawarkan (sesuai contoh lampiran 3).
1.14.2 Lampiran-lampiran Dokumen Penawaran Harga adalah sebagai berikut : (1) Permintaan Penawaran (PP) (sesuai contoh Lampiran 1). (2) Data rincian barang/jasa berikut harganya (sesuai contoh Lampiran 5). (3) Asli Jaminan Penawaran dari Bank Umum.
Catatan : •
Copy surat-surat tersebut di atas bila diperlukan PT PJB berhak melihat aslinya.
•
Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap suratsurat/data-data administrasi yang bersangkutan maka pelaksana pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya
•
Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara rapi dan urut.
9 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
BAB II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI
2.1
JAMINAN PENAWARAN
2.1.1
Jaminan penawaran (Bid-Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat, asuransi dan Bank CIMB Niaga) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia. Jaminan dapat pula berbentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan PT PJB Kantor Pusat atas nama PT PJB, Nomor Rekening 00 4879 6415, Bank BNI Cab. Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya (Ketentuan sesuai lampiran 13).
2.1.2
Jaminan penawaran yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
2.1.3
(1)
Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.
(2)
Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.
(3)
Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.
(4)
Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.
(5)
Tercantum tanggal penerbitan garansi.
(6)
Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.
(7)
Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.
(8)
Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Penawaran.
(9)
Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan penawaran.
(10)
Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim.
(11)
Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP.
Jaminan Penawaran (Bid-Bond) wajib diserahkan oleh Peserta, dengan tujuan jaminan kepada : Nama Alamat
: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik : Jl. Harun Tohir No.1 Gresik
Jaminan
: Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
2.1.4
Jaminan penawaran bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan penawaran dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.
2.1.5
Besarnya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) adalah 1% - 3% dari nilai total HPS.
2.1.6
Masa berlakunya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya harga penawaran yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
10 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
2.1.7
Apabila masa berlaku Jaminan Penawaran (Bid-Bond) telah berakhir, sedangkan keputusan Pelelangan Umum belum ditetapkan, maka PT PJB berhak meminta perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran tersebut.
2.1.8
Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan kepada Peserta yang bukan menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini setelah ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang.
2.1.9
Bagi Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang, Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan setelah Peserta menyerahkan jaminan pelaksanaan (Performance Bond) kepada PT PJB.
2.1.10 Bagi Peserta yang telah memasukkan penawaran lengkap dengan Jaminan Penawaran tetapi menarik diri (membatalkan sebagian atau seluruh penawarannya) dari Pelelangan Umum ini sebelum ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang, maka Jaminan Penawaran tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun. 2.1.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang sudah ditunjuk menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini dan tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian atau menolak penunjukan PT PJB dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Jaminan Penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang / jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun, selanjutnya PT PJB berhak menunjuk peserta pemenang berikutnya. 2.2
JAMINAN PELAKSANAAN
2.2.1
Sebelum diterbitkan Surat Perjanjian, Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai syarat penandatanganan Surat Perjanjian.
2.2.2
Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat, asuransi dan Bank CIMB Niaga) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia. Jaminan dapat pula berbentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan PT PJB Kantor Pusat atas nama PT PJB, Nomor Rekening 00 4879 6415, Bank BNI Cab. Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya (Ketentuan sesuai lampiran 13).
2.2.3
Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang diterbitkan harus mempunyai syaratsyarat sekurang-kurangnya sebagai berikut : (1)
Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.
(2)
Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.
(3)
Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.
(4)
Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.
(5)
Tercantum tanggal penerbitan garansi.
(6)
Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.
(7)
Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.
(8)
Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan.
11 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(9)
Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan Pelaksanaan.
(10)
Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim.
(11)
Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP.
2.2.4
Jaminan Pelaksanaan bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan Pelaksanaan dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.
2.2.5
Besarnya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai berikut: (1)
untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;atau
(2)
untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
2.2.6
Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus sudah diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Penunjukan.
2.2.7
Jaminan Pelaksanaan yang sah adalah dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat), dengan tujuan jaminan kepada : Nama
: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
Alamat
: Jl. Harun Tohir No.1 Gresik
Jaminan
: Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
2.2.8
Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal penandatanganan Surat Perjanjian sampai dengan batas akhir waktu penyerahan barang ditambah 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
2.2.9
Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan setelah seluruh pekerjaan telah dinyatakan diterima dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (pada akhir masa jangka waktu pekerjaan).
2.2.10 Penyedia Barang/Jasa harus bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan jika penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian. 2.2.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, maka Surat Perjanjian akan diputuskan secara sepihak dan selanjutnya jaminan pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama minimal 1 (satu) tahun. 2.3
MASA GARANSI/PEMELIHARAAN
2.3.1
Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 yang diserahkan adalah bebas dari segala kerusakan dengan Masa Garansi Barang adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Yang dimaksud 1 (satu) bulan dalam ayat ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender. 12 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
2.3.2
Selama Masa Garansi/Pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan Garansi Jasa/Pekerjaan berupa Jaminan Masa Pemeliharaan yang dilengkapi Surat Garansi Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, dengan masa garansi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.3.1 ayat (2), yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada saat penyerahan pekerjaan.
2.3.3
Jaminan Masa Pemeliharaan adalah Jaminan dalam bentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan PT PJB Kantor Pusat atas nama PT PJB, Nomor Rekening 00 4879 6415, Bank BNI Cab. Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya (Ketentuan sesuai lampiran 13) sebesar 5% (lima perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian. Pengembalian Jaminan Masa Pemeliharaan akan dilakukan oleh PT PJB kepada Penyedia Jasa setelah Masa Pemeliharaan selesai dengan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Masa Pemeliharaan.
2.3.4
Apabila dalam Masa Garansi sebagaimana dimaksud poin 2.3.1. terjadi kerusakan atas Barrel BFP#3 tersebut sebagai akibat kesalahan teknik pabrik atau cacat tersembunyi atau karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan/atau akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki atau mengganti Barrel BFP#3 dengan yang baru yang sesuai dengan ketentuan dan/atau melaksanakan pekerjaan jasa ulang
2.3.5
Apabila terjadi gangguan/kerusakan atas Barrel BFP#3 tersebut, maka penanganan gangguan kerusakan harus direspon dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah pemberitahuan melalui telepon/surat.
2.3.6
Penanganan gangguan dan perbaikan kerusakan harus didampingi oleh Direksi Pekerjaan dan harus diketahui serta disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
2.3.7
Pemeriksaan untuk menentukan penyebab kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2.3.8
Penyedia Barang/Jasa dengan biayanya sendiri wajib melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Barrel BFP#3 yang mengalami kerusakan selama Masa Garansi dan/atau melaksanakan kembali pekerjaan jasa. Perbaikan yang rusak atas Barrel BFP#3 tersebut merupakan satu-satunya penyelesaian dan menjadi kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
2.3.9
Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebab kerusakan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kalender terhitung sejak klaim dari PT. PJB kepada Penyedia Barang/Jasa, maka PT. PJB akan menerbitkan Surat Peringatan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa. Peringatan dimaksud merupakan peringatan peringatan pertama sekaligus peringatan yang terakhir bagi Penyedia Barang/Jasa.
2.3.10 Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Peringatan secara Tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini, Penyedia Barang/Jasa belum melakukan tindakan, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari PT. PJB 2.3.11 Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan dukungan (konsultasi dan support teknis yang memiliki kontak person di Indonesia) dalam waktu kerja operasional normal (selama masa garansi). 2.3.12 Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku pada hal-hal sebagai berikut: 13 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
a. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari modifikasi oleh PT. PJB terhadap Barrel BFP#3 tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia Barang/Jasa; b. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari kesalahan pemasangan / pengoperasian / perawatan yang dilakukan oleh PT. PJB tidak sesuai dengan pedoman pengoperasian dan/atau buku-buku instruksi yang relevan dari Penyedia Barang/Jasa; c.
Rusak atau cacat yang timbul oleh sebab-sebab yang diakibatkan oleh PT. PJB dan/atau Pihak Ketiga;
d. Rusak atau cacat yang disebabkan oleh Force Majeure. 2.3.13 Setelah berakhirnya Masa Garansi, PT. PJB akan menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Masa Garansi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik 2.4
WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN
2.4.1
Waktu penyerahan barang adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak surat penunjukan diterbitkan.
2.4.2
Tempat penyerahan barang dan jasa adalah di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
2.4.3
Jangka waktu ini sudah memperhitungkan waktu yang dipergunakan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan seluruh pengadaan sampai dengan selesainya pengadaan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan material, melaksanakan pengiriman/pengangkutan, pengamanan dalam alat angkutan dan pelaksanaan pengujian-pengujian yang diperlukan, serta sudah termasuk antisipasi dan perhitungan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan/atau libur nasional lainnya.
2.4.4
Pada waktu penyerahan barang agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : (1) Surat Pengantar barang dalam 2 (dua) rangkap. (2) Laporan Hasil Pekerjaan dalam rangkap 3 ( bentuk soft copy dan hard copy) yang dilengkapi dengan : - As Built Drawing - Progress Report harian pekerjaan pembuatan Barrel BFP#3; - Foto-foto untuk keperluan dokumentasi seluruh pekerjaan (secara urut sesuai lingkup pekerjaan); - Metode proses Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 PLTU - Berita Acara Hasil FAT / Witness On Workshop (3) Asli Surat Garansi Pekerjaan (4) Copy Surat Perjanjian.
2.4.5
Sebelum dilakukan pemeriksaan kualitas barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka atas penyerahan barang tersebut akan diterbitkan Formulir Pemeriksaan Fisik Kedatangan Barang oleh Petugas Gudang.
2.4.6
Segala risiko kehilangan dan/atau kerusakan atas barang yang dititipkan sementara menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
2.5
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG DAN JASA
2.5.1
Pemeriksaan atas barang, yang telah dilakukan Cleaning Dan Resetting, diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen barang, kesesuaian
14 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
spesifikasi, kualitas, kuantitas, jenis barang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian. 2.5.2
Apabila barang, yang telah dilakukan Cleaning Dan Resetting,diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian dan tidak memenuhi pengujian material yang dilakukan oleh PT PJB UP. Gresik, maka PT PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak menolak barang yang tidak sesuai tersebut dan Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang tersebut dengan barang yang baru.
2.5.3
Semua kehilangan dan/atau kerusakan atas barang tersebut yang terjadi dalam waktu handling dan/atau pengangkutan dari tempat Penyedia Barang/Jasa sampai di tempat penyerahan barang menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
2.5.4
Dalam hal pemeriksaan dilakukan setelah batas waktu penyerahan barang dan ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan barang dinyatakan ditolak, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan denda keterlambatan terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan barang.
2.5.5
Pemeriksaan dan penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dilaksanakan paling lambat dalam waktu 16 (enam belas) hari kerja terhitung sejak dilakukannya pemeriksaan barang tersebut oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
2.5.6
Hasil dari pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. Namun demikian, penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa terhadap kualitas barang yang diserahkan dan jika pada masa garansi ternyata barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti dengan barang yang baru.
2.6
DIREKSI PEKERJAAN
2.6.1
Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, PT PJB akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.
2.6.2
Direksi Pekerjaan adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.
2.6.3
Adapun untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Direksi Pekerjaan akan menunjuk secara tertulis Pengawas Lapangan guna melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini bidang Management Outage (yang diwakili oleh Spv. Senior Management Outage PLTU-G).
2.6.4
Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak apabila Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian.
2.6.5
Direksi Pekerjaan berhak memberikan teguran atau peringatan bila Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan yang membahayakan tenaga kerja/personil/unit, melanggar peraturan atau tidak mengindahkan instruksi dari Direksi Pekerjaan.
2.6.6
Direksi Pekerjaan atau wakil yang ditunjuk (Pengawas Pekerjaan) hanya mempunyai wewenang mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Barang/Jasa sejauh yang didefinisikan dalam Surat Perjanjian.
15 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
2.6.7
Setiap persetujuan, pemeriksaan, instruksi, permintaan, pengujian dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh wakil Direksi Pekerjaan harus terlebih dahulu diketahui oleh Direksi Pekerjaan.
2.7
SITE MANAJER
2.7.1
Penyedia Barang/Jasa wajib menempatkan Site Manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
2.7.2
Site Manajer yang ditunjuk oleh Penyedia jasa harus yang memahami tentang peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan memiliki Penunjukan AK3 Umum dari Menakertrans RI dan benar-benar ahli dalam dalam bidang pekerjaan sehingga terjamin kualitas hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.
2.7.3
Site Manajer tersebut harus berada dilokasi pekerjaan yaitu di PT PJB UP. Gresik selama pekerjaan berlangsung hingga selesai.
2.7.4
Direksi Pekerjaan berhak meminta penggantian Site Manajer apabila dianggap tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya.
2.7.5
Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Site Manager dari Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan koordinasi dengan Direksi Pekerjaan apabila terdapat masalah-masalah yang harus diselesaikan melalui pertemuan dengan Direksi Pekerjaan.
2.8
IZIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN
2.8.1
Penyedia barang/jasa setiap memasuki area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib meminta izin kepada bagian Keamanan dan K3 yang berupa Working Permit/Safety Permit/Surat Izin Kerja/dokumen lain yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan.
2.8.2
Penyedia barang/jasa wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan terkait dengan (1)
kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang telah ditetapkan dilingkungan PT PJB,
(2)
Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok
(3)
Kebijakan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Safety Riding) dan
(4)
Kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)
yang berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.8.3
Penyedia barang/jasa wajib mematuhi kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang telah ditetapkan dilingkungan PT PJB.
2.8.4
Penyedia Barang/Jasa harus mengasuransikan semua pekerja Penyedia Barang/Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan di area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik selama pekerjaan jasa dilaksanakan dan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik tidak bertanggung jawab terhadap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada pegawai Penyedia Barang/Jasa.
2.8.5
PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dalam hal ini Petugas K3 akan memberikan Safety Briefing dan Safety Guidance kepada semua pekerja dari Penyedia Barang/Jasa untuk diketahui dan agar semua pekerja dari Penyedia Barang/Jasa menjalankan K3 pada pelaksanaan pekerjaan di area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan aman dan selamat. Safety Briefing dan Safety Guidance dilakukan cukup satu kali yaitu sebelum 16 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
pekerjaan dimulai. Penyedia Barang/Jasa bersedia menanggung segala risiko yang timbul akibat tidak dipatuhinya Safety Briefing dan Safety Guidance dimaksud. 2.8.6
Semua peralatan, bahan/material yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan jasa harus sudah siap/standby di lokasi sesuai jadwal rencana kerja yang ditetapkan.
2.8.7
Selama pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa harus memasang border line dengan memasang tanda bahaya yang menunjukkan sedang ada pekerjaan dan semua petugas Penyedia Barang/Jasa harus berada di dalam area border line kecuali bila dibutuhkan oleh pengawas lapangan untuk keperluan administrasi proyek.
2.8.8
Sebelum memasuki area pekerjaan, semua pekerja dari Penyedia Barang/Jasa harus ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan, untuk menunjukkan area kerja dan mengkoordinir dengan operator apabila pekerjaan tersebut berkaitan dengan Unit Operasi guna pengisolasian (pemasangan tagging). Semua pekerja Penyedia Barang/Jasa harus memakai alat pelindung diri minimum helmet, safety shoes dan sabuk pengaman untuk pekerjaan diatas 2 (dua) meter dari tanah.
2.8.9
Penyedia Barang/Jasa harus menunjuk penanggung jawab pekerjaan lapangan dan harus berada dilokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung hingga selesai. Apabila pekerjaan lebih dari satu hari kalender, penanggung jawab pekerjaan dan pekerja dari Penyedia Barang/Jasa harus tetap meminta ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan sebelum melaksanakan / memulai pekerjaan.
2.8.10 Penyedia Barang/Jasa wajib membersihkan areal kerja dari sisa-sisa pelaksanaan pekerjaan jasa sehingga tidak mengganggu operasional Unit Pembangkit. 2.8.11 Penyedia Barang/Jasa wajib untuk mengganti kerusakan-kerusakan peralatan dalam area kerja yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan jasa. 2.8.12 Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas safety dan LK-3 dari PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.8.13 Perhatian khusus harus diberikan untuk menjaga agar bagian dalam bangunan beserta tanah sekitarnya tetap bersih dan bebas dari sampah serta puing-puing. Penyedia Barang/Jasa harus mempekerjakan orang yang memadai dan khusus untuk membersihkan daerah tempat kerjanya terus menerus setiap hari kerja. 2.8.14 Semua pipa-pipa, kabel, sambungan-sambungan tali atau bahan-bahan sejenisnya, harus ditempatkan, diatur, dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga barang-barang itu tidak akan menghalangi jalan masuk dan akan memudahkan pembersihan dan perawatannya. 2.8.15 Pada akhir minggu atau pada hari kerja sebelum libur, semua barang-barang harus dipindahkan dari daerah pelaksanaan pekerjaan dan harus disimpan dalam gudang Penyedia Barang/Jasa, atau tempat penyimpanan lainnya. 2.8.16 Semua sampah dan limbah bekas pekerjaan jenis logam maupun non logam harus ditempatkan di tempat pembuangan limbah yang tersedia di site PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dan/atau dibuang di luar area site PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan. 2.8.17 Semua peralatan, bahan-bahan, dan fasilitas-fasilitas kepunyaan Penyedia Barang/Jasa juga harus dibawa keluar dari lapangan. Penyedia Barang/Jasa harus benar-benar membersihkan pekerjaanya, membersihkan timbunan debu, serpihan-serpihan, minyak, gemuk, percikan-percikan las, serpihan bahan serta barang-barang lain yang tidak pada tempatnya. Permukaan yang rusak karena tumpukan-tumpukan dari isolasi, beton, cat,
17 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
serpihan logam, atau barang-barang yang lengket lainnya harus diperbaiki Penyedia Barang/Jasa. 2.8.18 Bila suatu ketika terjadi pertentangan antara para Penyedia Barang/Jasa, sehubungan dengan tanggung jawab kebersihan itu, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan akan menentukan tanggung jawab itu dan menyerahkan pekerjaan itu. Keputusan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan ini adalah final serta mengikat, dan Penyedia Barang/Jasa yang bertanggung jawab harus segera mengerjakan pekerjaan itu. 2.8.19 Apabila Penyedia Barang/Jasa yang bertanggung jawab gagal memenuhi tuntutan kebersihan yang ditetapkan disini, atau gagal melakukan pekerjaan pembersihan yang ditugaskan oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan berhak menunjuk pihak lain untuk melakukan pekerjaan pembersihan yang diperlukan dan Penyedia Barang/Jasa harus mengganti biaya untuk pembersihan itu kepada PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan. 2.8.20 Perlengkapan APD dan safety, seluruh peralatan kerja, air, listrik menjadi tanggung jawab Penyedia barang/jasa. 2.8.21 Penyedia barang/jasa bertanggung jawab membawa keluar seluruh material sisa/limbah keluar lokasi PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan Penanganan bekas kemasan sesuai MSDS/LDKB. 2.8.22 Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, serta kebersihan lingkungan sekitarnya selama pekerjaan berlangsung. 2.9
PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG
2.9.1
Pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah dari PT PJB secara tertulis.
2.9.2
Kenaikan harga akibat pekerjaan tambah tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian(termasuk PPN 10%).
2.9.3
Perubahan nilai Surat Perjanjian atas pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.1 dan 2.9.2, dibuatkan addendum
2.9.4
Addendum Perjanjian dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Lingkup pekerjaan tambah/kurang yang sudah diatur dalam Perjanjian, perhitungannya menggunakan harga satuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian;
b.
Lingkup pekerjaan tambah/kurang yang belum diatur dalam Perjanjian, maka harga satuan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
2.9.5
Addendum Perjanjian tidak dapat dijadikan dasar perubahan waktu penyerahan barang/jasa, kecuali ada persetujuan dari PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik secara tertulis.
2.9.6
Apabila pekerjaan kurang mengakibatkan pengurangan volume barang dari volume barang yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian, maka pengurangan dimaksud tidak dapat dipakai Penyedia barang/jasa sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume barang dimaksud.
2.10
CARA PEMBAYARAN
18 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
2.10.1 Pembayaran akan dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan dengan baik barang/jasa dan dilakukan melalui 1 (satu) tahap. 2.10.2 Permintaan pembayaran (bermaterai) ditujukan kepada PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Up Manajer Keuangan dan Adminitrasi PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan dilampiri: a. Kuitansi yang bermaterai cukup, dengan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dalam 3 (tiga) rangkap; b. Asli e-faktur pajak, dengan Kode 030, nilai 100% dari total material dan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dalam 4 (empat) rangkap; c.
Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
d. Rekomendasi jumlah hari keterlambatan (bila ada); e. Copy bukti transfer dari Supplier/Pihak Ketiga untuk Jaminan Pemeliharaan; f.
Copy Perjanjian;
g. Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP; h. Copy Surat Pernyataan Garansi. 2.10.3 Pembayaran dilakukan dengan ditransfer ke Nomor Rekening Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa. 2.10.4 Biaya-biaya yang timbul pada Bank Penyedia Barang/Jasa sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT PJB kepada Penyedia Barang/Jasa menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.11
SANKSI KETERLAMBATAN DAN SANKSI WANPRESTASI
2.11.1 Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 (termasuk Pengujian/Testing) berikut dokumen penyerahannya secara lengkap sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1o/oo (satu permil) per hari kalender dari nilai/harga pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total harga dalam Perjanjian ini; Total denda keterlambatan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau b ayat ini maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total harga dalam Perjanjian ini. Keterlambatan penyerahan Pengadaan Jasa Cleaning Dan Resetting Barrel BFP#3 berikut dokumen penyerahannya dimaksud tidak berlaku apabila disebabkan adanya Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan kesalahan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.11.2 Sanksi akan dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi wanprestasi ( termasuk pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai pasal 2.8.2.) akibat timbulnya gangguan yang disebabkan oleh Penyedia Barang/Jasa. 2.11.3 Apabila diketemukan tertangkap tangan Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control) dan/atau Petugas Inti / Tenaga Kerja dari Penyedia barang/jasa yang merokok di wilayah PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka orang tersebut dicabut ijin bekerja dan dikeluarkan dari area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik.
19 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Apabila diketemukan kembali pelanggaran tersebut pada Penyedia barang/jasa yang sama maka akan diberlakukan ketentuan pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis pada pasal 2.15.4. 2.11.4 Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan Jasa Rekondisi ROST #1 berikut dokumen penyerahannya, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak untuk memutus Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan menjadi milik PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Grup minimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pemutusan Perjanjian. Namun apabila Penyedia Barang/Jasa masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik menyetujui, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus dan kepada Penyedia Barang/Jasa tetap dikenakan sanksi keterlambatan. 2.11.5 Apabila setelah disetujui oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak memutus Perjanjian berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Grup minimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemutusan Perjanjian. 2.12
PEMBEBASAN TUNTUTAN
2.12.1 Penyedia Barang/Jasa menjamin PT PJB bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian. 2.12.2 Apabila kemudian hari PT PJB mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PT PJB, maka semua biaya yang diperlukan oleh PT PJB sebagai akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.13
PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG
2.13.1 Pengalihan risiko, baik risiko kehilangan maupun risiko kerusakan, terjadi setelah PT PJB menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 2.13.2 Pengalihan kepemilikan atas barang, terjadi setelah PT PJB menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 2.14
PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
2.14.1 PT PJB mempunyai hak untuk memerintahkan penundaan dan memulai lagi seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian. 2.14.2 Perintah untuk menunda atau memulai lagi perkerjaan akan disampaikan secara tertulis kepada Penyedia Jasa. Waktu penyelesaian pekerjaan akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang hilang akibat penundaan tersebut. 2.15
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN 20 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
2.15.1 Perjanjian dinyatakan berakhir apabila : (1) (2) (3)
(4)
Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 RKS ini. Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK karena adanya peristiwa force majeure. Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan adanya pemberitahuan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dengan adanya kesepakatan kompensasi ganti rugi dan pelunasan kewajiban dari PARA PIHAK. Terjadi pemutusan sepihak oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini.
2.15.2 PIHAK KESATU berhak mengakhiri sebagian atau seluruh isi Perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam Bab 3 dengan baik. 2.15.3 Pemutusan Tanpa Peringatan Apabila Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perjanjian atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau tidak dapat menyerahkan barang dalam batas waktu perpanjangan yang disetujui oleh PT PJB, maka PT PJB berhak memutus Surat Perjanjian secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa. 2.15.4 Pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis (1) Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyerahkan pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan, maka PT PJB akan memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai Surat Peringatan Pertama. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Pertama, Penyedia Barang/Jasa tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis maka PT PJB akan memberikan Surat Peringatan Kedua sekaligus Surat Peringatan terakhir. (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Kedua, Penyedia Barang/Jasa tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis, maka PT PJB berhak memutus Surat Perjanjian. 2.15.5 Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian, PT PJB berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan akan sepenuhnya menjadi hak milik PT PJB, serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama minimum 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat Perjanjian. 2.15.6 Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian, maka PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2.16
FORCE MAJEURE
2.16.1 Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa: (1)
situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut;
21 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(2)
kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan pihak yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensinya;
(3)
kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian; dan
(4)
pihak yang terkena tersebut telah mengirim kepada pihak lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakantindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan Kejadian Kahar tidak termasuk pemogokan, penutupan, atau tindakan industri lainnya oleh personel dari pihak yang terkena atau agen-agennya.
2.16.2 Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT PJB dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa Force Majeure. 2.16.3 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.2 Penyedia Barang/Jasa tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PT PJB, maka keterlambatan penyerahan barang berdasarkan Surat Perjanjian dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeure. 2.16.4 Dalam pemberitahuan mengenai Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.2 harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan Penyedia Barang/Jasa dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barangkepada PT PJB. 2.16.5 PT PJB dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.4 akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada Penyedia Barang/Jasa. 2.16.6 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.5 PT PJB tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dari Penyedia Barang/Jasa, maka PT PJB dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud. 2.16.7 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan barang yang diakibatkan oleh Force Majeure. 2.16.8 Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Force Majeure akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan PT PJB dengan Penyedia Barang/Jasa. 2.17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
2.17.1 Apabila timbul perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian, PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah. 2.17.2 Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Perjanjian, atau pelanggarannya yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya sesuai dengan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan yang berlaku di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
22 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
2.17.3 Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir. Putusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas Putusan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian. 2.18
PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA
2.18.1 Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PJB. 2.18.2 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis dari PT PJB, maka seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat pengalihan pengadaan barang dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.19
PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN
2.19.1 Setiap perubahan yang terjadi dalam Surat Perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama. 2.19.2 Usulan perubahan harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan. 2.19.3 Setiap perubahan yang telah disepakati ditandatangani oleh masing-masing pihak yang selanjutnya menjadi Addendum dari Surat Perjanjian. 2.20
PERSYARATAN LAIN
2.20.1 Bilamana ternyata Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pemalsuan dokumen pengadaan (termasuk Surat Jaminan), maka dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 4 (empat) tahun. 2.20.2 Mata uang pada Surat Jaminan harus sama dengan mata uang pada Penawaran Harga. 2.20.3 Apabila Penyedia Barang/Jasa telah ditunjuk sebagai pemenang ternyata mengundurkan diri sebelum menandatangani Surat Perjanjian, maka Jaminan Penawaran dicairkan menjadi milik PT PJB dan Penyedia barang dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 1 (satu) tahun. 2.20.4 Apabila terdapat perubahan data perusahaan selama pelaksanaan Surat Perjanjian, maka Penyedia Barang/Jasa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2.20.5 Penyedia Barang wajib mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup yang berlaku pada saat penyerahan barang/jasa. 2.21
KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah sesuai lampiran 12.
23 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS
3.1
MAKSUD DAN TUJUAN Boiler Feed Pump (BFP) sebagai pompa utama air pengisi boiler dituntut untuk selalu terjaga keandalan dan performancenya karena mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap operasi unit pembangkit PLTU. Karena life time, dan sudah beroperasi sejak tahun 1986, kondisi BFP sekarang diindikasi sudah mengalami penurunan pada performance. Dimana BFP tersebut memompa air utama dengan kapasitas dan tekanan seperti kondisi awal. Oleh karena itu pada RKAP 2016 direncanakan untuk melaksanakan cleaning dan repair terhadap rotating (inner) part, sehingga bisa mengembalikan setting clearance dan melaksanakan perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang menyebabkan penurunan perforamce pompa pada umumnya. Pekerjaan cleaning dan repair dapat dilaksanakan diluar overhaul karena strategi roll-in roll-out UP Gresik terhadap rotating part BFP PLTU 3, sehingga pada saat inspeksi selanjutnya sudah tersedia rotating part BFP yang siap untuk dipasang dalam kondisi yang baik. Adapun tujuan dari program ini adalah melaksanakan cleaning dan melakukan setting ulang terhadap rotating part BFP PLTU 3 Gresik.
3.2
DATA SPESIFIKASI Pompa
:
Boiler Feed Pump
Model
:
6 x 10 ¼ 5 stage HDB
Merk
:
Ebara – Byron Jackson
3.3
LINGKUP PEKERJAAN
3.3.1
Lingkup Detail Pekerjaan Adapun lingkup pekerjaan dalam program ini adalah : (1) Transport Material (2) Pembongkaran, Cleaning dan Inspection (3) Repair (4) Re- Assembly (5) Balancing (6) Final Inspection
3.3.2
Klasifikasi Minimal Pelaksana Pekerjaan Pelaksana pekerjaan harus memiliki persyaratan sebagai berikut : (1) Berpengalaman dalam pekerjaan sejenis minimal 3x (Repair Boiler Feed Pump), khususnya dengan merk Ebara - Byron Jackson, (2) Memberikan prosedure pelaksanaan cleaning, bongkar pasang, repair dan balancing (3) Mendapatkan dukungan dari manufacture pompa dengan skala standart internasional 24 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(4) Memiliki sertifikat ISO 9001 dan API standart 602 (5) Memiliki peralatan utama dan pendukung proses pekerjaan (special tool) (6) Tenaga ahli yang diperlukan dalam pekerjaan ini, Semua persyaratan diatas dibuktikan dengan menunjukkan dasar pendukung 3.3.3
Persiapan Pekerjaan Sebelum dilaksanakan pekerjaan, pihak pelaksana harus melakukan persiapan pekerjaan sebagai berikut : (1) Membuat schedule pelakanaan repair (2) Berkoordinasi dengan personil PT PJB UP Gresik terkait mobilisasi part yang akan direpair (3) Mobilisasi rotating paft BFP dari gudang UP Gresik ke workshop pelaksana pekerjaan (4) Peralatan safety ( APD ) serta mengikuti peraturan LK3 dilingkungan PT PJB Unit Pembangkitan (apabila ada pekerjaan yang dilaksanakan di site)
3.3.4
Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Apabila dalam pelaksanaanya barang/spare part tersebut dikerjakan didalam unit, maka : (1) Selama melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyediakan peralatan safety ( APD ), seperti sabuk pengaman, helm, masker, dll serta mengikuti peraturan K3 dilingkungan PT PJB, (2) Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas Safety & LK3. (3) Manuver mobile crane dalam pengawasan petugas safety dan LK3 (4) Setiap pekerjaan pemasangan scaffolding harus menyertakan sertifikasi scaffolding dan dalam pengawasan petugas safety
3.3.5
Kebutuhan Material & Peralatan Pelaksana pekerjaaan akan menyediakan material pengganti / repair part apabila ditemukan kerusakan pada bagian utama pompa.
3.3.6
Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan (1) Transport Material a. Pihak pelaksana wajib menyediakan kendaraan transport yang layak beserta box dalam pengiriman dari Unit PT. PJB UP. Gresik ke Workshop. b. Pihak pelaksana akan menyediakan tenaga pembantu dalam mobilisasi pompa dari gudang ke kendaraan transport (2) Pembongkaran, Cleaning dan Inspection a. Pembukaan box dan pengecekan kondisi pompa b. Pembukaan upper half casing dan rotor c.
Run out Rotor
d. Pembongkaran rotor e. Cleaning dan Sand Blasting f.
Shaft Run Out
g. Pengecekan dimensi untuk seluruh part 25 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
h. NDT untuk critical part i.
Pembuatan Repoft Kondisi Pompa sebelum
(3) Repair a. Repair seluruh kondisi impeller dan hub sesuai dengan standart clearence dengan HVOF – Stellite 1 b. Welding 1st stage impeller pada bagian inlet vane tip yang terkena erosi dan outlet vane tip yang terjadi indikasi kerusakan c.
Rebabbiting seluruh Sleve Bearing sesuai dengan standaft clearence
d. Rebabbiting all of I/D sleeve bearings to required clearance e. Repair shaft by HVOF - CrCNiCr at Journal Bearing Area f.
Repair shaft by HVOF - NiCr at Balance Sleeve area,thrust collar area
g. Repair Balance sleeve by HVOF-Stellite 1 h. Lapping of thrust Disc Face (4) Re- Assembly Ketika telah dilakukan repair selanjutnya : a. Fabrication of Dummy Shaft for impeller individual balancing b. Individual balancing of 5 EA impellers c.
Assemble rotor assembly (without stationary parts)
d. Rotor Run Out Check e. Rotor Trimming to remove high spot f.
Rotor Mechanical Run Out after trimming
g. Dynamic Balancing of Rotor Assembly h. Strip Rotor (left 3rd & 5th impeller) to install stationary parts i.
Re-assembly complete rotor assemby
Prepare & submit As Built Report (5) Balancing (6) Final Inspection 3.3.7
Prosedur Pengujian Kualitas Hasil Pekerjaan (1) Selama pekerjaan berlangsung, dilaksanakan FAT / Witness sebanyak 2x, yaitu tahapan : a. Incoming inspection dan rekomendasi b. Final Inspection Progress Pekerjaan Repair terlaksana 95% sebelum dikirim ke UP Gresik Biaya Witness menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan dan untuk masing – masing witness dilaksanakan oleh 2 orang selama 1 hari . (2) Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Witness
3.4
MATERIALSISA/LIMBAH/RETURN (1) Limbah bekas pekerjaan harus dibuang dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik (apabila ada pekerjaan di site) (2) Pekerjaan dinyatakan selesai bila kotoran/sampah/limbah bekas pekerjaan telah dibersihkan. 26 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
3.5
WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN (1) Waktu penyelesaian pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender. (2) Pekerjaan off schedule yang tidak disebabkan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Gresik akan dikenakan denda berdasarkan kontrak
3.6
LAPORAN HASIL PEKERJAAN Pemeriksaan hasil pekerjaan harus disaksikan oleh Tim Quality Control dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan melampirkan : (1) As Built Report (2) Berita Acara FAT/ Witness (3) Photo (dokumentasi) (4) Tim Pelaksana Pekerjaan harus membuat laporan harian kegiatan pelaksanaan pekerjaan (5) Report kondisi sebelum dan sesudah perbaikan dan rekomendasi kondisi pompa untuk repair selanjutnya. Laporan di buat dalam bentuk hard copy dan soft copy dan diperbanyak 3x
3.7
GARANSI PEKERJAAN Masa garansi hasil pekerjaan adalah 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau sesuai kesepakatan didalam kontrak.
3.8
LAIN-LAIN Selama proses pelaksanaan pekerjaan di unit, maka listrik untuk penerangan (bila tersedia) untuk keperluan pekerjaan tersebut diatas disediakan oleh PT. PJB UP Gresik.
27 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN
4.1
METODE EVALUASI
4.1.1
Metode evaluasi dalam Pelelangan ini memakai SISTEM GUGUR. Evaluasi pada Sistem Gugur diberlakukan pada setiap tahapan dengan urutan dari Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga. Sistem ini menggunakan pendekatan/metode kualitatif, yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran substansi isi Dokumen Penawaran serta mengambil kesimpulan apakah Dokumen Penawaran yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak terhadap Dokumen Pengadaan. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:
4.1.2
Evaluasi Administrasi (1) Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dan tercantum dalam RKS ini Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Kelengkapan Dokumen Penawaran menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu LENGKAP/ADA atau TIDAK LENGKAP/TIDAK ADA dokumen yang dipersyaratkan. (2) Apabila Evaluasi pada butir a) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen. (3) Untuk penilaian / Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen, apabila Tim Pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam dokumen penawaran, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait lainnya. Tim berhak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari peserta lelang. (4) Kualifikasi peserta dinyatakan GUGUR apabila: •
Terlambat/melebihi batasan waktu memasukkan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu yang sudah ditentukan.
•
Surat penyampaian dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pelelangan tidak ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
•
surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan; dan bertanggal.
•
Penyedia Barang/Jasa atas nama sendiri atau sebagai anggota Join Operation menyerahkan lebih dari satu dokumen penawaran untuk satu paket pekerjaan.
•
Pemilik modal dan/atau pengurus suatu perusahaan menjadi pemilik modal dan/atau pengurus perusahaan lain sesama peserta pelelangan dalam satu paket pekerjaan.
•
Penyedia Barang/Jasa peserta lelang tidak memenuhi Persyaratan berdasarkan RKS ini (Bab I angka 1.10).
28 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Tidak melampirkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran dipersyaratkan sebagaimana dalam RKS ini (Bab I angka 1.13.).
yang
(5) Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Administrasi (lulus) atau Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (tidak lulus/gugur). 4.1.3
Evaluasi Teknis (1) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi/lulus persyaratan administrasi. (2) Ketentuan kriteria yang dinilai atau faktor-faktor yang dievaluasi pada Evaluasi Teknis antara lain adalah sebagai berikut : i.
Pendekatan dan Metodologi.
ii.
Rencana kerja dan schedule
iii.
Perlengkapan dan Peralatan
iv.
Struktur organisasi pekerjaan • Kualifikasi dan/atau sertifikasi Tenaga Ahli / Tenaga teknis.
v.
Pengalaman Perusahaan. • Kualifikasi dan/atau sertifikasi ISO/API dll Perusahaan • Pekerjaan pembuatan part-part turbin
(3) Penyedia Barang/Jasa peserta pelelangan dinyatakan gugur apabila tidak lulus nilai ambang batas 60 (apabila digunakan sistem nilai). Dan apabila memungkinkan akan dilakukan tinjauan lapangan, setelah penetapan pemenang. (4) Evaluasi Data Teknis akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu Memenuhi syarat teknis (lulus) atau Tidak Memenuhi syarat teknis (tidak lulus/gugur). 4.1.4
Evaluasi Harga (1)
Evaluasi Harga dilakukan setelah penawaran dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
(2)
Evaluasi Harga dilakukan terhadap kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dalam Penawaran Harga.
(3)
Apabila Evaluasi pada butir b) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen.
(4)
Evaluasi keabsahan dokumen penawaran harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Penawaran Harga atau Tidak Memenuhi Syarat Penawaran Harga.
(5)
Penyedia barang/jasa yang dinyatakan Memenuhi Syarat Penawaran Harga, selanjutnya dilakukan Evaluasi Harga Penawaran.
(6)
Berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga, Pelaksana Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah.
(7)
Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode sistem gugur, penawaran harga akan dibandingkan dengan HPS yang telah ditetapkan dan penawaran harga yang diatas HPS dinyatakan gugur dan tidak akan dievaluasi.
(8)
Unsur-unsur yang dinilai dalam Evaluasi Harga meliputi sebagai berikut : a) Ketentuan mengenai Surat Penawaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan dari butir 1.14.1.(3) 29 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
b) Daftar Rincian Harga Penawaran dicap asli di atas kop perusahaan dengan tanda tangan yang berwenang di atas meterai 6000 (sesuai Lampiran 5) c) Sebelum evaluasi harga, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
(9)
•
volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
•
apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
•
jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak Harga Satuan dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.
(10) Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. (11) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pelaksana Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah. (12) Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website. (13) Untuk evaluasi sistem gugur – pelaksanaan evaluasi harga dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. (14) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga. (15) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: a) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS:
•
untuk kontrak lump sum, apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
•
apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
b) harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; c) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; d) untuk kontrak lump sum:
30 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
•
apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
•
apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
•
apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur
(16) Dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
•
apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
•
apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan untuk Perusahaan serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
(17) Evaluasi harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi atau Tidak Memenuhi. 4.2
KLARIFIKASI (1)
Apabila peserta yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan ketentuan: a) Pelaksana Pengadaan melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap calon pemenang; b) negosiasi teknis dan harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar; c) dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi; d) hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai kontrak; e) apabila negosiasi terhadap calon pemenang tidak tercapai kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dan dilanjutkan negosiasi terhadap calon pemenang cadangan, apabila ada; dan f)
(2)
apabila negosiasi terhadap calon pemenang cadangan tidak tercapai kesepakatan, maka pelelangan dinyatakan gagal.
Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; b) anggota Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
31 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
c) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal. (3)
Dilakukan klarifikasi apabila : a) Penawaran telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga penawaran tidak lebih rendah dari 80% nilai HPS, Apabila harga penawaran kurang dari 80% nilai HPS, maka akan dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi Barang. b) Apabila setelah dilakukan klarifikasi terhadap calon pemenang pengadaan dan calon pemenang tetap menyatakan sanggup untuk melaksanakan pengadaan Barang, maka calon pemenang tersebut harus bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS. c) Apabila calon pemenang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta calon pemenang tersebut dikenakan sanksi Blacklist tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan Barang di wilayah kerja PT PJB selama 12 (dua belas) bulan.
4.3
PENETAPAN PEMENANG DAN PENGUMUMAN PEMENANG
4.3.1
Penawaran yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga penawaran urutan terendah pertama tidak dilakukan negosiasi harga.
4.3.2
Usulan Penetapan Pemenang lelang disusun sesuai dengan urutan 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) urutan calon pemenang cadangan.
4.3.3
Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pelaksana Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.
4.3.4
Penawaran harga terendah pertama diusulkan sebagai calon pemenang.
4.3.5
Hasil penetapan pemenang pelelangan akan diumumkan kepada semua peserta pelelangan.
4.3.6
Hasil penetapan pemenang pelelangan akan diumumkan kepada semua peserta pelelangan, pengumuman dapat dilihat oleh peserta pelelangan melalui website sistem eProc PT PJB.
4.4
MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAHAN
4.4.1
Kepada Peserta yang berkeberatan dengan hasil penetapan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasil penetapan pemenang, dengan memberikan jaminan sanggah sebesar 2‰ dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,-
4.4.2
Peserta dapat mengirimkan sanggahan kepada panitia melalui website sistem e-Proc PT PJB dan Surat sanggahan juga diberikan kepada panitia secara manual termasuk jaminan masa sanggah.
4.4.3
Sanggahan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Satuan Pengadaan dan Logistik.
4.4.4
Sanggahan hanya diajukan terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur yang telah diatur dalam dokumen pelelangan, KKN, dan atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat.
4.4.5
Surat sanggahan diajukan pelaksana pengadaan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI), 32 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Surat sanggahan yang disampaikan kepada yang bukan kepada Pejabat yang Berwenang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 4.4.6
Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya sanggahan.
4.4.7
Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya sanggahan, jawaban sanggahan dapat dilihat oleh peserta pelelangan melalui website sistem e-Proc PT PJB.
4.4.8
Penyedia yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari pelaksana pengadaan dapat mengajukan sanggahan banding kepada Pejabat yang Berwenang, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI),paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
4.4.9
Berdasarkan keterangan pelaksana pengadaan maka atasan Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat Sanggahan Banding diterima.
4.4.10 Proses pelelangan dapat dilanjutkan sesudah Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban kepada yang mengajukan sanggahan. 4.4.11 Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. Pelaksana pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah. 4.4.12 Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan dan Jaminan Sanggah dicairkan oleh Perusahaan. Kepada Penyedia tersebut dikenakan Black List selama 1 (satu) tahun. 4.4.13 Sanggahan/sanggahan banding hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas sanggahan banding bersifat akhir 4.4.14 Peserta lelang yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dapat dikenakan Black List selama 2 tahun dan apabila ternyata mengada-ada maka dikenakan Black List selama 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun. 4.5
PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN
5.1.1.
Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sesudah masa sanggah berakhir atau tidak ada sanggahan diterima, maka akan diterbitkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan kepada urutan calon pemenang pertama.
5.1.2.
Apabila pemenang pertama yang telah ditetapkan pemenang mengundurkan diri dan atau tidak bersedia, maka akan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan kepada pemenang pelelangan urutan kedua sesuai dengan harga yang bersangkutan dengan ketentuan : 5.1.2.1. Penetapan pemenang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan penetapan 5.1.2.2. Bersedia memperpanjang jaminan penawaran bila sudah habis masa berlakunya 5.1.2.3. Harga penawaran/harga penawaran terkoreksi calon pemenang kedua tidak melebihi HPS.
5.1.3.
Jaminan Penawaran pemenang pertama menjadi milik PT PJB untuk dicairkan dan disetor di kas perusahaan dan diberikan sanksi black list selama 60 bulan.
33 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
4.5.1
Apabila pemenang pelelangan urutan kedua tidak bersedia, maka akan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan kepada pemenang pelelangan urutan ketiga sesuai dengan harga yang bersangkutan dan ketentuan sesuai dengan 5.5.2. dan 5.5.3.
34 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
BAB V PENUTUP
Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini. Gresik, 19 April 2016
PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
1.
2.
RACHMAD LUTFI
GONOT BADAR SUSANTO
Ketua Merangkap Anggota
…………………….
Sekretaris Merangkap Anggota
…………………….
3.
FARID EFFENDI
Anggota
…………………….
4.
TRI PURWADI
Anggota
…………………….
5.
TRI WURYANI
Anggota
…………………….
6.
GUNADI FEBRY SANDY
Anggota
…………………….
7.
MUHAMMAD ARVIN ZAKKAHA
Anggota
…………………….
35 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 1 RKS No. Tanggal
: : :
Permintaan Penawaran (PP) 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
36 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 2 RKS No. Tanggal
: : :
Spesifikasi Barang/Jasa 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN
37 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
38 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 3
:
RKS No. Tanggal
: :
Spesifikasi Barang/Jasa yang Ditawarkan 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DITAWARKAN
NO
NAMA BARANG/JASA
JUMLAH
39 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 4 RKS No. Tanggal
: : :
Contoh Surat Penawaran 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
Nomor : Lampiran :
Tanggal…………….........
Kepada TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No. 1 Gresik Perihal
: Penawaran Administrasi,Teknis dan Harga
Yang bertanda tangan dibawah ini Dalam hal ini diwakili oleh Jabatan dalam perusahaan
: : :
.................................................................... A) .................................................................... B) .................................................................... C)
Dengan ini menyatakan : 1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2. Bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan …………….. sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam : a. RKS Nomor : ................................................................................................. Tanggal : ................................................................................................. Tentang : ................................................................................................. b. Berita Acara Penjelasan Nomor : ................................................................................................. Tanggal : ................................................................................................. 3. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaranSampul I dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan. 4. Waktu penyerahan adalah ……. (........................) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan. 5. Harga Penawaran Harga Barang : ................................................................................................ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : ................................................................................................ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah penawaran : ................................................................................................
6. 7. 8.
(Terbilang : .................................................................................................................................................. ) Rincian penawaran harga setiap Barang, seperti terlampir. Asli Jaminan Penawaran dari Bank ..................................................................................................................... Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
PT
......................................... D) ( Nama Jelas ) E) Keterangan : A = Nama dan Alamat Perusahaan B = Nama yang mewakili Perusahaan C = Jabatan yang mewakili Perusahaan D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00) E = Jabatan
40 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 5
:
RKS No. Tanggal
: :
Contoh Daftar Rincian Harga Penawaran 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN NAMA
No BARANG/JASA
JUMLAH
SATUAN
HARGA SATUAN
JUMLAH (Rp)
WAKTU PENYERAHAN
SUB TOTAL PPN 10% TOTAL HARGA PENAWARAN TERBILANG: Paraf dan Stempel Perusahaan
41 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 6 RKS No. Tanggal
Kepada
: : :
Contoh Surat Pernyataan 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
Tanggal ....................................
PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1 Gresik Perihal
:
Surat Pernyataan
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
:
................................................................................
Mewakili
:
PT ...........................................................................
Jabatan
:
................................................................................
Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. 0588.RKS/612/UPGRK/2016 dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3.
4. 5.
6. 7. 8.
9.
10.
Barang yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta. Barang yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan baik. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan yang baru. Kami dan manajemen perusahaan kami, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya Kami akan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang kami peroleh dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pekerjaan jasa pemeliharaan ......................... di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, seusai peraturan / kebijakan pengamanan informasi yang berlaku di PT PJB. Kami menjamin bahwa pelaksana jasa pemeliharaan ......................... yang akan ditempatkan tersebut dijamin dapat bekerja dan bersikap profesional. Perusahaan kami yang sedang mengikuti pelelangan ini tidak mempunyai hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT PJB. Apabila data/pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PJB selama 4 (empat) tahun. Bertanggung jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB dari segala tuntutan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero).
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. PT ............................................. Meterai ------------------------------------------Jabatan 42 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 7 RKS No. Tanggal
: : :
Contoh Pakta Integritas 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan : 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan; 3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan; 4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar; 6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; 7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan. 8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
................ (nama kota), .............. (tanggal) ......... (bulan) ........... (tahun)
Nama Penyedia Barang/Jasa Jabatan
Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)
Nama
43 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 8
:
RKS No. Tanggal
: :
Contoh Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
Tanggal ............................... Kepada PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1 Gresik Perihal
:
Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
:
..........................................................................
Mewakili
:
PT .....................................................................
Jabatan
:
..........................................................................
Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. 0588.RKS/612/UPGRK/2016 dengan ini kami menyatakan bahwa pendanaan yang kami pergunakan dalam pelelangan ini adalah benar-benar menggunakan dana sendiri. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PT ........................................ Meterai -------------------------------------Jabatan
44 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 9
:
RKS No. Tanggal
: :
Surat Kesepakatan Pembentukan JO 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
KOP PERUSAHAAN SURAT KESEPAKATAN PEMBENTUKAN JOIN OPERATION Nomor
:
.
Kepada Yth.
:
Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir, Gresik
Perihal
:
Pembentukan Join Operation
Pekerjaan
:
Pengadaan Jasa Konsultasi Pembangunan Mess dan Ruang Simulator PPA untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, 1.
PT .............................. dengan persentase kemitraan ......%
2.
PT .............................. dengan persentase kemitraan ......%
3.
PT .............................. dengan persentase kemitraan ......%
Sehubungan dengan prakualifikasi untuk seleksi sederhana Pengadaan Jasa Konsultasi Pembangunan Mess dan Ruang Simulator PPA untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, dengan ini menyatakan: 1.
Bahwa kami akan melaksanakan perjanjian untuk membentuk Join Operation yang dimaksud apabila kami dinyatakan lulus proses prakualifikasi untuk seleksi sederhana pekerjaan sebagaimana tersebut di atas.
2.
Bahwa kami telah menentukan ............................ (nama perusahaan mitra utama/leader) dalam hal ini diwakili oleh ....................... (nama direktur utama mitra utama/leader) sebagai mitra utama/leader dari Join Operation ini untuk tujuan penawaran. (apabila berbentuk join operation, maka disebutkan seluruh perusahaannya).
3.
Bahwa seluruh mitra dalam join operation harus bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) atas pelaksanaan Pekerjaan/kontrak.
4.
Bahwa Join Operation tersebut akan menjadi Join Operation yang sepenuhnya dibentuk untuk tujuan pelaksanaan Pekerjaan/kontrak dimaksud.
5.
Bahwa kami akan melegalkan kesepakatan pembentukan Join Operation ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Notaris, apabila kami ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam seleksi sederhana ini.
6.
Bahwa komposisi Join Operation tersebut tidak akan berubah dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan/kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PT PJB.
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PT........................... Ttd Nama terang & jabatan
PT.............................. ttd Nama terang & jabatan
PT............................. ttd Nama terang & jabatan
45 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 10
:
RKS No. Tanggal
: :
Contoh Daftar Referensi Pengalaman Pekerjaan 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS
No
URAIAN
DATA TEKNIIK • Jenis/Type • Kapasitas • Dsb
DATA PEMAKAI • Nama Pemakai • Alamat • Kontak Person • Dsb
KONTRAK Nomor • Tanggal • Th Operasi • Dsb
KET
46 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
NO
NAMA PERALATAN
Lampiran 11
:
RKS No. Tanggal
: :
JUMLAH
Contoh Daftar Peralatan yang Digunakan 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
MILIK SENDIRI
SEWA
47 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 12 PP No. Tanggal
: : :
Ketentuan Black list 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah: Selama 6 bulan 1) 2) 3)
Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional. Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.
Selama 12 bulan 1) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada. 3) Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran. 4) Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya. Selama 24 bulan 1) Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (duabelas) bulan. 3) Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman. 4) Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan. 5) berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun,baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan. 6) Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia. 7) Peserta lelang yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan,sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain. 8) Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan
48 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
9) 10) 11)
12) 13) 14)
sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar. Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk. Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak. Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional. Penyedia Barang yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis Penyedia barang/jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.
Selama 60 bulan 1) Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan 2) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan. 3) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan. 4) Calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran. 5) Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional. 6) Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada 7) Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual. 8) Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Ketentuan Black List diatas tidak berlaku apabila: (1)
Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.
(2)
Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.
49 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 13 PP No. Tanggal
: : :
Ketentuan Jaminan Tunai 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
PROSEDUR ATAS JAMINAN PENGADAAN BARANG /JASA BERBENTUK TUNAI : 1. PENERIMAAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI : a. Supplier/Pihak Ketiga melakukan transfer ke kas perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali Kantor Pusat : Atas Nama : PT PJB Nomor.Rekening : 00 4879 6415 Bank : BNI Cabang Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36 Surabaya Untuk Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, dan Jaminan Sanggah. b. Unit dan SPA mengirim pemberitahuan penerimaan jaminan pengadaan barang/jasa berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian sesuai format dibawah ini dan dilampiri bukti transfer dari Supplier/Pihak Ketiga :
NO.
JENIS JAMINAN
1.
Jaminan Penawaran
2.
Jaminan Uang Muka
3.
Jaminan Pelaksanaan
4.
Jaminan Pemeliharaan
5.
Jaminan Sanggah
NILAI
NAMA SUPPLIER
NO. KONTRAK
JATUH TEMPO
Jumlah Total
c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas : Debet 100602102 ( Bank ) Kredit 400209904 /subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah
xxx xxx
2. PENGEMBALIAN/PENARIKAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI :
50 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
a. Unit dan SPA mengirim permintaan pengembalian/penarikan jaminan berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian format dibawah ini dan dilampiri copy bukti transfer dari Supplier/Pihak Ketiga :
NO.
JENIS JAMINAN
1.
Jaminan Penawaran
2.
Jaminan Uang Muka
3.
Jaminan Pelaksanaan
4.
Jaminan Pemeliharaan
5.
Jaminan Sanggah
NILAI
NAMA SUPPLIER
NO. REKENING
NAMA BANK
Jumlah Total
b. Subdit Keuangan melakukan transfer pengembalian/penarikan jaminan berbentuk tunai ke Supplier/Pihak Ketiga, sesuai surat permintaan dari Unit / SPA. c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas : Debet 400209904/subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah Kredit 100602102 ( Bank )
xxx
xxx
3. PENCAIRAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI : a. Unit atau SPA mengirim pemberitahuan pencairan jaminan berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian format dibawah ini dan dilampiri bukti pendukung yang menyatakan bahwa Supplier/Pihak Ketiga wanprestasi dan jaminan berbentuk tunai menjadi hak milik PT PJB :
NO.
JENIS JAMINAN
1.
Jaminan Penawaran
2.
Jaminan Uang Muka
NILAI
NAMA SUPPLIER
NO. KONTRAK
JATUH TEMPO
51 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
NO.
JENIS JAMINAN
3.
Jaminan Pelaksanaan
4.
Jaminan Pemeliharaan
5.
Jaminan Sanggah
NILAI
NAMA SUPPLIER
NO. KONTRAK
JATUH TEMPO
Jumlah Total
b. Subdit Keuangan melakukan pencairan jaminan pengadaan berbentuk tunai dan dipindah bukukan ke Bank Operasional. c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas: Debet 400209904/subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah Kredit 100602102 ( Bank ) Debet 100602201 ( Bank OPR) Kredit SDKEU K106 ( Pendapatan )
xxx
xxx xxx xxx
52 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 14
:
PP No. Tanggal
: :
Contoh Surat Permohonan Calon Penyedia Barang/Jasa 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
KOP PERUSAHAAN
Nomor
…………………,…………..20..
:
Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal
Kepada
: Permohonan Calon Yth. PT Pembangkitan Jawa Bali
Penyedia Barang/Jasa
Di ................
Dengan Hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi/Pimpinan : Nama perusahaan
: ……………………….
Alamat Perusahaan
: ……………………….
No. / tanggal SBU
: ……………………, diterbitkan oleh………………
mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa di PT Pembangkitan Jawa Bali , atas perusahaan kami yang tercantum dalam rekanan anggota Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai berikut: Bidang usaha
:…………………….
Klasifikasi sub bidang : …………………… Kualifikasi
: ……………………
Bersama ini kami lampirkan data lengkap perusahaan terakhir. Demikianlah permohonan kami dan apabila kami memberikan keterangan yang tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan dituntut di muka Pengadilan Negeri.
Pemohon, Meterai Rp. 6000,-
Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan,
Tanda Tangan dan cap Perusahaan
53 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Lampiran 15
:
PP No. Tanggal
: :
Contoh Surat Pernyataan Calon Penyedia (Bermeterai) 0588.RKS/612/UPGRK/2016 19 April 2016
SURAT PERNYATAAN CALON PENYEDIA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
__________[nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan. Jika bukan badan usaha maka nama perorangan]
Jabatan
:
__________[jika perorangan maka cukup diberi tanda ”-”]
Bertindak untuk dan atas nama
:
PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Perorangan ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Alamat
:
__________
Telepon/Fax
:
__________
Email
:
__________
No Identitas
:
____________[jika perorangan]
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak [jika perorangan] berdasarkan Surat __________[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya. Jika Kemitraan maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan.]; 2. Saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usaha saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan.; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini. 5. Saya, badan usaha yang saya wakili, salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili, [jika perorangan cukup saya] tidak sedang dalam sanksi Black List oleh Institusi Pemerintah/BUMN/BUMD/BLU. 6. Data-data saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] adalah sebagai berikut:
54 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
A. Data Administrasi 1. Umum 1. 2. 3.
4.
5.
Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ [pilih yang sesuai] Status [tidak diisi jika Kemitraan/perorangan]
:
__________
:
Pusat
Alamat [jika perorangan Alamat Rumah]
:
__________
No. Telepon
:
__________
No. Fax
:
__________
E-Mail
:
__________
Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax
: : :
E-Mail
:
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) [jika perorangan]
:
Cabang
[diisi jika Peserta Pengadaan adalah cabang perusahan/bukan perusahaan pusatnya.]
__________
B. Izin Usaha No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* Masa berlaku izin usaha Instansi pemberi izin usaha * Pilih yang sesuai
:
____________________ Tanggal __________
:
__________
:
__________
C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] No. Surat Izin
:
____________________ Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha
:
__________
Instansi pemberi izin usaha
:
__________
D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.
Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta
2.
:
__________
b. Tanggal
:
__________
c. Nama Notaris
:
__________
a. Nomor Akta
:
__________
b. Tanggal
:
__________
c. Nama Notaris
:
__________
Akta Perubahan Terakhir
55 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
E. Pengurus [tidak diisi jika perorangan] 1. Komisaris (untuk PT) No.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Perusahaan
2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Perusahaan
F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) [tidak diisi jika perorangan] No.
Nama
No. KTP
Alamat
Persentase
2. Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir 3. Laporan bulanan tiga bulan terakhir a. PPh Psl 21 b. PPh Psl 23 c. PPh Psl 25/29 d. PPN 4. Surat Keterangan Fiskal [sebagai pengganti 2. Dan 3.]
: :
__________ Nomor ________/Tanggal________
: : : :
Nomor Nomor Nomor Nomor
:
Nomor ________/Tanggal________
________/Tanggal________ ________/Tanggal________ ________/Tanggal________ ________/Tanggal________
G. Data Pengalaman Perusahaan
No.
1
Nama Paket Pengadaan Barang
Bidang/ Sub Bidang Pengadaan
2
3
Pemberi Tugas Lokasi
4
Kontrak *)
Tanggal Selesai Menurut
Nama
Alamat/ Telepon
No / Tanggal
Nilai
Kontrak
BA. Serah Terima
5
6
7
8
9
10
56 Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__ PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Perorangan __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan materai Rp 6.000,bubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan] (nama lengkap wakil sah/PenyediaPerorangan) [jabatan jika badan usaha] [Untuk Kemitraan:] Untuk dan atas nama setiap anggota Kemitraan: [setiap anggota Kemitraan harus menandatangani dengan cap perusahaan, dan cukup dengan 1 (satu) materai Rp 6.000,- untuk semua anggota]
57 Rencana Kerja dan Syarat-syarat