2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 9 JUNI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PUU-XIV/2016

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Adri 2. Eko Sumantri ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 9 Juni 2016 Pukul 13.50 – 14.10 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Manahan MP Sitompul 3) Wahiduddin Adams Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Eko Sumantri 2. Adri B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ari Lazuardi 2. Muhammad Fandrian Hadistianto

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.50 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2.

PEMOHON: EKO SUMANTRI Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenalkan saya sebagai Pemohon, Eko Sumantri sebagai Sekretaris Jenderal SP PLN, di sebelah kiri saya, H. Adri sebagai Ketua Umum SP PLN, dan di sebelah kanan kami ada advokat yaitu Bapak Ari Lazuardi dan sebelah kanannya Bapak Muhammad Fandrian Hadistianto. Demikian, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, jadwal persidangannya seharusnya pukul 14.00 WIB, ya. Tapi karena Sidang Plenonya masih berlangsung sehingga sidang ini pun ditunda. Begini, permohonannya sudah kami baca ya, sudah kami teliti. Untuk itu, dipersilakan untuk menyampaikan poin-poinnya saja ya, dari permohonannya, tidak perlu dibaca secara keseluruhannya. Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Mohon izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami dari Pemohon dengan ini ingin membacakan ringkasan permohonan pengujian Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Registrasi Perkara Nomor 47/PUU-XIV/2016. Pasal yang kami uji yakni Pasal 4 huruf g perihal kepesertaan wajib dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.” Nah, kami mau membatuujikannya terhadap Pasal … 4 pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2). Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon kami uraikan berikut secara singkat. 1

Pemohon merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara disebut sebagai DPPS PLN, yakni Bapak H. Adri selaku ketua umum dan Bapak Eko Sumantri selaku sekretaris jenderal. Kompetensi Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai perorangan dalam pengertian termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahwa DPPS PLN mengajukan permohonan a quo sebagai organisasi serikat pekerja yang terdiri dari kesamaan kepentingan dalam hal manfaat jaminan sosial yang diterima oleh anggota, yaitu pekerja pada PT PLN Persero. Berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN menyatakan, “SP PLN berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar pengadilan.” Bahwa pengajuan pengujian undang-undang a quo merupakan amanat dari Musyawarah Nasional ke V SP PLN tentang Program Umum dan Kebijakan Strategis Organisasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015 yang menyatakan, “Pasal 1 huruf b uji materiil ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi.” Bahwa SP PLN terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 13 Oktober tahun 1999. Bahwa ketika terdaftar sebagai SP, maka melekat fungsi SP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Serikat Pekerja, salah satunya adalah melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 Undang-Undang BPJS menurut Pemohon telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusional Pemohon. Jika dimaknai kepesertaan wajib, akan mengurangi manfaat pelayanan jaminan sosial yang selama ini dan telah diterima oleh Pemohon. Bahwa kerugian Pemohon selama ini telah menerima hak atas jaminan sosial yang diberikan oleh pemberi kerja, yakni PT PLN memiliki kualitas dan pelayanan yang lebih baik daripada BPJS berdasarkan perjanjian kerja bersama antara perusahaan pemberi kerja dengan serikat pekerja PT PLN yang dilakukan antara … dan juga ada Keputusan Direksi Nomor 168.K/DIR/2011 tentang Penyelenggaraan tentang Pemeliharaan Bagi Pegawai dan Keluarga yang ditanggung keputusan direksi PT PLN Nomor 305.K/DIR/2009 tentang Jaminan Sosial Pegawai. Beberapa bagian yang membedakan kualitas manfaat kami juga telah jelaskan dalam permohonan. Sepintas, kami ingin sampaikan perihal BPJS Kesehatan misalkan. Asuransi sendiri oleh perusahaan kalau di PT PLN. Kalau di BPJS tentu sebagai penyelenggaranya BPJS. Kalau di PT PLN juga tidak perlu mengiur, murni seluruhnya dibayarkan oleh Perusahaan PT PLN sebagai pemberi kerja. Lalu kalau di BPJS, kerja mau tidak mau harus mengiur. Lalu, penyakit yang di-cover sama-sama relatif 2

seluruh penyakit kecuali penyakit yang sifatnya penyalahgunaan obat atau narkoba, dan perawatan untuk kosmetik kecantikan. Lalu, masa kepesertaannya hingga pensiun masih mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan. Lalu kalau BPJS, selama peserta mengiur. Jadi, ketika peserta itu tidak … tidak mengiur, maka kepesertaan dianggap tidak aktif. Lalu, selain itu juga ada BPJS di luar kesehatan, yakni ketenagakerjaan. Bedanya dengan yang dialami oleh kawan-kawan anggota serikat pekerja PT PLN, ada diistilahkan itu ketika jaminan kecelakaan kerja di BPJS seluruhnya tidak perlu mengiur, sedangkan BPJS perlu ada iuran. Begitu juga terkait dengan jaminan pensiun, perlu ada iuran sedangkan di PLN tidak perlu ada iuran. Dengan demikian, berlakunya Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS berpotensi mengalami … Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional berupa pelayanan dan kualitas jaminan sosial yang lebih buruk dari yang selama ini telah diterima. Pokok permohonan dari kami, intinya tadi kami sebutkan, Pasal 4 huruf g bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika dimaknai mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak peserta. Lalu berikutnya, ada dua pokok permohonan juga. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan. Langsung ke petitum kami, Yang Mulia. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang a quo. 2. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan, “Kepesertaan bersifat wajib,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak peserta. 3. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan, “Kepesertaan bersifat wajib,” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak peserta. 4. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang BPJS selengkapnya harus dibaca, “Kepesertaan bersifat wajib,” dengan tidak mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak peserta. 5. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti,” bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai 3

meniadakan manfaat yang lebih … yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan. 6. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti,” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan. 7. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS, selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja tetap mendapatkan manfaat lebih yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan.” Demikian, ringkasan permohonan pengujian undang-undang yang dapat kami sampaikan, Majelis Hakim. Terima kasih. 5.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Sebagai kewajiban bagi Majelis untuk menyampaikan beberapa catatan terkait dengan permohonan Pemohon, ya. Dari saya, Pemohon kiranya untuk Pasal 15 ayat (1) ya, itu sudah pernah diuji. Kiranya nanti bisa di … apa namanya … teliti, alasan-alasan Pemohon ini. Apakah sama dengan alasan dalam Perkara Nomor 82 … Nomor 82 Tahun 2012 ya, nanti dilihat, sama Perkara Nomor 138 Tahun 2014. Jadi, sudah dua kali diuji, ya. Jadi, nanti dilihat, apa isi putusannya? Itu yang terkait dengan substansi. Kemudian, format dan sistematika permohonannya juga supaya bisa disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, khususnya Pasal 5, ya. Di situ bisa dilihat mengenai penempatan alasan-alasan permohonan. Jadi, kerugian konstitusional yang dialami itu. Nah, seperti yang diuraikan kerugian Pasal 4 huruf g itu kan, menurut Pemohon berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Kemudian, untuk Pasal 15 ayat (1) itu malah menurut Pemohon dengan berlakunya pasal ini telah merugikan Para Pemohon. Ya, selanjutnya, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

6.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih,Yang Mulia. Untuk yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sama, enggak perlu saya ulangi lagi. Ini untuk permohonan ini perseorangan atau badan hukum?

4

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Perseorangan, Majelis.

8.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh, perseorangan. Baik, kalau badan hukum tentu harus dilampirkan AD/ART Pemohon sebagai alat bukti, bukan KTP atau NPWP karena KTP dan/atau NPWP ini berarti perseorangan, tapi saya ingin kepastian karena ini disebut posisinya sebagai Sekjen Serikat Pekerja. Kemudian, Ketua Umum, ya? Jadi, ini perseorangan, ya? Sudah dipastikan perseorangan? Ya, baik. Kemudian yang kedua, ini salah satunya Pasal 4 yang diuji, ya. Nah, ini Pasal 4 ini dalam … apa … sistematika di perundang-undangan ini masuk dalam ketentuan umum. Ya, ketentuan umum itu berisi halhal, pertama definisi, yang kedua hal-hal yang bersifat umum. Ketentuan yang bersifat umum yang disebut biasanya algemene bepalingen atau ketentuan umum. Ada yang definisi, ada yang ketentuan kepentingan umum. Jadi, belum norma. Jadi, belum norma. Oleh sebab itu, harus dipikirkan Pasal 4 huruf g itu … apa …belum merupakan norma larangan, suruhan, dan lain sebagainya, tapi nanti di pasal yang lain yang menentukan norma atas dasar prinsip ini. Oleh sebab itu, harus dipikirkan kalau nanti ini dikabulkan, itu kan bisa merombak semuanya. Jadi, ketentuan umum itu berisi prinsipprinsip asas yang merupakan titik tolak, tolak ukur, kendali dari normanorma yang operasionalnya. Ini umumnya hal-hal yang bersifat definisi dan ketentuan umum ini di sanalah jiwanya, tapi kalau orang terganggu jiwanya ya, habis semua. Nah, itu coba nanti dipikirkan karena dari Pasal 4 huruf g ini, ini terkait ke subtansi-substansi yang ada normanya di pasal-pasal yang lain, ya karena norma-norma pasal ini mengikuti ini, tidak hanya Pasal 4 huruf g sebenarnya. Ya, semua Pasal 4 itu nanti ada operasionalisasinya. Nah, apabila itu terganggu ya, kegotongroyongan nirlaba itu kan, tergambarkan di … apa … norma-norma operasionalnya, pasal akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, kepersertaan bersifat wajib. Nah, ini kan, semuanya ada di dalam norma-norma itu. Kalau ini hilang? Nah, ini coba dipikirkan ya, itu saja. Terima kasih.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Yang Mulia Pak Manahan.

5

10.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya kembali tadi mengingatkan apa yang sudah dikemukakan bahwa ini sudah diputus ya, dalam Perkara Nomor 82 Tahun 2012. Nah, hubungannya karena apa? Pemaknaan yang Saudara minta itu sangat berbeda dengan pemaknaan yang sudah diputus. Kemudian, dihubungkan dengan tadi apa yang dikemukakan Yang Mulia Pak Wahiduddin itu bahwa ini kan, Pasal 4 saja yang sekarang ini akhirnya kita menjadi fokus ya, Pasal 4G itu adalah merupakan ketentuan umum. Nah, memang ketentuan umum ini belum norma yang … yang betul-betul bisa dipermasalahkan karena itu menyangkut ketentuan-ketentuan yang menyangkut seluruh. Itu tadi betul bahwa ini jantungnya kalau ini dirusak, enggak bisa bekerja nanti yang lain-lain organ tubuhnya, itu tadi. Jadi, melihat dari sini tadi tentu permohonan dari Pemohon ini tampaknya perlu bongkar-pasang itu, kan. Jadi, kira-kira begitu. Jadi, perlu di … apa namanya … dilihat lagi lebih lanjut tadi putusan itu, Putusan Nomor 82 Tahun 2012 itu perlu dilihat, dipadan … apa namanya … dibandingkan dengan permohonan Saudara ini bagaimana sebaiknya itu, ya. dihubungkan dengan Pasal 4 tadi huruf g itu adalah ketentuan umum. Kemudian, dari segi substansinya ini kan, nanti kalau Putusan Mahkamah Konstitusi kan, sifatnya erga omnes ya, berlaku untuk seluruhnya. Nah, norma undang-undang ini pun kan, berlaku untuk seluruhnya. Jadi kalau ini berangkat dari hal yang dialami oleh … apa namanya … serikat pekerja dari PLN, nah, apakah hal yang sama juga dialami oleh pekerja-pekerja yang lain di luar daripada PLN? Kan begitu, ya. Supaya nanti ini jangan karena PLN-nya sanggup untuk memberikan jaminan-jaminan sosial yang menurut Anda itu lebih baik, gitu ya, daripada yang diberikan oleh BPJS. Nah, sebaliknya perlu juga dielaborasi, apakah pekerja-pekerja lain di perusahaan-perusahaan lain mengalami hal yang sama? Supaya jangan kita hanya fokusnya adalah pekerja yang di PLN saja. Harus juga dilihat itu, apakah juga hal yang sama dialami oleh pekerja di luar daripada PLN? Ya, itu mungkin satu yang perlu ditambah nanti di permohonan ini, dielaborasi agar nanti apa yang menjadi sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes ini bisa dilakukan atau bisa berjalan sebagaimana mestinya. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, itu beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dari Pemohon. Sudah jelas, ya? 6

Untuk itu, Saudara diberi kesempatan selama 14 hari untuk memperbaiki permohonan, apakah mau menambah atau mengurangi sesuai arahan Majelis Panel tadi. Paling lambat hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, pukul 10.00 WIB, Pemohon harus menyerahkan perbaikan permohonannya. Jadi, tanggal 22 Juni itu paling lambat ya, lebih cepat tentu akan lebih baik. Baik. Ada hal yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan selanjutnya dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB Jakarta, 10 Juni 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

7