2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI PEMOHON, TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU (III)

JAKARTA SENIN, 1 FEBRUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kuantan Singingi PEMOHON Indra Putra dan Komperensi TERMOHON KPU Kabupaten Kuantan Singingi ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu (III) Senin, 1 Februari 2016, Pukul 14.00 – 15.31 WIB Pukul 16.13 – 18.27 WIB Pukul 19.11 – 20.00 WIB Ruang Sidang Panel II, Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Aswanto 3) Maria Farida Indrati Achmad Dodi Haryadi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Indra Putra 2. Komperensi B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Heru Widodo 2. Dhimas Pradana C. Ahli dari Pemohon: 1. Saldi Isra D. Saksi dari Pemohon: 1. Delfi 2. Muajir 3. Ali Usman 4. Rudi Setiawan 5. Masdar E. Termohon: 1. Firdaus 2. Indri Sukri 3. Ilham F. Kuasa Hukum Termohon: 1. Mayandri Suzarman 2. Deprianda 3. Missiniaki Tolmi G. Saksi dari Termohon: 1. Wigati Iswandhiari 2. Junedi 3. Mardius Adi Saputra 4. Saptono 5. Lilik Suhartono H. Pihak Terkait:

ii

1. Mursini I. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Yusril Ihza Mahendra 2. Agus Dwi Warsono 3. Asep Ruhiat 4. Fitri Andrison 5. Rozy Fahmi 6. Nur Syamsiati Duha J.

Ahli dari Pihak Terkait: 1. I Gusti Putu Artha

K. Saksi Pihak Terkait: 1. Suyitno 2. Masriadi 3. Febrion Putra 4. Aprisal 5. Asnaldi L. BAWASLU: 1. Rusdi Ruslan M. Panwaslu Kuantan Singingi 1. Alpias

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor dinyatakan terbuka untuk umum.

65/PHP.BUP-XIV/2016

dibuka

dan

KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari sekian banyak perkara pilkada yang diajukan ke MK, hanya sekian, ya, sangat terbatas yang persidangannya diteruskan termasuk Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 ini. Perlu kami sampaikan, ya seperti halnya pada persidangan yang lalu, ada informasi yang cukup mengganggu terkait dengan perkara ini. Ada salah satu media, tempo hari, dan sudah disampaikan pada sidang ini. Kami ulangi lagi, ya. Dimohon dengan sangat untuk kita semua, terutama Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya. Tidak hanya hukum negara, lebihlebih hukum agama, dalam rangka untuk mencapai tujuan masingmasing. Insya Allah, ya kita semua tentu … terutama Majelis, ya, tidak berharap terjadinya peristiwa yang pernah menggemparkan dan membuat MK terpuruk. Maka, kewajiban kita untuk menjaga, untuk meraih kembali marwah Mahkamah Konstitusi. Baik, kita mulai dengan memperkenalkan diri. Silakan, Pemohon. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon dalam Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, hadir Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bapak Indra Putra dan Ibu Komperensi selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati, didampingi kami Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Saya Heru Widodo, sebelah kanan saya, Dhimas Pradana. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Lanjut ke Termohon?

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Termohon, hadir, Pak Firdaus sebagai Ketua KPU Kabupaten/Kota Kuantan Singingi, kemudian 1

saya, Mayandri Suzarman sebagai Kuasa Hukum, ada Deprianda, ada Missiniaki Tolmi, dan ada beberapa orang Komisioner KPU. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Pihak Terkait?

6.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir mewakili Pemohon, pertama saya sendiri Yusril Ihza Mahendra, kemudian Saudara Agus Dwi Warsono … Pihak Terkait, mohon maaf. Agus Dwi Warsono, kemudian Nur Syamsiati Duha, Rozy Fahmi, Asep Ruhiat, dan paling ujung adalah Fitri Andrison. Hadir juga pada kesempatan ini, Pak I Gusti Putu Artha, yang kalau ada kesempatan untuk memberikan keterangan Ahli. Sedangkan Pihak Terkait, Prinsipal Pak H. Mursini juga hadir pada kesempatan ini. Demikian, Yang Mulia.

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Pihak Pemohon mengajukan lima Saksi dan satu Ahli, ya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Benar, Yang Mulia. Sebagaimana diberitahukan oleh Kepaniteraan, hari ini ada lima Saksi yang diminta dihadirkan meskipun sebenarnya kami sudah siap 59 saksi, Yang Mulia. Mana kala nanti tidak ada kesempatan, kami mohon izin kesaksian tertulis disampaikan dipersidangan.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, ya, silakan. Bisa kalau saksi yang tertulis.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Dari Pihak Termohon, lima Saksi, Ya?

2

12.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Ya.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, Pihak Terkait tadi sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum, lima Saksi dan satu Ahli. Ya, kita sumpah semua dulu. Silakan, Pak Saldi, Pak Delfi, Muajir, Ali Usman, Rusi Setiawan, Pak Masdar. Kemudian dari Termohon, Wigati Iswandhiari, Junedi, S.E., Mardius Adi Saputra, Saptono, Lilik Suhartono. Kemudian dari Pihak Terkait, Ahli I Gusti Putu Artha, Saksi Suyitno, Masriadi, Febrion Putra, Afrizal, dan Asnaldi. Pak … apa … Ibu, ya? Wigati Iswandhiari, ya … anu … KPU, ya? Tidak, tidak, tidak bisa jadi Saksi. Justru ini kan sebagai Termohon. Ya, coba diganti yang lain. Ibu posisinya sebagai Termohon masa mau jadi Saksi, ya? Silakan duduk dulu. Bagaimana ini dari Kuasa Hukum Termohon?

14.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Terima kasih, Yang Mulia. Seyogianya memang keterangan menerangkan tentang (...)

15.

Ibu

Wigati

ini

adalah

KETUA: ANWAR USMAN Bukan, tidak. Ada mau diganti atau tidak?

16.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Baik, ada, nanti kami ganti, Yang Mulia.

17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sekalian disumpah sekarang, kalau ada sekarang.

18.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Sekarang tidak ada.

19.

KETUA: ANWAR USMAN Udah tidak … udah tidak bisa lagi kesempatan ini sebenarnya. Ya sudah, kita sumpah dahulu. 3

Silakan, Yang Mulia, ya, untuk Ahli dahulu yang beragama Islam, Pak Saldi silakan. 20.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Prof, mohon ikuti lafal yang saya bacakan, “Bismillahirrahmaanirrahiim.” Untuk Ahli dahulu, kita ulangi. Yang Saksi mohon maaf tadi tidak saya sampaikan, ini khusus untuk Ahli dahulu, ya. Kita ulangi Prof. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

21.

AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

22.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Prof.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, untuk Pak Putu, silakan, Yang Mulia.

24.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Agama Hindu? Ya. Ikuti saya, “Om Ata Parama Wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om Shanti Shanti Shanti Om.”

25.

AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH: Om Ata Parama Wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om Shanti Shanti Shanti Om

26.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Untuk Ahli, silakan duduk dahulu. Selanjutnya, Para Saksi. Silakan, Yang Mulia.

4

27.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saya ingin ketegasan lagi, semua beragama Islam? Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

28.

PARA SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

29.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Pak.

30.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, duduk kembali di tempat masing-masing.

31.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Mohon izin, Yang Mulia.

32.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

33.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Pada kesempatan ini, sebelum pemeriksaan Saksi dilanjutkan, kami dari Pihak Termohon ada perbaikan alat bukti dan ada tambahan alat bukti. Apakah kami diperkenankan untuk mengajukannya? Kemudian tadi, kami juga sudah menyampaikan ada perbaikan dan tambahan keterangan saksi.

34.

KETUA: ANWAR USMAN Bukti kan sudah selesai bukti tertulisnya, perbaikan yang (...)

35.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Ada perbaikan yang perlu kami renvoi, Yang Mulia, terhadap bukti yang kami sudah ajukan terdahulu. 5

36.

KETUA: ANWAR USMAN Apanya?

37.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Ada kesalahan penulisan, Yang Mulia, ada beberapa kesalahan penulisan yang pertama adalah di bukti kita nomor 36, halaman 11, di situ tertulis TC Kuantan Tengah, Sungai Jering 004, seharusnya itu adalah TC Benai Talontam 004.

38.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, kesalahan angka, ya?

39.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Kesalahan penulisan, Yang Mulia. Kemudian, di nomor 37 tertulis di situ TC Kuantan Tengah, Sungai Jering, seharusnya adalah TC Benai Talontam.

40.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah?

41.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Ada lagi, Yang Mulia. Kemudian, di bukti nomor 204, di halaman 28, itu tertulis TC Singingi, Beringin Jaya, seharusnya adalah TC Singingi Hilir, Beringin Jaya. Kemudian, TC Sing … nomor 205, TC Singi Hilir Beringin Jaya, jenis buktinya Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir. Kemudian, nomor 206 tertulis di situ TC Singingi, Beringin Jaya, seharusnya adalah TC Singingi Hilir, Beringin Jaya. Di jenis buktinya, Formulir C-1 KWK berhologram TPS 5 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir. Kemudian, 207 tertulis TC Singingi, seharusnya TC Singingi Hilir. Kemudian, jenis bukti Formulir C-1 KWK berhologram TPS 1 desa (…)

42.

KETUA: ANWAR USMAN Atau begini, itu banyak. Nanti saja habis sidang nanti diparaf saja nanti, ya. Ya?

6

43.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

44.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, kita (…)

45.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Terus persoalan penambahan alat bukti, Yang Mulia.

46.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah cukup, lah. Sudah cukup alat-alat buktinya enggak usah. Tadi hanya perbaikan. Nanti kan sana juga minta lagi, nanti kan tidak selesai.

47.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Ya, terima kasih.

48.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, kita dengarkan dulu keterangan Ahli dari Pihak Pemohon. Silakan, Prof.

49.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Terima kasih, Yang Mulia, Ketua dan Anggota Panel Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, Pihak Terkait yang saya hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan, membacakan keterangan ini sebagiannya akan diringkas karena terlalu panjang, ada 10 halaman.

50.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

51.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Itu dianggap sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari keterangan ini. 7

52.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, poin-poin yang penting, Prof. Silakan.

53.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015, terjadi beberapa perubahan mendasar yang membedakan pilkada sekarang dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Di antara perubahan itu, termasuk di situ menyangkut adanya ambang batas pengajuan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Ihwal ambang batas pengajuan sengketa permohonan penyelesaian hasil pilkada, sebagaimana diatur dalam satu … Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Banyak pandangan atau kasuskasus tertentu, jikapun tidak memenuhi ambang batas, tetapi apabila terdapat bukti awal yang kuat adanya pelanggaran, saya termasuk orang mengatakan harusnya dibuka ruang untuk dibuktikan dalam proses persidangan ini. Tetapi, Mahkamah Konstitusi sudah mengambil sikap bahwa tetap mempertahankan putusan … apa … rumusan yang ada dalam Pasal 158 tersebut. Apa dasarnya? Misalnya bisa kita lacak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 dalam halaman 60 sampai 61. Pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi hendak melembagakan proses penyelesaian di tahapan-tahapan sebelumnya oleh instansi yang berwenang. Ini bisa dilihat di halaman 60 sampai 61 putusan dimaksud. Berdasarkan pertimbangan di atas, sepintas akan dipahami bahwa MK telah memberi batasan tegas ihwal kewenangan yang terbatas pada perselisihan menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan ihwal masalah hukum pilkada selain itu. Sebab, penyelesaian masalahnya selain perselisihan hasil merupakan kewenangan lembaga lain. Namun, jika serangkaian putusan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015 di atas dibaca lebih komprehensif, pertimbangan sebagaimana dikutip itu hanyalah dalil yang kemudian meneguhkan Pasal 158. Dikatakan begitu, pertimbangan lainnya dimana MK tetap membuka diri untuk memeriksa permohonan secara menyeluruh, bukan hanya terbatas pada perselisihan terkait perbedaan hasil penghitungan suara. Hal ini dapat dibaca dalam putusan di atas, halaman 66 yang menyatakan, “Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum

8

atau legal standing, objek permohonan, serta jumlah persentase selu … selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.” Pertimbangan ini sebetulnya memberi makna bahwa MK tidak hendak sedang memposisikan diri, hanya memeriksa perbedaan selisih hasil penghitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon atau Pihak Terkait, melainkan tetap memeriksa hal-hal yang mempengaruhi hasil pilkada berupa pelanggaran terhadap proses pilkada. Asalkan syarat formal pengajuan permohonan, yaitu soal waktu, legal standing, ambang batas permohonan telah dipenuhi. Oleh karena itu, dengan mengikuti keyakinan hukum yang telah dibangun Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terdahulu, Pemohon dalam perkaran perselisihan hasil pemilihan yang pemo … yang permohonan memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentunya masih memiliki harapan besar untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam perkara ini, dimana Pemohon yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu, legal standing, dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto PMK nom … Pasal 6 PMK Nomor 1 Tahun 2015. Hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam perkara ini apabila pemo … permohonan Pemohon dibaca secara saksama, pokok permohonan yang diajukan adalah terkait dengan perselisihan hasil pilkada yang dilatarbelakangi berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan. Mulai dari pencalonan, hingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara serius dalam proses pilkada. Meski demikian berdasarkan keyakinan hukum yang dinyatakan MK dalam putusan-putusan sebelumnya sebagaimana di kutip di atas, maka berbagai persoalan yang diajukan Pemohon tentu akan diperiksa lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi. Menguatkan hal itu, sejumlah alasan berikut patut dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa perkara ini secara lebih komperhensif. Pertama, meski Undang-Undang Nomor 1 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur secara cukup menyeluruh tentang mekanisme lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam proses pilkada, namun pada faktanya lembaga-lembaga serta mekanisme yang ada belum cukup efektif untuk memberikan kepastian dan keadilan pada konstestan pilkada. Kedua, aturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada merupakan undang-undang yang lahir secara tidak normal, sehingga mempunyai berbaga celah atau loophole yang amat potensial memicu terjadinya berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada. Saat yang sama berbagai dinamika di internal partai politik yang terjadi menjelang dan selama proses penyelenggaraan pilkada ikut memberikan konstribusi terciptanya ketidakpastian dan ketidakadilan. 9

Ketiga, berbagai pelanggaran serius yang bisa dikategorikan TSM sebagaimana pernah digunakan MK dalam putusan-putusan terdahulu, sesungguhnya masih terjadi dalam jumlah pilkada serentak. Sehingga sebagai pengadilan terakhir yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hasil pilkada, MK bisa mendedikasikan dirinya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Setidaknya ada bebera … tiga alasan tersebut dapat diperkuat alasan bahwa sudah tempatnya berbagai dalil terkait dengan pelanggaran yang bersifat serius sebagaimana dikemukakan permohon diperiksa Mahkamah lebih jauh. Untuk itu guna membantu proses pemeriksaan perkara ini terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran serius sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, saya akan memberikan pandangan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pencalonan dan pemaknaan pelanggaran yang serius yang dikemukakan oleh Pemohon. Ketua dan Anggota Panel Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Pihak Terkait, yang saya hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, terkait dengan tahap pencalonan, masalah pencalonan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 tidak hanya terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing, melainkan juga terjadi di berbagai daerah lain. Salah satu penyebab utama munculnya masalah pencalonan faktor terbelahnya kepengurusan dua partai politik. Pembelahan ini mulai dari pengurus tingkat pusat sampai ke daerah, konflik internal di kedua partai berimbas pada terjadinya aturan kompromis yang walau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tetapi tetap di introduksi oleh KPU menjadi norma dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Jika dibaca lebih jauh mekanisme partai politik mengajukan pasangan calon itu adalah pasangan yang didaftarkan oleh partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik di tingkat kabupaten/kota, kalau ini kabupaten/kota, beserta surat keputusan pengurus pusat partai politik tingkat pusat tentang persetujuan, bisa dibaca dalam Pasal 42 ayat (5). Atau jikalau diajukan oleh gabungan partai politik, maka pendaftaran itu harus ditandatangani oleh gabungan partai politik termasuk persetujuan pengurus DPP dari partai politik yang bersangkutan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 secara limittaif menentukan pendaftaran calon hanya dilakukan oleh ketua dan sekretaris partai poilitik pada setiap tingkatan yang disetujui oleh pimpinan pusat partai politik. Artinya, subjek yang memiliki hak untuk menandatangani pengajuan calon adalah ketua dan sekretaris partai politik. Dengan demikian, dalam satu badan hukum partai politik tertentu, tentu hanya ada satu orang ketua dan satu orang sekretaris. Berdasarkan pemahaman tersebut, norma undang- undang tersebut sama sekali tidak memberi ruang bahwa dalam satu partai 10

politik terdapat dua ketua dan dua sekretaris yang mengajukan pasangan calon. Faktanya, kesulitan menyatukan dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP yang masih bersengketa di pengadilan, diberi jalan keluar melalui putus … peraturan KPU tersebut. Pengabaian di atas adalah alasan untuk tetap mengakomodir partai politik untuk dapat mengajukan pasangan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015. Dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 menyatakan sebagai berikut, “Dalam hal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat dua kepengurusan, masing-masing pengurus partai politik mengajukan satu pasangan calon, sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).” Walaupun ketentuan tersebut sesungguhnya tak sejalan dengan Pasal 42, namum realitas politik dan perkembangan masyarakat menerima aturan itu begitu adanya. Norma tersebut sama sekali tidak pernah digugat, artinya ia memperoleh legitimasi keberlakuannya lewat pengakuan masyarakat politik terhadap keberadaannya. Bukan karena norma tersebut lahir karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketika norma dimaksud telah diterima sebagai aturan main dalam pencalonan pilkada berbagai masalah pun muncul kemudian, dimana pasangan calon yang diusung pada satu kasus tertentu hanya memperoleh dukungan dari salah satu kepengurusan saja, atau dua pasang calon memperoleh dukungan dari dua kepengurusan yang berbeda, atau dua pasangan calon memperoleh dukungan dari ke dua kepengurusan yang berbeda dalam satu partai. Salah satu contoh yang dampak dari aturan main yang demikian adalah terjadi dalam Pilkada Kuansing apa … Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, dimana dalam proses pencalonan Partai Golkar mengusung dua pasangan calon secara bersamaan. Persoalan ini sesungguhnya juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang terdaftar melalui Perkara 36 dan 70, hanya saja karena selisih suara dalam pilkada kabupaten tersebut tidak memenuhi syarat, MK menyatakan permohonan tidak dapat … Pemohon tidak memiliki legal standing, padahal jika seandainya perkara tersebut sampai pada pemeriksaan pokok perkara tentu akan dikemukakan masalah serius yang terkait dengan pencalonan di Humbang Hasudutan tersebut. Pencalonan oleh dua kepengurusan berbeda juga terjadi dalam Pilkada Kuansing yang diperiksa dalam Perkara ini dimana PPP yang salah satu kepengurusannya versi Djan Faridz telah mengajukan pasangan Pemohon untuk didaftarkan KPU Kuansing, namun ditolak karena tidak sesuai dengan pengajuan yang sama dari kepengurusan PPP versi Romi atau Rohamuzzy, walaupun demikian tanpa adanya pencabutan dukungan terhadap Pemohon kepengurusan PPP Djan Faridz juga mengajukan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang didukung oleh kepengurusan versi Djan Faridz. 11

Terlepas ada tidaknya kejanggalan dalam surat dukungan kepengurusan Djan Faridz kepada Pihak Terkait yang pasti kepengurusan PPP Djan Faridz telah memberikan dukungan kepada dua pasangan calon berbeda. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan melarang satu partai mengajukan dua pasang calon di dalam proses pencalonan. Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan KPU di atas dukungan satu kepengurusan partai politik yang memiliki dua kepengurusan pada dua pasangan calon berbeda seharusnya juga ditolak oleh KPU daerah, sebab syarat sahnya pengajuan calon oleh dua kepengurusan berbeda adalah mengajukan satu pasangan calon yang sama. Bila pada faktanya salah satu kepengurusan mengajukan dua pasangan calon yang berbeda pengajuan calon tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada harus ditolak oleh penyelenggara. Penolakan tersebut juga harus didasarkan kepada KPU Kabupaten Kuansing pada konsep bahwa proses pencalonan oleh dua kepengurusan berbeda dalam satu partai tidak menegasikan syarat bahwa pencalonan diajukan oleh ketua dan sekretaris partai politik di tingkat kabupaten dan dilengkapi dengan surat keputusan masing-masing pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diajukan oleh pengurus partai politik di tingkat provinsi. Dalam hal syarat tersebut tidak terpenuhi maka calon dimaksud pun harus ditolak. Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa Pilkada Kuansing cacat yuridis karena itu sangat beralasan dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Kuansing dengan tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat tersebut. Hal mana putusan yang sama pernah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 57/PHPU-VI/2008 terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana putusan tersebut dikeluarkan karena Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon. Kedua, terkait dengan hal yang berhubungan pelanggaran serius di dalam permohonannya Pemohon mengemukakan terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kuansing, membaca uraian dalil Pemohon terkait dengan maksud pelanggaran serius dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah sama atau sebangun dengan pelanggaran yang bersifat TSM, sebagaimana dijadikan indikator yang dinilai Mahkamah Konstitusi di dalam menyelesaikan perkara perselisihan pilkada sebelum tahun 2015. Pertanyaan kemudian yang muncul dengan adanya perubahan regulasi pilkada, apakah masih sangat relevan bagi MK untuk memeriksa masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran yang bersifat TSM? Sebelumnya telah dikemukakan sejumlah alasan mengapa MK mesti memeriksa sengketa hasil pemilihan yang dilatar belakangi adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM. Sekalipun terjadi perubahan 12

regulasi yang demikian mendasar peran MK guna memastikan proses dan hasil pilkada sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentu tidak dapat dinafikan, meski MK berpandangan bahwa pilkada bukanlah rezim pemilu, namun dikarenakan pilkada dilaksanakan secara langsung maka asas pemilihan langsung sebagaimana dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) tetap melekat dan harus dijadikan acuan dalam menilai fairness pilkada. Dalam konteks itu pemeriksaan dengan menggunakan postulat TSM untuk permohonan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2015 tetap masih sangat relevan untuk dipergunakan. Terkait dengan itu salah satu wujud konkrit dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur dalam perkara ini dapat dilacak dan dikaitkan dengan proses pencalonan yang telah disinggung sebelumnya. Ikhwal ini proses pemeriksaan perkara harus sampai pada menggali fakta tentang kejanggalan proses pencalonan dan hubungannya dengan tetap diterimanya pengajuan Pihak Terkait sebagai calon partai politik yang memberikan dukungan yang bersangkutan untuk memberikan dukungan kepada Pemohon. Saya berpikir untuk soal ini mungkin akan jauh lebih baik kalau Mahkamah Konstitusi bisa mengundang pengurus partai politik yang ada tersangkut dalam kasus ini untuk dimintai penjelasan soal-soal yang terkait dengan ini. Pemeriksaan secara komprehensif terhadap dalil terkait dengan pancalonan, tentu akan memberikan kepastian sehubungan dengan ada tidaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur dengan melibatkan penyelenggara ketika dalam proses pencalonan. Apabila kejanggalan berupa pelanggaran proses pencalonan mengandung kebenaran, ini saya tekankan, apabila kejanggalan berupa pelanggaran proses pencalonan mengandung kebenaran, dimana terdapat unsur lalai atau kesengajaan penyelenggara, fakta ini tentu dapat dikualifisir sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur. Lebih jauh jikalau hal itu di desain dari awal, maka pelanggaran dimaksud juga bisa dikualifisir telah terjadi secara sitematis, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan. Jadi, kalau itu bisa dibuktikan, makanya tadi saya mengatakan akan jauh lebih baik kalau … jikalau partai politik yang tersangkut dengan ini dihadirkan di Sidang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terhadap dalil-dalil Pemohon yang berhubungan dengan berbagai dugaan pelanggaran lainnya seperti dugaan politik uang dan pelanggaran administrasi pemilihan. Sekali pun dugaan pelanggaran yang dimaksud juga telah dilaporkan kepada pengawas pilkada, namun karena telah dibawa ke dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, maka demi untuk menjaga keadilan pemilu, juga memberikan kepastian hukum bagi

13

semua proses penyelenggaraan pilkada, MK seyogianya memeriksa dalildalil tersebut. Lagi pula, merujuk salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikutip sebelumnya. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang memenuhi syarat tenggang waktu, legal standing, dan syarat ambang batas selisih suara, MK tetap akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Maka, berbagai permasalahan yang dikemukakan Pemohon yang dinilai mempengaruhi hasil pilkada layak diperiska secara menyeluruh, guna memastikan integritas penyelenggaraan Pilkada di Kuansing. Terlebih lagi, untuk dalil yang apabila terbukti berimplikasi pada keharusan melakukan pemungutan suara ulang, seperti lebih dari satu pemilihan mencoblos di satu kali TPS yang sama atau TPS yang berbeda, warga negara yang tidak memiliki hak pilih menghunakan hak pilih dan pemilih yang memiliki hak pilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dalil-dalil tersebut benar terbukti adanya, maka beralasan untuk MK mendalami apa yang diajukan oleh Pemohon. Ketua dan Panel Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, dan Kuasa Pihak Terkait yang saya hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum menyudahi keterangan ini, perkenankanlah saya memberikan titik penekanan. Oleh karena pemeriksaan ini telah sampai pada pemeriksaan pokok permohonan, diman soal-soal formalitas pengajuan permohonan telah dianggap selesai, sepatutnya MK mempertimbangkan dalil yang relevan dengan dugaan terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM. Hal itu amat diperlukan guna menjaga agar MK bisa menyelesaikan perkara ini dengan adil. Demikianlah keterangan ini disampaikan, semoga dapat membantu Majelis Hakim, Yang Mulia, dalam memeriksa, memutus permohonan penyelesaian perkara di Kabupaten Kuantan Singingi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb. 54.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Prof. Kita langsung dengarkan keterangan Ahli dari Pihak Terkait. Silakan, Pak Putu.

55.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA Terima kasih. Om swastiastu. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Para Hadirin yang saya hormati. Sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 ini, landasan hukum pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 14

Daerah sebagaimana diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sedangkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang dan seterusnya. Ada perbedaan cukup mendasar antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Perbedaan pertama pada aspek filosofis yuridis tentang terminologi pemilihan kepala daerah, dalam hal mana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berbarengan dengan itu keluar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan kepala daerah dimaknai sebagai pemilihan umum yang menjadi rezim pemilu. Oleh karena itu, penyebutannya menjadi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kita kenal dengan pemilukada. Itu lah sebabnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberi mandat khusus secara permanen kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan dibarengi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak lagi menempatkan pilkada serbagai rezim pemilu. Penyebutannya pun tidak lagi pemilukada, namun pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau disingkat pemilihan. Posisi Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga transisi yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan, hingga terbentuknya badan peradilan khusus yang bersifat permanen. Dari sisi fungsi kelembagaan dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan, pembagian tugasnya jauh lebih jelas. Pelanggaran yang bersifat administratif dan sengketa pemilihan menjadi ranah Bawaslu di semua tingkatan, pelanggaran kode etik menjadi ranah DKPP, sengketa tata usaha negara menjadi ranah PTUN, pelanggaran pidana menjadi ranah Kepolisian Republik Indonesia, dan perselisihan hasil pemilihan menjadi ranah badan peradilan khusus atau sementara ini didelegasikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Dari sisi batas waktu penyelesaian perkara pemilihan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 makin memberi kejelasan lembaga, perkara yang ditangani, dan batas waktu penyelesaiannya. Hal ini merupakan kemajuan dalam penyusunan regulasi pemilihan dibandingkan undang-undang sebelumnya. Saat ini, semua jenis pelanggaran dengan batasan waktu penyelesaian perkaranya diatur secara rinci, penyelesaian pelanggaran administrasi misalnya menjadi ranah Bawaslu dan KPU di semua tingkatan dengan retang waktu penyelesaian perkara di Bawaslu maksimal lima hari dan di KPU sudah

15

harus ditindaklanjuti dalam tempo tujuh hari setelah perkara itu diteruskan oleh Bawaslu. Penanganan sengketa pemilihan telah harus diputus oleh Bawaslu dalam tempo 12 hari, pengangan pelanggaran pidana pemilihan memerlukan waktu 40 hari sejak perkara dilaporkan ke Bawaslu diteruskan ke Kepolisian hingga diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan tinggi. Bahkan, secara khusus Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, “Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilihan yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi proses suara peserta pemilihan harus sudah diselesaikan paling lama lima hari sebelum KPU provinsi dan/atau kabupaten/kota menetapkan hasil pemilihan.” Penyelesaian sengketa tata usaha negara juga demikian, objek perkara yang paling krusial dijadikan sengketa adalah keputusan KPU provinsi kabupaten/kota mengenai pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dan saya kira poin ini relevan dengan kasus yang kita bahas pada siang hari ini. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 memberi batas waktu yang amat tegas. Sejak laporan sengketa diterima oleh Bawaslu di semua tingkatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung, maksimal dalam tempo 69 hari telah selesai. Sedangkan, Pleno penetapan pasangan calon oleh KPU provinsi kabupaten/kota hingga tanggal pemungutan suara memiliki rentan waktu 105 hari. Oleh karena itu, jika semua pemangku kepentingan konsisten menjalankan undang-undang sesuai dengan tenggat waktu yang diatur seharusnya tidak perlu ada persoalan menyangkut pencalonan dan/atau yang sekarang terjadi di lima daerah Indonesia sampai harus ada pemilihan susulan gara-gara pencalonan, seharusnya tidak perlu terjadi karena sudah diatur sangat rigid di undang-undang. Dengan uraian tersebut di atas, kami ingin menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini sebetulnya telah mengatur secara tegas fungsi tiap-tiap kelembagaan pemangku kepentingan pemilihan dengan batasan waktu penyelesaian pelanggarannya. Dengan demikian, menjadi tepat pula jika badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan yang untuk sementara ini wewenang itu ditugaskan kepada Mahkamah Konstitusi memang berfokus pada hasil pemilihan yang sifatnya kuantitatif, mengingat pelanggaran yang bersifat kualitatif menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya dan batas waktu penyelesaian perkara diatur … telah diatur sebelum rekapitulasi suara. Dengan penjelasan ini, kami ingin menyatakan bahwa problemproblem, masalah-masalah kualitatif sebetulnya tidak dinafikan di Mahkamah Konstitusi, tetapi yang disertakan proses pembuktiannya adalah hasil final yang telah diputus oleh lembaga-lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menjalankan kewajibannya. 16

Katakanlah kalau di perkara ini ada putusan DKPP, silakan dipakai bukti, kalau ada perkara menyangkut pencalonan dan sudah diputus di PTUN, silakan dipakai bukti, atau ada ranah pidana, silakan dipakai bukti dan seterusnya. Karena term waktunya sudah sangat rigid diatur di undangundang. Sehingga, sesungguhnya suasana kebatinan itulah yang disusun oleh … yang dimaksudkan di undang-undang ini untuk memberi tempat secara proporsional tiap lembaga menyelesaikan kasusnya masingmasing. Sehingga, statement beberapa kali Ketua MK saya kira tepat. Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi “keranjang sampah”. Persoalan menjadi muncul ketika tataran ideal normatif tersebut dalam implementasi ini di lapangan sering tidak selaras. Para pemangku kepentingan terhadap lahirnya pemilihan yang berkualitas dan berintegeritas kurang memiliki derajat pemahaman yang sama, respons yang sebangun, dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat undang-undang. Derajat paling rendah terjadi pada peserta pemilihan. Acap kali terjadi peserta pemilihan sibuk dengan urusa domestik masing-masing, sehingga respons atas tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk kontrol di dalamnya amat rendah. Saya mengambil contoh soal kualitas daftar pemilih misalnya, tidak ada satupun pasangan calon di Pilkada Serentak Tahun 2015 ini yang menyusun team hingga level TPS untuk mengontrol dan memverifikasi kualitas daftar pemilih. Akibatnya, jika muncul persoalan mutu daftar pemilih kembali, maka hal itu juga menjadi tanggung jawab peserta pemilihan. Padahal, forum dan mekanisme untuk memutakhirkan daftar pemilih ada 3 tahap, sejak daftar pemilih ditetapkan, kemudian ada daftar pemilih tambahan, sampai kemudian DPTb-2. Di berbagai daerah, peserta pemilihan melakukan semacam kegenitan politik dengan mencoba mempengaruhi, mengatur, dan mengintervensi pembentukan dan ritme kerja penyelenggara di level bawah seperti KPPS dan PPK. Tujuannya jelas, agar penyelenggara di level bawah ini bertindak partisan dan menguntungkan peserta pemilihan. Pada sisi lain, keterlambatan penyusunan undang-undang dan peraturan dibawahnya memang telah berimplikasi pada keterlambatan penyusunan perangkat penyelenggara hingga level bawah, persoalannya adalah para penyelenggara di semua level akhirnya dipaksa oleh situasi waktu, pada waktu yang sama belajar memahami undang-undang sambil menyosialisasikan regulasi tersebut kepada pemangku kepentingan. Intinya, ruang dan waktu untuk memahami dan mensosialisasikan aturan memang amat terbatas. Akibatnya, kualitas sumber daya penyelenggara, terutama di level KPPS memang relatif masih perlu ditingkatkan. Inilah yang menjelaskan problem-problem sejumlah kesalahan administratif dalam pengisian Formulir C-1, terutama Sertifikat Formulir C-1. Kembali ke soal penanganan perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi, menurut pandangan kami, kualitas derajat akurasi 17

hasil pemilihan itu, saya stressing, kualitas derajat akurasi hasil pemilihan itu yang seyogianya menjadi bahan pengujian dalam proses persidangan ini. Apakah betul hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU setempat adalah angkanya akurat dan benar? Apakah hasil rekapitulasi suara yang telah akurat dan benar itu berasal dari bahan baku yang bersih atau dari proses pemungutan suara tanggal 9 Desember yang berjalan dengan luber dan jurdil? Parameternya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya sederhana, dalam konteks data yang benar, apabila data rekapitulasi suara per TPS yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan panwaslih sama, maka hemat saya, rekapitulasi hasil pemilihan di tempat itu telah memiliki akurasi dan kebenaran. Persoalannya kemudian, apakah data yang akurat dan benar itu dihasilkan oleh proses pemungutan suara yang luber dan jurdil? Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan, sekurangkurangnya kalau kita lihat masa waktu dari masa pemu … masa tenang hingga pengumuman rekapitulasi hasil pemilihan, saya berkeyakinan Majelis akan dapat mengambil kesimpulan, apakah proses rekapitulasi suara tersebut akurat dan benar, serta dihasilkan dari proses pemungutan suara yang luber dan jurdil atau sebaliknya karena pembuktian fakta dan saksi dalam persidangan inilah yang akan menjawabnya. Proses hem … verifikasi dan cross-check dugaan kualitas proses pra pemungutan suara dan pemungutan suara itu dapat pula dilihat dari mekanisme komplain berjenjang yang telah diatur dalam setiap tahapan rekapitulasi suara di tiap jenjang, baik di tingkat TPS, PPK, dan KPU kabupaten. Apabila dalam Formulir C-1 dan Formulir C-2 tidak terdapat kekeliruan penghitungan suara dan tidak terdapat catatan keberatan atas hasil tersebut, serta ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, patut diduga proses pemungutan suara di TPS itu berjalan tanpa ada masalah. Ketika proses rekapitulasi suara di jenjang PPK juga akan dapat dinilai apakah dalam proses rekapitulasi itu ada upaya perbaikan atas kekeliruan administrasi Berita Acara, terutama Sertifikat C-1 yang selama ini sering ada masalah. Sertifikat dan Lampiran C-1 nya atau tidak ada perbaikan. Jika telah dilakukan perbaikan dan angkanya tidak berubah, maka seluruh persoalan administrasi Formulir C-1 relatif telah tuntas pada saat rekapitulasi berjenjang. Dengan dua indikator ini, kami ingin menegaskan parameter untuk menilai apakah sebuah hasil pemilihan di satu tempat memiliki akurasi dan kebenaran hasil dan proses yang mengiringinya, sekurangkurangnya dari masa tenang sampai masa rekapitulasi.

18

Demikianlah keterangan saya dalam persidangan ini yang saya pertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Shanti Shanti Shanti Om. Wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. 56.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Terima kasih, Pak Putu. Kuasa Pemohon dipersilakan untuk mungkin ada beberapa hal, paling dua atau tiga pertanyaan yang bisa diajukan, baik ke Saksi ya … apa … ke Ahli Pemohon?

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin bertanya langsung. Pertama, pertanyaan untuk Saksi Prof. Saldi Isra, tadi sebagaimana penjelasan dan uraian Ahli yang dikemukakan tentang adanya pelanggaran persyaratan calon yang sudah cacat dari awal, kemudian Ahli menyampaikan bahwa ada alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk mendiskual … melak … memerintahkan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat tersebut. Yang ingin kami pem … Pemohon perdalam adalah apa yang menjadi dasar dari Ahli menyampaikan demikian oleh karena ketika Undang-Undang Nomor 3 … Mahkamah … Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya mengadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Sedangkan, sekarang jelas undang … Mahkamah mengadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015? UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, mohon maaf. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Prof. Saldi dengan Pak … Ahli dari Pihak Terkait, Pak Putu Artha. Sebagaimana sudah kita dengarkan bersama dari keterangan Pak Putu bahwa memang ada lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 untuk menyelesaikan sesuai dengan tahapannya. Namun demikian bahwa penyelenggaraan pemilihan itu tidak sepenuhnya sempurna. Ada fakta misalnya penghilangan hak untuk memilih ketika orang datang ke TPS belum pukul 13.00 WIB, ternyata TPS sudah ditutup dan tidak bisa memilih. Ada orang yang datang dengan menggunakan kartu keluarga karena TPS itu sudah tutup juga tidak bisa memilih. Kemudian juga ada kondisi, dimana pemilih mencoblos lebih dari satu, ada juga kondisi dimana pemilih mendokumentasi surat suaranya dengan mencongkel mata pasangan calon di bilik suara, padahal itu dilarang, dan itu terjadi. Namun, kenyataannya ketika dilaporkan ke panwas kabupaten, rekomendasi 19

panwas hanya berupa sanksi administrasi kepada penyelenggara di tingkat KPPS. Padahal jelas tindakan itu adalah merugikan pasangan calon. Nah, itu adalah fakta yang terjadi. Pertanyaan adalah … pertanyaan kepada kedua Ahli terhadap hal-hal yang belum diselesaikan tersebut yang merupakan cacat … apa … mencederai demokrasi. Ke mana keadilan bisa dimohonkan? Sementara ketika diajukan ke panwas hanya berupa rekomendasi, sanksi administrasi, tetapi hendak diajukan kepada lembaga yang lain, tidak ada, dan satu-satunya hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Demikian dua pertanyaan itu. Mohon pendapatnya. Terima kasih. 58.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sekaligus Pihak Terkait, silakan. Langsung, dua atau tiga pertanyaan untuk Ahli Terkait dan Ahli Pemohon.

59.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Prof. Sasis … Sahli, ya … Saldi. Tadi masalah pencalonan yang cacat dari awal sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, apakah hal itu belum di proses secara mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 masalah pencalonan tersebut sudah diputus oleh KPU, lantas dari si pihak-pihak yang merasa dirugikan belum pernah memproses secara administrasi ke PTUN, apakah ini layak juga untuk dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi? Terus yang kedua, untuk yang kaitannya tadi apa yang ditanyakan oleh Pihak Kuasa ter … Pemohon, itu mengenai pelanggaranpelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran tersebut yang tadi disampaikan oleh Kuasa Pemohon dan itu memerlukan pembuktian yang mana kejadian-kejadian tersebut setelah diproses, setelah diikuti dan memang saksi-saksi dari pihak-pihak tertentu juga belum dipanggil terhadap prosedur tersebut, apakah sudah ada kepastian hukumnya ketika hal tersebut juga belum diproses selama ini? Itu. Terus, selanjutnya ke Pak Putu. Dari penjelasan Ahli tadi, Ahli menyampaikan bahwa suatu proses pemilihan yang dianggap jujur, adil, dan memang hal tersebut juga sudah bisa dikategorikan sebagai tidak ada permasalahan ketika yang ada dalam proses hukumnya di TPS-TPS tersebut dalam rentang waktunya pemungutan suara sampai adanya penghitungan suara, tidak ada indikasi atau keberatan-keberatan dari saksi, baik saksi-saksi Pemohon, Pihak Terkait, atau saksi yang lainnya yang tidak menuliskan keberatan dalam C-2, lantas semuanya sudah ditandatangani. Tadi Ahli menyampaikan bahwa tadi di situ sudah dianggap tidak ada permasalahan.

20

Nah, yang jadi permasalahannya sekarang ini, ketika Ahli tadi menyampaikan bahwa ini sudah ada pengkotak-kotakan prosesnya bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah proses final, akhir. Ketika instansi-instansi terkait sudah memutuskan di situ, maka putusan itu bisa dijadikan bukti ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang apabila hal-hal yang tersebut semua itu, dalam contoh kasus pelanggaran administrasi di situ kasus pencalonan dari dukungan dua parpol. Semestinya tadi Ahli menyampaikan itu harus di proses dulu dari tata usaha. Nah, sekarang permasalahannya, apabila itu belum diproses dari tata usaha maka apakah hal tersebut juga bisa MK di situ menindak lanjuti sementara institusi terkait belum memutus? Terima kasih. 60.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, makasih. Dari Termohon silakan.

61.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Baik, Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Prof. Saldi Isra. Saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Ahli, di kabupaten Kuantan Singingi itu Pemohon sudah mengajukan permohonan kepada panwaslih untuk memeriksa tentang dukungan Partai PPP terhadap Pemohon dan juga terhadap Pihak Terkait. Panwaslih Kabupaten Singingi itu sudah menolak permohonan dari Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan upaya hukum terhadap itu. Pemohon tidak mengajukan banding kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, apakah menurut pendapat Ahli, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan ini? Yang kedua, ada fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pihak yang tidak dirugikan di dalam persoalan lolosnya pasangan calon bupati dan wakil bupati itu tidak punya legal standing untuk mengajukan keberatan terhadap lolosnya pasangan calon. Nah, di Kabupaten Kuantan Singingi Pemohon adalah pihak yang diloloskan oleh KPU, kemudian mengajukan keberatan kepada panwaslih terhadap lolosnya Pihak Terkait. Nah, bagaimana pendapat Ahli tentang hal ini? Terima kasih. Ada fatwa Mahkamah Agung yang isinya mengatakan bahwa pihak yang diloloskan sebagai calon bupati dan wakil bupati itu tidak punya legal standing untuk mengajukan keberatan terhadap lolosnya pasangan calon yang lain. Pemohon ini mengajukan keberatan kepada panwaslih terkait lolosnya Pihak Terkait karena didukung oleh Partai PPP itu tadi. Nah, sementara fatwa Mahkamah Agung mengatakan bahwa yang lolos itu tidaklah pihak yang dirugikan, tapi tetap mengajukan keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, bagaimana menurut Ahli terhadap hal ini? Terima kasih. 21

62.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Jadi, silakan mulai dari Prof. Saldi dulu sekaligus menjawab dari Kuasa Pemohon, Kuasa Pihak Terkait, dan Termohon. Silakan, Prof.

63.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Terima kasih. Pertama ini soal diskualifikasi, kalau itu dilakukan ada enggak dasar hukumnya? Kalau dibaca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian itu jadi dasar juga untuk penyelesaian sengketa pemilukada sebelumnya, itu juga tidak ada instrument hukum diskualifikasi di situ. Jadi ternyata kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan diskualifikasi. Karena apa? Karena memang ada hal yang mengharuskan untuk bekerja ke arah itu. Dalam catatan saya misalnya … apa namanya … itu pernah terjadi di apa … di Bengkulu Selatan soal syarat. Nah, saya menggunakan dalil ini, ini namanya … sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalau pasangan calon itu memenuhi ambang batas masuk ke tahap berikutnya maka Mahkamah Konstitusi mengatakan secara eksplisit Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi ini menjadi dasar menurut saya untuk memeriksa secara menyeluruh soal benar atau tidaknya sidang inilah yang akan membuktikan dengan … apa namanya … saksi-saksi yang ada. Jadi apa pentingnya saya menjadi Ahli menjelaskan ini agar ruang untuk memastikan sesuatu yang sedang diperdebatkan itu jangan ditutup, jadi diperdebatkan di sini dilihatkan bukti-buktinya nanti semua pihak harus menghormati apa yang diputuskan terhadap proses yang berlangsung secara terbuka dan itu menurut saya cara yang fair karena putusan Mahkamah Konstitusi memang bilang begitu, mereka akan apa namanya … akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi. Apa yang dikatakan menyeluruh? Dalam pemahaman saya mungkin Pak Putu dulu pernah jadi Komisioner KPU, pemeriksaan menyeluruh tentu meliputi semua tahapan. Mengapa ini penting dikatakan? Karena kalau di kotak-kotak itu ada fase kemudian yang sulit bisa di jangkau. Misalnya, setelah waktu yang disebutkan Pak Putu tadi dihitung, sudah selesai, orang ikut pemilihan, bagaimana kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa tenang dan segala macamnya? Instrument hukum apa yang bisa menjangkau? Jadi saya membayangkan semua keberatan itu menjadi tempat di sini untuk menyelesaikannya, tentu semuanya harus didasarkan kepada bukti-bukti yang dibentangkan dalam Sidang Yang Mulia ini. Itu yang pertama.

22

Ini soal apa namanya … soal lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan sesuai dengan tahapan namun ada fakta … apa namanya … fakta lain yang muncul, soal hak pilih, orang, dan segala macamnya. Nah, ini menurut saya kalau ini terjadi secara masif dan itu pasti melanggar prinsip-prinsip, dan sekali lagi ini harus dibuktikan dalam proses persidangan, bagaimana itu bekerja? Misalnya, saya merasa aneh juga kalau apa namanya … ada proses apa namanya … pencoblosan itu lalu kemudian beberapa puluh itu punya coblos yang khas, kan kita bisa menduga bahwa itu terkait dengan proses … apa namanya … penandaan dan itu akan menghilangkan atau melunturkan salah satu prinsip pemilihan yang umum, bebas, dan rahasia itu. Nah, ini menurut saya bagian yang bisa dijadikan catatan bersama. Soal apa … soal bagaimana misalnya, ini soal apa … soal pencalonan yang menyangkut partai politik yang bersengketa itu memang tidak sederhana, saya tidak memiliki kemampuan bisa menjelaskan semua karena saya juga tidak tahu fakta semuanya, makanya saya tadi menguncinya kalau ini masih ada pertanyaan soal pencalonan dan itu harusnya partai politik yang terkait dengan itu bisa dihadirkan di persidangan. Nah, kan ada pertanyaan berikutnya bagaimana kalau pencalonan itu sebetulnya … apa … sesuai dengan fatwah Mahkamah Agung tadi, tidak … dia tidak memiliki legal standing karena tidak berpengaruh. Gini, soal dukungan itu kan penting, kalau orang tidak … apa … tidak memenuhi dukungan dari partai politik dengan presentase tertentu karena dia tidak direkomendasi partai politik, itu kan bisa tidak menjadi pasangan calon. Nah, kalau ada pasangan … apa … dua … satu partai mencalonkan dua, ini kan mestinya salah satu harus gugur karena itu akan berimplikasi kepada keterpenuhan syarat di tempat lain yang di … yang tidak digugurkan itu. Jadi, menurut saya ini penting untuk jadi perhatian karena … apa namanya … presentase itu akan menjadi alasan orang bisa terus dicalonkan atau tidak. Misalnya, kalau ini ada dua yang dicalonkan salah satu dicoret, itu kan bisa mengurangi presentase yang di sini dan dia bisa saja tidak masuk dalam pencalonan karena presentasenya tidak mencukupi. Jadi, itu pengaruh tidak langsungnya kenapa ini bisa dipersoalkan. Terima kasih. 64.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan, Pak Putu.

65.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA Terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Heru Widodo, Kuasa Hukum Pemohon, dalam konteks ada sejumlah persoalan 23

seperti hak memilih dihilangkan, tidak bisa memilih, mencoblos lebih dari satu kali, dan seterusnya. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, maka kita harus memilah persoalan-persoalan tersebut terjadi di fase yang mana. Kami telah menyampaikan dan saya sebetulnya sependapat dengan Bung Saldi Isra bahwa tidak … tidak berarti kemudian persoalanpersoalan ketika masa tenang itu terjadi dan pada hari pemungutan suara tidak bisa diproses dan tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, bisa. Karena forum penyelesaiannya di situ belum tuntas. Berbeda halnya kalau kemudian fase itu terjadi di awal, saya memberi contoh dari kasus-kasus yang disampaikan tadi soal hak memilih misalnya. Sebetulnya undang-undang yang ada sekarang sudah sangat longgar, sampai tiga kali proses pemuktahiran itu. Tapi, fakta juga di lapangan, hampir semua calon itu lalai untuk membangun infrastruktur. Saya kebetulan sempat ada di Bali lama, kemudian di Lombok, dan dibeberapa tempat, saya meninjau. Di Bali misalnya, di Karangasem ada salah satu pasangan calon sampai menugaskan per TPS dua orang, satu bulan diupah untuk menyisir DPT, lalu ditemukan 1.600 DPT yang bermasalah. Saya ingin mengatakan, itulah seharusnya yang kita lakukan oleh pasangan calon untuk memuktahirkan DPT maka bersama-sama dengan KPU dan panwaslih melakukan proses permuktahiran itu karena saya juga tidak ingin manafikan bahwa proses politisasi DPT sangat bisa terjadi. Karena itu, calon harus merespon itu. Pertanyaannya, kalau calon tidak melakukan itu, ya jangan salahkan juga penyelenggara dan pengawas karena bagian dari partisipasi calon untuk membuat pemilu ini berintegritas terabaikan. Ini yang sering kita lihat. Nah, termasuk soal misalnya, ketika ada kasus-kasus di lapangan pada saat pemungutan suara. Kita mulai misalnya dari masa pemberian … apa namanya … pembagian Formulir C-6 surat pemberitahuan. Maka seharusnya, tim kampanye yang baik harus mem-backup infrastruktur KPPS untuk menanyakan konstituennya sudah dapat C-6 atau tidak? Kalau tidak, punya inisiatif untuk langsung kemudian meminta kepada ketua KPPS, dan ikut membantu, mengawal, dan membagikan. Ketika … saya juga tidak menafikan bahwa punya potensi C-6 itu apakah karena problem teknis atau politis, tidak terdistribusi dengan baik. Nah, kalau di situ kemudian terjadi persoalan pelanggaran karena persoalan politis, maka segera pada saat itu juga dilaporkan ke panwas. Di beberapa daerah, setidak-tidaknya saya sudah searching di lima daerah, Boyolali segala macam, itu memang ditemukan fakta ada misalnya di Karangasem membagikan C-6 sambil membawa baju kaos pasangan calon, ya, tetapi segera dilaporkan mekanismenya ke panwas, lalu segera dalam satu hari KPU setempat mengganti KPPS itu. Sebentulnya respons cepat seperti ini yang diharapkan oleh undang-undang, partisipasi cepat, respons cepat, sehingga tidak 24

kemudian menjadi persoalan dikemudian hari. Sama halnya ketika menyangkut masalah disebutkan tadi, kalau ada orang memberikan pilihan lebih dari dua kali, jelas melanggar. Pasal 112 ayat (2) jelas mengatakan salah satu unsur saja dari itu terjadi, bisa pemungutan suara ulang di tempat itu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah forum ini bisa membuktikan bahwa di situ ada dua kali pemilihan? Pertanyaan yang kedua, apakah forum ini kemudian proses pelanggaran itu sudah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku di lapangan? Saya memberi contoh di beberapa tempat yang terjadi di … di … di … seperti katakanlah di Denpasar ada enam orang, kemudian menggunakan C-6 orang lain memilih, diproses langsung hari itu, lalu enam orang masuk penjara. Nah, itu artinya respon dari pasangan calon dengan cepat. Tetapi, kalau kemudian ada pelanggaran semacam itu dibiarkan, maka saya mengkritik pasangan calon, kemudian menumpuk masalah dibawa ke MK karena saya juga harus mengkritisi pasangan calon. Kadang-kadang, Majelis, pasangan calon banyak yang bikin jebakan batman, jebakan batman yang saya maksud sengaja dibuat posisi itu terbuka longgar, pelanggaran-pelanggaran itu untuk dia tahu sepertinya itu pelanggaran, lalu mau dibawa ke MK, ini yang saya sebut jebakan batman dan Majelis harus melihat apakah itu jebakan batman atau murni karena terjadi pelanggaran, lalu tidak terjadi. Ini fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga sebetulnya dengan seluruh pelanggaran itu, maka persidangan hari ini membawa hasilnya, oh, benar sudah dilaporkan ke panwas, lalu ka … KPPS-nya sudah dipecat, dibawa dalam sebagai bukti persidangan. Oh, benar, kemudian di proses di situ terjadi pemungutan suara ulang. Saya yakin pemungutan suara ulang kalau dilakukan di situ sudah terjadi karena limit waktunya tujuh hari untuk diproses dalam rekapitulasi di PPK, PPK merespons kemudian dengan pemungutan suara ulang. Sehingga, tidak perlu diminta di Mahkamah Konstitusi, pemungutan suara ulang misalnya. Ini … ini yang … apa namanya … kita ingin jelaskan, hal-hal bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan teknis di lapangan itu di setiap level, di setiap tahapan, dicoba oleh undang-undang ini diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak semua bermuara ke belakang. Kemudian, menyangkut masalah PTUN dari cerita yang berkembang tadi itu masalah pencalonan. Sebetulnya, semua pihak sudah melaksanakan mekanisme sesuai dengan undang-undang, saya tangkap. Saya lihat kalau tidak salah, mohon dikoreksi, pasangan calon yang merasa dirugikan sudah mencoba melapor ke panwas. Artinya mekanisme itu sudah berjalan bahwa kemudian panwas nanti barangkali Bawaslu bisa memberikan keterangan bagaimana proses itu, silakanlah. Kalau ternyata tidak memenuhi persyaratan kemudian gugur berarti dalam konteks yuridis, pokok perkara masalah itu memang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga

25

memang menurut hemat saya menjadi tidak layak lagi. Apalagi, naik ke tingkat MK, harusnya masuknya dulu ke PTUN. Sehingga menurut saya, Majelis memang tidak berwenang lagi mengadili persoalan itu ketika prosedur-prosedur awal yang seharusnya dilalui, itu tidak dilalui dengan baik, tetapi saya lihat malah tadi sudah melapor ke panwas dan tidak ada masalah. Kalau diangkat lagi sekarang di forum ini, dengan berat hati saya harus mengatakan, ya, memang untuk menambah-nambah pokok perkara, begitu. Ya, ini … apa namanya … kemudian, menyangkut masalah soal politik uang dan seterusnya, saya kira tadi sudah saya sampaikan beberapa poin bahwa semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kualitatif itu diselesaikan sesuai dengan tingkatan yang berlaku di sana. Sehingga, forum Sidang hari ini hanya kemudian, bayangan saya, membaca, “Oh, suara Pemohon berapa, suara Termohon berapa, suara calon lain berapa. Apa benar apa tidak.” Menjawabnya kemudian, cek, adu data, “Oh, C1-nya bagaimana para pihak?” “Oh, sama, selaras.” “Oke, benar.” Tetapi kita jangan percaya angka ini dahulu, bahwa angka ini benar. Betulkah bahan baku menuju angka ini benar? Lah karena itulah kemudian dilakukan proses cross-check. Ada namanya C-2, ada namanya fakta-fakta pelanggaran daripada … pada saat masa tenang sampai proses verifikasi. Sejauh mana kemudian, aspek-aspek yang bersifat kualitatif pelanggaran dari masa tenang sampai pemungutan suara itu. Kemudian, bisa kita mengambil kesimpulan bahwa angka yang benar itu diperoleh melalui bahan baku yang kotor, atau yang bersih, atau yang agak kotor. Nah, pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana bahan baku yang mungkin agak kotor atau apa ini mempengaruhi keterpilihan. Karena bisa saja, misalnya kemudian di satu tempat akan ada masalah, “Oh C-6 tidak dibagikan sekian, sekian begitu dijumlah.” Tidak ada lagi laporan yang lain, tetapi selisihnya terlalu jauh. Sehingga kemudian sudahlah kita kasih C-6 itu milik Anda semua, toh juga tidak mengejar, misalnya. Nah, saya kira nanti … saya kira, Majelis … karena pengalaman yang sudah luar biasa dari sidang ke sidang cukup cakap untuk menilai setiap persoalan. Tugas kami, sebagai Ahli untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya undang-undang ini memberikan pembelajaran dan saya sepakat dengan pertimbangan hukum, Majelis dan saya juga punya keyakinan bahwa di tahun 2017 nanti, saya kira Majelis akan sepi perkara, begitu. Karena orang sudah paham semua, bagaimana harus menjalankan kewajibannya sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan instrumen-instrumen yang ada di lapangan.

26

Demikian seluruh jawaban, saya mohon maaf apabila mungkin tidak menyenangkan semua Pihak dan tidak bisa memuaskan karena saya bukan alat pemuas. Terima kasih. 66.

KETUA: ANWAR USMAN Mulia.

67.

Terima kasih, ada tambahan dari Majelis Panel. Silakan, Yang

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami bersyukur ada dua Ahli, Prof. Saldi dan Pak I Gusti Putu Artha. Karena setelah kami membaca dokumendokumen baik yang disampaikan oleh Pemohon, oleh Termohon, dan oleh Pihak Terkait, ya, terus terang ada … apa, ya … ada masing-masing punya versi, begitu. Nah, tentu kehadiran Prof. Saldi dan kehadiran Pak Putu, kita berharap bisa memberikan keyakinan kepada kami, sehingga kami tidak salah dalam memutus. Pertama, ke Prof. Saldi, kalau kita membaca permohonan Pemohon secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa Pemohon merasa banyak pelanggara-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Termohon, tetapi pada sisi lain ketika kita membaca jawaban Termohon. Termohon mengatakan, “Tidak, tidak benar itu. Kami tidak melanggar.” Gitu. Nah, kita berharap kami mendapat … apa … informasi yang bisa meyakinkan kami. Yang pertama Prof. Saldi, Prof. Saldi di dalam permohonan ini, tadi Prof menyampaikan bahwa ya mestinya kita tunduk pada norma-norma yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian dijabarkan ke dalam peraturan KPU antara lain Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Nah, saya ingin dari sisi hukumnya meminta klarifikasi ke Prof. Saldi, misalnya di dalam undang-undang yang kemudian dijabarkan Undang-Undang Nomor 8 yang kemudian dijabarkan dalam PKPU 10 itu, ditegaskan bahwa mencoblos itu harus dengan … kalau kita baca, saya bacakan saja biar Prof. bisa me … supaya apakah tafsir kami tidak salah. Saya minta tafsir dari Prof. Saldi di … ditegaskan di dalam undangundang bahwa mencoblos itu atau pemungutan suara itu adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS, ini Pasal 1, Prof., Pasal 1 poin ke 21 dari PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang sebenarnya ini adalah penjabaran dari norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Di butir 21 atau poin 21, “Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.” 27

Nah, kemudian di bagian lain ditegaskan bahwa surat-surat suara yang bisa dianggap sah itu adalah surat suara yang dicoblos sesuai dengan norma yang ditentukan di dalam … apa … Pasal 1, butir 21 tadi. Apa makna yang bisa kita tarik dari situ, Prof.? Itu yang pertama, silakan, Prof. Langsung saja supaya lebih ini, Prof. 68.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Ya, kita kan kalau karena itu mencoblos kan punya instrumen atau alat.

69.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya.

70.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Jadi, kalau dia bisa di nomor, di gambar, yang penting kan masih dalam kotak itu. Nah, kan ada instrumennya … paku ya, kurang lebih ini.

71.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, ya.

72.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Artinya, kalau itu kita cobloskan, itu kan jelas secara teknis, tetapi kalau kemudia yang muncul robekan, itu kan tidak dicoblos, dalam makna tekstualnya tidak dicoblos lagi. Nah itu. Itu artinya, menurut saya, ada perbedaan prinsip antara dampak dari dicoblos. Sekarang kan bisa dicoba saja, Yang Mulia, kalau ini kertas kita coblos kan paling-paling sebesar itu yang akan muncul. Kalau kemudian dia bisa diberi tanda itu bukan dicoblos lagi menurut saya, itu pasti sudah dirobek atau disegalamacamkan. Walaupun secara prinsip, pemilih tetap menggunakan hak pilihnya, tetapi dengan cara yang tidak wajar itu sebetulnya kan ada prinsip dasar dari penggunaan hak pilih itu yang menurut saya terganggu. Paling tidak, ini bisa dilacak berapa sih sebetulnya yang memilih calon ini dan segala macamnya. Nah, itu yang saya anggap. Jadi, itu mungkin bisa dimaknai bahwa bukan dengan cara yang benar dengan sesuai dengan butir 21 tadi.

28

73.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kita lanjut, Prof. Di dalam undang-undang dan kemudian juga jabarannya di dalam PKPU, di dalam bilik, bilik tempat mencoblos itu tidak boleh dilakukan dokumentasi. Kira-kira makna apa yang ingin dicapai sehingga ada larangan untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan di dalam bilik suara? Silakan, Prof.

74.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Ya, itu bisa … apa … berhadapan dengan prinsip rahasia karena dokumentasi itu kan bisa menjadi alat. Kenapa sesuatu didokumentasikan? Dia bisa digunakan untuk kepentingan lain. Nah, kalau orang mendokumentasikan itu, lalu dilihat pihak lain, prinsip kerahasiaan pemberian suara kan menjadi hilang.

75.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke, saya ingin me … mempertegas. Tadi, Prof. sudah menyinggung tadi soal … apa … pengambilan bagian tertentu pada foto pasangan calon. Tadi juga Kuasa Hukum Pemohon sudah menyampaikan dan menganggap … tadi Prof. Saldi kalau enggak salah, tolong di … dibetulkan kalau saya salah. Kalau enggak salah, tadi Prof. Saldi mengatakan bahwa sebenarnya dengan mengambil bagian tertentu dari foto pasangan calon, sebenarnya itu bisa dikualifikasi sebagai tindakan untuk mendokumentasikan apa yang ada atau apa yang dikerjakan oleh pencoblos, pemilih di dalam bilik suara, gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu, Prof., terjadi seperti itu, dimana sang pemilih mencongkel mata, mencongkel mata, misalnya pasangan calon tertentu, apakah itu ada kaitannya dengan soal dokumentasi bahwa saya pilih ini, lho. Kira-kira gitu, Prof.

76.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Saya tidak bisa menjelaskan itu, Yang Mulia. Apakah itu terkait dengan dokumentasi, tetapi kalau itu bagian dari penandaan bisa dianggap.

77.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kalau itu dianggap penandaan terhadap apa yang dipilih itu bisa dianggap dokumentasi?

29

78.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Saya tidak bisa menjawabnya, Yang Mulia.

79.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Putu, saya merasa senang sekali ada Pak Putu sebagai mantan penyelenggara pemilu yang cukup lama sebelum di tingkat pusat juga sudah jadi penyelenggara di tingkat provinsi di Bali. Nah, tentu Pak Putu akrab dengan regulasi-regulasi sebagai penjabaran dari undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, termasuk PKPU-PKPU untuk menjabarkan norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pertanyaan saya, Pak Putu, ini kan Pak Putu sebagai mantan penyelenggara, apakah ketika di dalam norma undang-undang yang kemudian dijabarkan ke dalam norma yang lebih … apa … lebih operasional, katakanlah seperti PKPU. Itu kemudian ternyata di lapangan oleh bawahan KPU, misalnya KPU tingkat kabupaten/kota atau tingkat PPK atau di tingkat lebih bawah lagi, ternyata tidak tunduk pada norma itu. Katakanlah KPPS, KPPS sudah diberitahu bahwa pada saat penghitungan suara untuk menentukan suara mana yang sah, saya yakin KPU sudah memberi apa … memberi pengarahan seperti itu. Tapi kemudian, ternyata di lapangan … ternyata di lapangan sebagai contoh misalnya KPPS ketika menghitung suara ada yang mestinya menurut norma itu, ini suara sudah tidak sah gitu, tapi kemudian oleh KPPS atau petugas di lapangan tetap saja dianggap sah. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap itu, Pak Putu?

80.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA Maka yang paling pertama bertanggung jawab pada saat pemungutan suara adalah saksi dari pasangan calon. Merekalah yang pada forum ketika Berita Acara itu ingin ditandatangani membuat catatan keberatan berapa dia melihat fakta bahwa misalnya surat suara dilubangi, atau matanya diambil, atau tidak. Karena nanti eksekusi hukumnya adalah surat suara itu wajib dinyatakan tidak sah. Tidak ada urusan dengan pemungutan suara ulang. Jadi, ketika surat suara itu tidak dicoblos sesuai dengan aturan, maka surat suara itu dinyatakan tidak sah dan itu ada implikasi pidananya. Saya sekaligus menjawab pertanyaan Majelis tadi kepada Prof. Saldi. Maka ketika orang kemudian mendokumentasikan di situ dan itu misalnya, sekali lagi misalnya benar, maka itu ada urusannya dengan pidana karena pasti ada urusan kemudian dengan melanggar prinsip rahasia dan politik uang di situ.

30

Kenapa KPU … saya kebetulan suasana kebatinannya menangkap aturan itu ketika masih saya, kenapa tidak boleh di bilik membawa kamera? Karena praktiknya sebelum-sebelum itu dia potret, lalu ditukar dengan uang di luar. Nah, maka untuk mencegah itu tidak boleh ada kamera di dalam bilik, tetapi begitu selesai pemungutan suara, boleh bawa kamera oleh saksi lalu memotret C-1 Plano, boleh. Aturannya jelas mengatur. Memotret DPTb-2 boleh, aturannya mengatur. Tapi memotret hasil pilihan masing-masing itu yang tidak boleh. Demikian, Majelis. 81.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lagi, Pak … Pak yang terhormat, Pak Putu. Ini di dalam permohonan Pemohon, di dalam permohonan Pemohon ini halaman 15. Pemohon mendalilkan ada TPS di Desa Sungai Pinang, ya, DPT-nya itu 313. Tapi kemudian, kertas suara yang ada di sana hanya ada 221. Sementara normanya adalah kertas suara harus sesuai dengan jumlah DPT, plus 2,5%, gitu. Nih, kalau terjadi gini gimana, Pak?

82.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA Seharusnya ketika rapat pemungutan suara dibuka pukul 07.00, maka saksi memperoleh DPT, dan di situ ada 313, itu tidak boleh dilakukan proses pemungutan suara, dan saksi harus melakukan komplain pada saat itu.

83.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, satu lagi Pak Putu. Saya setuju dengan apa yang Pak Putu katakan tadi bahwa mestinya filosofi yang … salah satu filosofi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 … Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu adalah ingin memberi apa … memberi peran kepada lembagalembaga yang terlibat di dalam pemilihan kepala daerah ini. Mulai dari tingkat desa ada apa … pengawas lapangan, ada petugas di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat kota, dan seterusnya, serta ada kepolisian, Gakkumdu, dan sebagainya. Salah satu filosofinya dan itu kita sudah setir di dalam putusan kita bahwa kita mau supaya itu bekerja secara optimal. Pertanyaannya, mungkin Pak Saldi juga bisa mengomentari, ini yang terakhir. Pertanyaannya, ketika lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk memproses itu katakanlah Bawaslu, tempatnya masyarakat mengadu dan masyarakat sudah mengadukan. Kemudian panwas ada 2 kemungkinan, dia tindak lanjuti atau tidak ditindaklanjuti, yang ditindaklanjuti pun juga ada beberapa kemungkinan, misalnya tindak lanjutnya dalam bentuk rekomendasi kepada KPU untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian KPU tidak melakukan tindakan. 31

Apakah menurut Pak Putu bahwa sebenarnya persoalan ini enggak boleh lagi diperiksa oleh MK, sudah selesai, gitu? Itu kira-kira gimana, Pak Putu? 84.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA Jawaban saya tergantung derajad persoalannya, Majelis. Saya ingin mengatakan begini, filosofi yang harus kita tegakkan di sini. Ketika tanggal pemungutan suara, maka tokoh kunci yang sangat sentral di situ bukan pasangan calon, bukan anggota KPU, tapi saksi pasangan calon. Ia melebihi kewenangan siapapun pada saat itu, bahkan oleh pasangan calon. Filosofi ini yang sama sekali di berbagai pilkada tidak dipahami, sehingga sering pasangan calon menganggap persoalan saksi itu persoalan yang sangat sederhana. Contoh misalnya, ketika kita menganggap bahwa saksi itu saksi kunci, maka siapa yang diharuskan di situ, apa tugas mereka, harus jelas. Perdebatan-perdebatan di Majelis ini kita bicara soal C-6 DPTb-2, maka kalau saksinya di … dibimtek dengan baik, dia pasti punya foto, foto dari ATb-2, daftar absen DPTb-2 itu. Sehingga bisa di situ di-crosscheck, apa betul yang bawa DPTb-2 apa namanya … jumlahnya sekian, siapa orangnya, sehingga dari situ bisa di-cross-check, kemudian dia memenuhi syarat atau tidak dia sebagai pemilih. Nah, saya ingin mengatakan bahwa figur saksi inilah yang kemudian menjadi sangat sentral. Terkait dengan pertanyaan Majelis tadi, maka tergantung tingkat persoalan yang terjadi, apakah kemudian bisa dibawa ke Majelis atau tidak. Contoh sederhana, ketika itu terjadi di level pemungutan suara, maka sudah ada mekanisme komplain berjenjang. Katakanlah misalnya, ada saya membaca di permohonan “Oh, surat suaranya bertambah lagi sekian,” apa … “Surat suaranya kurang, surat suaranya ditambah,” segala macam. Komplainnya selesai kok, ringan di situ. Di TPS dibuat catatan keberatan, lalu diklarifikasi di PPK, tuntas di TPS itu. Maka karena dia tidak ada urusannya dengan hasil pemilihan apakah sah atau tidak, seharusnya sudah selesai di situ. Politik uang misalnya, ketika bicara soal politik uang dan itu terjadi pada saat pemungutan suara, maka harus segera diproses sehingga sebelum rekapitulasi pada tanggal berapa, misalnya tanggal 18, tanggal 19, sudah ada setidak-tidaknya kajian Gakkumdu, dan itu silakan dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai satu dokumen tambahan. Tapi yang fatal kemudian adalah kalau misalnya ada di satu tempat, KPU-nya kemudian yang bermain-main menyangkut masalah pencalonan. Katakanlah ke sini saja kita pakai soal PPP atau apa misalnya, maka seharusnya di situ bagi pasangan calon segera proses itu di Bawaslu. Oh, mentok di Bawaslu, segera bawa ke PTUN apapun hasilnya karena pada hari ke-69 akan final. Anak-anak ini kalau memang nakal, bawa segera 32

ke DKPP karena DKPP juga akan memeriksa itu benar atau tidak, sehingga sebetulnya pasangan calon punya dua amunisi, kalau ia bisa tuntas di DKPP dan di DKPP dinyatakan bersalah misalnya, amunisi inilah yang bisa dibawa ke forum ini untuk menjustifikasi putusan Majelis nanti atau misalnya di PTUN. Itu kira-kira apa … gambaran penyelesaiannya. Tapi kalau pada level di level bawah, maka sebetulnya kalau itu terjadi masif, saya kira mungkin saja akan terjadi mungkin 100 pemungutan suara ulang, kalau misalnya terbukti ada satu, dua orang hadir di situ memberikan suara lebih dari sekali atau mengambil C-6 milik orang lain dan … dan seterusnya. Saya kira demikian penjelasan saya, Majelis. 85.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, terima kasih. Ini karena Pak Putu adalah Ahli yang sangat mendalami soal pemilihan, ya, terima kasih banyak sekali yang kami bisa tangkap. Barangkali Prof. Saldi juga ada tadi?

86.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Ya, ini soal putusan Mahkamah Konstitusi memang mengatakan agar institusi-institusi yang didesain oleh undang-undang itu bisa bekerja secara optimal dan secara tuntas. Pertanyaan kita adalah pertanyaan yuridisnya, kalau institusiinstitusi itu tidak bisa optimal dan tidak bisa melakukan sesuatu secara tuntas, tentu harus ada institusi yang bisa menyelesaikan itu. Nah, saya menganggap, makanya yang rujukkan saya utama adalah mengapa Mahkamah Konstitusi begitu men-dismiss yang tidak lolos ambang batas, lalu mengatakan yang lolos ambang batas itu akan diperiksa seca apa … semua, Pak, semua tahapan. Jadi, akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena ada kekhawatiran di diri Mahkamah Konstitusi sendiri bahwa mereka yang lolos itu, itu mungkin apa namanya … institusi-institusi yang diberi otoritas untuk menyelesaikan segala soal, itu belum bisa bekerja secara optimal sehingga persoalannya belum tuntas. Nah, di sinilah tempatnya untuk menuntaskan soal-soal seperti itu, Yang Mulia. Misalnya begini, tadi kan disebutkan kalau ada yang dicongkel matanya, itu kan bisa dianggap memberikan tanda, bisa juga itu cara untuk mengontrol, dan ini akan mudah terjadi di daerah-daerah yang tertentu yang dikuasai oleh pasangan calon. Kita tidak tahu siapa pasangan calonnya, misalnya saya pasangan calon itu meng … mengusai lokasi tertentu untuk memastikan orang-orang memilih saya. Saya katakan, “Anda kalau memilih saya, buktinya harus dilakukan cara yang begini.”

33

Dulu saya masih ingat ketika Bang Yusril ikut jadi calon presiden di MPR tahun 1999, ya, Bang, ya? Itu ada calon yang memilih nama tertentu, lalu menulis OY di situ. Itu kan artinya menginformasikan dengan tanda itu kepada orang lain bahwa dia memilih itu dan janganjangan itu sudah diberikan isyarat, “Kalau Anda memilih ini, harus tandanya begini.” Nah, ini menurut saya salah satu cara yang apapun putusannya nanti, saya berharap Mahkamah Konstitusi bisa memberikan warning bahwa cara-cara seperti ini adalah cara yang tidak dibenarkan karena itu memengaruhi salah satu prinsip dasar dalam penggunaan hak pilih. Terima kasih. 87.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Satu lagi, Pak, ini menyambung tadi yang … menarik tadi yang Pak Putu sampaikan. Bahwa memang ada indikasi pasangan calon tertentu sebenarnya sudah memahami atau mengetahui ada sejumlah dugaan-dugaan pelanggaran, tapi kemudian dia biarkan saja dengan harapan ini nanti kita tumpuk sebagai alasan untuk ke MK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Ada juga kejadian-kejadian yang memang pasangan calon tahu bahwa ada pelanggaran dan pasangan calon itu sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan mekanisme, misalnya melaporkan ke panwas atau ke Bawaslu, dan sebagainya, tapi kemudian tidak ada tindakan yang dilakukan secara kongkrit atau tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu atau panwaslu. Itu menurut Prof. gimana, Prof.? Ini yang terakhir, Prof.

88.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Ya, kalau ada yang sengaja menumpuk itu tidak benar juga pekerjaan seperti itu. Jadi, kan ini bukan tempat untuk … tempat apa namanya … keranjang sampah. Oleh karena itu menurut saya, upaya pihak-pihak untuk menempuh jalan itu mesti menjadi salah satu poin yang harus dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, harus diperiksa semua, membiarkan saja atau telah melakukan. Karena begini, ada juga kekhawatiran … apa namanya … bagi apa … peserta Pemilu karena mungkin sudah satu, dua pengalaman, ini kalau didorong juga terus begitu, ndak jalan-jalan juga. Dia tidak mau melakukan, memperlambat waktu, dan segala macamnya. Jadi, itu sangat mungkin terjadi. Jadi, dua-duanya bisa dilihat secara fair, Yang Mulia. Ada mungkin orang yang sengaja menumpuk. Tapi ada orang juga yang kemudian sudah berupaya, tapi karena kecewa atau khawatir proses itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, bisa dilihat saja dalam proses persidangan ini. 34

Jadi, kalau boleh saya mengusulkan. Ini karena agak apa … rumit. Mungkin pemeriksaannya bisa dilakukan bukan mendalam dan segala macam, dan tidak perlu juga buru-buru di apa … diselesaikan sidang ini, mungkin bisa beberapa kali untuk membuktikan semua dalil yang ada. Sehingga itu bisa jadi pelajaran bagi kita ke depan. Nah, kalau orang main-main datang ke sini, ini bisa disikat saja oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. 89.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Prof. Sardi. Saya mau ke Kuasa Pemohon dulu. Di halaman 15 permohonan Saudara, itu di TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi. Berdasarkan kesaksian saksi Pemohon di TPS yang membuat catatan dengan teliti, perolehan suara Pemohon sebanyak 164 suara. Namun, di C-1 hanya 64 suara. Ya, betul ya di situ?

90.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Benar, Yang Mulia.

91.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada bukti itu yang (...)

92.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ada Saksi yang sudah kami hadirkan.

93.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bukti tertulis ada, ndak?

94.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Bukti tertulis enggak ada, saksi tapi, Yang Mulia.

95.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, terima kasih.

96.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Di TPS, Yang Mulia.

35

97.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, terima kasih.

98.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Mohon izin, Yang Mulia. Tadi yang dibacakan Yang Mulia Prof. Aswanto itu yang perbaikan atau yang lama? Karena kami di halaman 15 poin yang dibacakan oleh Prof. Aswanto berbeda. Ya, yang kami terima registrasi per 3 Januari, perbaikan.

99.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Halaman 16, mohon izin, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 16, ya? 101. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya. 102. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, berarti ganti halaman? 103. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya. 104. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi tetap ada (…) 105. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Isinya sama. 106. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada dalil itu, ya?

36

107. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Isinya sama. 108. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, terima kasih. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih. Benar, Yang Mulia. 110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Baik, jadi di poin 6, halaman 16, kalau begitu, ya. 111. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: SALDI ISRA Yang Mulia, sebelum menyelesaikan ini perkenankan saya memberikan apa … menyampaikan keterangan ini kepada Panitera. 112. KETUA: ANWAR USMAN Ya, Petugas silakan diambil, sama Pak Putu juga, ya. 113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Mohon izin juga, Yang Mulia. Sebelum (…) 114. KETUA: ANWAR USMAN Itu (…) 115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Diakhiri pendapat keterangan Ahli. Jadi, kami mau menyambung pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Aswanto. 116. KETUA: ANWAR USMAN Lho sebentar. 117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Jadi, terkait dengan (…) 37

118. KETUA: ANWAR USMAN Sebentar, sebentar. Pertanyaan Prof. Aswanto ke siapa? 119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Ke (…) 120. KETUA: ANWAR USMAN Sudah (…) 121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Ahli Pihak Terkait. 122. KETUA: ANWAR USMAN Sudah, sudah, cukup, cukup. 123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO (…)

Karena menyangkut yang tadi poin halaman 15 tentang masalah

124. KETUA: ANWAR USMAN lagi.

Sudah cukup, sudah dikasih. Tidak usah diini lagi … ditanggapi

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Terima kasih, Yang Mulia. 126. KETUA: ANWAR USMAN Baik, untuk kedua Ahli terima kasih karena sudah selesai, ya boleh meninggalkan ruang sidang, dan kebetulan sidang ini akan dilanjutkan setelah Salat Asar. Ya, terima kasih, Prof. Ya karena ini sudah masuk waktu Asar, jadi kita skors dulu. Pukul 16.00 WIB kita masuk lagi, ya. Sidang di skors. KETUK PALU 1X SIDANG DISKORS PUKUL 15.31 WIB 38

SKORS DIBUKA PUKUL 16.13 WIB 127. KETUA: ANWAR USMAN Ya, skors dicabut dan sidang dibuka kembali. KETUK PALU 1X

Kita lanjutkan sidang ini untuk mendengarkan keterangan Saksi. Masing-masing lima dari Pemohon, lima dari Termohon, dan lima dari Pihak Terkait. Dan nanti masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dua atau tiga pertanyaan ke masing-masing Saksi Pemohon, atau Termohon, atau Pihak Terkait. Silakan dari Pemohon. 128. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Halo. Terima kasih, Yang (...) 129. KETUA: ANWAR USMAN Sebentar, sebentar! Ya, Saksi Pemohon atas nama Delfi, ya? Silakan, ya. Bersiap, ya. 130. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 131. KETUA: ANWAR USMAN Saudara alamatnya Jalan Proklamasi, ya? 132. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 133. KETUA: ANWAR USMAN Lingku … LK itu lingkungan, ya? Lingkungan 3, Sinambek, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Pekerjaan … wah, ini bukan pekerjaan ini kalau saksi pasangan itu. Jadi, Saudara sebagai … dulu waktu pilkada, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1? 39

134. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, betul. 135. KETUA: ANWAR USMAN Khusus di TPS 3? 136. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Yang Mulia. 137. KETUA: ANWAR USMAN Desa Sungai Jering. Baik, silakan apa yang ingin Saudara sampaikan? 138. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, terima kasih, Yang Mulia, telah memberi waktu untuk saya bersaksi dalam persidangan ini. Yang pertama sekali. Saya adalah saksi di TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 3 Desa Sungai Jering. Yang kedua. Saya mencatat dalam daftar sendiri mendapatkan pemilihan bernama Sudirman mencoblos dua kali. Yang ketiga. Saya melihat anak di bawah umur yang menemani ibunya, diberikan surat suara dan ikut mencoblos. Yang keempat. Saya pada pukul 10.00, melihat kurang lebih 50 surat undangan Model C-6 yang menumpuk di laci meja panitia. Tetapi, pada pukul 12.00, saya melihat surat undangan tersebut tersisa 8 lembar. Dan saya tidak mengetahui surat undangan tersebut diberikan kepada yang berhak atau bukan. Yang kelima. Saya bahwa pada saat pencoblosan ke KPPS tidak membacakan nama pemilih yang mencoblos. Yang keenam. Bahwa saksi tidak diberikan daftar DPT, sehingga saksi tidak mengetahui jumlah DPT di TPS 3. Yang terkahir, Yang Mulia. Saya pada tanggal 10, pukul 19.00, didatangkan oleh anggota ke KPPS, TPS 3 Desa Sungai Jering yang juga merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta saya untuk menandatangani C1-KWK. Tetapi, saya menolak karena saksi pada saat pencoblosan telah menandatangani C1-KWK sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

40

139. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Kesaksian Anda yang terakhir. Tanggal 10 Janu … tanggal 10, pukul 19.00, Anda didatangi oleh anggota KPPS TPS 3 Desa Sungai Jering? 140. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 141. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, yang juga merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Anda diminta untuk menandatangani C1-KWK, tapi Anda menolak karena Anda telah men … dalam pencoblosan menandatangani untuk Calon Nomor Urut 1. 142. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Semuanya sudah ditanda tangan. 143. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, Anda sudang tanda tangan? 144. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Sudah ditanda tangan. 145. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi, Anda diminta untuk menco … menandatangani Formulir C-1 nya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2? 146. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, betul. 147. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke, padahal Calon Nomor Urut 2 itu adalah Pihak Terkait, ya? 148. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Pihak Terkait. 41

149. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi, bukan … bukan yang … Anda kan Saksi Nomor 1? 150. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 151. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi Anda diminta untuk menandatangani untuk Pasangan Calon Nomor 2. 152. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Menandatangani ulang pada tanggal 10 itu. 153. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Menandatangani ulang? 154. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI He eh. 155. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1? 156. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Nomor Urut 2. 157. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oh. 158. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI He em. 159. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Karena di sini ini ditulisnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

42

160. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, itu saya sudah menandatangani sebagai apa … Calon Saksi Nomor Urut 1 dan menandatangani semuanya, gitu. 161. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oh, jadi untuk C1-KWK yang sama, tapi untuk pasangan calon yang sama? 162. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 163. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Bukan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, ya? Tapi Anda didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2? 164. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Nomor Urut 2. 165. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 1?

Tapi Anda tanda tangannya tetap di C-1 untuk Calon Nomor Urut

166. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Saya untuk me … apa … C-1 (…) 167. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI He eh. 168. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Semuanya pada saat mencoblos usai, itu sudah saya tanda tangani. 169. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tanda tangan semuanya?

43

170. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. Ini pada tanggal 10. 171. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 172. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Pukul 19.00 WIB. 173. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pukul 19.00 WIB. 174. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Saya didatangi oleh anggota KPPS, kemudian juga dia sekalian Tim Nomor 2. 175. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI He em. 176. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Mendatangi ke rumah saya, minta tanda tangan C-1, dan saya tidak mau menandatangani. 177. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. Jadi, sebetulnya Anda diminta menandatangani ulang, ya? 178. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 179. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi Anda … ya, ya. 180. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima Kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, ya, Delfi? 44

181. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 182. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini di kesaksian Saudara yang keempat, Saksi pada pukul 10.00 WIB melihat kurang-lebih 50 surat undangan model C? 183. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 184. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang menumpuk di laci meja panitia gitu, ya? 185. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, betul. 186. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO mana?

Ya. Ketika itu Saudara di mana? Di dalam ruangan itu atau di

187. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Di laci penerimaan surat (...) 188. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak, ini kan Saudara melihat di laci? 189. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 190. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara berada di ruangan itu waktu itu?

45

191. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Saya berada … saya sebagai Saksi itu jalan ke meja panitia KPPS yang menerima surat undangan (suara tidak terdengar jelas). 192. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He em. 193. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Saya melihat di situ banyak menumpuk C-6 itu yang tak dibagikan. 194. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sebentar, keterangan Saudara mengatakan lebih-kurang 50 surat undangan C-1 yang menumpuk di laci meja? Laci (...) 195. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI C-6. 196. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sori, C-6, C-6, C-6. Itu lacinya di atas atau di bawah lacinya? 197. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Lacinya di bawah, Pak. Tapi (suara tidak terdengar jelas) pintu lacinya sudah (...) 198. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terbuka? 199. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Bagus lagi, sudah terbuka. 200. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terbuka?

46

201. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 202. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini Saudara lihat ini? 203. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Lihat, Pak. 204. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kira-kira berapa ini? Berapa lembar ini? 205. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Sekitar 5 lembar itu, Pak. 206. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Banyak ini, Pak. 207. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Oh, banyak, Pak? 208. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, makanya saya … saya menganggap ini Saudara punya ilmu yang luar biasa, bertumpuk, tapi sudah tahu jumlahnya, gitu. 209. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, itu kan predik (...) 210. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Perkiraan saja? 211. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Perkiraan itu, Pak.

47

212. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Perkiraan saja sekitar 50, gitu? 213. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Pak. 214. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apa dasarnya Saudara mengira-ngira 50? 215. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, nanti terlampau banyak mengira, Pak, berkelebihan pula lagi. 216. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kenapa ndak mengira 5 kayak tadi? Atau 20 atau ini? Kok angka 50 yang (...) 217. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Itu kan lebih dan kurangnya, Pak, itu, Pak. 218. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Hah? 219. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Lebih dan kurang. 220. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lebih dan kurangnya 50? 221. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Pak. 222.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi Saudara ndak bisa menebak ini kan berapa … berapa jumlah lembar ini? 48

223. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Tidak, Pak. 224. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi waktu surat suara itu, waktu C-6 itu Saudara bisa menebak kurang-lebih 50? 225. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya karena yang ndak dibagikan ada sekitar sisa 114 undangan. 226. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, berangkat dari informasi awal bahwa ada 100 lebih yang tidak terdistribusi? 227. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Pak. 228. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, dari situ Anda mengira-ngira yang masih tersisa di meja itu kurang-lebih 50? 229. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, betul, Pak. 230. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu hanya perkiraan saja? 231. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Pak. 232. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. Tapi kemudian, Saudara mengatakan bahwa pada pukul 12.00 WIB, Saksi melihat surat undangan tersisa 8 lembar?

49

233. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, saya hitung langsung, Pak. 234. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ha? 235. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Saya yang menghitung langsung, Pak. 236. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, Saudara hitung saat itu? 237. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Pak. 238. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang pertama, Saudara tidak hitung? 239. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Tidak ada saya hitung, Pak. 240. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang sisa 8 itu, Saudara datangi laci, lalu mengambil surat suaranya, kemudian Saudara hitung? 241. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, saya menghitung langsung, Pak, datang ke laci situ, Pak. 242. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Datang ke laci? 243. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya karena terlampau bebas sekali, Pak, di TPS 3 itu, Pak.

50

244. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Waktu itu petugasnya ada di dekat laci? 245. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ada, Pak. 246. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara tidak dilarang untuk menghitung? 247. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Tidak. 248. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup. Terima kasih, Pak. 249. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Di TPS itu yang menang siapa? Pasangan calon (...) 250. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Nomor Urut 2, Bu. 251. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nomor Urut 2? 252. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 253. KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Selanjutnya Saksi Muajir. Ini alamatnya di Dusun Komang, ya? Pak Muajir? 254. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak.

51

255. KETUA: ANWAR USMAN Alamatnya di mana? 256. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Saya beralamat di Desa Talontam, Kecamatan Benai. 257. KETUA: ANWAR USMAN He em. 258. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR RT 03, RW 04, Kuantan Singingi, Pak. 259. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Saudara diminta untuk menja … menjadi Saksi Pemohon, ya? 260. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 261. KETUA: ANWAR USMAN Ya, ini ada dalam bagian keterangan tertulis ini Saudara diminta untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2? 262. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 263. KETUA: ANWAR USMAN Kemudian Saksi diminta untuk mencongkel atau menyobek gambar mata Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2? 264. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Betul.

52

265. KETUA: ANWAR USMAN Kok, kenapa harus mata wakil bupati, kok bukan bupatinya? 266. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya karena alasan siapa … mandor itu karena matanya kan agak lain, Pak, agak sipit, kan. Makanya … matanya berbeda karena enggak sipit, Pak. 267. KETUA: ANWAR USMAN Oh, agak sipit, gitu? 268. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 269. KETUA: ANWAR USMAN Lho, bukan bupatinya, ya? 270. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Bukan, Pak. Wakilnya, Pak. 271. KETUA: ANWAR USMAN Oh, baik. Baik, silakan apa saja yang Saudara ketahui? Silakan. 272. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya adalah pemilih terdaftar di TPS 3 Desa Talontam, Kecamatan Benai, RT 03, RW 04. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan PT. RAPP. Pada tanggal 8 Desember 2015, saya bersama pekerja yang lainnya sekitar dari 60 orang lebih, telah diinstruksikan oleh kepala bagian … kepala bagian kami untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Seandainya kami tidak memilih atau mencoblos pasangan tersebut, kami akan diberikan sanksi yaitu berupa diberhentikan dari tempat kerja. Kemudian sebagai tanda bukti bahwa kami telah mencoblos, kami diminta untuk mencongkel atau merobek bagian mata dari Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 dan untuk menyerahkan ke … kepada kepala bagian kami. Kemudian masalah 53

pemilu begitu juga, kami diharuskan hadir semua. Kemudian untuk perolehan suara di TPS 3 dimenangkan oleh Nomor 2 dengan jumlah 107 dan Nomor 1=94. Terima kasih, Yang Mulia. 273. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, di TPS 3 dimenangkan oleh Nomor Urut 2=107? 274. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Bu. 275. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1=94? 276. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Bu. 277. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Betul. Kalau di sini Anda diminta untuk me … memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama 60 pekerja, apakah Anda tahu yang 60 pekerja itu melakukan apa yang diperintahkan atau enggak semuanya? 278. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, saya kira mungkin dilakukan, Bu, karena kami semua kan butuh pekerjaan. 279. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Anda juga melakukan itu? 280. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Melakukan, Bu. 281. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Anda tahu kalau itu melanggar peraturan?

54

282. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Bu.

Ya, saya enggak tahu karena disuruh oleh kepala bagian kami,

283. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, kira-kira itu 60 orang? 284. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, kurang-lebih 1 rombongan. 285. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, ya? 286. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 287. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Muajir, ya? 288. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 289. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Muajir, Saudara di dalam keterangan ini menyampaikan bahwa Saksi bersama sekitar 60 pekerja? 290. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Betul. 291. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO ngira.

Ini persoalan menang dan kalah, jadi kita tidak bisa mengira-

55

292. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 293. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pastinya kira-kira berapa? Saudara tahu pastinya enggak? 294. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Kami kan satu rombongan itu memang sekitar itu, Pak, 60 orang, Pak, 1 rombongan kerja. 295. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sekitar 60, atau 60, atau kurang 60? 296. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR 60-lah, Pak. 297. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya? 298. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR 60-lah. 299. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara hitung? 300. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR 60 lebihlah, kurang-lebih. 301. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jangan main-main, Pak. Ini satu suara orang bisa kalah, satu suara bisa menang. Beda satu saja suara, bisa kalah bisa menang, Pak. Jadi, kalau Saudara mengira-ngira 60, 60 lebih, atau kurang 60 itu (...)

56

302. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Memang lebih-kurang 1 rombongan itu 60, Pak. 303. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara bisa menyesatkan kami nanti. Saudara naik apa waktu ke situ rombongan? 304. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Naik mobil, Pak. 305. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Mobil apa? 306. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mobil … mobil truk, Pak, yang (...) 307. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, mobil truk? 308. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Colt diesel, Pak. 309. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berapa … berapa mobil truk yang mengangkut? 310. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR 65 biasanya, Pak. 311. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak. 312. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Berapa mobil?

57

313. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berapa mobil yang mengangkut pegawai itu? 314. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Kalau rombongan kami 1 mobil, Pak. 315. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Satu mobil, 60 orang masuk di dalam? 316. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 317. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Cukup itu 60 orang? 318. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Cukup. Memang berdiri kami, Pak, sempit. 319. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sempit? 320. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 321. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada yang Saudara kenal di antara teman-teman itu atau Saudara kenal semua yang 60 itu? 322. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ada, Pak. 323. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kenal semua?

58

324. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 325. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara pernah komunikasi dengan dia bahwa kita diminta untuk mencongkel mata? 326. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, pernah, Pak. Memang sudah mencoblos itu kan besoknya kan, kami saling omong-omong, memang ada, Pak. 327. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. Tadi waktu berangkat, kan rombongan? 328. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 329. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Satu mobil. 330. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 331. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Mobil truk, ya? 332. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 333. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Truknya Dyna atau apa? Atau, truk apa yang Saudara naiki? Mobilnya yang Saudara naiki?

59

334. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Truk … truk colt diesel itu, Pak. Yang (...) 335. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Colt diesel? (...) 336. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Yang pakai bak belakang, apa itu. 337. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Colt diesel itu kira-kira ukurannya berapa meter itu … lebarnya? Ini karena Anda tidak klir memberi angka. Hanya mengira-ngira 60, di atas 60, atau di bawah 60, ini (...) 338. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, memang segitu, Pak, apa … satu rombongan itu, Pak. 339. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak, saya mau ketegasan Anda, Anda tidak menghitung, ya? 340. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak, Pak. 341. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak, baik. Nah, sesudah Saudara rombongan ini selesai memberi suara (...) 342. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 343. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apakah pulangnya satu mobil lagi, itu? Atau pulang sendirisendiri?

60

344. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Benigi, Pak, waktu mencoblos itu, ndak pakai mobil, Pak. Dia kan di TPS lain-lain, Pak. Jadi, waktu kerja itu kan, satu rombongan itu kan diintruksikan waktu di lapangan kerja gitu, Pak. 345. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He em. 346. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ha, bahwa kita harus memilih Nomor 2, kalau tidak (...) 347. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sebentar, sebentar. Ini, Saudara tenang-tenang saja. Saudara tidak usah tergesa-gesa, kita santai saja. Saudara berangkat dari tempat yang sama, 60 orang? 348. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Waktu mencoblos, Pak? 349. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. 350. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ndak, Pak. Kalau waktu mencoblos memang terpisah-pisah, Pak. 351. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ndak. Tadi, kan Saudara mengatakan 60 orang itu diangkut dengan satu mobil truk? 352. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR 8 (...)

Ndak, waktu kerja itu diintruksikan, Pak. Besok, misalnya tanggal

353. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He em. 61

354. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Diintruksikan. Jadi, kan tanggal 9 pemilu. 355. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He em. 356. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Jadi, kan tanggal 8 itu, diintruksikan kita harus memilih Pasangan Nomor 2. 357. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, gitu. 358. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 359. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di keterangan Saudara pada tanggal 8 Desember, Sihen selaku kepala rombongan kerja dan PTD 4 dan pendukung Pasangan Nomor Urut 2 memerintahkan Saksi bersama sekitar 60 orang pekerja (...) 360. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 361. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2, kan, gitu, ya? 362. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 363. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apabila tidak memilih diberi sanksi gitu?

62

364. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 365. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tadi, Saudara mengatakan 60 orang itu diangkut satu mobil? 366. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Waktu mencoblos itu, ndak diangkut, Pak. 367. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Waktu mencoblos, ndak diangkut? 368. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 369. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kapan diangkut 60 mobil … 60 orang itu? Kapan Anda Saudara … kapan Saudara gabung 60 orang diangkut mobil truk, itu? 370. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Waktu kerja, Pak. 371. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Diangkut ke tempat kerja? 372. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Waktu kerja itu diangkut. 373. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, (...) 374. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Berangkat, pergi di apa … Pak.

63

375. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, betul. Jadi, dari rumah kediaman? 376. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 377. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dari tempat tinggal? 378. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 379. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kalau mau kerja (...) 380. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ha. 381. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu diangkut pakai mobil truk? 382. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 383. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kira-kira ada 60 orang? 384. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 385. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pulang diantar lagi?

64

386. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 387. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di ... diturunkan di mana? 388. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Di tempat maisng-masing. Tapi, ndak … apa … sekitar tiga tempatlah, Pak. 389. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada … ada posko misalnya di sini kumpul (...) 390. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya (...) 391. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lalu diambil, gitu, ya? 392. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, gitu, Pak. 393. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kalau pulang juga ada posko diturunin di situ? 394. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 395. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke, oke, itu klir, itu, ya? 396. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak.

65

397. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, bukan diagkut 60 orang menuju ke satu TPS? 398. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Satu TPS? 399. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Bukan, Pak. 400. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bukan, baik. Nah, apakah Saudara tahu bahwa 60 orang kawan Saudara yang kalau pergi kerja diangkut pakai mobil truk itu, itu memilih di beberapa TPS? Saudara tahu beberapa TPS kira-kira tempat memilihnya mereka itu? 401. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak tahu, Pak. 402. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ndak tahu? 403. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ndak tahu. 404. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di TPS Saudara, TPS berapa Saudara? 405. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR TPS 3, Pak. 406. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO TPS 3, ada berapa teman kerja yang memberi atau memilih di tempat itu?

66

407. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ada sekitar 10 oranglah, Pak. 408. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sekitar 10? 409. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 410. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di TPS lain, Saudara tidak tahu? 411. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak tahu, Pak. 412. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang 10 ini, mencongkel mata?

Saudara

komunikasi

bahwa

memang

juga

413. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, betul, Pak. 414. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. Nah, sesudah dicongkel mata itu, selesai memilih, sudah dicongkel mata, kapan Saudara menyerahkan itu, kepada siapa diserahkan? 415. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Sihen, Pak. 416. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sihen?

67

417. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 418. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang ketua rombongan tadi? 419. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 420. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sihen?

Saudara menyerahakan … apa … sobekan kertas suara itu ke

421. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, tapi punya saya belum, Pak. Karena waktu itu belum sempat diserahkan, kami sudah diberhentikan untuk 2 mobil, Pak. 422. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kenapa? Saudara belum sempat menyerahkan? 423. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 424. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terus? 425. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Berhenti kami kerja itu semua, satu mobil. 426. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, diberhentikan? 427. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, itu, Pak. 68

428. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kenapa diberhentikan? 429. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Enggak tahu alasannya apa. 430. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Alasannya karena tidak menunjukkan itu? 431. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ndak, Pak. 432. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bukan, urusan lain? 433. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Mungkin sudah tahu, sudah menang, ndak tahulah, Pak. 434. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Urusan lain, ya, bukan … tidak ada kaitannya dengan ini? 435. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ndak tahu. Ndak, pokoknya selang tiga hari dari pencoblosan itu langsung diberhentikan semua kami, Pak, dua mobillah. 436. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dua mobil itu diberhentikan kerja? 437. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, yang satu tetap kerja. Kan, tiga mobil, Pak. 438. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He em.

69

439. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Yang dua itu, diberhentikan. 440. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kira-kira apa? Jangan-jangan menyerahkan sobekan gambar tadi?

yang

dua

mobil

ini

tidak

441. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ndak, Pak. Memang ada yang menyerahkan, ada yang ndak. 442. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara belum menyerahkan? 443. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Belum, Pak. 444. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara membawa sekarang, itu? 445. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Kemarin diserahkan sama Bapak Masdar. 446. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, sudah diserahkan ke Kuasa Hukum? 447. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO P-497, Yang Mulia. 448. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sudah diserahkan, ya? 449. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sudah dijadi bukti, Yang Mulia.

70

450. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Saudara Muajir, ya, saya kira (…) 451. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 452. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup, Yang Mulia. 453. KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. 454. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Terima kasih, Pak. 455. KETUA: ANWAR USMAN Silakan duduk. Saudara Rudi Setiawan, alamatnya Bukit Pedusunan, ya? 456. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, Yang Mulia. 457. KETUA: ANWAR USMAN Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik. Pekerjaan wiraswasta, betul? 458. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, Yang Mulia. 459. KETUA: ANWAR USMAN Ini menurut cerita Saudara secara tertulis ini, ada pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya?

71

460. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, Yang Mulia. 461. KETUA: ANWAR USMAN Karena dilarang padahal apa … pukul masih 12.45 WIB. Bagaimana ceritanya, silakan? 462. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Waktu itu saya memang terlambat menggunakan hak pilih, tetapi waktu saya sampai di TPS ditolak oleh anggota PPS-nya, padahal waktu masih menunjukan 12.45 WIB. 463. KETUA: ANWAR USMAN Terus? 464. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Setelah saya konfirmasi, cuma gubrisan saya sama anggota KPPS tidak dihiraukan, Yang Mulia. 465. KETUA: ANWAR USMAN Selain Saksi siapa lagi? 466. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Gimana, Yang Mulia? 467. KETUA: ANWAR USMAN Selain Saksi sendiri yang tidak diperbolehkan itu, siapa lagi? 468. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Oh, ya adik wanita saya, Yang Mulia, bernama (suara tidak terdengar jelas) Elvina, tidak bisa menggunakan hak pilih suaranya karena tidak diberikan undangan pemilih. Setelah saya bawa ke TPS, tetap terlambat karena dia mengikuti saya, Yang Mulia.

72

469. KETUA: ANWAR USMAN Terus? 470. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Terus yang poin ketiga, saya mendapat cerita dari Saudara Irfani Fauzi bahwa di saat anggota KPPS mengantarkan undangan pemilih, anggota KPPS bernama Joharni itu mengarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2. 471. KETUA: ANWAR USMAN Itu dapat dengar cerita gitu, ya? 472. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, Yang Mulia. 473. KETUA: ANWAR USMAN Kemudian di TPS 1 yang menang siapa? 474. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Pasangan Nomor Urut 2, Yang Mulia. 475. KETUA: ANWAR USMAN Sua … mendapat suara berapa? 476. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Pasangan Nomor Urut 1 mendapat suara 107. Pasangan Nomor Urut 2=166. Pasangan Nomor Urut 3=44. Dan suara tidak sah=4, Yang Mulia. 477. KETUA: ANWAR USMAN Baik. 478. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nomor Urut 2 berapa?

73

479. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN 166. 480. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 166? Di sini ditulis (…) 481. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Nomor Urut 2? 482. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI TPS 1, ya. TPS 1 Nomor Urut 1 mendapat 107, Nomor Urut 2 mendapat 214 suara. 483. KETUA: ANWAR USMAN Ya, mana yang benar coba? 484. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mana yang benar? 485. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Kebetulan saya membawa kopian dari rekapitulasi C-1. 486. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 487. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Di TPS 1 Kecamatan Kuantan Mudik, Desa Bukit Pedusunan, untuk Pasangan Nomor Urut 1 mendapat jumlah suara 107. 488. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 489. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Untuk Pasangan Nomor Urut 2=166. 74

490. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 166? 491. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, Yang Mulia. 492. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 493. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Untuk Pasangan Nomor Urut 3 mendapat suara 44 dan suara tidak sah=4. 494. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. 495. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Saudara Saksi, ya. Tadi Saudara atau di dalam keterangan tertulis ini Saudara menerangkan bahwa Saudara tidak dibolehkan lagi menggunakan hak memilih karena Saudara datang pada pukul 12.45 WIB? 496. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, dengan alasan TPS telah ditutup. 497. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, Saudara tahu mestinya menurut aturan jam berapa TPS ditutup? 498. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Pukul 13.00 WIB, Yang Mulia. 499. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pukul 13.00 WIB. Apa Saudara me … apa namanya … menyampaikan ke petugas waktu itu bahwa ini belum pukul 13.00 WIB. 75

500. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Sudah, Ketua. Cuma tidak dihiraukan sama anggota KPPS tersebut. 501. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara pakai jam waktu itu? 502. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, jam hand phone saya, Yang Mulia. 503. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jam hand phone. Terus panitia di sana ada jamnya juga? 504. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Kalau untuk anggota KPPS, saya enggak tahu, Yang Mulia. 505. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak tahu, ya. Ya, tapi Saudara melihat di hand phone (…) 506. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya. 507. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Waktu itu masih pukul 12.45 WIB? 508. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Pukul 12.45 WIB. 509. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pukul 12.45 WIB. Berarti masih ada 15 menit untuk sampai ke pukul 13.00 WIB? 510. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, Yang Mulia. 76

511. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO ya?

Tapi Saudara sudah tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilih,

512. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, Yang Mulia. 513. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Hanya Saudara berdua dengan saudaranya atau ada pemilih lain di situ juga yang mengkomplain karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya? 514. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ada, Yang Mulia. 515. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berapa orang kira-kira? 516. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN 2 orang. 517. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Siapa namanya? 518. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Yang menyaksikan waktu itu Saudara Sutrisno dan Hendri. 519. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bukan yang menyaksika. Yang komplain juga bahwa (…) 520. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Yang kom (…)

77

521. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kenapa … ya, kenapa saya tidak diberi hak untuk memilih padahal belum waktunya TPS ditutup? Atau Suadara hanya … hanya Saudara dengan Saudaranya yang (…) 522. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, Yang Mulia. 523. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Melakukan seperti itu? 524. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Cuma kami 2 bersaudara. 525. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berdua. Terus yang menyaksikan itu, itu tetap bisa menggunakan hak pilih? 526. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Yang waktu itu suasana memang sudah sunyi untuk melakukan pemilihan. Jadi, kami datang dua bersaudara, tetapi sesampai di TPS 1, kami tidak diperkenankan untuk menggunakan hak suara dengan alasan TPS telah ditutup. 527. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ok, saya ulangi pertanyaan tadi, ketika Saudara datang kan sudah sepi, tapi masih ada orang? 528. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Masih. 529. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He eh. Apakah Saudara mendapat informasi atau petugas itu mengatakan bahwa yang lain juga sudah tidak kami bolehkan karena sudah tutup atau hanya Saudara berdua yang tidak diperbolehkan?

78

530. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Kalau untuk yang lain, saya tidak tahu, Yang Mulia. Cuma pada waktu itu kami dua bersaudara memang tidak diperbolehkan. 531. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada saksi di situ yang melihat Saudara? 532. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Kalau untuk saksi (...) 533. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang mengetahui bahwa Saudara berdua dengan saudaranya itu tidak diberi kebe … kesempatan untuk memilih, ada yang tahu selain petugas TPS? 534. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ada, Yang Mulia. 535. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Siapa namanya? 536. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Saudara Sutrisno dan Hendri. 537. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi, Saudara Sutrisno dan Hendri itu tetap dibolehkan memilih, ya, karena lebih duluan datang? 538. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya, Yang Mulia. 539. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup, Yang Mulia.

79

540. KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. 541. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Terima kasih, Yang Mulia. 542. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan duduk. Selanjutnya, Saksi Ali Usman? 543. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, Yang Mulia. 544. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. Alamat Saudara, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Muara Lembu, ya? 545. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, betul, Yang Mulia. 546. KETUA: ANWAR USMAN Ya, kalau alamat enggak usah lihat catatan, kan sudah hafal itu. Gimana nih, ente? 547. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Jalan Jenderal Sudirman, RT 02, RW 08. 548. KETUA: ANWAR USMAN Ya, hafal (...) 549. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Kelurahan Muara Lembu.

80

550. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 551. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. 552. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sip. Pekerjaan, wiraswasta, ya? 553. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Pekerjaan, wiraswasta, Yang Mulia. 554. KETUA: ANWAR USMAN Jadi saksi di PPK? Ya, kan? 555. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, betul, Yang Mulia. 556. KETUA: ANWAR USMAN Menurut cerita Saudara di keterangan pengurangan suara. Itu gimana ceritanya? Silakan.

tertulis

ini,

ada

557. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Begini, Yang Mulia. Pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Singingi, saya mengajukan keberatan kepada pihak PPK sehubungan ada laporan dari tokoh masyarakat, Desa Sungai Bawang yang bernama H. Rojikin. Dia mengatakan ada pengurangan suara milik Pasangan Nomor 1 di TPS 2 Desa Sungai Bawang yang seharusnya perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1=164 suara, tetapi tertulis di Model C1-KWK hanya=64 suara. Yang kedua, Yang Mulia. Karena keberatan saya tidak ditanggapi oleh Ketua PPK Kecamatan Singingi, maka saya tidak mau menandatangani rekapitulasi hasil suara di Kecamatan Singingi. Demikian, Yang Mulia.

81

558. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Yang mengajukan keberatan, Saudara sendiri, ya? 559. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, Yang Mulia. 560. KETUA: ANWAR USMAN Apa keberatannya? 561. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Karena pada waktu itu saya menyampaikan kepada ketua PPK karena ada laporan dari tokoh masyarakat tadi, maka saya ingin membuka kotak suara khusus TPS 2 Desa Sungai Bawang, gitu, Yang Mulia. 562. KETUA: ANWAR USMAN Jadi, karena ada informasi dari Pak H. Rojikin tadi? 563. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, betul, Yang Mulia. 564. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, cukup. 565. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, setelah Anda mendapatkan kabar ini, kan Anda enggak melihat sendiri, ya? Hanya Anda mendengar gitu (...) 566. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, mendengar saja. 567. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Dari Pak H. Rojikin?

82

568. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN He eh. 569. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Anda enggak … enggak tanya kepada panwas, apakah laporan ini bahwa ada kesalahan hitung atau kesalahan tulis begitu? 570. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Diulangi, Yang Mulia. 571. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Anda mengatakan tadi dengar dari Pak H. Rojikin, yang angkanya mestinya=164, tapi tertulisnya=64? 572. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya. 573. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Anda diam saja? Anda hanya menye … hanya menjelaskan, gitu? Anda enggak tanya ke panwas? 574. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Tidak ada, Yang Mulia. 575. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak lapor. Anda hanya ... karena Anda merasa, “Oh, ya, saya keberatan karena tidak dibuka lagi kotaknya,” maka kemudian Anda enggak tanda tangan? 576. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, betul. 577. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Anda enggak tahu kalau enggak tanda tangan pun itu kan tetap dianggap sah, toh? 83

578. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya. 579. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, ya. Mestinya, kan Anda mesti lapor kalau seperti itu supaya meyakinkan bahwa … mengajukan keberatan, enggak? 580. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Mengajukan keberatan. 581. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tertulis? 582. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Tertulis. 583. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Pak Usman, ya, Ali usman? 584. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya. 585. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara kenal baik dengan yang namanya H. Rojikin? 586. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Oh, begitu kenal baik, tidak, Yang Mulia. Tapi, saya tahu gitu dengan orangnya, kenal dengan orangnya, tapi kenal baik, tidak, gitu. 587. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak? Apakah dia masuk di salah satu pendukung pasangan calon ketika pil … pemilihan bupati di sana?

84

588. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ah, itu yang tidak saya tahu, Yang Mulia. 589. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara tidak tahu, ya? Saudara tidak tahu. Rojikin ini tinggal di daerah mana? 590. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi. 591. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, H. Rojikin ini mendatangi Saudara, ya? 592. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Mengatakan. 593. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Mendatangi Saudara atau ketemu di (...) 594. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Bukan mendatangkan, tapi melaporkan (...) 595. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 596. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. 597. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, Yang Mulia, ya. 598. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dia datang kepada Saudara melapor karena dia tahu bahwa Saudara adalah saksi di PPK? 85

599. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, betul. 600. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di mana Saudara didatangi? 601. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Dia melaporkan melalui hand phone saja, Yang Mulia. 602. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO atau?

Oh, melalui hand phone. Telepon atau SMS? Langsung bicara

603. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Langsung bicara. 604. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Langsung bicara. Terekam anunya, Saudara tidak merekam pembicaraannya? 605. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Tidak, Yang Mulia. 606. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak, ya, oke. Cukup, Yang Mulia. 607. KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih, Pak Ali. 608. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya. 609. KETUA: ANWAR USMAN Selanjutnya, Pak Masdar. 86

610. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tunggu, tunggu. Pak H. Rojikin itu Saksi? Bukan Saksi? 611. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Tokoh masyarakat. 612. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tokoh masyarakat saja? 613. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, tokoh masyarakat saja. 614. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi bukan Saksi dari salah satu pasangan calon? 615. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Bukan. Bukan, Yang Mulia. 616. KETUA: ANWAR USMAN Wah, ini Hp-nya, tolong. Waduh. 617. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI H. Rojikin. 618. KETUA: ANWAR USMAN Ini langsung telepon. Pak Haji kali, Pak H. Rojikin, bukan? Dimatikan dulu Hp-nya. Oh, ya, Pak Masdar? 619. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya, siap, Yang Mulia.

87

620. KETUA: ANWAR USMAN Ya, Pak Masdar ini alamatnya Jalan Ahmad Yani, ya, Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi? 621. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Singingi. 622. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Betul. 623. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Pekerjaan wiraswasta. Dalam ini, pilkada ini menjadi wakil sekretaris tim sukses pasangan calon nomor berapa? 624. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pasangan calon. 625. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Pasangan Calon Indra Putra-Komperensi Nomor Urut 1. 626. KETUA: ANWAR USMAN Oh, Nomor 1. 627. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nomor 1. 628. KETUA: ANWAR USMAN Apa yang ingin Saudara terangkan? Silakan. 629. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Baik, Terima Kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, yaitu dukungan Partai PPP. Dukungan Partai PPP itu awalnya ditujukan kepada Indra Putra-Komperensi diberikan pada tanggal 22 Juli berdasarkan 88

rekomendasi DPC kabupaten, kemudian DPC kabupaten merekomendasikan ke DPW PPP Provinsi Riau, kemudian setelah itu baru DPW PPP Provinsi Riau melanjutkan rekomendasinya ke DPP PPP kubu Djan Faridz. Maka terbitlah dukungan tersebut kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Indra Putra-Komperensi. Kemudian pada tanggal 27, Pasangan Nomor Urut 1, maksud saya Pasangan Indra Putra-Komperensi mendaftar ke KPU dengan membawa dukungan salah satunya PPP tadi. Namun karena pasangan hanya membawa 1 dukungan PPP kubu Djan Faridz, makanya dukungan tersebut ditolak oleh KPU. Kemudian pada tanggal 28, Pasangan Pak Mursini-Halim mendaftar juga memakai dukungan dari salah satu PPP kubu Djan Faridz. Kemudian mereka diterima karena mereka membawa 2 kubu pada saat itu dan diterima. Kemudian pada tanggal 24 Agustus, pada saat penetapan pasangan calon, kami menyampaikan keberatan kepada panwaslu. Keberatan tersebut itu mengapa Pasangan Pak Mursini-Halim diterima dengan memakai dukungan salah satunya PPP Djan Faridz. Sementara sampai saat sekarang dukungan tersebut tidak pernah dicabut oleh kubu Djan Faridz, Yang Mulia. Kemudian setelah kami menjalani sengketa di Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi didapat keputusan kami disampaikan oleh juga di sini ada Pengacaranya bahwa kami tidak memiliki legal standing, katanya. Tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Itu salah satu keputusan. Kemudian ada lagi yang membuat kami … ada beberapa kejanggalan keputusan tersebut, PPP Kubu Djan Faridz yang mendukung Mursini-Halim tidak disertai oleh rekomendasi dari DPC kabupaten dan provinsi, provinsi ke DPP. Di sini kan bahwa Formulir B1-KWK parpol di situ jelas dibunyikan berdasarkan rekomendasi provinsi, maka terbitlah dukungan dari DPP. Nah, pasangan tersebut tidak pernah direkomendasikan oleh DPW Provinsi Riau. Itu yang pertama. Yang kedua. Dukungan PPP Kubu Djan Faridz yang ditujukan kepada Pak Mursini-Halim itu tanggal 22 Juli dan mengapa SK persetujuannya tanggal 24 dan itu juga dibiarkan oleh KPU dan panwaslu juga seperti itu. Ini yang terjadi, Pak. Jadi, makanya kami menyampaikan keberatan pada saat itu di KPU … di panwaslu. Nah, itu salah satu yang saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya mengenai dugaan ijazah palsu yang dipergunakan oleh Pasangan Nomor Urut 2, itu calon wakilnya. Ini berawal … ini berawal dari debat kandidat 5 Desember 2015. Pasangan wakil … Wakil Nomor Urut 2 menyampaikan apanya … pribadinya bahwa beliau tamat SD di Teluk Kuantan, SMP di Teluk Kuantan, dan begitu juga SMA di Teluk Kuantan. Padahal umum mengetahui bahwa beliau adalah menggunakan ijazah terakhir itu Paket C. Paket C tersebut tidak 89

di Teluk Kuantan dan saya dapat data bahwa Paket C tersebut diperoleh tahun 2010 di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian saya juga agak khawatir dan dapat lagi data dari Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta pada … maaf, Pak, pertama saya sampaikan data yang dikeluarkan dari Kabupaten Lingga itu terdapat namanya adalah Jongjong Liong dan di ijazahnya/Halim dan mengapa KPU menuliskan pada proses pencalonan namanya H. Halim, itu sebagai pertanyaan juga, Pak. Kemudian didapat data dari apa … dari nasional, nama Jongjong Liong tersebut tidak terdapat pada data yang dikeluarkan oleh Pendidikan Nasional. Itu bisa kita buktikan pada lembaran kedua, nomor urut 31 itu namanya yang dikeluarkan dari Pendidikan Nasional Pusat adalah bernama Abdullah. Nama registra … nama Abdullah, tempat lahir Metunda, kemudian nomor pesertanya sama. Nah, ini yang saya khawatirkan kepada pihak KPU. Mengapa pihak KPU tidak memverifikasi faktual seperti ke tingkat nasional. Padahal kan Paket C ini adalah program nasional, Yang Mulia. Ini salah satu keberatan kami. 630. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Terus ini begini, tadi namanya Halim terus di … ada nama H. Halim … H. Halim, ya, gitu? 631. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Begini, Yang Mulia, nama H. Halim itu tertera pada apa namanya … dokumen pencalonan. Kalau namanya Halim itu (...) 632. KETUA: ANWAR USMAN Tapi memang faktanya sudah haji? 633. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Faktanya haji, Pak. 634. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah. Terus? 635. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Kemudian di ijazah namanya Jongjong Liong/Halim.

90

636. KETUA: ANWAR USMAN Di ijazah? 637. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Di ijazah Paket C, Pak. Jadi, begitu ini ada … ada garis miring di ijazah Paket C-nya begitu. Sementara di dokumen pencalonan namanya adalah H. Halim. 638. KETUA: ANWAR USMAN Enggak pakai garis miring? 639. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Gimana, Yang Mulia? 640. KETUA: ANWAR USMAN Enggak pakai garis miring, gitu? 641. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Enggak pakai garis miring. 642. KETUA: ANWAR USMAN Apa lagi? 643. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ada, Yang Mulia. 644. KETUA: ANWAR USMAN Apa saja? Kalau menurut keterangan tertulis Saudara ini, ya, masalah ijazah, kemudian laporan Pemohon ke panwas dan lalu panwas mengeluarkan rekomendasi ke KPU, tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Ya, begitu? 645. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Benar, begitu juga ada, Yang Mulia. Kemudian mohon, Yang Mulia, masih ada satu lagi. 91

646. KETUA: ANWAR USMAN Apa? 647. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ini mengenai surat suara, Yang Mulia. Jumlah … jumlah surat suara itu sempat juga saya sampaikan pada saat Pleno di kabupaten tanggal 16 Desember. KPU pada saat itu saya tanyakan, pengadaan surat suara sejumlah 224.419 surat suara. Kemudian setelah Pleno … maaf, Yang Mulia (...) 648. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Untuk pengadaannya berapa tadi? 649. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Pengadaannya=224.419 ditambah dengan 2 (...)

jumlah

pengadaannya.

Kemudian

650. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 2,5%? 651. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ini sudah masuk 2,5%-nya, Yang Mulia. 652. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oh, ini sudah masuk? 653. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Sudah termasuk 2,5% di setiap TPS. Kemudian pada saat Pleno KPU tanggal 16 Desember, surat suara yang diterima tertulis 224.037. Di sini ada selisih=379. Jadi, ke mana perginya surat suara yang sejumlah 379 ini? Dan kami juga mendata setiap Formulir C-1, pendistribusian surat suara tidak sesuai dengan jumlah yang diadakan oleh KPU. Bisa kita buktikan di C-1. Jadi, kami dapatlah angka kekurangan itu 379 dan ke mana pergi surat suara 379, ini? Jadi, ini yang … yang agak saya pertanyakan, Yang Mulia. Jadi, sementara, ini dulu, Yang Mulia, cukup, ya. Terima kasih kesempatannya.

92

654. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Yang Mulia? 655. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tentang dukungan, ya. Di sini Anda mengatakan, keterangan yang kedua, mengenai dukungan Partai PPP yang mendukung Pihak Terkait, ya? 656. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya, Yang Mulia. 657. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi kemudian tanggal 27 Juli 2015, Pasangan Pemohon mendaftarkan dengan dukungan partai pengusung PPP, Golkar, dan sebagainya. Namun, karena Partai PPP hanya ada satu dukungan dari kubu Djan Faridz, maka PPP yang mengusung Pemohon ditolak KPU, itu 27 Juli? 658. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR 27 Juli. 659. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 27 Juli. Kemudian Anda tadi mengatakan ada tanggal 24 Juli. 24 Juli itu apa? 660. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Maaf, 24 Juli itu Saksi yag dikeluarkan oleh DPP Partai PPP kubu Djan Faridz. 661. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Surat keputusan di sini ada rekomendasi DPC PPP Kuantan Singingi Nomor 005 (...) 662. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR SK tersebut ditujukan untuk Pasangan Terkait, Bu.

93

663. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ini untuk Terkait? 664. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 665. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. 666. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Dan kenapa (...) 667. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Karena di sini Anda tidak menuliskan untuk siapa. Ini untuk Terkait? 668. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya, untuk Terkait, Bu, benar. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Kemudian tanggal 14 Juli, Surat Keputusan Rekomendasi DPW PPP 033 versi kepengurusan Djan Faridz? 669. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 670. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ini isinya apa? 671. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Isisnya bahwa DPD … DPW provinsi, maaf, isinya yaitu bahwa DPW PPP Provinsi Riau itu menyetujui pencalonan untuk direkomendasikan ke d … ke DPP PPP kubu Djan Faridz, Yang Mulia.

94

672. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Itu 14 Juli? 673. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR 14 Juli. 674. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 14 Juli. Kemudian … karena di sini enggak tahu tentang apa, ya. Nanti, saya akan lihat di … Kuasa Hukum sudah dimasukkan di dalam … di dalam alat bukti, ya? Surat-surat ini? 675. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sudah, Yang Mulia. 676. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Karena di sini keterangan ini tidak ada ... ini isinya apa, begitu, ya. Tapi, kemudian ada tanggal 22 Juli. Dan kemudian ditungakan dalam formulir dukungan P1-KWK parpol perihal dukungan Partai PPP pada Pemohon, itu 22 Juli 2015. Jadi, kalau demikian pernyataan yang pertama mengenai dukungan Partai PPP yang dukung Pihak Terkait itu dengan keputusan yang mana? 677. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Surat keputusan maksudnya, Yang Mulia? 678. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 679. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Surat keputusan yang didukung dari Djan Faridz. 680. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Yang men ... yang PPP mendukung Pihak Terkait? Di sini dalam catatan ini (…)

95

681. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 682. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Saksi akan menerangkan bahwa: 1. Saksi adalah wakil sekretaris tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. 2. Mengenai dukungan Partai PPP yang mendukung Pihak Terkait. Pihak Terkait itu kan Pasangan Calon Nomor 2? 683. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Nomor Urut 2. 684. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, kan. Tapi, kemudian SK-SK ini, surat keputusan DPC ini untuk Pihak Terkait? 685. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Pihak Termohon … Termohon. 686. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Termohon? 687. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Termohon. 688. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Kemudian yang 14 Juli? 689. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Pemohon. 690. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pemohon. Kemudian yang 22 Juli? 96

691. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Pemohon. 692. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pemohon juga? 693. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR 22 Juli, yang dari d … DPP (...) 694. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI DPP PPP. 695. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR DPP PPP. 696. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nomor 526. 697. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Nomor 526, ini untuk Pemohon. 698. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pemohon juga. Jadi, yang Pihak Terkait nomor berapa? 699. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Mulia.

Nomornya sama, Yang Mulia. Tanggalnya tanggal 24 Juli, Yang

700. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, yang 24 Juli? 701. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya.

97

702. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Dis … di situ enggak ada yang 24 Juli. Untuk Kuasa Hukum Surat Keputusan Nomor 2 … 24 Juli ada dukungan kepada Pihak Terkait? 703. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Yang Mulia, yang kami punya adalah dukungan yang kepada Pemohon. 704. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Kepada Pemohon? 705. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya. Jadi, yang Surat Keputusan 526 (...) 706. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 526, ya. 707. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kami beri tanda P-31, Yang Mulia. 708. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI P-31, oke. 709. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO P-31. Kemudian, yang surat keputusan DPW PPP provinsi, yang Nomor (...) 710. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI He em. 711. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 003. 712. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 003.

98

713. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kami bukti … kami beri tanda Bukti P-37, Yang Mulia. 714. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI P-37, oke. 715. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya. 716. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 717. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Saksi, tadi, di … di … apa namanya … di keterangan tertulis ini tidak tercantum, ya. Saya ingin ketegasan Saudara, menurut Saudara pada penjelasannya tadi, kepengurusan PPP tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu memberikan rekomendasi kepada Pasangan Nomor Urut 1? 718. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Nomor Urut 1, Yang Mulia. 719. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO pusat?

Ya, dan berdasarkan rekomendasi itu diminta persetujuan ke

720. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ke pusat. 721. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Turunlah SK pusat? 722. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Turunlah SK dari (…)

99

723. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Untuk mendukung Nomor Urut 1. 724. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Benar, Yang Mulia. 725. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lalu kemudian Nomor Urut 1 mendatangi KPU untuk mendaftar? 726. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 727. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi kemudian KPU menolak dengan alasan PPP ada 2 kubu? 728. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Benar. 729. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Mustinya kalau mau didukung harus dukungan dari dua-duanya, gitu? Gitu, ya? 730. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya, Yang Mulia. 731. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang menyebabkan pasangan … apa namanya … dukungan PPP ke Pasangan ke Calon Urut 1 ini, itu ditolak. Itu satu bagian, ya? Bagian kedua, Pihak Terkait mendaftar menggunakan juga rekomendasi atau dukungan dari PPP pusat kubu … dua-dua kubu? 732. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Djan Faridz juga.

100

733. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, dua kubu yang dia dapat? 734. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 735. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kemudian tadi Saudara menjelaskan bahwa pada tingkat … pengurusan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebenarnya, Provinsi Riau, itu tidak ada rekomendasi untuk mendukung Pihak Terkait? 736. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya, dari kubu Djan Faridz tidak ada mendukung Pihak Terkait, baik dari DPD … dari DPC kabupaten, maupun provinsi, Yang Mulia. 737. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berarti di DPC kabupaten dan eh … provinsi, itu juga pecah, ya? Ada dua juga. 738. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ada dua ku … yang saya tahu. Ya, dua kubu, Yang Mulia. 739. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dua kubu juga? 740. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya, siap Yang Mulia. 741. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah untuk … ini kan mekanismenya begini, Pak. 742. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya.

101

743. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada rekomendasi dari kabupaten, kemudian ke tingkat provinsi, lalu ke pusat. Nah, Pihak Terkait ketika di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi itu hanya satu yang mendukung? 744. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Satu. 745. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Djan Faridz nggak mendukung? Tapi juga di tingkat pusat Djan Faridz juga keluar? 746. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Keluar juga. 747. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Keluar gitu? Nah, tapi di tingkat kabupaten tidak ada dukungan? 748. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak ada dukungan untuk Terkait. 749. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Untuk Terkait? 750. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak ada dukungan. 751. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tingkat provinsi juga tidak ada dukungan? 752. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak ada dukungan untuk Terkait.

102

753. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi KPU tetap menerima karena ada dari pusat? 754. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 755. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ok, jelas, gitu, ya. Klir untuk itu. Lalu kemudian, ini di bagian keterangan tertulis Saudara bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas termasuk ijazah tadi. Itu sudah dilaporkan ke Panwas, ya. Yang dilaporkan soal rekomendasi dan ijazah atau salah satunya yang dilaporkan ke Panwas? Dua-dua? 756. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Mengenai ijazah saya laporkan juga, Pak. 757. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Laporkan juga? 758. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 759. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ke panwas? 760. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ke panwas. 761. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Rekomendasinya panwas ini apa isinya? 762. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Rekomendasi panwas bahwa laporan Saudara sudah kedaluwarsa karena sudah melewati batas yang telah ditentukan, itu jawabannya (…)

103

763. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berarti (…) 764. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Mengenai ijazah. 765. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, mengenai ijazah? 766. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Mengenai ijazah. 767. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ok, ok, yang mengenai ini soal rekomendasi? 768. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Rekomendasi pencalonan. 769. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Rekomendasi pencalonan? 770. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Kami melaksanakan sengketa … sidang sengketa, Pak dengan panwaslu. 771. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, sementara sengketa sekarang? 772. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya, sudah ada keputusan. Itu saya sampaikan tadi bahwa sudah ada keputusan bahwa kami dinyatakannya tidak punya legal standing. 773. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, gitu? 104

774. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 775. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Putusan dari? 776. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi. 777. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ok. Tapi di sini Saudara mengatakan bahwa laporan Pemohon ke panwas dan panwas dan pan dan … apa ini … laporan Pemohon ke panwas dan lalu panwas mengeluarkan rekomendasi ke KPU, tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Apa rekomendasinya tidak ditindaklanjuti? 778. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Baik, Yang Mulia, untuk hal ini mungkin bisa menyampaikan kepada Yang Mulia. 779. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He eh. 780. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Bahwa ada 41 laporan yang saya laporkan kepada panwaslu di luar dari pencalonan tadi. 781. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. 782. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Nah, itu yang saya … itu yang di … yang saya … dimaksud. Jadi, reko … di … ada 14 yang direkomendasikan oleh panwaslu … oleh panwas ke KPU. Namun, sampai saat sekarang saya tidak mengetahui apakah rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU atau tidak sampai sekarang saya tidak (…) 105

783. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak. Sebentar, sebentar, Pak. 784. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Mengetahui. 785. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini ditulis di apa … di keterangan tertulis Saudara, itu jelas bahwa rekomendasi ke KPU ada panwas membuat rekomendasi ke KPU, tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Yang mana yang benar? Saudara mengetahui bahwa tidak ditindaklanjuti atau masih ragu-ragu? 786. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak mengetahui sampai sekarang, Pak. 787. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, ini Saudara punya … berarti ini, ini enggak benar? Keterangan tertulis Saudara enggak benar? 788. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Yang mana, Yang Mulia? 789. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini keterangan tertulis Saudara, kan? Di bagian yang paling terakhir. 790. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Oh, maaf Yang Mulia, ini yang belum saya bacakan, Yang Mulia. 791. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang mana itu? 792. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Yang terakhir belum saya pa … belum saya, belum saya bacakan. 106

793. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, justru itu yang saya tanya. Enggak perlu Saudara bacakan, kami juga bisa membaca. Nih, laporan Pemohon ke panwas dan panwas mengeluarkan rekomendasi atau di tulisan Saudara menggunakan kata lalu laporan Pemohon ke panwas dan lalu panwas mengeluarkan rekomendasi ke KPU, tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Pertanyaan saya adalah karena tadi mengatakan bahwa soal ijazah, soal pencalonan itu sudah klir gitu, ya. Ada yang mengatakan Saudara sudah kedaluwarsa, ada yang dikatakan Saudara tidak punya legal standing. Nah, sekarang hal-hal apa yang direkomendasikan oleh panwas ke KPU dan KPU tidak melaksanakan. Misalnya sebagai contoh saja, ya, misalnya frek … panwas merekomendasikan, “Oh, ini harus, apa namanya … pemilihan ulang atau apa gitu,” Saudara tahu apa yang … poin apa ini? Poin apa saja yang direkomendasikan, yang tidak ditindaklanjuti? 794. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Baik, Yang Mulia. 795. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Silakan. 796. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Mengenai yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, laporannya yang saya sampaikan. Pertama, itu mengenai penyebaran surat suara tidak merata. 797. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Rekomendasinya panwas? 798. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Rekomendasinya instansinya adalah KPU.

adalah

pelanggaran

administrasi.

Tujuan

799. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, oke. Terus? 107

800. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Kemudian, seperti rekomendasi TPS 3 Sungai Jering, pelanggaran administrasi kepada KPPS. Tapi, sampai saat sekarang saya tidak mengetahui apakah ditindaklanjuti oleh KPU atau tidak. Baik, Yang Mulia. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Menegaskan bahwa KPU tidak menindaklanjuti, ternyata ada juga yang Saudara tidak tahu bahwa ditindaklanjuti atau belum. Berarti, kita … kita anggap ini keterangan tidak benar yang tertulis. 801. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Bukan tidak benar, Yang Mulia. 802. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lah, Saudara kan mengatakan tidak tahu. Di sini Saudara mengatakan bahwa tidak di … tidak direkom … tidak ditindaklanjuti, berarti kan Saudara sudah tahu kalau gitu? Di sisi lain Saudara mengatakan tidak tahu, di sini Saudara mengatakan tidak direkom … tidak ditindaklanjuti, gitu. Yang mana yang benar? Bapak santai saja enggak usah tegang (...) 803. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak di (...) 804. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini kita mau mencari kebenaran, kebenaran yang sebenarbenarnya (...) 805. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak ditindak … tidak ditindaklanjuti yang saya ketahui seperti di TPS 3 Sungai Jering. 806. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He em.

108

807. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Sampai sekarang tidak ada penjelasan kepada Pihak Pemohon. 808. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apa rekomendasi panwas mengenai hal ini? 809. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Pelanggaran administrasi. 810. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke, pelanggaran administrasi. Itu sudah dua? Kan Saudara mengatakan tadi banyak, gitu. Apa saja? 811. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Sebenarnya (...) 812. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kuasa Hukum, apakah ada di, apa … di bukti-bukti? 813. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ada, Yang Mulia. Jadi, rekomendasi-rekomendasi panwas yang sudah dikeluarkan tentang adanya pelanggaran itu ada di bukti P-44 s.d. P-70. 814. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO P-44? 815. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO P-44 s.d. P-70. 816. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO P-44 s.d. P-70. Oke, kalau gitu klir.

109

817. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kemudian (...) 818. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, apa lagi? Silakan. 819. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kemudian … mohon izin, Yang Mulia. Yang tadi rekomendasi di TPS 3, Desa Sungai Jering itu ada di P-46. 820. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO P-46, ya? 821. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya. Itu Jelas rekomendasi panwas. 822. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apa rekomendasinya panwas? 823. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Pelanggaran administrasi, Yang Mulia. Jadi, memberikan sanksi kepada penyelenggara terhadap coblos lebih dari satu orang. 824. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apa sanksi yang direkomendasikan oleh panwas? 825. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sampai dengan saat ini, Pemohon tidak diberi tahu apa tindakan sanksi dari KPU kepada penyelenggara. 826. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, terima kasih.

110

827. KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Beralih ke Saksi Termohon. Ibu Wigati tadi karena ini Anggota KPU, kita langsung ke Saksi berikutnya, Pak Junedi, S.E. Mana Pak Junedi? Ya. Jabatan Saudara Ketua PPK Kecamatan Pangean, ya? 828. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Ya, Yang Mulia. 829. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Saudara akan menerangkan mengenai dalil Pemohon terkait kekurangan surat suara di TPS 1, Desa Koto Pangean, dan dalil Pemohon terkait dengan perbedaan hasil suara yang menggunakan identitas lain di Kecamatan Pangean, ya? Silakan, bagaimana ceritanya? 830. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Baik. Assalamualaikum wr. wb. Saya selaku Saksi dari Pihak Termohon ingin menjelaskan bahwasanya di TPS 1, Desa Koto Pangean itu jumlah pemilih di DPT itu sebanyak 292. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5% berjumlah 303, pengguna hak pilih sebanyak 246. Sehingga di akhir pada saat pemilihan itu berlebih, masih ada sisa surat suara sebanyak 57 lembar. Jadi, saya mengatakan hal tersebut tidak benar, Ketua … Yang Mulia. Terus yang kedua. Bahwa terjadi terdapat kesalahan penulisan pada … bahwa pada waktu Pleno di kecamatan itu terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 1 Desa Pulau Kumpai, dimana KPPS menuliskan 6 pemilih di kolom DPTb-1, seharusnya ditambahkan di kolom DPTb-2, dan hal tersebut sudah kami koreksi di … pada saat Pleno di tingkat kecamatan dan disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir pada saat Pleno di kecamatan. 831. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 832. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Ya, demikian, Yang Mulia.

111

833. KETUA: ANWAR USMAN Itu saja? 834. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Ya. 835. KETUA: ANWAR USMAN Baik. 836. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Saksi, ya, Saudara Junedi. Saudara mendalilkan bahwa dalil Pemohon, ya, mengenai kekurangan surat suara kurang dari apa namanya … jumlah DPT di mana ini … kecamatan di … di apa di TPS berapa itu? TPS? 837. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Di TPS 1, Desa Koto Pangean. 838. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO TPS 1? 839. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Desa Koto. 840. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sebentar, sebentar. Bukan yang Desa Pulau Panjang tadi, ya? Lain, ya? 841. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Bukan, lain. 842. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bukan, oke. Berapa jumlah DPT di situ?

112

843. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Jumlah DPT di Desa Koto itu 292. 844. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sebentar. 292? 845. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Ya. 846. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jumlah surat suara yang Saudara terima? 847. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Surat suara yang diterima ditambah 2,5% itu sebanyak 303 lembar. 848. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 303 lembar? 849. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Ya. 850. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berarti tidak ada masalah di sini menurut Saudara, ya? 851. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Ya, tidak ada masalah. 852. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak ada masalah karena (...) 853. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Pengguna hak pilihnya cuma 246.

113

854. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He eh. Kemudian yang soal, soal yang kedua? Dalil Pemohon, butir C 203 itu mengenai perbedaan hasil suara yang menggunakan identitas lain? 855. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Ya, baik yang di sini pada saat Pleno di tingkat kecamatan itu PPS Desa Pulau Kumpai TPS 1 itu terdapat kesalahan penulisan, Yang Mulia. Dia menulis 6 bukan 6 pemilih yang menggunakan identitas lain itu ditulis di kolom DPTb-1. 856. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Identitas lain itu apa? 857. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI KTP dan kartu keluarga, Yang Mulia. 858. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO KTP, kartu keluarga. Saudara kan sebagai ketua PPK, ya? 859. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Ya, baik. 860. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara yakin bahwa keterangan apa namanya identitas lain itu adalah KTP atau … atau keterangan domisili? 861. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Bukan. 862. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bukan. 863. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI KTP atau KK. 114

864. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada ndak dibawa apa namanya … PPK Saudara atau TPS lain yang berada di PPK Saudara yang menggunakan keterangan domisili? 865. SAKSI DARI TERMOHON: JUNEDI Tidak ada, Yang Mulia. 866. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak ada, ya. Baik, cukup, Yang Mulia. 867. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih, Saudara Junedi. Berikut Pak Mardius Adi Saputra. Ya, Saudara Ketua PPK Kecamatan Sentajo Raya? 868. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Sentajo Raya. 869. KETUA: ANWAR USMAN Sentajo Raya, ya, baik. Saudara akan menerangkan mengenai pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Marsawa dan dalil Pemohon mengenai tuduhan penyobekkan surat suara yang sudah tercoblos Paslon Nomor 1. Ya, silakan, bagaimana ceritanya? 870. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Sebelum saya menjawab dalil dari Pemohon, izinkan saya membacakan dalil Termohon … Pemohon terlebih dahulu, Yang Mulia. 871. KETUA: ANWAR USMAN Langsung saja. 872. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Langsung saja. Untuk TPS 7 Desa Marsawa, Pemohon mendalilkan anggota KPPS dengan sengaja tidak memasukkan Formulir C-1 ke dalam kotak suara. Kronologis pada waktu Rapat Pleno di PPK Kecamatan 115

Sentajo Raya, sewaktu Ketua PPS membuka kotak suara TPS 7 Desa Marsawa, memang benar Formulir C-1 tersebut tidak berada di dalam kotak. Ini bukanlah unsur kesengajaan dan ini murni mungkin kelupaan dari anggota KPPS kami. Kesepakatan kami waktu itu, PPK, Saksi Nomor 1, Saksi Nomor 2, dan Ketua Panwascam Kecamatan Sentajo Raya disepakati untuk mem-pending TPS 7 Desa Marsawa ini sambil menunggu Ketua KPPS TPS 7 Desa Marsawa untuk membawa arsip yang ada di KPPS. Setelah Ketua KPPS ini hadir di lokasi Rapat Pleno, maka saya melanjutkan Rapat Pleno ini dengan mencocokkan arsip yang dibawa oleh Ketua KPPS ini dengan yang dimiliki oleh Saksi Nomor 1, Nomor 2, dan Panwascam Kecamatan Sentajo Raya. Karena arsip yang ada sama ketua KPPS ini tidak ada perbedaan, maka ketua PPS membacakan perolehan suara dari TPS 7 Desa Marsawa. Semua saksi sepakat dan menyetujui pembacaan TPS 7 Desa Marsawa ini dan saya mengesahkan perolehan suara di TPS 7 Desa Marsawa ini. Kemudian untuk Desa Marsawa ini, Saksi Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2. Nomor 1 yang bernama Afrizal, S.E., Nomor Urut 2, Agung Rahmat, menandatangani Formulir DAA Plano, Desa Marsawa, Yang Mulia. Kemudian saya juga membawa bukti foto yang kami miliki. Selanjutnya, untuk TPS 1 Geringging Jaya, Pemohon mendalilkan dengan sengaja tidak memasukkan Formulir C-1 ke dalam kotak suara. Saya membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Kronologisnya waktu Pleno di PPK, TPS 1 Geringging Jaya ini Formulir C-1 ada di dalam kotak, cuma sewaktu ketua PPS mau membacakan formulir tersebut, ternyata data pemilih dari TPS 1 Geringging Jaya … Geringging Jaya ini lupa tertulis oleh ketua KPPS-nya. Kesepakatan kami, PPK dengan panwascam, serta semua saksi yang hadir untuk TPS 1 Geringging Jaya ini di-pending juga, Yang Mulia, sambil menunggu ketua KPPS-nya hadir ke lokasi rapat. Setelah ketua KPPS-nya … Ketua KPPS TPS 1 Geringging Jaya hadir di lokasi rapat, saya melanjutkan TPS 1 Geringging Jaya ini. Ketua KPPS desa sa … Desa Geringging Jaya ini membawa arsip yang ada sam … sama beliau. Ar … arsip ini kami cocokkan kepada semua saksi yang ada, kemudian kepada panwascam karena tidak ada perbedaan, langsung kami perbaiki formulir C yang kosong data pemilihnya tadi. Setelah diperbaiki formulir model C tadi itu diparaf oleh semua saksi yang hadir, Yang Mulia, kebetulan Saksi Nomor 1 Bapak Afrizal, S.E., dia langsung memaraf, Saksi Nomor 2 Mas Agung Rahmat juga memaraf, kemudian panwascam juga memaraf. Itu untuk TPS 1 Geringging Jaya, Yang Mulia. Kemudian untuk TPS 3 Desa Pulau Kopung Sentajo. Kami membantah bahwa hal tersebut tidak benar. Saksi saya sendiri telah mengklarifikasi kepada anggota kami, yaitu KPPS 3 Pulau Kopung Sentajo. Yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani 116

oleh semua anggota KPPS TPS 3 Pulau Kopung Sentajo. Bahwa anggota KPPS kami tidak pernah merobek surat suara. Krono … kronologis yang diceritakan oleh saksi kami … oleh KPPS kami bahwa sewaktu penghitungan suara ditemukanlah 2 suara yang dicongkel matanya, artinya 2 suara ini tidak dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU. Karena tidak meng … menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU, maka 2 suara ini adalah tidak sah. Kemudian dalam dalil Pemohon juga menyatakan ada 2 surat suara yang dicongkel gambar mata Nomor Urut 2 dan untuk yang 2 mata yang tidak sah tadi itu adalah surat suara yang dicoblos Nomor Urut 1, Yang Mulia. Kemudian ada dalil Pemohon mengatakan ada mencongkel gambar mata Calon Wakil Nomor Urut 2. Hal itu setelah kami konfirmasi klari … klarifikasi kepada semua anggota KPPS itu adalah tidak benar, Yang Mulia. Berikutnya, kami juga membantah bahwa ada perbedaan perolehan suara yang menggunakan identitas lain di Kecamatan Sentajo Raya. Menurut dalil Pemohon formulir C-1 hitungan Pemohon adalah 489. Sedangkan waktu Pleno KPUD=531 suara. Sewaktu kami Pleno di PPK, Yang Mulia, pengguna udin … identitas lain ini tetap berjumlah 531 suara. Jadi, tidak ada perbedaan dengan Pleno KPU. Ini dibuktikan dengan vide bukti TE-005, Yang Mulia, DAA … DA1-KWK (suara tidak terdengar jelas), Keca … Kecamatan Sentajo Raya. Terima kasih, Yang Mulia. 873. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, ya, selaku Ketua PPK Kecamatan Sentajo Raya, ya? Berapa TPS di kecamatan Saudara? Seluruh kecamatan. 874. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Jumlah TPS 58. 875. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berapa? 876. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA 58. 877. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 58 TPS di kecamatan Saudara, ya? 117

878. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 879. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berapa kelurahan itu satu desa? 880. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA 15 … 14 desa, 1 kelurahan, Yang Mulia. 881. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 14 desa, 1 kelurahan. Total TPS? 882. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA 58. 883. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Tadi Saudara menjelaskan bahwa Saudara membantah dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon, antara lain soal congkelmencongkel tadi itu? 884. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya, Yang Mulia. 885. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di TPS mana yang Saudara ketahui bahwa ada dua yang menggunakan? 886. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Itu TPS 3 Pulau Kopung, Pulau Kopung Sentajo. 887. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO dua?

Bagaimana prosesnya sehingga Saudara mengetahui bahwa ada

118

888. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Itu karena membaca dalil Pemohon, saya anggota KPPS, menanyakan tentang dalil tersebut. sewak … menceritakan sewaktu membacakan … suara, memang ada dua suara yang dicoblos tidak coblos yang disediakan.

memanggil semua Anggota KPPS itu, menghitung surat menggunakan alat

889. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dan langsung dinyatakan batal? 890. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Dinyatakan tidak sah (...) 891. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya (...) 892. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Karena tidak mencoblos (suara tidak terdengar jelas) yang disediakan. 893. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu menurut keterangan dari petugas Saudara di tingkat (...) 894. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA KPPS. 895. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO KPPS? 896. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 897. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke, baik. Di tingkat kecamatan, kotak suara dibuka atau enggak?

119

898. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Tidak, Yang Mulia. 899. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak. 900. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Tidak. 901. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. Tetapi, ada TPS yang memang terbukti bahwa ada dua yang dicoblos. Tetapi, Saudara mengatakan … dua yang disobek tadi, ya, dicong … dicongkel, gitu? 902. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 903. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi, berdasarkan keterangan dari petugas-petugas Saudara di tingkat TPS, ya, atau PPS? 904. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA KPPS. 905. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO KPPS, ya? 906. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA KPPS, Yang Mulia. 907. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya.

120

908. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ini dilengkapi dengan surat pernyataan semua anggota KPPS, Yang Mulia. Bahwa semua anggota KPPS, TPS 3 Pulau Kopung Sentajo tidak pernah merobek surat suara seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. 909. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, yang, yang dituduhkan itu kan (...) 910. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA KPPS (...) 911. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang dituduhkan. Dalilnya Pemohon kan gini bahwa tadi juga salah satu Saksi dari Pemohon mengatakan bahwa ada 60 atau kuranglebih 60 pemilih yang dari perusahaan, apa tadi … B4, itu. Itu diminta untuk memilih Pihak Terkait, lalu kemudian bukti bahwa dia memilih itu adalah mencongkel mata wakil, bukan bupatinya yang dicongkel, menurut dia tadi, itu adalah wakil. 912. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 913. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, ini kan sampai ke Saudara? 914. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya, Yang Mulia. 915. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lalu Saudara melakukan klarifikasi ke petugas Saudara di tingkat PPS … TPS … KPPS, ya? 916. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA KPPS, Yang Mulia.

121

917. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. 918. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Tapi ini beda desa lho, Yang Mulia. 919. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya? 920. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Beda kecamatan, lho, Yang Mulia. 921. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, yang tadi? 922. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. Yang tadi Kecamatan Benai. 923. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, betul. Saya ngerti. Tapi maksud saya, di desa Saudara juga ada klaim bahwa teryata ada juga soal congkel-mencongkel di sana. 924. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Di dalil Pemohon, Yang Mulia? 925. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. Makanya (...) 926. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 927. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada … ada juga congkel-mencongkel di sana dan ternyata memang betul, ada dua yang sempat didapat. Itu tapi (...) 122

928. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Itu, itu, yang dicongkel itu … yang dicongkel itu suara Nomor 1, Yang Mulia. 929. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Justru suara Nomor 1? 930. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 931. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berarti Pihak Terkait? 932. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Pihak Pemohon. 933. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pihak Pemohon malah yang dicongkel? 934. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 935. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. 936. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Mulia.

Dalam suara Pihak Terkait tidak ditemui congkelan mata itu, Yang

937. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak ditemui menurut keterangan KPPS (...) 938. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA KPPS. Ya. 123

939. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO suara?

Tapi Saudara sendiri sebagai Ketua PPK, kan tidak melihat kertas

940. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya, Yang Mulia. 941. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Jadi, Saudara hanya menerima laporan dari KPPS bahwa soal congkel-mencongkel itu ndak ada. Ada dua, bahkan yang dicongkel itu adalah pihak (...) 942. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Nomor Urut 1 (...) 943. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pihak Pemohon malah, ya? 944. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 945. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang dicongkel. Dan menurut Saudara, dua itu langsung dinyatakan tidak sah (...) 946. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Tidak sah karena tidak menggunakan alat coblos yang disediakan. 947. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 948. KETUA: ANWAR USMAN Silakan duduk dulu. Saksi berikutnya, Pak Saptono. Ya, Pak Saptono ini akan menerangkan seputar dalil Pemohon terkait dengan pencoblosan dua kali oleh dua orang yang sama. Kemudian pencoblosan 124

oleh anak di bawah umur, kemudian penyelenggara tidak memberikan C6, dan tidak membagikan DPT kepada Saksi Paslon Nomor 1. Ya, bagaimana ceritanya? Silakan. 949. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamuakaikum wr. wb. Saya menerangkan dalil dari Pemohon, yang pertama di TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, terjadi coblos dua kali oleh orang yang sama. Itu tidak benar, Ketua. Yang … yang ada hanya dua nama yang sama, tapi orangnya berbeda. Saya tahu namanya, Ketua, itu namanya Sudirman, Sudirman. Di TPS 3 itu ada dua nama Sudirman. Terus, ada anak yang mencoblos di … di TPS 3 Desa Sungai Jering, itu anak di bawah umur. Itu juga tidak benar, Yang Mulia. Yang benar adalah ada seorang ibu yang bernama Ibu Ratna membawa anaknya ke bilik suara. Namun, kami sudah coba menegurnya, Yang Mulia, tapi anaknya tidak mau. Tetap mau ngotot, mau ikut orang tuanya. Tetapi, Yang Mulia, surat suara tetap kami kasikan satu, bukan dua. Selanjutnya masalah undangan atau C-6 tidak dibagikan ke pemilih. Itu kami sudah berusaha, Yang Mulia, dengan sekuat tenaga bahwa memang tidak terdistribusi secara keseluruhan dikarenakan nama yang terdaftar di dalam DPT itu tidak kami temukan di lapangan, Yang Mulia. Namun, kami berusaha juga untuk menghubungi RT atau RW-nya setempat. RT dan RW-nya setempat juga tidak mengetahuinya, Yang Mulia. Selanjutnya masalah DPT tidak dibagikan ke Pemohon … saksi Pemohon, itu saksi Pemohon, kami sudah membagikan Yang Mulia kepada saksi Pemohon yang kedua. Kenapa saya bilang yang kedua, Yang Mulia? Karena saksi Pemohon itu ada tiga. Yang pertama, saksi Pemohon pertama tidak membawa mandat, jadi saya tidak membagikan. Kemudian datang saksi yang kedua yang bernama Asnurman. Dia membawa mandat pada saat itu saya bagikan ke masing-masing saksi DPT. Namun, mereka tidak memerlukan … tidak menerima karena tidak memerlukan dan saat itu yang memerlukan DPT hanyalah PPL (Petugas Pengawas Lapangan). Selanjutnya beberapa jam kemudian datang lagi saksi yang ketiga dari Nomor Urut 1 yang bernama Saudara Delvi. Dan Saudara Delvi inilah sampai proses pemilihan dari awal sampai akhir yang berada di TPS 3 Sungai Jering. Sedangkan Saudara Asnurman undur diri dari TPS 03 dengan mencabut mandatnya untuk pindah ke TPS lain. Dalam proses pemilihan, Yang Mulia, dari awal sampai akhir pemilihan, tidak ada keberatan saksi, Yang Mulia. Semua Berita Acara ditandatangani oleh seluruh saksi dan PPL. 125

Terima kasih, Yang Mulia, cuma itu yang bisa saya sampaikan. 950. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan, Yang Mulia. 951. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Saksi, ya. Pak Saptono, ya? 952. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Ya, Yang Mulia. 953. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Ketua KPPS , ya? 954. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Ya, ketua. 955. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ketua KPPS di TPS 3, ya? 956. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Ya. 957. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara mengakui bahwa memang ada beberapa C-6 atau undangan itu yang tidak terdistribusi? 958. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Ya, ya. 959. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara masih ingat berapa jumlahnya yang tidak terdistribusi?

126

960. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Itu ada 60, Yang Mulia. 961. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada 60 yang tidak terdits … tidak terdistribusi. DPT-nya di sana berapa, Pak? 962. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO 327. 963. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 327. Bisa Saudara identifikasi yang 60 itu? Apa meninggal, atau pindah, atau tidak … atau memang tidak ditemukan? 964. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Tidak ditemukan, Yang Mulia. Karena RT-nya juga tidak tahu. 965. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak tahu? 966. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Ya. 967. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ok. Saudara tahu proses ini, ini agak apa namanya … mundur gitu, ya. Saudara tahu ndak proses penentuan DPT itu? 968. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Tidak tahu, Yang Mulia. 969. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak tahu?

127

970. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Tidak tahu. 971. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak tahu, ya? 972. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Tidak tahu, Yang Mulia. 973. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, Saudara dibentuk itu menjelang hari H atau kapan PPS itu dibentuk? KPPS ya, Kelompok Pemungutan Suara, gitu. Kapan dibentuk itu? Berapa hari sebelum pemilihan dibentuk? 974. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Itu sekitar bulan (…) 975. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bulan berapa Saudara dibentuk? 976. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Bulan, bulan Juli kalau (…) 977. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Juli, ya? 978. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Ya, Juli. 979. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Juli. Mungkin ada teman-teman KPU yang bisa membantu sejak kapan?

128

980. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO (Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia? 981. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He eh. 982. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Surat, suratnya tertinggal, Yang Mulia. 983. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. 984. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Surat tugasnya tertinggal, Yang Mulia. 985. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, surat tugas tertinggal tapi berapa lama tugas Saudara? Kan di ketentuan itu setelah selesai rekapitulasi, ya, Saudara dibubarkan, gitu kan? Sekarang belum bubar kan, masih (…) 986. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Belum, belum. 987. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Belum? 988. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Belum. 989. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, berapa lama? Ada KPU berapa lama bertugas yang KPPS itu? 990. TERMOHON: FIRDAUS Izin, Yang Mulia. 129

991. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. 992. TERMOHON: FIRDAUS Kita bentuk KPPS bulan November. 993. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bulan November? 994. TERMOHON: FIRDAUS November, ya. 995. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO November. Pemilihan kemarin? 996. TERMOHON: FIRDAUS Desember. 997. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Desember? 998. TERMOHON: FIRDAUS Ya. 999. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berarti kurang-lebih satu bulan, ya? 1000. TERMOHON: FIRDAUS Satu bulan. 1001. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dibubarkan kapan itu, Pak?

130

1002. TERMOHON: FIRDAUS Mereka otomatis satu bulan setelah bekerja langsung berhenti. 1003. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berarti masa kerjanya memang cuma sebulan? 1004. TERMOHON: FIRDAUS Satu bulan. 1005. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO ya?

Baik, ok. Ini berarti Saudara tidak terlibat di dalam proses DPT,

1006. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Tidak, Yang Mulia. 1007. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, Saudara tidak mengerti. Oke, jadi Saudara tidak mengerti memang apakah ini kan ketika penyusunan DPT itu kan dilakukan verifikasi faktual? 1008. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Ya, sat (…) 1009. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dilakukan verifikasi faktual untuk mengecek apakah benar alamatnya ini, benar orangnya ini. Tapi kan ketika itu Saudara belum dibentuk, ya? 1010. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Belum, Yang Mulia. 1011. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, cukup.

131

1012. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tadi dikatakan DPT-nya=327? 1013. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO DPT-nya=327, Yang Mulia. 1014. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 327. Pemilihnya jumlahnya berapa? 1015. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Jumlah pemilih itu 222. 1016. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 222. Suara sahnya? 1017. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Suara sah=220. 1018. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 220. Suara tidak sah? 1019. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Suara tidak sah=2. 1020. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ada pemilih dari tempat yang lain tidak? 1021. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Gimana, Yang Mulia? 1022. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pemilih dari tempat lain enggak ada?

132

1023. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Eh, itu DPTb … DPph ada 10. 1024. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 10. 1025. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO DPTb-2 ada 19. 1026. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke, ya. Di TPS itu yang menang nomor? 1027. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Nomor Urut 2. 1028. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. 1029. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Saksi, tadi DPTb-2 berapa orang? 1030. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO DPTb-2 itu ada 19. 1031. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO DPTb-2 ada 19? 1032. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Ya. 1033. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini menggunakan suaranya?

identitas

apa

ketika

menggunakan

hak

133

1034. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO KTP, Yang Mulia. 1035. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO KTP. Semua KTP? 1036. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Ya, KTP. 1037. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Silakan, Pak Saptono duduk kembali. Terakhir untuk Saksi Pihak Termohon, Pak Lilik Suhartono. Ya, Pak Lilik Suhartono ini Ketua KPPS TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi. Ya, benar? 1038. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO Betul, Pak. 1039. KETUA: ANWAR USMAN Ya, alamatnya di Desa Bawang, Kecamatan Singingi. Saudara akan menerangkan terkait dengan dalil Pemohon menyangkut perolehan suara Pemohon ya adalah 164. Namun dalam Form C-1 hanya ditulis 64? 1040. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO Ya. 1041. KETUA: ANWAR USMAN Silakan, gimana ceritanya? 1042. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO Ya, terima kasih, Pemo … terima kasih, Yang Mulia. Jadi bahwa itu … bahwa sangkaan itu tidak benar, Yang Mulia. Jadi, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64 suara dan di tally tetap 64 suara, sama dengan C-1 perolehan suara Nomor 1 … suara Nomor Urut 1 sama dengan C-1 yang dimiliki oleh semua saksi 134

pasangan … pasangan calon dan juga PPL, Yang Mulia, dan di tally ditandatangani semua saksi, termasuk Saksi Pemohon, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara Nomor Urut 1 adalah 64 suara, Nomor Urut 2 adalah 129 suara. Nomor urut 3 (...) 1043. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tunggu, diulang. Nomor 1? Nomor 1 berapa? 1044. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO Bahwa perolehan suara Nomor Urut 1 adalah 64 suara. 1045. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 1046. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO Nomor Urut 2 adalah 129 suara dan Nomor Urut 3 adalah 68 suara. Sehingga, jumlah suara sah secara keseluruhan calon=261. Dan saya menambahkan dari proses awal sampai … dari proses awal pencoblosan sampai akhir penandatanganan itu tidak ada komplain sama sekali di semua saksi, Yang Mulia. Terima kasih. 1047. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI DPT seluruhnya berapa? 1048. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO DPT seluruhnya 408, Yang Mulia. 1049. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pemilihnya yang … ada suara tidak sah? 1050. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO Suara tidak sah=7, Yang Mulia. 1051. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Suara tidak sah=7. Yang surat sah yang 3 tadi, ya?

135

1052. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO Yang suara … suara sah (...) 1053. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Yang 64 tambah 129, sama 80 … 68 tadi? 1054. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO Ya. 1055. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. Ada yang memilih pakai KTP? 1056. SAKSI DARI TERMOHON: LILIK SUHARTONO Enggak ada, Yang Mulia. 1057. KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih, Pak Lilik. Silakan duduk. Ya, sudah cukup. Beralih ke saksi (...) 1058. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tunggu, tunggu. Klarifikasi untuk Termohon. 1059. KETUA: ANWAR USMAN Ya, Termohon. 1060. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Termohon, ya, KPU. Apakah Termohon KPU sudah melakukan verifikasi atau klarifikasi tentang syarat pencalonan? 1061. TERMOHON: FIRDAUS Izin, Yang Mulia.

136

1062. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 1063. TERMOHON: FIRDAUS Verifikasi terkait dengan syarat pencalonan khususnya yang dukungan dari Djan Faridz, kita sudah lakukan verifikasi ke Sekjen DPP PPP Djan Faridz, Bapak Dimyati. 1064. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Bapak sekjen? 1065. TERMOHON: FIRDAUS Bukti sudah kita masukkan di persidangan ini. 1066. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, itu kapan dilakukan? 1067. TERMOHON: FIRDAUS Tanggal 15 … tanggal 15 Agustus, Yang Mulia. 1068. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Agustus? Karena dari tadi enggak ada, ya, 15 Agustus adanya bulan Juli, ya? 1069. TERMOHON: FIRDAUS Ya, setelah mereka mendaftar, baru kita lakukan verifiaksi. 1070. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Hasilnya? 1071. TERMOHON: FIRDAUS 12 Agustus, Yang Mulia.

137

1072. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 12 Agustus? 1073. TERMOHON: FIRDAUS Ya. 1074. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Hasilnya yang didukung? 1075. TERMOHON: FIRDAUS Pasangan Nomor Urut 2. Kita buatkan Berita Acaranya … Berita Acara verifikasi. 1076. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. SK-nya Nomor? 1077. TERMOHON: FIRDAUS SK-nya Nomor 526. 1078. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nomor 526. Kalau mengenai ijazah? 1079. TERMOHON: FIRDAUS Ijazah kita sudah lakukan verifikasi dan kita buatkan Berita Acaranya di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Ijazahnya (...) 1080. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Kabupaten Lingga? 1081. TERMOHON: FIRDAUS Lingga, Kepulauan Riau, dan kita buatkan Berita Acara verifikasi bahwa ijazahnya itu benar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.

138

1082. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. Ada berita Acara, ya. Ya, terima kasih. 1083. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada klarifikasi. Ini Teman-Teman dari KPU, ya? Tadi ada keterangan dari Saksi Pemohon, ya, Pak siapa namanya, yang terakhir tadi, Sekretaris? Ya, Sekretaris tadi mengatakan bahwa di ijazah atau Paket C-nya pasangan calon itu ada, siapa namanya tadi, Pak, ada stripnya. Tolong (suara tidak terdengar jelas). 1084. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Jongjong Liong/Halim. 1085. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jongjong Liong/Halim? 1086. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Jonjong Liong/Halim. 1087. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu di Paket C? 1088. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Paket C. 1089. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Belum ada haji di situ? 1090. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Belum ada haji. 1091. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tolong klarifikasi dari KPU, bagaimana?

139

1092. TERMOHON: FIRDAUS Terima Kasih, Yang Mulia. Terkait dengan nama, kita sudah dapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri Rengat tentang perubahan nama dari nama Jonjong Liong kepada H. Halim dan alat buktinya juga sudah kita masukkan ke TJ-001. TJ-001. 1093. KETUA: ANWAR USMAN Tahun berapa itu? 1094. TERMOHON: FIRDAUS 17 Maret 2015. 1095. KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Ya, Saksi Pihak Terkait. Pak Suyitno? 1096. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO P-42.

Izin, Yang Mulia. Untuk ijazah, mohon izin. P-41, P-42. P-41 dan

1097. KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti kita cek lagi, ya. Baik, Pak Suyitno? 1098. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya, Yang Mulia. 1099. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. Pak Suyitno ini alamatnya, Sungai Bawang, RT 01, RW 06, Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi. Saudara ketika pilkada sebagai saksi atau gimana? 1100. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Sebagai saksi, Yang Mulia.

140

1101. KETUA: ANWAR USMAN Oh, saksi bagi? 1102. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO TPS … bagi Nomor Urut 2. 1103. KETUA: ANWAR USMAN Di TPS? 1104. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO TPS 2. 1105. KETUA: ANWAR USMAN Baik, itu menurut Saudara tidak benar adanya pengurangan suara pada tingkat TPS. Maksudnya TPS 2 kemudian semua saksi paslon menandantangani Berita Acara? 1106. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Benar, Yang Mulia. 1107. KETUA: ANWAR USMAN Ya, coba ceritakan gimana? 1108. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Bahwa di TPS 2, Desa Sungai Bawang, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 64 suara. Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 129 suara. Sedangan Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 68 suara. Kemudian jumlah suara yang sah sebanyak 261 suara dan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 7 suara. Bahwa jumlah surat suara sebanyak 419 suara dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 151 surat suara. Bahwa tidak benar adanya pengurangan suara pada tingkat TPS karena faktanya tidak adanya perubahan perolehan pada waktu perhitungan di tingkat TPS. Hal ini sesuai Berita Acara Form C-1. Bahwa Berita Acara Form C-1 di TPS 2, Desa Sungai Bawang telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon di TPS termasuk saksi Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

141

1109. KETUA: ANWAR USMAN Yang Mulia? 1110. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Suyitno, ya? Saya mau klarifikasi sedikit. Di dalil Pemohon, ya, ini Bapak kan sebagai saksi mandat di Desa Sungai Bawang, ya? 1111. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya. 1112. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Desa Sungai Bawang. Itu TPS berapa? 1113. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO TPS 2. 1114. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO TPS 2. Nah, di dalil Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon adalah 164 suara. Tapi kemudian sesudah dimasukkan ke C-1 itu hanya tertulis 64 suara. Tadi Saudara sudah merespon itu bahwa itu tidak benar? 1115. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Itu tidak benar, Yang Mulia. 1116. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak benar. Saudara diberikan kopian C-1 itu? 1117. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Tidak, Yang Mulia. Karena pada waktu itu kopiannya sudah diserahkan oleh Pihak Terkait yaitu Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2.

142

1118. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara kan saksi mandat, apa saja yang menjadi haknya saksi mandat di TPS? Saudara tahu hak Saudara? 1119. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Memberi kesaksian. 1120. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Memberi kesaksian di MK? Ndak, maksud saya kan begini, jangan Saudara tegang santai aja. Kalau tegang malah enggak bisa ngomong yang benar nanti kalau tegang. Jadi, saksi mandat itu siapa yang mengSK-kan Saudara sebagai saksi mandat? Sehingga dikatakan saksi mandat. Saudara punya SK sebagai saksi? 1121. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ada, Pak. 1122. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Siapa yang meng-SK-kan? Yang menandatangani di SK itu bahwa Saudara ditunjuk sebagai saksi mandat untuk Pasangan Pihak Terkait ini, siapa? 1123. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Mursini-Halim. 1124. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO itu?

Mursini-Halim. Langsung calon … calon bupati atau wakil bupati

1125. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Yang memberikan pada waktu itu tim pemenangannya, Pak. 1126. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara ingat siapa dia? Sebagai apa di dalam tim pemenangan?

143

1127. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Saya tidak tahu, Pak, tapi saya tahu namanya. 1128. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lho, Saudara kan saksi mandat, tentu sebelum diberi mandat Saudara harus lihat ini yang memberi mandat benar atau enggak, gitu. Saudara tidak melihat itu? 1129. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Saya tidak sempat me … melihat itu, Pak, tapi saya tahu. 1130. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jangan-jangan nanti saya yang memberi mandat, Saudara melaksakan saja. Saudara tidak tahu yang memberi mandat? Perlu Saudara tegas! Saudara tidak tahu atau tahu siapa yang memberi mandat itu? 1131. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Yang jelas saya enggak tahu, Pak. 1132. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak tahu. Oke, terima kasih. Nah, salah satu haknya saksi mandat itu adalah memperoleh atau mendapatkan rangkap dari formulir yang ada di TPS itu. pertanyaan Saudara … saya, apakah Saudara memperoleh itu? Saudara dapat ndak? 1133. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Pada saat itu dapat, Pak. 1134. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang Saudara dapat apa? 1135. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO C-1.

144

1136. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO C-1. C-1 itu ditandatangani oleh semua saksi mandat atau (...) 1137. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ditandatangani. 1138. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ditandatangani. Lalu sesudah Saudara mendapatkan, Saudara dapat itu ketika selesai penghitungan atau mundur berapa lama kemudian? 1139. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Setelah, Pak. 1140. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Setelah, langsung Saudara … ini kok Saudara ragu-ragu gitu? Yang … yang meyakinkan. Ini kami nanti salah putus gara-gara Saudara, Saudara penyebabnya, kami masuk neraka. 1141. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Setelah selesai. 1142. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Setelah selesai langsung Saudara dapat? 1143. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya. 1144. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. Jam berapa itu di … selesai dihitung di TPS? 1145. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Kalau itu sudah lupa, Pak.

145

1146. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lho, kan pukul 13.00 WIB? 1147. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya. 1148. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Mulai ditutup TPS? 1149. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya. 1150. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Waktu itu kan langsung dihitung. Yang hitungannya ada di apa … C plano itu yang ditulis seperti lidi-lidi (...) 1151. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya, ya, Pak, ya (...) 1152. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara ingat? 1153. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Sekitar setengah … sekitar pukul 14.00 WIB itu, Pak. 1154. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sekitar pukul 14.00 WIB Saudara diberikan? 1155. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya. 1156. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. Saksi lain juga Saudara tahu dia diberikan atau tidak?

146

1157. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Tahu, Pak. 1158. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tahu. Diberikan juga? 1159. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya. 1160. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Termasuk saksinya Pemohon? 1161. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya. 1162. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara masih ingat siapa saksinya Pemohon? 1163. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Hartiningsih. 1164. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Hartiningsih. Saudara Hartiningsih juga diberi kopian? 1165. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Dikasih. 1166. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO C-1 itu? 1167. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya.

147

1168. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO C-1 yang besar atau C-1 yang kecil? 1169. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO C-1 yang kecil. 1170. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang kecil, ya. Sesudah Saudara memperoleh itu, dibawa ke mana itu C-1 yang kecil itu? Saudara kasih siapa itu C-1 yang kecil? Saudara simpan atau kasih siapa? 1171. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Saya simpan, Pak. 1172. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Simpan. Sampai sekarang masih disimpan? 1173. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya, enggak lah, Pak. Waktu itu ada salah satu anggota tim pemenangannya yang … yang memintanya, Pak. 1174. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, begitu. Bukan Saudara yang menyerahkan ke yang memberi mandat? Berapa lama Saudara simpan itu? 1175. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya enggak berapa lama, Pak, paling berapa menit gitu saja. 1176. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu enggak simpan namanya kalau berapa menit itu. Tapi hari itu juga, ya? 1177. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya Pak.

148

1178. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sesudah Saudara memperoleh sekitar pukul 14.00 WIB (…) 1179. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya. 1180. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara simpan sebentar di dalam map yang Saudara pegang atau di mana, gitu? 1181. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ya. 1182. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lalu ada menyerahkan?

yang

datang

ambil

atau

Saudara

yang

pergi

1183. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Saya yang menyerahkan. 1184. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ke? 1185. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Ke yang memberi saya mandat. 1186. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tadi yang saya bilang begitu, Saudara ikut-ikutan, gitu. Tadi saya bilang yang memberi mandat barangkali yang … oh, ya, yang memberi mandat. Tadi lupa, gitu, ya? Lupa, ya? Ya, ini Saudara suka lupa-lupa, gitu, ya. 1187. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Maklumlah, Pak, sudah lama.

149

1188. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jangan marah, Pak. Enggak boleh marah, di sini enggak boleh marah orang. Maklum sudah lama, ya? Tapi mustinya Saksi itu Saudara harus tahu, Saksi itu menjelaskan apa yang dialami, apa yang dia dengar, apa yang dilihat sendiri, gitu. Nah, kalau sudah lupa baru jadi Saksi nanti kesaksian Saudara tidak punya … tidak punya bobot sebagai bukti, gitu, kalau sudah lupa. Yang lupa enggak boleh datang di sini. Enggak boleh jadi Saksi yang lupa. Jadi, keterangan Saksi itu enggak boleh lupa, gitu. Berarti tidak tahu kalau lupa. Padahal saksi itu harus mengeratahui. Ya, begitu, Pak, ya? Ya, lain kali jangan marah-marah lagi, ya? Cukup, terima kasih, Yang Mulia. 1189. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, hasil di C-1 dengan yang di besar plano, sama enggak angkanya? 1190. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Sama, Bu. 1191. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Sama. Enggak .. enggak berbeda sama sekali? 1192. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUYITNO Enggak berbeda sama sekali. 1193. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, sudah kalau gitu. 1194. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih, Pak Suyitno. Selanjutnya Pak Masriadi. Ya, Pak Masriadi ini alamatnya di Dusun Giberelin, RT01/03, Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah. Pada waktu pilkada, Saudara sebagai apa? 1195. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Bagaimana, Pak 150

1196. KETUA: ANWAR USMAN Pada waktu coblos, ya, Saksi ini, ya, sebagai saksi di TPS atau bagaimana? Tidak, ya? Baik. Saudara akan menerangkan terkait dengan masalah money politics. Ya, bagaimana ceritanya coba? 1197. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Kejadian, Yang Mulia, saya duduk sama Pak Fahmi, di warung, di Pulau Godang Kari. Sesudah kami minum kopi, datanglah Pak Halim juga duduk minum kopi sama kami. Akhirnya Pak Fahmi sebagai teman Pak Halim, dia minta uang rokok sama Pak Halim. Akhirnya habis minum, Pak Halim pergi dikasihnya uang rokok sama Pak Fahmi. 1198. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Dikasih uang rokoknya oleh Pak Fahmi atau Pak Halim? 1199. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Pak Halim yang mengasih Pak Fahmi uang rokok, dia tadi kan minta. 1200. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Bapak enggak usah baca. Jelasin aja gitu, kan kalau baca malah bingung nanti. 1201. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1202. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Bapak ketemu di warung kopi, kemudian sama Pak Fahmi (...) 1203. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya, akhirnya (...) 1204. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terus Pak Halim datang.

151

1205. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Pak Halim mau berangkat dikasinyalah uang kopi … uang rokok. 1206. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Dikasih berapa? 1207. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI saja.

Ndak tahu saya, Yang Mulia. Saya, nampak dia ngasihkan uang

1208. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ini di wilayah mana? 1209. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Di wilayah Pulau Godang Kari. 1210. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pulau Godang Kari? 1211. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1212. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terus, ada pesan? Pak Halim pesan, enggak? 1213. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Pesan Pak Halim, “Jangan dibikin uang ini untuk mabuk.” 1214. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oh, tidak disuruh milih saya, gitu? 1215. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Tidak ada.

152

1216. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Hanya satu itu saja? 1217. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1218. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, tidak ada … Anda tidak melihat yang lainnya tapi hanya yang itu saja? 1219. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya, Yang Mulia. 1220. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, sudah enggak ada lagi. 1221. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pak Masriadi, ya? 1222. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya, Yang Mulia. 1223. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tadi kita sudah lemas, tapi mendengar Bapak membaca lugu gitu, jadi bergairah lagi kita menanyakan. 1224. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1225. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bapak santai aja gitu. Catatannya enggak usah dibaca. 1226. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 153

1227. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini kan yang Bapak alami, gitu kan? Tadi, Bapak menjelaskan bahwa Bapak lagi minum kopi di warung, gitu ya? 1228. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1229. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Warung kopi apa namanya, itu? 1230. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Warungnya (...) 1231. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Masih (...) 1232. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Tidak ada nama, warung kecil di kampung itu. 1233. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, tidak ada namanya? Warung kecil saja? Tapi, Saudara ingat warungnya iotu terletak di mana? Siapa pemiliknya? Bapak ingat itu? 1234. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ingat. 1235. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Siapa nama pemilik warungnya? 1236. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Siel.

154

1237. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Siel? Panggilannya Siel? 1238. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Siel panggilannya. 1239. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Panggilannya SieL. Ya, tadi, Bapak menjelaskan bahwa kami tadi lagi minum kopi? 1240. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Lagi minum kopi. 1241. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kemudian datang Pak Halim? 1242. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Datang Pak Halim. 1243. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Siapa yang Saudara temani minum kopi sebelum Pak Halim datang? 1244. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Pak Fahmi. 1245. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pak Fahmi? 1246. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya.

155

1247. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lalu, kemudian datang Pak Halim, kemudian Saudara bergabung sama-sama dia minum kopi gitu? 1248. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1249. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kemudian ada yang dikasih uang tadi, gimana ceritanya sampai dikasih uang gitu? 1250. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Lantaran dia teman baik, katanya teman lama, dia minta uang beli rokoknya, gitu. 1251. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, gitu. Itu hari apa kejadiannya? Bapak masih ingat? 1252. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ha? 1253. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Hari apa kejadiannya itu? Hari apa itu, Bapak minum kopi? 1254. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Tanggal 8. 1255. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tanggal 8, berarti sebelum pemilihan, ya? Saudara masih ingat pemilihannya tanggal berapa? 1256. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Tanggal 9, ya.

156

1257. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tanggal 9. Berarti satu hari sebelum pemilihan, Saudara minum kopi sama calon bupati atau calon wakil ini? 1258. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Calon wakil bupati. 1259. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berarti temannya Bapak itu, ya? Karena minum kopi sama-sama? 1260. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya, teman kenal lama saja. 1261. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Teman lama. Atau Bapak tim pedukungnya? 1262. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya, saya ndak ada jadi tim pun enggak, saya. 1263. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak, tidak pernah jadi … ikut-ikut kampanye atau apa, enggak pernah? 1264. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Enggak pernah. 1265. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak pernah, ya. Tapi, kenal baik dengan beliau? 1266. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya, kenal baik.

157

1267. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak boleh saya tanya, Bapak dukung atau tidak, itu melanggar nanti saya, kan. Nah, Saudara tidak tahu jumlah yang diberikan, ya? 1268. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Tidak tahu. 1269. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak tahu. Kalau boleh saya tahu ketika Saudara Saksi itu minum kopi sama Pak Halim lalu, datang yang meminta uang, itu datang di dekatnya Pak Halim atau agak jauh dia berteriak, “Pak Halim, uangnya?” 1270. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Enggak dekat. Kami, kan tiga orang dekat. 1271. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, dekat. Atau duduk juga dia di situ? 1272. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya, Pak Halimnya duduk. 1273. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Duduk. Lalu, Pak Halim membuka dompet? 1274. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Waktu mau berangkatlah dikasih uang. 1275. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, tapi masih duduk di situ, kan? 1276. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya.

158

1277. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Masih duduk di situ, dikasih uang? 1278. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1279. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dia ambil uang dari dompet? 1280. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1281. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Atau dari kantong lain? 1282. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Dari dompet. 1283. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dari dompet. Di meja yang Saudara duduk bertiga? 1284. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Benar. 1285. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi Saudara tidak tahu berapa jumlahnya? 1286. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Tidak tahu. 1287. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak tahu, ya. Tapi Saudara lihat di set … Pak Halim menyerahkan itu uang?

159

1288. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya, yang menyerahkan uang itu bisa lihat. 1289. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Atau Saudara, “Ah, balik lainlah jangan, ndak boleh dilihat, itu rahasianya orang.” 1290. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Enggak ada saya lihat. 1291. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara tidak lihat? 1292. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1293. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara lihat bahwa dia diserahkan … dia menyerahkan uang, tapi jumlahnya Saudara tidak tahu? 1294. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Tidak tahu. 1295. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak tahu, ya. Tapi Saudara lihat dia kasih? 1296. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya, sa … ya. 1297. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Uang itu warna apa kira-kira? 1298. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Uang ratusan. 160

1299. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, uang ratusan? 1300. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1301. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berati tidak satu? Kalau ratusan itu berarti lebih dari 100. 1302. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Bisa jadi. 1303. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bisa jadi, ya. Dihitung atau langsung dikasih saja, “Heh, ini.” 1304. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Enggak dihitung. 1305. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak dihitung? Langsung dikasih begitu saja? 1306. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Langsung dikasih. 1307. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. Apa hubungannya Pak Halim dan Pak Fahmi yang dikasih uang itu? 1308. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Hubungan antarteman saja. 1309. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Teman saja. Bukan tim pemenangan?

161

1310. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Tidak. 1311. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak. Teman saja? 1312. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Teman. 1313. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dan pesan terakhirnya, “Nih, uang jangan dipakai mabuk!” Gitu? 1314. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MASRIADI Ya. 1315. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup. 1316. KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih, Pak Masriadi. Selanjutnya Pak Febrion Putra. Ya, Pak Febrion ini alamatnya Jalan Padang Bunut, RT 02? 1317. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Ya, Pak. 1318. KETUA: ANWAR USMAN RW 1, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. Saudara akan menerangkan antara lain mengenai tuduhan tidak membagikan undangan memilih kepada pemilih. Ya, silakan bagaimana ceritanya? 1319. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat 7 Desa Sungai Jering dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa di TPS 7 Desa Sungai Jering 162

pemilih tetap … bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 300 … 3 … 302 orang dan DPTb-2 sebanyak 30 orang. Bahwa di TPS 7 Desa Sungai Jering perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 72 suara, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 177 suara, Pasangan Urut Nomor 3 sebanyak 81 suara. Kemudian jumlah suara yang sah sebanyak 330 suara dan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 2 suara. Bahwa jumlah suara ... surat suara sebanyak 560 surat suara. Dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 228 surat suara. Bahwa di benak … bahwa tidak benar tuduhan di bagian undangan pemilih kepada pemilih bahwa semua saksi di TPS 7 dari masing-masing pasangan calon telah mendatangi … mendadat … menandatangani Berita Acara C-1 tanpat satu pun ada surat pernyataan keberatan dari pasangan calon. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. 1320. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Dari 228 yang tidak digunakan itu, apa saja ini … di berapa orang ada yang meninggal atau apa? Kan yang 228 ini tidak dibagikan, ya? Tidak digunakan? 1321. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Tidak digunakan. 1322. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, tidak digunakan karena apa? 1323. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Tidak tahu, Yang Mulia. 1324. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak tahu. Ini tidak digunakan karena tidak dibagi atau tidak sama sekali tidak … tidak ada penjelasan dari 228 ini? 1325. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Tidak hadir, Yang Mulia.

163

1326. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak hadir. Ada dalil yang mengatakan bahwa tidak dibagikan undangan kepada pemilih? 1327. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Tidak, Yang Mulia. 1328. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak? Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa dalil Pemohon itu tidak benar bahwa C-6 tidak dibagikan? 1329. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Saya tidak tahu, Yang Mulia. 1330. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak tahu. menandatangani?

Tapi

semua

saksi

di

TPS

6

itu

semua

1331. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Ya, Yang Mulia. 1332. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak ada keberatan? 1333. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Tidak ada keberatan, Yang Mulia. 1334. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak ada keberatan. 500 … 506 suara dan yang tidak dipakai 226, hampir separuh ya yang tidak digunakan? Ok. 1335. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pak Febrion Putra, ya?

164

1336. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Ya, Pak. 1337. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pak Febrion Putra sebagai Saksi Mandat di TPS 7 atau TPS 6? 1338. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA TPS 7, Pak. 1339. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada tulisannya TPS 6. TPS 7, ya? 1340. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Ya, Yang Mulia. 1341. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara tahu berapa DPT di … apa … DPT di TPS 7? Ini tulisannya kecil. Yang bikinkan kekecilan ini, mestinya digedein biar gampang dia baca. Saudara kan Saksi Mandat, biar Saudara tidak lihat ini, mestinya tahu dong. 1342. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA 302. 1343. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 302 DPT? Kertas suara=560? 1344. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA 560, Yang Mulia. 1345. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kira-kira berarti kalau 302 ditambah 2% itu bisa jadi 560? Kan ketentuannya, mungkin Bapak lupa, ya. Ketentuannya itu jumlah kertas suara atau surat suara di TPS adalah jumlah … sejumlah dengan DPT. 165

Berarti, mestinya kertas suara itu adalah 302 ditambah 2,5%. Kalau 5 … 302 kemudian menjadi hampir 2x lipat, itu tidak 2% itu, tanpa dihitung ini sudah bisa di, apa … di … tahu bahwa 302 menjadi 560 itu tidak 2% … 2,5%. Saudara tidak protes itu? Saudara kan Saksi Mandat atau Saudara tidak tahu tugasnya sebenarnya Saksi Mandat? Ya ngomong saja, enggak usah takut. 1346. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Ya, Yang Mulia. 1347. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, jangan bingung, ngomong saja. Saya mau beri tahu Saudara sebagai Saksi Mandat, ini Saudara mulai dari awal harus, “Mana DPT? Oh, DPT-nya=320 … 302. Wah, ini menurut aturan harus ada surat suara cadangan=2,5%.” Saudara mestinya hitung, kalau 302 itu 2,5 … kalau ditambah 2,5% menjadi berapa? Ini saya belum hitung. Tapi, kalau 302 menjadi 560 hampir separuhnya, itu kurang lebih 40% ini tambahannya, bukan 2,5%. Mestinya Saksi Mandat memprotes itu. Saudara tidak protes? 1348. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Tidak, Yang Mulia. 1349. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kenapa tidak protes? Karena tidak tahu? 1350. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Tidak tahu, Yang Mulia. 1351. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ndak tahu? Oke. Kemudian tadi, Yang Mulia Prof. Maria, sudah menyampaikan, ini Saudara juga membantah. Tidak benar tuduhan tidak membagikan, apakah saksi mandat juga ikut membagikan? 1352. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Tidak, Yang Mulia.

166

1353. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lah, Saudara mengatakan di sini bahwa tidak benar tidak dibagikan. Dari mana Saudara tahu itu bahwa memang C-6 itu atau undangan itu dibagikan semua? Sehingga, dalilnya Pemohon mengatakan bahwa tidak dibagi semua untuk C-6, menurut Saudara tidak benar. Dari mana Saudara tahu bahwa memang dibagikan semua? Ini keterangan tertulis Saudara bahwa … saya bacakan, ya. Bahwa tidak benar tuduhan tidak membagikan undangan memilih kepada pemilih. Atau salah … salah … salah, apa namanya … salah konsep ini? Yang … yang menyiapkan yang salah? Saudara tahu betul bahwa C-6 itu dibagikan semua? Jawab, ya atau tidak. Kalau tidak tahu (...) 1354. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Tidak tahu, Yang Mulia. 1355. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak tahu. Berarti yang tertulis di sini salah? Salah atau benar yang tertulis? 1356. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Benar, Yang Mulia. 1357. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lho? Kalau benar gimana? Di sini tertulis bahwa menurut Saudara di TPS 7 itu yang jumlah pemilihnya tadi ada 302 menurut DPT, itu undangan untuk memilih atau formulir … apa namanya … C-6, itu dibagi semua menurut Saudara. Menurut Pemohon, tidak … tidak dibagi semua. Lalu menurut Saudara, Pemohon salah, yang benar itu dibagi semua. Pertanyaan saya, dari mana Saudara tahu bahwa itu dibagi semua? 1358. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Karena semua surat suara … karena undangan pada … undangan dibawanya surat suara.

167

1359. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dari 302, apa … 302 pemilih, Saudara diberi daftar hadir sebagai salah satu haknya saksi mandat? Saudara diberikan daftar hadir yang memilih? Diberikan, ndak? 1360. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Diberikan. 1361. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berapa jumlah di daftar hadir itu? 1362. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA 302. 1363. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, 100% orang yang terdaftar di DPT datang memilih? 1364. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FEBRION PUTRA Ya. 1365. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Surat … surat tadi jumlah surat suara sebanyak … ini, ya, memang 228 tidak digunakan karena melebihi, gitu. 1366. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ini ada bukti PT-18, ya. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2015. Di sini memang dituliskan … ini saya mohon klarifikasi ini, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% adalah 560. Kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan=228, yang digunakan=332. Ini yang salah siapa nih? Coba mohon diklarifikasi ini. Ini bukti PT-18, tapi … di model C-KWK. Ini bagaimana? 1367. TERMOHON: FIRDAUS Baik, izin, Yang Mulia.

168

1368. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, monggo. 1369. TERMOHON: FIRDAUS Ya, baik, dari kita bukti yang kita serahkan juga sama TC-010 dari Termohon. 1370. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Sama, he em. 1371. TERMOHON: FIRDAUS Dari … dari salinan model C ini memang jumlah DPT=302, kemudian ada pemilh DPTb-2=30. 1372. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 30, betul. 1373. TERMOHON: FIRDAUS Sehingga jumlah pemilih yang terdaftar 332. 1374. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 332? 1375. TERMOHON: FIRDAUS 332. 1376. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, tapi di sini jumlah surat suara yang diterima 560? Besar sekali ini. DPT-nya kan 302? 1377. TERMOHON: FIRDAUS Izin sebentar, Yang Mulia.

169

1378. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Klarifikasi dulu ke teman-teman KPU ini. Ini bikin bingung kita ini. Saya tidak berpretensi apa-apa gitu, ya. Kalau 302 + 2,5%, menurut hitungan kami di belakang, teman-teman di belakang sudah hitung itu mestinya 340 saja. Kok bisa jadi 560? Tolong teman-teman KPU klarifikasi. 302 + 2,5% itu kan mestinya, coba kita hitung semua, hitungan kami enggak tahu benar atau salah, tapi kami yakin benar. Itu mestinya surat suara yang dicetak hanya 340. Kok bisa dicetak 560 suara? Coba tolong KPU klarifikasi. 1379. TERMOHON: FIRDAUS Baik, Yang Mulia. Kami akan mencoba mengklarifikasi ini, tapi menurut kami jumlah DPT-nya ini mendekati 560. Sedang datanya, sedang kami coba lihat. Mohon waktu sebentar, sambil nanti kita berjalan ini akan kami sampaikan. Ini DPT-nya yang mungkin tidak terjumlahkan di angka DPT-nya. Coba akan kami siapkan angkanya. 1380. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, yang kesaksian Nomor 2 ini bahwa DPT sebanyak 302 orang dan DPTb-2 sebanyak 30 orang ini perlu diini kembali, ya. Kami tunggu. 1381. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Izin, Yang Mulia, dari Pemohon. Kami juga punya bukti di P-463, C-1 di TPS yang bersangkutan, Yang Mulia. Itu memang DPT-nya itu adalah 302, Yang Mulia. Tidak berbeda, tapi tidak ada DPTb, tidak ada daftar pemilih tambahan, tapi suara terpakainya 332, suara sahnya 330. 1382. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, alat bukti Pemohon Nomor berapa? 1383. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO P-463, Yang Mulia. 1384. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI P-463, ya. Jadi, P (...)

170

1385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait. Mengenai itu dari permohonan Pemohon di halaman 17, poin 7, DPT dari Pemohon itu menerangkan 546, tetapi Pemohon yang bersangkutan barusan menyampaikan 302. Jadi, ada sebuah perbedaan antara yang ditulis DPT=546 sama yang disampaikan barusan. Mohon diklarifikasi. 1386. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Itu halaman 17, ya? Nomor 7, ya? 1387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Ya, betul. 1388. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI TPS 7, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 72. 1389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Betul. 1390. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nomor Urut 2 memperoleh 177 suara. Nomor Urut 3 memperoleh 81 suara. Total suara 336, eh, 330 suara. DPT=546. 1391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Ya, itu yang didalilkan secara tertulis oleh Pemohon, tetapi barusan Pemohon menyampaikan tidak sesuai dengan permohonannya. 1392. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. Pemohon ada koreksi untuk 546 sini? Dalam permohonan Anda, halaman 17. 1393. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima Kasih, Yang Mulia.

171

1394. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 1395. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tentu kami berpatokan kepada alat bukti. Alat bukti C-1 berhologram yang dikeluarkan oleh KPU itu DPT-nya adalah 302, Yang Mulia. 1396. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 302? 1397. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 302. Di P-463, DPTb-nya=0, tapi suara sahnya=330. 1398. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 330? 1399. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Suara tidak sahnya 2. Jadi, surat suara terpakainya=332. 1400. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, tapi di sini Anda menuliskan DPT-nya=546. 1401. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya, kami kembali ke alat bukti, Yang Mulia. 1402. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ke alat bukti? 1403. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya. 1404. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. 172

1405. TERMOHON: FIRDAUS Izin. 1406. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Klarifikasi. Ini untuk Termohon, ya? 1407. TERMOHON: FIRDAUS Ya. 1408. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kami sudah mengklarifikasi bukti TC-010, ya? 1409. TERMOHON: FIRDAUS TE. 1410. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di T-010 itu, TC-010 Pemilih terdaftar dalam DPT 302? 1411. TERMOHON: FIRDAUS Ya. 1412. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, betul tetap 302. Kemudian DPTb-2 itu ada? 1413. TERMOHON: FIRDAUS 30. 1414. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 30. Sehingga menjadi 332. Nah, ini mestinya yang 2,5% itu kan bukan DPTb, itu DPT. Sehingga mestinya kertas suara yang dicetak itu adalah 340. Pertanyaannya, kenapa menjadi 560, gitu? Tadi KPU mengatakan klarifika … tadi lagi diklarifikasi di bukti Saudara ini kami sudah dapatkan 302 DPT.

173

1415. TERMOHON: FIRDAUS Baik, Yang Mulia. Kami sudah dapatkan (...) 1416. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Atau ada bukti lain selain ini? 1417. TERMOHON: FIRDAUS Jadi, khusus TPS 7 ini sudah dilakukan perbaikan di model kecamatan, model DAA KWK itu alat bukti TE-010, model DAA itu DPTnya. TPS 7 itu laki-laki=287, perempuan=259, jumlah DPT-nya=546. 1418. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di bukti berapa itu, Bapak? 1419. TERMOHON: FIRDAUS TE-010. 1420. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nanti kami ceknya. 1421. TERMOHON: FIRDAUS Ya, baik. 1422. KETUA: ANWAR USMAN Baik, gini, ini sudah pukul 18.30 WIB lewat. Kita Salat Magrib dulu. Skors, nanti pukul 19.00 WIB kita lanjut. Untuk Saksi yang sudah diingat jangan pulang dulu, ya, belum nanti mau diklarifikasi oleh Kuasa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sidang diskors sampai pukul 19.00 WIB. KETUK PALU 1X SIDANG DISKORS PUKUL 18.27 WIB

174

SKORS DIBUKA PUKUL 19.11 WIB 1423. KETUA: ANWAR USMAN Skors dicabut dan sidang dibuka kembali. KETUK PALU 1X Kita lanjut untuk Saksi Pihak Terkait. Atas nama Pak Aprisal, ya? 1424. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya, Pak. 1425. KETUA: ANWAR USMAN Jadi, Pak Aprisal ini … kenapa itu? Alamatnya Dusun Barat RT 004, RW 02, Desa Siberakun, Kecamatan Benai, TPS 1. Ini maksudnya ikut nyoblos di TPS 1 atau sebagai saksi atau apa? 1426. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Oh, sebagai Saksi Mandat. 1427. KETUA: ANWAR USMAN Oh, Saksi Mandat. Ya, ya, Saudara … menurut Saudara ini bahwa di TPS 1 tidak ada masalah dalam proses pemilihan dan penghitungan suara. Kemudian, tidak ada pencoblosan menggunakan selain alat coblos yang sah, yaitu paku. Silakan, apa yang Saudara ketahui lebih kanjut. 1428. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Terima kasih, Yang Mulia. Saya sebagai Saksi mandat di TPS 1, Siberakun, Paslon 1 mendapatkan suara 114, Paslon 2=227 … 127, Paslon 3=52. Selama saya … selama saya menjadi Saksi, mulai dari penye … pencoblosan sampai perhitungan suara, itu tidak ada kejanggalan atau sebagai apa … semuanya berjalan dengan lancar. Semua saksi menandatangani C-1 KPPS … ketua KPPS, semuanya (suara tidak terdengar jelas) dan sudah menandatangani C-1. Itu saja, Pak. Terima kasih.

175

1429. KETUA: ANWAR USMAN Itu saja? 1430. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya, Pak. 1431. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, terima kasih. Kemudian Saksi Pak Asnaldi, S.Pd.I.? 1432. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Saya, Yang Mulia. 1433. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Ini, alamatnya di Kampung Baru RT 004, RW 07, Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti. Saudara akan menerangkan mengenai adanya tuduhan anggota KPPS merangkap sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2, gimana ceritanya? Silakan. 1434. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamuakaikum wr. wb Di dalam Tim Kampanye Pasangan Mursini-Halim yang sudah kita daftarkan ke KPUD Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai yang disampaikan oleh Para Pemohon di dalam dalil-dalilnya, sesudah kita cross-check tidak ada satupun nama-nama yang dituduhkan oleh Pemohon di dalam dalilnya yang menjadi tim pemenangan atau pun KPPS dari Pasangan Nomor 2, Yang Mulia, itu yang pertama. Yang kedua. Kita di dalam mengumpulkan C-1 dari seluruh TPS, dari 66 TP … 666 TPS, itu sudah kita kumpulkan pada malam hari tanggal 9, tepat pada pukul 22.00 WIB, sudah kita kumpulkan semuanya di posko pemenangan. Setelah kita sisir, tidak ada satu pun di Form C-1 666 TPS tersebut adanya saksi-saksi dari pasangan calon lain yang membubuhkan atau mengisi Form C-2 keberatan atau kej … kejadiankejadian khusus. Dan berikutnya yang ingin kami sampaikan juga kepada Yang Mulia. Bahwa tadi ada Saksi dari Pemohon menyebutkan tanggal 10 ada anggota KPPS yang meminta ditandatangani ulang Form C-1 yang katanya dari saksi atau dari KPPS yang berpihak kepada Pihak Terkait. 176

Ini kami, kami klarifikasi kepada Yang Mulia bahwa pukul 22.00 WIB, pada tanggal 9 Desember 2015, kita sudah mengumpulkan semua Form C-1 itu. Itu saja, Yang Mulia, keterangan. Terima kasih. 1435. KETUA: ANWAR USMAN Saudara Saksi, ya. Saudara Asnaldi, ya? 1436. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Ya, Yang Mulia. 1437. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Saudara adalah Koordinator di Bidang Perencanaan dan Strategi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2? 1438. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Siap, Yang Mulia. 1439. KETUA: ANWAR USMAN Itu di tingkat mana? 1440. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Di tingkat kabupaten, Yang Mulia. 1441. KETUA: ANWAR USMAN Oh, di tingkat kabupaten? 1442. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Kabupaten. 1443. KETUA: ANWAR USMAN Dalam tugas Saudara sebagai koordinator perencanaan dari mana Saudara mendapat informasi bahwa tidak ada anggota KPPS yang merangkap sebagi tim pemenangan?

177

1444. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Dari susunan tim kampanye yang sudah kita sampaikan ke KPU, Yang Mulia. 1445. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He eh. 1446. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Dan kita sudah membentuk tim kampanye itu, dan kita sudah sampaikan ke KPU, dan itu menjadi lampiran juga sebagai syarat pencalonan, Yang Mulia. Dan nama-nama yang dituangkan di dalam dalil-dalil Pemohon tidak satu pun yang ada di dalam SK tim pemenangan … Tim Kampanye Pasangan Mursini-Halim, Yang Mulia. 1447. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Untuk tingkat kabupaten itu, tim pemenangannya sampai di tingkat mana? Kalau provinsi kan tim pemenangan sampai di tingkat apa. Nah, kalau kabupaten tingkat pemenangannya itu sampai di mana? 1448. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Tingkat kabupaten kita berjenjang, Yang Mulia. 1449. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. 1450. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Ada di tingkat kabupaten, kemudian ada di tingkat kecamatan, kemudian ada juga di tingkat desa. 1451. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak, yang dilapor ke KPU? 1452. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Sampai tingkat desa, Yang Mulia.

178

1453. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sampai tingkat desa? 1454. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Ya. 1455. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Desa, ya? Sampai tingkat desa ada tim pemenangan, ya? 1456. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Ya, Yang Mulia. 1457. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Dan Saudara sebagai koordinator di bidang pemenangan tahu persis bahwa tidak ada anggota KPPS yang masuk di tim pemenangan? 1458. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Betul, Yang Mulia. 1459. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. Ini memang jadi apa … sering menjadi perdebatan. Saya juga pernah menjadi konsultan pemilu, saya sudah ingatkan kepada pasangan calon, yang tim pemenangan itu duduk manis, yang ada namanya di SK, tapi yang tidak ada namanya di SK yang bergerilya, gitu. Tapi sebenarnya juga adalah tim pemenangan, ya memang agak susah di situ, ya. Jadi ini soal-soal … apa namanya, ya … karena saya punya pengalaman di situ sebagai konsultan, saya yang selalu mengajarkan, saya selalu mengajarkan kepada pasangan calon, tim pemenangan itu duduk manis jangan bekerja supaya kalau ada apa-apa, “Oh ini bukan tim pemenangan, kalau enggak percaya lihat SK-nya.” Tapi yang tidak masuk di tim pemenangan di dalam SK, tetapi kemudian dia mendukung, itu banyak sekali. Nah ini pendukung atau apa? Jangan-jangan pendukung ini KPPS? 1460. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Kami kira KPPS berjalan pada alurnya, Yang Mulia. 179

1461. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Gimana mekanisme rekruitmen petugas KPPS itu? 1462. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Itu saya … kami kira bukan ranah pasangan calon untuk memasukin wilayah itu, Yang Mulia. 1463. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak. Ini kan Saudara di … di apa … di … di … dituduh gitu, ya? Tim Saudara ini kan dituduh. Dituduh bahwa ada kapa … KPPS … ada anggota KPPS yang merangkap juga tim pemenangan. Nah, untuk membela atau untuk mematahkan dalil itu saya minta Saudara untuk menjelaskan supaya saya atau kami yakin bahwa memang enggak ada itu anggota KPPS yang jadi. Saudara tau enggak mekanismenya? Bukan persoalannya kewenangan KPU atau tidak. Saudara tahu enggak mekanisme rekruitmennya? 1464. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Tidak tahu, Yang Mulia. 1465. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak tahu, cukup. Kemudian Saksi melakukan koordi … mengkoordinasikan, ya. Pukul berapa tadi semua? 1466. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Pukul 22.00 WIB, Yang Mulia. 1467. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO itu?

Pukul 22.00 WIB itu berarti berapa jam sesudah pukul 13.00 WIB

1468. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Pukul 22.00 WIB. 1469. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 12 jam? 180

1470. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Kurang-lebih, Yang Mulia. 1471. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kurang lebih, ya? 1472. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Ya. 1473. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Semua formulir, kopian tentunya ya. Kopian formulir C-1? 1474. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI C-1 asli, Yang Mulia. 1475. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO C-1 asli? 1476. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Ya. 1477. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang berhologram? 1478. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Bukan, Yang Mulia. Yang C-1 asli ditandatangani basah oleh seluruh saksi dan KPPS, Yang Mulia. 1479. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang berhologram itu ada di KPU, ya? 1480. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Di KPU, Yang Mulia.

181

1481. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. Tapi ini tanda tangan basah? 1482. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Tanda tangan basah, Yang Mulia. 1483. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Termasuk tanda tangan basah asli … anu basah apa namanya … semua saksi? 1484. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Semua saksi, Yang Mulia. 1485. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, tadi … apa ya … Delfi kalau enggak salah, ya? Saudara Delfi tadi menjelaskan bahwa setelah sekian hari dia didatangi oleh petugas KPPS untuk menandatangani ulang? Gimana itu? 1486. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Makanya kami sampaikan, Yang Mulia. Pukul 22.00 WIB kita sudah mengumpulkan seluruh C-1 yang diambil, yang dikumpulkan melaluli saksi-saksi kita, dan kalau yang datang kepada saksi Pemohon di TPS 3 yang menyebutkan KPPS yang datang, yang minta ditandatangani ulang, mungkin ada perbaikan kita tidak tahu, Yang Mulia. Tetapi C-1 yang dimiliki, yang dibawa oleh saksi Pihak Terkait pada malam itu, semuanya sudah terkumpul dan sudah kita amankan dan bahkan kita langsung melaksanakan penghitungan secara manual, Yang Mulia. 1487. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sebelum pukul 00.00 WIB sudah dikumpul semua, ya, oleh Saudara? Tapi kemudian tadi Delfi tadi mengatakan, “Ada yang datang minta tanda tangan ulang.” Tapi kemudian Saudara mengatakan, “Ndak mungkin karena pukul 00.00 WIB sudah kumpul semua.” Betul Delfi begitu? Apanya yang betul? Saudara didatangi untuk … dari mana Saudara mengetahui bahwa dia tim pemenangan? Ada SK? Pakai … pakai mik, ini direkam, tolong miknya. Ini direkam, Pak, pakai mik supaya masuk. Silakan, silakan.

182

1488. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Yang Mulia. 1489. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He eh. Ini Saudara mengatakan ada petugas KPPS (...) 1490. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, ada (...) 1491. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang juga tim pemenangan. Tadi Saudara Asnaldi mengatakan, “Enggak mungkin. Saya ini koordinator tim pemenangan, enggak ada itu.” Yang mana yang benar ini? 1492. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Saya tidak mungkin mengada-ada juga ini ke Yang Mulia. Itu yang bernama Musarip Anggota KPPS dan juga Tim Pemenangan MursiniHalim datang ke rumah saya pukul 19.00 WIB itu minta tanda tangan C1. Dan saya tidak ada mengasihkan tanda tangan (...) 1493. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pukul 00.00 WIB malam itu, ya? 1494. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Pukul 19.00 WIB. 1495. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pukul 19.00 WIB, ya? 1496. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1497. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tadi memang Asnaldi mengatakan itu sampai pukul 00.00 WIB baru terkumpul semua, ya. 183

1498. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1499. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini pukul (...) 1500. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Pukul 19.00 WIB. 1501. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pukul 19.00 WIB Saudara diminta untuk tanda tangan ulang? 1502. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Tanggal 10. 1503. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, tanggal 10-nya bukan hari itu? 1504. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Bukan hari itu, Pak. Tanggal 10, pukul 19.00 WIB datang ke rumah saya. 1505. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dua hari sesudah? 1506. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Satu hari. 1507. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 9, ya, betul. 1 hari sesudah? 1508. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 184

1509. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tadi, si Asnaldi mengatakan, “Pukul 00.00 WIB hari itu sudah ada semua sama kami.” 1510. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Dia datang ke rumah minta tanda tangan C-1, itu saja. 1511. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. Saya kira kami memahami itu. Yang saya mau minta klarifikasi, Saudara mengatakan bahwa petugas itu juga adalah tim pemenangan. Apa dasarnya Saudara mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah tim pemenangan? 1512. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Di apa … dia mengatakan … facebook kan, itu nampak sekali dia mengatakan. 1513. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di facebook? 1514. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Di facebook. 1515. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Masuk namanya sebagai tim pemenangan? 1516. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1517. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Atau cuma mengatakan di facebook, “Oh saya (...) 1518. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Menga … dia mengajak juga lho, Pak.

185

1519. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, dia mengajak juga untuk memilih? 1520. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. Nah, itu. 1521. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pemohon, ada buktinya itu? 1522. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Belum kami masukkan, Yang Mulia. Kalau bisa, kami lampirkan di kesimpulan nanti. 1523. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Silakan, masukkan di kesimpulan, ya. Termohon juga kalau ada yang, ini … bisa dimasukkan di kesimpulan. Terkait juga, supaya nanti dikira kita … ini cuma Pemohonnya saja yang disuruh. Saya kira cukup. Cukup, Yang Mulia. 1524. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, Pak Asnaldi, ya. Apakah Anda tidak melihat ada apa … laporan-laporan ke panwas mengenai dalil Pemohon ini? 1525. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Kalau laporan ke panwas, sepengetahuan kami, Yang Mulia, yang sudah … yang kami ketahui pertama ialah tentang sengketa dukungan partai politik yang sudah disidangkan oleh panwas, itu yang pertama, yang sidang menghasilkan keputusan tertentu. 1526. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 1527. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Kemudian, yang kedua adalah panwas hanya merekomendasi kepada KPU tentang dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas 186

pemerintah oleh Paslon Nomor Urut 2, Yang Mulia, dan KPU melalui rekomendasi panwas sudah menyebu … menyatakan bahwa itu pelanggaran administrasi. Dan itu ada, Yang Mulia, mungkin nanti buktinya bisa sudah di (...) 1528. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Laporannya ada? 1529. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Ya, dan sejauh itu persoalan pelanggaran-pelanggaran lainnya kita tidak mengetahui adanya rekomendasi atau laporan ke panwas, Yang Mulia. 1530. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Karena tadi ada yang Pak Delfi min … diminta untuk menandatangani ulang di C-1, apakah ada perbedaan perolehan suara atau jumlah yang lain? Di C-1 yang ada berapa? Di … Pak Delfi tadi di TPS 3, ya? 1531. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Yang Mulia. 1532. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI TPS 3 itu DPT-nya berapa? 1533. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI 327, Yang Mulia. 1534. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 327. Pemilihnya? 1535. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Pemilih=222. 1536. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 222? 187

1537. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, suara (...) 1538. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Suara sah? 1539. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI 220. 1540. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 220. Surat tidak sah? 1541. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Dua. 1542. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ada yang memilih dengan KTP? 1543. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ada. 1544. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Berapa orang? 1545. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Yang memilih dengan KTP ada 19 orang. 1546. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 19 orang. Kalau Pak Asnaldi? 1547. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Persis, Yang Mulia, sama.

188

1548. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Persis sama? 1549. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Sama. 1550. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak ada perbedaan? 1551. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Tidak ada perbedaan, Yang Mulia. 1552. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. Mungkin kembali … terima kasih, Pak Asnaldi. Pak Aprisal, ganti. Pak Aprisal, tahu enggak ada laporan-laporan ke panwas? 1553. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Enggak tahu. 1554. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak tahu? 1555. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Enggak tahu. 1556. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Sama sekali? 1557. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya. 1558. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, enggak mengerti tidak ada keberatan? 189

1559. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Tidak ada. 1560. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Dan tidak ada laporan? 1561. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Tidak ada. 1562. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak tahu, ya? 1563. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASNALDI Ya. 1564. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kembali ke Pak Aprisal, ya. 1565. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya. 1566. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di keterangan tertulis Saudara, ini kan Saudara sebagai saksi mandat, ya? 1567. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya, Yang Mulia. 1568. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Betul, ya? 1569. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya, betul.

190

1570. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saksi mandat. Di nomor 6 Saudara membantah bahwa tidak ada pencoblosan menggunakan selain alat coblos yang sah yaitu paku. Ketika dilakukan penghitungan suara, ya? 1571. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya. 1572. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jarak antara petugas yang memperlihatkan kertas suara yang tercoblos itu dengan Saudara kira-kira berapa jauh? 1573. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Dekat. 1574. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dekatnya berapa meter? 1, 2, 3? 1575. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL 2 meter. 1576. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 2 meter? 1577. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya. 1578. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, 2 meter. Saudara melihat betul bahwa ini coblosannya menggunakan paku? 1579. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Melihat.

191

1580. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tadi Ahli mengatakan, Prof. Saldi, ini susah dibedakan mana paku, mana lidi ini. Saudara bisa membedakan antara yang paku atau yang lidi atau yang kalau kuku gampang. Tapi kalau yang alat yang tajam lainnya juga bisa membedakan? Atau Saudara memperkirakan saja? 1581. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Enggak itu, sebenarnya sudah pasti dengan paku, enggak ada yang lain, Pak. 1582. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sudah pasti, ya? 1583. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya. 1584. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apa yang membuat Saudara yakin? 1585. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Karena enggak ada alat lain. Selain dari paku di kamar pencoblosan. 1586. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak ada, gitu? 1587. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL He eh. 1588. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak ada yang misalnya dirobek matanya atau dirobek hidungnya?

192

1589. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Enggak ada. 1590. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak ada, ya? 1591. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Enggak ada. 1592. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Semua menurut perkiraan Saudara. Ini kan Saudara tidak lihat mencoblos di dalam? 1593. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya. 1594. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, menurut perkiraan Saudara karena melihat lubangannya, itu Saudara yakin bahwa menggunakan paku? 1595. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Ya. 1596. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pastinya kan tidak, tapi yakin bahwa itu paku? 1597. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: APRISAL Yakin. 1598. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Cukup, Yang Mulia.

193

1599. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadi, pemeriksaan semua Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah selesai. Dipersilakan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan dua atau paling banyak tiga pertanyaan ke Saksi. Silakan, tinggal memilih ke siapa kira-kira? 1600. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima Kasih, Yang Mulia. Kepada Saksi Masdar, mengenai pencalonan ini, Pak Masdar. Tadi Saksi sudah menjelaskan mengenai pencalonan, ya. Ketika mendaftar Pasangan Indra-Komperensi itu tanggal 27? 1601. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR 27 Juli. 1602. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 27 betul, ya? 1603. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Baik. 1604. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Itu pendaftarnya itu didampingi oleh DPC PPP? 1605. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Baik. 1606. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya? 1607. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya, didampingi oleh DPC PPP kabupaten. 1608. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO He eh. 194

1609. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Faridz.

Dan DPW Provinsi Riau, serta Ketua Harian DPW ... DPP PPP Djan

1610. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ketiga tingkatan pengurus itu hadir di … di KPU kabupaten? 1611. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Hadir di KPU kabupaten. 1612. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Hadir di KPU kabupaten. Kemudian ketua DPC dan ketua DPC PPP itu atas nama Sukemi, betul? 1613. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Betul. 1614. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sekretarisnya Lenrizal, ya? 1615. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Betul. 1616. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Nah, kemudian ketika Pasangan Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait itu mendaftarkan di KPU tanggal 28. Itu apakah juga didampingi oleh DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi? 1617. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak. 1618. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tidak?

195

1619. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR He eh. 1620. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Saudara ada waktu itu di situ, ya? 1621. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Saya tidak ada di situ, cuma kan Pak Sukeminya ada di kantor pada saat itu. 1622. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Pada tanggal 28, Pak Sukemi ada di kantor. Kemudian apakah Saudara Saksi itu mendengar bahwa pada tanggal 28, Saudara Sukemi itu tiba-tiba diberhentikan dari Ketua DPC PPP kabupaten? 1623. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya, saya mendengar mendapat informasi dan ada faktanya di web KPU RI bahwa Saudara Lenrizal ... Saudara Sukemi dan Lenrizal diberhentikan sementara pada pukul 15.31 WIB. 1624. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tanggal? 1625. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tanggal 28 Juli. 1626. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tanggal 28, ya? 1627. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 1628. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 28 Juli 2015. Sehari setelah mengantarkan Indra-Komperensi ke KPU, ya? 196

1629. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Betul. 1630. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kemudian Saudara tahu yang mengantarkan Pasangan Calon Pak Mursini dan Pak Halim daftar ke KPU? 1631. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Saya tidak mengetahui. 1632. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tidak mengetahui. Kemudian perlu juga ingin kami klarifikasi tentang surat keputusan DPP PPP, ya? Tadi Saksi menjelaskan SK DPP PPP kepada Pak Indra dan Bu Komperensi itu tanggal 22 Juli, betul? 1633. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Betul 22 Juli, Pak. 1634. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kemudian B1-KWK tanggal 24 Juli 2015, benar, Pak, ya? 1635. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR B1-KWK tetap tanggal 22 Juli, Pak. 1636. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Oh, sama-sama, ya? 1637. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Sama tanggalnya. 1638. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sama tanggal 22 Juli. Kemudian tadi Pak Masdar, Saksi menjelaskan kalau untuk dukungan Pasangan Calon Nomor 2, Pasangan Calon Pihak Terkait itu B1-KWK nya tanggal 24 Juli atau bagaimana tadi?

197

1639. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Begini, Pak, kalau administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, B1KWK parpolnya adalah tanggal 22 Juli, Pak. 1640. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tanggal 22 Juli. Formulir B1-KWK, ya? 1641. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Ya. 1642. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Nah, kemudian surat keputusan DPP-nya? 1643. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Surat keputusannya tanggal 24 Juli. 1644. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tanggal 24 Juli. Kok B1-KWK dulu, ya, baru keluar SK, ya? 1645. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Nah, ini yang kita khawatirkan pada saat kita bersidang di panwaslu kemarin. 1646. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik. Sementara cukup kepada Pak Masdar. Terima kasih. 1647. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Terima kasih. 1648. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Pak Delfi, klarifikasi saja. Pak Delfi pegang C-1, ya? Ya, boleh disebut perolehan suara pasangan calon di TPS … TPS 3 Sungai Jering? Nomor 1 berapa? Nomor 2 berapa?

198

1649. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Mohon izin, Yang Mulia. Karena hal itu juga sudah dipertanyakan, supaya tidak ditanyakan ulang lagi karena tadi sudah disampaikan juga oleh Saksi. Terima kasih. 1650. KETUA: ANWAR USMAN Enggak, itu minta penegasan, enggak apa. Ya, keberatan Saudara dicatat. Ya, silakan dijawab. 1651. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Yang memperoleh suara di TPS 3 Kelurahan Sungai Jering Nomor Urut 1 mendapat 40 suara. 1652. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Nomor 2? 1653. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Nomor 2 mendapat 157 suara. 1654. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Dan Nomor 3? 1655. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Nomor 3 mendapat 23 suara. 1656. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Yang menang Nomor 2, ya? 1657. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Yang menang Nomor 2. 1658. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, cukup. Satu lagi, Yang Mulia. Cukup, Pak Delfi. Kepada Saksi Termohon, mohon izin, atas nama Mardius Adi Saputra. Pak Mardius ini Ketua PPK Kecamatan Sentajo Raya? 199

1659. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 1660. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tadi Saksi menerangkan adanya kejadian di TPS 3 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya, ya. Ada yang ingin kami tanyakan oleh karena kejadian di TPS 3 Kelurahan Sungai Jering, Termohon menghadirkan ketua KPPS, kemudian di TPS 2 Sungai Bawang, Termohon menghadirkan ketua KPPS, tapi ini di kejadian di TPS 3, Termohon menghadirkan ketua PPK. Pertanyaannya adalah apakah ketika pencoblosan tanggal 9 Desember, Saksi mencoblos di TPS 3 Desa Pulau Kopung? Kok sampai tahu kejadian adanya surat suara yang diarahkan kepada Nomor 1, kemudian menjadi tidak sah? 1661. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Baik. Jadi, setelah membaca dalil dari Pemohon, KPU memerintahkan kepada kami PPK Kecamatan Sentajo Raya untuk mengklarifikasi kepada semua anggota KPPS 3 Pulau Kopung Sentajo. Yang hadir waktu saya mengklarifikasi ke rumah … di rumah saya sendiri, yaitu ketua KPPS dengan ketua PPS-nya. Jadi, klarifikasi orang ini dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan semua anggotanya bermaterai 6000, ada sama saya, Yang Mulia. 1662. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Jadi, Saksi tidak mencoblos di TPS itu? 1663. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Tidak. 1664. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tidak, ya? 1665. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Tidak.

200

1666. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Hanya klarifikasi. Audito berarti, ya, keterangan dari ketua KPPS? 1667. SAKSI DARI TERMOHON: MARDIUS ADI SAPUTRA Ya. 1668. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kemudian … sebentar, Yang Mulia. 1669. KETUA: ANWAR USMAN Enggak, ya, apa yang ditanyakan saja sudah cukup. 1670. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kami hanya menanyakan itu (...) 1671. KETUA: ANWAR USMAN Sudah cukup (...) 1672. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Saksi ternyata tidak mencoblos di situ. 1673. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah cukup, sudah (...) 1674. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Dari Pemohon cukup, Yang Mulia. 1675. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Termohon, silakan. 1676. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bertanya kepada Saudara Delfi. Saudara Delfi ini kan Saksi untuk TPS 3 Sungai Jering, ya?

201

1677. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, betul. 1678. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Dari Pasangan Nomor Urut 1? 1679. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1680. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Tadi Saudara mengatakan bahwa Saudara melihat ada orang yang sama mencoblos 2 kali? 1681. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1682. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Namanya Sudirman. 1683. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Sudirman. 1684. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Tadi sudah dibantah oleh Ketua KPPS-nya. Sudirman itu ada 2 … 2 orang dia (...) 1685. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Yang saya tahu, 1 orang (suara tidak terdengar jelas) 2 kali. 1686. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Ya, yang Saudara tahu. Baik. Saudara tanda tangan di Form C-1? 1687. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, saya tanda tangan. 202

1688. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Saudara ada membuat keberatan? 1689. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ada, tapi tidak ada dikasih. 1690. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Maksudnya? 1691. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Tidak ada dikasih form-nya, tidak ada. 1692. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Tidak ada dikasih form? 1693. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1694. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Oleh siapa? 1695. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Dari ketua KPPS. 1696. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Baik. Mohon langsung dikonfrontir, Majelis Yang Mulia, kepada Pak Saptono Ketua KPPS 3 Desa Sungai Jering. 1697. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Baik, Yang Mulia. Untuk masalah yang didalilkan tadi, Saudara Delfi tidak pernah memintakan form kepada saya, Yang Mulia. Setelah pemilihan berakhir sehabis tally, jadi saya hanya me … memerintahkan kepada para saksi itu untuk menandatangani Berita Acara dan saya sebutkan tidak ada catatan kejadian khusus, “Saksi setuju semua,” saya

203

sudah bilang begitu, Yang Mulia. Ya, bukti setuju semua saksi menandatangani Berita Acara, cuma itu, Yang Mulia. 1698. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan teruskan yang lain. 1699. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Ya, saya lanjutkan, Yang Mulia. Tadi Saudara Delfi juga menjelaskan bahwa Saudara Delfi ini menghitung sendiri sisa C-6=8 lembar, benar? 1700. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, benar saya yang menghitung. 1701. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Mohon diklarifikasi lagi, Yang Mulia, kepada Pak Saptono. 1702. KETUA: ANWAR USMAN Masih, silakan. 1703. SAKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Baik, Yang Mulia. Selama Saudara Delfi berada di TPS 3 Sungai Jering, saya tidak pernah melihat Saudara Delfi ini menghitung sendiri, Yang Mulia. 1704. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Itu salah itu, Pak Saptono. 1705. KETUA: ANWAR USMAN Eh, ya, enggak usah berjalan … jangan langsung balas-membalas, gitu! Nanti! Tunggu! 1706. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Itu pembohong namanya, Pak.

204

1707. KETUA: ANWAR USMAN Lho, begini, soal siapa yang berbohong nanti Majelis yang menilai, ya. Jadi jangan … jangan Saksi atau Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, jangan menilai pembohong atau … nanti Majelis yang menilai, ya. Ya? 1708. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Yang Mulia. 1709. KETUA: ANWAR USMAN Makanya ini kan didengar itu, kita yang bisa nilai, Majelis Hakim itu dari cara roman muka Para Saksi, kita sudah bisa tahu, kok. Sudahlah enggak usah saling berdebat, jangan. Biarkan dia bicara dulu, ya? 1710. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, oke. 1711. KETUA: ANWAR USMAN Enggak boleh. 1712. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Yang Mulia. 1713. KETUA: ANWAR USMAN Ya, he eh. Kan sudah disumpah tadi. Itu begini, sumpah tadi itu dari awal saya katakan itu tanggung jawab bukan hanya untuk Pemohon, Pihak Termohon, dan Pihak Terkait saja, makanya saya katakan jangan coba-coba melanggar hukum, termasuk hukum negara, apalagi hukum agama, termasuk sumpah Para Saksi itu, ya. Jadi, kalau bohong, waduh berat itu. Ayo silakan. 1714. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Baik, satu lagi yang perlu didi … diklarifikasi, Yang Mulia. 1715. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 205

1716. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Tadi, kan Saudara Delfi ini menyatakan bahwa dia bebas berkeliaran di TPS itu, katanya bebaslah semua, kan begitu. Nah, mohon diklarifikasi lagi kepada Pak Saptononya, Yang Mulia. Apakah memang seperti itu di TPS 3 Sungai Jering ini, begitu. 1717. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. 1718. AKSI DARI TERMOHON: SAPTONO Baik, Yang Mulia. Memang banyak orang yang berkeliaran di … bukan berkeliaran, Yang Mulia, banyak para pemilih ya yang berdatangan, tapi itu pun tidak berkeliaran, Yang Mulia. Mereka tidak sampai antrian, begitu dapat undangan langsung ke bilik suara. Namun, terus terang Saudara Delfi, ini saya tidak pernah melihat, Yang Mulia, dia berkeliaran di situ. Kecuali, mana tahu, Yang Mulia, waktu saya … mungkin waktu saya tidak berada di tempat atau lagi salat. Nah, itu saya tidak tahu, Yang Mulia. 1719. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Cukup. 1720. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Cukup, Yang Mulia. Kemudian kepada Saudara Muajir, ya. Saudara Muajir tadi katanya di Desa Talontam, ya? 1721. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 1722. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Katanya tadi kan rombongannya ada 10 orang? 1723. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya.

206

1724. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Tapi, tidak tahu apakah 10 ini mencongkel gambar matanya (suara tidak terdengar jelas) atau tidak. Gitu, kan. Tapi, Saudara mencongkel? 1725. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 1726. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Saudara tahu … Saudara hadir sampai dengan selesainya penghitungan suara? (...) 1727. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak. 1728. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Di TPS itu? 1729. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak. 1730. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Jadi, tidak tahu berapa surat suara yang tidak sah? 1731. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak tahu. 1732. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Karena dirobek matanya itu? 1733. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak tahu.

207

1734. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Tidak tahu. Cukup, untuk Saudara Muajir. Kemudian untuk Saudara Rudi Setiawan. Saudara Rudi Setiawan ini kan mengatakan bahwa tidak boleh memilih padahal baru pukul 12.45 WIB? 1735. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya. 1736. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Saudara kenal dengan saksi Pemohon yang ada di TPS? 1737. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Kenal. 1738. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Siapa namanya? 1739. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Candra Toni. 1740. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Candra Toni. Apakah Saudara melihat, Saudara Candra Toni ini mengajukan keberatan kepada KPPS tentang tidak bolehnya Saudara memilih? Padahal baru pukul 12.45 WIB? 1741. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Tidak ada saksi yang bertanya, Pak. 1742. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Tidak ada. Termasuk saksi Pemohon, ya? 1743. SAKSI DARI PEMOHON: RUDI SETIAWAN Ya.

208

1744. KUASA HUKUM TERMOHON: MAYANDRI SUZARMAN Baik. Pak Ali Usman? 1745. KETUA: ANWAR USMAN Enggak! sebentar, sebentar! Tadi kan sudah bilang tiga saja paling banyak, jangan tanya semua, nanti waktu … tadi, sama nanti dengan ini Pemohon, ya? Sudah cukup. Tadi sudah tiga, kan? Ya sudah, tiga sudah cukup. Sekarang giliran Pihak Terkait, silakan. 1746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Terima kasih, Yang Mulia. Ke Pak Ali Husin, ya, Saksi Pemohon. Pak Ali Usman. 1747. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ali Usman. 1748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Pak Ali Usman, tadi Bapak mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat? 1749. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, benar, Pak. 1750. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Apakah informasi tersebut juga, Bapak cross-check juga kepada Saksi Mandat Nomor 1? 1751. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Maksudnya, Pak? Diulangi. 1752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Bapak kan mendapatkan informasi bahwa suaranya itu ada pengurangan?

209

1753. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, betul. 1754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Dari 64 … harusnya 164, menjadi 64? 1755. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya. 1756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Bapak ada enggak, Bapak konfirmasi kepada Saksi Mandat Nomor 1 bahwa di TPS tersebut ada pengurangan suara? 1757. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Tidak, Pak. 1758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Tidak? 1759. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Tidak. 1760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Terus, di situ alasan Pak … tokoh masyarakat menyampaikan ke Bapak bahwa di situ punya bukti enggak menyampaikan kepada Bapak ada pengurangan suara, buktinya apa? 1761. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Kalau bukti konkret dari penyampaian dari tokoh masyarakat itu tidak ada, gitu, Pak. Tapi, saya ber ... ingin membuktikan. Makanya, waktu Pleno di rekapitulasi tingkat PPK ingin membuktikan itulah jalan satu-satunya untuk membuka kotak suara, gitu.

210

1762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Ingin membuktikan, tapi Bapak juga tidak pernah meng-crosscheck kepada saksi (…) 1763. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya. 1764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Dari Nomor 1, ya? 1765. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya. 1766. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Atau ke saksi Nomor 2, Nomor 3, ada enggak Bapak meng-crosscheck tentang pengurangan suara tersebut? 1767. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Tidak, Pak. 1768. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Tidak ada juga. Jadi, Bapak hanya baru menyampaikan di sini, ya? 1769. SAKSI DARI PEMOHON: ALI USMAN Ya, betul. 1770. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Oke. Terus tadi Pak Muajir, ya. Pak Muajir di situ Bapak menyampaikan bahwa mencongkel matanya? 1771. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Betul, Pak.

211

1772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Pakai apa Bapak mencongkel matanya? 1773. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Pakai paku, lalu pakai kuku, Pak. 1774. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Pakai paku, pakai paku. Mata yang Bapak jadikan bukti yang diserahkan kepada Pemohon, itu … itu diguntingnya pakai paku, ya, sama kuku? 1775. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Pakai kuku, Pak. 1776. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Pakai kuku sama paku? 1777. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 1778. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Pakai kuku sama paku. Terus di situ dijadikan bukti juga, Pak? 1779. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya, Pak. 1780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Di ... Bapak tahu dijadikan bukti di poin berapa? 1781. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Maksudnya?

212

1782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Tidak tahu, ya? Tidak tahu. 1783. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Keberatan, Yang Mulia. 1784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Terus di situ ada tadi adanya intimidasi, ya, dari pihak perusahaan? 1785. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Betul. 1786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Intimidasi dari pihak perusahaan kepada Bapak itu dengan cara langsung Bapak dipanggil, kapan waktu Bapak dipanggil? Hari apa? 1787. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Waktu di tempat kerja, Pak. 1788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Hari apa? 1789. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR kan.

Begitu sampai ... begitu sampai di lapangan itu turun dari mobil

1790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Itu hari apa? Kan Bapak kerja tiap hari atau seminggu sekali? 1791. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tiap hari, Pak.

213

1792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Tiap hari. Apakah setiap hari selalu itu diberikan, disampaikan? Atau hari apa tepatnya, Pak? 1793. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Yang saya ingat 2 kali, Pak. Cuma harinya itu lupa, Pak. 1794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Harinya lupa, ya? 1795. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 1796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Harinya lupa. Itu masih dalam tahapan kampanye atau hari minggu tenang? 1797. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Masih dalam kampanye, Pak. 1798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Kampanye. 1799. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Yang ... yang pertama tapi, yang kedua itu sehari mau nyoblos itu, Pak. 1800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Sehari mau nyoblos? 1801. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya.

214

1802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Bapak kalau dikeluarkan dari perusahaan kapan, Pak? 1803. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Hari Sabtu, Pak. 1804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Hari Sabtu? 1805. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Sesudah pencoblosan. 1806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Sesudah pencoblosan, ya? 1807. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Ya. 1808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Terus di situ, apakah yang lainnya juga sempat Bapak konfirmasi cara pengguntingan mata itu pakai apa? Dengan kawan-kawan, Bapak ngobrol-ngobrol? 1809. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak, Pak. 1810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Tidak ada? 1811. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak.

215

1812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Tidak ada. Di TPS Bapak ada enggak yang Bapak nyoblos itu Bapak tahu di situ suara yang tidak sah? 1813. SAKSI DARI PEMOHON: MUAJIR Tidak tahu, Pak. 1814. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASEP RUHIAT Mulia.

Tidak tahu. Ada dilanjutkan satu lagi sama Rekan kami, Yang

1815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Saksi Pemohon Saudara Masdar. Terkait dengan dukungan dan adanya konflik 2 di Parpol PPP gitu, ya. Saudara sebagai Timses dari Paslon Nomor 1 … eh, sori Nomor 3, ya. 1816. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Wakil Sekretaris Nomor Urut 1. 1817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Nomor Urut 1, ya. Saudara mengetahui adanya ketentuan dari KPU terhadap adanya konflik parpol itu harus adanya 2 dukungan? 1818. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tahu. 1819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Dari yang bersengketa. Tahu? 1820. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tahu.

216

1821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Terkait dengan adanya sengketa ini, Saudara sebagai wakil sekretaris dari apa … timses, melakukan upaya atas sengketa itu? Sengketa … sengketa tentang pencalonan dari parpol. 1822. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Sengketa pencalonan disampaikan tadi kami mengada menyampaikan gugatan ke panwaslu atas nama pasangan calon.

...

1823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Ya. Sudah ada putusan? 1824. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Sudah ada putusan tadi saya sampaikan. 1825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Sudah. Putusannya apa? Amarnya, Pak? Amarnya apa, putusan itu dari panwaslihnya? 1826. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tanyakan ke panwaslu, Pak. 1827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Nah, ok. Terkait dengan itu Bapak melakukan upaya tidak? Kan diatur di dalam ketentuan perundangan. 1828. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak. Tidak. 1829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Kenapa, Pak? 1830. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Sudah sampai situ saja.

217

1831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Sudah? 1832. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Sudah. 1833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Artinya tidak melakukan upaya (...) 1834. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak. 1835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Terkait itu dengan tindak lanjut (...) 1836. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Tidak. 1837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Yang diatur oleh undang-undang (...) 1838. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Saya bilang tadi mengatakan (...) 1839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Ok. 1840. SAKSI DARI PEMOHON: MASDAR Saya tidak melakukan upaya apa-apa lagi. 1841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Baik, Yang Mulia. Terkait dengan masalah dukungan yang diberikan kepada Pihak Terkait telah diajukan bukti oleh Pihak Terkait yaitu PT-6 dan PT-7, Yang Mulia. 218

1842. KETUA: ANWAR USMAN Ya, ya. 1843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Terhadap dukungan 2 (...) 1844. KETUA: ANWAR USMAN Baik. 1845. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Apa (...) 1846. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 1847. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Dua kepemimpinan di PPP. 1848. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 1849. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Dan selanjutnya juga DA ... apa ... model B1-KWK parpol juga sudah diajukan, Yang Mulia. 1850. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik nanti (...) 1851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Terima kasih. 1852. KETUA: ANWAR USMAN Akan kami teliti. Ya, baik. Ya, ada tambahan dari Majelis.

219

1853. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO ya.

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Delfi, ya? Pakai mik,

1854. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, Yang Mulia. 1855. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saya ingin ketegasan lagi. 1856. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1857. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tadi ketika Saudara berada di TPS berapa tadi? TPS 2, ya? 1858. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI TPS 3. 1859. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO TPS 3, ya? 1860. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1861. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu Saudara melihat di laci? 1862. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1863. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di laci petugas?

220

1864. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Di laci petugas bagian penerimaan. 1865. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu ada Saudara mengira-ngira kurang-lebih 50 atau 60 tadi, ya? 60, ya? 1866. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI 50 tadi. 1867. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 50. 1868. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, dari ketuanya. 1869. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang Saudara lihat itu apa? Formulir C-6 atau apa? 1870. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Surat Undangan C-6. 1871. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Undangan C-6. Tapi kemudian selama proses itu Saudara meni … pernah meninggalkan TPS atau berada di situ sampai selesai? 1872. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya, saya meninggalkan TPS di waktu saya memilih pemungutan hak suara saya, Pak. 1873. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, Saudara tidak menggunakan hak di situ?

221

1874. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Tidak. Di TPS lain, Pak. 1875. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berapa lama Saudara tinggalkan kira-kira? 1876. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Lebih-kurang jarak, ya setengah jamlah (30 menit), PP. 1877. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Setengah jam (30 mnenit). 1878. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI He em. 1879. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Setengah jam (30 mnenit) Saudara meninggalkan itu. Lalu setelah Saudara datang, Saudara melihat sudah berkurang? 1880. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Sudah berkurang, Pak. 1881. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO (Suara tidak terdengar jelas) Saudara hitung tinggal 8? 1882. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Tinggal 8 lembar lagi, Pak. 1883. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara tahu enggak dibawa ke mana itu yang tadi 50, kemudian tinggal 8?

222

1884. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Itu yang saya tidak tahu, Pak. Itu entah dibagikan sama yang bera … apa … yang sah atau tidak, saya tidak tahu. 1885. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara tahu bahwa undangan itu mestinya tidak dikasih di situ tapi diantarkan ke rumah atau ke alamat? Tahu ndak itu? 1886. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Saya tidak tahu, Pak. Tahunya saya, sudah berkurang. 1887. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sudah berkurang? 1888. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Ya. 1889. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi, Saudara tidak mengetahui berkurangnya itu karena dikasih yang hadir sebagai pemilih atau dibawa ke mana, Saudara enggak tahu itu? 1890. SAKSI DARI PEMOHON: DELFI Tidak tahu. 1891. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup, Yang Mulia. 1892. KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih Para Saksi, baik Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Di tengah kita ada Bawaslu, ya? Ya, Bawaslu dan Panwaslu. Ya, hadir dua-duanya. Silakan, kalau mau memberikan keterangan, kalau sudah keterangan tertulis sudah siap, ya. Silakan, Petugas diambil.

223

1893. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sebelumnya mohon izin, Yang Mulia, dari Pemohon. 1894. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 1895. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Mohon klarifikasi, apakah Bawaslu dan Panwas Kabupaten itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu RI untuk memberikan keterangan? 1896. KETUA: ANWAR USMAN Lho, ini kan Bawaslu yang hadir di sini. 1897. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Bawaslu RI? Baik, terima kasih. 1898. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Rangkap berapa? Oh, masih difotokopi, ya? Oh, ya, nanti diserahkan ke Pihak Termohon dan Pihak Terkait. Jadi, ada ini, ya, dari Bawaslu? Baik, Para Pihak, ya, Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait, proses persidangan untuk perkara ini sudah cukup, ya. Jadi, nanti tinggal menyerahkan kesimpulan pada Hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 pukul 14.00 WIB, saya ulangi (...) 1899. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sebelumnya (...) 1900. KETUA: ANWAR USMAN Gimana? Siapa? 1901. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Mohon izin Pemohon, Yang Mulia.

224

1902. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 1903. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sebagaimana kami sampaikan di awal persidangan tadi, ada 54 kesaksian tertulis yang (...) 1904. KETUA: ANWAR USMAN Silakan. 1905. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya, kami sampaikan (...) 1906. KETUA: ANWAR USMAN Sudah siap? 1907. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sudah siap, Yang Mulia. 1908. KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya sudah, silakan. 1909. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya, terima kasih. 1910. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Silakan, Petugas. Rangkap berapa ini? 1911. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Rangkap 4, Yang Mulia.

225

1912. KETUA: ANWAR USMAN juga.

Oh, ya, nanti diserahkan ke Pihak Termohon dan Pihak Terkait

1913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Mohon izin juga, Yang Mulia. 1914. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 1915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Dari Pihak Terkait juga sebenarnya menyiapkan 22 saksi, 5 yang sudah menyampaikan. Jadi, sisanya (...) 1916. KETUA: ANWAR USMAN Ada … ada tertulis? 1917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Tapi, belum, anu … sudah ada di sini tapi kami mau membuat affidavit-nya, Yang Mulia. 1918. KETUA: ANWAR USMAN Oh, gitu, ya? 1919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Jadi, mohon waktu diperkenakan bersamaan dengan (...) 1920. KETUA: ANWAR USMAN Kesimpulan. 1921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Dengan kesimpulan.

226

1922. KETUA: ANWAR USMAN Ya, betul. 1923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Sekaligus tadi disampaikan oleh Saksi kami mengenai surat keputusan resmi tentang tim pemenangan kampanye yang disampaikan ke … apa … KPU. 1924. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 1925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Dan kami lihat sisir tadi di bukti kita belum masuk dalam bukti, mohon diperkenankan untuk jadi bukti tambahan, Yang Mulia. 1926. KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti dilampirkan sekaligus dalam kesimpulan. 1927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Ya, terima kasih, Yang Mulia. 1928. KETUA: ANWAR USMAN Jadi, Pemohon juga begitu. Kalau masih ada juga, ya, silakan, Termohon, Pihak Terkait, biar adil. 1929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Ya. 1930. KETUA: ANWAR USMAN Diberi kesempatan yang sama seluas-luasnya. Sudah cukup, ya? 1931. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS DWI WARSONO Ya, terima kasih, Yang Mulia.

227

1932. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sekali lagi saya ulangi. Penyerahan kesimpulan lansung ke Kepaniteraan, paling lambat Hari Rabu, 3 Februari 2016 pukul 14.00 WIB. Sudah cukup, ya? Dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 20.00 WIB Jakarta, 1 Februari 2016 a.n Koordinator Panel II, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

228