2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 63/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 31 AGUSTUS 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 63/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak [Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) 2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dkk ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 31 Agustus 2016 Pukul 14.30 – 15.10 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) I Dewa Gede Palguna 3) Manahan MP Sitompul Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muchtar Pakpahan B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Agus Supriyadi 2. Basrizal 3. Nefty Saragih 4. Rudol

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 63/PUU-XIV/2016, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sidang hari ini adalah sidang pendahuluan pertama, untuk itu dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir. Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI Ya, assalamualaikum wr. wb. Kami dari Perkara Nomor 63/PUUXIV/2016, kami yang hadir yang pertama adalah saya sendiri Agus Supriyadi, S.H., M.H., yang kedua adalah Basrizal, S.H., yang ketiga Nefty Saragih, S.H., Rudol, S.H., dan dari pemberi Pemohon kami ... pemberi Kuasa kami yang hadir adalah Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H. Terima kasih, Majelis.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, permohonannya sudah kami baca ya, sudah kami teliti ya, namun demikian sesuai dengan hukum acara, Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, jadi pokok-pokoknya saja tidak perlu dibaca semua, silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menggunakan laptop karena belum di-print.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, langsung ke alasan-alasannya ya.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Ya, terima kasih, Yang Mulia. Permohonan dengan ini mengajukan gugatan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 terhadap Undang-Undang 1

Dasar Negara Republik Indonesia terkait Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 23, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana dikemukakan berikut ini. Tentang legal standing. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan/WNI b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup. Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang c. Badan hukum publik dan privat d. Lembaga negara. 2. Bahwa Pemohon terlebih dahulu membuktikan keabsahan legal standing sebagai subyek hukum. 2.1 SPSI didirikan pada tanggal 25 April Tahun 1992, oleh 107 orang deklarator. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Serikat Pekerja, SPSI dicatatkan kembali di suku dinas tenaga kerja Jakarta Pusat pada tahun 2013 dengan nomor dan sesuai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, pada Desember Tahun 2015. Pada kongres keempat SPSI, April 2014, Prof. Dr. Muchtar Pakpahan yang saat ini sebagai salah seorang Pemohon terpilih sebagai Ketua Umum DPP SPSI untuk masa kerja 2014-2018. Selanjutnya adalah KSPI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh Serikat Pekerja, telah dicatatkan di suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur pada 17 Oktober 2012. Berikutnya, KSPI Karawang adalah serikat buruh, serikat pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, perlu kami sampaikan Yang Mulia bahwa Prinsipal atas nama KSPI, KSPSI Karawang tidak jadi turut di dalam sebagai Pemohon karena ada titik-titik terakhir tidak ada kabarnya. Yang berikutnya, yang masih turut sebagai Pemohon, yaitu partai buruh adalah partai politik yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2001 yang menetapkan buruh sebagai konstituen utamanya, badan hukum terakhir adalah tercatat pada tahun 2011, 2010 menyelenggarakan … partai buruh menyelenggarakan kongres ketiga, dan terpilih sebagai Ketua Umum atas nama Markus Tiau [Sic!], terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat untuk masa kerja 2010 sampai sekarang. Oleh karena itu, Partai Buruh sah mengajukan permohonan ini. Sementara itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 66/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut. 2

1. Adanya hak konstiusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Tahun 1945. 2. Bahwa hak konstitusional (...) 7.

KETUA: ANWAR USMAN Itu lewat saja itu, langsung saja ke pokok permohonan.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Terima kasih.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Kami langsung ke poin 13.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Itu pokok-pokok permohonannya.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Kami lanjutkan, Yang Mulia. Fakta peristiwa hukum. Adapun fakta peristiwa hukum yang terjadi dalam permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan berikut ini. 1. Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan anggaran pembangunan maupun anggaran rutin terlebih untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanahkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak harus ditagih dan dipaksa untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Bahwa terungkap dalam dokumen Panama Papers sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia termasuk dalam daftar Claim Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal Panama. Selain mencantumkan nama-nama asal Indonesia, dokumen finansial itu memuat sejumlah kepala negara atau mantan dan masih menjabat pebisnis internasional dan tokoh dunia. Mereka masuk dalam daftar 3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

itu karena pernah menyewa Mossack Fonseca untuk mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri. Bahwa dapat dimengerti bahwa motif nasabah Indonesia menaruh hartanya di bank luar negeri bukan semata-mata pertimbangan penghindaran pajak, melainkan menghindari pemberlakuan undangundang tindak pidana pencucian uang sebagaimana alasan utama nasabah kaya melarikan harta mereka. Kumpulan harta tersebut diperoleh dari ketidakpatuhan membayar pajak, korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan prostitusi, dan harta lainnya. Bahwa hingga saat ini hampir 2.000 PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia yang tidak membayar pajak selama 10 tahun. Mereka selalu mengklaim menurut perhitungan pajak, rata-rata pajak yang harusnya dibayar setidaknya Rp75 miliar setahun dan dalam 10 tahun, di Indonesia kehilangan hampir Rp100 triliun hanya dari 2.000 PMA, ini juga bagian dari penggelapan pajak yang harus dibereskan oleh pemerintah. Bahwa dari 5.000.000 pemilik pendapatan lebih dari Rp1.000.000,00 hanya 900.000 yang membayar pajak. Sumbangannya cuma hampir Rp9 triliun, ada unsur ketidakpatuhan juga di dalam membayar pajak pribadi. Bahwa PPATK mencatat ada banyak masalah kepatuhan pajak dari para wajib pajak. Setiap rata-rata 150 laporan mengenai transaksi keuangan, banyak wajib pajak yang curang dengan hanya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan. Bahwa dari berbagai sumber informasi yang mengungkapkan banyak pengusaha Indonesia yang melarikan dananya ke luar negeri yang telah dibuka oleh Panama Papers, yaitu pengusaha-pengusaha dan politisi Indonesia masuk dalam daftar Claim Mossack. Seharusnya yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia adalah memproses data tersebut hingga fakta lalu diproses menurut hukum yang berlaku justru proses ini tidak dilakukan, malah yang dilakukan adalah kebijakan mengampuni penjahat pajak dan penjahat lainnya, sedangkan banyak wajib pajak yang setia membayar pajak seperti buruh tetap diwajibkan untuk membayar pajak dan bila tidak patuh diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Bahwa tewasnya juru sita pajak negara bernama Parada Toga Fransriano S. dan seorang anggota satuan pengamanan Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, mereka tewas ketika menjalankan tugas penagihan pajak. Keduanya meninggal setelah ditikam oleh oknum wajib pajak ini tidak dijadikan sebagai pemicu untuk mengadili para penggelumbungan pajak. Usaha penagih pajak yang tewas itu seperti tidak ada artinya. Bahwa terhadap buruh, anggota Pemohon, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla membuat dua kebijakan yang ada hubungannya dengan pajak, yaitu memberi gaji yang rendah kepada pegawai negeri sipil, rencana 4

memecat satu juta pegawai negeri sipil, dan memperingan sanksi kepada pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari UMP melalui PP Nomor 78 Tahun 2015. Saat ini buruh tengah berupaya menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang pengupahan tersebut. Pemerintah malah memberikan kemudahan bagi pengusaha yang selama ini menyimpan uang dan harta di luar negeri. 10. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sangat mencederai rasa keadilan buruh sebagai pembayar pajak. Kepada buruh dikenai tindakan ketat wajib membayar pajak yang pembayarannya dilakukan pengusaha dan ditambah pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 78 Tahun 2016 tentang pengupahan di mana upah dikembalikan lagi kepada rezim upah murah dengan menghilangkan hak berunding serikat, serikat buruh, dan sanksi pembayar upah di bawah UMP diperingan dari pidana menjadi sanksi administrasi, sehingga dari data International Labour Organization (ILO) rata-rata upah buruh Indonesia $174, lebih rendah dibanding Vietnam $181, Thailand $35 dan Filipina $206 dollar. Di sisi lain dengan upah yang rendah, buruh juga harus (suara tidak terdengar jelas) bayar pajak PPH Pasal 21, yang kalau terlambat dibayar akan dikenai sanksi dan denda. 11. Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka secara jelas para pengusaha pengemplang pajak akan diampuni hukumannya. Baik itu administrasi, maupun pidana yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 23 a, Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Penegakan hukum telah dibarter dengan uang tebusan yang sangat rendah demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah menguntungkan buruh. 12. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 23A ayat (2) berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pasal 28D berbunyi, “Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengampunan Pajak ini berarti antara buruh dan pengusaha pengemplang pajak tidak sama kedudukannya dalam hukum.” Buruh patuh, wajib, bayar pajak pengusaha pengemplang pajak, yang seharusnya membayar pajak dalam jumlah yang besar diampuni dengan membayar pajak yang sangat rendah dan kesalahannya selama ini yaitu tidak membayar pajak yang merupakan perbuatan pidana juga diampuni. Ini jelas mencederai rasa keadilan buruh. Berikut ini dikutip bagian materi permohonannya yaitu, pada Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23. Pasal 21 5

ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berbunyi “Menteri, wakil menteri, pegawai kementerian keuangan dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak pada orang lain ... pada pihak lain. Juncto Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.” Ya dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih. 13.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI Fakta hukum sebagai alasan pengajuan permohonan. Fakta hukum sebagai alasan pengajuan permohonan ini ... permohonan ini uji materi adalah Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diuji terhadap Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Dasar hukum pengajuan uji materiil. Bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila. Pernyataan ini adalah bunyi alinea 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pernyataan ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal ini adalah: 1. Semua kegiatan berbangsa, bernegara, dan pemerintahan wajib didasarkan pada hukum. 2. Bila hukum tertulis dalam bentuk undang-undang sudah mengatur sesuatu hal, semua instansi negara wajib tunduk dan taat pada hukum tersebut, termasuk perpajakan. 3. Bila ada hal yang tidak diatur dalam hukum positif, proses pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) dapat menemukannya dan bila dalam praktik keputusan tersebut dipergunakan dan diterima sebagai hal yang adil, maka putusan tersebut menjadi yurispudensi. 4. Bila dalam hukum positif itu ada yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji sah tidaknya suatu ketentuan melalui sebuah 6

permohonan uji materi. Bila prosedur mencapai hukum positif tidak tersedia dalam proses peradilan, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. 21. Bahwa yang hendak diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diuji materi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, khususnya Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2) telah menimbulkan pelanggaran terhadap konstitusi, yaitu mengenai hak asasi manusia, yaitu: a. Hak untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Hak atas pengajuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 22. Bahwa oleh karena semua uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan bahwa Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengenai: a. Penghapusan pajak yang seharusnya tertuang tidak dikenai sanksi administrasi, perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. b. Menteri, wakil menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawalan pajak dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pihak lain. c. Setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 selanjutnya menyatakan tidak sah dan tidak mengikat. 7

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut. 1. Menerima, mengabulkan seluruh permohonan pengujian undangundang yang diajukan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh karena itu tidak sah dan tidak mengikat. 3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, Majelis. 14.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Majelis Panel berkewajiban untuk menyampaikan beberapa catatan, nasihat, atau masukan. Yang pertama dari saya begini, para Pemohon harus menekankan lagi, memastikan kedudukan hukumnya ini, keberadaannya ini apakah sebagai badan hukum publik atau privat atau perorangan? Kalau memang sebagai badan hukum, maka harus dilampirkan fotokopi akte pendiriannya sebagai barang bukti. Kemudian, selanjutnya tentu dikaitkan dengan kerugian konstitusionalnya, itu harus dipertajam lagi. Untuk selanjutnya, dipersilakan Yang Mulia Pak Palguna.

15.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami wajib memberikan nasihat pada Saudara dengan maksud supaya permohonan menjadi lebih jelas, lebih fokus, dan lebih terarah. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua tentang 8

kerugian konstitusional, itu adalah pintu masuk dari permohonan ini apakah pokok perkara nanti akan bisa diperiksa atau tidak. Kalau di sana Saudara belum jelas menerangkan kepada Mahkamah tentang kerugian hak konstitusional dalam kaitannya dengan legal standing Saudara, maka tentu akan sulit masuk kepada pokok permohonan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 UndangUndang Mahkamah Konstitusi, maka Anda harus menjelaskan terlebih dahulu dalam kedudukan sebagai apa, dalam kualitas sebagai apa permohonan ini. Karena memang menyebutkan di sini sebagai badan hukum, tetapi yang tidak jelas kemudian adalah dalam kedudukan sebagai badan hukum itu, hak konstitusional apa yang dirugikan Anda sebagai badan hukum? Nah, itu yang mesti diuraikan dalam permohonan. Jadi saya selalu akan menasihatkan hal yang sama. Anda harus membedakan uraian tentang kerugian hak konstitusional karena itu berkaitan dengan legal standing dan uraian yang berkaitan dengan pembuktian Anda bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu dua hal yang berbeda walaupun ada kalanya di tengah jalan bisa berhimpitan dia, tapi dia nanti akan berbeda. Di alasan ... fokusnya di legal standing, Anda adalah memberikan penjelasan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa ada kerugian hak konstitusional dalam kualitas Anda sebagai badan hukum dalam hal ini, ya, sebagai badan hukum privat. Itulah kerugian konstitusional yang harus dijelaskan. Oleh karena itu, maka ... nah, Anda mempunyai kedudukan hukum, gitu. Nah, dalam pokok permohonan yang harus dijelaskan adalah mengapa norma undang-undang yang Anda mohonkan pengujian itu menurut Anda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang harus dijelaskan. Saya melihat dalam permohonan ini, Anda hanya lebih mengungkapkan ... lebih banyak mengungkapkan fakta-fakta sosiologis, itu tidak dilarang. Tetapi bukan itu yang menjadi poin dari pembuktian Anda untuk membuktikan inkonstitusionalitas dari ketentuan undangundang yang dimohonkan pengujian. Itu adalah hanya sebagai latar belakang Anda untuk menyampaikan permohonan ini, ada petugas pajak yang dibunuh, ada sekian pengemplang pajak, ada sekian yang tidak taat, itu kan, latar belakang. Tapi itu tidak membuktikan apa pun bahwa norma yang Anda uji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, argumentasi yang diperlukan adalah bagaimana Anda mempertajam uraian Anda bahwa pasal-pasal yang Anda uji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Di situ argumen yang harus dibangun, itu di dalam pokok permohonan. Ya, berikutnya ada soal-soal yang berkaitan juga dengan teknis, ya. Coba Anda lihat halaman 12 itu, ya, tampaknya enggak tahu Anda 9

mengutip dari mana ini akhirnya jadi enggak masuk akal pernyataannya. Yang keempat itu ya, poin 20 itu bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum. Prinsip-prinsip yang dikandung dalam pasal ini adalah ... angka 4 coba baca, “Bila dalam hukum positif itu ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji sah/tidaknya suatu ketentuan melalui sebuah permohonan uji materil (judicial review).” Itu tidak masalah sampai sana. Berikutnya kalimat terakhir ini, “Bila prosedur mencapai hukum positif tidak tersedia dalam proses peradilan, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung.” Ini kaitannya apa dengan pernyataan Anda tentang Mahkamah Konstitusi? Jadi ke Mahkamah Agung? Jangan-jangan ini dalil permohonan untuk Mahkamah Agung Anda kopi ke sini, nyangkut dia ke sini, gitu ya, kok jadi ke sana, ke Mahkamah Agung ini urusannya. Ya, itu tolong diperbaiki. Nah, itu mengenai anunya ... hal yang teknis, tapi ada substantif di sana. Berikutnya, saya ingin menyampaikan ini mungkin tampak sepele, tapi membuat permohonan menjadi tidak indah dan tidak rapi. Ya, fontnya tolonglah disamakan meskipun mungkin tukang ketiknya berbeda atau Anda dari mana gitu sehingga jadi tidak rapi tampaknya permohonan ini, ya. Font-nya, hurufnya maksud saya, kalau pakai Times New Roman, ya, pakai Times New Romanlah seterusnya misalnya, gitu kan. Ini kok, tampak seperti diambil dari mana-mana ini, dikopi dari mana, lalu dibawa ke sini sebagai alasan gitu kelihatannya. Jadi, tidak rapi kelihatan permohonannya. Lalu yang terakhir, ya, saya ini ... di dalam petitum, ya, ini teknis juga. Tapi yang terpenting tadi itu, ya, yang alasan permohonan itu, itu yang penting bahwa Anda harus meyakinkan Mahkamah bahwa pasalpasal yang Anda minta untuk diuji itu bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Enggak boleh sumir dalilnya di situ, kalau alasan latar belakangnya okelah itu jadi pengetahuan dan mungkin sebagian itu juga sudah menjadi fakta, ya, fakta umum, tapi yang menjadi soal itu pembuktian bahwa itu bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 itu, itu yang harus digali lebih dalam, ya. Nah, petitum. Petitumnya itu yang enggak perlu lagi dikasih pengantar di awalnyalah, berdasarkan seluruh uraian di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pengujian pasal-pasal ini, enggak usah lagi, ya. “Berdasarkan seluruh uraian di atas Pemohon memohon, satu, agar Mahkamah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.” Jadi, lugas saja gitu, ya. Yang kedua, menyatakan Pasal 1 ... ini bukan ayat (1) ini ya, Pasal 1 angka 1. Kalau Pasal 1 itu kan, ketentuan umum tidak ada ayatnya, angka itu, ya, salah satu angka 1, ini cara 10

membaca undang-undang juga ya, Pasal 1 angka 1 enggak lagi pakai dihubung-hubungkan di sana, Pasal 1 angka 1. Kan, di uraiannya di pokok permohonan sudah Anda jelaskan. Sekarang tinggal mencapai poinnya saja, Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23, Pasal 23 ayat (2) undang-undang nomor sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang ketiga begitu juga, menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan seterusnya itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, yang keempat biasanya ada pernyataan meminta Anda memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terakhir baru itu. Jika Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu standar kan? Itu yang Anda bacakan tadi itu belum ada di sini tuh, mohon putusan yang seadil-adilnya itu belum ada di permohonan ini, tapi Anda sudah bacakan. Jadi nanti tolong dilengkapi itu. Terakhir sekali saya ingin me … apa namanya … memastikan saja. Di dalam anu ini, Kuasa Pemohon ini, jadi Saudara Basrizal itu tidak lagi, ya, ikut sebagai kuasa, begitu? Kemudian Saudara Amin Telaumbanua juga tidak (…) 16.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Mohon maaf, Yang Mulia. Basrizal saya sendiri masih.

17.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu kok dicoret di sini?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Tercoret mungkin, Yang Mulia.

19.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Lha, kalau begitu gimana? Anda enggak punya hak bicara ini dicoret di sini.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Masih hadir, Yang Mulia.

21.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Masih hadir?

11

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Masih hadir.

23.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi coretannya yang salah ini, ya? Bukan salah karena dicoret, tapi coretannya yang salah berarti, ya. Nanti di sekalian di permohonan, ya? Kemudian Pujiyanto, S.H., M.H., itu enggak ada? Karena dicoret juga ini. Oh, enggak boleh ragu-ragu kalau mengajukan permohonan di sini.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Ya, saat terakhir kami membuat permohonan ini masih ada, Yang Mulia. Kebetulan memang tinggalnya di Jawa Timur dan hari ini belum hadir.

25.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Lho tapi dicoret ini bagaimana? Nanti ketegasanya di ini ya (…)

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Akan diperbaiki, Yang Mulia.

27.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Siapa, Rudol?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Hadir, Rudol. Hadir.

29.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Lho tercoret juga ini. Agak kacau permohonan ini ya!

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Akan diperbaiki, Yang Mulia.

12

31.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ardi Surbakah juga, Surbarkah. Itu gimana?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Hardi Surbarkah menyatakan masih sebagai kuasa cuma hari ini belum hadir, Yang mulia.

33.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kemudian ada yang pakai tulisan tangan lagi, Ahmad siapa ini? Ahmad Fauzi, ya?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Ya, kalau Ahmad Fauzi masih menjadi kuasa. Kemudian hari ini juga belum hadir.

35.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Belum hadir?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Belum hadir.

37.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi sudah ada … memang jadi kuasa?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Masih menjadi kuasa.

39.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Cuma di depan belum disebutkan?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Ya, nanti diperbaiki, Yang Mulia.

13

41.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu sekalian diperbaiki, ya?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Terima kasih.

43.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi perbaikannya biar jelas supaya tidak ada pertanyaan lagi. Sekiranya permohonan ini nanti dibawa ke Pleno, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan teknis seperti ini di … oleh Mahkamah. Itu tujuan pemeriksaan pendahuluan. Terima kasih, Pak Ketua. Cukup dari saya.

44.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, selanjutnya Yang Mulia Pak Manahan.

45.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya menambahkan saja sedikit dari segi formatnya barangkali. Tadi dari Pihak Pemohon itu sudah dikurangi, ya, begitu tadi apanya … tapi namanya masih ada di sini? Konfederasi Serikat Pekerja itu, ya? Ya, barangkali itu hubunganya tadi ada coret-mencoret tadi kan? Jadi jangan salah coret, begitu barangkali itu yang harus dicoret. Karena dia ini sudah tadi dinyatakan tidak lagi ikut, ya. KSPSI kalau enggak salah tadi itu yang mengundurkan diri. Sehingga nanti dalam permohonan ini, untuk dalam perbaikan nanti sudah tidak dicantumkan lagi dan disesuaikan dengan … surat kuasa juga saya lihat, ya, harus diperbaiki. Surat kuasa. Dan kemudian nanti yang kuasa-kuasa yang menandatangani permohonan ini tolong diperbaiki. Kemudian saya juga menyarankan agar permohonan ini lebih dipertajam. Jadi dipertajam dia, baik tadi legal standing-nya maupun alasan-alasan permohonan ini. Saya lihat sebelum alasan permohonan ada di sini peristiwa hukum, ya. Peristiwa hukum barangkali sebagai latar belakang, ya? Fakta peristiwa hukum ini juga saya lihat ada sampai 20 poin kalau enggak salah ini. Barangkali ini juga bisa dipersingkat. Jadi langsung ke arah-arah yang dituju agar nanti ini lebih jelas, baik melihat ke arah tujuan permohonannya, maupun yang dituju itu ke pasal-pasal mana itu yang nanti menjadi judicial review-nya. Saya lihat tadi itu ada Pasal 1 poin 1, ya … angka 1 dihubungkan dengan pasal-pasal ini. Nah, ini barangkali coba dilihat lebih lanjut lagi karena kalau Pasal 1 angka 1 itu kan mengenai soal ketentuan umum, 14

ya, ketentuan umum. Jadi kalau itu dihubungkan yang dimaksud oleh permohonan ini dihubungkan, kira-kira apa yang dimaksud, gitu? Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, maunya pasal-pasal itu tersendiri, gitu. Pasal 21 ayat (2) bertentangan dengan ini, ini. Nah, jadi jangan istilah dihubungkan ini, nanti kita malah jadi ambigu nanti pengertiannya. Kalaulah yang dimaksud tadi Pasal 4 bertentangan dengan … itu tersendiri saja, misalnya diuraikan satu per satu. Jadi kalau dihubungkan dengan ketentuan umum dalam hal ini Pasal 1 angka 1 nanti ada pengertian yang tidak klop nanti di sana. Itu sebagai saran saja. Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. 46.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, itu Pemohon supaya bisa menjadikan perhatian Pemohon, ya, beberapa catatan atau nasihat dari Majelis Panel tadi. Ya, saya perlu tegaskan lagi yang terkait dengan surat kuasa maupun permohonan itu, ya. Siapa yang masih bertahan? Karena ada yang dicoret beberapa ini, tapi ternyata orangnya ada, juga ada beberapa yang tidak hadir, ya, walaupun mungkin ada tandatangannya di sini. Jadi, sekaligus diperbaiki sekaligus dengan permohonannya nanti. Ya, masih ada dari Yang Mulia. Silakan.

47.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sedikit tambahan, ya. Ini berkaitan dengan Pemohon, ini kan salah satunya Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof. Muchtar Pakpahan ini sebagai ketua, ya. Ini saya enggak melihat. Apa memang yang ada sama saya belum ada atau bagaimana? ADART-nya, Pak. Ya, bukti yang berkaitan dengan badan hukumnya kan sudah dimasukkan, tapi ADART-nya itu. Karena di ADART itu pasal berapa yang menunjukkan bahwa Pak Muchtar itu bisa mewakili, bertindak, dan untuk atas nama SBSI di dua ... di dalam maupun di luar pengadilan. Kan ada pasal itu biasanya, kan? Nah, untuk Pemohon yang lain juga sama, itu tolong dilengkapi nanti, ya, anu. Karena itu penting. Itu nanti akan diulas sama Mahkamah dalam penilaian tentang legal standing, ya. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

48.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Untuk perbaikan permohonan, Saudara diberi kesempatan selama 14 hari. Lebih cepat dan lebih baik tentunya, apalagi ini UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 ini banyak dapat mendapat perhatian, ya, dan ternyata Saudara adalah Pemohon keempat. Jadi sudah tiga perkara yang sudah di sidangkan melalui Panel, ya. Nah, kalau bisa nanti mungkin sekaligus, kalau memang nanti RPH memutuskan untuk di 15

bawa ke Pleno bisa sekaligus nanti sidang dengan ketiga perkara yang sudah melalui sidang Panel. Untuk itu sidang apa ... perbaikannya diberi kesempatan sampai hari Selasa, tanggal 13 September 2016, pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat. Ya, kalau saya ... kalau bisa lebih cepat, ya, itu lebih baik, ya. Dengan catatan tadi, kan ada beberapa perkara supaya sekaligus nanti bisa dibawa ke sidang Pleno yang sama. Baik, sebelum sidang ditutup. Apa hal-hal yang ingin disampaikan? 49.

KUASA HUKUM PEMOHON: BASRIZAL Cukup, Yang Mulia.

50.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan selanjutnya ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB Jakarta, 31 Agustus 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16