BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 222/ HK / 2016 TENTANG PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
W
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan serta Kecamatan se- Kabupaten Karangasem; bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong - royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dUaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat;
w
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun 2016; Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4
Peraturan Menteri Dalaon Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaran Bulan Bsikti Gotong Royong Masyarakat;
5.
Peraturan Menteri Dalsim Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem
Nomor 4);
7.
^
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 6); 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 10) ;
9.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 57) ; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU
: Melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun 2016 di Kecamatan,
Kelurahan serta Desa se-Kabupaten Karangasem.
KEDUA
Besamya Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat untuk setiap Desa disesuaikan dengan keadaan anggaran dari masing-masing desa.
KETIGA
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Karangasem sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
KELIMA
Keputusan Bupati ini mulai berlaku ditetapkan
pada tanggal
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 15 Maret 2016
IJBUPATI p^RANGASEM,
/ A I GUSTI AYU MAS SUMATRI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
:
Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan RI di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dir.Jen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta. Gubemur Bali di Denpasar. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali di Denpasar. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura. Kepala Kantor/Dinas/Badan dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Para Camat se - Kabupaten Karangasem. Para Kepala Desa dan Lurah se - Kabupaten Karangasem. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 222/ HK / 2016 TENTANG PELAKSANAAN
BULAN
BHAKTI
ROYONG MASYARAKAT KARANGASEM TAHUN 2016
GOTONG
KABUPATEN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
L
WAKTU DAN JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan BBGRM diselenggarakan selama satu bulan pada bulan
Mei
setiap
tahun,
oleh
setiap
desa
dan
kelurahan.
Penyelenggaraan BBGRM dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari
^
Departemen dan lembaga pemerintah non departemen,
serta
melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti: TP. PKK, Karang Taruna, RT/RW dan LPM.
11.
SASARAN
Sasaran penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
adalah setiap Desa dan Kelurahan se Kabupaten Karangasem.
III.
PENGORGANISASIAN
Dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bentuk Tim sebagai berikut:
1.
Tim Pendamping BBGRM Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM dan Tokoh
Masyarakat
mendampingi
desa
masyarakat
mulai
kecamatan dan
yang
kelurahan
tahap
mempunyai
dalam
persiapan,
tugas
menggerakkan
pelaksanaan
dan
pengembangan tindak lanjut kegiatan BBGRM. 2.
Tim
Pelaksana
keanggotaannya Pemberdayaan
Masyarakat persiapan,
BBGRM terdiri
dari
Masyarakat
(KPM)
dan
pelaksanaan
kegiatan BBGRM.
Desa
instansi (LPM),
tokoh dan
dan
Kelurahan terkait,
Kader
masyarakat
pengembangan
yang
Lembaga
Pemberdayaan
melaksanakan tindak
Isinjut
IV.
BIDANG-BIDANG KEGIATAN
1.
Kegiatan Gotong Royong dibidang Kemasyarakatan
meliputi:
a.
Penguatan sistem keamanan lingkungan;
b.
Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
c.
Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa dan Kelurahan;
d.
Penegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e.
Penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
f.
Penjniluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
g.
^
Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
h. Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
i.
Kegiatan
lainnya
yang
berkaitan
dengan
bidang
kemasyarakatan.
2. Kegiatan Gotong Royong dibidang Ekonomi meliputi: a.
Penguatan
peranan
koperasi
dalam
mendukung
perekonomian masyarakat; b.
Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
c.
Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
d.
Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
e.
Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
f.
Pembangunan
dan
perbaikan
prasarana
perekonomian
masyarakat seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai
jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa,
tambatan
perahu,
dan
prasarana
perekonomian
lainnya;
g.
Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
3. Kegiatan Gotong
Royong dibidang Sosial Budaya dan Agama
meliputi: a.
Penyuluhan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
b.
Pelayanan kesehatan massal seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, immunisasi, khitanan massal, dll;
c.
Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
d.
Lomba kesehatan seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll;
e.
Pembangunan
dan
pemeliharaan
prasarana
kesehatan
seperti prasarana dan sarana posyandu;
f.
Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
g.
Perlombaan dan pertandingan olah raga;
h.
Pertemuan organisasi kepemudaan seperti karang taruna, remaja mesjid, dll;
i.
Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
j.
Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
k.
Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
4. Kegiatan Gotong Royong dibidang Lingkungan meliputi : a.
Pembangunan
seperti
dan
: jalan
pemeliharaan
lingkungan,
prasarana lingkungan
jembatan
desa,
drainase,
prasarana persampahan, jamban dan prasarana lingkungan lainnya;
V,
b.
Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
c.
Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
d.
Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
e.
Konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis;
f.
Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Bupati
Cq.
Kepala
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem bekeijasama dengan Kepala Instansi terkait tingkat Kabupaten serta Camat bekeijasama
dengan Instansi Terkait Tingkat Kecamatan
melakukan pembinaan
7
dan
pengendalian
pelaksanaan
Bulan
Bhakti
Gotong
Royong
Masyarakat.
VI.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.
Bupati
serta
Camat
melakukan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
2.
Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati Karangasem Cq Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem.
3.
Desa dan Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Camat.
VII.
PENDANAAN
Segala pendanaan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Swadaya Masyarakat.
Vin.
PENUTUP
Dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap Desa dan Kelurahan, agar mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional ini dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Demikian petunjuk teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan digunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan mangacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
\^BUPATT^R/|NGASEM,| A
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
