2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 45/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 21 JUNI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 45/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia PEMOHON 1. A.H. Wakil Kamal ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 21 Juni 2016 Pukul 13.02 – 13.53 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Patrialis Akbar 3) Manahan MP Sitompul Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Iqbal Tawakkal Pasaribu 2. Guntoro 3. Rijal Ramdani 4. Wildan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sidang untuk Perkara Nomor 45/PUU-XIV/2016 dalam rangka perbaikan permohonan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X hadir?

2.

Silakan Saudara Pemohon perkenalkan diri dulu, siapa saja yang

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Waalaikumussalam wr. wb.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Kami yang hadir hari ini dua orang Kuasa Hukum Iqbal dan Guntoro dan dua orang asisten advokat, Wildan dan Rijal, Yang Mulia. Terima kasih.

5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih. Sidang hari ini adalah mengenai perbaikan permohonan, sebagaimana sudah dinasihatkan pada sidang pertama. Dan oleh karena itu, saya persilakan Saudara Pemohon … Kuasa Pemohon untuk menyampaikan poin-poin dari perubahan yang barangkali sudah Saudara buat, tidak perlu dibacakan seluruhnya, tapi poin apa yang mungkin perlu … sudah Saudara tambahkan, Saudara kurangi, atau tetap, itu silakan Saudara sampaikan. Kami sudah menerima perbaikan ini dan Anda cukup menyampaikan poinnya saja. Ya, silakan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perubahan dan perbaikan saja, Yang Mulia. Pertama, kami menambahkan batu uji kami, yaitu di Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan menyatakan Indonesia adalah Negara hukum. Jadi, batu ujinya kami tambahkan, Yang Mulia. iii

Nah, kemudian kami di dalam permohonan ini juga sebagaimana nasihat kemarin juga menguraikan lebih lanjut tentang menghubungkan dengan norma-norma konstitusional, khususnya terkait dengan negara hukum dan kedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya juga kami di sini juga memilah di dalam pokok permohonannya bahwa terkait persoalan konstitusionalitas di Pasal 23 ayat (3) dan itu dibahas dalam satu bab tersendiri yang kemarin itu tercampur, supaya untuk memudahkan dalam pembahasan pokok permohonan. Di situ kami memisahkan antara Pasal 23 ayat (3) UndangUndang Parpol bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan kemudian di pasal … bab selanjutnya itu Pasal 24 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang satu kesatuan apa yang diuraikan di Pasal 23 ayat (3) itu juga menjadi satu pembahasan kembali di pasal … pengujian di Pasal 24 Undang-Undang Parpol, Yang Mulia. 7.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA He em.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Nah, kemudian di petitumnya. Kami mengubah petitum, khususnya petitum mengenai Pasal 23 ayat (3), di situ kami tidak meminta tafsir konstitusional, tapi kami memohon untuk dibatalkan secara keseluruhan karena sudah terakomodir apa yang kami inginkan tentang pendaftaran itu di Pasal 23 ayat (3) … ayat (2) Undang-Undang Parpol. Jadi, di Pasal 23 ayat (3) nya kami minta untuk dibatalkan secara keseluruhan. Nah, kemudian di Pasal 24-nya kami meminta tafsir konstitusional terkait dengan pengesahan diubah menjadi tentang pendaftaran saja. Yang kemudian di tambahkan dengan apabila dalam … apabila pendaftaran perubahan kepengurusan belum dapat … yang pada intinya kami ingin menyampaikan … meminta tafsir konstitusional, yaitu pendaftaran perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan kepada menteri sampai perselisihan sengketa kepengurusan partai politik terselesaikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena kami melihat di Pasal 24 ini, itu normanya tidak terhubung dengan proses sengketa. Seolah-olah itu berdiri sendiri, sehingga kami memohon itu ditafsirkan agar punya hubungan berkaitan dengan proses sengketa di Undang-Undang Parpol. Jadi, itu poin-poin perubahan yang ada di pokok permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

2

9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih. Jadi, poinnya Saudara tetap me … me … menyatakan pengesahan tetap apa … tidak mencoret kata pengesahan itu, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Di Pasal 23 ayat (3) nya kami meminta dibatalkan secara keseluruhan terkait dengan pengesahan, Yang Mulia.

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, tetapi yang di belakang itu (…)

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Yang Pasal 24-nya kami minta pengesahan itu diganti dengan pendaftaran, Yang Mulia.

13.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itulah, ya. Ya, artinya kemudian itulah yang Saudara uraikan dengan … apa namanya … dengan permohonan tafsir itu, sepanjang tidak dimaknai pendaftaran perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan kepada menteri sampai perselisihan sengketa kepengurusan partai politik terselesaikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, itu kita minta tafsir konstitusionalitas, Yang Mulia.

15.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, Saudara bukan hanya minta tafsir ini. Itu pertama mengubah apa namanya … dari … dari termonologi hukum dari pengesahan kependaftaran itu kan sudah satu tafsir tersendiri. Ya, kan?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, betul

3

17.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, kemudian tafsir berikutnya pendaftaran itu juga Saudara mintakan untuk diberikan persyaratan, kan? Ya, saya paham … kami paham. Maksudnya di sini kan Saudara kalau di petitumnya itu, Saudara mengubah dulu dari pengesahan menjadi pendaftaran, kayak gitu kan? Nah, pendaftaran itu sendiri kalau masih terjadi sengketa itu pun kemudian minta ditafsirkan lagi, kan begitu? Sampai selesai, ya? Kalau ada sengketa itu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kan begitu kan?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, betul, Yang Mulia.

19.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Berarti kan bertingkat itu kan? Itu yang saya maksud.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Kalau di petitum ini kami menjadikan satu norma itu, Yang Mulia.

21.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, enggak. Maksudnya bertingkatnya itu pertama Saudara minta pengubahan dari pengesahan itu menjadi hanya pendaftaran. Kemudian, kalau terjadi sengketa pendaftaran itu pun mesti ditafsirkan begini sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, gitu kan?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, betul, Yang Mulia. Karena norma Pasal 24-nya begitu dia. Jadi sepanjang belum … sepanjang forum tertinggi itu belum dapat terselesaikan, belum dapat dilakukan pengesahan oleh (…)

23.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ya, itu yang dimaksud anunya.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Itu norma yang sebelumnya. Sehingga menurut kami, berdasarkan uraian argumentasi yang ada di permohonan ini, kami 4

meminta sebagaimana petitum kami itu bahwa pendaftaran … pengesahan diganti dengan pendaftaran. Karena dia satu nafas pengaturan normanya, kami meminta agar belum … pendaftaran belum dapat dilakukan sampai ada terselesainya berdasarkan putusan kekuatan hukum tetap. 25.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, okelah kalau itu memang dasar pemikiran Saudara. Saya kira karena ini adalah waktu yang terakhir untuk dilakukan perbaikan, mengapa kami menanyakan itu tadi hanya untuk penegasan bahwa memang itulah maksud dari Saudara yang sesungguhnya yang Saudara minta dalam petitum supaya kita tidak mempunyai penafsiran yang berbeda mengenai apa yang Saudara tulis. Itu saya sebenarnya.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

27.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke. Nah oleh karena itu … ada, Yang Mulia? Ada yang mau … silakan.

28.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Iqbal, ya?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Siap.

30.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Iqbal Tawakkal Pasaribu. Ya, saya mau … ingin mendapatkan respon, ya, kita tukar-tukar pikiran dulu. Partai politik … satu partai politik bisa dinyatakan sebagai partai politik yang sah tentu adalah partai politik yang berbadan hukum. Betul apa enggak?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya. Betul, Yang Mulia.

5

32.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Betul, ya. Badan hukum di negara kita ini pengesahannya itu berada di pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM untuk partai politik.

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, khusus partai politik, ya.

34.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Betul, ya?

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya.

36.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pemerintah khususnya diamanahkan oleh undang-undang kepada Menteri Hukum dan HAM. Betul, ya?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, Yang Mulia.

38.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR “Pemerintah,” pemerintah itu kan adalah sebetulnya bapak bangsa, kan? Yang mengurusi semua penyelenggaraan pemerintahan negara ini, termasuk juga partai politik sampai diakui eksistensinya sebagai satu badan hukum, itu adalah pemerintah. “Pemerintah” bukan partai politik, ya. Pemerintah adalah pemerintah, betul ya?

39.


40.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Betul, enggak? Pemahaman Anda sama enggak dengan saya, kira-kira?

6

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Dalam konteks sudah masuk dalam negara, dia eksis sendiri. Tidak … walaupun dia adalah … kadang … apa … orang partai politik.

42.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Nah, makanya saya bilang bahwa pemerintah itu adalah bapak bangsa. Mengayomi, melindungi semua masyarakat. Betul, kan?

43.


44.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi tidak lagi … pemerintah sebetulnya kalaupun berasal dari partai politik, pejabat-pejabatnya, tapi pada saat dia melaksanakan tugasnya, dia kan harus menanggalkan posisi partai politiknya. Betul apa enggak?

45.


46.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Berarti kita melihatnya secara jernih bahwa ini pemerintah. Setuju, ya? Setuju, enggak? Saya soalnya ingin mengklarifikasi ini.

47.


48.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kedudukan pemerintah ini menurut Anda. Sama enggak dengan pikiran saya tadi?

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, kalau dalam konteks badan hukum partai politik memang ada kewenangan Menkumham untuk melakukan pengesahan dan penetapan. Tapi ada … kan di Indonesia ini kan tidak hanya badan hukum parpol, Yang Mulia, tapi ada juga badan hukum lain. 7

50.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, kita bicara badan hukum parpol. Ketika kita bicara badan hukum parpol yang memberikan pengakuan bahwa partai politiknya itu berbadan hukum, itu kan Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM itu kan pemerintah, bukan partai politik. Artinya, kita melihat sosok pemerintah itu adalah yang terlepas dari partai politik tetapi dia bapak bangsa. Setuju apa enggak dulu?

51.


52.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. Itu dulu dong. Jadi kita melihatnya begitu dulu, klir dulu, ya. Kita … artinya kita tidak melihat ini dari partai politik mana, partai politik mana, dia kan mengayomi seluruhnya kan. Nah, pertanyaan saya, kalau satu partai politik yang mengajukan permohonan … yang mengajukan agar berbadan hukum kepada pemerintah, itu pintunya apa? Apa pengesahan atau berbentuk apa, supaya dia dijadikan suatu badan hukum?

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, ketika dia mau menjadi badan hukum itu ada SK … SK pengesahan untuk dia menjadi badan hukum.

54.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Tapi yang … yang kami maksud dalam permohonan ini adalah ketika ada perubahan ke pengurusan, Yang Mulia. Bukan dalam arti mengesahkan dia sebagai badan hukum, tapi dalam hal perubahan kepengurusan. Pasal yang kita uji ini.

56.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Perubahan-perubahan kepengurusan satu partai politik, ya, perubahan kepengurusan satu kepengurusan partai politik kepada pengurus yang baru, itu konteksnya … konteksnya itu apakah memang secara resmi harus diakui oleh pemerintah. Konteksnya, coba? 8

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Kalau dalam konteks perubahan partai politik kalau kita lihat konsep kedaulatan di dalam Undang-Undang Parpol sendiri sudah menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan anggota (…)

58.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Yang dilaksanakan melalui forum. Artinya, maksud kami di sini ketika sudah ada hal yang sifatnya tertinggi kemudian di situ juga sudah memberikan kepastian hukum melalui forum-forum tertingginya, artinya itu sudah sah dan tidak perlu ada pengakuan dari pemerintah, dalam konteks perubahan kepengurusan, Yang Mulia.

60.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tidak perlu ada pengakuan?

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, hanya cukup sebagai apa namanya … sebagai pemerintah dalam hal ini hanya untuk menjalani proses administrasi saja apa yang sudah dihasilkan melalui forum tertinggi di dalam suatu kekuasaan partai politik. Nah, dan ini kami contohkan misalkan di badan hukum lain di yayasan, kemudian di koperasi, kemudian di perseroan terbatas. Hal-hal yang sudah diputuskan dalam forum-forum tertinggi tersebut tidak perlu lagi ada pengesahan atau penetapan dari menteri. Mereka hanya cukup didaftarkan saja dalam hal konteks perubahan kepengurusan. Nah inilah yang kita … kita mau uji di forum Mahkamah ini, Yang Mulia. Salah satu argumentasi kami dan ada beberapa hal lainnya. Itu, Yang Mulia.

62.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu disebutkan enggak di dalam permohonan … perbaikan permohonan sebagai satu perbandingan?

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ada, ada kami sampaikan pasal-pasal (…) 9

64.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada di sini, ya?

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Pasal-pasal yang … yang mengatur tentang yayasan, badan hukum yayasan, badan hukum koperasi, badan hukum PT terkait sepanjang mengenai perubahan kepengurusan yang itu dalam ranah Menteri Hukum dan HAM juga kewenangannya, itu hanya dinyatakan sebagai didaftarkan saja tidak ada … tidak membutuhkan pengesahan dalam hal perubahan kepengurusan. Tapi dalam hal lain, misalkan di PT misalkan ada penambahan modal atau ada hal lainnya itu membutuhkan pengesahan, tapi dalam konteks perubahan kepengurusan yang sudah dihasilkan melalui forum tertinggi RUPS, rapat anggota koperasi, atau rapat pengurus yayasan, pembina yayasan itu tidak perlu lagi pengesahan di Menteri Hukum dan HAM dan itu sudah kami sampaikan di pokok permohonan kami, Yang Mulia.

66.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalau itu hanya sekedar didaftarkan, ini kan pendaftaran ini. Ya, kalau hanya sekedar didaftarkan outputnya apa?

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Terdaftar dia, Yang Mulia, kalau di PT itu dia ada surat terdaftar di Menteri Hukum dan HAM perubahan kepengurusannya. Dia terdaftar di situ. Cukup begitu saja, Yang Mulia, produknya kalau dalam konteks PT.

68.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, istilahnya terdaftar?

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Di daftar perusahaan yang dibuat di Menteri Hukum dan HAM.

70.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tidak lagi disahkan?

10

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Tidak perlu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam hal perubahan kepengurusan PT, misalkan begitu, Yang Mulia.

72.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Berart klir satu ini, ya. Ya, klir.

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Siap, Yang Mulia.

74.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Makanya kita perlu ini, kan ini terakhir ini kan. Nanti kan kami akan membawa ke RPH, ya.

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, Yang Mulia.

76.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Yang kedua, pertanyaan saya adalah ketika kedaulatan anggota di dalam kepengurusan itu selesai dan didaftarkan tapi tiba-tiba ada lagi yang mengaku pada posisi sama juga yang mendaftarkan juga. Pertanyaannya apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah?

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, kalau kita membaca di konstruksi Undang-Undang Parpol.

78.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke.

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ketika ada terjadi sengketa di forum tertinggi, ada misalkan dua … dua … dua forum tertinggi yang mengklaim bahwa ada kepengurusan yang sah, maka di situ bahasa Undang-Undang Parpol menyatakan menteri belum bisa mengesahkan perubahan kepengurusan dan itu selesai di situ, Yang Mulia. Tidak ada kepastian hukum menurut kami sejauh mana kewenangan menteri ini, bahkan kalau memang ini sudah 11

selesai persoalannya, itu tidak ada. Dan Pasal 24 tersebut itu seperti berdiri sendiri pasalnya. Jadi, tidak terhubungkan dengan norma penyelesaian sengketa di Undang-Undang Parpol, sebagaimana diatur di Pasal 32 dan Pasal 33 yang ini kami tahu juga sedang diuji oleh Ibnu Utomo kalau tidak salah itu di Pasal 33-nya terkait putusan inkrachtnya Mahkamah Agung. Menurut kami itu pun ketika itu ditafsirkan yang apa yang mereka minta itu belum selesai karena kewenangan menteri sendiri dalam hal ini di Pasal 24 itu kan dia kalau kita lihat di Pasal 24 itu dia punya kewenangan menunda … menunda pengesahan perubahan kepengurusan ketika terjadi sengketa. Nah, menurut kami di sini pasal ini harus dihubungkan dengan dengan Pasal 32, 33, sehingga kami meminta tafsir sebagaimana yang kami sampaikan di pokok permohonan ini, Yang Mulia. 80.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, Saudara minta ditafsirkan Pasal 24 itu tidak mandiri, tapi dikaitkan kalau terjadi sengketa seperti ini maka prosesnya adalah menunggu putusan badan peradilan yang punya kekuatan hukum tetap?

81.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, betul, Yang Mulia.

82.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pertanyaannya (…)

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Karena … ya?

84.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pertanyaan saya, ya. Ini kita harus klir ya, ini barang besar ini.

85.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Siap, Yang Mulia.

86.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pertanyaanya, kalau diantara pihak-pihak yang tidak bersengketa itu tidak ke pengadilan, bagaimana? Apa yang mesti dilakukan?

12

87.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Kalau perintah dalam Undang-Undang Parpol itu, ya menteri dalam hal ini pemerintah belum bisa memilih salah satu diantara apa yang hasil forum tertinggi masing-masing pihak itu. Karena menteri dalam hal ini karena kewenangannya yang dimiliki itu punya kewenangan menunda. Nah, penundaan ini yang … yang menurut kami itu hanya berdasarkan pada kekuasaan semata, tidak berdasarkan pada konsep negara hukum bahwa itu harus diselesaikan melalui proses hukum. Nah, di sinilah menteri yang kita lihat dalam praktik yang kami lihat dalam hal ini misalkan dalam konteks PPP, Yang Mulia, menteri itu karena ada kewenangan Pasal 24 ini dia tidak … tidak wajib mengikuti apa yang dihasilkan dalam suatu forum tertinggi versi lain atau bahkan kalaupun itu sudah berproses di pengadilan pun berdasarkan Pasal 24 ini dia tidak ada kewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pasal ini pasal mandiri. Jadi, tidak ... tidak (...)

88.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, itu ... itu next step ya, ini ... ini dulu. Kalau mereka tidak bersengketa, maka selama-lamanya menteri tidak bisa melakukan apaapa?

89.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, tidak ... kalau berdasarkan Pasal 24 itu, ya dia tidak bisa (...)

90.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Mereka tidak bersengketa, tapi dia tidak ke pengadilan, maksud saya tadi. Bagaimana? Apa yang mesti dilakukan oleh menteri padahal faktanya partai itu adalah partai besar seperti PPP katakanlah seperti itu ya, tapi mereka enggak bersengketa. Padahal Anda minta baru diputuskan, baru disah … baru diberikan SK ... pengakuan sebagai pendaftaran bahwa ini sudah terdaftar setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertanyaannya, Saudara Iqbal, kalau mereka tidak ke pengadilan, apa yang mesti dilakukan? Apakah partai ini terlunta-lunta?

91.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Menurut kami harus diselesaikan melalui proses, mulai dari mekanisme yang ada, Yang Mulia. Dalam proses sengketa partai politik,

13

mulai dari Mahkamah partai, kemudian ke pengadilan negeri, dan sampai di Mahkamah Agung, Yang Mulia. 92.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apakah itu atas permintaan menteri atau menterinya diam saja?

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Mulia.

94.

Ya, menteri dalam hal konteks partai dia bersifat pasif, Yang

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bersifat pasif?

95.


96.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Siapa yang meminta untuk bisa menyelesaikan melalui mekanisme, menterinya pasif saja, dia bilang, “Ini ada, ini ada, masuk.” Menterinya bingung, saya mau ... mau mendaftarkan yang mana ini? Anda minta dia pasif?

97.


98.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bagaimana nasibnya partai itu?

99.

KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, harus diselesaikan melalui proses sengketa, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Yang harus menyelesaikan siapa?

14

101. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, para pihak itu, Yang Mulia. 102. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tapi, para pihak ini kan, tadi kan, menterinya diam saja, kan? Menterinya kan diam saja, enggak ada respons apa-apa karena dia tidak berada pada posisi bisa ikut campur sedikit pun dalam proses (suara tidak terdengar jelas), itu betul. Ya kan? Terus bagaimana, jalan keluarnya apa? Mereka hanya berlomba-lomba datang ke menteri. 103. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, melalui (...) 104. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Menteri yang sahkan, ini menteri sahkan, berantem di menteri, tapi mereka enggak menyelesaikan, gimana? 105. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, harus tunduk pada konsep negara hukum itu, Yang Mulia. 106. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bagaimana, tunduknya bagaimana? 107. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ketika ada terjadi sengketa dalam konteks negara hukum itu ya, harus … walaupun tidak ada sengketa ketika ada dua mengklaim (...) 108. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Apa namanya … kepengurusan yang sah, itu kan, sebenarnya secara langsung ... secara ini merupakan bentuk dari adanya sengketa di antara para pihak. Dan itu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum sebagaimana diatur di dalam negara hukum itu.

15

110. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, itu kan idealnya, Iqbal. Itu idealnya memang begitu, tapi kalau pada faktanya partai-partai ini hanya menuntut menterinya untuk mengesahkan, sementara dia tidak mengikuti proses mekanisme ke pengadilan satu sama lain, “Oh, saya tidak mau menggugat, saya menang kok. Saya yang benar.” Yang lain juga bilang, “ Saya benar, saya enggak mau mengugat ke pengadilan. Ngapain? Buang energi.” Itu bagaimana menurut Saudara bagaimana kira-kira jalan keluarnya? Apakah menteri diberikan kewenangan untuk melihat, menilai, apakah proses pergantian kepengurusan yang terjadi pada masing-masing kepengurusan itu sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang atau belum? Atau menterinya enggak berbuat apa-apa? Tolong dijelaskan. 111. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, kalau menurut kami sih, harusnya menteri tetap menunggu sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, Yang Mulia. 112. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, deh. 113. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Karena kalau dia memilih di antara salah satu dari itu juga tidak akan menyelesaikan persoalan karena sampai ada … di negara hukum kan, harus ada yang menjadi dasar, Yang Mulia. 114. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, oke. Jadi, Iqbal, pertanyaan saya kan, di-cut terus ke sana ya, ini makanya ini kan, masalah besar, bukan hanya masalah PPP, tapi eksistensi kehadiran pengurus partai politik ke depan, ya kan? Faktanya memang ya, itulah semua orang sudah melihatlah apa yang terjadi di PPP, apa yang terjadi di Golkar, gitu kan? Saya tentu enggak boleh juga melihat sebetulnya bagaimana walaupun kami juga punya mata kan, sebetulnya sebagai warga negara melihat ini gimana, kan gitu, ya. Tapi kan, enggak elok di ... disampaikan di sini, kan ya? Itu yang terjadi, makanya saya ingin harus ada satu klarifikasi yang lebih jelas, Saudara Iqbal, jangan sampai kalau kita Anda tadi menggiring bahwa Pasal 24 tidak mandiri, harus dikaitkan dengan pasal lain, sampai penyelesaian putusan hukum oleh lembaga peradilan yang 16

mempunyai kekuatan hukum tetap ya, itu ... itu sudah benar, artinya cara pikirnya itu sudah benar. Yang saya khawatirkan tadi itu adalah kalau masing-masing tidak mau bersengketa, gengsi tidak pada mau, dia masing-masing mengaku bahwa dialah yang benar, akhirnya dia hanya mengejar pendaftaran ke pemerintah. Nah, pemerintahnya pasif, “Saya dilarang, saya nggak bisa.” Jangan sampai itu masuk dalam putusan Mahkamah nanti kan, gitu. Akhirnya yang korban kan dia secara keseluruhan, bagaimana jalan keluar seperti itu, sementara dia tidak bisa me ... meskipun pendaftaran, tapi kan pendaftaran secara administratif itu kan juga harus memenuhi persyaratan juga kan, misalnya mana berita acaranya, mana anggaran dasarnya, siapa pengurus-pengurusnya yang hadir, kan dilihat seperti itu kan, atau memang secara ... apa namanya ... secara mentah-mentah ini pengurus sahkan langsung, bagaimana? 115. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, kalau diundang (suara tidak terdengar jelas) sebenarnya dia sudah ada step-nya, Yang Mulia. 116. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada kan. 117. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Jadi walaupun dia pendaftaran, tetap ada syarat sebelum masuk pendaftaran. 118. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. 119. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Cuman setelah pendaftaran itu masih butuh lagi pengesahan tadi, Yang Mulia. 120. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, tapi mengenai merupakan intervensi kan ya?

kelengkapan

persyaratan,

itu

tidak

17

121. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Tidak, Yang Mulia. Karena kan itu kan bagian dari proses, sama dengan badan hukum lain juga dia harus melampirkan proses RUPS, proses rapat anggota kalau di koperasi. 122. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalau misalnya, kalau misalnya salah satu di antara partai politik itu tidak memenuhi kelengkapan yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya ya, ini kan ada dua. Salah satu tidak memenuhi, apa sikap pemerintah dalam hal ini, apakah dia bisa mengesahkan langsung yang memenuhi syarat dengan meninggalkan yang tidak memenuhi syarat? 123. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Bagaimana, Yang Mulia? 124. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini yang terakhir, terakhir ya. Itu kan ada persyaratan, persyaratannya itu antara lain sesuai dengan anggaran dasar. Satu muktamar, satu konggres harus dihadiri lebih dari 50%, ya kan. Itu absolut itu kan, anggaran dasar mesti begitu, mungkin ada juga yang 2/3, pokoknya adalah begitu, pokoknya di atas 50%. Satu pengurus melengkapi, semua lengkap, 50%, di atas 50%, lengkap bulat, tapi yang lain dia mengajukan pendaftaran juga sesuai dengan permintaan tadi, tapi dia tidak memenuhi persyaratan ini, ini tidak memenuhi persyaratan nih. Yang hadir cuman 10 DPC misalnya, padahal dia ada 33, dia mendaftarkan juga, dalam hal ini bagaimana sikap pemerintah? 125. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, pendaftarannya pendaftaran.

ditolak,

Yang

Mulia,

dalam

konteks

126. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Meskipun yang tidak sah ini mengajukan keberatan? 127. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Yang tidak sah ini?

18

128. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. 129. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Yang tidak memenuhi syarat (...) 130. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Yang ditolak yang mana? 131. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Yang tidak memenuhi syarat tadi, Yang Mulia. 132. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Yang tidak memenuhi syarat (...) 133. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ditolak pendaftarannya. 134. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ditolak pendaftarannya, yang memenuhi syarat? 135. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Dilanjutkan pendaftarannya. 136. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dilanjutkan, diakui? 137. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya diakui kalau memang dia tidak ... misalkan ketika sudah masuk pendaftaran dan itu diakui pendaftaran yang ketika dia memang tidak memenuhi syarat.

19

138. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, menurut Saudara kira-kira yang tidak memenuhi syarat ini dia mengatakan enggak bahwa Menteri Hukum dan HAM ini intervensi? Dia bilang ini kedaulatan kami, kami justru yang memenuhi syarat, tapi dia tidak melengkapi. Dia intervensi enggak kira-kira pemerintah tidak mengesahkannya ini, tapi mengesahkan yang ini? 139. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya kalau dalam konteks persyaratan kelengkapan untuk perubahan kepengurusan, saya kira itu pemerintah yang punya kewenangan untuk melihat itu, Yang Mulia. 140. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Nah, itu maksud saya. Jadi kan kita enggak bisa juga kaku, kan. Jadi mesti harus ada yang namanya authority, ya bukan obligation ya, authority yang diberikan kepada pemerintah untuk menilai, begitu kan ya. Jadi kalau kita melepaskan sama sekali kan sulit juga karena memang sistemnya seperti itu, satu kepengurusan baru dianggap sah, resmi jadi pengurus partai politik, kalau undang-undang mengatakan setelah disahkan, tapi Antum mengatakan kalau sudah didaftar, begitu kan ya. Betul ya? Betul enggak? 141. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya. 142. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya sudah, kalau begitu cukup. Kita perlu tukar pikiran, jadi kalau enggak nanti kan kita ... kami enggak punya bahan untuk di Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. 143. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terima kasih, Yang Mulia. Memang ada banyak pertanyaan yang tersisa sebenarnya dari anu Saudara ini. Misalnya secara akademik, dalil Saudara memang bisa menimbulkan pertanyaan, sesuatu itu menjadi sah diakui berbadan hukum, itu memerlukan tindakan pengesahan atau tindakan pendaftaran? Itu misalnya. Mana yang melahirkan ini? Kalau misalnya dia ... itu enggak perlu dijawab ya, ini kan karena saya, saya hanya merenungkan dari hasil Anda tadi dan

20

logika Saudara dalam menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Patrialis dan yang tertulis di sini. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini terjadi sengketa. Bukan terjadi sengketa, kalau misalnya ada persoalan di dalam tindakan pendaftaran itu. Kalau menteri misalnya tidak mau mendaftarkan itu, entah apa pun alasannya misalnya karena tidak memenuhi syarat atau dalam hal terjadi beberapa pihak yang sama-sama misalnya mendalilkan dia memenuhi syarat, kemudian menteri menurut Saudara harus ... katakanlah di situ harus memilih salah satu dan itu menurut Saudara bukan intervensi kan, kalau misalnya sama-sama ... tadi kan dikatakan satu tidak memenuhi syarat, yang satu tidak memenuhi syarat. Jadi, pemerintah harus memilih yang memenuhi syarat. Begitu, ya? 144. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Apa namanya … kan nanti kan diuji, Yang Mulia, oleh orang yang tidak memenuhi syarat itu. 145. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ndak, kan pertanyaannya tadi Yang Mulia itu ada mengatakan kalau contohnya itu misalnya 22 mendalilkan dia memenuhi syarat, terus Pemerintah harus melakukan apa? Kan begitu. 146. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya. 147. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tentu asumsi Saudara itu di situ ada sengketa, kan gitu? 148. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, dalam (...) 149. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ada sengketa. Kemudian Saudara mendalilkan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetaplah itu yang kemudian didatakan, kan begitu? 150. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, betul, Yang Mulia. 21

151. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi tetap tidak terjawab pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan itu. Kalau dia tidak … sengketanya itu tidak terselesaikan bagaimana? Berarti kan partai ini enggak bisa … satu, tidak bisa ikut pemilu karena tidak bisa … tidak … tidak bisa berbadan hukum. Sebabnya tidak berbadan hukum karena dia tidak terdaftar. Menurut versi Saudara, kan begitu? 152. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Dalam konteks badan hukum sudah selesai badan hukumnya. 153. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bagaimana selesai pengurusannya belum masuk? Di situ belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap karena yang bersangkutan ini, itu satu. Sebaliknya, Anda kan berasumsi bahwa putusan … bahwa persengketaan itu selalu lewat pengadilan, kan? Bagaimana kalau yang memutus itu Mahkamah parpol? Apakah itu masuk kekuatan hukum tetap apa bukan? 154. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Kalau parpol di undang-undang parpol, itu kan koalisi sebenarnya sistem penyelesaiannya. 155. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Makanya, jadi pertanyaan. Kan dalil Anda di sini di … di permohonan (...) 156. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Parpol itu ketika sudah diterima oleh ini (...) 157. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ndak, ndak. Pertanyaan ini dalil Anda lho, yang di petitum Saudara itu. Katanya itu sudah, ini setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pertanyaan saya … pertanyaan saya, kalau Mahkamah parpol itu termasuk pengadilan yang dalam pengertian Saudara apa ndak?

22

158. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Pengadilan quasi, Yang Mulia. 159. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, sudahlah. Itu pendapat Saudara, nanti kami akan pertimbangkan. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari pertimbangan. Itu ada … ada banyak soal yang jadi … yang jadi pertanyaan dari (suara tidak terdengar jelas). Tapi ini kan persoalan perbaikan permohonan sudah selesai. Yang jelas, kami ingin menggali dasar pemikiran yang ada pada Saudara. 160. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Sedikit, Yang Mulia. Jadi maksud kami di sini bukan pengadilan, tapi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Yang Mulia. 161. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Konteks pertanyaan itu kan sama putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu namanya itu inkracht van gewijsde kan begitu. Itu hanya dimiliki oleh siapa? Di luar pengadilan ada enggak yang menggunakan istilah inkracht van gewijsde? Ha? Ada, enggak? 162. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Tidak ada, Yang Mulia. 163. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu yang jadi pertanyaan makanya. Itu yang ditanya oleh Yang Mulia tadi. Kalau itu tidak … misalnya tidak diselesaikan lewat pengadilan, atau misalnya satu lewat Mahkamah Partai, atau bahkan tidak melalui Mahkamah Partai, terselesaikan bagaimana? Kalau misalnya bunyi petitum Saudara ini diikuti. Kan berarti, nanti pak menterinya disalahkan. Orang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap kok. Gitu, ya. Ya, itu … itu explore, ya. Tapi istilah, ya, ini kan sudah jadi perbaikan dari permohonan Saudara. Belum lagi kalau kita mengatakan pertanyaan lain misalnya. Kalau Saudara menganggap peran yang pasif seperti itu, nanti misalnya kalau menjadi objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah sudah bisa dikatakan ada tindakan pejabat tata usaha negara apa belum? Kalau misalnya menterinya belum mengesahkan sesuatu. Nah, kalau dikatakan belum, oleh karena itu, belum dia berbadan 23

hukum. Karena belum berbadan hukum, belum bisa ikut pemilu. Nah, yang rugi siapa kemudian? Kan itu pertanyaan lanjutannya. Tapi sudahlah, itu kan pertimbangan Saudara, Saudara mempunyai penalaran sendiri yang nanti akan kami pertimbangkan bersama dengan Mahkamah. 164. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR PPP.

Ada yang kurang itu SK … apa namanya … kartu sebagai anggota

165. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, ya, nanti … coba, Yang Mulia. 166. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini ada data yang kurang. Kartu tanda anggota PPP yang bersangkutan Pemohon. Ada, enggak? 167. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ada, Yang Mulia. Kemarin kepengurusannya saja, Yang Mulia.

kami

baru

menyampaikan

SK

168. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kan … dia kan anggota. Di sini Pemohonnya anggota kan? 169. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, betul, Yang Mulia. 170. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada enggak kartu anggotanya? 171. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ada, Yang Mulia. 172. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada ya? Nah, itu tolong dilampirkan. Itu tanda tangan pengurus yang mana itu? 24

173. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Waktu kepengurusan kemarin, Yang Mulia, 2011. 174. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Siapa yang kemarin itu? 175. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Suryadharma Ali. 176. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Suryadharma Ali. Ya, ya, deh. Itu dilampirkan, masih kurang. 177. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Mulia.

(Suara tidak terdengar jelas) lengkap bagi kartu anggota, Yang

178. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, nanti disusulkan, ya. Oke. Yang Mulia, ada tambahan lagi? Sabar dulu, ya, silakan. 179. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, sedikit ini. Yang pada waktu permohonan pertama kemarin itu sebelum perbaikan, ada kita saran-saran untuk diperbaiki. Khusus dari saya kemarin itu mengenai soal etika. Ingat enggak kira-kira? Ya, itu kira-kira saya belum baca seluruhnya, ya (...) 180. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Sudah direvisi, Yang Mulia. 181. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. Itu … sekarang saya beritahu, itu makanya harus dihindarkan karena ini nanti permohonan Anda ini, akan masuk dalam putusan. Jadi kan mengundang, ya, mengundang nanti berbagai pihak untuk mengajukan sesuatu. Sehingga kalau itu clear, tidak ada lagi di dalam permohonan ini, saya sudah merasa bahwa itu Anda sudah memenuhi secara fatsun, ya, etis. 25

Kemudian tadi, dari kasus yang berkembang tadi juga saya mau lihat karena saya juga penasaran pada saat PPP ini, kenapa kok tidak mengajukan peradilan tata usaha negara? Karena sebenarnya kan seperti apa tadi, yang dikemukakan … yang didaftarkan oleh yang pertama, kalau ndak salah, saya dari munas mana ini … Munas Surabaya, ya, yang didaftarkan pertama itu, ya? 182. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, Surabaya, Yang Mulia. 183. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, itu yang didaftarkan pertama. Sebetulnya kan sudah ada objek untuk mengajukan ke peradilan tata usaha negara. Tapi dalam hal ini saya lihat tidak diajukan. Nah, itu yang menjadi kemarin itu juga saya menjadi pertanyaan, tapi apa alasannya, saya tidak tahu ataukah memang betul-betul mau menuruti Pasal 31 apa Pasal 32 yang harus, harus ke pengadilan negeri, begitu ya, di situ kan, disebut itu. 184. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, di Pasal 32, Pasal 33. 185. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, kalau tidak selesai ini harus diajukan ke pengadilan negeri terus ke Mahkamah Agung, kan begitu, ya. Apakah karena itu atau memang tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai keputusan pejabat tata usaha negara. Itu yang menjadi pertanyaan, tapi enggak perlu dijawab itu. Tadi hanya menyambung kalau itu dua mendaftar, satu misalnya tidak memenuhi syarat, terus satu dianggap oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri memenuhi syarat sehingga kan yang merasa juga sebagai susunan partai yang benar kan, bisa mengajukan itu menjadi objek peradilan tata usaha negara. Itu tadi berkembang dari apa yang dikemukakan tadi Pak Patrialis Akbar. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. 186. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saudara Iqbal, saya Pemohonnya apa? Silakan.

minta

tolong

dijelaskan

kerugian

26

187. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Terima kasih, Yang Mulia. Di permohonan ini kami menyampaikan kerugian pertama, kedaulatan Pemohon yang merupakan anggota dari partai politik itu tereduksi dengan adanya kewenangan Menkumham dalam hal pengesahan karena menurut kami di sini sudah ditegaskan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan anggota yang melalui forum sebagaimana diistilahkan dalam AD/ART yang kemudian ketika membutuhkan lagi pengesahan seolah-olah itu menjadi tereduksi kedaulatannya Pemohon. Itu pertama, Yang Mulia. 188. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, sampai di situ kita coba tukar pikiran sedikit. Ini kan, sudah ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap kepengurusan PPP ini. Apa masih ada kerugian? 189. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Kewenangan Menkumham, Yang Mulia. Karena menurut kami … apa namanya … yang disahkan oleh Menkumham sekarang ini itu bukan kepengurusan yang sah. Begitu, Yang Mulia. 190. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu persoalannya di situ, persoalannya di situ. Kan, kita menguji norma kan ya, kan kita menguji norma ya, bukan persoalan konkret, tapi konkret boleh untuk pintu masuk. Makanya saya ingin meyakinkan bagaimana Saudara bisa meyakinkan bahwa ternyata dengan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan oleh undangundang itu, dia telah mengeluarkan surat keputusan, ya kan, pengesahan kepengurusan PPP yang baru. Nah, pertanyaannya tadi, apakah dengan sudah pengesahan itu, dia masih merasa dirugikan? Itu satu. Yang kedua, kalau dia sebagai anggota, apakah anggota yang lain juga merasa keberatan atau tidak merasa keberatan? Anggota PPP-nya. Dua ya, disimpan dulu. Yang ketiga, dia atas nama pribadi, bukan atas nama pengurus yang menyatakan keberatan. Berarti kan, satu orang ini dari sekian juta orang, ada berapa orang anggota PPP? 191. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Yang pasti saya belum, belum, kalau anggota pastinya saya belum tahu, Yang Mulia. 27

192. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dia anggota PPP, kan? 193. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya. 194. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kapasitasnya sebagai anggota, kan? Katakanlah anggota PPP=10.000.000, misalnya atau 20.000.000 misalnya, bagaimana halnya dengan 20.000.000 yang kurang 1 itu, keberatan apa enggak mereka? Karena ini kan, atas untuk kepentingan kelembagaan yang sudah disahkan. Tiga itu saja pertanyaan. 195. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, dalam konteks PPP, Yang Mulia karena pertanyaan tadi seputar PPP, menurut kami dalam permohonan kami ini sebenarnya PPP sendiri sudah selesai sebenarnya persoalan sengketa parpolnya, dimana sudah ada putusan mahkamah partai, kemudian belum selesai juga, kemudian sampai ada putusan inkracht. Dan itu sudah kami sampaikan di permohonan. Nah, sebenarnya apa yang diputuskan dalam pengadilan proses sengketa di … sebagaimana Undang-Undang Parpol ini sebenarnya sudah menyelesaikan persoalan. Nah, tapi … dan ini menunjukkan salah satu kedaulatan dari anggota, Yang Mulia, proses penyelesaian sengketa ini. Jadi, dia melegitimasi mana kedaulatan anggota yang sah sebenarnya. Nah, kemudian karena adanya kewenangan Menkumham, dalam hal ini pengesahan tersebut yang tidak berdasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, di situlah terjadi kerugian konstitusional kami sebagai anggota dari kader Partai PPP, Yang Mulia. 196. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, tapi kan, dia sudah disahkan? Masa ada kerugian juga? 197. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya karena norma yang menjadi dasar dalam pengesahan partai PPP itu yang bermasalah, Yang Mulia.

28

198. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tapi pengurus PPP yang sudah disahkan oleh Menkumham itu tidak keberatan, kan? Yang juga di dalamnya ada puluhan juta orang itu? 199. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Kalau itu kan pengurusan dari hasil proses forum yang lain, Yang Mulia, yang ini forum yang berbeda. 200. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya. Ya, saya sudah paham. Saya sudah paham. Oke, terima kasih, Pak. 201. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, saya hanya mengingatkan, inilah argumentasi yang seperti ini kerap kali terjadi apabila Saudara berharap persoalan konkret itu kemudian dibawa ke norma pengujian undang-undang. Memang jadi begini argumentasinya. Banyak akan ada pertanyaan susulan yang bisa dipertanyakan, tetapi itu kan hak Saudara ya sebagai Pemohon, kami tidak akan mencampuri itu. Misalnya pertanyaan secara akademik misalnya, ya. Untuk sampai menjadi badan hukum, tindakan pejabat tata usaha negara itu yang mempunyai … yang bisa memiliki akibat hukum sampai suatu partai politik dalam kasus ini bisa dijalankan berbadan hukum, itu apa tindakan pendaftaran atau tindakan pengesahan? Kan itu jadi soal. Secara teori hukum administrasi misalnya, tindakan mana yang di … tindakan pejabat tata usaha negara mana yang bisa dipersoalkan di pengadilan tata usaha negara apabila di situ misalnya dianggap terjadi kesalahan. Tindakan pengesahankah atau tindakan pendaftaran? Kalau tindakan pendaftaran, kan dia cuma mendaftar. Bagaimana, bisa dipersoalkan secara hukum tata negara … hukum administrasi negara? Yang sudah didaftar. Nah, kalau hanya surat keterangan sudah didaftar, apakah itu mempunyai efek kemudian membawa akibat hukum keabsahan suatu badan hukum apa ndak? Yang namanya keabsahan badan hukum tentu adalah tindakan pengesahan, kan itu yang dipertanyakan.

29

202. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Kalau tadi terkait masalah SK tadi, Yang Mulia, dalam konteks Undang-Undang Parpol itu penyelesaian sengketa itu kalau masih ini dia di dalam Undang-Undang Parpol tidak ada kewenang … tidak ada PTUN sebenarnya yang bisa menyelesaikan itu. 203. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Betul, kami mengerti. Makanya tadi saya tanya, kan itu (suara tidak terdengar jelas) Saudara mengatakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kan konteksnya ke sana tadi pertanyaan saya. Kan ada mahkamah partai itu, kan? Dan itu final and binding lho. Sepanjang me … kecuali menyangkut hukum kepengurusan, bisa dibawa ke? 204. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Pengadilan. 205. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Pengadilan negeri. Ya, kan gitu? Dibawa sampai ke mana tingkat terakhirnya? 206. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Yang Mulia, tidak ada lagi. 207. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, makanya kalau Saudara mempersoalkan SK menterinya, tentu persoalannya bukan persoalan norma, itu kan persoalan konkretnya. Itulah yang tadi saya katakan, itulah kalau kita berangkat dari kasus konkret dan kemudian “menyalahkan” norma undang-undang, memang komplikasinya jadi di situ. Karena ujung persoalannya adalah tadi soal keabsahan SK itu. Kan itu yang jadi soalnya, yang jadi ininya kan. Tapi Saudara mengatakan di sini normanyalah yang bermasalah secara konstitusional, oke, kita terima argumentasi itu. Nanti apapun putusan dari Mahkamah, kami melaporkan dulu kepada … kepada Pleno. 208. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, tambahan sedikit saja, Pak.

30

209. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi ini kan kewajiban kami untuk memberikan nasihat dan memperjelas perkara supaya memudahkan Pleno nanti dalam Pleno Permusyawaratan, maksudnya. Silakan, Yang Mulia. 210. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, gini ya, Saudara Iqbal, ya. Saya menyambung yang Pak Palguna tadi. Memang persoalan TUN tadi yang Saudara katakan, memang itu kan arahnya sengketa itu melalui pengadilan. Tetapi yang menjadi persoalan TUN ini adalah misalnya Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keterangan pendaftaran, bukan surat keputusan. Apakah surat keterangan pendaftaran seperti itu menjadi objek sengketa apa enggak di TUN? Dia bukan surat keputusan. Padahal TUN, TUN itu yang bisa digugat ke TUN itu adalah keputusan pejabat tata usaha negara. Mana yang lebih … lebih di … dibutuhkan, pengesahankah dengan suatu keputusan atau hanya sekadar surat keterangan pendaftaran? 211. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, kalau dalam konteks dia partai politik, ya TUN harusnya tidak punya kewenangan untuk masuk dalam itu, Yang Mulia. 212. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bukan. 213. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Karena penyelesaiannya (…) 214. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini (…) 215. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya, maksud saya … saya paham tadi bahwa ketika mau dipersoalkan, kan begitu, putusan Menkumham. 216. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. 31

217. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Tapi ternyata karena ini tidak di pengesahan, tapi hanya didaftarkan, apakah bisa menjadi objek TUN atau tidak, kan gitu? 218. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, betul, betul. 219. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Nah, objek TUN ini ketika masuk kan berarti kan ada yang mempersengketakan, Yang Mulia. Ya, kan? 220. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya (…) 221. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ketika dia sudah mempersengketa … maksud saya di sini, ya putusan proses sengketa ketika ada yang mempersengketakan suatu objek terkait kepengurusan parpol, nah itu harusnya ketika kita menggunakan fungsi Undang-Undang Parpol itu ya di mahkamah partai dan seterusnya, Yang Mulia. 222. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, begini, memang itu dua hal yang berbeda. Kalau antarparpolnya tidak selesai di mahkamah partai, ya peradilan umum, ya. Itu sudah jelas, kan. Ini kan berkaitan dengan keputusan pejabat TUN. Surat keputusan TUN itu kan objek sengketa, kan? Itu kan boleh memilih. Yang bisa membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara itu peradilannya TUN. Kalau keputusan TUN itu dibawa ke peradilan umum, peradilan umum mengatakan tidak mempunyai kewenangan. Ya, kan? Itu lho maksudnya. Paham, Bal? Ya. Nah, mana yang lebih memungkinkan kalau ternyata Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat TUN mengeluarkan satu surat keputusan secara tergesa-gesa, katakanlah “seperti itu”. Lembaga mana yang akan mengadili TUN, tentu ke TUN, ya kan?

32

223. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Sebenarnya tidak perlu ada … kalau ketika minta pendaftaran itu, ya, tidak perlu ada surat keputusan, Yang Mulia, ketika kita (suara tidak terdengar jelas) pendaftaran saja, jadi tidak ada kaitannya begitu. 224. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Artinya begini, dia tetap bersikukuh itu sudah selesai, ya, gitu ya, selesai di situ ya? 225. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Yang Mulia, tidak perlu lagi ada surat keputusan. Sama dengan badan hukum lain. Begitu, Yang Mulia. 226. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya sudahlah, itu argumentasi Saudara. Nanti … begini, kami akan melaporkan hasil perbaikan permohonan Saudara kepada Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim, kami tidak mempunyai mandat untuk memutus perkara ini. Tapi kalau nanti Pleno apakah akan memutuskan? Bisa saja Pleno memutuskan, misalnya tidak perlu dilanjutkan ke Sidang Pleno terbuka untuk umum karena perkara ini sudah ada keterangan pemerintah sebelumnya, walaupun pasal yang dipersoalkan berbeda, gitu misalnya. Atau misalnya Mahkamah sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 54 memandang perkara ini sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu dibawa ke Pleno, nah itu nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, atau mungkin juga bisa dibawa ke Pleno itu, bisa saja di perdebatannya bisa lama karena ini kan ada banyak ... tadi saja sudah banyak pertanyaan yang berkembang kan begitu, ya, tapi Saudara menunggu sajalah nanti berita selanjutnya dari yang ... kami akan melaporkan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim terlebih dahulu, ya. Ya, oleh karena itu, barangkali mungkin setelah lebaran paling baru bisa dibicarakan kalau ini, ya. Tapi yang pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sampai dengan saat perbaikan permohonan ini dilakukan, Saudara hanya mengajukan 4 alat bukti, ya, yang diberi tanda P-1 sampai P-4? 227. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Ya.

33

228. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, itu sudah kami verifikasi dan kami sahkan. KETUK PALU 1X Nanti apa yang ditanya oleh Yang Mulia Pak Patrialis Akbar tentang kartu anggota tadi itu, mohon segera disusulkan melalui Kepaniteraan, ya. 229. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Siap, Yang Mulia. 230. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, baik. Ada lagi yang perlu Saudara sampaikan? 231. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU Cukup, Yang Mulia. 232. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, dengan demikian maka sidang ini sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.53 WIB Jakarta, 21 Juni 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

34

2016

Recommend Documents