MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PUU-XIV/2016
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA RABU, 22 JUNI 2016
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PUU-XIV/2016
PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Adri 2. Eko Sumantri ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 22 Juni 2016 Pukul 13.09 – 13.18 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Manahan MP Sitompul 3) Wahiduddin Adams Ida Ria Tambunan
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Eko Sumantri B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ari Lazuardi
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB 1.
KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan siapa saja yang hadir?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Baik, yang hadir dari Kuasa Hukum saya Ari Lazuardi, sama dari Prinsipal Eko Sumantri.
3.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk perbaikan, ya. Kami sudah menerima dan sudah membaca. Namun demikian, dipersilakan untuk menyampaikan hal-hal yang diperbaiki. Jadi, tidak perlu dibaca ulang. Silakan.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami telah memperbaiki berdasarkan catatan dan saran pada persidangan sebelumnya tanggal 9 Juni 2016. Di antaranya kami akan membaca secara ringkas. Pada prinsipnya kami hanya menambahkan satu pasal, yakni Pasal 14 Undang-Undang BPJS dan kami tidak menghilangkan pasal sebelumnya yang kami sudah nyatakan, yakni Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS. Perbaikan permohonan pengujian Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ari Lazuardi, Muhammad Fandrian Hadistianto, semuanya advokat dan memiliki domisili hukum di Sungai Pesanggrahan VII Nomor 29, Bukit Cinere Indah, Cinere Depok. Bertindak bersama-sama maupun sendirisendiri untuk atas nama Adri, pegawai PLN yang merupakan (...)
1
5.
KETUA: ANWAR USMAN Enggak usah dibaca itu.
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Baik, Majelis.
7.
KETUA: ANWAR USMAN Yang diperbaiki saja ya, poin-poin yang diperbaiki, bagian mana, halaman berapa gitu, ya. Silakan.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Yang pertama, kami ingin nyatakan bahwasanya dugaan nantinya akan nebis in idem dalam halaman 4, kami nyatakan tidak cukup beralasan karena ada beberapa batu uji yang kami ujikan dengan … berbeda dari putusan sebelumnya. Putusan 138 dan Putusan 82 Tahun 2011. Intinya yang kami uji adalah Pasal 4 huruf g berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 14 Undang-Undang BPJS kami uji berdasarkan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2). Lalu Pasal 15 ayat (1) kami uji dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2). Lalu dengan bertambahnya pasal, maka petitum kami juga bertambah, Majelis. Kami bacakan saja petitumnya. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang BPJS bertentangan dengan ... yang menyatakan kepesertaan bersifat wajib, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak peserta. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang BPJS yang menyatakan kepesertaan bersifat wajib, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak peserta. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang BPJS selengkapnya harus dibaca: kepesertaan bersifat wajib dengan tidak mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak peserta. Lalu menyatakan Pasal 14 Undang-Undang BPJS yang menyatakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan manfaat lebih baik yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk
2
mengikuti program jaminan sosial tambahan dengan menggunakan mekanisme koordinasi manfaat. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang BPJS yang menyatakan
setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan manfaat lebih baik yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan dengan menggunakan mekanisme koordinasi manfaat. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang BPJS selengkapnya harus dibaca: setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial dan pekerja tetap mendapatkan manfaat lebih baik yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan dengan menggunakan mekanisme koordinasi manfaat. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya
dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan. Sembilan. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS selengkapnya harus dibaca: pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja tetap mendapatkan manfaat lebih yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan. Demikian bahan yang kami sampaikan, Majelis. Terima kasih. 9.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Saudara mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-6, benar ya? Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X
3
Baik, baik kalau begitu hasil dari persidangan ini akan dilaporkan ke Rapat Pleno Hakim (RPH) secara lengkap bagaimana kelanjutan dari permohonan Saudara, apakah akan diteruskan ke sidang Pleno atau cukup, dengan kata lain tidak ada persidangan. Untuk nanti Saudara tinggal menunggu pemberitahuan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi kapan ada sidang berikutnya, ya. Sudah jelas, ya? 10.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Mohon izin, Majelis?
11.
KETUA: ANWAR USMAN Ya.
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Ada yang mau kami renvoi halaman 12, Majelis. Butir 19, poin a, harusnya Pasal 28C ayat (2), kami izin untuk renvoi menjadi Pasal 28C ayat (2) yang sebelumnya Pasal 28C ayat (1).
13.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya. Ada lagi?
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Cukup, Majelis.
15.
KETUA: ANWAR USMAN Itu saja. Baik kalau begitu. Jadi, sekali lagi Saudara tinggal menunggu pemberitahuan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau sudah enggak ada lagi, maka sidang ini ditanyakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.18 WIB Jakarta, 22 Juni 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
4
