2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 111/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 15/PHP.GUB-XIV/2016 PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 4/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KEPULAUAN ARU PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BANGGAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2016 ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 11 JANUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 111/PHP.KOT-XIV/2016 PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 4/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL Perselisihan Perselisihan Perselisihan Perselisihan Perselisihan

Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil

Pemilihan Pemilihan Pemilihan Pemilihan Pemilihan

Bupati Kepulauan Aru Bupati Seram Bagian Timur Gubernur Sulawesi Tengah Bupati Banggai Bupati Morowali Utara

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016 1. Obed Barends 2. Eliza Lasarus Darakay PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUP-XIV/2016 1. Siti Ura Suruwaky 2. Syarifudin Goo PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUB-XIV/2016 1. Rusdy Mastura 2. Ihwan Datu Adam PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIV/2016 1. Sofhian Mile 2. Sukri Djamulang PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIV/2016 1. Makmun Amir 2. Bastia Sisilia Hadjar PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIV/2016 1. Idham Ibrahim 2. Heymans Larope ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jumat, 08 Januari 2016, Pukul 08.34-11.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Suhartoyo

Suryo Gilang Yunita R

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Obed Barends 2. Eliza Lasarus Darakay B. Pemohon Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Ma’mun Amir C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Ace Kurnia 2. Abdul Majid Latuconsina D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PHP.GUB-XIV/2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Refly Harun R. M. Maheswara Prabandono Ahmad Irawan Riswanto Lasdin Agung Susanto Amat Entedaim Khairul Fahmi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIV/2016: 1. M. A. Fernandez 2. Mellisa Anggraini 3. Fadli Nasution F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Unoto Dwi Yulianto G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PHP. BUP -XIV/2016: 1. Azriadi Bachry Malewa 2. Ishak P. Adam 3. Randi Chandra Rizky H. Termohon Perkara Nomor 84/PHP. BUP -XIV/2016: 1. Yermira Margarita L

ii

I.

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 84/PHP. BUP -XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

J.

Anthoni Hatane Ahmad Aldian Alwi Latif Lahane M. Ali Nasir Tukar

Termohon Perkara Nomor 111/PHP. BUP-XIV/2016: 1. Arif Budiman 2. Krisman Kilian

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

Anthoni Hatane Ahmad A. Alwi Latif Lahane M. Ali Nasir Tukar

L. Hukum Termohon Perkara Nomor 15/PHP.GUB -XIV/2016: 1. Arif Budiman 2. Sahran Raden M. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 15/PHP.GUB-XIV/2016: 1. Abdul Haris 2. Muhammad Hikmat N. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 20,62/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Muhammadong 2. Piliman Katareng O. Termohon Perkara Nomor 20,62/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

Teguh Yuyono Drisucipto Asriyanti Supriadi Jafar Arif Budiman

P. Termohon Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

Arif Budiman Sahran Raden Kanwir Lamaming Ahlan Awaludin iii

5. Yul Martin Taua 6. Laode Ibrahim Q. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Harun 2. Solika R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

Noya Lenda Meilani Semuel A. R. Sahetapy Charles B. Litaay Cornelius Latuni

S. Kuasa Hukum XIV/2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pihak

Terkait

Perkara

Nomor

111/PHP.BUP-

Dhifla Wiyani Edison Sarimanela Charles B. Litaay Hotmaraja B. Nainggolan Al Mudatsir Zain Sangaji Cornelius Latuni

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 15/PHP.GUB-XIV/2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Didi Irawadi Syamsuddin Chairil Syah Salim Heldar Fransiscus Manurung Errol Kumbal Sofwan Yofisiansyah Zen Smith

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

20,62/PHP.BUP-

Benny Hutabarat Paska Maria Tombi Suratno Arsi Divinubun

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Gunawan Rubana

iv

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.42 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami cek dulu, ini untuk Kabupaten Kepulauan Aru, betul? Kepulauan Aru Ya, benar, ya? Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan memperkenalkan diri dulu, siapa yang hadir.

2.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Ya, Yang Mulia. Kami Pemohon, dua orang. Saya Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay, demikian.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebagai apa?

4.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Pemohon.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Langsung Prinsipal?

6.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Ya.

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Langsung Prinsipal, ya? Tanpa kuasa hukum, ya?

1

8.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Ya.

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik, terima kasih. Jadi yang calon bupatinya yang mana? Bapak, terus? Oh, wakilnya, ya? Oke, silakan Pihak Terkait memperkenalkan diri.

10.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: SAMUEL A. R. SAHETAPY Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pasangan Nomor Urut 1, Pihak Terkait. Pertama, Saudara Noya Linda Meilani, S.H., M.H. Saya sendiri Samuel A.R. Sahetapy, S.H., M.H. Sebelah kiri saya, Charles B. Litaay, S.H., M.H., sebelah kiri lagi, Cornelius Latuni, S.H., dan yang berikutnya Almudat Katsir Zain Sangaji, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, silakan Pihak Terkait. Silakan, Pak.

12.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUPXIV/2016: ANTHONI HATANE Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon, saya Kuasa, Anthoni Hatane. Di sebelah kiri saya, Ahmad Aldian Alwi. Setelah itu Latif Lahane, M. Ali Nasir Tukan, dan di sebelah kanan saya adalah Prinsipal, Termohon, Ibu Yermina, dan di belakang saya komisioner dari KPU provinsi, Yang Mulia.

13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik.

14.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUPXIV/2016: ANTHONI HATANE Terima kasih.

2

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pihak Terkait, Surat Kuasanya? Sudah, ya? Kok tempatnya bedabeda? Oh, begitu, ya? Termohon, Surat Kuasanya juga sudah? Sudah, ya? Baik, kesempatan bagi Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya? Termasuk juga tentu masalah tenggang waktu, ya? Kapan didaftar? Kapan penetapan KPU? Ya, kemudian apa yang jadi alasan yang dimohonkan? Kalau masalah legal standing enggak usah, karena nanti kan Prinsipal langsung, ya. Punya kewenangan untuk … punya hak untuk mengajukan. Kemudian kewenangan Mahkamah juga tidak usah, ya. Silakan, paling lama 30 menit, paling lama. Lebih cepat, lebih baik.

16.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami mengajukan permohonan untuk pembatalan keputusan komisi pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 48/KPTS-KPUKabupaten/029433676/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015. Sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, kami ditetapkan dengan keputusan KPU Nomor 29. Kemudian penetapan sebagai nomor urut, itu dengan keputusan KPU Nomor 30 tentang Pasangan Calon pada tanggal 25 September … 26 September. Pokok-pokok yang kami ajukan adalah bahwa yang pertama tentang tenggang waktu pengajuan permohonan. Itu sudah kami lakukan pada saat setelah tanggal 16 Desember itu kami langsung ke Mahkamah Konstitusi dan mendaftarkan gugatan kami. Kemudian pokok permohonan. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan ketentuan bahwa sesuai dengan tata acara itu 2%, kemudian ada alasan lain di mana sebagai Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Nomor 3 ... Urut 3, kami punya alasan bahwa ketentuan tentang 2% ini, dia bisa berlaku kalau pemilu itu dia berjalan dengan jujur adil dan transparan. Ternyata di dalam pelaksanaan itu kami lihat memang ada dua ... dua kesalahan utama, yang juga dilakukan oleh KPU dan juga dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa secara terstruktur dan sistemik bahwa Pasangan Nomor Urut 1, itu sudah melakukan pembagian uang di 117 desa dan 2 kelurahan. Itu sudah hampir lebih dari 10 kali, 10 sampai 15 kali. Dan hal ini yang kami tidak dapat mengerti bahwa tidak ada satu pun yang 3

ditangkap oleh panwas. Padahal secara terbuka, itu pelaksanaan pembagian uang di kecamatan dan desa-desa itu berjalan secara mulus. Dan kami juga pertanyakan tentang aparat kepolisian yang tidak bisa mengambil langkah di sana. Kemudian, yang berikut bahwa pada tanggal 5 Desember itu Lembaga Survey Indonesia, kami tidak tahu apakah berdasarkan kerjasama dengan KPU pusat, mereka membagikan hasil survei. Ini juga kami mau ... mau sampaikan sebagai alat bukti bahwa surveinya itu ... itu Pasangan Nomor Urut 3, kami unggul 44%. Dan Pasangan Nomor Urut 1, itu dia urut 2=22%. Pengalaman kami, untuk setiap pemilu itu juga pemilihan presiden, itu biasanya margin eror-nya tidak terlalu besar. Ketika LSI lembaga yang sangat kompeten, itu melakukan satu survei yang sangat luar bisa. Tapi ternyata hasilnya dia berubah menjadi hampir 360 derajat. Dan kondisi lapangan kita karena ... saya mau sampaikan ke, Yang Mulia bahwa karena masyarakat kita itu di desa-desa dia tidak memililki hp yang punya kamera, sehingga dia tidak bisa menangkap secara langsung. Tetapi dia membawa bukti itu, uang itu langsung melapor ke panwas. Tapi pada akhirnya panwas juga tidak memproses itu. Jadi memang ada ... kami tidak tahu ini apakah karena aturannya yang lemah, menurut undang-undang itu tentang sanksi dari orang yang bermain uang, itu tidak kena sanksi yang tegas. Sehingga kami menyampaikan bahwa telah terjadi politik uang ... praktik politik uang yang luar biasa dan pencucian uang yang luar biasa oleh Pasangan Nomor Urut 1. Bahkan Pasangan Nomor Urut 1 juga turun untuk membagikan uang dengan menggunakan wig. Kemudian kesalahan hasil pemungutan suara, bisa kami jelaskan bahwa pada waktu pemilihan ... bahwa di dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah, saat pemungutan telah terjadi satu kesalahan yang luar biasa, yang juga langsung mempengaruhi hasil suara dari kami, sebagai Pemohon. Bahwa pada saat pelaksanaan suara, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, itu tidak diberikan blangko C-KWK beserta sertifikatnya. Kemudian bahwa blangko DA1-KWK tidak diberikan kepada Saksi Pasangan Nomor Urut 3. Kemudian rekapitulasi pada tingkat kecamatan, blangko tersebut tidak diberikan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3, pada saat rekapitulasi ... pada saat di kecamatan tetapi baru diberikan setelah rekapitulasi tingkat kabupaten. Jadi ini ada kesalahan yang masif juga, yang memang di ... dilakukan oleh KPU. Kami sudah ... pada saat penghitungan suara, kami juga sudah melakukan protes bahwa harusnya itu tidak berlaku karena pada saat dari TPS, diantar sampai di kecamatan itu juga tidak diberikan C-1. Jadi, bisa saja ada permainan dalam kotak suara sampai di kabupaten.

4

Kami minta itu supaya itu dibuka, hitung ulang. Tapi KPU Kabupaten tidak ... tidak menggubris lagi dan keberatan itu tidak ditanda tangani oleh ketua KPU kabupaten setelah diajuka n. Sampai hari ini tidak ... mereka tidak kembalikan ke kita. Jadi memang kami berpendapat bahwa memang sudah terjadi apa... satu apa ... permainan yang masif. Berdasarkan uraian tersebut, maka kami menganggap KPU Kepulauan Aru juga sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian, dari hasil yang kami dapatkan, itu ada dua hal tentang praktek politik uang. Itu hampir dari 10 kecamatan. Kami mengambil sampel enam kecamatan saja, yang membawa uang mereka ke kita. Kemudian ada juga karena diproses dalam keadaan mabuk, dibeli minuman keras. Sehingga mereka punya uang juga tidak ... sudah habis, jadi hanya membuktikan bahwa mereka bisa bertanggung jawab saksi sebagai ... bisa bertanggung jawab bahwa telah terjadi pembagian uang yang luar biasa, itu terjadi di hampir enam kecamatan. Kemudian yang ketiga, bahwa tingkat ... bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, ini khusus untuk di Kecamatan Kepulauan Aru, itu juga luar biasa. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 lewat dukungan dana dari Saudara Robert Sukendi, itu membagikan uang yang luar biasa pada masyarakat. 17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa, Pak, namanya?

18.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Robert Sukendi.

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Robert Sukendi.

20.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Ipar kandung dari Pasangan Nomor Urut 1, Dr. Johan. Dia sebagai donatur dari Dr. Johan. Makanya tadi saya katakan pada Yang Mulia bahwa terjadi pencucian uang karena ada laporan keuangan yang disampaikan ke KPU itu nilainya kecil, tidak seberapa. Tetapi terjadi pembagian uang yang luar biasa di 117 desa dan dua kelurahan itu melebihi, bahkan bisa sampai lima kali lipat dari hasil laporan keuangannya. Berarti ada pencucian uang. Kemudian, tentang pembagian uang di beberapa itu juga kami ada lampirkan dengan ... apa namanya ... foto-foto, juga rekaman ada 5

kami sampaikan, kemudian kami berpendapat bahwa kesalahan dan pelanggaran serius ini, dia sangat mempengaruhi perolehan suara yang ... perolehan suara yang kami dapati di Pemilihan Bupati Kepulauan Aru. Dan akibat dari cara-cara yang tidak jujur itu, kami sangat dirugikan dan kami berpendapat bahwa seseorang dia tidak boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Demikian kami menganggap Termohon telah bersikap tidak adil dan tidak jujur. Bahwa kami juga berharap bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawalan konstitusi bisa dapat menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada ini. 21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik.

22.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Kemudian tentang (...)

23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Petitumnya apa, Pak? Permintaannya apa?

24.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Permintaannya (...)

25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

26.

PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIV/2016: OBED BARENDS Kemudian pelanggaran konstitusi, kami ada memberikan sampel di sini. Kemudian petitumnya adalah bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon kepada ... kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

6

2. Membatalkan keputusan KPU Kepulauan Aru Nomor 48 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 16 Desember. 3. Meminta untuk Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang terbukti melakukan pelanggaran tidak pidana pemilihan kepala daerah. 4. Kemudian memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini. 5. Dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian. 27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Pemohon. Kayaknya sudah bisa jadi pengacara ini Pemohon ini. Sistematinya juga bagus, ya. Oke, nanti akan ditanggapi secara resmi oleh Pihak Terkait maupun juga oleh Termohon, ya. Tadi banyak hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh KPU, silakan nanti ditanggapi, termasuk juga panwas, apakah memang betul seperti itu, silakan tanggapi, ya. Baik. Pihak Terkait sama Termohon, sidang ini Insya Allah kita tunda pada hari Kamis ... sebentar, Pak. Jadi hari Kamis, 14 Januari 2016, jam 08.00 pagi. Sebelumnya, Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams ada yang mau dikonfirmasi. Silakan, Pak.

28.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk konfirmasi kepada Pemohon, ini yang langsung Prinsipalnya. Di dalam permohonan tanggal 21 Desember juga perbaikan permohonan di tenggang waktu pengajuan permohnan itu menyebutkan hanya bahwa keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 48 dan seterusnya, itu bertanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 14.00 WIT, betul, ya? ya. Namun di sini tidak disebutkan baik di permohonan mapun perbaikan, kapan pengajuan permohonan itu disampaikan. Secara lisan tadi Pemohon menyampaikan bahwa seolah-olah pada tanggal 16 itu juga diajukan, ya. Di dalam bukti yang diajukan, itu pengumuman itu tanggal 16 Desember 2015, jam 14.00 WIT, dan pengajuan permohonan itu Selasa, 22 Desember 2015, pukul 22.15. Kalau dikonversi menjadi WIT, itu adalah tanggal 23 Desember, jam 00.15 WIT, betul, ya? Ya. Itu saja konfirmasi.

7

29.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, jadi kemudian alat bukti yang disampaikan, itu P-1 sampai dengan P-11, betul, ya. Ini kita sudah verifikasi dan kita sahkan dulu sebagai alat bukti. KETUK PALU 1X

Yang Mulia, Pak Suhartoyo, ada tambahan? Oh, ya Prinsipal … terkait, oh, ya silakan, Pak, silakan. 30.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sedikit saja untuk Kuasa Pihak Terkait, supaya dilampirkan kartu anggota dan KTP-nya Prinsipal saja, Pak, copy-nya. Kalau dari Termohon sudah lengkap. Terima kasih, Pak.

31.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dengan demikian, persidangan ini kita cukupkan dan kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 08.45 WIB Terima kasih. SIDANG DIBUKA PUKUL 08.46 WIB

32.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram apa Seram? Seram, Seram, Kabupaten Seram. Baik, ya, saya mau cek lagi, ini Perkara Nomor 111, Kabupaten Seram Bagian Timur, betul? Betul, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang pendahuluan Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan yang hadir dari Pemohon siapa?

8

33.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Terima kasih, Yang Assalamualaikum wr. wb.

34.

Mulia,

Bismillahirrahmaanirrahiim.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Wassalamualaikum. wr. wb

35.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang Mulia, kami sebagai Kuasa Hukum Pemohon, saya Ace Kurnia yang disamping saya Saudara Majid Latuconsina. Insya Allah mungkin nanti Prinsipal akan menyusul hadir mohon diizinkan.

36.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ya, nanti kalau sudah datang, silakan masuk dikasih tahu, ya.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik, sekian, Yang Mulia.

38.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dua-duanya apa sendiri?

39.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Mungkin salah satu saja.

40.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, enggak apa-apa. Biar lebih apa ... mantap dan bisa puas semua, ya. Silakan Pihak Terkait yang hadir siapa?

41.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHP.BUP-XIV/2016: DHIFLA WIYANI Terima kasih, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb. 9

42.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Wassalamualaikum. wr. wb.

43.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 111/PHP.BUP-XIV/2016: DHIFLA WIYANI

NOMOR

Selamat pagi, dari Pihak Terkait, kami yang hadir, saya sendiri atas nama Dhifla Wiyani S.H., M.H. kemudian di sebelah kanan saya, Edison Sarimanela S.H. Sebelah kiri saya, Charles B. Litaay, S.H., M.H. Al Mudatsir Sangaji, S.H., di belakang saya, Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Azis Mahulete, S.H., Cornelius Latuni S.H. 44.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini hebat ini, Kuasa Hukumnya. Ada seorang perempuan diberikan kesempatan yang mewakili semua, ya. Oke, terima kasih, ya. Pihak Terkait, silakan memperkenalkan diri lagi, biar terekam.

45.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ANTHONI HATANE Terima kasih, Yang Mulia.

46.


47.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ANTHONI HATANE Assalamualaikum wr. wb.

48.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr. wb.

49.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ANTHONI HATANE Saya selaku Kuasa Termohon, Anthoni Hatane, di sebelah kiri saya Ahmad A. Alwi. Di sebelah kiri saya lagi Latif Lahane, dan di sebelah kiri saya lagi M. Ali Nasir Tukan, dan hadir juga pada saat ini Komisioner dari KPU RI, yaitu Pak Arif Budiman.

10

50.


51.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ANTHONI HATANE Di sebelah kanan saya, Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Krisman Kilian dan di belakang saya tadi seperti yang saya sampaikan, komisioner dari provinsi … KPU provinsi. Terima kasih, Yang Mulia.

52.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih. Selamat datang, Pak Arif. Beliau ini gantian, ya, kelihatannya, ya. Jadi bisa diikuti. Silakan, Pemohon untuk presentasi pokok-pokok masalahnya, ya. Kalau bisa jangan terlalu panjang, tapi masuk. Kita berikan estimasi waktu maksimal 30 menit, tapi kalau 20 boleh, silakan. Silakan.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya mohon diizinkan kami untuk membacakan renvoi atau perbaikan terhadap kekeliruan penulisan, Yang Mulia.

54.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ya.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Jadi supaya nanti (suara tidak terdengar jelas).

56.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Di perbaikan ini, ya?

57.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, ya. Untuk (...)

11

58.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ingat, ya, kalau renvoi enggak boleh substantif, ya?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Oh, ya, Yang Mulia.

60.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan.

61.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik. Pada halaman 14 angka 42 Tabel 1.

62.


63.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Itu ada kekeliruan penulisan, 114 angka 1 pada tabel, 11.438 menjadi 11.614.

64.

KETUA: PATRIALIS AKBAR 11.614, ya?

65.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, betul.

66.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

67.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Kemudian untuk persentasenya dari 42.86% menjadi 43.52%. 12

68.

KETUA: PATRIALIS AKBAR 43.52%, oke.

69.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Kemudian masih pada halaman yang sama, angka 3 (...)

70.


71.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Angka 3 pada tabel DPT dari 7.052 menjadi 7.044.

72.

KETUA: PATRIALIS AKBAR 7.044, ya?

73.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, baik. Kemudian untuk persentasenya 66, … 66.26 % menjadi 66.18%.

74.

KETUA: PATRIALIS AKBAR 66.18%, ya?

75.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Betul. Kemudian masih di halaman yang sama, angka 10 hanya pada persentasenya saja, dari 120.71% menjadi 102.71%. Ya, 102 … 102.

76.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya. Salah tempat, ya, nolnya di depan belakang.

13

77.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, baik.

78.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Salah satu.

79.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA 13, kemudian 90 … untuk persentase 94.20% menjadi 94.91%. Nah, baik, itu untuk renvoi di halaman 14 dan ini kami sudah siapkan halaman penggantinya karena hanya menyangkut tabel, jadi kami siapkan sesuai dengan jumlah, ada sekitar enam lembar kami siapkan. Baik, untuk selanjutnya renvoi di halaman 15, pada angka 4.4, paragraf kedua, di mana di situ tertera di Kecamatan Siwalalat Anggota … Anggota PPK, ya. Kemudian yang PPK ini diganti menjadi anggota K … jadi KPPS.

80.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Halaman 15, ya?

81.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Halaman 15, paragraf … jadi angka 4.4 (...)

82.


83.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Paragraf yang keduanya, Yang Mulia. di … yang diawali dari kalimat di Kecamatan Siwalalat, (...)

84.

KETUA: PATRIALIS AKBAR He eh.

14

85.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Awalnya tertulis anggota PPK.

86.


87.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Nah, kemudian menjadi KPPS. Gitu, Yang Mulia.

88.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh. KPPS?

89.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya.

90.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Anggota KPPS?

91.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya. Ya, karena memang nama-nama ini adalah yang tertera itu anggota KPPS.

92.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, memang tempatnya beda.

93.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, tempatnya beda, betul. Dan kemudian di bawahnya juga untuk jabatan ketua KP … PPK menjadi jabatan Ketua KPPS, ya.

15

94.


95.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Kemudian juga untuk nama-nama anggota KPPS tersebut apa … PPK tersebut menjadi nama-nama anggota KPPS tersebut. Nah, kecamatannya dihilangkan, Yang Mulia.

96.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Semua kecamatan, ya?

97.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, ya, betul. Karena PPK berkaitan dengan kecamatan. Kemudian yaitu hal … untuk renvoi kami di halaman 15. Untuk selanjutnya, halaman 21. Halaman 21 angka … dalam tabel angka 22. Angka 22 sebelumnya TPS Amarsekaru Sembilan Derak, menjadi t … tetap TPS Amarsekaru 9 Derak Matlean, ya? Matlean.

98.

KETUA: PATRIALIS AKBAR He eh.

99.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Jadi Derak menjadi Matlean, itu kekeliruan tempat. Nah (…)

100. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang mana ini? 101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Angka (…) 102. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ahmad Kaliwang? 16

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Amarsekaru, angka 22, Yang Mulia. 104. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, Amarsekaru menjadi? 105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Angkamar … am … Amarsekaru IX (…) 106. KETUA: PATRIALIS AKBAR Derak? 107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Derak. 108. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Menjadi Amarsekaru IX, Matlean. 110. KETUA: PATRIALIS AKBAR Matlean? 111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Matlean, ya. 112. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

17

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Nah, kemudian angka 23, TPS Amarsekaru X, Inlomin, menjadi TPS Amarsekaru X, Derak. 114. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, pindah ke bawah, ya? 115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, pindah ke bawah, Yang Mulia, itu tertukar. Nah itu untuk halaman 21. Kemudian halaman 25, angka (…) 116. KETUA: PATRIALIS AKBAR Apa mungkin bisa sambil jalan? Supaya (…) 117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Enggak ini karena nanti saya pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. 118. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, baik. 119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Tidak sebagaimana tadi (…) 120. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, baik, ya? 121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Arahan dari Yang Mulia.

18

122. KETUA: PATRIALIS AKBAR 25? 123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Jadi saya enggak akan sebutkan lagi ini. 124. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, halaman 25? 125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Halaman 25, angka 3. 126. KETUA: PATRIALIS AKBAR Angka 3? Kartutin Karlomen? 127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, betul. Kartutin Karlokin menjadi Kartutin Karlokin. 128. KETUA: PATRIALIS AKBAR Karlokin? 129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, menjadi Kartutin Karlokin. 130. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Itu, kemudian yang terakhir, Yang Mulia, halaman 39 angka 446.

19

132. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA 4.46. 134. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baris terakhir, bukti P-5 menjadi bukti P-75, itu saja. 136. KETUA: PATRIALIS AKBAR 75? 137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya. 138. KETUA: PATRIALIS AKBAR Wah, kok tujuh sama lima? 139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, itu saja, Yang Mulia. Nah untuk halaman penggantinya sudah kami siapkan. 140. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ya silakan dek diambil, dek? Rif, bagikan sekalian. 141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Dari halaman 15, masing-masing. 20

142. KETUA: PATRIALIS AKBAR Biar selesai. 143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, per pihak satu-satu, perlembar saja sementara, ya? 144. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu resmi dalam persidangan, satu-satu. 145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya. 146. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, silakan. 147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik lah, boleh dilanjutkan, Yang Mulia. 148. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, lanjut. 149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik, Bismillahirrahmaanirrahiim. Kami yang sebagai Kuasa Hukum dari pasangan calon atas nama Siti Bumurya Suruwaki dan Saifuddin Gof, berdasarkan surat kuasa sebagaimana yang sudah disebutkan dalam permohonan. Kemudian untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan, untuk kedudukan hukum atau legal standing mohon dianggap dibacakan, untuk tenggang waktu juga mohon dianggap dibacakan, karena ... Kemudian kami langsung, Yang Mulia, kepada pokok-pokok permohonan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan paparan mungkin, kita perlu mengingat kembali dari setiap kali penyelenggaraan pilkada, SBT ini selalu terkena dengan persoalan 21

yang kurang lebih sama. Dan bukan juga merupakan satu kebetulan, ada salah satu dari para pihak juga dengan identitas yang sama. Nah ini mohon izin, Yang Mulia, sedikit ini sebagai prolog, bahwa dalam pemilihan Bupati Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang terstruktur, sistematis dan massif. Baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri. Di samping itu Pasangan Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran terstruktur dalam upaya memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2012. Nah kemudian pada pokoknya, yang pertama kami uraikan yaitu Calon Bupati Nomor Urut 1, Abdul Mukti Keliobas, tahun 2010 juga melakukan pelanggaran dan kecurangan. Putusan Perkara Nomor 127/PHPU.D ... ini sebaga referensi, VIII/2010. Bahwa pada Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2010, yang bersangkutan berpasangan dengan H.M. Yusuf Rumatoras, SE., melakukan banyak kecurangan di Pilkada Seram Bagian Timur khususnya di Kecamatan Pulau Gorom dan Pilkada Seram Bagian Timur tahun 2015, yang pada saat ini pulau kecamatan … pulau-pulau dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, dan Kecamatan Pulau Panjang. Nah pada Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2005 … 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 1 paling banyak melakukan pelanggaran di Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Gorom Timur, sama halnya ketika pilkada di SBT tahun 2010. Melakukan kecurangan pada khususnya di Pulau Gorom, di mana melakukan manipulasi data dan penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Pulau Gorom, bekerja sama dengan PPK Pulau Gorom. Akan tetapi Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan rekomendasi tentang perolehan suara yang benar di Kecamatan Pulau Gorom akhirnya pada saat rekapitulasi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang menetapkan kembali, sehingga Abdul Mukti Keliobas kalah dalam Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur 2010 mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah tahun 2010 dengan Nomor Perkara 127/PHPU.D-VIII/2010 dan dalam pertimbangan hukum pada paragraf 3 dan selanjutnya. Bahwa apa yang dilakukannya tersebut yang berpasangan dengan H. M. Yusuf di Seram Bagian Timur kembali mengulangi dan banyak melakukan kesalahan ... dan kembali banyak melakukan kecurangan di Pilkada Seram Bagian Timur, khususnya di kecamatan Pulai Gorom Bagian Timur. Kemudian, untuk yang selanjutnya yaitu pada poin B pada Pilkada Provinsi Barat ... Maluku Tahun 2013, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan banyak pelanggaran kecurangan, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan perintah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Seram Bagian Timur, sebagaimana dalam 22

Putusan Perkara 94-PHPU.D-11/2013 dengan bentuk kecurangan sebagaimana terurai di dalam pokok permohonan. Kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fachri Husni Alkatiri dalam pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015. Nah, ini yang sekarang. Bahwa bentuk pelanggaran yang berulang kali ini, yang dapat kami sampaikan pada pilkada tahun 2015 ini, yang pertama, DPT yang melebihi jumlah pemilih di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Teor, dan Kecamatan Tetuk Tolu. Jadi sebagai bahan ini di dalam tabel, khususnya di angka 42, perbandingan DPT yang ditemukan Termohon yang dengan jumlah Pemohon seperti yang di tabel di bawah ini. Yang pertama, untuk angka 4 Pulau Gorom misalkan, ya. Jumlah penduduk Pulau Gorom itu 17.784, sementara DPT-nya adalah 20.508, atau terdapat kenaikan 115.32%. Nah, untuk Teor misalkan, jumlah pendudukanya 2.655, dalam DPT menjadi 2.727. Kemudian di Gorom Timur, jumlah penduduknya 7.176 tetapi di dalam DPT adalah 8.651. 120.55% kenaikannya. Jadi rata-rata hampir 100%, antara jumlah penduduk dengan jumlah DPT. Nah, ini justru sangat merupakan jumlah yang sangat fantastis. Yang terakhir, sebagai salah satu contoh yang kami ajukan adalah di Teluk Waru dari jumlah penduduk 3.067 menjadi 3.203, atau mengalami kenaikan sebanyak 104.43%. Sehingga bahwa berdasarkan data tabel ... sebagaimana tersebut, terbukti bahwa jumlah DPT di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Teor, dan Kecamatan Teluk Paru, melebihi jumlah penduduk yang ada di dalam kecamatan tersebut. Hal ini sangatlah aneh, dan tidak wajar. Dan apabila dilihat dari partisipasi pemilih yang kecamatan yang DPT-nya melebihi penduduk, partisipasinya sangatlah tinggi. Dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kecamatan yang disebut angkanya sangat fantastis. Nah, kemudian kami lanjutkan ke bagian huruf B. Penggantian PPK dan KPPS secara sepihak oleh Termohon tanpa alasana yang jelas, diduga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa Yang Mulia, menjelang H-1, telah terjadi secara serentak pemecatan KPPS di beberapa tempat. Yang dilakukan oleh Saudara Kisman Kilian. Seperti di ... pada tanggal 7 Desember 2015. Mereka yang dipecat yaitu, di Kecamatan Siwawalad, yang pertama atas nama Kamiswalisa, Jabatan ketua PPK diganti Ekram Eli, Yusuf Lesa diganti Juan dan Namadula, Idham Pakalesi diganti Rahmat Pangrengi, Iyar Yasmuar diganti oleh Farida Faklesi. Nama-nama anggota tersebut diganti oleh ketua (suara tidak terdengar jelas) tanpa alasan yang jelas. Kemudian, tindakan KPU Seram Bagian Timur mengganti secara mendadak KPPS juga terjadi di Kecamatan Bula. Dimana ketua KPPS Desa Limunir, Kecamatan Bula, Reza Wailisa yang diangkat KPU sebagai 23

jabatan ketua KPPS berdasarkan keputusan PPS Desa Limumir Nomor 1/KPTS /PPSLIMUMIR/XI /2015. Namun sehari menjelang pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, yang bersangkutan diberhentikan mendadak tanpa alasan yang jelas. Padahal Reza Wailisa telah menerima dengan baik seluruh logistik pemilukada, bahkan telah menandatangani dan mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Bahwa Termohon melakukan pergantian penyelenggara pemilihan kepala daerah di tingkat KPPS oleh penyelenggara satu tingkat di atasnya, dilakukan secara masif di seluruh kecamatan dalam kurun waktu H-1. Hal ini dilakukan dalam upaya diduga untuk memenangkan pasangan calon tertentu sebagaimana daftar pergantian penyelenggara KPPS menurut Surat Kuasa pengangkatan, dan menurut dokumen C-1 KWK untuk delapan kecamatan, dari 15 yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dalam bukti P-10, P-11, dan P-12. Kemudian di samping itu, pelanggaran lainnya yaitu berupa intimidasi dan pengusiran terhadap saksi-saksi Pemohon di TPS yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dibiarkan oleh Termohon. Bahwa Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu atas nama Dra. Sitti U. Suruwaky, M.Si. dan Sjaifudin Goo, S.Pi. diintimidasi dan diusir sehingga tidak dapat menyampaikan keberatan pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS. Akibatnya penyelenggaraan pada tingkat KPPS lebih leluasa melakukan kecurangan karena tidak ada saksi dari pihak kami Para Pemohon. Bahwa intimidasi dan pengusiran saksi-saksi Pemohon terjadi di banyak TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur di antaranya yaitu yang pertama, yaitu; 1. TPS 1 Dusun Wawasa, Desa atau Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom. 2. TPS 2 Dusun Wawasa, Desa atau Negeri Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom. 3. TPS 3 Dusun kelubas, di Desa atau Negeri Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom. 4. TPS 4 Kilkulat. 5. TPS 5 Dusun Arrow, masih di Pulau Gorom. 6. TPS 6 Dusun Sik Sik. 7. TPS 7 Dusun Kilulat. 8. TPS 8 Dusun Kirulat. 9. TPS 10 Dusun Derak. 10. TPS 1 Dusun Aroaboa, Desa Negeri Kataloka. 11. TPS 2 Dusun Aroa Naga, Desa Negeri Kataloka. 12. TPS 9 Dusun Kilwaow, Desa Negeri Kataloka. 13. TPS 10 Dusun Rumodar Eri, Desa Negeri Kataloka. 14. TPS 11 Dusun Garogos. 24

15. TPS Negeri Adsministratif Aran. 16. TPS Dusun Wawatu 17. TPS Negeri Administrasi Kilkoda. 18. TPS Negeri Administrasi Tamher Timur. Bahwa akibat pengusiran dan intimidasi terhadap saksi Pemohon dari TPS dari TPS pada saat pemungutan penghitungan suara di TPS, terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut ... sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 jumlahnya fantastis. Adapun perolehan suara TPS yang saksi-saksi Pemohon diusir dan diintimidasi sebagaimana dalam tabel yang tertera pada angka 4.7, dianggap dibacakan. 150. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu lebih praktis dianggap dibacakan. 151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Kemudian langsung pada poin B. Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih satu kali di TPS untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1. 1. Kecamatan Pulau Gorom. Ada di TPS 1 Negeri Amaskaru, Dusun wawasa. Seluruh suara yang sesuai DPT berjumlah 638 dicoblos habis. Padahal tidak semua pemilih datang mencoblos di TPS tersebut karena banyak pemilih yang banyak namanya tercantum DPT, ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda, dan pemilih yang tidak ada di tempat, maka dengan demikian pemilih yang datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diusir oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 sehingga tidak dapat mengajukan keberatan di TPS. Bukti dalam P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, dan P-21. 152. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mungkin ini sampai 4.24, ya? 153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Betul, Yang Mulia.

25

154. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nanti Pihak Terkait sama Termohon, jawabannya juga rinci, ya, rinci jawabannya. Silakan. 155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ini pemilih ganda ini dari angka 49, 4.10, 4.11, 4.12,4.13, sebagaimana yang disampaikan tadi,Yang Mulia. Sampai (...) 156. KETUA: PATRIALIS AKBAR 4.24? 157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya. 158. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dianggap dibacakan. 159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Dianggap dibacakan. Kemudian selain itu, petugas KPPS melakukan pencoblosan sisa surat suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu terdapat di Kecamatan Pulau Gorom di TPS 6, sebagaimana dalam bukti P-28, P-29, dan P-30. Kemudian bagian F. Jumlah perolehan suara melebihi jumlah pemilih, yaitu Kecamatan Pulau Gorom, angka 4.26. TPS 9. Kemudian lanjut ke poin G. Pemilih dalam DPT yang umurnya ada 110 tahun, yaitu dalam angka 4.27, yaitu di TPS 12 Amarsekaru. 160. KETUA: PATRIALIS AKBAR 110 tahun?

26

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya. Sebanyak 172 orang dalam DPT, itu luar biasa panjang sekali umurnya di Negeri Bagian Timur kita ini. Kemudian juga ini tidak hanya di sana, ini kami buktikan dengan kukti P-36 dan P-37. 162. KETUA: PATRIALIS AKBAR P-36 dan P-37 ya? 163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA ya. Di samping itu juga di TPS Negeri Administrasi Sera terdapat pemilih yang berusia 110 sebanyak 17 pemilih, ini sebagaimana dalam bukti P-38. Ini luar biasa 110 tahun masih sehat dan bisa menggunakan hak pilihnya. Ini kemudian kami lanjutkan untuk ... selengkapnya dan mohon untuk dianggap dibacakan. Kemudian kami pada Huruf H. Keterangan PPK Panwas kecamatan mengenai pelanggaran Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015 sebagaimana pada angka 4.29, yaitu untuk Kecamatan Gorom, Gorom Timur pada angka 4.30. Jadi untuk angka 4.29 sebagaimana dalam bukti P-13, P-14, P-15, selengkapnya mohon dibacakan. Untuk Kecamatan Gorom Timur angka 4.30 sebagaimana dalam bukti P-53 dan P-55, selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Untuk Kecamatan Kiandarat pada poin 4.31, sebagaimana dalam bukti P-59 dan P-60 selebihnya mohon dianggap dibacakan. Kami lanjutkan kemudian pada; I. Terdapat penambahan jumlah DPT-B, satu oleh KPPS setelah DPT-B, DPT ditetapkan oleh Termohon, yaitu di Kecamatan Gorom Timur, sebagaimana dalam bukti P-56. J. Adanya pengarahan di TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu terdapat di Kecamatan Kiandarat, sebagaimana uraian kami pada angka 4.33 dan dibuktikan dengan bukti P-58, P-59, P-60, P-61, P-63, selengkapnya mohon dianggap dibacakan. Kemudian K, pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilih tanpa disertai formulir pindah TPS model C-5 KWK, terdapat di Kecamatan Kiandarat. Penjelasannya ada di angka 434, sebagaimana dalam bukti P-57 vide bukti P-58, P-59, P-60, dan P-61. Kemudian L, jumlah surat suara yang terpakai melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, ini terjadi di Kecamatan Kiandarat sebagaimana uraian pada angka 4.35 yang kami buktikan dengan bukti P-62 vide bukti P-58, P-59, P-60, dan P-61.

27

Kemudian M, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi panwascam untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, yaitu terdapat di Kecamatan Seram Bagian Timur. Sebagaimana kami uraikan pada 436 dan kami buktikan berdasarkan bukti P-65, P-66, P-67, dan P68, selengkapnya mohon dianggap mohon dibacakan. Kemudian N, pemilih yang tidak terdaftar di DPT memilih di TPS tidak tercatat dalam formulir model C-7 KWK, yaitu terdapat di Kecamatan Seram Timur. 164. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tinggal 5 menit, ya. 165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, baik. Ini sebagaimana kami uraikan dalam 437 bukti P-69. Banyak pemilih yang tidak bisa memilih di TPS, sebagaimana di Kecamatan Bula, kami bukti P-70, P-71. Money politics yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri yaitu di Kecamatan Pulau Gorom berdasarkan bukti P-39 pada angka 439 uraiannya Kecamatan Weirinama bukti P-40 (...) 166. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sampai P-43, ya. 167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, sampai kemudian, ya. 168. KETUA: PATRIALIS AKBAR 4.43, ya. 169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA 4.43 170. KETUA: PATRIALIS AKBAR ya, ya.

28

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Pelanggaran yang dilakukan Termohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten mulai dari angka 44 sampai kemudian di (...) 172. KETUA: PATRIALIS AKBAR 4.46. 173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA 4.46, betul, Yang Mulia. Baik, ada pada F, pernyataan Ketua KPU Kabupaten Setram Bagian Timur yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah menang sebelum pelaksanaan Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dan adanya pertemuan antara Calon Wakil Bupati 1 dengan Termohon pada uraian 447. Kemudian pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak tanpa melibatkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana dalam uraian 448 dan bukti P-76 sampai dengan bukti P-79. Kemudian 449, sebagaimana dalam bukti P-80 dan sampai P-81. Nah bahwa untuk itu berdasarkan apa yang sudah kami uraikan di atas dan berdasarkan pada bukti-bukti yang sudah kami sampaikan, kami sampai pada petitum. Yang pertama, petitum kami adalah mohon Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, memabatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/KPTS/KPU-KAB029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur 2015, tanggal 18 Desember 2015. Yang ketiga, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2015. Empat, menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2015, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Seram Bagian Timur untuk melaksanakan keputusan ini atau; 1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan saura ulang atau PSU di seluruh TPS di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Kiandarat, Kecamatan Teor, Kecamatan Teluk

29

Waru, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Bula, dan Kecamatan Bula Darat. 2. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Akhir kata, Yang Mulia bahwa pasangan calon ini selalu berulang kali melakukan apa … tindakan pelanggaran dalam pemilu. Dan untuk memperkuat apa yang kami uraikan, kami juga mengajukan bukti tambahan yang akan dibacakan dan diserahkan oleh rekan saya langsung, Saudara Majid Latuconsina, silakan, dibacakan. 174. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada berapa itu bukti tambahannya? 175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ada … sudah rangkap, Yang Mulia. 176. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, rangkap. Ya, cepat tolong. Enggak, disampaikan saja. 177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ABDUL MAJID LATUCONSINA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Di daftar bukti tambahan ada bukti P-88, Yang Mulia, P-89 dan P-90. Semua sudah di (...) 178. KETUA: PATRIALIS AKBAR 88 sampai 90, ya? 179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ABDUL MAJID LATUCONSINA 88 sampai 90, Yang Mulia. 180. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

30

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHP.BUPXIV/2016: ABDUL MAJID LATUCONSINA Terima kasih, Yang Mulia. 182. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih. Jadi, bukti yang sudah masuk P-1 sampai P-87, ya? Ini setelah diverifikasi lengkap, ya. Kita sahkan dulu ini. KETUK PALU 1X

88, 90, nanti Insya Allah pada sidangan berikutnya setelah dilakukan verifikasi, ya. Oke, Pihak Terkait sama Termohon, ya, kesempatan Anda untuk memberikan jawaban pada penundaan sidang kita, yaitu pada hari kamis 14 Januari 2016 pukul 08.00 WIB, ya. Menunggu antri, ya, sesuai dengan antriannya. Ada pertanyaan semua? Cukup? 183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 111/PHP.BUP-XIV/2016: DHIFLA WIYANI

NOMOR

Ada, Yang Mulia. 184. KETUA: PATRIALIS AKBAR Apa? 185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 111/PHP.BUP-XIV/2016: DHIFLA WIYANI

NOMOR

Tadi Pemohon tidak menjelaskan mengenai tenggang waktu. 186. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah. Tenggang waktunya sudah dini … dilihat sama Majelis, enggak ada masalah. 187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 111/PHP.BUP-XIV/2016: DHIFLA WIYANI

NOMOR

Yang kedua, mengenai perbedaan suara, Yang Mulia.

31

188. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah. Nanti jawab saja, ya? 189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 111/PHP.BUP-XIV/2016: DHIFLA WIYANI

NOMOR

Oke, ya. 190. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini bukan saatnya. Nanti ditanggapi saja, ya. Kita tutup sidang ini. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.30 WIB 191. KETUA: PATRIALIS AKBAR Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Arif supaya jangan dige … tergeser-geser, sini saja, Pak Arif, sebelah sini, ini, Pak Arif. Karena KPUnya gantian terus. Ya. Nah, kalau situ aman. Mana ini Pemohonnya? Provinsi Sulawesi Tengah? Kalau belum siap kita lanjutkan ke Kabupaten Banggai. Kita waktunya enggak bisa lama-lama nunggu begini. Ayo, dipercepat Pemohonnya. Kok malah Pemohonnya yang lambat, ni? Pak Refly terlambat? Berarti di luar ramai sekali, ya. Sudah siap semua ini? Ya, Pemohon sudah siap, ya? 192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Siap, Yang Mulia. 193. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Pihak Terkait sudah semua, Surat Kuasanya disiapkan sambil jalan, ya? Kemudian, Termohon juga, ya? Siap-siap, ya? Jadi sambil jalan dilengkapi administrasinya, sekali lagi, ini kami ingin cek, ini Provinsi Sulawesi Tengah? Betul, ya? Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 15/PHP.GUB-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan Pemohon memperkenalkan diri siapa yang hadir?

32

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: R. M. MAHESWARA PRABANDONO Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon, Sulawesi Tengah. Hadir Para Kuasa Hukum dari Refly Harun and Partners, satu per satu kami perkenalkan. Ada di sebelah kiri saya, Bapak Refly Harun, lalu kemudian Bapak Amat Entedaim, lalu ada saya sendiri Maheswara Prabandono, ada Riswanto, ada Agung Susanto, dan ada Ahmad Irawan. Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu lagi, Fahmi, Khairul Fahmi. 195. KETUA: PATRIALIS AKBAR Khairul Fahmi? 196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: R. M. MAHESWARA PRABANDONO Terima kasih, Yang Mulia. 197. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, silakan, Pihak Terkait, perkenalkan diri. 198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait, akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Didi Irawadi Syamsuddin, di samping saya Pak Chairil Syah, lalu Pak Salmin Heldar, Pak Amir Pakude, Pak Fransiscus Manurung, Pak Errol Kumbal, Pak Susilo, Pak Sofwan Yofisiansyah, dan Pak Zen Smith. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 199. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, ini Pak Didi praktik lagi ini, ya? Biasanya sama Pak Refly ketemunya di ILC, ya? 200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN Siap, Yang Mulia. 201. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pada posisi yang berbeda. Silakan, Termohon. 33

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: ABDUL HARIS Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 203. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikum salam warahmatullah. 204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: ABDUL HARIS Kami dari Kuasa Hukum dari kantor Ali Nuruddin and Partners, hadir saya sendiri Abdul Haris, di sebelah kiri saya Muhammad Hikmat, kemudian hadir juga bersama kami komisioner KPU, Bapak Arif Budiman, lalu di sebelahnya ada Ketua KPU, Bapak Sahran Raden, beserta jajarannya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 205. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih. Silakan Pemohon, Anda diberikan waktu maksimal 30 menit, ya? Untuk menguraikan permohonan, silakan. 206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. 207. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikusalam wr. wb. 208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon, H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datuk Adam, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok perkara, izinkanlah kami menyampaikan renvoi, Yang Mulia. Seperti kesepakatan sidang sebelumnya, renvoi tidak menyangkut apa … argumentasi yang baru,

34

tetapi hanya merujuk kepada bukti-bukti dari permohonan kami dan kami sudah siapkan, Yang Mulia. 209. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di perbaikan, ya? 210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya. 211. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, silakan. 212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya, jadi kami tidak bacakan, Yang Mulia, karena (…) 213. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, sambil jalan? 214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya karena … karena hanya merujuk bukti-bukti saja. 215. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, berarti itu Pak Refly sudah siapkan, ya? 216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya, sudah siapkan. 217. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

35

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Sudah kami perbanyak 12 rangkap. 219. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tolong diambil, Dek? Langsung dibagikan supaya lebih mudah. 220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Oh, ya, kecuali pada bagian petitum yang kami pisahkan. 221. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Jadi juga tidak menambah dalil baru juga. 223. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Jangan khawatir. 225. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pak Refly sudah tahu itu, oke, silakan. 226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Terima kasih, Yang Mulia. Perkara ini bergerak dari sebuah paradigma mengenai keadilan pemilu, electoral justice, dimana kita tahu bahwa pasal 22E dan pasal 18 ayat (4) menghendaki pemilu yang demokratis, pemilu yang jujur dan adil. Karena itulah kami masih berpegang pada doktrin-doktrin, yurisprudensi yang pernah Yang Mulia

36

putuskan dalam putusan-putusan sebelumnya sejak 2007, mengenai keadilan substantif, keadilan yang progresif dan lain sebagainya. Tentu kami mengetahui bahwa sekarang ada pembatasanpembatasan, yaitu 1 ½% dalam konteks Sulawesi Tengah, tetapi kami izinkanlah dan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait setelah kami hitung kira-kira 9.004% tetapi yang kami pahami, Yang Mulia bahwa keadilan substantif mem … melihatkan apakah kemudian pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil dan secara demokratis karena MK adalah the guardian of constitution. Terlebih kami mendalilkan bahwa selisih suara tercipta karena kompetisi yang tidak fair antara petahana, Pihak Terkait adalah petahana, dan Pemohon, penyelenggara yang tidak profesional dan mandiri, tidak optimalnya pengawasan calon petahana oleh institusi yang berwenang dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Kami hanya mengingatkan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang kemudian membuka kran keluarga petahana untuk kemudian bisa mencalonkan diri, tetapi pada waktu itu MK mewanti-wanti soal petahana ini. Pertama, petahana mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran, sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya. Kedua, petahana secara alamiah memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat kepada dirinya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan tersebut melekat terusmenerus. Ketiga, karena sedang menjabat, maka petahana memiliki keunggulan terhadap program-program, terhadap kegiatan-kgiatan yang seluruhnya atau sebagian dapat diarahkan untuk memenangkan dirinya, atau dinastinya (...) 227. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu, Pak Refly bacain, ya? 228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya. 229. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nah, dikasih tahu halaman berapa?

37

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Di halaman ... ini, apa (...) 231. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, resume? 232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Resume, resume. 233. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, oke (...) 234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Jadi, saya baca power point presentation-nya, Yang Mulia. 235. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, baik. 236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Kalau ada ini, bisa ditampilkan (...) 237. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak usah, lanjut saja. 238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Oke. Keempat (...) 239. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi, kalau memang ada itu difotokopi, boleh? (...)

38

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Oke. 241. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada fotokopinya? Biar kita bisa ikuti. 242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya, ya. 243. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan lanjut, lanjut. 244. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.GUB-XIV/2016: DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN Izin, Yang Mulia, maaf interupsi. Berkenan kalau resumenya dibagikan kepada (...) 245. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya (...) 246. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.GUB-XIV/2016: DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN Pihak Pemohon dan Pihak Terkait. 247. KETUA: PATRIALIS AKBAR Lebih baik, Pak. Masih ada, kan? 248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Cuma satu, saja.

39

249. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Suma satu enggak apa-apa. Ini sebentulnya enggak bacakan juga enggak apa-apa. 250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya. 251. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, kan? Tapi beliau membacakan ini (...) 252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya, saya ingin membacakan karena ini putusan Mahkamah. 253. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan, silakan, Pak. 254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Saya hanya mengulangi putusan Mahkamah saja. 255. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pak Refly, lanjut, lanjut. 256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya, keempat, netralitas PNS dimana petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS, guna memberikan dukungan yang menguntungkan dirinya. Nah, dari itulah kami bergerak, Yang Mulia. Dalil-dalil yang kami bangun. Pertama adalah Calon Petahana Nomor Urut 2 mengunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah selama proses pemilihan. Penggunaan program dan kegiatan pemerintahan daerah dimulai dengan merancang program dan kegiatan melalui APBD, yang prosesnya dipengaruhi oleh kekuatan mayoritas partai pendukukng Pasangan Nomor Urut 2 di DPRD. 40

Pengalokasian anggaran dana hibah, bantuan sosial, bedah kampung, dan belanja barang uang ... belanja barang/uang untuk diserahkan kepada masyarakat yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan pemilihan, yang diikuti pertama totalnya sebanyak Rp851.4 miliar, Yang Mulia. Padahal APBD Sulawesi Tengah sendiri cuma Rp2.5 triliun. Jadi, sangat banyak. Pembengkakan biaya perjalanan dinas dari yang sebelumnya Rp131.4 miliar menjadi Rp148.6 miliar. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sendiri, untuk gubernur dan wakil gubernur aktif, mengalami pemingkatan sebesar Rp6 miliar. Dan pengalokasian belanja surat kabar, majalah, dan jasa media masa sebesar Rp6 miliar yang juga dimanfaatkan untuk membangun opini mengenai kinerja petahana. Penggunaan dana tersebut melanggar sejumlah aturan. Larangan menggunakan dana yang ebrsumber dari APBD untuk kampanye, Pasal 76 Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Dua, menggunakan dana kampanye yang melebihi jumlah ketetapan KPU, Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015. Sehingga Pihak Terkait mesti diberi sanksi pembatalan sebagai calon. Di sini ada Komisioner Arif Budiman, yang membuat peraturan bahwa mereka yang melebihi dana kampanye itu bisa dibatalkan. Dan bahkan kami mendapatkan informasi terakhir bahwa sesungguhnya petahana melebihi penggunaan alokasi dana kampanye. Itu informasi yang kami dapatkan terakhir, nanti mungkin bisa di klarifikasi. Dan tentu kami akan membuktikannya juga. Kemudian, calon petahana yang kedua adalah penyalahgunaan anggaran oleh calon petahana, dan telah melanggar mekanisme penetapan anggaran. Calon petahana menyusun desain penggunaan anggaran untuk kepentingan pemililhan. Bisa dilihat dari besarnya alokasi untuk dana bansos, hibah, dan jenis belanja untuk diserahkan kepada masyarakat pihak ketiga. Besarnya alokasi anggaran untuk program tersebut seharusnya dilarang. Karena pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, yang hanya sebesar 19.05% dari pendidikan sekurangkurangnya 20% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran untuk urusan wajib, lebih kecil dari alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang besarnya mencapai 6.17% dari total angaran. Sedangkan urusan wajib hanya ... misalnya lingkungan hidup 0.21% dari total anggaran, urusan pemberdayaan dan perlindungan anak 0.20%. Kemudian, urusan energi dan sumber daya sebesar 0.24%. Kondisi ini tidak sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada, Yang Mulia. Kemudian, yang juga tidak kalah pentingnya adalah masalah pelibatan aparatur sipil negara, kepala desa, atau sebutan lain, lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain, dan perangkat kelurahan. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon petahana telah melakukan 41

mobilisasi dan melibatkan aparatur sipil, kepala desa, lurah, dan perangkatnya untuk pemenangannya. Mobilisasi dan pelibatan tersebut dilakukan dengan cara menempatkan pelaksana tugas bupati dan walikota serta kepala SKBD, yang berpihak dan melakukan kegiatan kampanye terselubung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada 8 PLT, di sana, Yang Mulia ... 8, ya? Ada 8 PLT karena yang lainnya ada pemilihan. Ada delapan PLT yang kemudian dimanfaatkan oleh Gubernur untuk pemenangan dirinya. Mobilisasi dan pelibatan kepala desa dilakukan dengan menghadirkan para kepala desa yang dibungkus dengan kegiatan kemah masal dan penguatan kapasitas aparatur desa melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Provinsi. Bahkan PLT Walikota Palu melakukan mobilisasi kepala desa yang berasal dari Kabupaten Banggai Laut di Kota Palu dan secara terbuka menyampaikan kritik terhadap Walikota Palu sebelumnya. Dalam hal ini Pemohon, hal ini terjadi karena PLT Walikota Palu pernah menjabat sebagai PLT Bupati Banggai Laut. Kemudian, Yang Mulia, kami juga mempermasalahkan permasalahan daftar pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS. Terdapat banyak pemilih di dalam DPT yang ganda, sebagai basis pencetakkan surat suara dan mendistribusikan suara panggilan pascarekapitulasi yang telah dilakukan pada tanggal 19 Desember, masih ditemukan sejumlah kesalahan penghitungan. Penggunaan kembali DPS yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Rapat Pleno penetapan DPT. Jadi DPS yang sudah ditolak ditetapkan sebagai DPT. Distribusi surat pemberitahuan memilih tidak merata sehingga banyak warga negara yang memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kami memahami bahwa itu tidak menghalangi orang untuk memilih, tapi kita tahu masyarakat kita apa ... pendidikannya menengah ke bawah, kadang-kadang sehingga mereka merasa kalau tidak mendapatkan Form C-6, mereka tidak bisa memilih. Terdapat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan bupati dan walikota. Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan gubernur, dengan pemilihan bupati, dan walikota. Terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, walikota, dan jumlah surat suara sah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih rendah dibandingkan surat suara sah pada pemilihan bupati walikota. Akan tetapi sebaliknya jumlah surat suara tidak sah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih tinggi dibandingkan jumlah surat suara tidak sah pada pemilihan bupati walikota. Karena kami memahami, Yang Mulia, mereka diberikan surat suara yang sama dan seharusnya kurang-lebih sama. Tetapi ini banyak yang sangat berbeda.

42

Kemudian, dalil berikutnya adalah tidak optimalnya pengawasan terhadap calon petahan oleh institusi yang berwenang. Laporan yang disampaikan kepada pengawas pemilihan terkait adanya pelanggaran dalam pemilihan tidak pernah ditindak lanjuti dan pengawas pemilihan tidak optimal dan tidak efektif bekerja mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dalil berikutnya, Yang Mulia. Terakhir, penyelenggara pemilihan tidak mandiri dan tidak profesional. Jajaran penyelenggara pemilihan, baik KPU provinsi maupun Bawaslu provinsi tidak bertindak tegas terhadap penyalahgunaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang banyak menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kami juga mendapatkan informasi di antara mereka juga masih mendapatkan ... masih memiliki hubungan keluarga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut. Permasalahan dalam penetapan DPT dan penggunaan hak pilih. Yang Mulia, terakhir yang ingin kami mintakan adalah bahwa kita tahu bahwa sidang ini berbicara mengenai penghitungan suara. Kami tidak membawa penghitungan suara ini sebagai sesuatu yang kami bawa ke sini karena kami menemukan sejak awal pemilihan berlangsung secara tidak fair. Sebagai contoh misalnya penggunaan dana kampanye kalau ditambahkan kita tahu bahwa yang dutetapkan itu adalah Rp300 miliar dana kampanye di dalam konteks pemilihan Sulawesi Tengah tetapi ... Rp300 miliar, ya? Rp13 miliar sori. Rp13 miliar dalam konteks pemilihan Sulawesi Tengah. Tetapi kalau menggunakan dana bansos hibah yang jumlahnya sampai Rp800 miliar dan kemudian ada indikasi juga bahwa petahana itu melebihi dana kampanye Rp13 miliar tersebut, maka sesungguhnya, Yang Mulia, itu sangat-sangat signifikan untuk kemudian dijadikan apa ... petitum permohonan kami dikabulkan. Kami sampai pada petitum permohonan. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 421 dan seterusnya tanggal 19 Desember 2015. 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Dr. H. Longki Djanggola, M.Si dan H. Sudarto, S.H., M.Hum. serta menetapkan Pasangan Calon H. Rusdy Mastura dan Ihwan Datu Adam sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaktidaknya, Yang Mulia, karena ini head to head, cuma dua calon, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015.

43

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum wr. wb. Bila masih ada waktu, Yang Mulia, mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. 257. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, (suara tidak terdengar jelas) suara, cukup? Sudah jelas kok. 258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya. 259. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bosnya sudah bicara. 260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Ya, terima kasih, Yang Mulia. 261. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Ini cukup jelas, ya. Ini sebetulnya resume cukup bisa mengefektifkan persidangan. 262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Tambah sedikit, Yang Mulia. Selain itu, Yang Mulia, kami menambahkan ada 140 bukti yang kami serahkan. Pada kesempatan pertama, kami menyerahkan 120 bukti dan kemudian ada tambahannya. 263. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik.

44

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN Dan juga di dalam bukti itu kami kejadiaannya, Yang Mulia. Terima kasih.

resumekan

kejadian-

265. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi mengenai bukti, menurut catatan di Kepaniteraan yang sudah diserahkan itu P-1 sampai dengan P-119, jadi kurang satu, Pak Refly. Sudah melompat, ya. Baik. Ini ternyata setelah dilakukan verifikasi lengkap semua dan ini kita sahkan dulu, ya. KETUK PALU 1X Sekarang ada bukti tambahan? Silakan. 266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.GUBXIV/2016: REFLY HARUN P-120 sampai P-140. 267. KETUA: PATRIALIS AKBAR P-120 sampai dengan P-140, ya. Ini nanti apa ... kita ... kami verifikasi dulu, insya Allah pada persidangan berikutnya nanti kita sahkan, ya. Baik. Jadi silakan Pihak Terkait dan Termohon menanggapi, menjawabi, menjawab dengan cara Anda tapi tentu lebih komprehensif juga, ya, biar kelihatan semua apa yang disampaikan tadi secara terbuka di persidangan ini. Dan persidangan ini akan kita tunda pada hari Kamis, 14 Januari 2016, pukul 08.00 WIB, pukul 08.00 ini tapi tunggu antre ini, Pak, fairplay, ya, tapi diharapkan pukul 08.00 WIB sudah siap karena ini ... apa namanya ... apa namanya ... ya kita mendahulukan nomor-nomor yang sudah kita sidangkan tadi. Jadi, untuk paketnya adalah paket pagi sampai siang. Siapa … Kalau misalnya ada yang terlambat pada paket itu, ya, kita ganti, jadi stand by. Ada pertanyaan Pihak Terkait, Termohon, cukup, semua, ya? Pemohon, ya. 268. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.GUB-XIV/2016: DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN Izin, Yang Mulia. 45

269. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 270. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.GUB-XIV/2016: DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN Paling lambat kami memasukkan keterangan Terkait kapan? 271. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, nanti saja. 272. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.GUB-XIV/2016: DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN Langsung pada saat persidangan? 273. KETUA: PATRIALIS AKBAR Langsung pada saat persidangan. 274. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.GUB-XIV/2016: DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN Terima kasih. 275. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kan, ada waktu, ya. Dengan demikian, sidang perkara ini selesai pada hari ini dan kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB 276. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kabupaten Banggai siap-siap. Baik, ya, sebelum sidang saya cek lagi. Sekarang persidangan untuk Kabupaten Banggai, betul, ya? Pemohonnya? Bisa kita mulai, ya?

46

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. A. FERNANDEZ Bisa, Yang Mulia. 278. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini ada dua, ya. Ini dua perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIV/2016 sama 62/PHP.BUP-XIV/2016, betul? Pihak Terkait, sudah siap, ya? Termohon? Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang pendahuluan Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIV/2016 dan Nomor 62/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan memperkenalkan diri. 279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. A. FERNANDEZ Baik, terima kasih, Yang Mulia, kami Pemohon Kabupaten Banggai, Perkara 20/PHP.BUP-XIV/2016, saya sendiri Muhammad Ali Fernandez. Di sebelah kiri saya, Fadli Nasution. Di sebelah kanan saya, Mellisa Anggraini. Terima kasih, Yang Mulia. 280. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, untuk 62/PHP.BUP-XIV/2016? 281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Terima kasih, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hajar, Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XIV/2016, saya sendiri atas nama Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H. terima kasih, Yang Mulia. 282. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih. Pihak Terkait silakan perkenalkan diri.

47

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 62/PHP.BUP-XIV/2016: BENNY HUTABARAT

NOMOR

20,

Terima kasih, Yang Mulia, perkenalkan kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, saya Benny Hutabarat, di sebelah kiri saya Paska Maria Tombi, di sebelah lagi Bapak Suratno, yang paling pojok Bapak Arsi Divinubun. Terima kasih, Yang Mulia. 284. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, Terkait, ya, ini ada uda perkara nanti, ya, diikuti. Termohon, silakan perkenalkan diri. 285. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20, 62/PHP.BUPXIV/2016: MUHAMMADONG Terima kasih, Yang Mulia, dari Pihak Termohon diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yang saya sendiri Muhammaddong. Didampingi sama Piliman Katareng, bersama komisaris KPU Pak Teguh Yuyono Drisucipto, Asriyanti, sama Supriyadi Jafar, terima kasih, Yang Mulia. 286. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada lagi yang mau … yang belum? Katanya panwas hadir? Silakan, diperkenalkan, Pak, supaya cukup … semua lengkap. 287. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20, 62/PHP.BUPXIV/2016: MUHAMMADONG Di wo … ada juga dari panwas Alwin Palala, Ketua Panwas. 288. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. ini ada yang belum, Bapak, kenalkan, ni. KPU Pusat, ni. 289. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20, 62/PHP.BUPXIV/2016: MUHAMMADONG Dengan KPU Pusat, Pak. Pak Arif Udin. 290. KETUA: PATRIALIS AKBAR Arif Budiman.

48

291. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20, 62/PHP.BUPXIV/2016: MUHAMMADONG Arif Budiman, Pak. 292. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kurang lengkap. Soalnya ini direkam, ya, ini direkam. Jadi siapa saja yang mewakili. Baik. Dari pagi ada 3 perkara yang sudah kita sidangkan dan itu sangat efisien. Ya, kepada Pemohon mohon diperhatikan sangat efisien karena mereka langsung menyampaikan pokok-pokok masalah dengan sangat sistematis, jadi tidak dibacakan semua. Tapi kontensnya bisa dipahami dengan baik. Saya harap untuk kedua perkara ini juga demikian. Meskipun Anda punya waktu 30 menit, tapi juga tidak musti dihabiskan. Tapi kalau memang harus sampai, ya, silakan, ya. Silakan, Nomor 20, persentasi. 293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya jika diperkenankan kami ingin menyampaikan bukti tambahan, Yang Mulia? 294. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukti tambahan boleh. 295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Baik. 296. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada berapa bukti tambahannya? 297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Untuk daftar bukti tambahan yang kedua, Yang Mulia, dari P-31 sampai dengan P-37. 298. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 49

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Dengan dua buah flasdisk. 300. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan, ambil dek. Oke, ya, lanjut, ya, biar efisien waktunya. 301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Baik. 302. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan. 303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 20, kami Kuasa Hukum dari Sofyan Mile dan Sukri Jalumang, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2015. Dengan ini menyampaikan pokok-pokok permohonan terhadap gugatan perselisihan … gugat … gugatan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 2015 tanggal 17 Desember 2015. I. Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. II. Berkenaan dengan kedudukan atau legal standing Pemohon kami anggap juga dibacakan. III. Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, kami anggap dibacakan. IV. Berkenaan dengan pokok permohonan, bahwa Pemohon berkeyakinan adanya pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Yang mana Pemohon kemudian menga … mengajukan keberatan terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagai objek sengketa. Bahwa Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai berkeyakinan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi pemilihan yang termuat dalam 50

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (4), kami anggap dibacakan. Pasal 22 D ayat (1), kami anggap dibacakan. Pasal 28 G ayat (1) kami anggap dibacakan. Bahwa pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis, dan masif tersebut serta merta mempengaruhi hasil pemilihan yang merugikan Pemohon dan melibatkan penyelenggara pemilu, baik itu Termohon maupun panwasli sehingga merugikan Pemohon. Secara detail pelanggaran dan kecurangan sistematis yang terjadi di Kabupaten Banggai antara lain, kami bacakan saja, Yang Mulia, kecamatannya, detailnya kami anggap dibacakan. 304. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, bagus. 305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Di Kecamatan Kintom, di Kecamatan Batui Selatan, di Kecamatan Luwuk Selatan, di Kecamatan Bunta, di Kecamatan Luwuk, Kecamatan Lobu, Kecamatan Bollo, Kecamatan Batui, Kecamatan Toili, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Boalemo. 306. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu halaman berapa, itu? 307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Halam … sampai halaman 14, Yang Mulia. 308. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Baik. 309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Bahwa selain itu, ada pelanggaran serius lain yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu beserta jajarannya secara sistemik yang patut diduga menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu pasangan Calon Nomor Urut 3 berkenaan dengan daftar pemilih tetap. Satu, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemuhat … Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten … KPU Kabupaten Banggai telah melaksanakan pemutakhiran data sebagaimana diatur 51

dalam PKPU. Pada tanggal 3 Oktober 2015. Karenanya KPU Kabupaten Banggai telah melakukan Pleno yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari ketiga pasangan calon, bahwa Pleno pemutakhiran DPT KPU Banggai menetapkan DPT Kabu … KPU … Kabu … DPT Kabupaten Banggai berjumlah 251.882 suara. Di mana berdasarkan hasil penghitungan Pemohon ketika mencocokkan kembali daftar pemilih pada 711 TPS yang tersebar pada 23 kecamatan, jumlah DPT keseluruhan adalah 246.777, sebagaimana pada salinan softcopy DPT, yang diserahkan oleh KPU Banggai kepada mas … perwakilan masing-masing pasangan calon. KPU Banggai tetap mencantumkan jumlah DPT pada Pleno 3 Oktober yaitu 251.882. Yang mana seharusnya berdasarkan data pencocokan dari nama dan alamat adalah 246.771. Bahwa kemudian terjadi setidaknya 3 kali perubahan DPT dari tanggal 3 Oktober yaitu pada tanggal 28 Oktober tanggal 5 November dan pada hari pemungutan suara, yaitu 9 Desember 2015. Secara detail, pada tanggal 3 Oktober=251.882, padahal seharusnya 246. Kemudian berubah di tanggal 5 November menjadi 253.398, kemudian terakhir berubah lagi di tanggal 28 Oktober menjadi 253.398, kemudian terakhir berubah lagi pada hari-H pemilihan menjadi 258.758 suara. Dengan demikian jika diukur dari DPT riil tanggal 3 Oktober 2015 yang berjumlah 246.771 dengan DPT pada hari pemungutan suara sebesar 258.758 suara, terdapat 758 pemilih … terdapat selisih sebesar 11.987. Nampak jelas dan terang terjadi ketidaksesuaian antara DPT yang di-Plenokan oleh KPU Banggai tanggal 3 Oktober dengan jumlah DPT pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember. Bahwa Pemohon menemukan keanehan dan kejanggalan berkaitan dengan perubahan DPT ... yang DPT tersebut pada akhirnya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga semakin terang adanya pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa Pemohon menemukan adanya pencetakan DPT liar dan illegal untuk 232 TPS yang digunakan di dapil II. Meliputi Kecamatan Toili, Toili Barat, Moliong, Batui, Batui Selatan, Kimtong dan dapil I yang meliputi Kecamatan Nambo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Selatan dan Luwu Timur. Yang mana DPT tersebut dipesan langsung oleh Staf KPU Banggai atas nama Ibu Indriani, dibayar dengan Nota KPU Banggai pada tanggal 8 Desember 2015 pada pukul 18.00 WITA … pada pukul enam sore, sampai dengan pukul 00.30 WITA, pukul 19 … tanggal 9 Desember 2015. Dari pencetakan DPT liar dan illegal yang berjumlah 232 suara … 232 tersebut, ditemukan 100 DPT yang digunakan untuk pemungutan suara di TPS. Di mana bukti penggunaan DPT bermasalah tersebut bisa diketahui dengan cara membandingkan angka DPT dengan yang ada di kolom C-1 setiap TPS. Kemudian pada C-1 untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah tidak ada penggunaan DPT liar dan illegal. DPT liar dan illegal hanya dipergunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 52

Banggai. Selanjutnya, bahwa terhadap persolan DPT tersebut telah dilakukan sejumlah upaya oleh Pemohon temasuk melaporkan ke panwaslu maupun membuat laporan ke DPRD Kabupaten Banggai, dimana ditemukan fakta sebagai berikut; pada rapat agenda RDP, antara DPRD Kabupaten Banggai dan KPU Kabupaten Banggai dan panwaslu, terungkap pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Banggai di mana pada intinya, Ketua KPUD menyatakan bahwa DPT yang dicetak pada tanggal 8 Desember atau sehari sebelum pemungutan suara adalah DPT liar dan illegal. Bahwa pada rapat agenda RDP tersebut diterbitkan Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai Nomor 890/550/DPRD tanggal 23 Desember 2015 tentang Laporan Masyarakat Mengenai Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banggai 2015, dengan tujuan untuk mengusut dan menginvestigasi keberadaan DPT liar dan illegal pada tanggal 8 Desember. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 19.30 WITA Panwaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan surat rekomendasi agar Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai tanggal 16 Desember diulang karena protes Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 dalam Rapat Pleno rekapitulasi suara oleh KPU Banggai dibuat telah dengan melanggar asas transparansi dan keterbukaan karena rapat tersebut diselenggarakan bukan secara bersama-sama namun dibuat sekat-sekat pemisah. Bahwa tanggal 8 … 16 Desember ini Plenonya itu tidak secara bersama-sama, Yang Mulia, tapi dibuat sekat terpisah-pisah perkecamatan. Bahwa selain persoalan DPT yang sangat serius ada beberapa kejanggalan, yang ini kami anggap dibacakan. Bahwa dengan demikian nampak modus dari Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, kami anggap dibacakan. Bahwa kemudian Pemohon memberikan data pembanding beberapa TPS yang mewakili seluruh kecamatan yang menggunakan DPT bermasalah, DPT 28 Oktober dan selisih. Sebagai perbandingan ini kami anggap dibacakan. Bahwa ada pelanggaran berupa politik uang, money politic, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, serta merta mempengaruhi hasil pemilihan dan merugikan Pemohon. Ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia, tapi kecamatannya kami akan bacakan sedikit. Di Kecamatan Bantul, Kecamatan Masama, Kecamatan Toili, Kecamatan Luwu, Kecamatan Lamala, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Luwu Selatan, dan Kecamatan Nambo , Kecamatan Kinton ... Kimtom, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Bualemo, Kecamatan Batui, Kecamatan Moilong. Bahwa dengan demikian ... kami bacakan bahwa dengan demikian, pelanggaran dan kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang antara lain dengan cara dan modus hampir di semua dapil dan kecamatan terjadi laporan politik uang, baik uang cash dalam jumlah tertentu, ataupun dikonvensi 53

dalam bentuk sembako, bensin, rokok, gula, semen, bahkan juga ikan dan beras. Aksi politik uang ini kadang dilakukan secara diam-diam mapun terang-terangan. Baik dilakukan oleh tim sukses mapun oleh kandidat langsung. Operasi pembagian uang direncanakan diatur melibatkan pihak tertentu. Terbukti dari beredarnya kartu tertentu, untuk ditukar di kios atau pom bensin tertentu. Berlangsungnya distribusi uang, bahkan kerap dilakukan secara terbuka melibatkan massa besar, melibatkan even tertentu, dan dihadiri Pasangan Calon Nomor 3. Para pemilih pemula diberikan oleh orangtuanya uang sebanyak Rp50.000,00 untuk mencoblos Nomor 3. Setiap rumah tangga mendapatkan Rp50.000,00. Kami, langsung ke bagian petitum, Yang Mulia yang lain cukup dibacakan. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 58/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015. 3. Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk menyelenggrakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, atau setidaknya di Kecamatan Toili, Toili Barat, Molio ... Moilong, Batui, Batui Selatan, dan Kintom tanpa keikutsertaan ... tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Herwin Yatim, dan Mustar Labolo. 4. Memerintahkan kepada Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemmilihan Umum Indonesia dan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawas dan melaporkan hasil dari PSU Kabupaten Banggai tersebut. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. 310. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih. Ya, efisien dan jelas, permasalahannya cukup jelas. Silakan Perkara Nomor 62.

ya.

Pokok

54

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum atas nama H. Ma’mun Amir dan Batia Sisilia Hadjar selaku Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai dengan Nomor Urut 2. Untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili hukum di kantor ... yang disebut di bawah ini, atas nama Yandazai Hifni Ishak, Unoto Dwi Yulianto, Iwan Gunawan, Ade Yanyan, Teja Sukmaan (...) 312. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, lanjut saja lanjut. 313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Dan seterusnya (...) 314. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ndak, usah dibacakan, itu. 315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Baik, Yang Mulia. Tentang perbaikan permohonan pembatalan. Itu surat kuasa yang pertama, yang kedua surat kuasa diberikan kepada Nasrum Hamka Akif, dan kawan-kawan, dari kantor hukum Nasrum Hamka and partner (...) 316. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, lanjut itu enggak ada masalah. 317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Baik, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap tidak dibacakan. Tentang legal standing, Yang Mulia perlu, kami tegaskan. Bahwa Mahkamah melalui putusan-putusannya telah melakukan terobosan hukum, yang sudah menjadi yurisprudensi bagi Mahkamah Konstitusi sendiri. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang 55

bersifat TSM maupun tahapan yang bersifat fundamental dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Kami juga menyadari dan telah membaca, terkait dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi serta undang-undang terkait dengan ketentuan Pasal 158 dalam hal ini Perkara Kabupaten Banggai diharuskan dengan persyaratan minumum ... apa ... maksimum 1.5%. Namun demikian, menurut hemat kami, ketentuan Pasal 158 tersebut ... sekali lagi diperuntukan bagi badan peradilan khusus sebagimana amanat Pasal 157 dan bukan untuk Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan-putusan yang sebelumnya juga diperkenankan dikesampingkan terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Bahkan Mahkamah juga pernah mengenyampingkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersendiri terkait dengan legal standing bakal pasangan calon. Bahwa selain itu, Yang Mulia. Pasal 158 ini juga harus ditafsirkan secara bijaksana, dalam pengertian yang luas, yakni bahwa pasal ... jika pun akan diterapkan Pasal 158 ini ... ini hanya dapat diterapkan dalam pemilukada yang berjalan secara fair, demoktratis, jujur, dan adil, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Selanjutnya tentang tenggang waktu, tidak kami bacakan, langsung ke pokok permohonan. Yang Mulia, bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sofyan Mile-Sukri Djalumang Lukman memperoleh perolehan suara 51.886 dengan persentase 28,41%. Yang kedua, Ma'mun Amir-Batia Sisilia Hadjar 61.519 dengan persentase 33,68%, dan yang ketiga Herwin YatimMustar Labolo 69.234 dengan persentase 37,91%, sehingga selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait 4,23%, Yang Mulia. 318. KETUA: PATRIALIS AKBAR Berapa? 319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO 4,23% . 320. KETUA: PATRIALIS AKBAR 4,23%, ya?

56

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Bahwa meskipun persentase tersebut sesuai dengan ketentuan 158 melampaui ketentuan perundang-undangan, namun demikian menurut dalil Pemohon bahwa persentase tersebut selisihnya diperoleh dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, Yang Mulia. Artinya diperoleh kemenangan Pihak Terkait itu dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang akan kami bacakan. Terkait dengan DPT tadi juga Pemohon sebelumnya sudah menyampaikan bahwa banyak permasalahan. Kamis juga sudah nanti akan menghadirkan barang bukti di ujung sana, Yang Mulia. Ada banyak sekali bukti-bukti terkait DPT, ketidak profesionalan dari Termohon. Yang pertama, kami ingin menegaskan bahwa pada tanggal 3 Desember pukul 02.25 WITA kami mendapatkan bukti bahwa ada perintah untuk merubah DPT di 61 TPS di Lubuk Selatan, Yang Mulia. 3 Desember artinya enam hari menjelang pencoblosan. Kita beri tanda bukti P-3. Kemudian tanggal 3 Desember kami juga punya bukti ada perintah untuk mencetak perubahan DPT di 229 TPS di Balantak, Batui Selatan, Batui Kayoa, Boalemo, dan Luwuk Selatan, kami beri bukti P-4. Lalu kemudian tanggal 6 Desember ada perintah untuk mencetak di DPT Moilong dan Toili Barat. 6 Desember artinya H-3 menjelang pencoblosan dan bahkan yang terakhir, Yang Mulia. Tanggal 8 Desember masih ada perintah untuk mencetak perbaikan DPT di Toili dan 3 TPS di Toili. Kemudian selanjutnya. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai ini, Yang Mulia. Hasil Pleno KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 3 Oktober, jumlah DPT ditetapkan sebanyak 246.771 dan pemuktahiran data pemilih di Kecamatan Luwuk Selatan tanggal 28 Oktober di-Plenokan di tanggal 5 November sebanyak 2.421 ini pemuktahiran yang oleh Termohon. Kemudian DPT berubah menjadi 251.882. padahal total wajib pilih yang terdaftar seharusnya hanya sebanyak 249.192 saja, bukan 251.882. sehingga terdapat menurut kami pemilih fiktif sebanyak 2.690. Kemudian di dalam DPT ini juga kami sudah verifikasi dengan bukti-bukti yang akan kami ajukan hari ini, Yang Mulia. Ada wajib pilih tanpa NIK dan kartu keluarga dalam DPT sebanyak 5.822 yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Banggai, kami anggap dibacakan. Lalu ada juga DPT hasil rekap DB-1-KWK lebih tinggi dibandingkan form A3-KWK. Ini kami sudah hitung juga, Yang Mulia. DPT berdasarkan kecamatan 251.574, kemudian rekapitulasi form DB-1-KWK-KPU 253.398 sehingga terdapat selisih 1.824. sehingga jika dijumlahkan dari yang dalil 57

kami tadi totalnya 7.649, Yang Mulia. Rinciannya sudah kami sampaikan dalam permohonan. Selanjutnya tentang tahapan, program, jadwal, dan waktu yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015 telah dengan sengaja mempercepat proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil buipati untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga pelaksanaan tersebut karena dipercepat tanpa dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebagaimana ditegaskan oleh panwaslu melalui surat Nomor 192, kami beri tanda bukti P-9. Kemudian tentang Termohon yang memperlakukan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon dengan tidak adil. Jadi, Yang Mulia. Nomor 1 ini adalah bupati incumbent, Nomor 3 adalah wakil bupati. Nah, atribut dari kami selaku Pemohon itu banyak yang tidak di pasang, Yang Mulia, oleh Termohon padahal jika Termohon berlaku secara adil, pemasangan atribut, baliho, dan lain sebaginya diperlakukan sama. Tapi ternyata kami mendapatkan bukti-bukti dan bahkan sudah melaporkan ini ke panwas terkait adanya diskriminasi terhadap perlakuan kami sealku Pemohon. Kemudian tentang undangan memilih atau form C-6. Kami memahami, Yang Mulia, bahwa terkait DPT maupun C-6 ini sampai hari ini agak bermasalah dan faktanya berdasarkan keterangan dari rekanrekan, hampir menjadi modus yang sama terkait dengan C-6 dan ketidakcermatan DPT. Ini juga perlu mendapatkan perhatian lebih karena ada 70.000 pemilih lebih yang tidak mendapatkan ... yang tidak menggunakan hak pilihnya. Salah satunya adalah sebagian besar karena terpengaruh karena tidak dapatnya form C-6. Meskipun pemilih bisa memilih tanpa mendapatkan undangan, namun demikian form C-6 penting untuk masyarakat pedesaan, Yang Mulia, karena masyarakat atau pemilih yang tidak diberikan C-6 merasa tidak dihargai atau tidak dianggap sebagai pemilih. Kemudian, tentang panwaslu, pelanggaran yang dilakukan oleh panwaslu, yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan pada saat kampanye pasangan calon, ini juga sudah kami sampaikan dibukti P-11 bahwa ada permasalahan terkait dengan keberpihakan panwaslu dan Termohon kami sudah laporkan juga di Bawaslu dengan bukti P-12, kemudian P-13. Lalu, kami ingin menegaskan bahwa panwaslu juga melakukan pembiaran terhadap proses yang dilakukan oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 yang melakukan kampanye dan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah. Kemudian juga membiarkan terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak mengajukan izin cuti

58

pada masa kampanye. Kemudian, memobilisasi aparatur sipil negara dan kepala desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian kami masuk kepada pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai wakil bupati, ini menggerakkan para PNS dan aparatur sipil Negara. Ini juga selain dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan bupati incumbent, Yang Mulia. kami bisa buktikan ada penggunaan kendaraan dinas untuk mengangkut alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sofyan Mile dan Sukri Djalumang pada tanggal 10 Oktober di Desa Toima, Kecamatan Bunta, kami beri tanda bukti P-14. Kemudian juga ada penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Sofyan Mile dengan balutan kunjungan kerja di Kelurahan Kintom pada 1 November. Kemudian juga ada penggunaan anggaran pemerintahan daerah dalam pemberitaan program Pemerintah Kabupaten Banggai di Koran Luwu Pos, Yang Mulia. Kemudian kami masuk pada money politics dan turunannya. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini, Yang Mulia, dengan sumber daya yang ada melakukan berbagai bentuk money politics yang bisa kami rangkum pertama, di Desa Dondo Soboli, Kecamatan Bunta pada tanggal 22 Oktober. Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 memberikan amplop kepada masing-masing warga Desa Dondo Soboli yang menjadi peserta pada saat kampanye terbatas yang dilakukan Herwin Yatim di Desa Dondo Soboli, Kecamatan Bunta. Kami lampirkan buktinya juga dengan bukti P-11, di Desa Soho, Kecamatan Luwuk tanggal 8 Desember atau satu hari menjealng pemilihan, pukul 09.30 WITA di Desa Soho, salah satu tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Nonsi memberikan uang sejumlah masing-masing Rp50.000,00 kepada Hasna, Indriani, Megawati, Ranu untuk mencoblos Nomor Urut 3. Praktik money politics ini sudah kami laporkan juga, Yang Mulia, di panwas ... di kepolisian dengan laporan Nomor 691 dan saat ini masih diproses. Yang ketiga, di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya hari senin tanggal 8 Desember 2015 atau satu hari, pukul 18.30 WITA berarti serangan malam ini, Yang Mulia, bukan serangan fajar. Memberikan uang kepada Saudara Mugiro dan juga toren atau penampung air yang ditempeli stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ini untuk mempengaruhi jamaah Mushola di Rantau Jasa, Rantau Jaya Dusun I agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian di Desa Mina Karya, Kecamatan Moilong, warga juga diberikan Rp20.000.000.00 untuk dibagikan kepada warga. Ini uang dari Herwin Yatim menurut keterangan dari Prinsipal kami. Terhadap hal tersebut sudah kami laporkan juga, Yang Mulia, di laporan Polisi pada tanggal 13 Desember dengan tanda bukti lapor Nomor 690.

59

322. KETUA: PATRIALIS AKBAR Lima menit lagi. 323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Ya, di Desa Lonas dan Kecamatan Boras, ini warga diberikan uang Rp10.000.00 sampai Rp.20.000.00 bagi yang bisa menyebarkan kartu, namanya Sahabat Sehati Winstar, Yang Mulia. Jadi kartu ini diberikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada seluruh masyarakat, nanti ada form depan A itu dipegang oleh tim sukses, form B-nya itu dipegang oleh calon pemilih. Nah, ini diberikan uang secara bertahap, bulan pertama, di bulan sekitar November, Yang Mulia. Itu diberikan Rp20.000,00 Dese … akhir November diberikan Rp50.000,00 dan menjelang pemilihan ada yang diberikan Rp100.000,00 sampai Rp200.000,00 dan kami sudah sampaikan di bukti P-23 dan seterusnya. Kemudian pelanggaran masa kampanye dan kampanye terselubung kami anggap dibacakan. Tentang hasil survey, Yang Mulia, meskipun ini tidak mempengaruhi terhadap pemilihan kami ingin sampaikan di Majelis Yang Mulia ini. Bahwa berkali-kali survey dilakukan oleh PT Media Survey Indonesia atau PT MSI. Kami ingin mencari korelasi atau benang merah terkait hasil survey meskipun ini bukan patoktan tapi mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan. Hasil survey Pasangan Calon Nomor urut 1, bulan Maret 16%, Nomor 2=36%, Nomor 3=9,3%. Bulan Agustus Nomor 1=22,5%. Bulan … Nomor 2=38%. Nomor 3=14%. Bulan Oktober Nomor 1=27%. Bulan … Nomor 2=42%. Nomor 3=12%. Bulan November, Yang Mulia, satu bulan menjelang pencoblosan, Nomor 1= 34%, Nomor 2=43%, Nomor 3=13%. Dengan swing votter 9,1% di bulan November itu. Artinya, elektabilitas dari Pihak Terkait tidak menanjak sama sekali, tapi ternyata dari hasil money politik dengan menggunakan kartu sahabat winstar tadi yang diberikan secara masif dan juga terstruktur karena menggunakan sistem MLM, Yang Mulia, akhirnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 bisa memenangkan pemilukada. Kami langsung masuk pada petitum, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 85/KPU dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampiran Berita Acara rekapitulasi. 60

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Herman … Herwin Yatim-Mustar Labolo sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015. 4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Herwin Yatim-Mustar Labolo. Dan, 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo atau 1) Mengabulkan permohan Pemohon untuk seluruhnya. 2) Membatalkan keputusan Termohon Nomor 85 dan seterusnya. 3) Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh TPS pada 6 kecamatan, yakni Toili, Toili Barat, Batui, Bauti Selatan, Moilong, dan Kintom. 4) Menetapkan bahwa pelaksaan pemungutan suara ulang kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan. 5) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami tutup, kami ada tambahan bukti yang ber … kami beri tanda P-31A sampai dengan P-41, Yang Mulia. 324. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya. Sebentar. Sekarang Perkara Nomor 20, ya. Bukti yang sudah masuk itu P-1 sampai P-30? Yang sudah masuk, ya. Ini Perkara Nomor 20. 325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Pertama kami menyerahkan P-1 sampai dengan P-5, kemudian tambahan P-6 sampai dengan P-30, kemudian yang baru diserahkan tadi, Yang Mulia. 326. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Yang diserahkan itu berapa?

61

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI P-31 sampai dengan P-37. 328. KETUA: PATRIALIS AKBAR 37, ya, baik. Jadi, kita sahkan dulu yang sudah ada. 329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Baik, Yang Mulia. 330. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini sudah diverifikasi lengkap. P-1 sampai dengan P-30? 331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20: M. ALI Oh, ya. 332. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. KETUK PALU 1X

Yang baru disampaikan nanti kita verifikasi. 333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Baik, Yang Mulia. 334. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah disampaikan tadi? 335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUPXIV/2016: M. ALI Sudah, Yang Mulia.

62

336. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah, ya, baik. Kemudian perkara Nomor 62 juga P-1 sampai dengan P-30? 337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Betul, Yang Mulia. 338. KETUA: PATRIALIS AKBAR Enggak ada tambahan? 339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Ada tambahan, Yang Mulia, di belakang sudah kami siapkan. 340. KETUA: PATRIALIS AKBAR Daftar buktinya sudah ada? 341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Sudah ada, Yang Mulia. 342. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ini kita sahkan dulu, ya? P-1 sampai P-30. KETUK PALU 1X

Tolong ambil, dek? Tambahannya berapa itu? 343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO P-31 sampai dengan P-41, Yang Mulia. 344. KETUA: PATRIALIS AKBAR 31?

63

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO 31a. 346. KETUA: PATRIALIS AKBAR 31a? Tambahan, ya? Ya, buktinya ada di mana? Coba bawa ke dalam sini, bawa ke sini, bawa, biar kelihatan, bahwa ini sangat serius, begitu kan? Biar Pihak Terkait dan Termohon melihat, begitu? Jadi nanti dibilang ada bukti tambahan ternyata fisiknya enggak kelihatan, di luar persidangan juga enggak bagus, ya? Di pinggir sini saja, dek? Ya, nanti kita verifikasi dulu, ya? Ini waktunya sangat singkat, untuk memverifikasi banyak sekali. Ya, sementara kita … kami terima dulu, sementara kami terima dulu. Jadi P-31 sampai P? P-31a sampai dengan P-41, ya? Pak Wahiduddin, ada yang mau di? Pak Suhartoyo? Silakan. 347. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Untuk Surat Kuasa, ya para pihak yang ada di sini. untuk Pemohon supaya diperhatikan, yang Pemohon, yang Pak Nasrun cs, itu yang kuasa perbaikan yang di tanggal 30 dan 20, 31, 34? Itu tanda tangannya si Pak Nasrun sama Pak Abdul Ukaz Marzuki dan Pak Hamka, itu scan-an, ya? Jangan dong, di-scan gitu, diganti saja yang aslinya. 348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Di surat kuasa atau di permohonan, Yang Mulia? 349. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di perbaikan, ya? Kemudian di perbaikan permohonan. Ya, kan, ada scan-an? 350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Ya, kalau di perbaikan permohonan scan-an, Yang Mulia. 351. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kenapa, kok begitu? Jangan-jangan yang bersangkutan tidak merasa memperbaiki kalau (…)

64

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Merasa, Yang Mulia. 353. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi dari mana nyambungnya? Direnvoi saja dari pada nanti dinilai lain dari Mahkamah. 354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Baik, Yang Mulia. 355. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kemudian dari Kuasa yang Pak ini, Pak Ma’mun, ya? KTA-nya, Pak, belum, ya? KTA? 356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Belum, Yang Mulia. 357. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, supaya nanti diserahkan sekalian, direnvoi saja, Pak, enggak apa-apa nanti. 358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUPXIV/2016: UNOTO DWI YULIANTO Sekarang, Yang Mulia? 359. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sekarang, Yang Mulia, Pak Ketua? 360. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, lebih baik sekarang, biar semuanya tahu.

65

361. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Surat Kuasa begitu atau surat permohonan begitu kan bisa cacat kalau … Kemudian yang kedua dari Terkait supaya KTA juga dilampirkan, ya? Dengan sudah ada tapi dari Prinsipal yang KTP-nya belum ada. 362. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIV/2016: BENNY HUTABARAT Baik, Yang Mulia. 363. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dari Termohon KPU, kalau dari JPN mestinya dari KPU itu kenapa enggak langsung ke para jaksa ini saja memberi kuasa yang tidak substitusi. Kalau substitusi itu kan Anda punya itu limpahan Pak Kajari, Pak Kajari sebenarnya yang punya kuasa absolut atau mutlak itu di Pak Kajari. Kalau kemudian Pak Kajari mensubstitusikan jangan semua disubstitusikan. Kalau disubstitusikan semua berarti Pak Kajari kehilangan hak kuasanya, kan? Kalau mau substitusi itu hanya untuk satu keperluan, itu bisa secara parsial. Misalnya, “Hari ini Bapak-bapak hadir sidang untuk keperluan apa?” Sidang pendahuluan, “Nanti hari berikutnya tanggal … hari Selasa apa Rabu kan Bapak-bapak hadir lagi tuh, harus ada substitusi lagi, acaranya apa?” Menyampaikan jawaban. Tapi kalau segelondongan begini itu berarti Pak Kajari kehilangan hak substitusi ... hak yang mutlak, hak absolut, anda yang punya, beralih ke anda-anda tapi enggak nyambung karena lebih baik direct saja KPU. Kecuali Anda mau repot setiap hadir di persidangan ada substitusi dari Pak Kajari. Enggak ada masalah, langsung saja dari KPU ke Anda-anda itu para jaksa ini, hanya Pak Kajari tinggal membuat surat tugas saja. Ya, kan? Jadi Pak Kajari dapat Surat Kuasa penuh, Bapak-bapak para jaksa juga surat kuasa penuh, Pak Kajari tinggal memberi surat tugas, karena Anda kan tidak bisa Anda jalan sendiri-sendiri tanpa ada perintah dari Kajari, kan? Ya, Mas, ya. Itu saja, lah, Pak Ketua. Direnvoi dulu, yang Pak Nasrum. 364. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, silakan, mana? 365. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang itu, scan-an.

66

366. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sini, Dek. Sini, Dek. Baik, ya jadi kesempatan bagi Pihak Terkait dan Termohon untuk menjawab dan memberikan keterangan jawaban itu untuk Termohon, Pihak Terkait itu memberikan keterangan. Kedua perkara ini, insya Allah pada ... kita tunda sampai dengan hari Kamis 14 Januari 2016, pukul 08.00 WIB, ya. Dengan demikian perkara hari ini ... sidang perkara hari ini selesai dan kita tutup. KETUK PALU 3X

Siap-siap Kabupaten Morowali Utara. Baik, ya ini persidangan untuk Kabupaten Morowali Utara. Betul, ya? Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka, dan dinyatakn terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan memperkenalkan diri. 367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pemohon dalam Perkara Nomor 4 Kabupaten Morowali Utara, hadir Kuasa Hukumnya. Azriadi Bachry Malewa, S.H. dan Ishak P. Adam, S.H. sekian, Yang Mulia. 368. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, Pihak Terkait. 369. PIHAK TERKAIT PERKARA GUNAWAN RUBANA

NOMOR

4/PHP.BUP-XIV/2016:

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Gunawan Rubana dari Kantor Hukum Gunawan Rubana, S.H. dan rekan, mewakili Pihak Terkait, terima kasih. 370. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih. Termohon silakan. 67

371. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 4/PHP.BUPXIV/2016: HARUN Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon KPU Morowali Utara diwakili Kuasa Harun, S.H., Solika, S.H. dan saat ini dihadiri pula oleh Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Arif Budiman ... anggota KPU. Kemudian, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Sahran Raden, dan empat orang Komisioner Kanwir Lamaming, Pak Ahlan Awaludin, Ibu Yul Martin Taua, dan Pak Laode Ibrahim. Sekian, terima kasih, Yang Mulia. 372. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih. Ya, silakan Pemohon, ya yang (...) 373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

Ya. 374. KETUA: PATRIALIS AKBAR Surat Kuasa, Surat Kuasanya sudah, belum? Kuasa Pihak Terkait dulu, sama Termohon dipersiapkan. Jadi, ya Pemohon nanti langsung kepada pokok-pokok masalah. Jadi supaya lebih praktis, efisien ya. dari pagi agak lebih bagus to the poin, ya. Oke, silakan. 375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon dalam perkara putusan hasil Pemilihan Umum Pilkada Kabupaten Morowali Utara, Pemohon atas nama H. Idham Ibrahim, S.E. dan wakil Heymans Larope, S.E. Kuasa hukum dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, kedudukan legan stading Pemohon kami anggap juga dibacakan, tenggang waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan. Pokok permohonan. 1. Ketentuan pengajuan permohonan jumlah dan persentase. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, junto Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil

68

gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Tabel dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk 112.372 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak 2%. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 16.260 suara, sedangkan pasangan calon Ir. Aprtipel Tumimomor dan Moh. Asrar Abdul Samad sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara 18.672 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 2.415 suara atau sebesar 2%. Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 junto Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015. 4.2 kesalahan (...) 376. KETUA: PATRIALIS AKBAR Persennya berapa tadi? 377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

NOMOR

4/PHP.BUP-

Mencapai 2%. 378. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukan. Selisihnya? 379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA 2.415. 380. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. ini berapa persentasenya berapa dibandingkan dengan (...) 381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

Dibandingkan dengan (...)

69

382. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, Anda hitung berapa persentase? 383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

NOMOR

4/PHP.BUP-

2%. 384. KETUA: PATRIALIS AKBAR 2%? 385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA Ya. 386. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nanti jelaskan ya, bagaimana cara hitung 2%. 387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

Kami akan jelaskan dalam bentuk kesaksian, Yang Mulia. 388. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

Ya. bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. 1. Pasangan Nomor Urut 1 perolehan suara 12.504. 2. Pasangan Nomor Urut 2, 18.672. 3. Pasangan Nomor Urut 3, 7.692. 4. Pasangan Nomor urut 4, 16.260. 5. Pasangan Nomor Urut 5, 3.210. Jumlah suara 58.341 suara.

70

390. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemohon berapa? 391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

Pemohon 16.260. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya. 1. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon dibeberapa kecamatan. Akan kami buktikan dalam tahapan pembuktian . 2. Bahwa terjadi penambahan suara bagi pasangan calon terpilih yaitu Nomor Urut 2 Ir. Aprtipel Tumimomor dan Moh. Asrar Abdul Samad di beberapa kecamatan. Akan kami buktikan dalam tahapan pembuktian. 3. Bahwa terjadi pratik money politic yang dilakukan oleh pasangan calon yang terpilih dibeberapa desa dengan cara memberikan uang dan barang kepada pemilih yang di mana saat itu perkara a quo sedang dalam prosews Gakkumdu (Gabungan Penegakan Hukum) pemilihan umum di Polres Morowali. Sehingga dengan adanya pratek money politic tersebut dapat disimpulkan sangatlah menciderai nilai-nilai demokrasi yang baik. 4. Bahwa Termohon dalam melakukan penetapan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 telah mengeluarkan penetapan yang keliru serta tidak sesuai dengan aturan syarat ketentuan yang berlaku yang di mana Termohon telah meloloskan salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dari jalur independen dari Nomor Urut 5 yaitu Dr. H. Sutrisno Sembiring, M.M., dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd. sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang dalam hal ini telah nyata sebagai fakta di lapangan tidak terpenuhi syarat jumlah dukungan untuk lolos sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dari jalur independen. Akan tetapi telah diloloskan Termohon menjadi bupati dan wakil bupati untuk sebagai keputusan sebagaimana dalam keputusan sebagaimana dalam Keputusan Nomor 15 dan seterusnya tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 25 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Memenuhi Syarat Penyelenggaraan Pemihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2015. Padahal 71

awalnya Termohon sudah mengeluarkan Keputusan Nomor 25 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Sehingga terkait hal tersebu, Pemohon merasa dirugikan karena menurut Pemohon hal tersebut sangat mempengaruhi perolehan jumlah suara. Bahwa dengan diloloskannya salah satu Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dari jalur independen dengan Nomor Urut 5, yaitu Drs. Sutrisno Sembiring dan Kristina Parinsi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, maka pasangan tersebut memperoleh jumlah suara sebanyak 3.210 suara. Yang di mana semestinya, Termohon menetapkan jumlah suara tersebut merupakan jumlah suara yang tidak sah dan sudah seharusnya Termohon tidak mengikutsertakan bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Bapak. Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M. dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, dikarenakan secara fakta di lapangan syarat jumlah dukungan untuk lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dari independen tidak terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Morowali Utara tersebut dapat dikatakan cacat hukum dan tidak sah. Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi maka semestinya, proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara dan proses pemungutan suara di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana keputusan KPU Morowali Utara, Nomor Keputusan Nomor 88 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Morowali Utara Nomor 25 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat. 3, Keputusan KPU Nomor 15 tentang Penetapan Rekapitulasi Suara dinyatakan cacat hukum dan tidak sah. Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 15/KPTS/KPU-KAB204.43315/MU/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015. Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali 72

Utara Tahun 2015, yang diumumkan pada tanggal 19 Desember 2015. 3. Membatalkan demi hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 88/BAKPU-KABUPATEN204.43315-MU/79/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 bertanggal 28 Agustus 2015. 4. Membatalkan demi hukum Keputusan KPU Nomor 18 dan seterusnya tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 25 dan setersunya tentang Penetapan Pasangan Calon dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat yang pada penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Menyatakan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara dan proses pemungutan suara adalah cacat hukum dan tidak sah. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Morowali Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan putusan ini atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Hormat kami, Kuasa Hukum. Selanjutnya, Yang Mulia, ada penambahan alat bukti. 392. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ada alat bukti, silakan berapa? 393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

NOMOR

4/PHP.BUP-

Kemarin, dari P-1 sampai P- (...) 394. KETUA: PATRIALIS AKBAR 8, ya. 395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA 8, sekarang ada P-9 sampai P-11.

73

396. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan dek, diambil dek. P-9 sampai dengan P-11, ya, oke. P-1 sampai P-8 sudah dilakukan verifikasi. 397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA

NOMOR

4/PHP.BUP-

NOMOR

4/PHP.BUP-

Ya. 398. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu kita sahkan dulu, ya. 399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AZRIADI BACHRY MALEWA Ya, sahkan dulu. 400. KETUA: PATRIALIS AKBAR KETUK PALU 1X Tambahan ini nanti kita cek dulu. Cukup, ya? Saya mau minta penjelasan yang 2% yang Saudara maksudkan tadi itu, itu ambang batas suara menurut Pasal 158 atau perbedaan selesih suara? Ambang batas, ya, ya. Ya, kalau itu memang betul sesuai dengan jumlah penduduk itu, kan, oke. Pihak Terkait dan Termohon, ya, Termohon memberikan jawaban dan Pihak Terkait memberikan keterangan, insyaallah apa ada sidang selanjutnya, kita tunda sampai dengan hari Kamis, 14 Januari 2016, pukul 08.00 WIB, ya, tapi nunggu antrean, ya, oke. Enggak ada pertanyaan lagi, cukup? Oke, dengan demikian sidang hari ini kita cukupkan dan sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 22.09 WIB Jakarta, 11 Januari 2016 Koordinator Panel III t.t.d Makhmudah NIP. 19620419 199003 2 001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

74

2016

Recommend Documents