2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III)

JAKARTA KAMIS, 14 APRIL 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 8 ayat (3) dan pasal 13 ayat (1) huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia ACARA Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III) Kamis, 14 April 2016, Pukul 14.58 – 15.31 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Patrialis Akbar Maria Farida Indrati Suhartoyo Manahan MP Sitompul Wahiduddin Adams Aswanto

Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Sigid Edi Sutomo 2. Dian Puji N. Simatupang 3. Tjip Ismail B. Pemerintah: 1. Yunan Hilmy 2. Mulyanto 3. Untung Minardi 4. Andi Batara

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.58 WIB 1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 6/PUUXIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Baik, Yang Mulia. Kami dari CSSUI yang hadir di sini adalah sebelah saya Drs. R. M. Sigid Edi Sutomo, kemudian sebelah saya Dr. Dian Puji N. Simatupang S.H., M.H., dan saya sendiri Tjip Ismail. Sementara Dr. Machfud Sidik dan Pak Darminto Hartono, S.H., L.LM., berhalangan hadir. Di samping itu, di sebelah … belakang kami Para Prinsipal yaitu dari Hakim Pengadilan Pajak. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Pak Dian biasanya jadi ahli, kok sekarang jadi Pemohon? Dari DPR tidak hadir berdasarkan surat tertanggal 14 April 2016 karena bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat. Dari Pemerintah siapa yang hadir? Saya persilakan.

4.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari Pemerintah sebelah kiri saya, Bapak Yunan Hilmy (Direktur Litigasi), saya sendiri Pak Mulyanto, sebelah kanan saya Pak Untung, dan selanjutnya Bapak Andi Batara dari Kementrian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, agenda siang hari ini kita akan mendengarkan keterangan Presiden dan keterangan DPR. Karena DPR enggak hadir, maka satusatunya adalah mendengarkan keterangan dari Presiden. Silakan, Pak Yunan.

1

6.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Assalamualaikum wr. wb.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

8.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perkenankan kami mengucapkan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak selanjutnya disebut UndangUndang Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1945 yang dimohonkan oleh Ikatan Hakim Indonesia atau IKAHI cabang pengadilan pajak yang dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada Drs. R. M. Sigid Sutomo dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut Pemohon. Sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 16 Februari 2016. Selanjutnya perkenankanlah Presiden, selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UndangUndang Pengadilan Pajak, sebagai berikut. I. Pokok Permohonan. 1. Bahwa Pemohon menganggap penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menimbulkan persoalan terhadap periodisasi ketua, wakil ketua, dan anggota pengadilan pajak yang seperti disamakan dengan jabatan politis lainnya. Padahal hakim sebagai kekuatan … kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari pengaruh manapun termasuk masa periodisasi jabatan yang menimbulkan kekhawatiran apakah dalam melaksanakan 2

tugas dan pekerjakan … pekerjaannya akan diteruskan atau diperpanjang. 2. Bahwa menurut Pemohon dampak dari penjelasan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf C-1 UU Pengadilan Pajak seharusnya dimaknai sama dengan usia hakim pengadilan tinggi tata usaha negara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara adalah 67 tahun. Sehingga usia yang 60 tahun justru menimbulkan ketidaksamaan di hadapan hukum, mengingat pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang langsung putusannya disamakan dengan pengadilan tinggi. Karena upaya hukum pengadilan pajak langsung dilakukan … langsung dilakukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. 3. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 karena ketentuan a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. II. Tentang kedudukan hukum Para Pemohon. Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon menyatakan dirinya sebagai Anggota IKAHI Cabang Pengadilan Pajak yang terlanggar hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan mengenai periodisasi hakim dan usia pensiun. Legal standing Pemohon tersebut keliru sebab yang dijabarkannya di dalam permohonan adalah kerugian yang dialami oleh hakim pengadilan pajak, bukan oleh sebagai anggota IKAHI. 2. Bahwa … kami ulangi, 2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo mengatasnamakan dirinya sebagai anggota IKAHI, maka semestinya hak konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan hanyalah hak-hak sebagai anggota organisasi IKAHI, bukan hak-hak anggota … sebagai hakim. 3. Bahwa selain itu pada saat ini terdapat empat Pemohon yang telah pensiun sebagai hakim pengadilan pajak, sehingga keempatnya tidak memiliki lagi kapasitas untuk menyatakan dirinya sebagai anggota IKAHI. Menurut Pemerintah, Pemohon yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor … Tahun … 14 Tahun 2002 adalah tidak berdasar sama sekali karena pokok 3

permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan konstitusional review saat ini adalah merupakan keberatan Pemohon terhadap pengenaan periodisasi jabatan, sehingga hal itu bukan merupakan isu konstitusionalitas dari keberlakuan norma. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002? Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji? Menurut Pemerintah dalil-dalil kerugian yang disampaikan Pemohon lebih bersifat spekulatif dan tidak relevan. Sementara Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa jika kerugian yang didalilkan bersifat potensial, maka kerugian tersebut harus dipastikan akan terjadi berdasarkan penalaran yang wajar. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat, Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon. Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis mengenai pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman,

4

tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai, terutama dari sumber perpajakan. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Badan penyelesaian sengketa pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Dengan pertimbangan tersebut diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemerintah berpendapat bahwa hakim pengadilan pajak berdasarkan undang-undang a quo adalah hakim khusus atau ad hoc yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak sesuai dengan karakter dan kebutuhan atas jabatannya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUUXII/2014. Dan bukan merupakan pejabat negara sesuai dengan Ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sebagai hakim ad hoc pengaturan periodisasi hakim pengadilan pajak tidak dapat dipersamakan dengan hakim karir yang dalam hal ini merupakan pejabat negara. Pengaturan periodisasi dalam ketentuan a quo sudah sesuai dengan pengaturan dalam pengadilan ad hoc lainnya, antara lain pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga. Periodisasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi hakim pengadilan pajak selanjutnya. 2. Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menganggap kedudukan pengadilan pajak secara struktur maupun fungsi dipersamakan dengan pengadilan tinggi tata usaha negara, Pemerintah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak, pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, yakni banding yang diajukan oleh wajib pajak atas beberapa surat ketetapan pajak yang dikeluarkan direktorat jenderal pajak dan gugatan atas pelaksanaan 5

penagihan pajak, atau keputusan pembetulan, atau putusan lainnya. Dalam memeriksa dan mengadili gugatan pengadilan pajak murni bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama karena sebelumnya belum ada lembaga yang menguji objek yang disengketakan. 3. Terkait dengan kecepatan penyelesaian sengketa pajak hal tersebut tidak ada kaitannya dengan masa periodisasi dan usia pensiun yang lebih muda karena merupakan masalah teknis penyelesaian perkara yang tidak hanya terjadi di pengadilan pajak, namun juga di pengadilan yang lain, misalnya karena hakim mutasi. Berdasarkan keterangan di atas terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemerintah tidak sependapat karena justru adanya periodisasi jabatan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan ad hoc lainnya, sehingga hal ini telah memberikan kepastian hukum bagi semua hakim ad hoc dan tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar 1945. IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan, dan, 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 14 April 2016, Kuasa Hukum Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly). Terima kasih. 9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Yunan. Dari meja Hakim ada? Ada satu, Pak Wahiddudin, saya persilakan.

6

10.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk hal yang disampaikan oleh Pemerintah, pertama mohon klarifikasi terhadap apa yang disampaikan memang baru saya tangkap secara lisan. Yang kedua, nanti mohon mungkin kelengkapan keterangannya. Dalam penyampaian keterangan Presiden tadi disebutkan bahwa hakim ketua, wakil ketua, hakim pengadilan pajak itu bukan pejabat negara. Nah, di undang-undang yang sedang diuji itu Pasal 8 ayat (4) … yang diujikan Pasal 8 ayat (3). Di Pasal 8 ayat (4) dikatakan, “Ketua, wakil ketua, dan hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak.” Jadi kalau tidak salah tadi dikutip Undang-Undang ASN. Apakah di Undang-Undang ASN itu memang jelas di sana disebutkan bahwa hakim pengadilan pajak? Karena di Pasal 8 ayat (4) undang-undang yang diuji, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, itu jelas disebutkan di sana itu adalah pejabat negara. Nah, pertama. Kemudian yang kedua. Mohon untuk dapat juga digambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 memang sebelumnya Undang-Undang Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, itu bersamaan umurnya. Kemudian tahun 2009 itu ada UndangUndang Tata Usaha Negara Nomor 49, kemudian Peradilan Umum Nomor 40, Peradilan Agama Nomor 51, untuk hakim tingginya memang usianya sudah diubah menjadi 67. Nah, sementara undang-undang ini ya belum pernah diajukan perubahan. Nah, undang-undang yang lain untuk hakim tingginya di TUN, umum, PA, itu jelas 67. Jadi ini apa karena belum pernah diubah, diusulkan? Ya, memang masih mengikuti undang-undang yang seperti itu pada waktu Undang-Undang TUN, Umum, dan PA sebelum tahun 2009. Nah, ini apakah tidak disinggung? Termasuk juga apakah di dalam prolegnas sekarang Rancangan Undang-Undang Peradilan Pajak sudah ada pemikiran, setidak-tidaknya untuk … ya konsisten atau sinkron dengan usia pensiun di hakim tinggi untuk pengadilan umum, TUN, dan agama? Nah, ini mohon apa .. dilengkapi atau dapat dijawab sekarang. Terima kasih.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. Ya, kiri dululah.

12.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, kiri dulu.

7

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Suhartoyo, saya persilakan.

14.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya juga ingin menambahkan saja dari Yang Mulia Pak Wahiduddin. Yang pertama berkaitan dengan jawaban dari Pihak Pemerintah, yang ada penekanan terhadap pemaknaan hakim pengadilan pajak sebagai hakim ad hoc tadi. Tapi sebentar saya sela dulu. Kemarin ada argumentasi bahwa ada beberapa hakim pengadilan pajak yang sudah mau pensiun itu karena usia atau karena memang periodesisasinya habis?

15.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Yang Mulia, terima kasih.

16.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

17.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Yang pensiun itu karena usianya sudah 65.

18.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 65, baik. Artinya, Pak, dari Pihak Pemerintah. Kalau murni bahwa itu adalah hakim ad hoc, dia tidak ada benturannya dengan usia. Karena pengangkatan setiap lima tahun. Bahkan dalam … dalam tataran hakimhakim ad hoc di peradilan yang lain itu tidak pernah mempersoalkan tentang usia pensiun, apakah usia pensiun sebagai hakimnya, dibanding dengan hakim-hakim karir, maupun hakim … usia pensiun sebagai PNSnya. Bahkan ada hakim-hakim sudah usia 70 pun masa ad hocnya diperpanjang. Artinya tidak ada konsistensi di sini, Pak. Tapi paling tidak Mahkamah ingin argumentasi Bapak itu dasarnya apa? Kemudian menganggap bahwa hakim peradilan pajak ini adalah hakim ad hoc tadi. Karena tentu di situ akan mengandung sebuah hak dan kewajiban dan anu yang sangat berbeda dengan kalau hakim itu bukan hakim ad hoc. Memang saya lihat, saya baca di tentang struktur organisasi maupun sistem kerjanya pengadilan pajak, itu memang seorang ketua pengadilan pajak bisa menunjuk hakim ad hoc sebagai hakim anggota di dalam majelis menangani perkara. Tapi hanya di situ, dapat, Pak. Artinya 8

kan tidak … tidak kemudian ada hakim ad hoc di sana yang sifatnya permanen. Dan itu kan sangat tergantung kepada kebutuhan. Kalau kita apa … memaknai daripada reasoning argumentasi bahwa ketua dapat mengangkat hakim ad hoc sebagai … tapi mungkin itu ada kualifikasi tertentu, apa yang perkara-perkara tertentu atau perkara yang mana saja yang perlu di … di … ditunjuk hakim ad hoc. Artinya, tidak semua perkara harus ada hakim ad hocnya. Itu saya minta penjelasan dari … tambahan dari Pihak Pemerintah nanti. Kemudian, ini hakim pengadilan pajak yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang perpajakan, ini kan kalau kita … kita kaitkan dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya, dia kan sebenarnya melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam … di badan peradilan tata usaha negara yang khususnya atau terkhusus mengenai bidang pajak. Artinya, juga bagian dari badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Nah, itu Pemerintah tadi belum menyinggung soal itu. Bagaimana menyetarakan itu, Pak? Kalau menyetarakan itu, tentunya tidak ada perbedaan-perbedaan, diskriminasi di situ, perlakuan-perlakuan hakim-hakim ini sepanjang itu masih dalam frame menjalankan kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 itu. Memang tidak secara jelas. Karena yang jelas kan hanya Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, umum, TUN, militer, dan agama. Tapi, ini kan kita sudah … sudah firm bahwa sudah tahu semua bahwa pajak ini bagian kekhususan dari peradilan tata usaha negara. Kemudian, ditambah, baru Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 kan seperti itu? Nah, artinya, mestinya tidak ada perlakuan-perlakuan yang berbeda kalau itu memang masih satu rumpun, kan? Itu yang tadi belum dijawab oleh Pemerintah. Padahal, itu … itu sangat … urat nadinya di situ, Pak. Jadi, barangkali nanti kalau bisa itu ditambahkan supaya kami juga dari Mahkamah bisa menjadi pengayaan kami untuk bagaimana sih sebenarnya? Kok Pemerintah dan DPR ini memperlakukan hal itu yang berbeda, begitu? Terima kasih, Pak Ketua. 19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Patrialis.

20.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Ini … hari ini Pak Yunan gagah sekali ini pakai jas, pakai dasi. Pak Mulyanto pakai batik merah sekarang ini. Baju seragamnya juga baguslah.

9

Saya melihat dari … mungkin hampir sama, tapi dari berbeda perspektif, ya. Tadi Pemerintah keberatan, tidak setujulah, ya, dengan permohonan Para Pemohon ini. Biasanya, kalau kita menyatakan setuju atau tidak setuju karena kita beracara di Mahkamah Konstitusi, kan … landasannya kan apakah permohonannya konstitusional, apa tidak? Landasannya kan begitu, Pak, ya. Ini berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas, apa tidak? Kalau kita lihat dari perkembangan, tadi sudah dikatakan Pak Wahid juga … Pak Wahiduddin sama Pak Suhartoyo. Umur Hakim ini berubah-ubah. Ya, kan? Termasuk Hakim MK juga berubah-ubah usianya. Jadi, ada batas maksimal 70 tahun atau lima tahun pada periodisasinya. Hakim Agung juga begitu. Naik … dulu 67, terus naik 70. 65, 67, 70. Terus, sekarang ada keinginan mau diturunkan lagi, gitu. Jadi, umur ini berubah-ubah, gitu. Nah, saya hanya melihat itu, nanti Pak Yunan bisa pakai ini saja … pakai tertulis saja, ya. Ini persoalan konstitusionalitas, apa tidak, gitu? Karena Pemohon ini, kan inginkan equal. Jadi, “Kalau hakim yang lain diakui segitu, kok kami enggak?” Gitu. Gitu lho, Pak. Ya, terima kasih. 21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana, Pak Yunan? Apa mau dijawab tertulis atau dijawab sekarang? Silakan.

22.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Baik. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih karena ada beberapa yang perlu dikonfirmasikan lebih detail. Mohon untuk kami ajukan secara tertulis. Terima kasih.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, baik. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya tanya ke Pemohon. Apa masih akan mengajukan ahli?

24.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Baik, Yang Mulia. Jadi, rencana kami pertama, kami akan menghadirkan ahli (…)

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

10

26.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Antara lain Prof. Bagir Manan, Prof. Satya Arinanto, Prof. Zen Purba, Pak Widayatno dari Mahkamah Agung juga, Pak Eddy Mangkuprawira (eksperadilan pajak), dan Pak Sudarto (Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara), dan Saksi Ahli Pak Donny Budiono. Maaf, saksi … Saksi Fakta Pak Donny Budiono. Kemudian, sesuai dengan permohonan kami terdahulu. Karena sekarang ini banyak yang mau pensiun, kalau pensiun habis ini pengadilan pajak. Jadi, mohon sidang ini melalui sidang cepat, lebih cepat itu.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahlinya banyak?

28.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya. Dalam satu hari yang akan datang barangkali bisa sekaligus.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi begini, kalau ahlinya itu menjelaskan materi yang sama, prespektifnya sama enggak perlu banyak-banyak, itu kan. Sebetulnya keahlian atau keterangan ahli yang dibutuhkan di sini bukan di segi kuantitas tapi kualitas kesaksiannya atau kualitas keterangan ahlinya. Sehingga kalau banyak, resikonya ya kita harus menyelenggarakan sidang beberapa kali. Ya karena kita juga ingin sebetulnya kalau anu … nanti kita putuskan MA sebagai Pihak Terkait mungkin juga bisa kita hadirkan. Bagaimana pandangan MA? Ya. Karena juga … apa namanya … ini masalah usia hakim juga berbeda-beda. Masalah yang berhubungan dengan harmonisasi itu, sebetulnya ini. kalau Anda minta ada tiga saksi, satu ahli, kita 1 persidangan lagi. Pilih saja yang anu … yang … tapi Pemerintah juga nanti bisa saja mengajukan ahli, gitu.

30.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Yang Mulia, kalau boleh. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa kami akan mengajukan selebihnya tertulis, gitu, kami pilh.

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, boleh.

11

32.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Nah, gitu, Yang Mulia. Nanti kami akan (…)

33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Boleh, boleh. Jadi, berapa untuk persidangan yang akan datang?

34.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Tiga (…)

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tiga ahli, satu saksi, gitu?

36.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, Yang Mulia.

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu tiga ahli, satu saksi selebihnya nanti keterangan tertulis (…)

38.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Tertulis.

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari ahli, ya?

40.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Baik, Yang Mulia.

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemerintah kira-kira mengajukan ahli atau saksi, enggak?

42.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Kami akan mempertimbangkan untuk mengajukan ahli, nanti akan kami beritahukan selanjutnya. 12

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Kalau begitu nanti persidangan yang akan datang kita akan mendengarkan tiga ahli dan satu saksi dari Pemohon. Sidang akan diselenggarakan pada hari Senin, 2 Mei 2016. Belum keburu pensiun kan 2 Mei?

44.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Sebagian sudah pada pensiun, tadi empat orang sudah itu.

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, Senin, 2 Mei tahun 2016, pada pukul 10 … 11.00 WIB. Karena ini agenda persidangan kita sudah sampai Magrib semua. Jadi enggak ada anu … slot untuk anu … ini slot yang untuk Perkara Nomor 6 ini Senin, 2 Mei 2016, pada pukul 11.00 WIB. Dengan agenda untuk mendengarkan tiga ahli dan satu saksi. Ada lagi yang mau disampaikan Pemohon? Cukup, ya? Jadi keterangan ahli yang lain bisa disampaikan secara tertulis, gitu.

46.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Terima kasih.

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah cukup, ya?

48.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Cukup, Yang Mulia.

13

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB Jakarta, 14 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

14