2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 49/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT [KONFERENSI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI)] DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)

JAKARTA RABU, 31 AGUSTUS 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 49/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 67 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Mustofa 2. Sahala Aritonang ACARA Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait [Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)] dan Ahli/Saksi Pemohon (IV) Rabu, 31 Agustus 2016 Pukul 11.14 – 12.28 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams

Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ahmad Fauzi B. Pemerintah: 1. Yunan Hilmy 2. Mulyanto 3. Heru Widianto 4. Totok C. Ahli dari Pemohon: 1. Maruarar Siahaan D. Saksi dari Pemohon: 1. Fauzan 2. Alfil Syahril

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 49/PUUXIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, yang hadir siapa?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini yang hadir Ahmad Fauzi sebagai Kuasa.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari Pemerintah, saya sendiri, Pak Mulyanto dari Kemenkumham. Sebelah kiri saya, Bapak Yunan Hilmy (Direktur Litigasi). Kemudian, sebelah kiri lagi, Bapak Heru dari Kemenaker. Sebelah kanan saya, Pak Totok dari Kemenaker dan Bapak (suara tidak terdengar jelas) dari Kemenkumham. Demikian, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak Mul. Agenda kita hari ini semestinya mendengarkan Pihak Terkait yang sudah disahkan oleh Majelis untuk menjadi Pihak Terkait dari KSBSI, tapi tidak hadir. Kemudian, kita akan mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan, ada surat untuk mohon menjadi Pihak Terkait dan sudah diterima oleh Mahkamah. Yang pertama dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Sektoral Indonesia. Kemudian yang kedua dari Tim Pembela Buruh Pekerja untuk gerakan kesejahteraan nasional dan yang ketiga Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi, tiga ini akan kita dengar keterangannya pada persidangan yang akan datang.

1

Baik, kita mulai dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon. Ahli, Yang Mulia Pak Dr. Maruarar, saya persilakan, untuk diambil sumpahnya. Kemudian Saksi Pak Fauzan, S.H.,M.H. dan Pak Alfil Syahril, S.H. Saya persilakan. Untuk Ahli saya mohon berkenan, Pak ... Yang Mulia Pak Manahan. Kemudian nanti untuk ... agak ada jarak, ya. Untuk Saksi beragama Islam? Ini petugas, kok belum ada semua? Mohon ditunggu sebentar. Ini rohaniwannya kok enggak ada ini. Ya, langsung, ya. Silakan, silakan. Itu yang ... ada Alquran? Ya, baik sekarang untuk Ahli dulu. Beliau beragama Kristen. Silakan. 6.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Kepada Saudara Ahli untuk mengikut lafal janji yang saya ucapkan. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

7.

AHI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

8.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Maru. Sekarang yang beragama Islam, Pak Fauzan dan Pak Alfil. Nah, begitu, baik. Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

9.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi, ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.”

10.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

2

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia dan Saksi. Pemohon, Ahli dulu atau Saksi dulu?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Saya diperiksa Saudara Saksi Fauzan terlebih dahulu.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, Saksi dulu, baik. Baik, Pak Fauzan, silakan untuk di mimbar untuk memberikan keterangan. Sebelumnya saya tanya, Pak Fauzan alamatnya di mana? Itu dinyalakan.

14.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Di Apartemen Lembaga Negara, Tower 1, 1103, Pak.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini di KTP Kebon Kosong, ya?

16.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Kelurahan (...)

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemayoran?

18.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Kelurahan Kebon Kosong.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, betul?

20.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Kecamatan Kemayoran, betul.

3

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Silakan. Ini Pemohon, akan dipandu atau langsung memberikan kesaksiannya? Langsung?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Langsung.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, silakan, Pak Fauzan.

24.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin ... saya akan memberikan kesaksian, ada dua hal. Yang pertama kesaksian mengenai proses saya menjadi hakim dan yang kedua tugas pokok dan fungsi saya sebagai hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung. Yang pertama, saya memberikan kesaksian bahwa pada tahun 2005 saya diusulkan oleh serikat pekerja pariwisata untuk mengikuti seleksi calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Kemudian pada setelah itu, saya diseleksi dan dinyatakan lulus. Setelah lulus, saya mengikuti pendidikan calon hakim ad hoc PHI. Kemudian, saya dinyatakan lulus, lalu di-fit and proper oleh panel Mahkamah Agung khusus untuk yang ad hoc pada Mahkamah Agung, kemudian saya dinyatakan lulus. Lalu pada 2007, saya diangkat berdasarkan keppres sebagai hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Kemudian pada ... saya ulang, pada Juni 2007 saya diangkat sebagai hakim ad hoc dengan keppres. Kemudian, pada September 2007 saya disumpah oleh ketua Mahkamah Agung sebagai hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Kemudian, konsekuensi diangkat sebagai hakim saya harus mengundurkan diri dari pekerjaan yang lama. Karena apa? Karena ada beberapa pekerjaan yang oleh Undang-Undang Nomor 2 Pasal 63 itu tidak boleh dirangkap. Kemudian, saya harus mengundurkan diri sebagai pengurus serikat pekerja sesuai dengan undang-undang itu. Di samping itu, semua pekerjaan yang oleh kode etik maupun pedoman perilaku hakim juga dilarang, kita tidak boleh. Jadi, pendek kata saya hanya bekerja sebagai hakim ad hoc penuh, tidak boleh merangkap pekerjaan yang lain. Jadi, terkait itu sebenarnya sama konsekuensinya dengan hakim karier, mereka terikat kode etik, kita juga sama, dan pekerjaanpekerjaan yang menjurus kepada conflict of interest juga hakim ad hoc dilarang.

4

Kemudian yang kedua mengenai ... kesaksian saya mengenai tugas pokok dan fungsi saya sebagai hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Jadi, kewajiban saya yang utama adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Jadi, semua perkara hubungan industrial itu diputus oleh hakim ad hoc dan hakim agung komposisinya. Jadi, memeriksa, mengadili, dan memutus itu saya jelaskan pada pokoknya adalah setelah mendapat penetapan sebagai majelis oleh Ketua Mahkamah Agung. Kemudian, saya membaca berkas, saya berpendapat dan menyampaikan usul, usul pendapat itu. Kemudian, pada sidang memutus, saya memutus. Setelah memutus, kita melakukan pekerjaan minutasi, koreksi putusan dan sebagainya. Ini pekerjaan saya atau kewajiban saya sebagai hakim ad hoc PHI. Kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan pada Mahkamah Agung atas perintah dari pimpinan, itu di antara tugas-tugas atau kewajiban pokok saya sebagai hakim dan saya setiap hari harus masuk di situ, sekarang diabsen, ada permanya, terakhir Perma Nomor 7 Tahun 2016 bahwa seluruh hakim termasuk hakim ad hoc harus masuk setiap hari dan diabsen. Kemudian yang kita tangani perkara itu, ini sesuai dengan keterangan dari ... dari kepaniteraan. Tahun 2014 kasasi dan PK itu ada 621 per tahun, tahun 2016 ada 778 perkara per tahun, tahun ini 2016 sampai bulan Juli itu ada sudah masuk 549 perkara. Itu kewajiban saya. Kemudian, hak saya sebagai hakim, saya mendapat tunjangan setiap bulan tetap tanpa dipotong karena misalnya tidak hadir tidak dipotong. Kemudian, kita mendapat perumahan dan transportasi. Jadi kalau fungsionalnya pada dasarnya antara hakim ad hoc PHI itu sama dengan hakim karier. Demikian saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. 25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak Fauzan. Berikutnya, Pak Alfil Syahril saya persilakan.

26.

Silakan

duduk

kembali.

SAKSI DARI PEMOHON: ALFIL SYAHRIL Baik. Assalamualaikum wr. wb. Langsung saya sampaikan, Yang Mulia yang saya hormati. Bahwa Saksi menjadi Hakim memang mengikuti seleksi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu mengikut persyaratan-persyaratan sepertinya ... seperti tidak sebagai pengurus serikat pekerja, mengundurkan diri dari tempat bekerja sebelumnya. Bahwa Saksi menjadi Hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial dari unsur organisasi pengusaha. Jadi, Saksi sebelumnya adalah Sekretaris DPP Apindo Kalimantan Barat, Pontianak. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 112/P/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan 5

Saksi ditempatkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Surabaya, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 195/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010. Saksi sendiri berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat dan biaya pindah dari Pontianak ke Surabaya ditanggung oleh negara. Sebelum dilantik sebagai hakim ad hoc, Saksi sebelumnya mengikuti pelatihan calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial pada tahun 2010 dan dinyatakan lulus yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sesuai sertifikat tanggal 4 Agustus 2010. Selanjutnya mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 22 Februari sampai dengan 6 Maret 2015, sesuai sertifikat Nomor 44BLD/MARI/2015 yang diselenggarakan oleh Balitbang dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Bahwa pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sebagai hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Surabaya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010. Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Surabaya, periode pertama pada tanggal 4 Oktober 2015 dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 76/P/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang pemberhentian dan … dengan hormat dan pengangkatan kembali sebagai hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor K109/KMA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial untuk masa jabatan yang kedua dan tempat penugasan pengadilan negeri Surabaya. Bahwa dengan demikian pada saat ini Saksi menjalankan tugas sebagai hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Surabaya periode yang kedua. Bahwa Saksi telah melaksanakan menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari sama dengan hakim-hakim lain pada pengadilan negeri Surabaya, yaitu melakukan absensi masuk dan pulang. Majelis Hakim menetapkan ... Majelis Hakim ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Hari pelaksanaan sidang disesuaikan dengan jadwal Ketua Majelis Hakim. Putusan dibuat oleh Hakim Anggota, dalam hal ini hakim ad hoc setelah dilakukan musyawarah Majelis Hakim dan putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hakim … tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, Saksi setiap bulan menerima uang tunjangan sebesar Rp17.500.000,00 dan setelah dipotong PPH Pasal 21, Saksi menerima uang tunjangan sebesar Rp15.966.667,00.

6

Sedangkan fasilitas lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 5 Tahun 2013 hakim ad hoc yang memiliki hak keuangan dan fasilitas sebagai berikut, yaitu … yang belum diterima oleh hakim ad hoc, yaitu rumah negara dan fasilitas transportasi. Jadi, selama berdinas di Surabaya, hakim ad hoc mengontrak rumah dengan biaya sendiri. Bahwa pada tahun 2016 ini hakim ad hoc baru menikmati tunjangan gaji ke-13 dan THR berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2016 dan PP Nomor 20 Tahun 2016. Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial, sudah tidak lagi sebagai pengurus Apindo Kalimantan Barat dan sudah mengundurkan diri dari tempat Saksi bekerja yang telah mengabdi selama 17 tahun. Hal itu Saksi laksanakan sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, hakim ad hoc dilarang merangkap jabatan. Saksi mengerti dan memahami maksud dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut yang bertujuan untuk menjaga independensi hakim dan kementerian hakim dalam melaksanakan kekuasan kehakiman dari segala bentuk macam intervensi. Bahwa pengangkatan saksi sebagai hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial diatur dalam Pasal 63, sedangkan persyaratan sebagai hakim ad hoc pengadilan umum industrial diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sedangkan pemberhentian dengan hormat hakim ad hoc pengadilan umum industrial diatur dalam Pasal 67, sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004. Tata cara pengaturan pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian sementara hakim ad hoc sebagaimana diatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, diatur dalam Pasal 72 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 dalam penjelasan yang disebutkan, “Hakim ad hoc yang diatur Dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 mempunyai kekhususan dibandingkan dengan hakim ad hoc pada pengadilan lainnya. Hakim ad hoc pengadilan umum industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung bersifat permanen karena setiap perkara perselisihan hubungan industrial penyelesaiannya selalu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan komposisi hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim ad hoc masingmasing sebagai anggota majelis hakim.” Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Keuangan Fasilitas Hakim Ad Hoc, sesuai Pasal 2 Perpres Nomor 5 Tahun 2013, fasilitas yang … hakim ad hoc memiliki hak keuangan dan fasilitas seperti: a. Tunjangan rumah negara. b. Fasilitas transportasi. 7

c. d. e. f.

Jaminan kesehatan. Jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya. Biaya perjalanan dinas Uang penghargaan. Sampai saat ini, saksi hanya menerima uang tunjangan saja, sedangkan fasilitas lain sebagaimana yang dimaksud huruf b dan c belum menerima. Hal tersebut disebabkan belum dilaksanakannya Ketentuan Pasal 9 dalam perpres tersebut yang disebutkan, “Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan peraturan presiden ini ditetapkan oleh menteri keuangan, sekretaris Mahkamah Agung, dan kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.” Bahwa jumlah perkara yang masuk, yang diterima oleh pengadilan umum industrial sesuai dengan data dari Panitera Muda, PHI Surabaya selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2013, perkara yang masuk sebanyak 142 perkara. Tahun 2014=134 … eh … 139 perkara. Tahun 2015=160 perkara. Demikian yang bisa saksi sampaikan, Yang Mulia yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak Alfil. Berikutnya, Ahli, Yang Mulia Pak Maruarar, saya persilakan.

28.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Bapak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Para peserta sidang, saya mohon maaf ini kepada Pak Yunan saya duduk di sini, kadang-kadang di sana, di sini. Kalau dari saya yang diminta untuk ikut mendukung permohonan sesungguhnya sangat sederhana sekali karena sudah ada putusan MK sebenarnya yang saya anggap bisa jadi rujukan tentang apa yang menjadi keprihatinan para Pemohon. Di sini sebenarnya apa yang menjadi objek Pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memiliki periodisasi masa jabatan. Saya melihatnya dari 3 aspek. Pertama, dari sudut independensi, memang independensi ini merupakan prinsip yang menjadi landasan dan sumber konsepsi untuk membangun good governance. Secara konseptual, prinsip independensi didasarkan pada public trust dan dibangun dalam rangka menegakkan rule of law dalam pemerintahan yang bertanggung jawab. Saya kira literatur dan kongres-kongres Mahkamah Agung di dunia secara bersama membicarakan hal ini berulang kali. Terakhir, Bangalore Principles of Judicial Conduct Tahun 2002 juga yang telah diadopsi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dimuat 8

dalam kode etik dan disusun, diperlakukan bagi hakim Indonesia. Dapat dijadikan rujukan untuk melihat best practices dan interpretasi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma konstitusi dan juga sebagai sumber kebijakan legislasi dalam kedudukan hakim yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi hakim tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya citra negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Sebenarnya independensi itu sebagai suatu kemandirian dan kemerdekaan, juga bukanlah merupakan hak dari hakim, tetapi hak dari rakyat, yaitu agar para hakim boleh memberikan atau boleh berperan di dalam memberikan keadilan secara mandiri, tetapi persyaratannya bahwa independensi diberikan agar hakim bersikap imparsial atau netral, atau tidak memiliki sikap memihak yang diwujudkan di dalam perannya. Hakim diberikan independensi untuk mewujudkan imparsialitas itu ditunjuk sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa agar dapat mewujudkan sikap tidak memihak. Independensi hakim tentu harus masih dibangun dan dijaga dengan menyusun serangkaian jaminan atau save guard yang memberikan ruang yang luas bagi hakim bergerak dan leluasa untuk memberikan keadilan dalam proses penegakkan hukum tanpa merasa was-was. Jaminan tersebut dapat diletakkan, ya, dalam masa jabatan yang barangkali tidak tergantung kepada suatu sikap daripada mereka yang mengusulkan untuk diperpanjang pada masa kemudian. Saya kira hal ini menjadi suatu keprihatinan sendiri karena salah satu ciri dari karakter pengisian jabatan hakim yang dapat menjamin independensinya adalah karakternya tidak bersifat politik atau partisan. Jabatan-jabatan yang bersifat politik sesungguhnya merupakan jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan pemilihan sebagai elected official dalam proses politik. Tetapi di Indonesia terdapat juga hakim-hakim yang direkrut dan diseleksi oleh Komisi Yudisial diajukan ke DPR untuk disetujui, dimana keterlibatan DPR sebagai lembaga politik sesungguhnya hanya merupakan proses politik di dalam check and balance, tetapi hakimnya sendiri bukan merupakan pejabat politik. Jabatan hakim yang tidak bersifat politik di masa ini tampaknya dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur yang bersifat hakim karier dan hakim nonkarier. Jalur karier pada dasarnya dimaksudkan untuk mereka yang direkrut sejak awal untuk menjadi hakim dengan proses panjang sejak seleksi pendidikan khusus, dipekerjakan sebagai calon hakim, kemudian diangkat sebagai hakim pada tingkat pertama di empat lingkungan peradilan, dan kemudian pada saatnya dipromosikan menjadi hakim tingkat banding, dan pada puncaknya akan menjadi Hakim Agung sampai mencapai usia 70 tahun.

9

Proses seleksi dan masa jabatan yang panjang demikian sesungguhnya merupakan salah satu jaminan … salah satu jaminan yang dimaksudkan untuk dapat mewujudkan independensi tersebut. Tetapi di masa ini dikenal juga hakim ad hoc, antara lain pada hubungan … pada pengadilan hubungan industrial yang khusus proses seleksinya juga dilakukan Mahkamah Agung dan terlebih dahulu memasuki pendidikan khusus, seperti yang telah disebutkan oleh dua Saksi tadi, kemudian diangkat menjadi hakim pengadilan industrial dengan keputusan presiden. Masa jabatan hakim ad hoc ini lima tahun dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketika terdapat suatu masa jabatan yang sama dengan jabatan-jabatan publik yang bersifat politik maka sesungguhnya hal ini menjadi salah satu karakteristik yang dihindari dalam jabatan hakim yang independent, terutama ketika suatu periodisasi menjadi bagian yang diadopsi. Maka secara universal ancaman independensi tersebut datang dari otoritas yang menentukan masa jabatan kedua bagi hakim yang bersangkutan dan juga keinginan atas masa jabatan tersebut bagi hakim yang bersangkutan. Di dalam kondisi seperti itulah independensi ada kemungkinan dikompromikan. Tetapi justru secara konseptual ancaman demikian harus dihindari karena sangat potensial melanggar prinsip konstitusi. Yang kedua, sifat ad hoc hakim PHI. Suatu sifat kontradiktif karakter hakim ad hoc peradilan hubungan industrial sangat jelas ketika penjelasan daripada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung memuat bahwa hakim ad hoc yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mempunyai kekhususan dibanding dengan hakim ad hoc pada pengadilan lain. Hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial dan hakim ad hoc Mahkamah Agung bersifat permanen karena setiap perkara perselisihan hubungan industrial penyelesaiannya dilakukan oleh majelis hakim dengan komposisi hakim karier sebagai ketua majelis dan dua orang hakim ad hoc masing-masing sebagai anggota majelis. Pernyataan ini sesungguhnya merupakan uraian yang berbeda dengan pengertian dan pemahaman hakim ad hoc pada umumnya yang memperoleh makna dari kata ad hoc yang berasal dari latin yang diartikan sebagai untuk ini (for this) yang umumnya dimaknai sebagai solusi yang dirancang untuk suatu tugas atau masalah khusus dan tidak dapat dijadikan menjadi bersifat umum dan tidak dapat ... tidak dimaksudkan untuk dapat disesuaikan bagi maksud atau tujuan lain. Saya mengutipnya dari Wikipedia. Jadi, tidak bisa di-generalize itu kata ad hoc itu. Pada umumnya dalam berbagai undang-undang tentang peradilan, dikatakan hakim ad hoc bersifat sementara dan didasarkan pada keahlian khusus. Tetapi dalam kenyataannya hakim ad hoc menjadi 10

permanen dalam periodisasi tertentu yang dapat diangkat kembali untuk periode berikut. Seyogianya karakter hakim ad hoc adalah adanya keahlian tertentu yang dimiliki seseorang dan dibutuhkan dalam pemeriksaan kasus tertentu di pengadilan. Dan setelah kasus tersebut secara spesifik telah selesai, maka selesailah tugas hakim ad hoc demikian. Tetapi dengan pengaturan tentang masa jabatan dan prosedur pengangkatan yang tidak lagi secara spesifik pada kasus tertentu yang memiliki problematik khusus serta membutuhkan keahlian yang relevan untuk itu dari orang di luar hakim yang ada. Pengertian ad hoc dalam kenyataan telah berubah menjadi suatu metode rekrutmen hakim yang berasal dari lingkungan peradilan dengan hakim yang meniti karier sejak hakim pertama. Dengan kata lain, pengertian hakim ad hoc bergeser menjadi hakim dari jalur nonkarier meskipun tidak selalu demikian. Oleh karena terjadinya perubahan pemaknaan ad hoc dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka dari segi tugas dan kewenangan hakim ad hoc yang khususnya peradilan hubungan industrial. Tidak ada perbedaan dengan hakim pengadilan negeri dengan PHI kecuali hakim pengadilan negeri di PHI akan selalu menjadi ketua dan hakim ad hoc menjadi anggota majelis. Hakim ketua dan hakim anggota adalah sama, dilihat dari tugas dan kewenangan sebagai hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Demikian dikatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga, rumusan yang inkonsisten dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Masa jabatan yang berbeda antara hakim karier dan periodisasi dalam 5 tahun yang dapat diperpanjang dalam jabatan 5 tahun adalah suatu hal yang berbeda dengan masa jabatan dan proses keberlanjutan jabatan hakim karier. Prinsip konstitusi dalam asas yang menyatakan bahwa hal yang sama atau keadaan yang sama diberlakukan sama. Yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Perlakuan dan regulasi yang berbeda antara hakim ad hoc, hakim PHI dengan hakim karier pada umumnya dengan kesamaan tugas dan wewenang yang telah terlihat, sebagaimana juga diuraikan oleh saksi tentu merupakan hal yang bertentangan dengan aspek persamaan di depan hukum yang menjadi prinsip konstitusi yang harus ditegakkan. Hakim ad hoc Peradilan Hubungan Industrial adalah hakim selayaknya dengan argumen bahwa hakim ad hoc yang dimaknai dalam sistem hukum yang dianut, hanya menjadi jalur rekrutmen yang berbeda dari sifatnya nonkarier. Setidaknya dalam Undang-Undang Peradilan 11

Hubungan Industrial, maka selayaknya dengan tugas dan kewenangan yang sama, kedudukan dan hak-haknya juga harus dipersamakan dengan hakim lain di lingkungan peradilan yang sama atau berbeda di bawah Mahkamah Agung. Sebagai kesimpulan, saya akan menyatakan bahwa: 1. Hakim ad hoc Peradilan Hubungan Industrial adalah hakim dengan tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang berasal dari jalur nonkarier yang seyogianya diperlakukan sama. 2. Masa jabatan periodik Hakim Peradilan Hubungan Industrial yang dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikut selama 5 tahun merujuk atau mirip dengan karakter jabatan politik di Indonesia yang potensial menghambat independensi hakim. 3. Jabatan hakim ad hoc peradilan hubungan industrial bukanlah jabatan dengan karakter politik, melainkan dari kenyataan hanya merupakan metode rekrutmen dari kalangan nonkarier yang seyogianya diperlakukan sama dengan hakim karier. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Uji Materi Pasal 13 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menurut hemat saya menjadi rujukan persamaan perlakuan dan nondiskriminasi terhadap Hakim Peradilan Hubungan Industrial. Demikian yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih. 29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih Yang Mulia Pak Maru, silakan duduk. Dari Pemohon, apa ada yang akan ditanyakan atau dimintakan klarifikasi?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Yang pertama, saya akan tanyakan kepada Saudara Saksi Fauzan dan Alfin karena tadi tidak di-statement dengan jelas. Apakah kemudian konsekuensi-konsekuensi berkaitan dengan profesi Anda sebagai hakim ad hoc, baik di tingkat pertama atau pun di Mahkamah Agung, juga berlaku bagi hakim karier?

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan langsung yang lain. Untuk Ahli, ada enggak? Sekaligus. Kumpulkan dulu.

12

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Oke. Untuk Ahli, pertanyaan saya yang pertama adalah apa kerugian secara konstitusional yang konkret terhadap Pemohon dalam hal ini hakim ad hoc PHI? Terus yang kedua, dalam pandangan Ahli, apakah kemudian periodisasi jabatan tersebut secara prinsip melanggar kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau tidak? Dari saya cukup, Yang Mulia.

33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah?

34.

PEMERINTAH: MULYANTO Cukup, Yang Mulia.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, baik. Dari meja Hakim, Pak Suhartoyo. Silakan.

36.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Saya untuk Pak Fauzan, ya, dengan Pak Alfil. Begini, Pak Fauzan dan Pak Alfil, Bapak sudah periode pertama atau sudah kedua ini?

37.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Periode kedua, Pak.

38.

SAKSI DARI PEMOHON: ALFIL SYAHRIL Kedua, Pak.

39.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kedua semua, ya?

40.

SAKSI DARI PEMOHON: ALFIL SYAHRIL Ya.

13

41.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, pertanyaan saya, apakah ketika pergantian periode itu Bapak dilakukan test kembali, fit and proper atau tahapan-tahapan yang lainnya juga, atau kah secara otomatis diangkat … diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung? Satu itu. Kemudian yang kedua, ini saya minta kejujuran Bapak-Bapak karena ini meskipun tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Saksi tidak hanya sesuatu yang dilihat, tapi juga yang dirasakan. Sebenarnya eksistensi keberadaan Bapak di sana, itu semata-mata karena Bapak mewakili dari unsur ... kalau Pak Alfil kan, dari pengusaha, kan?

42.

SAKSI DARI PEMOHON: ALFIL SYAHRIL Ya.

43.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apindo. Kalau Pak Fauzan dari SBSI, ya kan?

44.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Ya.

45.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apakah semata-mata mewakili kepentingan itu atau karena keilmuan Bapak secara general, ataukah karena memang ada fungsi check and balances di sana untuk pengendalian hakim di dalam pengambilan keputusan? Karena akan ada dimensi bahwa keberadaan hakim ad hoc itu awalnya karena satu alasan di antaranya kan krisis kepercayaan terhadap badan peradilan, ya kan? Sehingga perlu ditempatkan hakim sebagai penyimbang yang … meskipun definisi hakim ad hoc itu berbeda-beda, ada yang hakim ad hoc itu adalah hakim yang menyidangkan perkara karena peristiwa tertentu sampai situasi menjadi normal. Peristiwa ... karena adanya peristiwa tertentu yang sampai peristiwa itu menjadi normal lagi, keadaan menjadi normal. Ada juga bahwa hakim ad hoc itu memang sifatnya sementara. Ada juga yang berpendapat memang karena keilmuannya itu, keahliannya, kelebihannya. Apa yang Bapak rasakan sebenarnya di situ? Karena kalau soal kompetensi, saya juga pernah jadi Ketua Pengadilan Hubungan Industrial, hakim-hakim ad hoc. Saya juga banyak … ketika saya diikutkan pelatihan-pelatihan masalah hubungan industrial, hakimhakim saya, saya sendiri, termasuk hakim ad hoc yang mengadakan juga 14

Mahkamah Agung sebenarnya, ya kan? Kalau soal pembekalan kompetensi ini. Nah, barangkali ada kekhasan … keilmuannya yang Bapak bawa masuk yang tidak dipunyai oleh Mahkamah Agung di dalam proses pengembangan melalui diklat itu? Coba nanti, saya minta diceritakan sedikit kejujuran dari Bapak-Bapak. Kemudian untuk Ahli Pak Maruarar. Hampir sama, ya, cuma saya dari filosofinya bagaimana Pak Maru, ya. Kalau hakim ad hoc ini sebenarnya, apakah an sich hanya karena keilmuannya yang diperlukan ataukah untuk penyeimbang di dalam pengambilan keputusan? Memang benar, beda kekhususan antara hakim ad hoc PHI dengan tipikor. Kalau PHI memang secara tegas disebutkan Majelis Hakim terdiri dari satu hakim karir, dua hakim ad hoc. Itu fungsi penyeimbangnya kelihatan. Tapi kalau hakim tipikor, hakim yang lain pada umumnya tidak ditentukan, hanya perbandingannya yang ditentukan. Misalnya majelis hakimnya ada tiga, satu banding dua. Kalau majelisnya ada lima, dua banding tiga. Memang ada ayat berikutnya mengatakan bahwa ketua pengadilan diberi kewenangan untuk menentukan perbandingan itu berdasarkan tingkatan dari perkaranya itu, baik tingkat kesulitan pemeriksaannya maupun mungkin perkara-perkara ini dianggap sangat menarik perhatian masyarakat, beberapa alasan pertimbangannya. Nah, saya minta pandangan Pak Maru. Kalau memang itu hanya untuk kekhususan karena keilmuannya, barangkali seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa hari ini Mahkamah Agung sebenarnya sudah mendidik para hakim karier juga yang bersama-sama juga dengan hakim ad hoc dengan pembekalan-pembekalan yang sifatnya kekinian juga, yang dianggap supaya hakim karier ini juga tidak ketinggalan dan selalu bisa mengikuti modus-modus daripada kasus-kasus hubungan industrial yang semakin maju. Tapi kalau memang fungsinya untuk keseimbangan, fungsi kontrol supaya tidak kebablasan pada masa lampau itu, apakah sekarang juga masih relevan, Pak Maru, untuk mempertahankan itu? Terlepas berbagai pandangan yang Bapak sampaikan tadi soal independensi, kemudian ada putusan MK yang sudah mengenalisir bahwa Hakim MK itu harus sama meskipun di forum ini juga saya sampaikan bahwa ada perbedaan sedikit dan nyata bahwa antara hakim pajak dengan hakim ad hoc Pak Maru sehingga jangan kemudian ini masyarakat yang menyaksikan persidangan ini kemudian serta-merta berpadangan kalau hakim pada Pengadilan Pajak bukan hakim ad hoc. Supaya nanti kita punya … apa … referensi Mahkamah bahwa kedua hal itu yang … apa … yang memberi dimensi keberadaan hakim ad hoc itu betul-betul bisa kita petakan. Mungkin, Pak, itu Pak Maru. Terima kasih, Pak Ketua.

15

46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Pak Manahan, silakan.

47.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Saya tambahkan sedikit, Yang Mulia. Pertanyaan tadi mungkin sudah ada yang didahului oleh Pak Suhartoyo. Namun demikian, masih ada tersisa barangkali yang mungkin saya pertanyakan kepada dua hakim ad hoc, Pak Fauzan dan Pak Alfil Syahril. Itu tadi mengenai rekrutmen jelas ada campur tangan dari organisasi yang mengutus atau pengusaha … organisasi pengusaha yang mengutus tadi. Pertanyaan saya, apakah untuk periode yang kedua juga ini organisasi pengusaha atau serikat pekerja yang mengutus Saudara itu juga punya peranan atau hanya diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk sebagai hakim ad hoc PHI pada khususnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah setelah melaksanakan tugas sebagai hakim ad hoc baik di PHI maupun di Mahkamah Agung, Saudara juga masih punya hubungan dengan kedua … dengan yang mengutus Saudara tersebut tadi? Kemudian pertanyaan saya juga yang kedua, apakah bagi Saudara yang diangkat sebagai hakim ad hoc menurut Undang-Undang Nomor 2 tadi, Saudara posisinya hanya sebagai anggota? Tadi juga ahli sudah menyebutkan itu. Apakah juga ini merupakan hal yang pembeda yang menurut Saudara dengan hakim karier atau hakim yang ditugaskan di PHI sebagai ketua majelis? Nah, ini apakah sesuatu yang menurut Saudara itu tidak masalah atau menjadi hal yang signifikan untuk menyatakan itu merupakan perbedaan? Itu yang kedua, ya. Saya beralih ke Ahli Pak Maru. Tadi sudah Saudara jelaskan tentang perbedaan atau pun perkembangan dari pengertian atau pun pelaksanaan dari istilah ad hoc itu yang tadinya murni itu adalah maksudnya adalah for desk atau hanya untuk hal yang khusus atau yang tertentu? Namun kalau kita melihat di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, kalau ndak salah saya di Pasal 9 itu jelas mengatakan bahwa hakim ad hoc itu adalah sifatnya sementara. Nah, ini setelah undang-undang menyebutkan hal seperti itu, namun di dalam pelaksanaannya tadi atau sesuai dengan perkembangan yang ahli katakan bahwa ini sudah berubah sehingga bukan lagi sifatnya sementara karena hakim-hakim ad hoc ini sudah mencurahkan seluruh perhatiannya bahkan tidak lagi terikat dengan pekerjaan sebelumnya atau melepaskan pekerjaan sebelumnya. Jadi sifatnya tadi itu sudah berbeda dari apa yang dinyatakan dalam undang-undang tadi. Nah, bagaimana pendapat Saudara, apakah ini tadi hanya sebagai politik dari Pemerintah atau politik hukum untuk menyatakan bahwa 16

peradilan itu belum bisa menyelesaikan kasus-kasus yang sekarang dihadapi? Sedangkan menurut tadi yang dikemukakan Saudara Suhartoyo bahwa itu hakim pada umumnya sekarang peradilan umum itu sudah mempunyai keahlian yang seperti itu. Jadi kembali tadi, dari segi apa kira-kira Saudara Ahli melihat itu sehingga hakim ad hoc ini masih betul-betul diperlukan sesuai dengan keadaan yang sekarang ini? Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. 48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Pal, tadi ada? Enggak? Oh, cukup. Silakan, Pak Wakil.

49.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya ingin menambahkan atau minta penegasan dari Ahli Yang Mulia Pak Dr. Maruarar. Begini, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Tadi Ahli menyatakan bahwa hakim ad hoc adalah hakim. Nah, apakah yang dimaksud oleh Ahli itu adalah hakim yang dimaksud oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945? Terima kasih.

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya persilakan dari Pak Fauzan, kemudian Pak Alfil, dan terakhir dari Pak Maru untuk menjawab apa yang dipersoalkan.

51.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab satu-persatu. Yang pertama saya jawab pertanyaan yang sama antara Yang Mulia Bapak Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Manahan mengenai perpanjangan. Jadi, saya sudah diperpanjang tahun 2012. Waktu perpanjangan tidak ada seleksi lagi, Pak, tidak ada rekomendasi dari organisasi. Jadi, atas pertimbangan ketua, kemudian ketua mengusulkan kepada Presiden. Kemudian yang kedua, masih ada enggak hubungannya dengan organisasi? Jadi, fungsi organisasi itu adalah hanya mengusulkan sampai seleksi. Setelah menjadi hakim, itu putus. Itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 kalau enggak salah Pasal 63 atau Pasal 66.

17

Jadi, dilarang untuk menjabat sebagai pengurus organisasi itu dan juga jabatan-jabatan lain. Jadi, hubungan setelah menjadi hakim putus, Pak. 52.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Fauzan bukan itu ya kalau dari saya. Pak, yang Bapak rasakan makanya saya awali dengan mohon kejujuran Bapak itu. Apakah ketika Anda memutus perkara, memeriksa perkara, itu yang Anda rasakan itu apa … warna apa ketika Anda sudah duduk di forum majelis itu? Kan Anda di dari Apindo, Bapak dari SPSI ya kan yang sebelah sana, di tengah kan hakim karier. Itu lho. Artinya, apakah Bapak ini memang merasakan ini hanya sebagai penyeimbang ataukah memang hakim karier ini perlu dibantu dengan ilmu-ilmu yang mereka tidak … itu lho. Mohon kejujuran Pak Fauzan, kita sering ketemu di apartemen, tapi ini profesionalah. Terima kasih, Pak.

53.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sebelum menjawab itu izinkan saya menjawab pertanyaan terkait itu. Jadi, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa keberadaan hakim ad hoc atau pengadilan hubungan industrial itu karena krisis pengadilan. Itu tidak demikian, Pak. Jadi, kita ada konvensi kalau enggak salah 114 Konvensi ILO yang sudah diratifikasi tentang tripartit. Bahwa semua … kalau pada pokoknya semua kebijakan perburuhan termasuk dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu harus melalui tripartit. Nah, itu latar belakangnya itu, Pak. Jadi, apakah orang yang duduk sebagai hakim ad hoc itu orang yang punya keilmuan di bidang itu? Ya karena persyaratannya harus lima tahun berpengalaman di bidang hubungan industrial. Jadi, apakah … yang ketiga tadi yang Bapak sampaikan, apakah ada kaitannya dengan check and balances? Mungkin secara tidak langsung ada karena masing-masing punya latar belakang sehingga mereka bisa memahami tentang kebatinan dari dunia buruh yang satu lagi bisa memahami sebagai kebatinan dari dunia pengusaha, tetapi kita … kalau saya pribadi sebagai hakim kita melihatnya fakta, Pak. Soal penerapan hukum itu memang ada prinsip-prinsip perburuhan yang memang harus ada keberpihakan kepada yang lemah, yaitu memang undang-undang atau ada intervensi negara untuk menyeimbangkan itu dalam bentuk beberapa pasal-pasal. Kemudian yang kedua pertanyaan Bapak tadi mengenai sementara. Mohon izin, Pak Suhartoyo, mengenai (…)

18

54.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak, saya enggak tanya itu.

55.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Pak Manahan, apakah hanya anggota saja? Ya, Pak. Tetapi secara fungsional sama. Kalau misalnya, ada yang dissenting opinion atau ya, kita punya hak untuk itu sebagai ad hoc, atau sebaliknya karier juga punya hak untuk itu, kalau artinya fungsi sebagai Hakim itu sama, Pak, dalam memutus. Kemudian, saya rasa itu Pak, Yang Mulia.

56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

57.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Kemudian, mohon izin yang pertanyaan tadi.

58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, yang dari Pemohon?

59.

SAKSI DARI PEMOHON: FAUZAN Tentang konsekuensinya sebagai Hakim, apakah ada perbedaan antara Hakim ad hoc PHI dengan hakim karier? Pada dasarnya konsekuensinya sama, kita tidak boleh merangkap pekerjaaan, semua pekerjaan yang dilarang oleh kode etik maupun yang dilarang oleh undang-undang, yang menjurus kepada conflict of interest, sama dengan hakim karier. Kemudian kita mendapat hak yang sama, sekalipun itu beda sesuai dengan beban kinerja. Terima kasih, Pak.

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, berikutnya Pak Alfil, silakan.

61.

SAKSI DARI PEMOHON: ALFIL SYAHRIL Baik, Pak Yang Mulia saya hormati. Bahwa mengenai pertanyaan dari Pak Suhartoyo secara jujur karena saya sudah disumpah, saya diusulkan oleh Apindo, jabatan saya waktu masih di Apindo adalah Sekretaris DPP Apindo Kalimantan Barat.

19

Nah, saya direkomendasikan oleh pengurus untuk menjadi calon hakim ad hoc, setelah itu, setelah saya memenuhi apa ... seleksi administratif telah terpenuhi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya saya melepas, Pak, jabatan itu semua, dan saya juga mengundurkan diri dari tempat perusahaan saya bekerja, Pak. Saya bekerja di perusahaan bagian personalia selama 17 tahun, jadi memang Apindo menunjuk saya karena berdasarkan juga kemampuan keahlian saya di bidang ketenagakerjaan, khususnya karena saya menanggani personalia, Pak. Nah, jadi dalam pelaksanaan persidangan atau apa, Pak insha Allah, Pak sampai sekarang masih putih, Pak, tidak abu-abu. Selanjutnya, mengenai masa tugas sebagaimana yang tadi Bapak tanyakan ... Yang Mulia tanyakan, saya sampaikan bahwa kami tidak ... saya setelah melaksanakan periode pertama, periode kedua, saya tidak diusulkan kembali, Pak. Tetapi langsung diangkat sebagaimana tadi setelah saya sampaikan dikeluarkan Kepres Nomor 76/TUN/2015, tanggal 31 Juli tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus tentang Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Untuk Masa Jabatan yang Kedua. Dan dalam Keputusan MA itu juga ditentukan juga tempat penugasannya, Pak. Yaitu saya tetap di Surabaya, Pak. Ya. 62.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak pasti diusulkan, cuma bukan karena kemauan Bapak maksudnya kan, begitu.

63.

SAKSI DARI PEMOHON: ALFIL SYAHRIL Ya, jadi (...)

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bagaimana konsideransnya kepres kalau tidak ada pengusulan?

65.

SAKSI DARI PEMOHON: ALFIL SYAHRIL Ya, pengusulan dari Mahkamah Agung, Pak. Pengusulan dari Mahkamah Agung, jadi kalau yang waktu periode pertama kan diusulkan persyaratannya ada melalui organisasi, Pak. Nah untuk menjalankan periode kedua, itu langsung, Pak, Mahkamah Agung yang mengusulkan kepada Presiden, Pak. 20

Nah, selanjutnya setelah saya menjabat sebagai Hakim Ad Hoc PHI, kami ... saya tidak ada lagi hubungan dengan baik itu tempat perusahaan saya bekerja, maupun dengan organisasi saya Apindo, Pak. Jadi, sudah putus, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Yang Mulia Pak Manahan Sitompul, sampai saat ini kami memang karena memang ditetapkan undangundang sebagai anggota ya kami siap, Pak menjalankan sebagai anggota Majelis Hakim, Pak, cuma Ketua Majelisnya saja yang suka ganti-ganti, Pak. Jadi penetapan ketua … apa ... Majelis Hakim itu ditentukan ... ditetapkan oleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Pak. Baik itu anggotanya, itunya semuanya itu. Nah, perlu juga Yang Mulia ketahui bahwa ada baiknya juga adanya fungsi … apa ... sistem permanen, dari unsur Apindo, dari unsur pengusaha ini adalah dalam hal untuk ... dalam musyawarah putusan, Pak. Itu tidak segan-segan seperti yang disampaikan oleh Saksi Saudara Fauzan tadi adanya DO … apa … karena untuk materi kami saling … lebih ... kalau untuk materiilnya kami lebih menguasailah, sesuai dengan pengalaman kami. Kalau untuk formalnya, Pak, memang kami selalu minta petunjuk dengan ketua majelis. Demikian, Pak, yang saya sampaikan. 66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Terima kasih, Pak Alfil. Terakhir, Pak Maru. Saya persilakan.

67.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Ya, terima kasih, Pak Ketua. Menjawab pertanyaan, Yang Mulia Bapak Suhartoyo, sesungguhnya hakim ad hoc di dalam penyelesaian perburuhan ini adalah refleksi atau kelanjutan daripada lembaga tripartit yang sudah disebutkan tadi ini. Ini merupakan suatu upaya sebenarnya menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berhadapan secara keras dan saya pikir selalu dianggap bahwa pekerja itu yang paling lemah. Oleh karena itu, kalau lihat juga sekarang di peradilan penyelesaian sengketa hubungan industrial itu juga itu di … cita-citanya itu adalah mengangkat sebenarnya ketika penyelesaian secara amicable tidak lagi selesai di lembaga tripartit dan diangkat ke atas. Refleksi daripada tarik menarik kepentingan itu yang di tengahi oleh hakim karier tentunya itu diharapkan bisa ada keseimbangan. Tetapi dari sisi lain juga sekaligus itu merupakan suatu check and balances yang mungkin saya tidak perlu terlalu jauh kalau misalnya melihat hal itu. Bahwa bagaimana mengupayakan suatu trust yang meningkat daripada suatu peradilan semacam itu, sehingga tidak selalu menimbulkan dugaan bahwa kecenderungan putusan yang dihasilkan tidak memperhatikan secara 21

proporsional misalnya kepentingan tertentu yang di dalam hubungan industrial itu selalu dianggap pekerja yang paling lemah. Saya kira dia juga kalau kita lihat dari sudut politik hukum, kelihatannya meskipun dikatakan bahwa ad hoc sementara sebenarnya kalau saya melihat secara tidak sadar bahwa pembuat kebijakan itu sudah menginginkan sebenarnya, ya, sudahlah tidak ad hoc seperti arti yang lalu, tetapi juga bisa bersama-sama untuk menyanggah tadi apa yang disebutkan lembaga tripartit yang juga merupakan suatu konsepsi daripada ILO yang disebutkan Pak Fauzan. Saya percaya itu menjadi suatu hal yang menyebabkan sifat ad hoc itu sebenarnya hampir tidak diinginkan lagi di situ. Dia ingin sebenarnya bagaimana secara permanen tetapi dalam kaitan keseimbangan kepentingan antara buruh, pengusaha, dan juga sekarang ini kalau dari lembaga tripartit itu dari pemerintah sekarang dia kepentingan kepentingan publik digantikan oleh hakim. Kalau saya ingin mengatakan sekarang apakah filosofinya hanya soal ilmu atau kepentingan itu? Saya kira mungkin awalnya adalah kepentingan tadi yang saya katakan itu sebagai bagian dari lembaga tripartit, tetapi hakim itu masing-masing juga harus dilengkapi dengan ilmu, supaya juga balance di dalam melihat bahwa sengketa yang terjadi itu bukanlah di ruang kosong, tetapi juga di ruang dalam regulasi pengaturan ilmu hukum dan cita-cita yang diletakkan. Kalau mengenai soal hakim pajak berbeda mungkin, ya, dengan hakim ad hoc yang lain, tetapi apa yang saya baca dari semua pertimbangan, hakim PHI ini mirip dengan hakim pajak, kira-kira begitu. Oleh karena itu, dia ... ya, samalah kira-kira gitu. Dalam seluruh hal, kecuali mungkin dalam soal bidang-bidang ilmunya. Oleh karena itu, sebagai hakim kalau ditanya apakah dia penyelenggara kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24, Yang Mulia, ya, dari definisi, dari tugas, kewenangan, hak, saya kira ya. Hanya saja ada judul ... sementara ... sementara karier itu berlanjut sampai 70 mereka ini, ya, sampai 10 tahunlah kalau misalnya yang memberi keputusan merasa dia masih pantas di tempat itu. Jadi kalau misalnya hakim pajak dianggap berbeda, mungkin berbeda dengan yang lain, hakim ad hoc lain, tetapi sepanjang bacaan saya, saya bolak-balik putusan itu, hakim ad hoc PHI yang sama dengan hakim pajak itu. Sehingga oleh karena itu, ya, kembali lagi yang sama harus diperlakukan sama, kira-kira begitu. Saya kira ini yang juga dikutip oleh Pak Bagir sebagai ahli ketika membawakan pendapatnya Ivor Jennings tentang apa itu sih nondiskriminasi. Mengenai pertanyaan Kuasa Pemohon, saya kira kalau bicara tentang apakah hakim ad hoc PHI ini memiliki kerugian konstitusional? Ya, saya kira kalau dari sudut apa yang menganggap itu, saya kira ya,

22

bisa saja sudah menganggap dia dirugikan, tetapi tidak selalu dirugikan dari sudut finansial atau keuangan karena juga soal martabat. Kalau kita seperti salah seorang saksi ini mengatakan meninggalkan jabatannya di perusahaan, dia menerima jabatan hakim ad hoc tentu di sini juga masalah masa depan dan kepastian pendapatan merupakan suatu hal yang menjadi ekspektasi juga meskipun tadinya tidak diperhitungkan, tetapi sudah masuk di sana untuk kembali ke jabatan lama itu tentu tidak mudah. Oleh karena itu, saya menganggap kerugian konstitusional itu dilihat dari sudut apa yang perlakuan yang tidak sama karena menganggap diri sama. Kalau definisi Pasal 51 menganggap saja sudah cukup sebagai (suara tidak terdengar jelas) untuk mengatakan ya ada legal standing dari sini. Soal independensi saya kira sudah saya jawab ini secara panjang lebar. Saya bisa kebetulan saya menjadi ikut sekarang dalam tim revisi undang-undang MK ya di BPHN ya, bukan yang dari MK. Salah satu menjadi masalah isu kontroversi yang saya inginkan bahwa saya tekankan kepada kawan-kawan bagaimana menjamin MK itu independen, ya itu tidak pernah di seluruh dunia yang lain ada lagi masa jabatan dipilih lagi karena di sinilah kepentingan politik itu akan bisa menentukan seandainya tidak sejalan, pengambil keputusan akan menganggap tidak perlu. Oleh karena itu, kompromi tentang independensi itu bisa terjadi ketika kita ingin lagi masa jabatan kedua. Oleh karena itu, kita meniru, saya kurang tahu dari mana masalah jabatan lima tahun ini, seluruhnya merata sama dengan jabatan politik. Kalau di Korea beda, apalagi di Jerman, berbeda, Pak. Jadi sekali tapi 12 tahun. Saya kira ini yang menjadi arah perubahan yang kami inginkan di dalam undang-undang MK. Mirip dengan itulah saya kira yang kita inginkan meskipun dalam skala yang agak jauh dari sisi politik, PHI ini lima tahun, lima tahun lagi barangkali agak ... anulah ... kurang dari kontroversi politik. Ini yang bisa saya jawab, Yang Mulia. Kurang-lebih kami mohon dimaafkan, terima kasih. 68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Yang Mulia Pak Maru. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, terima kasih sekali lagi untuk Ahli Pak Maru, kemudian untuk Saksi Pak Fauzan dan Pak Alfil. Pemohon masih mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup?

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI Cukup, Yang Mulia.

23

70.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, baik. Dari Pemerintah?

71.

PEMERINTAH: MULYANTO Cukup, Yang Mulia.

72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, baik. Kalau begitu persidangan yang terakhir nanti kita akan mendengarkan Pihak Terkait, 3 Pihak Terkait yang sudah saya sebutkan di awal persidangan. Tapi masih terbuka kemungkinan kalau Pihak Terkait mengajukan ahli atau saksi juga akan kita buka kembali. Persidangan yang akan datang Senin, 19 September 2016, pada pukul 11.00 WIB. Senin, 19 September 2016, pukul 11.00 WIB. Dengan agenda untuk mendengarkan keterangan DPR, Pihak Terkait dari 3 institusi, yaitu tim pembela buruh pekerja, kemudian PPVSP SPSI, dan VSP Paras Indonesia. Baik, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.28 WIB Jakarta, 31 Agustus 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

24