2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 98/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 21 NOVEMBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 98/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 37 ayat (3)] dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan [Pasal 29 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Victor Santoso Tandiasa 2. Rasminto 3. Dhisky, dkk ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 21 November 2016 Pukul 13.33 – 14.06 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Maria Farida Indrati 3) Suhartoyo Ery Satria Pamungkas

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Muhammad Farhan Yuwinka Hendrik Sanbroto Ryan Muhammad Reneldis Bero Adytia Rachman Daud Wilton Purba M. Roem Saut M. Sinaga Victor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Bayu Segara 2. Lintar Fauzi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 98/PUU-XIV/2016 masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan dalam rangka perbaikan permohonan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia, pertama saya ingin memperkenalkan diri saya Lintar Fauzi, selaku Kuasa Pemohon dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Dan di sebelah kanan saya ada Bayu Segara dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi sebagai kuasa Pemohon. Adapun hari ini Pemohon yang hadir adalah pertama, Ryan Muhammad, mahasiswa pascasarjana sebagai Pemohon V. Muhammad Roem Zibran, selaku dosen sebagai Pemohon VI. Dan juga BEM Universitas Esa Unggul sebagai Pemohon X yang diwakili oleh Yuwinka dan Raineldis. Yang ke XII ada Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta sebagai Pemohon XII yang diwakili oleh Farhan Ali, Adytia Rachman, dan Daud Wilton Purba. Selain itu ada juga hadir Saut Magita Sinaga, selaku asisten dosen dan alumni pascasarjana sebagai Pemohon XVII. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, berarti ada tambahan ya untuk ini?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Ya, Yang Mulia, ada tambahan dari Pemohon.

5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Dari Pemohon ada tambahan dan berarti ... karena ada tambahan berarti harus ada penjelasan yang berbeda juga soal legal standing dan sebagainya ya, itu.

1

Baik Saudara, pada persidangan sebelumnya kita sudah mencermati permohonan Saudara dan ada beberapa hal yang dimintakan untuk perbaikan. Ya, kami sudah menerima perbaikan permohonannya, tapi sesuai dengan prinsip persidangan terbuka, silakan Saudara jelaskan dulu pokok-pokok perbaikannya apa saja yang sudah diperbaiki. Silakan. 6.

KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA Baik, Yang Mulia. Hadir hari ini Bayu Segara sebagai kuasa Pemohon. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam bhineka tunggal ika. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, dalam sidang kedua ini seperti arahan Yang Mulia Hakim Konstitusi arahkan menyampaikan perbaikan sesuai dengan sidang pertama beberapa waktu lalu. Ada beberapa perbaikan yang kami lakukan, Yang Mulia, di antaranya adalah terkait format pemberian kuasa seperti yang telah disinggung dalam persidangan pertama disarankan perseorangan yang semuanya adalah pengurus dari FKHK di mana dalam Perkara 31/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 319 di mana menguasakan kepada pengurus FKHK dan Mahkamah memeriksa perkara dan memutus perkara dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon dan untuk kuasa kali ini dengan format yang sama, Yang Mulia. Yang kedua, yaitu terkait dengan susunan Pemohon. Ada beberapa penambahan Pemohon dari Pemohon XIII sampai dengan Pemohon XIX, yaitu Pemohon XIII adalah Badan Eksekutif Fakultas Hukum dari Universitas Sahid yang diwakilii oleh Refa selaku ketua BEM, Yang Mulia, dan Marsha selaku wakil ketua BEM. Selanjutnya Pemohon XIV, yaitu adalah Wahyu Nugroho, Yang Mulia, selaku mahasiswa pascasarjana strata 3 Universitas Padjajaran. Selanjutnya Pemohon mahasiswa FHU Sahid di antaranya adalah Asya Afiana sebagai Pemohon XV, Saudara Ronald sebagai Pemohon XVI, Astrid Remifa sebagai Pemohon XIII, dan selanjutnya dari alumni magister hukum ... maaf, Yang Mulia, alumni magister arsitek Universitas Trisakti, yaitu Saut Sinaga sebagai Pemohon XVIII. Yang terakhir Bapak Idris Kamal selaku Kepala Departeman Kemahasiswaan Universitas Esa Unggul sebagai Pemohon XIX. Yang ketiga adalah Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional terhadap norma a quo seperti Wahyu Nugroho terhadap penerapan (suara tidak terdengar jelas) internasional yang telah dijelaskan akan dibacakan nanti dalam poin alasan dan Saut Sinaga yang telah dirugikan langsung sehingga bersangkutan seharusnya mendapatkan predikat lulus terbaik, hanya belum karena menyerahkan TOEFL sebagai syarat muncul di tengah-tengah semester dan hingga kini

2

belum bisa mengambil ijazah hingga menyerahkan TOEFL asli, Yang Mulia. Yang keempat adalah beberapa perbaikan alasan Pemohon dimana kami berangkat dari pemberlakuan norma yang terjadi akibat adanya pemaknaan kata dapat yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran konstitusional yang secara eksplisit tegas dijamin oleh konstitusi. Artinya terdapat problematika konstitusional terhadap norma a quo yang diuji, seperti apa yang selalu ditekankan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan-putusannya biasa saja. Pemohon berangkat dari problematika pemberlakuan norma sepanjang terhadap promblematika tersebut disebabkan oleh norma dalam undang-undang yang memiliki isu konstitusional sehingga apabila pemaknaan yang berbeda terhadap norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan justru menjadikan inkonstitusional. Dan untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia. Poin 1, 2, dan 3 Pemohon anggap bacakan dan izinkan kami membacakan poin 5, 6, 7 hingga selesai yang akan memakan sekitar waktu 20 sampai 25 menit, Yang Mulia. Karena merupakan inti substansi permohonan ini agar kiranya apa yang kami bacakan dalam ini tercatat risalah sidang dan dapat menjadi informasi komprehensif yang dipahami oleh seluruh masyarakat umum dan masyarakat akademik khususnya mengingat permohonan ini sudah menjadi pembahasan-pembahasan di … isu di kampus-kampus, Yang Mulia. Jadi yang poin kelima adalah penggunaan bahasa asing dalam perguruan tinggi di Indonesia bahwa pertama a quo dimohonkan Para Pemohon dalam pemberlakuannya di perguruan tinggi menjadi syarat wajib lulus mata kuliah TOEFL, ICEPT, IEP, dan lain-lain. Jenjang S2, S3 syarat wajib memenuhi jurnal internasional yang memenuhi syarat skopus pada jenjang S3 dimana mewajibkan peserta didik memberikan syarat tersebut apabila peserta didik tidak memenuhi syarat diwajibkan tersebut, maka peserta didik tidak dapat mengikuti proses akhir sidang skripsi, tesis, dan disertasi. Bahwa penentuan kemampuan seorang peserta didik diawali oleh seorang warga negara akan masuk ke perguruan tinggi biasanya mengikuti TPA (Tes Potensi Akademik). Tes Potensi Akademik merupakan tes psikologi yang mengungkap apa yang dicapai seorang secara intelektual karena mengungkap kualitas intelektual, maka tinggi rendahnya nilai-nilai TPA sering dihubungkan dengan tinggi rendahnya (suara tidak terdengar jelas). Selain itu, TPA digunakan untuk mengukur kegesitan mental seorang ketika berurusan dengan objek atau verbal, angka, gambar figural secara psikologi percaya bahwa terdapat batas minimal tingkat kegesitan mental yang harus dimiliki seseorang sehingga ia berpeluang besar berhasil menangani masalah yang bersifat intelek. Artinya, menentukan kelayakan calon peserta didik masuk ke perguruan

3

tinggi memiliki peringkat terbaik dan ke bawahnya dapat ditentukan melalui TPA ini. Bahwa setelah mengikuti TPA, calon didik harus mengikuti tes wawancara untuk mendapatkan, memahami kepribadian, karakter, komitmen calon peserta didik dan apakah sesuai atau dapat menyesuaikan nilai-nilai yang hidup dan berlaku di perguruan tinggi calon didik masuk. Selanjutnya, kedua tes tersebut sudah sangat relevan untuk dapat mengetahui kemampuan seseorang layaknya seorang untuk dapat mengikuti pelajaran di perguruan tinggi tersebut. Kemudian, peserta calon didik dinyatakan lulus, peserta didik mendapatkan pendidikan mata kuliah, menjalani ujian semester dan ujian akhir untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu di akhir pendidikan menyelesaikan seluruh SKS yang ditentukan, maka terakhir peserta didik harus memenuhi syarat penelitian dan penulisan ilmiah seperti, skripsi, tesis, disertasi dengan didampingi oleh pembimbing akademik dan melalui tahap-tahapan yang pada akhirnya setelah hasil penelitian tersebut dinyatakan oleh para penguji dalam sidang akhir, maka peserta didik dinyatakan lulus dan layak menyandang gelar sesuai dengan jenjang yang diambilnya. Selanjutnya, menjadi persoalan kemudian saat bahasa asing dalam hal ini menjadi … dalam bentuk tes memenuhi skor yang menjadi syarat wajib peserta didik untuk mendapatkan, memenuhi skor yang sudah ditetapkan oleh pimpinan universitas menjadi syarat yang menghambat peserta didik. Dimana jika peserta didik belum bisa memenuhi skor yang diwajibkan tersebut, sementara peserta didik sudah menjalani dan memenuhi proses pendidikan menjadi terhambat untuk bisa masuk proses akhir yang sidang, Yang Mulia. Hal ini jelas melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi, dimana norma a quo tidak mewajibkan penggubaan bahasa asing Inggris dalam perguruan tinggi Indonesia. Dalam norma a quo pengaturan tersebut … penggunaan bahasa asing memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Yang kedua, bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, bahasa asing digunakan untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik lebih spesifik 3 unsur, yaitu dapat pada satuan pendidik tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik artinya tidak ada kewajiban yang diatur dalam norma a quo terhadap penggunaan bahasa Inggris. Selanjutnya, terkait dengan kewajiban terhadap penggunaan bahasa asing dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, serta Lagu Kebangsaan mulai dari Pasal 26 sampai Pasal 39 dan tidak diatur yang mewajibkan penggunaan bahasa asing pendidikan nasional. Bahwa peningkatan kemampuan bahasa asing merupakan kebutuhan profesional yang dimiliki oleh peserta didik dan 4

seharusnya perguruan tinggi tidak dapat menempatkan, mendudukkan pembelajaran bahasa asing dalam porsi yang tepat dengan metode efektif yang meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memaksakan … yang mengakibatkan banyak peserta didik tidak dapat bisa … sesuai dengan … hanya dengan penguasaan bahasa asing. Selanjutnya, yaitu penggunaan bahasa asing dalam pasal a quo dapat dimaknai sebagai syarat hasil penelitian kreativitas akademi dosen terbitan dalam jurnal internasional bereputasi atau terindeks sebagai syarat wajib kelulusan publikasi jurnal bagi mahasiswa S1, S2 terdapat dalam Surat Edaran Dikti pada Tahun 2015 dengan Nomor 152/PT/T2012 perihal Publikasi Ilmiah. Surat tersebut berlaku terhitung setelah tanggal 2012 Agustus. Sebagai orang hukum yang memahami ilmu perundang-undangan berbentuk surat edaran tersebut tidak jelas apakah surat keputusan atau surat edaran … kalaupun diketahui surat edaran dan inisial huruf f tersebut pertama tidak dicantumkan judul surat dengan surat edaran. Kedua, surat edaran pada dasarnya berisi himbauan untuk diketahui khalayak banyak orang bukan berisi hal yang sifatnya mengatur. Ketiga, surat edaran memiliki daya ikat seperti peraturan. Dan keempat, surat edaran tidak ada di dalam hierarki tata urutan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pijakan untuk membuat peraturan. Namun, dalam praktik surat edaran tersebut mengatur dan mengikat pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, ketentuan secara khusus mengenai jabatan fungsional dosen dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII-PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dalam Pasal 29 ayat (suara tidak terdengar jelas) dinyatakan rektor kepala memiliki ijazah doktor S3 atau yang sederajat memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal internasional, nasional, terakreditasi ijazah magister S2 sederajat, harus memiliki karya ilmiah publikasi jurnal internasional sedangkan untuk profesor harus memiliki ijazah doktor S3 atau yang sederajat, paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor karya ilmiah dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi. Empat. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 tahun. Peraturan bersama ini tidak berlaku surut Pasal 42 sehingga tidak dapat diberlakukan bagi dosen sesuai dengan jenjang jabatan fungsional terakhir sebelum peraturan bersama ini ditetapkan.

5

Selanjutnya bahwa dalam ilmu perundang-undangan peraturan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang diakui secara de jure di dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 surat edaran tidak ada di dalam hierarki tersebut dan pada hakikatnya tidak memiliki daya ikat serta berisi mengimbau saja bukan hal yang sifatnya mengatur, tapi dalam praktik di Indonesia telah terjadi kesalahpahaman. Jadi, surat edaran tentang syarat kelulusan studi S1, S2, S3 semestinya batal demi hukum dan syarat (suara tidak terdengar jelas) cukup ijazah doktor disertai dengan jurnal nasional yang terakreditasi. Selanjutnya yaitu bahwa ketentuan norma mengenai syarat kelulusan studi S2, S1, S3 maupun syarat kelulusan jabatan fungsional memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana ketika telah menyelesaikan riset disertasi hanya saja publikasi jurnal internasional ini yang belum, sementara untuk publikasi jurnal internasional baik yang bereputasi maupun (suara tidak terdengar jelas) membutuhkan waktu yang lama untuk proses review, belum juga antrian yang panjang dalam waktu yang bersamaan. Kedua. Dalam rangka pengurusan jabatan fungsional doktor dari rektor ke rektor, kepala atau pun rektor ke guru besar selain antrian panjang lintas negara yang memiliki kepentingan sama, juga faktor usia dosen yang akan naik rektor kepala maupun guru besar menjadi terhambat ketika sudah usia tua. Memang dapat diakui bahwa semakin tua seseorang khususnya dosen, maka ilmunya semakin matang. Itu pun kalau dosen yang bersangkutan produktif dan selalu mengembangkan keilmuan. Ketiga. Syarat publikasi jurnal internasional telah dimanfaatkan oleh oknum lintas negara sebagai celah untuk melakukan kejahatan yang kemudian diistilahkan sebagai predator jurnal. Bagaimana perlindungan negara terhadap kejahatan ini? Langkah-langkah apa saja yang telah akan diantisipasi proteksi oleh negara terhadap kasus ini baik kasus yang sudah dialami oleh para calon guru besar terjebak dalam lingkaran predator jurnal maupun potensi untuk masuk dalam predator jurnal bagi dosen lainnya. Selanjutnya yaitu bahwa dunia akademik jurnal abal-abal telah bertebaran penulis alamat lembaga penelitian jurnal ternyata tidak terdeteksi keberadaannya. Kalimat yang paling menarik minat penulis di jurnal abal-abal misalkan jurnal indeks (suara tidak terdengar jelas) dan lain-lain pada jurnal abal pun dapat diindeks di website mengindeks. Namun demikian, website pengindeksnya akan menolak melanjutkan indeks jurnal yang terbukti abal-abal sehingga tidak heran kalau kita bisa menemukan artikel diskopus [Sic!] yang mencantumkan informasi jurnal ini disconnect index hanya tersebut telah diperkuat oleh seorang pustakawan yang bernama pustakawan Amerika Serikat meresume penulis artikel yang jurnal (suara tidak terdengar jelas) dengan judul 6

Predator Publishing (suara tidak terdengar jelas) yang diterbitkan di

jurnal ... yang diterbitkan oleh jurnal (suara tidak terdengar jelas) 179 September 2012. Adapun list predator jurnal sudah baru terdeteksi sebagaimana terlampir dan masih membuka kesempatan untuk dibentuk predator jurnal kemudian hari. Wacana ... selanjutnya adalah wacana ... selanjutnya adalah wacana akan impor guru besar yang digulingkan pertanyaan emndasar apakah guru besar asig apabila masuk ke tiap perguruan tinggi termasuk tawaran jabatan rektor melalui seleksi tersebut sesuai dengan pendidikan indosis ... Indonesia yang mengutip (suara tidak terdengar jelas) sejarah dalam aliran filsafat hukum dengan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. 7.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, kalau ini masalah lain, ya. Silakan dilanjutkan saja.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA Selanjutnya adalah mengutip dalam tulisan yang dibuat oleh akun prodektif jurnal abal-abal menjdi peluang bisnis menggiurkan bagi para mafia publikasi dan malapetaka bagi calon profesor. Bagi mafia publikasi, mereka cukup dengan menyewa wespect dan bisa langsung membuat ratusan jurnal on line. Mereka mendeteksi email dan publikasi di internet kemudian mengirimkan pesan dengan menawarkan publikasi yang cepat, terus proses yang sangat sederhana. Celakanya jurnal abal ini menjadi mala petaka bagi dokter yang berkeinginan untuk mencapai gelar profesor. Mereka menjadi tumbal karena hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal abal-abal tidak dinilai oleh Dikti sebagai syarat pemenuhan pangkal jabatan guru besar. Kondisi ini dipicu oleh ketatnya persaingan publikasi di jurnal ternama, publikasi di jurnal ilmiah terkenal yang memiliki reputasi bagus menyita waktu empat sampai 6 bulan proses review, kemudian secara resmi dipublikasikan tiga sampai enam bulan berikutnya. Namun demikian, jurnal yang sampai pada tahapan ini hanya sebagian kecil dari ribuan artikel yang antre, sehingga tidak jarang penulis yang kecewa, baru seminggu artikelnya disubmit langsung oleh balasan bahwa dengan sangat menyesal editor jurnal tidak bisa melanjutkan proses review karena ketatnya persaingan artikel lain yang antre. Selanjutnya yaitu dengan terhambatnya calon dokter untuk dapat segera lulus padahal telah selesi resert disertasinya tinggal ujian dan menggopublikasikan jurnal internasional sebagai persyaratan kelulusan sementara. Informasi hasil review sampai diterimanya naskah dan terbitnya membutuhkan antrean bertahun-tahun calon doktor yang 7

sebenarnya sudah berpredikat dan berkapasitas doktor akan menjadi hambatan untuk mengembangkan diri kemudian. Hal tersebut juga dalam proses pengurusan jabatan fungsional rektor kepala dengan embel-embel publikasi internasional, terhambat pula bagi calon dokter ataupun yang berprofesi dosen untuk berkarya mengembangkan keilmuannya. Selanjutnya yaitu pada akhirnya apabila dirunut secara konstitusional hambatan tersebut telah jelas merugikan hal konstitusional wara negara sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dianggap dibacakan. Lanjut yang keenam adalah norma a q uo bertentangan dengan konstitusi bersyarat. Selanjutnya yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya telah memainkan beberapa peran yang sangat mulia untuk mewujudkan keadilan subtantif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam memutus perkara me nurut Ahmad Rustandi dalam Buku Mahkamah Konstitusi dalam tanya-jawab halaman 213 menjelaskan ada 3 jenis amar putusan. Yang pertama adalah tidak dapat diterima, yaitu apabila permohonan tidak mempunyai legal standing atau MK tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan (...) 9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya kira kalau itu sudah semua tahu itu, ya, itu enggak usah dibacakan itu, itu kan ditolak kalau dikabulkan alasannya itu, itu sudah ada. Yang berikutnya yang lebih substansial apa itu, coba teruskan. Kan itu kan apa ... amar putusan itu kan yang Anda maksudkan itu? Kalau yang ditolak begini, kalau yang dikabulkan begini, kalau dinyatakan tidak dapat diterima begini, itu kan?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Ya, mungkin bisa dilanjutkan, Yang Mulia.

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Silakan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Poin ke 6.8. Bahwa kata dapat yang dimaknai suatu pilihan dalam turunannya atau peraturan di bawah undang-undang seharusnya tidak boleh membuat hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi menjadi terhambat dan terlanggar.

8

Poin 6.9. Bahwa pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat pula berangkat dari adanya pemberlakuan dari norma yang diujikan karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam suatu negara hukum, seperti dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2004 paragraf 3, 12 halaman 3, 6, sampai 37 menyatakan menimbang bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Terlepas dari dikabulkannya atau ditolak permohonan yang dimaksud terhadap keadaan tersebut telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah jaksa penuntut umum berhak untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi kepaniteraan, dan mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian hukum Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat yang dimaksud. Poin 6.10. Bahwa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi bersifat normatif dimana norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 pada paragraf 3.14 mengatakan bahwa menimbang bahwa seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa Norma Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah norma yang konstitusional, sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemaknaan berbeda terhadap norma a quo akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional. Untuk itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain. Poin 6.11. Bahwa dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 pasal yang diujikan adalah problematika yang berangkat dari pemberlakuan norma yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan ketidakadilan, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa norma a quo adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain secara eksplisit tersurat dalam norma a quo, oleh karenanya Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. 6.12. Bahwa dalam norma a quo bahasa asing dapat digunakan di perguruan tinggi untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam surat keputusan rektor di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri menjadi suatu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh peserta didik dengan skor 9

yang sudah ditentukan masing-masing penyelenggaraan perguruan tinggi. Poin 6.13. Bahwa syarat yang diwajibkan yang tergantung dalam surat keputusan rektor merujuk pada norma a quo dengan sistem yang berbeda-beda, ada yang menerapkan syarat wajib tersebut sebagai diawali saat seleksi masuk perguruan tinggi, ada yang meluluskan calon peserta didik masuk syarat wajib memenuhi skor Toefl, ICEPT, atau IEP, dan lain-lain dalam jangka waktu yang diberikan oleh perguruan tinggi dengan konsekuensi tidak dapat mengikuti sidang akhir, seperti skripsi, tesis, disertasi. Jika belum memenuhi minimal skor bahasa yang ditentukan, bahkan ada juga perguruan tinggi yang tidak memperbolehkan peserta didik yang sudah menyelesaikan proses belajarnya atau sudah wisuda mengambil ijazahnya. Poin 6.14. Bahwa pemberlakuan syarat wajib penggunaan bahasa asing dalam perguruan tinggi, seperti Toefl, ICEPT, atau EIP, dan lainlain maupun ujian Bahasa Inggris menjadi syarat wajib bagi peserta didik untuk dapat masuk dan lulus dari perguruan tinggi, padahal untuk dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi, peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan ... untuk dapat membuat sesuatu penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan jurusan yang diambilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu kemudian hasil penelitian itu harus dipertahankan di hadapan penguji, hal tersebut membutuhkan kemampuan peserta didik untuk dapat menguasai ejaan-ejaan yang disempurnakan, seperti EYD, serta bagaimana menuliskan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dibandingkan dengan kewajiban memenuhi syarat skor Toefl, ICEPT (EIP), dan lain-lain yang isinya terkait tentang penguasaan listening, comprehension, dan public relations grammar, structure, reading, conversations, composing skill, yang kurang memiliki korelasi yang signifikan terhadap proses penulisan karya ilmiah peserta didik dibandingkan dengan penguasaan terhadap EYD. Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik, yang utama menyelesaikan tugas akhir adalah ujian kemahiran berbahasa Indonesia, atau yang kita kenal dengan UKBI. 6.15. Bahwa sejalan dengan Para Pemohon, Kepala Badan Pembinaan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dadang Suhendar, pada saat menerima Para Pemohon di kantor BPPB Kemendikbud Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 11 WIB. Dalam diskusinya, Kepala BPPB menyatakan kesamaan gagasan terkait dengan ujian kemahiran berbahasa Indonesia yang seharusnya diterapkan bagi para peserta didik di perguruan tinggi, yang ada dalam negeri. 6.16. Bahwa dengan dilepasnya pemaknaan kata dapat, terdapat penggunaan bahasa asing di perguruan tinggi di dalam negeri. Mengakibatkan munculnya syarat wajib untuk dapat masuk dan/atau 10

lulus dari perguruan tinggi, yang dituangkan dalam SK Rektor sebagai pimpinan penyelenggaraan perguruan tinggi. Sehingga banyak warga negara Indonesia yang mengalami kerugian dalam memperoleh haknya. Untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya adalah bentuk hilangnya perlindungan negara atau pemerintah seperti apa yang dimaknai dalam pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang menyatakan perlindungan (…) 13.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Pasal 28I itu ya?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Ya, Yang Mulia.

15.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak ada Pasal 281, Pasal 28I.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Ya, maaf, Yang Mulia. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Saya lanjutkan, Yang Mulia. 6.17. Bahwa kemampuan calon peserta didik dan/atau peserta didik yang memilki kemampuan yang tinggi baik dalam profesi (…)

17.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya kira ini masih keberatan soal Toefl dan sebagainya itu ya?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Ya, Yang Mulia.

19.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu ada kesamaan, ya kan. Yang … coba Pasal 618-nya itu apa yang mau Anda katakan itu yang.

11

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Ya masuk dalam poin 6.18. Bahwa hal ini jelas merupakan persoalan konstitusional. Di mana pemberian jaminan pendidikan oleh konstitusi untuk segala jenjang tidak dibatasi hanya untuk jenjang S1. Menjadi terlanggar akibat adanya perlakuan syarat wajib TOEFL, ICEPT, IEP, dan jurnal internasional yang bersumber dari norma a quo yang tidak memberikan batasan atau syarat mencerminkan bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Poin 7, saya masuk poin 7, Yang Mulia. Norma a quo bertentangan dengan syarat inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 7.1. Bahwa dalam konsep negara hukum yang tertuang dalam konstitusi vide Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus mampu menjaga hak-hak warga negaranya. Negara hukum Indonesia memiliki peran yang kuat bahwa pemerintah dijalankan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. 7.2. Bahwa pemaknaan negara hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2015 halaman 191, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa prinsip (…)

21.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu sudah jadi putusan ya.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Ya, itu kutip (…)

23.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak usah dibacakan lagi. Saya kira itu semua sudah yang menjadi poinnya. Artinya apa? Poin yang Anda mau dapatkan dari situ apa? Terus? Tidak boleh dijalankan oleh kekuasaan, kan itu poin yang Anda mau tekankan kan?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Mungkin mau langsung masuk ke petitum, Yang Mulia ya.

12

25.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu sebenarnya saya mau ini kan, mau tanyakan karena ini masih bergulat dengan persoalan … ya tapi teruskan dulu ya. Silakan yang petitum.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Saya langsung bacakan petitum. Selanjutnya poin terakhir yaitu petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, maka Pemohon memohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi oleh sebagai berikut. 1. Mengabulkan seluruh pemohon permohonan pengujian undangundang yang diajukan Pemohon. 2. Menyatakan bahwa Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu apabila sepanjang dimaknai dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. 3. Menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta bersyarat atau apabila sepanjang dimaknai, dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. 4. Menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap frasa dapat menggunakan bahasa asing

untuk tujuan mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta bersyarat, yaitu apabila sepanjang dimaknai dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. 5. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian, penyampaian kami, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat melihat 13

permohonan ini sebagai upaya positif kami para pemuda-pemudi yang ingin mendudukkan pembunuhan bahasa asing dalam (suara tidak terdengar jelas) pendidikan di perguruan tinggi pada proses dan tempat yang tepat untuk mendukung kemajuan peserta didik, namun tidak melanggar konstitusional Pemohon dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 27.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Ya, tentu Mahkamah akan mempertimbangkan setiap permohonan sama, ya. Jadi, tidak perlu ada keraguan mengenai soal itu. Cuma masalahnya kan justru karena itulah, maka Anda dimintakan untuk melakukan perbaikan, kan begitu? Nah, ya karena Saudara sudah memberikan perbaikan, inilah yang nanti akan kami sampaikan kepada ... apa namanya ... kepada Pleno nanti. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan lagi, Yang Mulia? Ada? Ya, sebenarnya sih memang Saudara kelihatan sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan penting dari Mahkamah, ya, dalam persidangan pendahuluan sebelumnya. Yaitu bahwa yang ... yang menjadi persoalan itu adalah memang normanya yang konstitusional, gitu, bukan terapannya dalam ... dalam berbagai anu ... itu. Tapi, kan ya saya melihat masih tetap yang menjadi persoalan ada SK rektornya yang Anda masalahkan. Kemudian, ada putusan ... apa ... peraturan bersama atau apa itu, ya. Itu yang kemudian menjadi ini ... yang jadi ... menjadikan itu wajib. Kan normanya tetap mengatakan dapat, tapi diterjemahkan seperti itu. Tapi saya enggak melihat apa ... apakah sudah pernah dilakukan upaya hukum terhadap itu? Tapi itu adalah persoalan yang lain, ya. Itu mungkin tempatnya bukan di ... apa ... bukan yurisdiksi Mahkamah ini, tapi mungkin di tempat lain. Itu adalah soal lain. Tapi, kan itu adalah terserah kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikannya. Nah, jadi, perbaikan ini akan segera kami sampaikan kepada Pleno Permusyawaratan Hakim. Nah, sekarang berdasarkan apa yang sudah kami terima, Saudara itu mengajukan ... apa namanya ... bukti. Pertama, dari P-1 sampai P-34. Itu betul, ya? Itu sudah kami verifikasi ... sudah diverifikasi dan bisa disahkan. KETUK PALU 1X Kemudian, ini ada tambahan lagi dari P-35 sampai dengan P-51 yang diterima oleh Mahkamah tanggal 16 November, ya? Betul?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Ya, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. 14

29.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ini juga sudah diverifikasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dan ... apa ... disahkan. KETUK PALU 1X Demikian, Saudara Pemohon. Jadi, ini akan kami sampaikan sekali lagi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim. Dan bagaimana kelanjutannya? Bukan kami tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan itu, nanti terserah kepada musyawarah dari RPH yang akan menentukan kelanjutan dari permohonan ini. Saudara-Saudara tinggal menunggu kabarnya saja. Ya, kalau diteruskan, berarti mungkin nanti akan ada persidangan berikutnya. Kalau tidak, tapi sekali lagi, itu bukan kami yang menentukan, ya. Demikian. Ada lagi yang mau disampaikan?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: LINTAR FAUZI Cukup, Yang Mulia.

31.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Cukup, ya? Baik. Dengan demikian, maka persidangan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB Jakarta, 21 November 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

15