2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 99/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 29 NOVEMBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 99/PUU-XIV/2016

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 6, Pasal 50 ayat (7), dan Pasal 155 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Hery Shietra ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 29 November 2016 Pukul 10.35 – 10.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) I Dewa Gede Palguna 3) Manahan MP Sitompul Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Hery Shietra

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Sidang dalam Perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2.

PEMOHON: HERY SHIETRA Sebelumnya Pemohon ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Mahkamah. Selamat pagi kepada Bapak Hakim Konstitusi, Bapak Aswanto, Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul, dan Yang Mulia Bapak I Dewa Gede Palguna. Pemohon bernama Hery Shietra, warga negara Indonesia. Berprofensi sebagai konsultan hukum untuk dan atas nama pribadi. Demikian, Yang Mulia.

3.

KETUA: ASWANTO Baik, permohonan baru masuk hari ini, ya? Perbaikannya, ya?

4.

PEMOHON: HERY SHIETRA Betul, Yang Mulia.

5.

KETUA: ASWANTO Baik. Kami jujur belum sempat membaca karena baru Saudara masukkan, sehingga kita minta Saudara menyampaikan garis-garis besar atau pokok-pokok dari permohonan yang telah dilakukan perbaikan, ya. Tidak perlu menyampaikan secara keseluruhan dan cukup pada bagianbagian yang dilakukan perbaikan. Silakan.

6.

PEMOHON: HERY SHIETRA Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan best practice dari berbagai putusan Mahkamah, Mahkamah berwenangan untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap keberlakuan norma suatu undang-undang. Mengenai legal standing Pemohon, Pemohon menguraikan berbagai macam precedent dari putusan Mahkamah yang menyatakan, 1

“Warga negara yang memiliki concern terhadap suatu kepastian hukum suatu perundang-undangan demi kepentingan umum, memiliki legal standing.” Permohonan Pemohon bukan hanya untuk kepentingan pribadi Pemohon, namun juga untuk kepentingan seluruh guru dan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Rata-rata PHK yang terjadi di PHI ialah terkait dengan PKWT yang di-PHK atau diputus dengan alasan berakhirnya kontrak kerja. Pemohon selaku konsultan hukum membutuhkan sesuatu yang disebut sebagai kepastian hukum. Oleh sebab itu, Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan sesuatu yang lebih tinggi derajatnya daripada lex scripta, yakni unifikasi penafsiran sebagaimana Pemohon uraikan. Bagaimana objek permohonan mengandung suatu multitafsir? Austin dan juga Hans Kelsen menyampaikan, “Yang disebut ilmu hukum, tidak lain merupakan ilmu tentang prediksi,” Yang Mulia. 7.

KETUA: ASWANTO Ndak … ndak perlu lagi. Ini kan teorinya sudah Saudara sampaikan pada permohonan yang sebelumnya, cukup yang perbaikanperbaikannya saja.

8.

PEMOHON: HERY SHIETRA Oh, ya baik. Baik, Yang Mulia.

9.

KETUA: ASWANTO Silakan.

10.

PEMOHON: HERY SHIETRA Mengenai norma yang diajukan untuk diuji pada halaman 7, Pemohon menyampaikan Pasal 6 tentang tanpa diskriminasi. Dalam praktik di Mahkamah Agung, telah terdapat suatu yurisprudensi tetap, yakni persepsi yang disebut apple to apple pareto principle, Yang Mulia. Yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda. Antara pekerja tetap diperlakukan berbeda dengan pekerja kontrak dan juga PKWT yang sejak semula diperlakukan berbeda dengan PKWTT demi hukum. Dengan kata lain, pekerja kontrak yang dialihkan demi putusan hakim sebagai pekerja tetap, itu memiliki hak yang berbeda dengan pekerja yang semula merupakan pekerja tetap, Yang Mulia. Berikutnya, Pasal 59 yang disebut dengan demi hukum. Berkembang tiga penafsiran, Yang Mulia. Yang pertama, demi hukum berubah menjadi pekerja tetap sejak putusan hakim dijatuhkan. 2

Penafsiran kedua, sejak pelanggaran normatif terjadi. Berkembang penafsiran ketiga, Yang Mulia, dimana ini suara ini diserukan oleh para buruh, yakni bukan dihitung sejak pelanggaran, Yang Mulia. Tapi dihitung sejak pekerja itu mulai bekerja, Yang Mulia. Ini terkait dengan pesangon. Cuma Pemohon tidak ingin menyinggung soal pesangon tapi lebih kepada upah proses, Yang Mulia. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 155, selama belum ditetapkan berhak atas upah. Terdapat penafsiran oleh Mahkamah Agung, Yang Mulia, ketika Pasal 155 ayat (2) dikaitkan secara sistematis dengan Pasal 61 ayat (1) butir b Undang-Undang Tenaga Kerja yang menyatakan, “Perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.” Mahkamah Agung menyatakan, “Sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang membatalkan PKWT, berarti atau bisa diasumsikan masa kerja dalam kontrak ialah benar adanya.” Perbedaan utama antara pekerja tetap dan pekerja kontrak, tidak disyaratkan adanya putusan pengadilan untuk berakhirnya jangka waktu kerja ini, Yang Mulia. Dimana jika kita kaitkan antara Pasal 155 dengan Pasal 151, jelas bahwa konteks Pasal 151 ayat (3) yang menyatakan, “Tidak menghasilkan persertujuan dalam suatu perundingan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.” Menjadi pertanyaan besar, Yang Mulia, apakah upah proses Pasal 155 diberlakukan terhadap PHK berdasarkan Pasal 61 ayat (1) butir b Undang-Undang Tenaga Kerja? Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) berhak atas upah proses, namun tidak menyatakan untuk jenis pekerjaan apa, Yang Mulia. Karena kembali lagi ke Pasal 6, berlaku pareto principle yang juga diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten, Yang Mulia. Yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda. Mahkamah Agung terbelit pada satu dilema, Yang Mulia. Bila Mahkamah Agung memberikan upah proses katakan pekerja berhenti pada tahun ketiga dengan alasan masa kerja berakhir, Mahkamah Agung memberikan upah proses untuk tahun ke empat, Yang Mulia. Maka Mahkamah Agung menabrak ketentuan Pasal 61 dan juga Pasal 59 tentang maksimum tiga tahun untuk kontrak, Yang Mulia. Bila Mahkamah memberikan upah proses, berati Mahkamah tidak memiliki landasan hukum, Yang Mulia. Karena sekali lagi kembali kepada tadi Pasal 61 kita terbentur di situ, cuma Pemohon tidak ingin menguji materi Pasal 61, Yang Mulia. Karena Pasal 61 merupakan esensi pembeda antara PKWT dengan PKWTT, Yang Mulia. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Pemohon ujikan … yang menjadikan sebagai dasar untuk menguji ialah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum.” Yang 3

Mulia. Bukan hanya Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum sebagai konsultan hukum, Yang Mulia. Seluruh konsultan hukum membutuhkan kepastian hukum dalam memberikan layanan hukum, Yang Mulia, tapi juga terkait hak-hak seluruh tenaga kerja PKWT yang ada di Indonesia, Yang Mulia. Tidak tertutup kemungkinan Pemohon pun akan mengajukan diri sebagai pegawai pada satu kantor hukum, yang mana kantor hukum besar di Indonesia ternyata mengikat pekerja konsultannya itu dengan PKWT, Yang Mulia. Ini fakta yang terjadi di Indonesia, Yang Mulia. Mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan uji materiil ini bahwa sebetulnya tidak ada bahasa yang telah sempurna ataupun yang telah lengkap sejak awalnya, Yang Mulia, tidak ada yang sempurna, termasuk bahasa hukum. Selalu terdapat dua jenis penafsiran atas bahasa hukum, Yang Mulia. Yakni penafsiran secara luas dan penafsiran secara sempit. Oleh sebab itu, Pemohon akan langsung masuk pada bagaimana Mahkamah Agung memberikan penafsiran terhadap objek permohonan? Sebagaimana tertuang pada halaman 18 dari surat perbaikan. Bukti bahwa objek permohonan memiliki multi tafsir yakni precedent atau yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menyatakan, “Penafsiran Mahkamah Agung register Perkara Nomor 379 Tahun 2016 menyatakan tidak berhak atas upah proses karena perubahan status menjadi PKWTT dari pekerja harian lepas atau PKWTT semata berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana praktik-praktik putusan pengadilan yang telah berulang-ulang terhadap kasus yang sejenis tidak memberikan upah proses.” Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 501, berikutnya Nomor 404, berikutnya Nomor 39, dan berikutnya Nomor 196, dan 788, secara konsisten Mahkamah Agung memberikan penafsiran seperti ini karena terbentur Pasal 61, Yang Mulia. Penafsiran Mahkamah Agung adalah ketika objek permohonan dilihat dari sudut pandang penafsiran sistematis, tidak hanya melihat pada objek permohonan, Yang Mulia. Karena membaca suatu perundang-undangan kita melihat secara keseluruhan tidak parsial pasal per pasal. Yang menyertakan pula ketentuan Pasal 61 perjanjian kerja berakhir, berakhir jangka waktu perjanjian kerja. Dengan kata lain sepanjang PKWTT belum dibatalkan, maka bisa diasumsikan masa kerja berakhir itu memang betul adanya, meskipun pada akhir dan ujungnya Mahkamah menyatakan ini pekerjaan tetap dan berhak atas pesangon tapi tidak upah proses. Oleh sebab itu, Yang Mulia, Pemohon sekiranya agar ... memohon agar Mahkamah berkenan memberikan amar putusan yang berbunyi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya. Kedua. Menyatakan frasa tanpa diskriminasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Tenaga Kerja adalah bertentangan dengan Undang4

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai baik PKWTT sejak semula maupun PKWTT demi hukum. Menyatakan frasa demi hukum dalam Pasal 50 ayat (7) UndangUndang Ketenagakerja adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai status perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu terhitung sejak hari saat pelanggaran ketentuan hukum terjadi. Menyatakan frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk sengketa pemutusan hubungan kerja yang disertai perselisihan hak atau kepentingan ketika perjanjian kerja waktu tertentu demi hukum di konstitutifkan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Akhir kata ex aequo et bono, Pemohon mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah dan juga kepada Yang Mulia telah berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon. Demikian, Yang Mulia. 11.

KETUA: ASWANTO Baik, kami sudah menangkap apa yang Saudara sampaikan dalam perbaikan ini. Saudara Pemohon juga mengajukan bukti, ya, P-1 sampai dengan P-4?

12.

PEMOHON: HERY SHIETRA Sampai dengan P-6, Yang Mulia.

13.

KETUA: ASWANTO Yang ada di ... yang sudah diserahkan?

14.

PEMOHON: HERY SHIETRA Semua sudah, Yang Mulia. Dua minggu yang lalu, Yang Mulia.

15.

KETUA: ASWANTO Yang kita sudah terima dan verifikasi baru P-1 sampai dengan P4, ya. Nanti kami ... Saudara serahkan di mana yang P-5 dan P-6? Bersamaan semua?

5

16.

PEMOHON: HERY SHIETRA Mulia.

17.

Dua minggu lalu, Yang Mulia. Di Panitera, di bagian bawah, Yang

KETUA: ASWANTO Bersamaan semua diserahkan P-1 sampai P-6?

18.

PEMOHON: HERY SHIETRA Tidak, Yang Mulia. Terpisah, Yang Mulia. Parsial, P-5, P-6, menyusul berikutnya, dua minggu lalu P-5 dan P-6, Yang Mulia.

19.

KETUA: ASWANTO Baik, P-5, P-6 belum kami verifikasi ya, nanti kita verifikasi. Kita belum terima, nanti kita akan sahkan kemudian, gitu ya. P-1 dan P-4 kita sudah verifikasi dan benar adanya. Kita sahkan sebagai bukti ya P-1 sampai dengan P-4. KETUK PALU 1X

Untuk kelanjutan kasus Saudara, kami panel akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan sesudah itu Saudara akan diberitahukan bagaimana kelanjutan dari permohonan Saudara. Sidang pada hari ini kita anggap selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB Jakarta, 29 November 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

6