2016

PT MUTUAGUNG LESTARI ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL NOMOR TANGGAL TERBIIT REVISI TANGGAL REVISI

:1 : 15/09/2014 :1 : 27/07/2016

1.

PENDAHULUAN

1.1

MUTU CERTIFICATION mendapatkan akreditasi dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) dengan nomor akreditasi LSUP 017 IDN

1.2

MUTU CERTIFICATION memperhatikan peningkatan kinerjanya secara berkelanjutan dan bertekad untuk: 1. Menyediakan layanan sertifikasi sistem manajemen lingkup nasional dan juga internasional. 2. Menyediakan layanan yang cepat, akurat, efisien, dan taat aturan 3. Mengutamakan kepuasan klien, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan 4. Mengutamakan kelestarian lingkungan. 5. Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas barang dan jasa, dan perlindungan lingkungan. 6. Menjunjung tinggi ketidakberpihakan, objektifitas, dan bebas konflik kepentingan dalam melakukan kegiatan sertifikasi sistem manajemen 7. Meningkatkan kemampuan karyawan MUTU CERTIFICATION secara terus menerus dan menyediakan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan di atas

1.3

2. 2.1

2.2

Adapun mengenai dokumen aturan pelaksanaan ini: a. Disusun sesuai dengan aturan dan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada MUTU CERTIFICATION. b. Bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, dan aturan penggunaan logo yang diterbitkan dan disyaratkan oleh MSC menjadi bentuk syarat dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara MUTU CERTIFICATION dengan pihak-pihak terkait. c. Menerangkan hak, tanggung jawab, tugas dan lingkup bisnis MUTU CERTIFICATION

usaha akomodasi yang tergolong usaha hotel. Sehingga dengan demikian jasa di bawah ini TIDAK termasuk ke dalam lingkup sertifikasi usaha hotel: a. Bumi perkemahan b. Persinggahan karavan c. Vila d. Pondok wisata e. Akomodasi lain, meliputi i. Motel, dan ii. Jenis akomodasi lain yang ditetapkan oleh bupati, walikota, dan/atau gubernur. 3.

STATUS HUKUM

3.1

Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) MUTU CERTIFICATION merupakan Sub Divisi yang mandir i bagian dari Divisi MSC, Singkatan dari Management System Certification (atau sertifikasi sistem manajemen) , yaitu sebuah divisi teknis di dalam MUTU CERTIFICATION yang mengelola kegiatan jasa sertifikasi sistem manajemen (mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PT Mutuagung Lestari nomor 182.1/SKEP-MUTU/I/2013). Untuk menghubungi MSC dapat melalui nomor telepon dan nomor fax yang tertera pada poin 1.1 di atas atau melalui alamat email msc@mutucer tification.com.

4.

KERAHASIAAN

4.1

MUTU CERTIFICATION dan seluruh personil yang bekerja untuk dan/atau atas namanya wajib menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi sistem manajemen yang dilakukan kepada organisasi klien.

4.2

Kerahasiaan yang dimaksud dalam pasal 4 mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a. Data-data pengamatan audit b. Hasil audit c. Catatan lain terkait keputusan sertifikasi d. Komunikasi antara MUTU CERTIFICATION dengan klien

4.3

Kerahasiaan yang dimaksud dalam pasal 4.1 tidak berlaku apabila diminta oleh hukum, badan akreditasi, atau pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari klien.

4.4

Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kontrak.

5.

KETIDAKBERPIHAKAN

5.1

Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh MUTU CERTIFICATION tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk member i sertifikasi yang meyakinkan.

5.2

Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di

RUANG LINGKUP Penilaian kelas bintang hotel menggunakan standar Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 jo Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel. Keluaran dari sertifikasi ini adalah sertifikat kelas bintang hotel yang diterbitkan MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL Jasa sertifikasi usaha hotel yang disediakan MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL tersedia seluruh jenis

MUTU- 5001 M (1-1)-27072016

Halaman1 dari 8

PT MUTUAGUNG LESTARI ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

6.

lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

10.

KEWAJIBAN KLIEN

ORGANISASI

10.1

Memelihara kualitas usaha hotelnya. Klien tetap bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerusakan / kegagalan produk, jasa, atau kualitas usaha hotelnya. MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dan MSC tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan, kehilangan, biaya, klaim, ataupun konsekuensi lain yang timbul akibat dari produk / jasa / kualitas usaha hotel klien. Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi yang nilainya diatur dalam setiap kontrak / SPK sertifikasi.

Salinan Struktur Organisasi beserta penanggung jawab dari LSUP MUTU CERTIFICATION tersedia apabila diperlukan. 7.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CERTIFICATION INTERNATIONAL

MUTU

7.1

Logo sertifikasi, nama, merek dagang MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL, ataupun hak cipta lain yang diterbitkan oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL tetap menjadi hak milik MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL, tidak dapat dijual atau dilisensikan oleh klien. MSC akan melakukan audit terhadap penggunaan logo sertifikasi pada kunjungan audit berkalanya.

10.2 10.3

Menerima kedatangan tim auditor MSC untuk melakukan audit rutin dan memberikan akses kepada auditor MSC untuk melakukan pemeriksaan standar usaha hotel, akses di lokasi usaha hotel, termasuk akses ke semua dokumen prosedur, instruksi kerja, rekaman pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan keluhan pelanggan.

10.4

Mengakomodasi kehadiran pengamat (observer) dan auditor dalam masa pelatihan (trainee) yang berkunjung bersama tim auditor MSC pada saat kegiatan audit, baik pengamat yang merupakan personil dari MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL ataupun dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL atau KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, dengan tujuan kehadiran pengamat adalah penyaksian / pengawasan kegiatan audit yang dilakukan MSC.

8.

KEWAJIBAN MSC

8.1

Melakukan kegiatan penilaian (audit) pada organisasi klien sesuai jangka waktu yang dipersyaratkan oleh aturan sertifikasi usaha pariwisata, menggunakan kriteria / standar audit sesuai jenis sertifikasi.

8.2

Menugaskan auditor yang kompeten untuk melakukan audit.

8.3

Menginformasikan hasil audit kepada klien setelah selesainya proses audit, yaitu dalam bentuk laporan hasil audit dan kelengkapannya.

10.5

Jika diperlukan, melakukan tindakan perbaikan atas hasil audit yang dilakukan MSC dalam jangka waktu perbaikan yang ditentukan MSC

8.4

Mengeluarkan sertifikat usaha hotel setelah hasil audit menunjukkan kesesuaian terhadap kriteria / standar audit, dan setelah adanya keputusan sertifikasi yang positif.

10.6

8.5

Menginformasikan klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi.

8.6

Mempublikasikan daftar klien tersertifikasi dalam website MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL

Menginformasikan MSC mengenai setiap perubahan signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi yang membuat MSC perlu melakukan audit khusus. Perubahan yang dimaksud misalnya, tetapi tidak terbatas pada: perubahan lokasi, renovasi gedung yang menyebabkan penambahan jumlah kapasitas kamar hotel, jenis usaha, kepemilikan, lingkup sertifikasi, dan sebagainya.

11.

HAK KLIEN

8.7

Menjaga kerahasiaan terhadap data audit dan hasil audit 11.1

8.8

Menjaga objektifitas dan ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi.

Mendapatkan informasi hasil audit dalam bentuk laporan hasil audit dan kelengkapannya.

11.2 8.9

Menjawab segala bentuk keluhan dari klien termasuk banding klien terhadap hasil audit MSC.

Mendapatkan sertifikat usaha hotel setelah selesainya proses pengambilan keputusan.

11.3 9.

HAK MSC

Menerima dan menggunakan hak sertifikasi sesuai aturan yang diterbitkan MSC.

9.1

Menerima pembayaran dari klien

9.2

Menangguhkan, menghentikan, atau mencabut proses sertifikasi klien apabila terjadi kondisi yang mewajibkan MSC untuk melakukan hal tersebut

MUTU- 5001 M (1-1)-27072016

Halaman 2 dari 6

PT MUTUAGUNG LESTARI ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA 12.

KONDISI UMUM

12.1

Urutan proses kegiatan sertifikasi usaha hotel secara umum dijelaskan di bawah ini dan secara detil pada seluruh bagian dokumen aturan pelaksanaan ini: a. Aplikasi oleh calon klien b. Tinjauan aplikasi oleh MSC c. Penawaran biaya kegiatan sertifikasi oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL d. Persetujuan biaya oleh klien e. Pembuatan dan persetujuan kontrak / SPK oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dan klien f. Audit tahap 1 g. Audit tahap 2 h. Perbaikan hasil audit tahap 2 oleh klien (dan audit verifikasi perbaikan jika diperlukan) i. Pengambilan keputusan sertifikasi oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL j. Penerbitan sertifikat oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL k. Audit surveillance oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL l. Audit perpanjangan sertifikat (resertifikasi) oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL

kesiapan klien dan MSC sebelum dilakukan audit awal tahap 2. 14.2

Audit awal tahap 2 merupakan audit yang bertujuan menilai pemenuhan usaha hotel terhadap standar usaha hotel agar MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dapat menerbitkan sertifikat usaha hotel sesuai kategori hotel yang diperoleh.

14.3

Audit awal tahap 1 dilakukan secara off-site, yaitu di lokasi auditor MSC tanpa perlu berkunjunga ke lokasi klien.

14.4

Pada audit awal tahap 1 MSC akan melakukan kajian terhadap kewajiban awal klien untuk dapat memulai proses sertifikasi, dengan mengkaji dokumentasi yang dimiliki klien. Audit awal tahap 1 meninjau beberapa hal sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada: a. Dokumen legal usaha hotel yang merupakan persyaratan dasar sertifikasi usaha hotel b. Pemenuhan usaha hotel terhadap kriteria mutlak sertifikasi usaha hotel. c. Dokumentasi klien yang lain seperti prosedur / sop / formulir kerja, jika diperlukan. d. Meninjau lokasi audit dan kondisi lapangan untuk menentukan kesiapan audit tahap 2 e. Mengkaji status dan pemahanan klien terhadap standar usaha hotel f. Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup penerapan standar usaha pariwisata, proses dan lokasi klien, dan pemenuhan peraturan perundangan yang diterapkan klien.

13.

APLIKASI, TINJAUAN APLIKASI , DAN PENAWARAN BIAYA SERTIFIKASI

13.1

Agar MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dapat menentukan biaya sertifikasi dengan tepat, calon klien harus mengisi dengan lengkap FORMULIR APLIKASI SERTIFIKASI USAHA HOTEL

14.5

Formulir aplikasi dapat diperoleh dengan mengunduh formulir melalui website MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL atau secara langsung meminta kepada MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL atau MSC.

Apabila dari hasil audit awal awal (tahap 1 dan tahap 2) ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki oleh klien, maka klien wajib melakukan tindakan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan MSC

15.

HASIL AUDIT DAN TINDAKAN PERBAIKAN

15.1

Hasil audit sertifikasi usaha hotel menggunakan metode pengelompokan nilai total hasil audit yang akan dibandingkan terhadap rentang nilai untuk masing-masing kategori hotel sebagai berikut: 15.1.1 Hotel Bintang 5: ≥ 936 15.1.2 Hotel Bintang 4: 728 – 916 15.1.3 Hotel Bintang 3: 520 – 708 15.1.4 Hotel Bintang 2: 312 – 500 15.1.5 Hotel Bintang 1: 208 – 292 15.1.6 Hotel Non Bintang: Min 152

13.2

13.3

MSC dapat menghubungi calon klien untuk meminta informasi tambahan apabila pengisian aplikasi tidak lengkap atau tidak jelas.

13.4

MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL akan meninjau aplikasi yang sudah diisi untuk menentukan durasi audit yang diperlukan. Selanjutnya akan menginformasikan penawaran biaya sertifikasi kepada klien.

13.5 13.6

Penawaran yang disetujui oleh klien akan dilanjutkan kepada kontrak / SPK sertifikasi. MSC tidak akan melakukan audit sebelum tersedia kontrak / SPK sertifikasi yang ditandatangani MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dan calon klien.

15.2

Tindakan perbaikan tidak diberlakukan bagi usaha hotel yang nilai totalnya jatuh pada rentang yang telah ditentukan pada pasal 15.1 di atas.

14.

AUDIT TAHAP AWAL

15.3

14.1

Audit tahap awal terdiri dari audit awal tahap 1 dan audit awal tahap 2. Audit awal tahap 1 bertujuan untuk melihat

Tindakan perbaikan hanya berlaku bagi usaha hotel yang nilai total dari hasil audit jatuh pada rentang interval antar kelas bintang. Sebagaimana dilihat pada rentang nilai untuk setiap kelas bintang hotel yang dijelaskan pada pasal 15.1 di atas, terdapat nilai interval yang besarnya adalah 20 (dua

MUTU- 5001 M (1-1)-27072016

Halaman 3 dari 6

PT MUTUAGUNG LESTARI ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

15.4

15.5

puluh) nilai diantara kelas hotel bintang yang satu dengan kelas hotel bintang di atas atau di bawahnya.

17.

AUDIT PENGAWASAN BERKALA (SURVEILLANCE) DAN SERTIFIKASI ULANG (RESERTIFIKASI)

Tindakan perbaikan yang dimaksud pada pasal 15.3 di atas dilakukan oleh usaha hotel dengan batas waktu 6 (enam) bulan sejak kegiatan audit berakhir. MSC akan melakukan verifikasi atas tindakan perbaikan yang dilakukan usaha hotel secara kunjungan lapangan menyusul informasi dari usaha hotel bahwa tindakan perbaikan telah selesai dilaksanakan.

17.1

Audit surveillance merupakan kewajiban MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dan klien setelah mendapatkan sertifikat, sebagai bentuk pengawasan berkala terhadap kesesuaian penerapan standar usaha hotel yang berjalan di organisasi klien.

17.2

Audit surveillance dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama 3 tahun masa berlaku sertifikat, dengan rentang waktu surveillance adalah 1.5 tahun setelah audit awal tahap 2.

17.3

Audit sertifikasi ulang atau resertifikasi adalah audit untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang akan berakhir. Audit resertifikasi diawali dengan aplikasi ulang oleh klien, dan dapat diawali dengan audit tahap 1 apabila terdapat kondisi signifikan di organisasi klien yang mengharuskan MSC untuk melakukan audit tahap 1.

18.

AUDIT KHUSUS

18.1

Audit khusus adalah audit tambahan di luar audit tahap awal, audit tahap pengawasan (surveillance), dan audit sertifikasi ulang.

18.2

Audit khusus dilakukan oleh MSC jika terjadi satu atau beberapa hal di bawah ini, tetapi tidak terbatas pada: a. MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL menerima keluhan dari konsumen, masyarakat, atau pihak berkepentingan lain terhadap usaha hotel yang diselenggarakan oleh klien yang dinilai perlu untuk dilakukan verifikasi ke lokasi usaha hotel. b. Terdapat perubahan di organisasi klien yang yang berefek kepada sertifikasi, contohnya pengurangan kapasitas kamar di dalam unit usaha hotel yang secara besar-besaran, pengurangan fasilitas pendukung hotel, dan lain-lain. Perubahan semacam ini menjadi kewajiban klien untuk menginformasikannya kepada MSC, sesuai aturan pasal 19

18.3

Biaya yang muncul dari audit khusus menjadi tanggungan klien yang besarnya diatur dalam SPK terpisah dari SPK sertifikasi

19.

PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

19.1

Klien harus menginformasikan MSC secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasinya yang dapat berpengaruh kepada persyaratan usaha pariwisata, seperti (tetapi tidak terbatas kepada): a. Status organisasi atau kepemilikan organisasi b. Alamat pengelola usaha pariwisata dan alamat lokasi usaha c. Pengurangan kapasitas hotel dalam jumlah signifikan, contohnya pengurangan jumlah kamar, pengurangan jumlah fasilitas hotel, dan sejenisnya.

Apabila usaha hotel tidak menghendaki melakukan tindakan perbaikan dan/atau batas waktu tindakan perbaikan selama 6 (enam) bulan telah berakhir, maka kelas bintang hotel akan secara otomatis bergeser kepada kelas bintang hotel di bawahnya.

16.

SERTIFIKAT

16.1

Sertifikat usaha pariwisata yang diterbitkan MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL berlaku selama 3 (tiga) tahun.

16.2

Sertifikat usaha pariwisata akan diterbitkan MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL setelah selesainya urutan proses berikut: a. Terlaksana audit awal tahap 2 atau audit sertifikasi ulang b. Seluruh tindakan perbaikan yang harus dilakukan telah diselesaikan pihak hotel dan telah dilakukan verifikasi tindakan perbaikan oleh auditor MSC. c. Hasil keputusan sertifikasi oleh pengambil keputusan sertifikasi menunjukkan hasil yang positif. d. Klien telah melakukan pembayaran kegiatan audit.

16.3

Sertifikat yang diterbitkan berjumlah 1 (satu) salinan tercetak (printed) dan 1 (satu) salinan elektronik untuk masing-masing klien. Permohonan salinan tercetak tambahan dapat dilakukan klien secara tertulis kepada MSC dengan biaya tambahan untuk penerbitan sertifikat salinan.

16.4

Pengiriman sertifikat tercetak oleh MSC kepada klien melalui pos, sedangkan pengiriman sertifikat elektronik dilakukan melalui email.

16.5 16.6

Sertifikat usaha pariwisata merupakan hak milik MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL. Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL menarik sertifikat klien (pasal 20 tentang penarikan sertifikat), klien diwajibkan mengembalikan Sertifikat Usaha Pariwisata yang dipegangnya kepada MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL

MUTU- 5001 M (1-1)-27072016

Halaman 4 dari 6

PT MUTUAGUNG LESTARI ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

19.2

MSC akan memutuskan apakah perubahan diinformasikan memerlukan audit khusus.

19.3

Kelalaian klien dalam menginformasikan perubahan sebagaimana dijelaskan di atas dapat menyebabkan penangguhan sertifikasi sampai dengan pencabutan sertifikasi.

21.4

Apabila selama masa penangguhan sertifikasi kondisi yang terjadi pada pasal 21.2 tidak dapat terlaksana, maka MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL akan menarik sertifikat usaha pariwisata organisasi klien.

21.5

MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL akan mempublikasikan perihal penangguhan dan penarikan sertifikat melalui websitenya.

yang

20.

PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

22.

PEMINDAHAN (transfer) SERTIFIKASI

20.1

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Sertifikasi Usaha Pariwisata, MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL mewajibkan seluruh klien yang telah mendapatkan sertifikat usaha hotel untuk mempublikasikan sertifikatnya sekurangkurangnya dengan memasang sertifikat di lokasi hotel yang mudah dilihat oleh umum.

22.1

Transer sertifikasi didefinisikan sebagai pengakuan oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL terhadap sertifikasi usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh lembaga seritifikasi usaha pariwisata terakreditasi lain di luar MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL.

22.2

Pengakuan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 22.1 di atas bertujuan untuk memindahkan proses sertifikasi organisasi usaha pariwisata dari lembaga sertifikasi lain ke MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL.

22.3

Hanya sertifikasi dari lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang diakui oleh KEMENPAREKRAF yang memenuhi syarat pemindahan.

22.4

Permohonan pemindahan sertifikasi yang diterima MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL yang memenuhi syarat untuk diproses adalah yang diterima dari lembaga sertifikasi lain bersama dengan organisasi usaha pariwisata yang menjadi kliennya. MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL tidak dapat memproses permohonan pemindahan sertifikasi oleh organisasi usaha pariwisata tanpa disertai permohonan dari lembaga sertifikasinya.

20.2

20.3

20.4

Klien dapat melakukan publikasi lain di luar yang disebutkan dalam pada pasal 20.1 di atas, tetapi publikasi yang dilakukan harus sesuai dengan lingkup sertifikasi yang diberikan dan hasil sertifikasi yang diperoleh. Publikasi oleh klien yang menyalahi lingkup sertifikasi dan/atau tidak sesuai dengan hasil sertifikasi yang diperoleh dapat menyebabkan MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL melakukan penangguhan dan/atau penarikan sertifikat yang telah diberikan. Klien yang sudah memiliki sertifikat sistem manajemen memiliki hak untuk mempublikasikan sertifikasinya dengan tidak memuat pernyataan menyesatkan berkenaan dengan sertifikasinya dan yang tidak membuat MUTU CERTIFICATION kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.

21.

PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT

21.1

MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL berhak melakukan penangguhan sertifikasi dan penarikan sertifikat dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi.

21.2

Kondisi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 21.1 antara lain, tetapi tidak terbatas pada: a. Klien tidak bersedia dilakukan audit pengawasan berkala (surveillance), b. Klien tidak melaksanakan pembayaran kegiatan audit pengawasan berkala c. Klien tidak bersedia dilakukan audit khusus

21.3

Batas waktu penangguhan sertifikasi oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL adalah selama 6 (enam) bulan, dan dalam masa tersebut klien dilarang menggunakan hak sertifikasi, termasuk pernyataan kepada publik mengenai sertifikasi usahanya, dan termasuk pula bagi hotel larangan publikasi kelas bintangnya kepada publik.

MUTU- 5001 M (1-1)-27072016

22.5 Tinjauan pra-pemindahan 22.5.1 MSC akan melakukan tinjauan terhadap permohonan pemindahan yang mencakup aspek-aspek: a. Alasan permohonan pemindahan b. Keaslian, status, dan masa berlaku sertifikat calon klien pemindahan c. Laporan audit terakhir dari lembaga sertifikasi yang akan memindahkan proses sertifikasi d. Keluhan terhadap organisasi usaha pariwisata calon pemindahan e. Status hukum organisasi usaha pariwisata calon pemindahan 22.5.2 Persyaratan pemindahan sertifikasi yang dapat diproses adalah jika: a. Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh KEMENPAREKRAF, tidak sedang dalam masa pembekuan, dan masih dalam masa berlaku. b. Ketidaksesuaian dari hasil audit terakhir telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. c. Organiasi usaha pariwisata calon pemindahan tidak sedang dalam proses penyelesaian hukum d. Organisasi usaha pariwisata tidak sedang dalam penanganan keluhan dari pihak berkepentingan.

Halaman 5 dari 6

PT MUTUAGUNG LESTARI ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA 22.6

22.7

22.8

22.9

Apabila terdapat keraguan dari hasil tinjauan pra pemindahan sebagaimana disebutkan di atas, maka MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dapat melakukan audit verifikasi dengan fokus mendapatkan kejelasan terhadap pemenuhan pasal 22.5 di atas.

24.

RUANG LINGKUP SERTIFIKASI / AUDIT

24.1

Audit sertifikasi usaha hotel dilakukan di seluruh area kerja (departemen) yang terkait aspek produk (bangunan / fisik) , pelayanan, dan manajemen atau pengelolaan.

Apabila persyaratan dalam pasal 22.5 terpenuhi, maka MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dapat menerbitkan sertifikat mengikuti proses penerbitan sertifikat normal yaitu mendasarkan pada proses pengambilan keputusan sertifikasi.

25.

METODE AUDIT

25.1

Setiap pernyataan hasil audit yang dikeluarkan oleh MSC dalam bentuk laporan hasil audit atau sertifikat didasarkan pada proses pengambilan sampel. Oleh karenanya MSC atau MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL tidak menjamin atau menyatakan bahwa seluruh kegiatan di dalam organisasi usaha pariwisata klien sesuai secara sepenuhnya dengan standar audit.

25.2

Terdapat unsur ketidakpastian dalam metode audit yang dilakukan oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL.

26.

BIAYA

26.1

Biaya akan diuraikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) yang disampaikan kepada perusahaan. Biaya tersebut berdasarkan pada komponen biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran. LSUP memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. LS dalam memberikan kenaikan biaya, akan mendiskusikan dengan pihak pelanggan untuk saling disepakati.

26.2

Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut: persyaratan standar sistem managemen yang sesuai; ukuran dan kompleksitas, teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi, kehadiran pengamat (auditor akreditasi atau calon auditor), jumlah tapak/ site; ruang lingkup; hasil audit sebelumnya untuk klien re-sertifikasi. Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK).

26.3

Biaya tambahan akan diajukan untuk kerja tambahan yang tidak termasuk dalam Kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak. Biaya tambahan ini diajukan untuk kegiatan keperluan khusus (audit khusus dan/ atau audit sewaktuwaktu), kunjungan pengawasan berkala tambahan yang diperlukan yang tidak tercantum dalam jadwal.

26.4

Biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan biaya lain yang berhubungan dengan akomodasi, hotel, laundry, meals, dll., yang akan dibebankan khusus sesuai pengeluaran yang dilakukan. Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.

27.

LIABILITY

27.1

Setiap kegiatan operasional MUTU CERTIFICATION di cover oleh asuransi professional indemnity. Asuransi ini menjamin profesi atau perusahaan yang terbaik dengan tanggung jawab /tuntutan tanggunggugat perdata dari klien

Apabila persyaratan dalam pasal 22.5 tidak terpenuhi, permohonan organisasi usaha pariwisata untuk mendapatkan sertifikasi oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL akan diberlakukan seperti calon klien baru pada umumnya, mengikuti proses aplikasi dan seterusnya sebagaimana diatur pada pasal 3. Audit yang dilakukan oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL kepada organisasi usaha pariwisata setelah penerbitan sertifikat mengikuti tahapan audit proses sertifikasi dari lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang memohon pemindahan.

23.

PENGGUNAAN LOGO ATAU PERNYATAAN SERTIFIKASI

23.1

Klien sertifikasi yang sudah mendapatkan sertifikat berhak untuk menggunakan logo atau pernyataan sertifikasi sebagai bentuk informasi dari klien kepada pihak berkepentingan bahwa usaha pariwisatanya sudah memenuhi peraturan sertifikasi terkait.

23.2

Logo atau pernyataan sertifikasi yang dilakukan harus sesuai dengan lingkup sertifikasi usaha pariwisata klien

23.3

Logo atau pernyataan sertifikasi dapat digunakan misalny a pada media promosi, interior atau eksterior bangunan, situs web klien, dan lain-lain.

23.4

Untuk klien sertiikasi usaha hotel, penggunaan tanda bintang adalah termasuk penggunaan logo sertifikasi

23.5

Untuk klien sertiikasi usaha hotel, penggunaan tanda bintang yang tidak sesuai dengan sertifikat (bintang lebih rendah atau lebih tinggi) dianggap menyalahi dan sebagai bentuk perbaikan harus segera memperbaikinya.

23.6

MUTU CERTIFICATION akan melakukan pemeriksaa n terhadap penggunaan logo sertifikasi pada setiap audit surveillancenya. Ketidaksesuaian penggunaan logo sertifikasi wajib diperbaki oleh klien dengan segera.

MUTU- 5001 M (1-1)-27072016

Halaman 6 dari 6

PT MUTUAGUNG LESTARI ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA atau dari pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi dari karyawan MUTU CERTIFICATION 28.

BANDING, PENGADUAN, DAN KELUHAN

28.1

Banding adalah proses yang dilakukan oleh klien kepada MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL apabila hasil audit tidak dapat diterima oleh klien. Banding diajukan secara tertulis oleh klien kepada MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL.

28.2

Informasi banding yang diterima MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL segera ditindaklanjuti dengan membentuk komite adhoc untuk meninjau informasi banding. Personil yang terlibat dalam proses penanganan banding berbeda dengan yang melakukan audit dan membuat keputusan sertifikasi. Hasil dari penanganan banding akan disampaikan secara resmi kepada klien oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL.

28.3

Keluhan dan Pengaduan diterima oleh MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dari pihak yang berkepentingan terhadap kinerja MSC di dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata. Keluhan dan pengaduan diajukan secara tertulis oleh klien kepada MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL.

28.4

Pengajuan banding, pengaduan, ataupun keluhan sebagaimana yang disebutkan di atas ditujukan kepada Divisi Quality Assurance MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dengan alamat email [email protected]

29.

FORCE MAJEURE – KEADAAN KAHAR

29.1

MSC, MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL, maupun klien tidak dikenai kewajiban dalam hal apapun apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai yang tertera pada dokumen aturan pelaksanaan ini (ataupun pada SPK) bila merupakan akibat keadaan kahar (force majeure).

29.2

MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL dan klien akan melakukan komunikasi lebih lanjut mengenai penyelesaian kewajiban yang tertunda dikarenakan keadaan kahar ini.

30.

ANTI SUAP

30.1

Penyuapan yaitu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya, ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis.

30.2

Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL bertanggungjawab untuk mencegah dan menghindar dari segala bentuk potensi suap dan/atau menyuap dari dan/atau kepada klien dan pihak lainnya.

MUTU- 5001 M (1-1)-27072016

30.3

Kebijakan anti suap mengatur MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL untuk seluruh karyawan, auditor, personil sub kontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya.

30.4

Perilaku yang tidak dapat diterima antara lain: a. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan kepada penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan d. Pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan sertifikasi

31.

KODE ETIK

31.1

Kegiatan bisnis LSUP MUTU CERTIFICATION didasarkan pada reputasi MUTU CERTIFICATION, klien LSUP MUTU CERTIFICATION, Konsumen dari klien LSUP MUTU CERTIFICATION dan kelompok yang lebih luas dari para stakeholder secara keseluruhan mengandalkan LSUP MUTU CERTIFICATION untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.

31.2

LSUP MUTU CERTIFICATION bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis LSUP MUTU CERTIFICATION.

31.3

Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen LSUP MUTU CERTIFICATION. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.

31.4

Kode Etik Umum: a. Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap b. Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan c. Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan d. Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka e. Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.

Halaman 7 dari 6

PT MUTUAGUNG LESTARI ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA f. g. h. i. j.

Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan. Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi Menjaga reputasi dan aset perusahaan

MUTU- 5001 M (1-1)-27072016

Halaman 8 dari 6