2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 42/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 17 MEI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 42/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta [Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), serta Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Muhammad Sholeh ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 17 Mei 2016 Pukul 15.17 – 15.49 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) Suhartoyo 3) Manahan MP Sitompul Syukri Asy’ari

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muhammad Sholeh B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Elok Dwi Kadja

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.17 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 42/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, yang hadir siapa? Silakan memperkenalkan.

2.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Terima kasih, Yang Mulia. Kami Muhammad Sholeh (Pemohon Prinsipal). Sebelah kanan kami, Kuasa Hukum Elok Dwi Kadja, S.H. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, biasanya pakai … Pak Sholeh pakai toga? Ini kok enggak pakai toga, kenapa ini? Karena Prinsipal?

4.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Betul, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, lebih bagus pakai toga kok.

6.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Siap, Yang Mulia.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Lebih ganteng pakai toga, Pak Sholeh. Baik. Saudara Muhammad Sholeh sudah sangat paham. Tadi ini Persidangan Panel yang pertama adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Saudara sudah mengajukan permohonan secara tertulis, dan sudah diterima oleh Kepaniteraan, dan sudah dibaca Hakim. Permohonan Anda diregister, diterima pada Jumat, 29 April 2016, pada pukul 09.00 WIB. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Saudara tidak perlu membacakan keseluruhan dari permohonan Anda, ya. Saudara silakan 1

menyampaikan pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Pasal apa yang diujikan? Landasan pengujiannya atau dasar pengujiannya apa? Tapi sebelumnya, indentitas Saudara. Kemudian, masalah legal standing (kedudukan hukum), posita, dan petitumnya secara garis besar, tidak perlu secara keseluruhan. Saya persilakan. 8.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Terima kasih, Yang Mulia. Kami pada hari ini, mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19, dan ini sangat panjang, Yang Mulia. Garis besarnya, yang kita uji cukup Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Untuk pasal-pasal yang lain, kebetulan mengikuti (…)

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Mengikuti, ya.

10.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Karena masih berkaitan dengan pasal ini, yaitu (…)

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, pasal intinya adalah Pasal 18 ayat (1) huruf c, ya?

12.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Huruf c, betul.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

14.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Yaitu (…)

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Konsekuensinya kalau itu bermasalah (…)

2

16.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Maka, yang lainnya juga (…)

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Maka, yang di pasal-pasal berikutnya itu juga … baik. Kemudian, landasan pengujiannya?

18.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Jadi, kebetulan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dari segi usia, dari segi pendidikan, Pemohon punya hak untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Yogyakarta. Tetapi, dengan adanya Pasal 18 ayat (1) huruf c a quo, menjadikan secara faktual, Pemohon tidak bisa lagi karena ada persyaratan. Di mana, Calon Gubernur Yogyakarta maupun calon wakil gubernur harus bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Pakualam untuk calon wakil gubernur. Sehingga dalam posisi ini, kami menganggap, Pemohon menganggap punya legal standing untuk mengajukan pengujian undang-undang a quo. Nah, yang menjadi argumentasi dari Pemohon adalah bahwa benar Yogyakarta sejarahnya lebih dulu ada dibanding Negara Republik Indonesia. Dan di sini, kita sampaikan kalau kita melihat di internet, itu sejak tahun 1917 sekian kan itu, usia Yogyakarta … Pemerintahan Yogyakarta. Tetapi, sejak 17 Agustus tahun 1945, maka founding fathers ini sudah bersepakat kita menganut republik, bukan menganut sistem monarki. Sehingga, jabatan publik mestinya itu untuk semua warga negara yang memenuhi sebuah persyaratan umum. Nah, tetapi ketika ada undang-undang, entah dia mengatasnamakan kekhususan, tiba-tiba mengatur bahwa jabatan gubernur itu harus bertahta sebagai Sultan dan wakil gubernur itu sebagai Adipati Pakualam, maka tentu ini tidak bisa … tidak hanya Para Pemohon, siapa pun warga negara, sepanjang dia bukan Sultan, bukan Adipati, maka dia tidak berhak lagi untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Nah, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah jelas bahwa di situ sudah dijelaskan, “Gubernur, bupati, walikota, dipilih secara demokratis, tidak mengenal asas penetapan.” Maka ketika ada undang-undang, meskipun itu lex specialis, berbicara kekhususan, tiba-tiba menafikan Pasal 18 ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentu bagi kita ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada kritik kita terhadap pasal a quo, yaitu yang menjadi pertanyaan, sampai kapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta itu dipegang oleh Sultan Hamengkubuwono? Memang benar, 3

Pasal 25 dalam undang-undang a quo mengatakan bahwa dua periodesasi untuk jabatan gubernur tidak berlaku bagi jabatan Gubernur Yogyakarta. Ini menjadikan kami semakin yakin bahwa pasal a quo jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di mana yang menjadi pertanyaan, ketika ada sebuah kesalahan, entah melakukan korupsi, entah apa pun kesalahan itu, tetapi tidak bisa diberhentikan. Kenapa? Karena nanti akan kembali kepada Pasal 18 ini. Siapa pun yang mengganti harus bertahta sultan. Pertanyaannya, ketika tahta itu masih dipegang oleh Sultan Hamengkubuwono ke-X, misalnya. Maka akan menjadi sebuah gubernur seumur hidup tanpa ada kontrol, tanpa bisa dikontrol oleh siapa pun, meskipun melakukan kesalahan apa pun, kan itu yang dianggap melanggar hukum. Nah bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mengakui Pasal 18 itu tentang Satuan-Satuan Pemerintahan Khusus. Tapi bagi Pemohon, yang dimaksud pemerintahan satuan khusus itu bukan jabatan publik diberikan kepada keturunan, nah, tidak. Tetapi satuan khusus itu adalah pemerintahan yang berdasarkan budaya latar belakang sejarah. Yogya misalnya boleh tetap ada di situ, dengan latar belakang sejarahnya. Aceh dengan latar belakang sejarahnya, Papua dengan latar belakang sejarahnya. Tetapi, untuk jabatan publik, tetap itu tidak bisa tidak, itu harga mati harus diisi oleh siapa pun warga negara. Dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah jelas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, tanpa pengecualian. Artinya apa? Antara Pemohon dengan siapa pun haknya sama. Pengin jadi bupati, silakan. Mau jadi gubernur, silakan. Mau jadi presiden pun, silakan. Sepanjang me … apa … mengikuti ada persyaratan-pesyaratan umum yang … apa … terlampaui di situ. Tapi kalau misalkan persyaratan ijazah SMA, tapi Pemohon masih SMP, tentu menjadi sebuah penghalang, kan begitu. Nah, ini poin-poin dari Pokok Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Dan di dalam petitum, kami meminta: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) a, b, c, d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), ayat (7), (8), (9), (10), (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), (6), Pasal 26 ayat (1), (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf a, b, c, d sampai k UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Nomor 170 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kami menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4

Ini pokok-pokok permohonan dari kami, Yang Mulia. Masukan, nasihat dari Yang Mulia untuk mempertajam di dalam permohonan kami, sangat kami butuhkan. Terima kasih, Yang Mulia. 19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Terima kasih, Pemohon. Sekarang sesi yang berikutnya adalah nasihat dari Hakim. Saya persilakan, siapa dulu? Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya persilakan.

20.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih, Yang Mulia. Memang saya lihat permohonan ini adalah untuk meneliti lebih lanjut kekhususan daripada undang-undang tentang … Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hak Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta itu, ya. Namun, menjadi … apa namanya … harus saya melihat juga dari segi Pemohon ini, segi Pemohon … ini langsung Pemohon ini yang sekarang yang hadir, ya?

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemohon Prinsipal.

22.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Yang sebagai penduduk, sebagai Prinsipal, ya. Penduduk di Jawa Timur yang oleh Pemohon memang mengatakan di sini, ya, mempunyai legal standing karena untuk Gubernur DKI saja juga boleh penduduk dari Solo, misalnya, ya. Kemudian, menurut Pemohon juga bahwa Pemohon juga berhak untuk dipilih jadi Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, right to be candidate itu dipunyai oleh Pemohon, ya. Walaupun bertempat tinggal, domisilinya di Jawa Timur. Tapi ini menurut saya, perlu juga dielaborasi lebih lanjut, apa kira-kira hubungan yang causal verband, atau sebab akibat, atau yang faktual, begitu, ya. Spesifik bahwa Saudara itu benar-benar bisa kita lihat memang benar-benar mempunyai hubungan langsung dengan norma yang diuji ini. Itu salah satu yang saya lihat dari legal standing Pemohon, ya. Kemudian, melihat pasal-pasal ataupun norma pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji ini adalah pasal berantai, tentunya setelah menyentuh ke Pasal 18 ayat (1) huruf c, tentu yang lain-lain juga ter … kalau digerus, terikut tergerus yang lain, kan begitu ya. Namun, saya perlu pertanyakan, dengan petitum yang Saudara kemukakan dengan adanya nanti permohonan Saudara agar itu dinyatakan tidak mempunyai 5

kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apakah undang-undang itu masih punya kekhasannya atau undangundang itu masih mempunyai … apa istilahnya … masih mempunyai ruh sebagai undang-undang. Nah, itu juga yang perlu dilihat. Jangan nanti Saudara mengatakan kalau pasal-pasal ini atau norma ini seluruhnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nah bagaimana tentang undang-undang itu kerangkanya secara keseluruhan, apakah masih memenuhi syarat untuk dinyatakan sebuah undang-undang tentang kekhususan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu juga perlu dilihat lebih lanjut. Kemudian, memang kalau kita lihat di Pasal 18B ayat (1) UndangUndang Dasar, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah. Nah, ini perlu juga Saudara elaborasi, apa kira-kira satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Nah, apakah itu juga tidaklah termasuk dalam hal mengangkat kepala daerahnya? Atau itu menurut Saudara ada argumentasi yang mengatakan, “Oh, itu terpisah,” gitu ya. Kekhasan daripada … apa … daerah-daerah yang bersifat khusus itu juga termasuk gitu, termasuk pemilih kepala daerahnya. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. 23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

24.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Pak Sholeh ya, Bapak ini rajin sekali anu … apa … memanfaatkan peluang-peluang. Kemarin apa ya, yang satu dengan saya mengenai DKI, ya?

25.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Undang-Undang DKI, Yang Mulia.

26.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi pure tadi Bapak apa pure dari yang bersangkutan dari Bapak juga itu?

27.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH saja.

Saya orang yang belajar suka bikin terobosan-terobosan hukum

6

28.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, gitu, ya? Bagus. Artinya bahwa itu yang tadi jawaban yang pernyataan yang saya sampaikan tadi, Bapak itu memang rajin mendapatkan peluang memanfaatkan peluang-peluang itu. Tapi memang begini, Pak Sholeh. Saya agak membedakan dengan yang permohonan Anda yang sebelumnya bahwa kalau yang kemarin itu kan memang orang penduduk Jakarta yang kemudian memberi kuasa kepada Pak Sholeh, ya. Tapi kalau yang ini kan, Bapak sendiri kemudian memberikan kuasa kepada associate Bapak yang merupakan bagian dari kantor Bapak, tadi saya bukan … kalau di Mahkamah Konstitusi, mungkin masih adalah anu toleransi-toleransi bahwa ini masih memang bisa, kan ada … siapa pun bisa menjadi kuasa, ya kan? Itulah kehebatan Mahkamah Konstitusi ini. Beda dengan kalau Bapak beracara di peradilan umum, kalau tidak advokat, mana bisa mewakili kepentingan privat seseorang. Tapi tetap menurut saya, apakah tidak bisa Bapak memperbaiki Kuasa Bapak ini surat kuasa ini, Bapak menunjuk rekan-rekan Bapak itu jangan sebagai Sholeh dan associate-nya. Jadi, kalau Mbak ini sekarang yang dibawa siapa ini? Mbak Elok?

29.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Elok Dwi Kadja, Yang Mulia.

30.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah … Dwi?

31.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Dwi Kadja.

32.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dwi Gajah?

33.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Bukan Gajah, Dwi Kadja.

34.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kadja, Ya. Mbak Elok ini saja misalnya ditunjuk, tapi sebagai Advokat. Jangan dari bagian dari Bapak, ya kan? 7

35.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Siap.

36.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti di sini ada (suara tidak terdengar jelas), Bapak juga di Mahkamah ini sangat kritis-kritis Hakimnya, nanti titik taut … apa … apa namanya … pelimpahan konstitusionalitasnya itu bisa menjadi (suara tidak terdengar jelas) di situ, bisa jadi penghalang, nanti lebih baik dari awal clear-kan dulu surat kuasa, kemudian tunjuk boleh teman-teman Bapak, tapi sebagai lawyer, ya, berdiri masing-masing. Bahwa masingmasing adalah advokat berdasarkan surat dari Peradi nomor sekian tanggal sekian gitu, atau yang berdomisili di … tidak usah dari kantor Sholeh dan Rekan atau Partners, ini nanti bisa ada overlapping … apa namanya … kepentingan di situ. Kemudian, barangkali juga tidak perlu Bapak perluas dengan kuasa untuk mendampingi di Mahkamah Konstitusi tidak mengenal pendampingan. Kalau sudah kuasa, sebenarnya ya pure kuasa saja, yang bicara Mbak Elok ini, bukan Pak Sholeh lagi, kalau memberi kuasa. Tapi kalau bersama-sama, kuasa dan Prinsipal datang, memang tidak dilarang, soal yang bicara itu juga tidak harus kuasanya ataupun Prinsipalnya. Tapi kalau pendampingan, kita tidak mengenal, lebih bagus dihilangkan saja surat kuasa yang (...)

37.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Oke, siap, Yang Mulia.

38.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Memberikan itu, kalau dalam perkara pidana, Bapak mendamping sebagai Penasihat Hukum memang di sini tidak mengenal, jadi lebih bagus di-clear-kan juga mengenai pendampingan ini. Kemudian saya juga menambahkan masalah legal standing Bapak bahwa Bapak orang Jawa Timur. Apakah benar Bapak ini ada keinginan untuk mencalonkan sebagai Gubernur Yogya, sementara jangan ini kemudian menjadi alasan hanya semata-mata supaya bisa mengajukan permohonan ini. Supaya Bapak mendapatkan akses apa yang dikatakan tadi bahwa senang me … apa ... mencari tantangan-tantangan soal terobosan-terobosan tadi. Jangan kemudian Bapak mengaku-ngaku ingin mencalonkan. Padahal sebenarnya mau mencalonkan enggak? Yang penduduk sana, yang keluarganya saja keluarga Pak Sultan itu saja sekarang masih ditutup rapat-rapat ya, ya tapi itu urusan memang itu yang Anda perjuangkan ya. 8

Itu, jadi perlu diyakinkan kepada Mahkamah bahwa Pak Sholeh ini betul-betul, apa yang bisa membuktikan Mahkamah bahwa Bapak itu … sekarang konsolidasi dengan masyarakat Yogya saja mungkin belum, kan? Itu tanda-tanda yang harus dibuktikan ke ... bukan harus dibuktikan, harusnya tanda-tanda yang bisa untuk bukti kepada Mahkamah bahwa kalau Pak Sholeh sekarang sudah mulai … apa ... konsolidasi dengan masyarakat sana, sudah sering turun memberikan … kayak Sandiaga Uno itulah misalnya kan. Sudah mulai apa itu turunturun ke pasar. Pak Sholeh belum, kan? Pasar Beringharjo? 39.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Belum, Yang Mulia.

40.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Beli belangkon, ya. Ya belum mencukupi alasan itu bahwa Bapak itu mau turun benar-benar. Itu juga nanti bagi Mahkamah bisa diteropong bahwa ini Pak Sholeh ini benar enggak ini? Sebagai orang yang benar-benar mau mencalonkan itu, ataukah ini sebagai alasan supaya bisa memasukkan perkara ini supaya dapat legal standing, kan gitu. Itu hati-hati nanti kalau Hakim MK ini juga kejeliannya sampai ke sana, itu bisa menjadi bahan kajian Mahkamah juga, Pak Sholeh. Kemudian, mengenai alasan Pak Sholeh tadi yang perlu diperdalam juga, menurut saya, apa tidak secara a contrario justru dimaknai begini. Kalau Bapak memberikan ... apa namanya ... chalenge gitu bahwa ini undang-undang secara umum mengatakan bahwa kepala daerah dipilih, ya kan. Yogya kenapa kok ini ditetapkan? Justru mestinya ini kan yang lex generalis yang mana? Karena kekhususan tadi, Pak Sholeh. Jangan Bapak melihatnya terbalik. Makanya, diberi sifat kekhususan itu karena sifatnya harus ada sesuatu yang lex specialis itu. Jadi kalau lex specialis kan asas umumnya, prinsip dasarnya adalah mengesampingkan yang umum kan? Nah, coba nanti dalam uraian Bapak perlu itu Bapak beri argumentasi Mahkamah ini. Bapak jangan kemudian berargumentasi terbalik menurut saya atau saya yang salah, saya tidak tahu, tapi barangkali mestinya justru ini kekhususan itu yang dipandang sebagai lex specialis, kemudian mengalahkan yang lex generalis. Makanya Aceh, Yogya, Jakarta, kemudian Papua itu. Jadi Pak Sholeh ambil pangkas saja bahwa Gubernur Yogya itu bukan raja, bukan Sri Sultan, habislah kekhususan Yogya itu. Wong satu itu saja kok yang kekhususan yang ada di Yogya itu. Kalau kemudian ini mau ditarik kepada ke belakang sana tentang secara historis bahwa Yogya ini karena memang sebagai kota pejuang, kemudian secara historikalnya betul-betul yang memberi ruh kepada provinsi … eh, Republik ini bahwa memang kemerdekaan itu diperjuangkan, bagian dari 9

perjuangannya itu adalah dari Yogya, ada nilai-nilai perjuangan yang sangat tinggi di sana, itulah yang kemudian memberi ruh bahwa kekhususan itu diberikan kepada Yogya itu. Belum jasa-jasa Yogya yang mungkin banyak lagi yang tidak bisa kita ungkap di sini. Itu juga sekarang yang diberikan kekhususan itu hanya tata cara penetapan gubernur melalui … karena diemban langsung oleh raja itu, tapi ya kita bisa saling beda argumentasi itu, tapi paling tidak, Pak Sholeh itu coba dimantangkan itu argumentasi itu. Jangan hanya karena kemudian secara generalis, kemudian yang lex specialis itu pindah, itu menurut saya kebalik, tapi ya enggak apa-apa. Nanti kalau Bapak punya argumentasi, ya yakinkan kepada Mahkamah bahwa apakah bisa kemudian … apa ... historis yang kemudian sangat mendalam itu ditinggal begitu saja? Itu namanya kan ada local wisdom di situ yang harus di ... yang bisa menjadi ruh … apa menjadi … menjadi apa namanya ... ya, inspirasi semua ... semua apa, ya ... semua komponen bangsa ini di dalam mengisi perjuangan itu. Karena dimulai dari perjuangan-perjuangan yang memang … karena kalau tidak ada monumen-monumen seperti itu, juga bisa hilang begitu saja, Pak Sholeh, sejarah itu. Ya, itu bagian dari mengingat sejarah bagaimana kemerdekaan itu didapatkan. Kalau soal kemudian ditetapkan gubernur itu adalah raja secara automatically, itu juga sebenarnya kan hanya secercah imbalanlah kalau kita boleh imbalan dalam tanda petik itu, penghargaan. Tapi nilai-nilai historis yang lebih dalam lagi bahwa di sana itu adalah pusat inspirasi maupun pusat perjuangan fisik juga. Nah, itu yang harus kita ... kita … apa ... harus kita pertimbangkan juga, jangan hanya ... tapi paling tidak itu diperdalam, Pak Sholeh, sampai nanti (...) 41.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Siap, Yang Mulia (...)

42.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mahkamah bisa ... mungkin itu saja, Pak Ketua, barangkali. Terima kasih.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit. Pak Sholeh sudah pernah membaca Putusan MK Nomor 81, dalam Perkara 81/PUU-VIII/2010?

44.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH 2010. Belum, Yang Mulia. 10

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, itu. 81/PUU-VIII/2010, itu bangunan hukum, logika hukum yang dibangun oleh MK pada waktu memutus adanya permasalahan gugatan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, ya. Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus, jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Dari dasar itu, kemudian maka itu bisa disebut daerah khusus, daerah istimewa. Nah, tadi isinya yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo adalah bangunan sejarah. Karena pembentuk undang-undang menentukan jas merah (jangan melupakan sejarah). Sejarah DKI itu ... sejarah Yogyakarta, itu tidak hanya daerahnya, tapi Sri Sultan Hamengkubuwono mempunyai peranan yang sentral pada waktu itu, kalau misalnya Indonesia memerdekakann Republik Indonesia, diproklamirkan Soerkarno-Hatta, di Jakarta, di Pegangsaan, 17 Agustus, itu beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia atas daerah bekas jajahan Hindia-Belanda, yang dijajah. DIY Sultan Yogya, itu tidak pernah dijajah Belanda, dia mengadakan ikatan dengan Pemerintah Belanda untuk bersama-sama di Hindia-Belanda, sehingga pada waktu itu kalau Bung Karno memerdekakan 17 Agustus wilayah yang lain, Sri Sultan bisa saja mengatakan karena Belanda sudah diusir dari sini, maka saya menyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta bekas Kerajaan Mataram memerdekakan sendiri, lepas dari yang dimerdekakan oleh Soekarno. Tapi, beliau waktu itu mengatakan, “Saya mendukung terbentuknya NKRI yang diproklamirkan 17 Agustus.” Sehingga kemudian atas dasar itu, diberi keistimewaan dan yang bersangkutan atau beliau diberi hak turun temurun untuk menjadi gubernur. Itu sejarahnya. Jadi coba silakan, kalau Anda memang punya kepentingan untuk mengatakan itu inkonstitusional, bangunlah argumentasi yang bisa mementahkan bahwa itu bertentangan, ya. Satu, aspek historis, aspek sosiologis, aspek yuridisnya dibahas, dijadikan posita. Kemudian yang kedua, dari aspek yuridisnya itu bertentangan dengan Pasal 18 bangunan hukumnya gimana, itu harus. Tapi kalau tidak bisa membahas dari aspek historis, sosiologis, dan yuridis atau filosofis, maka Anda belum bisa meyakinkan, mungkin Hakim nanti tidak 11

teryakinkan bahwa Anda memang bisa berpendapat, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Karena saya melihat uraian historis, sosiologis dari itu, itu tidak ada sama sekali. Anda hanya menyatakan bahwa itu enggak benar di negara demokrasi, kan gitu. Hanya itu, “Mestinya pejabat publik ya harus dipilih, enggak bisa begitu, bukan monarki,” gitu saja. Tapi kenapa empiriknya, apakah historisnya, itu tidak dibahas dalam posita Anda, ya. Itu nasihat dari saya. Ada yang akan Anda sampaikan? 46.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Terima kasih, Yang Mulia, atas masukan-masukannya. Pertama, soal KTP, memang (...)

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti diperbaiki, tidak perlu disampaikan kepada kita, silakan.

48.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Supaya clear, Yang Mulia. Ini Yogya kok, orang Surabaya kok mengurusi Yogya?

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, bisa saja kalau itu Anda, Anda bisa mengatakan itu nanti bahwa Anda mempunyai legal standing. Ini kan masukan, Anda nanti di dalam legal standing katakan, “Meskipun KTP saya KTP Jawa Timur,” boleh-boleh saja alasannya ini, ini, ya enggak usah disampaikan sekarang, nanti dalam permohonan Anda, ya.

50.

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Oke, terima kasih atas masukan-masukannya, Yang Mulia. Nanti kami akan mempertajam terhadap permohonan kami terkait historis, segala macamnya tadi, meskipun sudah kita masukkan sedikit-sedikit itu soal historisnya. Tetapi yang pasti, jujur ini kami ingin betul-betul menguji supaya publik itu bisa memahami bahwa ada persoalan di Pasal 18 yang menyatakan gubernur, bupati, walikota itu dipilih secara demokratis, tetapi kenapa ada persoalan undang-undang ini kok temanteman diam, kan gitu lho. Maka, kita ingin membuka wacana itu supaya itu diuji di Mahkamah Konstitusi.

12

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT kasih.

52.

Ya, nanti putusan MK itu dipelajari, juga di ... anu ... ya. Terima

PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH Matur nuwun, Yang Mulia.

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Kalau begitu, Anda mempunyai kesempatan dalam waktu 14 hari untuk menyampaikan perbaikan permohonan, Senin, 30 Mei 2016, pada pukul 10.00 WIB paling lambat, ya. Kalau Anda tidak memasukkan dalam waktu itu, maka dianggap tidak ada perbaikan. Tapi kalau Anda sudah selesai sebelum waktu itu bisa dimasukkan di Kepaniteraan, ya. Seperti biasa, Pak Sholeh saya kira sudah paham, ya. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.49 WIB Jakarta, 18 Mei 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13