GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 113 /KPTS/013/2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150KV NEW KEDIRI-NEW TULUNGAGUNG-NEW WLINGI DI KOTA KEDIRI DAN BLITAR, KABUPATEN KEDIRI, TULUNGAGUNG DAN BLITAR - PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penyediaan energi listrik yang handal, tepat waktu dengan harga yang memadai untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat regional maupun nasional khusunya di wilayah Kediri, Tulungagung dan Blitar, pemerintah merencanakan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV, melalui surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII Surabaya tanggal 9 Oktober 2014, nomor 0543/131/UIP VII/2014 perihal Penyampaian Dokumen Rencana Pengadaan Tanah dalam rangka Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan SUTT 150KV New Kediri-New Tulungagung-New Wlingi ; b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah dilakukan Konsultasi Publik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan SUTT 150KV New Kediri-New Tulungagung-New Wlingi tanggal 10 Nopember 2015 nomor 050/105/022.2-BAKP/2015, tanggal 12 Nopember 2015 nomor 050/109/022.2-BAKP/2015, tanggal 17 Nopember 2015 nomor 050/110/022.2-BAKP/2015, tanggal 18 Nopember 2015 nomor 050/116/022.2-BAKP/2015, dan tanggal 30 Nopember 2015 nomor 050/118/022.2-BAKP/2015, dan telah dilengkapi Dokumen Perencanan Pengadaan Tanah serta keterangan Kesesuaian Tata Ruang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 6 Mei 2015 nomor 050/346/409.201/2015; c. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Lokasi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150KV New Kediri-New Tulungagung-New Wlingi, di Kota Kediri dan Blitar, Kabupaten Kediri, Tulungagung dan Blitar - Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Mengingat
-2-
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); 10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 11. Keputusan Presiden Nomor 34 Thaun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
12. Peraturan
-3-
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 20112031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Lokasi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150KV New Kediri-New Tulungagung-New Wlingi, di Kota Kediri dan Blitar, Kabupaten Kediri, Tulungagung dan Blitar - Provinsi Jawa Timur, seluas + 23.829,70 M², dengan Peta Penetapan Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan perincian sebagai berikut :
No
Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelurahan
Luas Tanah (M²)
1
2
3
1.
Kota Kediri : a. Kecamatan Pesantren : - Kel. Singonegaran
3.200,00 1.250,00
b. Kecamatan Kota : - Kel. Kaliombo; - Kel. Ngronggo; - Kel. Manisrenggo.
1.950,00
2. Kabupaten Kediri
-4-
1 2.
4.
5.
2
3
Kabupaten Kediri :
9.110,20
a. Kecamatan Ngadiluwih : - Desa Banjarejo; - Desa Rembang; - Desa Rembang Kepuh; - Desa Purwokerto; - Desa Branggahan; - Desa Tales.
5.869,00
b. Kecamatan Kras : - Desa Banjar Anyra; - Desa Kras; - Desa Karang Talun; - Desa Rejomulyo; - Desa Setonorejo.
3.241,20
c. Kecamatan Ngantru : - Desa Pojok; - Desa Pulerejo; - Desa Bendo Sari; - Desa Pinggir Sari; - Desa Sri Katon; - Desa Padangan; - Desa Pucung Lor; - Desa Pakel.
9.777,50
Kabupaten Blitar
1.130,00
Kecamatan Wonodadi : - Desa Gandekan - Desa Dandong
1.130,00
Kota Blitar :
612,00
a. Kecamatan Sukorejo : - Kelurahan Tanjungsari
162,00
b. Kecamatan Kepanjen Kidul : - Kelurahan Bendo - Desa Tanggung
450,00
TOTAL LUAS TANAH :
23.829,70
KETIGA
-5-
KETIGA
:
Untuk mendapatkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Pengadaan tanah agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Apabila perolehan/pengadaan tanah telah dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah sampai memperoleh sertifikasi atas nama Instansi Induknya, sesuai ketentuan yang berlaku; c.
Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, harus sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten/Kota setempat, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Nasional;
d. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik agar sedapat mungkin melibatkan tenaga kerja dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat. KEEMPAT
:
a. Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 2 (dua) tahun setelah tanggal ditetapkan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perolehan tanah belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; b. Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan; c.
Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana huruf b tidak terpenuhi, penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pegadaannya;
d. Setelah penetapan lokasi diterbitkan tidak diperbolehkan adanya pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain terhadap lokasi tanah yang telah ditetapkan, kecuali kepada Pemerintah (instansi yang memerlukan tanah). KELIMA
:
Pengawasan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota setempat, serta melaporkan hasil-hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, setiap triwulan.
KEENAM
-6-
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Bupati Kediri di Kediri. 7. Sdr. Bupati Tulungagung di Tulungagung. 8. Sdr. Bupati Blitar di Blitar. 9. Sdr. Walikota Kediri di Kediri. 10. Sdr. Walikota Blitar di Blitar. 11. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri di Kediri. 12. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung di Tulungagung. 13. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar di Blitar. 14. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri di Kediri. 15. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar di Blitar. 16. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Kediri di Kediri. 17. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Tulungagung di Tulungagung. 18. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Blitar di Blitar. 19. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Kediri di Kediri. 20. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Blitar di Blitar. 21. Sdr. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pelayanan Pembangunan VII – Surabaya.
