2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 20/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 8 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 20/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 26A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Setya Novanto ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 8 Maret 2015 Pukul 09.10 – 09.27 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) Manahan MP Sitompul 3) Wahiduddin Adams

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Syaefullah Hamid 2. Hafisullah Amin Nasution 3. Muhammad Ainul Syamsu 4. TM. Ardian

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 20/PUUXIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Yang hadir Syaefullah Hamid, Majelis.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Syaefullah Hamid. Ya, ini anu, ya, Kuasa Pemohon, ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Kuasa Pemohon.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemohonnya Drs. Setya Novanto, ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Betul, Pak.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Perbaikan permohonan Saudara sudah diterima di Mahkamah pada hari Senin, 7 Maret, pukul 10.52 WIB sehingga Hakim sudah membaca perbaikan permohonan ini. Tapi pada kesempatan persidangan yang terbuka untuk umum ini, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon. Jadi, tidak perlu disampaikan seluruhnya. Kemudian yang terpenting adalah Saudara menyampaikan petitum dari permohonan ini. Silakan, perbaikan apa saja yang sudah dilakukan?

1

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Baik, terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan nasihat yang disampaikan oleh majenis … Majelis pada persidangan yang lalu, kami catat ada empat hal yang menjadi nasihat yang disampaikan oleh Majelis. Yang pertama, terkait dengan petitum yang kami ajukan untuk dilakukan pemisahan karena itu terdiri dari ada dua undang-undang. Terhadap nasihat tersebut, kami telah lakukan, kami pisah bahkan pasal per pasal walaupun undang-undangnya sama tetap kami pisahkan sehingga dalam petitum yang kami ajukan itu menjadi 10 poin yang sebelumnya sebelum perubahan itu 6 poin. Yang kedua, tentang legal standing. Karena Pemohon adalah sebagai anggota DPR, sesuai dengan masukan Majelis Panel pada waktu itu, kami mempertimbangkan Putusan Mahkamah Nomor 1 … Nomor 20 Tahun 2007, Putusan Nomor 151 Tahun 2009, dan Putusan Nomor 2326 Tahun 2010. Yang ketiga adalah tentang penjelasan apa yang diajukan juga Anggota Panel tentang penjelasan tentang bukti petunjuk. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu terkait dengan penjelas … uraian tentang bagaimana kedudukan siaran televisi sebagai siaran rekaman yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Penyiaran. Hal itu yang kita uraikan … yang kami uraikan dalam perubahan yang kami lakukan. Selengkapnya kami akan bacakan khusus terhadap perubahan-perubahan tersebut.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Kami mulai dengan legal standing. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon akan menegaskan bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah selaku perorangan warga negara Indonesia. Kalaupun saat ini Pemohon juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, namun dalam permohonan a quo, Pemohon tidak bertindak dalam kedudukan Pemohon sebagai Anggota DPR RI yang memiliki hak konstitusional yang berbeda dengan perorangan warga negara yang bukan Anggota DPR RI. Substansi uji materi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo merupakan hak konstitusional Pemohon selaku pribadi warga negara Indonesia menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945. Bahwa merujuk pada keputusan … kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU2

VIII/2010, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang juga Anggota DPR RI bukan mendalilkan kerugian hak konstitusional dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dia memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUUVIII/2010 disebutkan bahwa anggota DPR mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang terkait dengan hak konstitusional yang secara ekslusif hanya dimiliki oleh anggota DPR, bukan hak konstitusional institusi DPR, dan dikaitkan dengan posisi minoritas anggota DPR dalam pengambilan keputusan. Jadi, kedudukan seorang warga negara Indonesia sebagai Anggota DPR RI tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai perorangan warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang terkait dengan legal standing kaitannya dengan posisi (...) 11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, yang positanya sudah terbaca dan sudah dimengerti oleh Hakim. Sekarang, langsung saja di petitumnya.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Oke, baik, Yang Mulia.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, sebelumnya Saudara berkesimpulan bahwa Pemohon itu mempunyai legal standing, ya?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Ya.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, sekarang petitumnya.

3

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Ya. Berdasarkan posita, maka kami mengajukan Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 ... 4.843) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.843 tidak dimaknai sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas … penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. 3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.843) tidak dimaknai sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. 4. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.843) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4

58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.843) tidak dimaknai sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan/atau institusi penegak hukum lainnya (...) 17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang Nomor 5 itu konsekuensinya toh?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Ya, betul.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, jadi ini bertentangan sehingga tidak usah dibacakan.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Oke.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT ya.

22.

Sehingga Nomor 5 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Oke.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang Nomor 6.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Menyatakan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ... wah, ini kesalahan. Pasal 4 huruf b undang-undang nomor (...)

5

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pasal berapa? Direnvoi, ya?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Ya, betul, Majelis. Pasal 44 huruf b undang-undang nomor (...)

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu yang betul menurut Saudara pasal berapa? Pasal 4 atau 44? Betul 44 toh?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Betul.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya, makanya itu. Coba diulang, dibaca Nomor 6.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Menyatakan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ... betul, maaf, Majelis.

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Menyatakan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.843) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.843) tidak dimaknai sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau dilakukan dalam

6

rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya. 33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Nomor 7 dianggap dibacakan. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Baik.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Nomor 8?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Nomor 8. Menyatakan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.150 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.150, tidak dimaknai sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau institusi penegakan hukum lainnya.

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nomor 9 dianggap dibacakan.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Ya.

7

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Ya.

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, yang terakhir silakan.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Nomor 10. Memerintahkan pemuatan putusan dalam perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Pemohon (…)

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu 4 orang tanda tangan semua, ya?

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Siap.

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini yang hadir 4 orang ini?

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Siap.

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Perbaikan permohonan secara tertulis dan secara lisan telah dianggap semuanya telah diterima dan dianggap sudah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum. Ada lagi yang akan disampaikan, Pemohon? Cukup?

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Tambahan, Majelis. 8

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Gimana?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Sedikit tambahan.

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Penjelasan terkait dengan pertanyaan Anggota Majelis waktu itu terkait dengan siaran televisi ataupun yang lainnya. Dalam petitum ini kami adakan perubahan selain memisahkan pasal tadi. Ada juga tambahan dalam … sisipan dalam sebelum kata atas dalam rangka … dilakukan dalam rangka. Sebelumnya itu dan yang sebelum permohonan hanya dan, kami sisipkan dengan dan/atau.

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Sehingga di dalam posita juga kami sudah jelaskan di poin terakhir tentang (…)

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Terima kasih, Yang Mulia.

57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari anu cukup ya? Cukup. Baik, sebelum saya akhiri. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-15, betul?

9

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Betul, Yang Mulia.

59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT P-1 sampai dengan P-15, ya? Yang di anu … perbaikan ini karena yang pertama ada P-12A-1 (…)

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Itu di perubahan itu.

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, di perubahan, ya. Ada sisipan ya? Oh, gitu, baik. Kalau begitu P-1 sampai dengan P-15, betul ya? Baik, disahkan. KETUK PALU 1X Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup ya?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFULLAH HAMID Cukup, Yang Mulia.

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Jadi, sudah diterima. Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan bagaimana kelanjutan perkara ini akan dilaporkan oleh Majelis Panel ke Pleno ya. Baik, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.27 WIB Jakarta, 8 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

10