2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PELALAWAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI INDRAGIRI HULU PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUANTAN SINGINGI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI TANA TIDUNG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI ROKAN HILIR PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BENGKALIS

ACARA MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI (II)

JAKARTA KAMIS, 14 JANUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL Perselisihan Perselisihan Perselisihan Perselisihan Perselisihan Perselisihan

Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil

Pemilihan Pemilihan Pemilihan Pemilihan Pemilihan Pemilihan

Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati

Pelalawan Indragiri Hulu Kuantan Singingi Tana Tidung Rokan Hilir Bengkalis

PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zukri dan Abdul Anas Badrun T. Mukhtaruddin dan Aminah Indra Putra dan Komperensi Akhmad Bey Yasin dan Abdul Fatah Zulkarnain Herman Sani dan Taem Sulaiman Zakaria dan Noor Charis Putra

(Perkara (Perkara (Perkara (Perkara (Perkara (Perkara

Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor

9/PHP.BUP-XIV/2016) 45/PHP.BUP-XIV/2016) 65/PHP.BUP-XIV/2016) 83/PHP.BUP-XIV/2016) 92/PHP.BUP-XIV/2016) 103/PHP.BUP-XIV/2016)

TERMOHON KPU Kabupaten Palalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis ACARA Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti (II) Kamis, 14 Januari 2016, Pukul 09.03 – 11.45 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Anwar Usman Aswanto Maria Farida Indrati

A. Edi Subiyanto Achmad Dodi Haryadi Supriyanto Indah Karmadaniah

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Badrul Munir 2. M. Pilipus Tarigan 3. Ridho Hidayat B. Termohon Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Asmadi C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Indra Jaya 2. Ali Husin Nasution D. Pihak Terkait Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Muhamad Harris 2. Zardewan E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Tatang Suprayoga 2. Beni Ariansyah 3. Ahmad Alamsyah 4. Zahra Kamila F. Termohon Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIV/2016: 1. M. Amin 2. Hendri A. Saleh G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Nurwinardi 2. Novriadi Andra H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Mujali Prayogo

ii

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Supriyadi Adi 2. Dhimas Pradana J.

Termohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Firdaus 2. Dedi Erianto

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Mayandri Suzarman 2. Defrianda 3. Misiavi Tokni L. Pihak Terkait Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Mursini M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Fitri Andrison 2. Deni Aulia Ahmad 3. Widodo Iswantoro 4. Nur Syamsiati Duha 5. Asep Ruhiyat 6. Yusril Ihza Mahendra N. Pemohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016 1. Akhmad Bey Yasin O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Bambang Suroso P. Termohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Muchtar Bukoting 2. Hendra Wahyudhi Q. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Mansyuri 2. Ati Karmila 3. Abdul Rais iii

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Mansyur 2. Maman Usman S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Heryanti Hasan 2. Herry Supriyadi 3. Abdy Jamail T. Termohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Kasmir 2. Taufik 3. Supriyanto U. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016: 1. M. Amriansyah 2. Eddy Sugandhi V.

Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Cutra Andika 2. Mangiring Parulian Sinaga 3. Bimantara Prima Adi Cipta

W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Ade Yan Yan Hasbullah 2. Iwan Gunawan X. Termohon Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Defitri Akbar Y. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Indra Khalid Nasution 2. Andriadi 3. Beni Zaeralatha 4. Teddy Adriansyah

iv

Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Iwandi 2. Marnalom Hutahean 3. Adi Murphi Malau 4. Asep Ruhyiat 5. Patar Pangasian

v

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.03 WIB

1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016, 103/PHP.BUPXIV/2016, 45/PHP.BUP-XIV/2016, 65/PHP.BUP-XIV/2016, 9/PHP.BUPXIV/2016, dan Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai persidangan ini, terlebih dahulu Majelis Panel akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Bahwa hari ini untuk keenam perkara ini adalah sidang pendahulan yang terakhir, sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bagaimana nasib dari keenam perkara ini. Untuk itu marilah kita menunggu keputusan ini dengan menyerahkan sepenuhnya kepada prosedur yang telah ditetapkan, yang tentu saja prosedur itu, ya, mekanisme itu dilandaskan pada aturan hukum yang ada. Ya, termasuk konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, ya, undangundang khususnya Undang-Undang 8/2015 tentang Pilkada, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain sebagainya. Tetapi, disamping itu semua ada satu landasan utama juga yang menjadi pegangan kami semua termasuk panel ini di dalam mengadili dan menentukan bagaimana nasib perkara kita terkait dengan penyelesaian sengketa pilkada, termasuk enam perkara ini. Kami tentu berlandaskan kepada moral agama masing-masing. Ya, saya sama Pak … Yang Mulia Pak Aswanto, berlandaskan pada Alquran. Itu jelas untuk Para Hakim dan bagi kita semua, termasuk Para Pengacara, dan siapapun yang bergerak di bidang hukum, itu ada aturan main Surat An-Nisa ayat 58 itu, itu jelas, “Wa-idzaa hakamtum bayna alnnaasi an tahkumuu bial’adli,” apabila kamu mengadili sesama manusia tentang perkara apapun termasuk sengkeda pilkada, maka hukumlah. Di sana dikatakan bial’adli dengan adil. Yang Mulia Prof. Maria tentu selama menjadi Hakim Konstitusi landasannya Beliau itu Injil. Perjanjian lama juga mengamanatkan itu kalau tidak salah 5 (suara tidak terdengar jelas) 19 mengatakan, “Janganlah kamu takut kepada pembesar-pembesar dan jangan membela orang-orang kecil dengan tidak sewajarnya. Tetapi adilah … adililah sesama.” Yang maksudnya termasuk Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dengan prinsip-prinsip kebenaran. Dan itulah sekedar yang perlu disampaikan oleh Majelis Panel. Karena terus terang beberapa hari yang lalu, sebuah koran nasional memuat satu hal yang 1

sangat-sangat tidak mengenakkan bagi kita semua, terutama bagi Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam penyelesaian sengketa ini ada pihak-pihak yang ingin melabrak hukum, melanggar hukum, dengan tujuan tentunya bagaimana apa yang dikehendakinya bisa tercapai. Marilah kita menjaga marwah Mahkamah Konstitusi ini. Kita semua berkewajiban untuk menjaganya, bukan hanya kami. Yang lebih penting adalah Bapak-Bapak, para pencari keadilan. Ya, jangan dibiarkan MK ini rontok, lagi. Ya, mari kita saling membantu, dalam arti yaitu menjaga … kita semua menjaga Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saja. Terutama … ya, saya tidak menyebutkan perkara mana yang dimaksud atau pihak mana, entah sengaja menghembuskan sesuatu, atau itu sebuah fakta, tetapi mudah-mudahan itu hanya sebuah isu. Baik, terima kasih. Untuk Pemohon Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016, silakan, siapa saja yang hadir? 2.

KUASA HUKUM TERMOHON 83/PHP.BUP-XIV/2016: ABDUL RAIS Terima kasih, Majelis Hakim yang (…)

3.

KETUA: ANWAR USMAN Pemohon, Pemohon!

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUPXIV/2016: BAMBANG SUROSO Assalamuakaikum wr. wb. Salam sejahtera. Bapak Mulia Majelis Hakim, Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016, hadir, Yang Mulia. Karena hari adalah sidang terakhir, kami sebagai Pemohon berdoa dan mengaharap agar marwah Mahkamah Konstitusi tetap tegak berdiri di atas kejujuran dan keadilan. Fiat justitia ruat caelum. Terima kasih.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Jadi, yang hadir?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUPXIV/2016: BAMBANG SUROSO Yang hadir, saya sebagai Kuasa, Yang Mulia, dan ada di sebelah sana Pemohon Prinsipal.

2

7.

KETUA: ANWAR USMAN Nama Bapak belum disebut.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUPXIV/2016: BAMBANG SUROSO Nama saya Bambang Suroso, Yang Mulia. Dan yang Prinsipal Pak Akhmad Bey Yasin.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016? Silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUPXIV/2016: IWAN GUNAWAN Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Kami Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016, yang hadir adalah Iwan Gunawan, S.H., M.H., dan Ade Yan Yan Hasbullah, S.H. Terima kasih.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Nomor 45/PHP.BUP-XIV/2016?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: TATANG SUPRAYOGA Terima kasih, Yang Mulia, kami dari Perkara Nomor 45/PHP.BUPXIV/2016 telah hadir kami Tatang Suprayoga, kemudian Beni Ariansyah, Ahmad Alamsyah, dan Zahra Kamila. Terima kasih, Yang Mulia.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: SUPRIYADI ADI Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 65/PHP.BUPXIV/2016, yang hadir saya sendiri Supriyadi dan rekan saya di belakang Dhimas Pradana. Terima kasih, Yang Mulia.

3

15.


16.

KUASA HUKUM PEMOHON XIV/2016: BADRUL MUNIR

PERKARA

NOMOR

9/PHP.BUP-

Baik, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Perkara Nomor 9/PHP.BUPXIV/2016, saya Badrul Munir dengan rekan saya Bapak Tarigan dan Bapak Ridho Hidayat, terima kasih. 17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. 92/PHP.BUP-XIV/2016?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUPXIV/2016: HERYANTY HASAN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamuakaikum wr. wb.

19.

KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUPXIV/2016: HERYANTY HASAN Kami dari Perkara 92/PHP.BUP-XIV/2016, Kuasa Hukum Pemohon dari Herman Sani dan Taem, yang hadir saya Heryanty Hasan dan Bapak Herry Supriyadi, serta Abdy Jamail, Yang Mulia. Terima kasih.

21.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Pihak Termohon Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016.

22.

KUASA HUKUM TERMOHON 83/PHP.BUP-XIV/2016: ABDUL RAIS Terima kasih, Yang Mulia yang terhormat. Kami sebagai Kuasa dari Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016, saya sendiri H. Abdul Rais, di sebelah belakang saya Mansyuri dan Ati Karnila. Ada Komisoner juga yang datang Ketua KPU KTT, Pak Muchtar Bukoting dan Anggota Wahyudhi. Terima kasih, Majelis.

4

23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, 103/PHP.BUP-XIV/2016?

24.

KUASA HUKUM TERMOHON 103/PHP.BUP-XIV/2016: INDRA KHALID NASUTION Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016, yang hadir Kuasanya saya sendiri Indra Khalid Nasution, Andriadi, Beni Zaeralatha, dan Teddi Adriansyah, serta Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Defitri Akbar. Terima kasih, Yang Mulia.

25.

KETUA: ANWAR USMAN 45/PHP.BUP-XIV/2016.

26.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Nomor Perkara 45/PHP.BUPXIV/2016, yang hadir saya sendiri Nurwinardi dengan rekan kami Jaksa Pengacara Negara juga, Novriadi Andra dan di … juga dihadiri Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten, Indragiri Hulu. Terima kasih, Yang Mulia.

27.


28.

KUASA HUKUM TERMOHON 65/PHP.BUP-XIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 65/PHP.BUPXIV/2016. Hadir Kuasa Hukum, saya Mayandri Suzarma, ada Defrianda, dan Misiavi Tokni, dan juga dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Firdaus dan Anggota Bapak Dedi Erianto. Terima kasih.

29.


30.

TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Terima kasih, Yang Mulia, saya Asmadi Komisioner Kabupaten Pelala … KPU Kabupaten Pelalawan, kami di damping oleh dua orang 5

Kuasa Hukum, yakin Bapak Ali Husin Nasution dan Bapak Indra Jaya. Terima kasih. 31.

KETUA: ANWAR USMAN Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016?

32.

KUASA HUKUM AMRIANSYAH

TERMOHON

92/PHP.BUP-XIV/2016:

M.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016, hadir Kuasa Hukum, Jaksa Pengacara Negara, saya sendiri M. Amriansyah, didampingi rekan saya Eddy Sugandhi, dan hadir juga tiga orang komisioner Taufik, Kasmir, dan Pak Supriyanto. Terima kasih, Yang Mulia. 33.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Pihak Terkait Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016.

34.

KUASA HUKUM MAMAN USMAN

PIHAK

TERKAIT


Terima kasih, Yang Mulia. kami Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016 dari Kabupaten Tana Tidung. Saya sendiri adalah Maman, kemudian rekan saya ada Pak Mansyur. Terima kasih. 35.


36.

KUASA HUKUM PIHAK PATAR PANGASIAN

TERKAIT


Terima kasih, Yang Mulia. kami Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Amril Mukmini dan Muhammad, hadir pada saat ini ada lima orang Iwandi, S.H., M.H., Marnalom Hutahean, S.H., M.H., Adi Murphi Malau, S.H., M.H., Asep Ruhyiat, S.H., M.H., dan saya sendiri Patar Pangasian. Terima kasih, Yang Mulia. 37.

KETUA: ANWAR USMAN Terima Kasih. Nomor 45/PHP.BUP-XIV/2016.

6

38.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: MUJALI PRAYOGO Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Nomor Perkara 45/PHP.BUPXIV/2016, yang hadir saya sendiir selaku Kuasa Hukum Mujali Prayogo, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

39.


40.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 65/PHP.BUP-XIV/2016: FITRI ADRISON

NOMOR

9

&

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait yang hadir rekan kit … kami. Asep Ruhiyat dan saya sendiri Fitri Andrison, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., dan Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn. Dan juga dihadiri oleh Prinsipal Pihak Terkait Pak Mursini. Terima kasih, Yang Mulia. 41.


42.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9, 65, & 103/PHP.BUP-XIV/2016: ASEP RUHIYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Pada kesempatan hari ini kami Kuasa Hukum dari H. Muhamad Harris dan Drs. H. Zardewan, M.M., pada kesempatan di kua … hari ini Kuasa Hukum yang hadir Asep Ruhyiat, S.H., M.H., Fitri Andrison, Widodo Iswantoro, S.H., Deni Aulia Ahmad., Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn, dan pada kesempatan ini juga hadir Prinsipal Pak H. Muhamad Harris dan Drs. H. Zardewan, M.M. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

43.

KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb. Terakhir Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016?

44.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 92/PHP.BUP-XIV/2016: CUTRA ANDIKA Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIV/ 2016 atas nama Bapak H. Suyatno dan Bapak Drs.

7

Jamiludin hadir Kuasa Hukum saya sendiri Cutra Andika, Mangiring Parulian Sinaga, dan Bimantara Prima Adi Cipta. Terima kasih. 45.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Baik, kita mulai untuk Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016 cukup menyampaikan poin-poin penting dari pokok permohonan yang mena … menanggapi pokok permohonan dari Pemohon. Silakan, Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016?

46.

KUASA HUKUM TERMOHON 83/PHP.BUP-XIV/2016: ABDUL RAIS Terima kasih, Majelis Hakim Yang Terhormat. Assalamualaikum wr. wb.

47.

KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb.

48.

KUASA HUKUM TERMOHON 83/PHP.BUP-XIV/2016: ABDUL RAIS Dari tanggapan Termohon, kami hanya menyampaikan 3 point. Pertama adalah dalam eksepsi tidak memenuhi syarat untuk menggugat. Yang kedua adalah pokok-pokok permohonan. Yang ketiga petitum. Baik, Majelis Hakim Yang Terhormat, kami akan mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Dalam eksepsi, tidak memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan pemilihan di Mahkamah Konstitusi atau tidak mempunyai legal standing. 1. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung per April 2005 … 2015 sebanyak 20.842 jiwa. Sehingga ambang batas mengajukan permohonan tidak lebih dari 2%. Sehingga syarat ambang batas 2% dihitung dari suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu 2% dikali 6.573=131 suara (2%). Dengan kata lain perbedaan perolehan suara paling banyak 2% sebagai syarat untuk mengajukan permohonan tidak lebih dari 131 suara dan karenanya selisih antara perbedaan pemo … perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai pihak perta … Pihak Terkait=6.573, sedangkan Pemohon=4.881 suara, ada selisih=1.692 suara, berarti jauh melebihi ambang batas 2%. Selain itu jika dihitung dari perolehan suara terbanyak seluruh pasangan calon sebanyak 11.454 suara permohonan Pemohon tetap tidak memenuhi syarat ambang batas karena selisih antara perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai 14%. 8

2. Yang selanjutnya adalah menanggapi summary yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Januari 2016 sudah kedaluwarsa atau lampau waktu. Pada persidangan tanggal 8 Januari 2016 Pemohon telah menyampaikan summary rangkuman yang dikatakan sebagai ringkasan pokok permohonan tanggal 18 Desember 2015 dan perbaikan tanggal 22 Desember 2015. Tetapi ternyata berisikan tambahan materi dan/atau dalil-dalil baru yang tidak termuat dalam permohonan sebelumnya, sehingga secara substansial sudah merupakan perbaikan Pemohon, bukan lagi sebagai summary atau rangkuman dengan demikian berpedoman pada PMK Nomor 7 Tahun 2015, maka terhadap dalil-dalil permohonan yang termuat dalam summary atau rangkuman tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah kedaluwarsa atau lampau waktu. Dalam pokok perkara. Tabel perhitungan hasil perolehan suara Pemilihan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 versi Pemohon pada halaman 7 summary permohonan yang memuat rincian perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung, menurut hemat Termohon tidak dapat dijadikan dasar perhitungan yang sah. Oleh karena jumlah perolehan suara untuk tiap-tiap TPS, khususnya perolehan suara pada Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dicantumkan dalam tabel tersebut sifatnya hanya asumsi belaka tanpa sumber data yang jelas. Dua. Bukan suatu pelanggaran jika jumlah pemilih yang menggunakan hal pilihnya lebih besar dari pemilih yang terdaftar di DPT. Mengingat pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS-TPS tidak hanya berasal dari DPT tetapi juga dari DPTb-1, DPPh, dan khususnya DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan KTP, KK, paspor, atau identitas lain kepada KPPS pada waktu pemungutan suara di TPS yang berada di RT, RW, atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP, KK, paspor, atau identitas lain yang dilakukan satu hari … yang dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara di TPS. Yang ketiga. Tidak relevan dalil Pemohon yang mempersoalkan fotokopi 2.722 KTP dan tanda tangan di dokumen dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 3 yang dikatakan tidak valid. Ditemukan KTP palsu, perhitungan KTP tidak sesuai dengan bukti KTP, ditemukan tanda tangan yang berada … berbeda, dan tanda tangan yang sama berulangulang. Karena seharusnya keberatan tersebut atau persoalan itu diajukan oleh Pemohon dalam tahap sengketa tata usaha negara, khususnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu melaporkan kepada panwas pada tanggal 24, 26 Agustus 2015, dan dilanjutkan dengan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, sehingga kasasi Mahkamah Agung tanggal 11 September s.d. tanggal 8 Oktober 2015.

9

Terhadap keputusan Termohon yang telah tidak menetapkan Muhammad Yahya H.T. dan Hendrik sebagai pasangan calon, telah diuji dengan mengajukan gugatan di PTUN Jakarta oleh bakal pasangan calon, dan telah dijatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Termohon menolak tuduhan Pemohon yang menyebutkan Termohon terlibat dalam memenangkan Pihak Terkait. Karena berdasarkan fakta yang ada, justru Termohon yang telah berjuang di ranah hukum mempertahankan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 24 dan seterusnya Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, dan gugatan Pihak Terkait di PTUN Jakarta meminta agar penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibatalkan. Akan tetapi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Selebihnya, Yang Mulia Majelis Hakim, Termohon yang menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang Termohon akui kebenarannya. Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan. Dalam eksepsi, dianggap terbaca. Dalam pokok perkara, menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian, Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb. 49.

KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih atas manajemen wakru yang cukup baik. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh Pihak Terkait dan Termohon lainnya. Silakan, Pihak Terkait Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016?

50.


PIHAK

TERKAIT


Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Drs. H. Undunsyah dan Markus, S.E., untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait yang telah kami serahkan ke hadapan Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa kami menolak dan keberatan atas pembacaan ringkasan permohonan Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Januari 2016. Bahwa dalam ringkasan permohonan Pemohon terdapat banyak perubahan substansi permohonan, jika dibandingkan 10

dengan perbaikan permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh MK pada tanggal 4 Januari tahun 2016. Adapun dasar keberatan kami adalah berdasar PMK Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditetapkan bahwa tenggang waktu perbaikan permohonan Pemohon adalah sampai dengan tanggal 3 Januari 2016. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon yang dapat diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah permohonan perbaikan sebelum tanggal 4 Januari 2016. Untuk itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tertanggal 11 Januari 2016 yang sebelumnya tidak dimuat dalam perbaikan permohonan sebelum tanggal 4 Januari 2016. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, guna mempersingkat waktu, perkenankan kami untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut. Kami membagi dalam tiga bagian. Ada eksepsi, kemudian terhadap pokok permohonan, dan petitum. Dalam eksepsi kami juga mengangkat terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami sependapat dengan Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga tidak ada lembaga peradilan lain yang diberikan kewenangan untuk itu, dan oleh karenanya terhadap bentuk perselisihan-perselisihan lainnya, kami mohon agar MK secara tegas dapat menolak dan mengesampingkan sepanjang tidak berkaitan atau tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan karena dalam permohonan Pemohon tercermin ada isu-isu yang diangkat yang sebetulnya menjadi ranah PTUN. Kemudian yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Kami mencermati dalam permohonan Pemohon, khususnya pada huruf b dan c. Pemohon tidak menguraikan secara rinci judul putusan yang diterbitkan oleh Termohon, sekaligus tidak menjelaskan kapasitas Pemohon dalam keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak berhati-hati dalam menyusun permohonannya, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan cacat hukum. Bahwa ketidakjelasan alas hukum Pemohon telah menyebabkan Pemohon tidak berdasar untuk mengajukan permohonan. Eksepsi yang ketiga adalah terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa Termohon mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara Nomor 66 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32 yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.43 WITA. 11

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon harus menyerahkan berkas Pemohon paling lambat 3x24 jam sejak permohonan atau selambatnya tanggal 20 Desember 2015. Fakta menunjukkan bahwa berdasarkan berkas yang kami peroleh dari Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon baru diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 20.40 sebagaimana stempel penerimaan permohonan Pemohon pada halaman pertama. Dengan demikian, maka pengajuan permohonan Pemohon telah melawati tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang atau kedaluwarsa. Poin yang keempat adalah permohonan tidak memenuhi syarat batas selisih maksimal perolehan suara. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pilkada dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon. Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 12,5% sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam pokok permohonannya. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi demi menegakkan aturan yang ditetapkan baik oleh Undang-Undang Pilkada maupun oleh MK sendiri. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas yang menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya syarat batas maksimal selisih perolehan suara, tidak jelas alas hukum Pemohon, dan waktu pengajuan permohonan kedaluwarsa, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian terkait pokok permohonan. Tentang ketentuan pengajuan permohonan kiranya sudah kami sampaikan dalam eksepsi sebelumnya bahwa selisih suara adalah 12,5% dan itu tidak memenuhi syarat formal. Kemudian ada terkait dengan masalah kesalahan perhitungan suara. Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan suara pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tana Tidung. Karena rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kabupaten adalah berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kecamatan yang bersumber dari masing-masing TPS, dimana saksi-saksi dari Pemohon telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara hasil perhitungan pada masing-masing TPS dimaksud. Sehingga menjadi aneh

12

apabila Pemohon kemudian menolak Berita Acara yang disetujui, diketahui, dan ditandatangani oleh saksi-saksinya sendiri. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya diskriminasi dan perampasan hak konstitusional Balon Yahya-Hendrik adalah dalil yang terlalu mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan kesalahan perhitungan suara. Perlu kami sampaikan bahwa kegagalan Balon Yahya-Hendrik disebabkan karena hasil tes urine yang bersangkutan positif mengandung zat metamin vitamin. Seharusnya Pemohon memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pilkada. Di mana sengketa yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon, tidak dapat diajukan pada Mahkamah Konstitusi. Kemudian isu selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya terstruktur dan kebohongan publik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada. Bahwa harus dibedakan antara dukungan dengan hak untuk memilih. Setiap orang dapat mendukung siapa pun dalam penyelengaraan pilkada, namun hak merupakan hak konstitusional dan hak asasi dan sepenuhnya menjadi rahasia dan hak setiap orang ketika hendak menentukan pilihannya. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya politik uang, pengerahan massa, serta tindakan lainnya dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak berdasar. Bahwa sampai dengan ditetapkannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 oleh Termohon, tidak ada satu pun laporan pengaduan yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Tana Tidung. Karena Pihak Terkait tidak pernah sekalipun dimintai klarifikasi oleh panwas. Bahwa panwas sendiri menyampaikan kepada Pihak Terkait terhadap laporan-laporan, baik yang disampaikan oleh masyarakat maupun Pemohon, tidak ada satu pun yang memenuhi kualifikasi sebagai laporan … karena para terlapor … para terlapor tidak dapat membuktikan kebenaran laporannya. Kemudian, Yang Mulia, perlu kami … kiranya perlu kami sampaikan bahwa terhadap tuntutan Pemohon yang meminta agar dilakukan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung sejak tahap pendaftaran calon adalah hal yang terlalu berlebihan. Apa yang menjadi kepentingan Pemohon mengajukan tuntutan tersebut? Sehingga patut dipertanyakan, siapa sebenarnya yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan Pemohon? Apakah Pemohon sendiri atau pihak lainnya, dalam hal ini Balon Yahya dan Hendrik? Dengan demikian, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tersebut merupakan inisiatif Balon Yahya-Hendrik, dengan ini kami mohon agar permohonan Pemohon segera ditolak karena yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki legal standing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. 13

Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan petitum. Dengan mendasarkankan pada uraian sebagaimana di maksud di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPUKTT/021964922/2015 tertanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Nomor 66 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitugan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung 2015 tanggal 17 Desember 2015. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan Pihak Terkait yang dapat kami sampaikan ke hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia. 51.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih manajemen waktunya yang cukup bagus. Alat bukti yang diajukan dari Termohon TA-001 sampai dengan TA-004, TB-001 sampai dengan TB-002, TG-001, TJ-001 sampai dengan TJ-004, TE-001, benar dari Termohon?

52.

KUASA HUKUM TERMOHON 83/PHP.BUP-XIV/2016: ABDUL RAIS Ya, benar, Majelis.

53.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti, ya? 54.


PIHAK

TERKAIT


Betul, Yang Mulia.

14

55.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, baik. Langsung ke Perkara 103/PHP.BUP/XIV/2016. Silakan, Termohon. Supaya bisa mengikuti Perkara Nomor 83/PHP.BUP/XIV/2016 tadi. Cukup poin-poin yang penting saja.

56.

KUASA HUKUM TERMOHON 103/PHP.BUP-XIV/2016: INDRA KHALID NASUTION Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor hukum Indra Khalid Nasution dan Partners, mewakili Termohon Komisi Pemilihan Umum Bengkalis. Akan menyampaikan inti jawaban kami atas permohonan Pemohon Pasangan Calon Urut … Nomor Urut 3 dalam Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016 sebagai berikut. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 telah menetapkan bahwa perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU kabupeten/kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon bukanlan merupakan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Permohonan Pemohon juga tidak meme … memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015. Bahwa karena Kabupaten Bengkalis adalah kabupaten dengan jumlah penduduk 522.431 jiwa, sehingga permohonan perselisihan pemilihan hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1%. Bahwa permohonan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 karena Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon diperbandingkan dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, dan sengketa hasil, yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupeten/kota, panwaslu kecamatan, dan panwaslu lapangan. Untuk pelanggaran pidana pemilu, diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui proses di kepolisian dan kejaksaan. Dan untuk sengketa penghitungan hasil, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait hal ini, dapat kita lihat dengan nyata bahwa Pemohon telah mencoba mengalihkan perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon telah memasukkan hal-hal mengenai sengketa proses, khususnya masalah DPT yang seharusnya diselesaikan 15

di ranah panitia atau Badan Pengawas Pemilu dan/atau peradilan tata usaha negara. Mengenai C-6 yang seharusnya juga diselesaikan di ranah panitia Badan Pengawas Pemilu dan/atau peradilan tata usaha negara, dalam hal administrasinya dan DKPP jika ada indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Masalah keabsahan ijazah salah satu calon yang seharusnya diselesaikan di Gakkumdu, serta diputus dalam acara pidana di peradilan umum. Tuduhan pelanggaran yang dilakukan pengawas pemilu dan Termohon yang seharusnya diuji di ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta masalah pelanggaran yang dilakukan pasangan calon yang seharusnya bermuara di … di penyelesaian sengketa proses di ranah panitia atau Badan Pengawas Pemilu. Bahwa materi-materi ini jelas-jelas bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, jika mengacu pas … pada Pasal 156, 157, dan 158 undang-undang … mohon maaf, Yang Mulia. Mohon kami merenvoi halaman 10 (...) 57.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

58.

KUASA HUKUM TERMOHON 103/PHP.BUP-XIV/2016: INDRA KHALID NASUTION Baris 4 dari bawah. Tertulis, “Undang-Undang Nomor 1,” seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 8, Yang Mulia.

59.

KETUA: ANWAR USMAN Nomor 8, ya.

60.

KUASA HUKUM TERMOHON 103/PHP.BUP-XIV/2016: INDRA KHALID NASUTION Nomor 8. Kami lanjutkan, tahun 2015. Permohonan Pemohon error in objecto karena hal yang dimohonkan bukan selisih hasil perolehan suara hasil rekapitulasi versi Pemohon dan Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. Tentang kedudukan hukum Pemohon. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis dengan jumlah penduduk 522.431 jiwa. Jadi, perbedaaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan 16

penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1%. Pemohon memperoleh suara sebanyak 59.097 suara. Sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 99.213 suara. Sehingga, perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 40.116 suara atau sebesar 40% dari jumlah perolehan suara yang diperoleh pasangan calon peraih suara terbanyak. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, selisih suara yang dapat diajukan permohonannya untuk KPU Kabupaten Bengkalis seharusnya adalah 1% dikali 99.213 yakni 992 suara. Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak menentui … memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2015. Dalam pokok permohonan. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dilaksankan pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 11.35 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, termasuk Saksi Pemohon yaitu Saudara Yofizar, S.H., serta Panwas Kabupaten Bengkalis Menra S.Pd., dan John Kannedi, S.Pd,.L. Kabupaten Bengkalis yang mempunyai jumlah penduduk sebesar 522.431 jiwa. Oleh karena itu, syarat peserta pemilihan bupati dan wakil bupati untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah 1%, bukan 1,5% sebagaimana didalilkan Pemohon dalam pemohonannya di pokok permohonan poin 2, halaman 9. Dan Mahkamah Konstitusi seharusnya konsisten untuk menjalankan amanah undang-undang ini karena keadilan substansial tidak akan pernah tercapai tanpa adanya keadilan prosedural. Bahwa Mahkamah seharusnya tetap memeriksa dan mengadili khusus tentang perselisihan hasil penghituangan suara antara Pemohon dengan Termohon karena tentang perkara pemilhan umum lainnya sudah ditentukan oleh undang-undang, institusi-institusi, dan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau menyelesaikannya. Tentang jumlah daftar pemilih tetap. Bahwa jumlah DPT Kabupaten Bengkalis, baik di dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap maupun dalam sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 adalah tetap sebanyak 371.002 pemilih. Angka 378.052 yang muncul dalam DB1-KWK adalah jumlah DPT=371.002 ditambah DPTb-1=1.380, di tambah DPPh=363, ditambah DTPb-2=5.307. Selisih 7.050 pemilih suara yang dimaksud Pemohon adalah selisih antara jumlah DPT yang

17

sudah ditambahkan dengan DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2, dikurangi dengan jumlah DPT. Mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, masih bisa amenggunakan hak pilihnya di TPS sepanjang memiliki KTP, KK, atau identitas kependudukan lainnya dan didaftarkan di dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 atau DPTb-2 sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dalam pokok permohonannya halaman 13 yang mendalilkan bahwa Termohon telah sengaja tidak mendistribusikan Formulir C-6 dengan baik dan benar, dan seterusnya. Karena Termohon pada tanggal 25, 28, 29 Novermber 2015 telah mendistribusikan Formulir C6-KWK ke panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Bengakalis. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya halaman 13 yang mendalilkan dengan tidak adanya panggilan C-6 kepada pemilih, terutama yang berada di pedesaan telah dipersepsikan sebagian besar pemilih bahwa dengan tiadanya undangan memilih C-6, maka akan terhalang untuk memberikan suara di TPS. Ini adalah opini Pemohon belaka yang tidak dapat diuji kebenarannya secara yuridis dan faktual yang oleh karenanya patut dikesampingkan. Karena berdasarkan data DB1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa Fomulir C-6 berjumlah 5.307 pemilih. Jumlah ini sekaligus mementahakan asumsi Pemohon yang didalilkannya di atas. Bahwa dalil Pemohon tentang permasalahan pembagian C-6 yang dituduhkannya telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil yang tidak berdasar. Karena di beberapa kecamatan, dimana terdapat juga pemilih model DPTb-2 ini dimenangkan oleh Pemohon. Contoh, di Kecamatan Bangkalis dengan jumlah DPTb-2=819 dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah suara 20.534 suara dan di Kecamatan Bantan dengan jumlah DPTb-2=54 dimenangkan juga oleh Pemohon dengan jumlah suara 11.661 … 11.661 suara. Bahwa dalam dalilnya di halaman 14, poin 3 Pemohon, telah memplesetkan bahasa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015. Dimana Pemohon mendalilkan bahwa Termohon diwajibkan untuk melakukan verifikasi ulang, padahal pasal tersebut hanya menyebutkan dapat melakukan klasrifikasi. Terkait dalil Pemohon menganai persyaratan Calon Pasangan Nomor Urut 1 dalam hal ijazah palsu, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Bahwa sesuai PKPU Nomor 02 Tahun 2015 juntco Pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU kabupaten/kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila ada masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persayaratan calon. Termohon dalam hal ini telah melakukan proses verifikasi syarat calon dan syarat pencalonan dari tanggal 28 sampai dengan 3 Agustus 2015 dan sampai penetepan paslon pada 18

tanggal 24 Agustus 2015 tidak mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Bahwa ijazah yang digunakan oleh Pihak Terkait sama dengan ijazah yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 dan 2014. Bahwa bat … sampai batas waktu pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu provinsi, panwas kabupaten/kota, maupun pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara tidak ada pengajuan sengketa penetapan pasangan calon oleh pasangan calon. Sehubungan dengan penetapan tersangka salah satu pasangan calon terdapatnya catatan kepolisian mengenai status tersangka Calon Bupati Nomor Urut 2, Ir. H. Herliyan Saleh, maka Termohon berdasarkan Pasal 51A ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menentukan apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi perihal surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, maka KPU melakukan klarifikasi ke kejaksaan negeri dan pengadilan negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Termohon telah melakukan klarifikasi ke kedua instansi tersebut. Kemudian Termohon juga telah melakukan klarifikasi yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis … kepada Pengadilan Negeri Bengkalis, menyurati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kabareskrim Mabes Polri tanggal 15 Agustus 2015 perihal mohon klarifikasi. Meminta penjelasan persyatan calon bupati dan wakil bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, status tersangka seorang calon tidak menghalangi warga negara untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan, serta uraian-uraian yang ada dalam jawaban tertulis kami yang mohon untuk dianggap telah dibacakan, kami memohon sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor … mohon maaf, Yang Mulia. Kami merenvoi (...) 61.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

19

62.

KUASA HUKUM TERMOHON 103/PHP.BUP-XIV/2016: INDRA KHALID NASUTION Petitum Nomor 2. Di situ tertulis hanya angka 67, kami tambahkan menjadi … menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU/KAB004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015, pukul 11.35 WIB. 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut. 1. Pasangan Nomor Urut 1, Amril Mukminin, S.E., M.M.-H. Muhammad, S.T., M.P., perolehan suara 99.213. 2. Pemohon Pasangan Nomor Urut 3, Dr. H. Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra=59.097, dengan selisih suara 40.116. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Indra Khalid Nasution, Beni Zaira Lata, Andryadi, Teddy Adriansyah, tertandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

63.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih kembali. Jadi, ya memang semua jawaban yang ada di sini berapa pun jumlah halamannya, kami jelas akan membaca. Ya, cukup tebal dan yang disampaikan poin-poin. Terima kasih. Pihak Terkait, silakan.

64.


TERKAIT


Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Amril Mukminin dan Muhammad, Pasangan Nomor Urut 1, akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 103/PHP.BUP-XIV/ 2016. Keterangan kami terbagi tiga bagian. Yang pertama dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dan petitum. Yang dalam eksepsi berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana keterangan kami. Pokoknya seperti ini, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (3) mengatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara, hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus. Bahwa pada permohonan Pemohon mendalilkan adanya tuduhan fitnah tindak pidana Pihak Terkait, Pasangan Nomor Urut 1, 20

menggunakan surat palsu ijazah S-1 dengan gelar sarjana ekonomi. Sedangkan Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tersangka di hadapan penyidik ataupun menjadi terdakwa ataupun dihukum pidana sebagaimana fitnah Pemohon dalam permohonannya sehubungan dengan gelar sarjana ekonomi yang disandang Pihak Terkait in casu Saudara Amril Mukminin. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya adalah tuduhan tindak pidana adalah merupakan bagian pemeriksaan dari kewenangan penyidikan, penuntutan, dan peradilan umum, bukan kewenangan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang bukan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. B. Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan data BPS adalah 543.786 jiwa. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 158 ayat (2) huruf c mengatur bahwa peserta pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1%. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 6 ayat (2) sebagaimana tabel 2.A yang kami uraikan pada keterangan. Jumlah penduduk 500.000 s.d. 1.000.000 maksimum perbedaan suara untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara adalah 1%. Bahwa Keputusan KPU Bengkalis Nomor 67 pada diktum kedua menetapkan Hasil Pemilihan Bupati … Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 pada tabel 3.A kami, Saudara Amril Mukminin, Pasangan Nomor Urut 1, memperoleh suara sebesar 99.213 suara. Sedangkan Saudara Pasangan Nomor Urut 2, Herliyan Saleh, sebesar 58.861 suara. Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Pemohon Sulaiman Zakaria, perolehan suaranya adalah 59.097 suara. Berdasarkan perhitungan hasil suara pemilihan tersebut, persensa … persentase perselisihan … selisih jumlah suara antara Pemohon, Pasangan Nomor 3, dengan Pihak Terkait Pasangan Nomor 1 adalah 18.47% suara. Kami tambahkan lagi kalimat di bawahnya, Yang Mulia. Atau dengan selisih suara sebanyak 40.116 suara atau selisih 40% berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015, kami tambahkan, Yang Mulia. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, pada kedudukan legal standing yang halaman 2 sampai dengan halaman 8 adalah pertimbanganpertimbangan putusan sebelum tahun 2015 atau lebih tepatnya sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan sebelum 21

Mahkamah Konstitusi membuat regulasi sendiri yang mengatur tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana peraturan MK tersebut. Bahwa mengingat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase suara yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan MK, maka Pemohon tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki legal standing dalam pengajuan perkara a quo. Poin C. Berkaitan dengan Kuasa Pemohon tidak berkapasitas. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa Pemohon dapat diwakili atau didampingi Kuasa Hukumnya yang mendapat suara khus … surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu. In casu Pemohon telah menandatangani serta memberikan surat kuasa khusus kepada advokat yang ditunjuknya berdasarakan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2015 untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan a quo. Bahwa Rapat Pleno dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 dilakukan pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 11.35 WIB, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 67/Kpts/KPU-KAB-004435240/2015 tanggal 17 Desember 2015 juncto Berita Acara KPU Nomor 44 dan seterusnya. Dalam arti, Surat Kuasa Pemohon lebih dahulu terbit atau lebih dahulu ada dari hasil perhitungan suara KPU Bengkalis yang merupakan objek perselisihan permohonan a quo. Kami lanjutkan, Yang Mulia. 65.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, langsung nomor 7 saja!

66.


TERKAIT


Nomor 7. Bahwa oleh karena surat kuasa Pemohon lebih dahulu … dahulu terbit dari objek pokok permo … persoalan, yaitu Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 dan substansi surat kuasa Pemohon adalah bersifat umum. Dengan demikian surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2015 telah kehilangan sifat kekhususannya, maka Kuasa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana Pasal 3 ayat (4) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 atau dengan kata lain Kuasa Pemohon tidak berkap … berkapasitas mewakili dan/atau mengajukan permohonan a quo. Permohonan Pemohon tidak jelas, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

22

67.


68.


TERKAIT


Kemudian yang E. Berkaitan atas perubahan permohonan. Kami keberatan, Yang Mulia, karena sudah melebihi tenggang waktu dan ada pada keterangan kami. 69.


70.


TERKAIT


Kami anggap sudah dibacakan. 71.


72.


TERKAIT


Kami masuk ke dalam pokok perkara, Yang Mulia. Bahwa selama proses pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakli Bupati Bengkalis Tahun 2015, saksi-saksi Pemohon telah menandatangani hasil perhitungan suara sebagai bentuk persetujuannya, dan tidak ditemukan adanya penolakan, ataupun keberatan atas perhitungan hasil pemilihan pada seluruh TPS oleh saksisaksi Pemohon. Selanjutnya. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin 1 bagian 1 sampai dengan 4, halaman 12, tentang DPT Pemilihan Kepada Daerah Bengkalis. Keterangan Pihak Terkait, hal ini akan dibuktikan dan … dan sudah dijelaskan oleh Termohon pada jawabannya. 73.


23

74.


TERKAIT


Bahwa kalaupun ada selisih daftar pemilih tetap dengan jumlah DB-1 sebanyak 7.050 quod non adalah tidak signifikan untuk mengubah selisih ketertinggalan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga alasan Pemohon haruslah dikesampingkan. Bahwa berkaitan dengan dalil fitnah dan tuduhan Pemohon pada poin 1 sampai dengan 13, halaman 14 sampai dengan 17, pada pokoknya mempersoalkan ijazah dan gelar kesarjanaan Pihak Terkait in casu Saudara Amril Mukminin. Keterangan Pihak Terkait adalah 5 poin 1 bahwa benar Pihak Terkait in casu Saudara Amril Mukminin pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Teladan Medan pada tahun 1997-2002, dan telah menyelesaikan pendidikannya, dan seluruh persyaratan yang ditetapkan pada kampus tersebut untuk menyandang gelar sarjana ekonomi. Bahwa STIE Medan telah berubah nama status menjadi Universitas Setia Budi Mandiri Medan pada tahun 2008. Sedangkan halhal yang berkaitan dengan ijazah serta gelar S.E. yang melekat pada Pihak Terkait in casu Saudara Amril Mukminin berdasarkan poin 3, Surat Keterangan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor SKA/6594/USBM/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani rektor Universitas Setia Budi Mandiri menerangkan dan seterusnya, ijazah yang dimiliki Nomor 450/M/STIE/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dapat dipertanggungjawabkan legalitas dan keabsahannya. Kami lanjutkan pokoknya, Yang Mulia. 75.


76.


TERKAIT


Bahwa kebenaran tentang pendidikan Pihak Terkait adalah bukan sebuah rekayasa. Sedangkan faktanya Pihak Terkait in casu seluruh Pasangan Nomor Urut 1 tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tersangka, tidak pernah sebagai tersangka dalam proses penyidikan Kepolisian RI dan juga tidak pernah menjadi terdakwa ataupun dihukum karena melakukan tindak pidana apapun, bukti PT-2. Bahwa Pihak Terkait mempersilakan bagi Pemohon dan siapa saja untuk membuka website pangkalan data perguruan tinggi, Dirjen Perguruan Tinggi, di website http/forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search, maka dengan jelas diterangkan keabsahan dan kebenaran status pendidikan Pihak Terkait di universitasnya terdahulu, bukti PT-3. 24

77.

KETUA: ANWAR USMAN Langsung ke poin 7 itu, di atasnya! “Berdasarkan daftar dan uraian Pihak Terkait di atas.”

78.


TERKAIT


TERKAIT


Oke. 79.

KETUA: ANWAR USMAN Di halaman 12.

80.


Kami lanjutkan, Yang Mulia? 81.


82.


TERKAIT


Sebagaimana keterangan kami, kami lanjutkan poin 10, singkatsingkatnya saja. Poin 7. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pemohon tentang tuduhan pelanggaran yang dilakukan panwaslih pada poin b, pada b poin 1 sampai dengan 3, halaman 18 sampai dengan 19, Pihak Terkait uraikan dan jelaskan di poin 5 dan poin 6 di atas. Pada pokoknya keberatan permohonan tersebut bukanlah pelanggaran persyaratan pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sebagaimana diatur oleh Pasal 7, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan juga bukan kewenangan panwaslu, melainkan kewenangan penyidik yang harus menghormati asas praduga tidak bersalah atas status tersangka bagi Pasangan Nomor Urut 2. Poin 10. Bahwa telah nyata seluruh alasan-alasan Pemohon tidak substansi menjelaskan adanya perselisihan tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015. Petitum, Yang Mulia.

25

83.


84.


TERKAIT


Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-KAB004.435240/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis 2015 juncto Berita Acara KPU Nomor 44/BA-KPU.BKS/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani Wandi, S.H, M.H, Robin P. Hutagalung, Patar Pangasian, Asep Ruhiyat, Marlan Hutahaean, Adi Murphi Malau, dan Erbet Abraham. Terima Kasih, Yang Mulia. 85.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Alat bukti dari Termohon, TB-1 sampai dengan TN-10, 16 dokumen, benar?

86.

KUASA HUKUM TERMOHON 103/PHP.BUP-XIV/2016: INDRA KHALID NASUTION Benar, Yang Mulia.

87.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Dari Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-3, benar?

26

88.


TERKAIT


Benar, Yang Mulia. 89.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Lanjut ke Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIV/2016. Silakan.

90.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Terima Kasih, Yang Mulia.

91.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi, poin-poin yang penting ya, sama dengan tadi yang lain.

92.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Baik. Tanpa mengurangi isi daripada jawaban kami, kami akan membacakan poin-poinnya saja.

93.


94.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Sesuai ketentuan dari PMK Nomor 8 Tahun 2015, maka jawaban ini kami bagi menjadi 3 bab besar, yaitu dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dan petitum. Satu, dalam eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

27

B. Permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi terdiri dari poin B-1 sampai dengan 7, dianggap dibacakan. Bukanlah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 seperti yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 1 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 158 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota wakil walikota oleh KPU kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut. Poin 2. Lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 perbedaan perolehan suara beradasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU kabupeten/kota adalah 1,5%. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dengan jumlah penduduk 416.00 jiwa bertasan … berdasarkan data agregat kependudukan kecamatan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam … kepada Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2015, Bukti TB-001, bukan sebanyak 417.069 jiwa sebagaimana dalil gugatan Pemohon poin 4.2 yang berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu bulan Agustus tahun 2015. Maka perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU kabupaten adalah 1,5%. Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang dijadiikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan adalah keliru karena ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut merupakan dasar bagi pengajuan permohonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bukan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Nomor Urut 2 adalah 99.191 dikurangi 71.225 adalah 27.966 suara atau 88,19%. Dari ketentuan di atas bahwa selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan pemilihan di Mahkamah Konstitusi harus lebih kecil atau sama dengan 1.488, sedangkan selisih suara Pemohon adalah 27.966 suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi legal standing sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) PMK

28

Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh PMK Nomor 5 Tahun 2015 untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Poin 1.4. Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan poin 1 bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas kapan, di mana adanya kesalahan perhitungan suara tersebut terjadi, sehingga memengaruhi keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2015. Popin 2, 3, dianggap telah dibacakan. 95.


96.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Pokok perkara. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Dalam tabel dianggap telah dibacakan. Dengan jumlah total perolehan suara Nomor Urut 1=71.225, Nomor Urut 2=99.191.

97.


98.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI B. Tanggapan terhadap permohonan. Bahwa keberatan Pemohon terhadap petugas KPPS tidak menyampakan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih sebagaimana terdapat dalam dalil A-2, A-11, B-4, B-5, B9 adalah tidak beralasan hukum karena petugas KPPS telah mengantarkan Formulir C6-KWK kepada pemilih yang terda … terdaftar dalam DPT sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015. Bahwa penyampain diberitahukan kepada pemilih untuk memilih di TPS tanggal 6 sampai dengan 8 Desember, serta pernyataan dari ketua KPPS masing-masing. Poin 2. Bahwa keberatan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara ter … terhadap dalil 4.9 adalah tidak beralasan karena telah sesuai dengan ketentuan, terbukti TF-001. Pemohon tidak menjelaskan pada bagian mana keberatan tersebut, serta tidak menyampaikan hasil perhitungan suara menurut versi Pemohon.

29

Selain itu, Panwas Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana bukti TG-001. Poin 3, 4, 5 diangap telah dibacakan. 99.


100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Poin 7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pelanggaran penggunaan surat keterangan domisili terdapat pada dalil A.7 adalah tidak beralaskan hukum karena tidak ada pemilih DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 9 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap sebagaimana bukti TB-002, serta pernyataan dari Saudara Andi Kelong, Bukti TB-002, bukti TL-19. Poin 8 dianggap telah dibacakan. 101. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI 9. Bahwa keberatan Pemohon terhadap status pegawai negeri sipil pada penyelenggara pemilihan yang terdapat pda dalil 6 adalah tidak beralasan hukum kerena tidak ada kolerasi antara status PNS dengan sengketa hasil pemilihan. Selain itu, penetapan PNS yang menjadi penyelengara pemilihan diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor K-2630/553-999 perihal pegawai negeri sipil yang menjadi ketua, wakil ketua atau anggota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana bukti TN-003. Poin 10 dianggap telah dibacakan. 103. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Yang Mulia, kami akan menyampaikan petitum. 30

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk selurhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-Kabupaten/004.435183/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2015, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut. 1. Nama pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. T. Mukhtaruddin dan Hj. Aminah, S.E., sebagai Pemohon perolehan suaranya 71.225. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Yopi Arianto, S.E., dan H. Khairizal, S.E., M.Si., perolehan suaranya 99.191. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Tengku Rahman, Novriyadi Andra, dan saya sendiri Nurwinardi, S.H., ditandatangan. Terima kasih, Yang Mulia. 105. KETUA: ANWAR USMAN Ya, Terima kasih. Lanjut ke Pihak Terkait. Usahakan sama seperti Termohon, poin-pin penting saja yang disampaikan. 106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: MUJALI PRAYOGO Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Izinkan kami, Yang Mulia, selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yaitu H. Yopi Arianto, S.E., dan H. Khairizal, S.E. Dalam hal ini akan memberikan keterangan atas pemohonan keberatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Urut 1 dalam Perkara Nomor 45/PHP.BUPXIV/2016. Dalam hal ini kami akan menyampaikan dalam tiga poin. Yang pertama dalam eksepsi, yang kedua dalam pokok permohonan, yang ketiga petitum. Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan. 31

1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan selisih hasil dan/atau kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana maksud Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015. 2. Sebagaimana maksud Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagimana telah diubah dengan perturan MK Nomor 5 Tahun 2015 bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetepan hasil penghitungan oleh Termohon. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 perolehan suara masingmasing calon adalah sebagai berikut. a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 71.225 suara atau 41,75%. b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 99.191 suara atau sebesar 58,21%. Sehingga dengan demikian, selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 2 tidak … nomor … diulangi, Yang Mulia, dengan Pasangan Nomor Urut 2 Pihak Terkait adalah. a. Dengan cara perhitungan selisih atau perbedaan langsung yaitu 58,21% dikurang 41,79% sama dengan 16,42%, maka tidak memenuhi syarat sebagai maksud undang-undang dan peraturan MK di atas. b. Dengan cara perhitungan menurut penjelasan Hakim Konsitusi dikutip dari Liputan6.com tanggal 8 Januari 2016, nilai koefisien 1 sama dengan 1,5% dikali 99.190 perolehan suara Pihak Terkait sama dengan 1.488. Nilai koefisien 2 sama dengan 99.191 dikurang 71.225 sama dengan 27.966 … 27.966. Karena nilai koefisien 2 lebih besar daripada nilai koefisien 1, maka permohonan Pemohon juga tidak memenuhi syarat, bukti terlampir. B. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan.

32

1. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Drs. H. Tengku Mukhtaruddin sebagai Pemohon beralamat di Jalan Imam Bonjol … mohon maaf, Yang Mulia, ini tertulis Iman Bonjol, direnvoi. Jalan Imam Bonjol RT 01, RW 01, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan berkas pencalonan yang bersangkutan, antara lain daftar riwayat hidup terlampir. Sementara pada surat kuasa berkas Pemohon ini pemberi kuasa kepada Tatang Suprayoga, S.H., M.H dan rekan adalah seseorang yang bernama Drs. H. Tengku Mukhtaruddin yang beralamat di Jalan Siantan Nomor 52 , Perumnas Sei Jang, RT 006, RW 006, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Maka dengan fakta-fakta tersebut kami sangat berkeyakinan. a. Bahwa penerimaan kuasa Tatang Suprayoga dan kawan-kawan yang menerima kuasa dari seorang yang bernama Dr. H. Tengku Mukhtaruddin yang beralamat Jalan Siantan, Nomor 52, Tanjung Pinang tersebut di atas tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara ini karena kuasa tidak diberikan oleh peserta pemilihan pasangan calon bupati, bukti terlampir. b. Bahwa apabila Drs. H. Mukhtaruddin tersebut di atas adalah orang yang sama, maka patut diduga yang bersangkutan telah menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas yang lebih dari satu dan untuk itu kami berpendapat Majelis Hakim Yang Mulia perlu melakukan klarifikasi atas hal ini dan bila hal ini benar adanya, jelas ini murap ... merupakan pelanggaran hukum. Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan membacakan tenggang waktu pengajuan permohonan. 107. KETUA: ANWAR USMAN Ya, 2, 3 dianggap dibacakan. Ya, silakan. 108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: MUJALI PRAYOGO Ya. 109. KETUA: ANWAR USMAN Tenggang waktu. 110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: MUJALI PRAYOGO 1. Bahwa penetapan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.41 WIB. Dengan 33

demikian, tenggang waktu 3x24 jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.41 WIB, sampai dengan tanggal 19 Desember 2015, pukul 14.41 WIB. 2. Bahwa permohonan Pemohon berdasarkan stempel dari Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada halaman 1 permohonan tertera bahwa permohonan diterima dari Pemohon pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015, pukul 10.35 WIB, bukti terlampir. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. D. Permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan. 1. Bahwa permohonan Pemohon tidak secara jelas menyebutkan adanya kesalahan atau selisisih perhitungan suara yang menjebab … yang menyebabkan kerugian Pihak Termohon. 2. Bahwa permohonan tidak secara jelas menyebutkan siapa, melakukan apa, bagaimana, di mana dilakukan yang menyebabkan kesalahan atau selisih perhitungan suara yang merugikan Pemohon? E. Bagian surat kuasa. Menurut Pihak Terkait, surat kuasa (...) 111. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Termohon, ini surat kuasa sudah bolak-balik dibahas, dilewati saja. 112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: MUJALI PRAYOGO Ya, dilewati. Mohon dilewati, Yang Mulia. Yang kedua. Dalam pokok permohonan. 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. a. Bahwa permohonan sama sekali tidak dapat menunjukkan secara tepat dan jelas terjadinya pengurangan suara permohonan di kabupaten, atau PPK, atau TPS. b. Bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan secara tepat dan jelas terjadi … terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon peraih suara terbanyak di kabupaten, PPK, atau TPS. c. Bahwa tidak terdapat dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara, baik di tingkat kabupaten, PPK, maupun TPS.

34

2. Pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait yang dikemukakan oleh Pemohon, berupa. a. Pemasangan gambar saat malam hari sebelum pencoblosan, yaitu terdapat di halaman 5 poin A.3. b. Politik uang dengan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat Desa Aur Cina, halaman 7 poin a s.d. halaman 12, halaman 10 s.d. 11 poin e, A.2. c. Terjadi intimidasi di Desa Bukit Indah yang dilakukan oleh koordes, halaman 11, poin B.1. Sangat tidak jelas dan kabur. Karena: 1. Bahwa Pemohon tidak secara jelas menyebutkan siapa pelaku yang dimaksud dengan tim sukses atau koordes tersebut. 2. Bahwa tidak terdapat koordes dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait. 3. Bahwa tidak ada bukti keterekan … keterkaitan tindakan tersebut dengan Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan tindakan tersebut. 3. Bahwa menurut Pihak Terkait, seluruh pelanggaran yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dapat berpengaruh pada pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait hanya bersifat potensial, tidak terukur, dan tidak riil. 4. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, adanya potensi perolehan suara dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum. III. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-KAB004.435183/2015 tentang Penentapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.41 WIB dengan segala akibat hukumnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Mujali Prayogo, S.H., ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

35

113. KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Alat bukti untuk perkara ini dari Termohon, B-1 s.d. TN-3, 38 dokumen? 114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Benar. 115. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

Cuma ada yang perlu dicocokkan nanti, ya. 116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Baik. 117. KETUA: ANWAR USMAN Di saat habis sidang. Itu ada daftar dengan fisik. 118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Baik. 119. KETUA: ANWAR USMAN Itu ada kesalahan penulisan C dan C-2, ya? 120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: NURWINARDI Siap. 121. KETUA: ANWAR USMAN Begitu juga untuk bukti 32-TL dan 33-TL. 36

Kemudian, untuk Pihak Terkait, PT-1 s.d. PT-6. Benar? 122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHP.BUPXIV/2016: MUJALI PRAYOGO Benar, Yang Mulia. 123. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Lanjut ke Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016. Termohon. Poin-poin penting saja, sama dengan yang lain.

Silakan,

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan jawaban Termohon, ada beberapa hal yang perlu kami renvoi dalam jawaban tersebut. 125. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Yang pertama adalah tanggal … tanggal tertulis dihitung 14 Desember 2015. Kami renvoi menjadi 13 Januari 2016. Kemudian, pada kalimat bertindak untuk atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor … nomornya 2x … tanggal 8 Januari 2016 tertulis di situ

2015.

127. KETUA: ANWAR USMAN Ya.

37

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Kemudian pada halaman 2, pada poin 4 baris kedua. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan hukum terhadap kewenangan Mahkmah poin 2 sampai dengan 10, halaman 2 sampai dengan halaman 4. Demikian renvoi yang kami sampaikan, Majelis Hakim. 129. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Terima kasih atas kesempatannya. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi juga kami bagi dalam 3 pokok. Pertama, dalam eksepsi. Kedua, dalam pokok permohonan. Dan yang ketiga adalah petitum. Yang pertama, tentang eksepsi. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. Yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mengadili perkara hanya terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. 3. Bahwa permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan karena di dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya perselisihan hasil perolehan suara pemilihan. Pemohon lebih banyak mendalilkan pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo. 4. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan hukum terhadap kewenangan Mahkamah poin 2 sampai 38

dengan 10, halaman 2 sampai dengan 4 permohonannya. Dan karena berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan hanya perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi bukan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilukada. B. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. 1. Bahwa uraian posita permohonan Pemohon tidak cermat dan sistematis. Selanjutnya ada beberapa kalimat yang terputus dan tidak nyambung sehingga posita dengan petitum tidak relevan. Dan faktanya pada poin 4.7, poin 9, TPS 3, Desa Be, Kecamatan Kuantan Tengah, dan poin 1 halaman 15, paragraf 3 kalimat agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut sebanyak. 2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan atau selisih penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana, desa mana, kecamatan mana, bagaimana kejadiannya, dan siapa yang melakukan kesalahan? Bahwa dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas. Dalam permohonannya adalah mengenai Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi. Sementara dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (1). Padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (1) tersebut adalah ketentuan mengenai pengajuan permohonan sengketa perbedaan perolehan suara untuk tingkat provinsi, bukan untuk tingkat kabupaten. 3. Bahwa petitum yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah kabur dan tidak jelas serta saling bertentangan, tidak sesuai dengan PMK Nomor 8 Tahun 2015. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Kuantan Singingi Nomor 91. Sementara dalam petitum juga dimintakan untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor Urut 2 dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72. Bahwa selain itu, dalil petitum Pemohon juga tidak konsisten dan saling bertentangan. Pada poin 6 petitum dimintakan agar Termohon melakukan PSU di seluruh TPS Kabupaten Kuantan Singingi tanpa diikuti Calon Nomor Urut 2. Sementara pada poin 7, dimintakan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang hanya di 22 TPS. II. Dalam pokok permohonan. Pendahuluan. 1. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara di 666 TPS di Kabupaten Kuantan Singingi berjalan dengan lancar walau di beberapa TPS terjadi kekurangan surat suara. Misal di TPS 1, 39

Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan. Kekurangan surat suara ini dapat diatasi langsung oleh KPPS melalui koordinasi yang baik dengan PPS, PPK, dan KPU Kuantan Singingi. Keadaan ini tidak mempengaruhi proses pemungutan suara. Setiap pemilih yang hadir di TPS 1, Sungai Pinang dapat diakomodir untuk menggunakan hak pilih dan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 73,80% dan merupakan tingkat partisipasi tertinggi di 9 kabupaten/kota di Riau yang dilaksanakan pilkada serentak, 9 Desember 2015. Sampai di akhir proses pemungutan suara, pukul 13.00, tidak ada TPS yang kekurangan surat suara sehingga pemilih tidak dapat memilih. 2. Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara di 666 TPS di Kabupaten Kuantan Singingi berjalan dengan tertib dan lancar (…) 131. KETUA: ANWAR USMAN Lewat saja itu. Gak usah. Lewat saja itu. 132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Baik, Terima Kasih, Yang Mulia. 133. KETUA: ANWAR USMAN Sudah dibaca juga itu, narasinya. Silakan. 134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Baik, kami langsung kepada poin b tanggapan terhadap permohonan. Bahwa di dalam pokok permohonan Pemohon, ada 3 hal pokok yang dia dalilkan. Yang pertama adalah pelanggaran tidak terpenuhinya syarat pencalonan sejak awal. Kami akan menanggapinya sebagai berikut. Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 4.2 telah … tadi sudah, Majelis, dianggap dibacakan. Dua bahwa Termohon telah menetapkan keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91 tentang Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut. Indra Putra-Komperensi=63.196. Drs. H. Mursini-Halim=63.544. Marjan Ustha-Muslim=32.983. Poin 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dukungan pencalonan dari Partai Persatuan Pembangunan pada angka 4 halaman 7 dan angka 48 halaman 9, mengenai proses pencalonan adalah tidak

40

benar. Termohon telah melakukan proses pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Juli, pasangan calon … 27 Juli 2015, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indra Putra dan Komperensi, Pemohon mendaftar ke KPUD Kabupaten Kuantan Singingi dengan salah satu partai pendukung adalah PPP. Dukungan dari PPP sesuai dengan SK Nomor 526 tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H. Jan Farid selaku ketua umum dan Imiyati selaku sekretaris jendral. Termohon menolak dukungan yang diberikan oleh PPP berdasarkan Surat Keputusan Nomor 526 dengan alasan sebagai berikut. Berdasarkan (...) 135. KETUA: ANWAR USMAN Ya, dilewat saja. 136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Baik. 137. KETUA: ANWAR USMAN Langsung keempat saja … poin 4. 138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Poin 4, Yang Mulia? 139. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini Halim mendaftar ke KPUD Kuantan Singingi dengan salah satu partai pendukungnya adalah Partai PPP. Nah, yang ingin kami sampaikan, Majelis. Bahwa pasangan Indra Putra dan Komperensi hanya mendapatkan rekomendasi dari satu kepengurusan saja dan Mursini-Halim itu mendapatkan dua, kedu … dua kepengurusan.

41

141. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Kemudian, mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua KPUD Kuantan Singingi Firdaus Umar, memiliki hubungan dan berpihak kepada calon wakil bupati Nomor Urut 2 yaitu Saudara Halim. Bahwa tidak benar dalil poin 4.5 halaman 8 permohonan Pemohon. Bahwa Saudara Halim mendaftar sebagai calon wakil bupati tanggal 28 Juli 2015. Kemudian, untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu, setelah mengetahui hal tersebut Saudara Firdaus Umar mengundurkan diri dari PT Sandi Prima pada tanggal 31 Juli 2015. Kemudian, tidak ada pertemuan-pertemuan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut. Kemudian, kami beranggapan bahwa bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memeriksa dalil Pemohon a quo. 143. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Kemudian, tentang … dalil Pemohon tentang pelanggaran tidak terpenuhi syarat pencalonan sejak awal sudah kami bacakan tadi, Yang Mulia. 145. KETUA: ANWAR USMAN Ya, lewati. 146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Ya, lewat. Kemudian, poin b tentang pelanggaran-pelanggaran pemberian uang secara langsung dari Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 … Nomor Urut 2, maaf. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 13 mengenai pelanggaran-pelanggaran pemberian uang secara langsung dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 hingga saat ini KPU Kuantan Singingi belum menerima surat atau rekomendasi dari 42

Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi terkait pelanggaran-pelanggaran pemberian uang secara langsung dari Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2. Bahwa terkait dengan laporan Pemohon kepada Panwaslih Kuantan Singingi dengan Laporan Nomor 12 tentang Money Politics hasil kajiannya adalah tidak memenuhi pelanggaran pemilu. 147. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Bahwa ketentuan Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU, dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini kami ingin menyampaikan, Yang Mulia, bahwa oleh panwaslih tidak … tidak ada unsur pelanggaran. Sehingga dalil tersebut haruslah ditolak. 149. KETUA: ANWAR USMAN Ya, langsung ke C. 150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Ya. C, tentang pelanggaran-pelanggaran serius yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Dari sekian banyak dalil Pemohon, kami ingin menyampaikan kepada Yang Mulia, ada 9 yang kami tanggapi pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang adanya pencoblosan dua kali oleh anak dan … oleh anak di bawah umur itu ada di halaman 15 jawaban kami. Yang menyatakan bahwa pada prinsipnya kami telah melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Sungai Jering, yang menyatakan bahwa tidak ada kejadian tersebut. 151. KETUA: ANWAR USMAN Ya.

43

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Kemudian tentang adanya dukungan … tentang adanya kekurangan jumlah surat suara di TPS Sungai Pinang, ada di halaman 16 poin 5, kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa kekurangan surat suara di TPS 1 Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, yaitu kekurangan sejumlah 92 surat suara dari DPT, sebanyak 313. Kemudian KPPS, PPS Sungai Pinang, dan PPK Kecamatan Hulu Kuantan melalui instruksi dari KPU Kuansing melakukan hal sebagai berikut. a. Mengambil kekurangan jumlah surat suara tersebut di TPS terdekat. Kemudian, b. PPK melakukan pengambilan surat suara ke TPS terdekat melalui mekanisme Berita Acara (...) 153. KETUA: ANWAR USMAN Ya (...) 154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Yang ditandatangani oleh masing-masing PPK, selanjutnya dianggap dibacakan. Kemudian, persoalan C-6 tidak disebarkan ada di halaman 17. 155. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Bahwa terhadap pendistribusian Formulir Model C6-KWK telah disampaikan kepada pemilih dan Formulir C6-KWK yang tidak didistribusikan oleh KPPS telah diinventalisir dan dijelaskan alasan tidak dapat didistribusikan. 157. KETUA: ANWAR USMAN Ya.

44

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 apabila sampai dengan tiga hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima, pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir kepada ketua KPPS paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara. Dengan menunjukkan kar … KTP, KK, paspor, dan identitas lain. Selanjutnya tidak dibacakan. 159. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Kemudian persoalan alat peraga kampanye ada di halaman 19, Yang Mulia. Pada prinsipnya KPU Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan sosialisasi terhadap … kepada masing-masing calon untuk menyerahkan design alat peraga dan bahan kampanye itu paling lambat tanggal 27 Agustus 2015. Kemudian persoalan money politics itu ada di halaman 20 poin 16. 161. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Bahwa pada prinsipnya KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah menerima rekomendasi dari panwaslih terkait dengan money politics. Kemudian dari hasil komunikasi dengan pihak panwaslih menyatakan bahwa tidak ada … tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 163. KETUA: ANWAR USMAN Ya.

45

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Kemudian mengenai DP 4 itu ada di halaman 23, Yang Mulia, poin 24. 165. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Dianggap sudah kami bacakan saja. Kemudian persoalan ijazah palsu Saudara Wakil Bupati Kuantan Singingi H. Halim. Bahwa KPU sudah melakukan verifikasi dan dari hasil verifikasi itu menyatakan memang benar ijazah tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Kemudian tentang adanya surat suara melebihi DPT, itu jawaban kami di halaman 33 poin 26 bahwa dalil Pemohon pada C-201 halaman 33 adalah tidak benar. Pemohon menghitung jumlah surat suara yang dicetak berdasarkan jumlah total DPT ditambah 2,5%, sedangkan Termohon mencetak suara … surat suara berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah cadangan 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS. 167. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Kemudian mengenai mekanisme pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang didalilkan oleh Pemohon, kami jawab pada halaman 24 poin 27, yang pada prinsipnya kami anggap sudah dibacakan. 169. KETUA: ANWAR USMAN Ya.

46

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Kemudian Majelis Hakim yang kami muliakan. Bahwa Pemohon mendalilkan agar dilaksanakan pemungutan suara ulang. Maka, oleh karena itu penting kiranya kami sampaikan tentang dasar hukum pemungutan suara ulang. Di halaman 26 bahwa PSU berdasarkan Pasal 112 ayat … bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 juntco Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015, PSU dapat dilakukan apabila. 1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 2. Pemungutan suara dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut. a. Pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan menghitung tidak dilakukan. b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus menandatangani, atau menulis nama, atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. d. Lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dan/atau lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Jadi, kami berkesimpulan bahwa dari seluruh dalil poin 1 sampai 205 yang didalilkan oleh Pihak Termohon itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. 171. KETUA: ANWAR USMAN Ya, petitum. 172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Ketiga petitum, berdasarkan uraian terebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi. 1. Menerima, mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara. 47

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitunagn Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.15 WIB. 3. Menetapkan Perolehan Suara Pemiihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut. 1. Drs. H. Mursini, M.Si.-H. Halim, perolehan suara=63.544 . 2. Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 perolehan suara=63.196. Dengan selisih suara 348 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia. 173. KETUA: ANWAR USMAN Ya, Terima kasih. Langsung ke Pihak Terkait, silakan. 174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami bertindak selaku Kuasa Hukum dari Drs. H. Mursini dan H. Halim, Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 65/PHP-BUP/XIV/2016 ini. Namun sebelum kami membacakan pokok-pokok keterangan dari Pihak Terkait, izinkan kami terlebih dahulu melakukan perbaikan atau renvoi terhadap jawaban yang sudah disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. 175. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Yaitu yang pertama mungkin di dalam teks yang diserahkan kepada Majelis itu tidak tercetak. 177. KETUA: ANWAR USMAN Ya.

48

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Halaman. Dalam permohonan ini kami tegaskan bahwa seluruh dari jawaban ini adalah … seluruh dari keterangan dari Pihak Terkait ini adalah 27 halaman. 179. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 27 yang ada tanda tangan dari Para Kuasa Hukum dan mohon maaf atas kesalahan (...) 181. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Ketik ini. Kemudian, kemudian ada 2 perbaikan dari permohonan ini, yaitu di halaman 15 pada angka 5 ada kata-kata adalah panwas mengada-ada. Kata-kata panwas dihilangkan dan kami sudah paraf, direnvoi, yang akan diserahkan ke Majelis (...) 183. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Yang Mulia. Kemudian pada halaman 19 ada double pencetakan yaitu angka 3 dan angka 4 yang isinya sama, sehingga angka 4 seluruhnya dihilangkan jadi angka 3, kemudian angka 5 menjadi angka 4, kemudian angka 6 menjadi angka 5, dan angka 7 menjadi angka 6. 185. KETUA: ANWAR USMAN Ya.

49

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Demikian perbaikan, Yang Mulia. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan daftar bukti tambahan yang sudah diserahkan di Kepaniteraan, dan sudah diverifikasi, dan sudah diberikan materai, dan akan diserahkan kepada kesempatan sidang kali ini. Dari bukti yang sebelumnya … daftar bukti yang sebelumnya hanya ada 53 bukti. Pada kesempatan sekarang ada tambahan dari bukti 54 sampai dengan bukti 63. 187. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Pada kali ini kami serahkan. 189. KETUA: ANWAR USMAN Silakan, ambilkan. 190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Kami lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa kami adalah mewakili Pihak Terkait dalam hal ini adalah Drs. Mursini dan H. Halim yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singingi Nomor 91/Kpts/2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/2015 yang telah … yang isinya menetapkan tentang rekapitulasi penghitungan suara yaitu Drs. Mursini memperoleh dan H. Halim memperoleh 63.544. Sedangkan Pemohon dalam hal ini Bapak Indra Putra dan Komperensi, S.P., M.Si memperoleh 63.196. Dengan demikian, terdapat selisih 348 suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam perkara ini dan karena itu Pihak Terkait mempunyai legal standing untuk hadir di dalam persidangan yang mulia ini. Lebih-lebih dengan Keputusan Nomor 72/KPTS/KPU Kabupaten S … Kuantan Singingi 2015 telah ditetapkan Pihak Terkait sebagai … sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantang Singingi tahun 2015. Kemudian dalam eksepsi kami ingin menyampaikan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya ialah bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara ini adalah pada perselisihan 50

penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum. Sedangkan yang dimohon oleh Pemohon bukan hanya itu tetapi juga menyangkut penetapan Pihak Terkait sebagai bupati dan wakil bupati terpilih, yang menurut hemat kami penetapan bupati dan wakil bupati bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara karena terkait dengan keputusan dari badan atau lembaga pejabat tata usaha negara. Kemudian permohonan ini juga tidak begitu … kami anggap tidak jelas atau obscuur libel yang tadi seperti kami katakan telah mencampuradukan antara perselisihan perolehan suara dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan bupati di kabupaten tersebut. Sehingga permohonan ini kemudian menjadi tidak jelas apa yang dimohon kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga di dalam pokok perkara kami telah kemukakan beberapa poin tanggapan atau jawaban kami yang pada intinya menyatakan bahwa sebagian besar dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematik, dan masif yang dilakukan selama penyelenggaraan pilkada di kabupaten tersebut, yang pada hemat kami persoalan-persoalan seperti itu bukanlah lagi menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi, sebagian menjadi kewenangan dari panwas, kewenangan dari Gakkumdu, dan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara sebagian, dan juga kewenangan dari aparat penegak hukum lainnya. Sehingga, kami menganggap bahwa permohonan supaya dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan ini menjadi tidak relevan. Kemudian, dalil Pemohon di halaman 13 huruf b tentang pelanggaran-pelanggaran, antara lain pemberian uang yang dilaku … yang diduga atau dituduhkan kepada Pihak Terkait dalam perkara ini, yang setelah kami telaah di lapangan tidak merupakan … adalah satu yang tidak terbukti dari panwas setempat dan tidak pernah diserahkan kepada Gakkumdu. Oleh karena itu, dugaan-dugaan seperti itu adalah asumsi-asumsi yang kami anggap tidak mempunyai alat bukti untuk dimajukan dalam persidangan ini. Itulah pokok-pokok dari jawaban kami yang seluruhnya sudah ada di sini, tidak perlu kami bacakan dan kami anggap sudah dibacakan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, kami langsung kepada petitum dari Pihak Terkait yaitu pertama adalah eksepsi. Mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian, di dalam pokok perkara menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian, menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91 KPTS dan seterusnya 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 51

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72 KPTS dan seterusnya 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum. Menyatakan Drs. H. Mursini, M.Si., dan H. Halim adalah Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih untuk periode 2016-2021. Demikianlah pokok-pokok dari keterangan kami, Yang Mulia. Yang lainnya kami anggap mohon sudah dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. 191. KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Prof. Ada klarifikasi dari Yang Mulia Ibu Maria. 192. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Untuk jawaban Termohon, ada 3 yang tanda tangan. Tapi, yang 4 belum. Sesuai dengan surat kuasa ada 7, tapi di dalam jawaban ini hanya 3 yang tanda tangan, ya. Di dalam … di depannya Kuasanya ada Mayandri Suzarman, Difrianda, Jamadi Sipahutar, Iriansyah, Misiavi Tokni, Sony Rianando, dan Zulkifli. Yang baru tanda tangan adalah Mayandri, Defrianda, Misiavi Tokni. Untuk Pihak Terkait, masih ada 1 kurang tanda tangan yaitu Saudara Patar Pangasian, S.H., mohon nanti ditambahkan. 193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 9, 65, & 103/PHP.BUPXIV/2016: ASEP RUHIYAT Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait, Saudara Patar Pangasian, S.H. memang tidak termasuk dalam kuasa dan untuk di sini juga kami menghilangkan sekaligus renvoi juga bahwa untuk Patar Pangasian, S.H., tidak ada dalam kuasa dan tidak ada (...) 194. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 9, 65, & 103/PHP.BUPXIV/2016: ASEP RUHIYAT Terima kasih.

52

196. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, sesuai dengan surat kuasanya, ya? 197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 9, 65, & 103/PHP.BUPXIV/2016: ASEP RUHIYAT Ya. 198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Izin, Yang Mulia. Memang di dalam Surat Kuasa kami ada 7 orang. Tetapi, yang hadir untuk di persidangan ini hanya 3. Yang lain dan selebihnya itu ada di Pekanbaru, Yang Mulia. Jadi, apakah harus kami juga bertanda tangan utuh 7-nya karena di Surat Kuasa kan sudah kami sampaikan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Terima kasih. 199. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Termohon, kita paham itu bahwa Surat Kuasa Saudara memang sudah mencantumkan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Tapi, dalam bagian nota jawaban Saudara itu 7 nama tercantum. Mestinya, 7 nama ini kalau mau dicantumkan, itu harus bertanda tangan semua di belakang. Kalau memang cuma 3 yang bertanda tangan, kan Kuasa Saudara bisa sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Mestinya, yang 7 ini disesuaikan dengan yang di belakang. 200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Baik, Yang Mulia. 201. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, jangan 7 di depan, kemudian yang tanda tangan cuma 3 gitu, ya. 202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Baik, terima kasih. Akan kami perbaiki, Yang Mulia.

53

203. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Satu pun yang tanda tangan, di belakang enggak ada masalah. Tapi, di depan juga harus 1 gitu, ya. 204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Baik, kami perbaiki, Yang Mulia. 205. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sinkronkan apakah Saudara akan melengkapi kawan-kawan yang belum tanda tangan atau Saudara merubah di depannya, sehingga di depan hanya 3 nama saja. Saudara yang di depan itu mungkin hanya Mayandri Su … Suzarman, Defrianda, Misiavi Tokni. 206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Ya. 207. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Mestinya, yang itulah yang di depan ini, kan. 208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Baik, Yang Mulia. 209. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Disesuaikan nanti, ya. 210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: MAYANDRI SUZARMAN Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 211. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. 212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: SUPRIYADI ADI 54

Izin, Yang Mulia. Kami mau menambahkan soft copy, Yang Mulia, untuk daftar bukti. Untuk P-214 sampai dengan P-497. Hanya soft copy-nya saja. 213. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Soft copy. Nomor berapa? 214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: SUPRIYADI ADI Untuk P-214 sampai dengan P-497. 215. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya. Ya, silakan di anu. 216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: SUPRIYADI ADI Sedikit lagi, Yang Mulia, ini klarifikasi saja untuk mengenai masalah surat kuasa. Di sini hanya mengklarifikasi saja. Di dalam permohonan ini, Saudara Asep Ruhyiat tanda tangan, tapi di dalam surat kuasa apakah memang di … memang di Beliau tidak tanda tangan atau memang tidak mau menerima sebagai kuasa? Ini dokumen yang kami terima.Terima kasih. Asep Ruhiat S.H., M.H. 217. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Untuk permohonan nomor berapa? 218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: SUPRIYADI ADI Permohonan 65/PHP.BUP-XIV/2016, Yang Mulia. Dalam jawaban keterangan Pihak Terkait, yang bersangkutan tanda tangan, tapi dalam surat kuasanya tidak tanda tangan. 219. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apa, nota Pihak Terkait, ya? Ini Pihak Terkait, ya?

55

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: SUPRIYADI ADI Ya, ini jawaban … keterangan dari Pihak Terkait. 221. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, saya kira Pihak Terkait tinggal disinkronkan. Saudara Asep Ruhiyat yang belum tanda tangan kuasa artinya belum resmi sebagai kuasa, tapi kemudian masuk di Pemohon yang memohonkan atau membuat nota jawaban dari Pihak Terkait. Tinggal Saudara apakah yang Saudara Asep ini juga dicari tandatangannya atau Saudara Asep dikeluarin aja di ... itu tinggal Saudara bisa renvoi saja itu. 222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9, 65, & 103/PHP.BUP-XIV/2016: ASEP RUHIYAT Terima Kasih, Yang Mulia. Kebetulan Asep Ruhiyat saya sendiri. Dan sewaktu sidang pertama juga kami yang hadir. Kebetulan di kuasa kami, kami sudah menandatangani. 223. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sudah tanda tangan? 224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9, 65, & 103/PHP.BUP-XIV/2016: ASEP RUHIYAT Ada kemungkinan (...) 225. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, yang pertama, ya? 226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9, 65, & 103/PHP.BUP-XIV/2016: ASEP RUHIYAT Ada beberapa Kuasa yang karena kami setiap yang ini juga kami tandatangani mungkin kopiannya ada yang terlewat karena kami tanda tangan basah langsung. Terima kasih. 227. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Pemohon jelas, ya? 56

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: SUPRIYADI ADI Jelas, Yang Mulia. 229. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya. 230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUPXIV/2016: SUPRIYADI ADI Terima kasih. 231. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Habis sidang nanti. Baik, untuk Termohon. Alat buktinya TA-1 sampai dengan TN-1 sebanyak 245 dokumen. Benar? Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Pihak terkait, PT-1 sampai dengan PT-62. Yang PT-63 itu ... itu daftar saksi. Jadi, yang ... yang disahkan PT-1 sampai dengan PT-62. Benar? 232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 65/PHP.BUP-XIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Betul, Yang Mulia. 233. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Lanjut ke Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XIV/2016. Termohon. Poin-poinnya saja. Sama seperti yang lain tadi.

Silakan

234. TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami langsung kepada legal standing, Yang Mulia, halaman 7. 57

235. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, silakan. 236. TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Ambang batas pengajuan permohonan menurut Termohon. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 karena persentasenya adalah 2,24%. Sedangkan ambang batas maksimal berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan yakni sebesar 360.804 jiwa berdasarkan data DAK-2, 17 April 2015. Persentasenya adalah 1,5%. Jika 1,5% dikali dengan peraih suara terbanyak yakni 68.618 suara, jumlahnya adalah 1.029 suara. 1.029 suara ini merupakan ambang batas maksimal. Sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 1.538 suara melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan oleh undangundang dan PMK sebesar 509 suara. Yang kedua, permohonan, permohonan ... permohonan Pemohon tidak jelas. Yang pertama bahwa permohonan-permohonan … bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak ada mejelaskan secara rinci mengenai hasil penghitungan perolehan suara yang benar, TPS, lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti, serta saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon. Yang kedua. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa suara yang seharusnya diperoleh Pemohon dan berapa suara juga yang diperoleh oleh Pihak Terkait. Berdasarkan argumentasi ini, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Kami lanjut kepada tanggapan terhadap pokok perkara permohonan, halaman 11 (...) 237. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sebentar, sebentar. Bapak, ini Advokat, ya? 238. TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Saya Komisionernya, Yang Mulia. 239. KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya. Ya, silakan. Terus?

58

240. TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Kami langsung kepada pokok permohonan, halaman 11, Yang Mulia. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya, seluruhnya telah disampaikan kepada Panwas Kabupaten Pelalawan yang oleh Panwas Kabupaten Pelalawan telah diputuskan, serta telah diumumkan, termasuk untuk pokok perkara yang pertama ini, yakni TPS Nomor 8 Desa Kesuma. Pemohon mendalilkan bahwa ada tiga pemilih yang menggunakan Formulir C-6 orang lain, sudah dilaporkan ke panwas dengan hasil kajian tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. C-1 ditandatangani oleh kedua saksi, serta tidak ada keberatan dari masingmasing saksi Pemohon, maupun saksi Pihak Terkait. Perkara yang kedua, yakni TPS 01 Sotol yang didalilkan oleh Pemohon bahwa ada 19 C-6 yang tidak didistribusikan, tidak diserahkan kepada pemilih, sehingga ini dianggap menghilangkan hak pilih orang lain. Dapat kami jelaskan bahwa petugas KPPS telah secara maksimal mendi … mendistribusikan Formulir C-6, tetapi ada 19 pemilih yang tidak ditemukan oleh petugas KPPS. Di dalam kajian Panwas Kabupaten Pelalawan beserta dengan Sentra Gakkumdu bahwa diketahui pada pukul 11.25, seorang yang bernama Sudirman datang ke TPS merampas C-6 yang terdapat di atas meja petugas KPPS sebanyak 19. Lalu mengatakan bahwa petugas KPPS telah menghilangkan hak orang lain dengan bukti Formulir C-6 tersebut. Kemudian petugas kami, petugas KPPS, menyampaikan kepada Saudara Sudirman, “Kalau memang benar ada pemilih yang 19 orang ini, mohon didatangkan kepada TPS sekarang juga agar mereka bisa menggunakan hal pilihnya.” Petugas kami juga menyampaikan kepada masyarakat, “Mohon dibantu Saudara Sudirman ini untuk menghadirkan 19 orang yang diduga tidak mendapatkan formulir C-6 ini.” Tetapi, hingga penutupan perolehan suara, yakni pukul 13.00 WIB, tidak ada satu pun dari yang 19 orang yang didalilkan oleh Pemohon ini sanggup didatangakan ke TPS. Berikutnya terhadap TPS 01, 02 Desa Beringin Makmur. Kemudian TPS 2, TPS 5, TPS 6 Desa Bukit Lembah Subur yang juga didalilkan bahwa banyak pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C-6 adalah tidak benar, Yang Mulia. Karena di dalam PKPU Pasal 15. “Jika tiga hari sebelum hari pemungutan suara, terdapat pemilih yang belum menerima formulir Model C-6, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta Formulir C-6 kepada ketua KPPS paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara.” Oleh sebab itu, tidak ada dasar bagi seorang pemilih untuk tidak bisa menggunakan hak pilihnya tanpa adanya Formulir C-6. Kemudian yang keempat halaman 14. Adanya pemilih yang memiliki NIK di luar Kabupaten Pelalawan yang didalilkan oleh Pemohon, yakni berjumlah 1.213 pemilih yang dianggap tidak memiliki hak pilih di 59

Kabupaten Pelalawan adalah tidak benar. Karena jika Pemohon misalnya, memiliki identitas Kabupaten Pelalawan pindah domisili ke Jakarta sekarang ini, maka NIK-nya itu tidak akan bisa berubah, yang berubah itu adalah identitas … keterangan identitas, alamat, serta kode wilayah. Oleh sebab itu, kami melampirkan serta membuktikan dengan fotokopi KK, KTP Kabupaten Pelalawan, yang NIK-nya bukan merupakan NIK Kabupaten Pelalawan, yakni pada bukti TB-01. Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia, pada halaman 15 (...) 241. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara … Saudara … Saudara Termohon. 242. TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Ya. 243. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara, kan sudah memberi kuasa kepada 4 Advokat, ya. Suryadi, Indra Jaya, Ali Husin Nasution, Muhammad Syukri gitu, ya? 244. TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Ya. 245. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dan yang menyusun pembelaan ini kan Kuasa? 246. TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Bersama-sama, Yang Mulia. 247. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi, Saudara tidak … tidak … tidak ada nama di dalam sebagai penyusun jawaban. Atau Saudara sudah cabut kuasanya? 248. TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Tidak, Yang Mulia.

60

249. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lah, mestinya Saudara sudah menguasakan dan kalau pun Saudara Prinsipal juga mau masuk, mestinya masuk sebagai pembuat jawaban, gitu. Ini Saudara tidak dalam jawaban ini tidak ada hubungannya lagi dengan Saudara. Saudara tidak masuk sebagai pembuat, Saudara juga tidak menandatangi, Saudara hanya mempresentasikan, gitu. Kuasa Hukumnya ada yang hadir? 250. TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Ada, Yang Mulia. 251. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Mestinya Kuasa Hukum yang ini. Kan Saudara sudah memberi kuasa. Kecuali Saudara sudah cabut kuasanya. Atau Saudara memang secara bersama-sama di dalam apa namanya … pembuatan nota jawaban ini. Ini enggak ada. Walaupun Saudara mengatakan bersamasama atau mungkin saja Saudara yang membuat secara keseluruhan, tapi kan formalnya enggak ada nama Saudara di sini. Yang ada nama Kuasa, kita. Saya kira dikasih Kuasanya saja. 252. TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016: ASMADI Ya, boleh, Yang Mulia. 253. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lanjut saja, Kuasanya. 254. KETUA: ANWAR USMAN Ya, langsung ke halaman 15 huruf d. Ya, silakan. 255. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUPXIV/2016: ALI HUSIN NASUTION Ya, terima kasih, Yang Mulia. 256. KETUA: ANWAR USMAN silakan.

Poin-poinnya, ya. enggak usah dibaca semua sama seperti tadi,

61

257. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUPXIV/2016: ALI HUSIN NASUTION Kami lanjutkan pada halaman 15, jawaban Termohon. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pelalawan, di daerah yang di dalilkan Pemohon ternyata perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dan Calon Nomor Urut 2 hampir sama, bahkan tidak satu desa yang didalilkan Pemohon yang justru perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Pemohon, yakni Desa Kesuma. Untuk menguatkan dalil kami tersebut, maka dilihat dalam tabel sebagai berikut. Kami lanjutkan, Yang Mulia. 258. KETUA: ANWAR USMAN Ya, lanjut saja. 259. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUPXIV/2016: ALI HUSIN NASUTION Untuk mempersingkat waktu. 260. KETUA: ANWAR USMAN Lewat, ya. 261. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUPXIV/2016: ALI HUSIN NASUTION Masuk ke halaman 17 poin 2. 262. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 263. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUPXIV/2016: ALI HUSIN NASUTION Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 26 sampai dengan halaman 27, kepala desa membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan salah satu calon adalah dalil yang tidak beralasan. Oleh karena terhadap yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Pelalawan dengan Nomor dan tanggal Laporan 05 dan seterusnya. Dengan pokok perkara, adanya undangan pelaksanaan kampanye Nomor Urut 1 yang ditandatangani 62

oleh Kades Harapan Jaya, telah dilakukan kajian, pemeriksaan alat bukti dan saksi, dengan hasil bukan merupakan pelanggaran pemilihan pidana maupun adminitrasi sebagaimana dengan Bukti TM-01. Terus, Hakim Panel Yang Mulia, Kami lanjutkan pada halaman semb … ya, kami lanjutkan, Yang Mulia Hakim Panel. Pada halaman 19 poin 1 bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 29 yang menyatakan adanya petugas KPPS palsu yang bertindak layaknya KPPS asli dengan maksud memengaruhi presepsi pemilih bahwa Saudara Riyadi yang tergabung ke dalam Tim Paslon Nomor Urut 1 masuk di TPS 02 Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras dengan melakukan tindakan seolah-olah anggota KPPS, serta memberi isyarat kepada pemilih agar memilih Calon Urut Nomor 1 adalah tidak benar dan tidak beralasan dikarenakan di TPS 02 Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras tersebut perolehan suara Pemohon jauh lebih besar dibanding dengan peolehan suara Nomor Urut 1. Kami lanjut, Yang Mulia ke petitum. Petitum dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, selanjutnya menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-kab/004.4350230/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Claon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB. Menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan Nomor Urut 1 H. M. Harris-Zardewan perolehan suara 68.616. Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 Zukri-Anas Badrun=67.080. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa Hukum Termohon, saya yang membacakan Ali Husin Nasution dan di ruangan ini ada Indra Jaya. Assalamualaikum wr. wb. 264. KETUA: ANWAR USMAN Ya, mohon maaf ini sound system-nya ada masalah. Lanjut ke Pihak Terkait, silakan. 265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPBUP/XIV/2016: YUSRIL IHZA MAHENDRA Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan, juga Pemohon Prinsipal hadir dalam kesempatan ini yaitu Bapak H. M. Harris dan Pak Zardewan di belakang ini Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Palalawan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Palalawan berdasarkan Surat Keputusan 63

Nomor 130/KPTS dan seterusnya Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015. Pihak Terkait dalam hal ini Pak H. M. Harris-Zarwedan memperoleh 68.618 suara, sedangkan Pemohon dalam perkara ini hanya ada dua pasangan, Yang Mulia, memperoleh 67.080 suara dan oleh karena itu selisih suara antara Pemohon dengan Pihak … Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 1.538 suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk di Kabupaten Palalawan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang selisih presentase antara pemenang pertama dan pemenang kedua, maka didapati angka sebesar 1,5%. Dengan demikian, perolehan selisih suara 1.538 itu telah melebihi ketentuan dari 1,5% Dengan demikian, sebenarnya Pemohon dalam perkara ini tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf, Yang Mulia. Ya, seharusnya … kenyataannya adalah bahwa angka selisih 1.538 itu kalau dipresentasikan adalah 2,24%, sementara ambang batasnya adalah sama atau kurang dari 1,5%. Dan dengan demikian, maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini. Namun, sebelum melanjutkan pembacaan ringkasan dari keterangan Pihak Terkait ini ingin kami sedikit kami kemukakan bahwa permohonan ini ada 39 halaman, Yang Mulia. Mungkin yang di-print itu tidak kelihatan nomornya, tapi tidak ada renvoi sama sekali. Kemudian kami juga menyampaikan eksepsi dalam permohonan ini … dalam keterangan ini, juga tadi antara lain menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal stranding untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil suara dalam kepada Mahkamah Konstitusi. Di samping juga bahwa Pemohon … permohonan dari Pemohon ini tidak jelas atau kabur karena lebih banyak mengemukakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pelalawan yang kami sudah rinci seluruhnya di sini, tapi kami anggap tidak perlu dibacakan karena Termohon sudah dianggap dibacakan dan karena itu kami langsung pada konklusi tanggapan kami atas atau keterangan kami atas pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilukada di … Pilkada di Kabupaten Pelalawan yang kami anggap bahwa sebenarnya fakta-fakta … apa yang dikemukakan bukanlah merupakan satu fakta-fakta yang dibuktikan secara hukum dengan alat bukti yang sah, tapi lebih banyak merupakan satu asumsi hipotesis ataupun analisis yang tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, kami berpendapat tidaklah satu

64

pun dari laporan atau alasan-alasan, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon itu terbukti di dalam persidangan ini. Pada dasarnya dalil Pemohon karena tidak dapat menerima kenyataan atas kekalahan dalam Pemilukada, sehingga penilaiannya sangat subjektif dan cenderung menyalahkan setiap keadaan ataupun keputusan penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan keinginan Pemohon, meskipun kenyataannya tidak ada kesalahan dalam perhitungan suara dalam proses Pemillukada Kabupaten Pelalawan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 dan juga Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015. Bahwa terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan tersebut sesungguhnya tidaklah dapat didalilkan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan dan tidak pula dapat dibenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut dipaksakan untuk diimintakan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi karena sejatinya terhadap pelanggaran dalil tersebut, bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya melainkan menjadi kewenangan dari lembaga-lembaga yang lain. Demikianlah dalildalil … demikianlah, pokok-pokok dari keterangan Pihak Terkait dalam perkara ini, Yang Mulia. Dan akhirnya kami sampai kepada petitum dari Pihak Terkait, yaitu dalam eksepsi. 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara. 1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelelawan Nomor 130/KPTS dan seterusnya Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pelalawan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 juncto Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum. 3. Menyatakan H. M. Harris dan Drs. H. Zardewan M.M., adalah Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan terpilih untuk periode 2016-2021. Demikian pokok-pokok keterangan kami, Yang Mulia. Dan kami mohon seluruh keterangan kami yang tertulis dianggap sudah dibacakan. 65

Dan dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan bukti tambahan yang sebelumnya hanya sampai bukti nomor 10, sekarang ini kami menyerahkan tambahan alat bukti … mohon maaf sebelumnya, sampai nomor 9, sekarang tambahan alat bukti yang sudah dinomori, nomor 10 s.d. nomor 14, dan sudah diserahkan, diverifikasi, dan sudah diberi materai oleh Panitera. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 266. KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Ada klarifikasi dari Yang Mulia Ibu Maria. 267. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon klarifikasi untuk surat kuasa yang sama dengan keterangan Pihak Terkait, tapi tanda tangannya tidak ada, Saudara Patar Pangasihan, S.H. Mohon nanti diselesaikan. 268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9, 65, & 103/PHP-BUP/XIV/2016: ASEP RUHIYAT Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saudara Patar sama dengan yang sebelumnya bahwa Saudara Patar juga tidak dimasukkan dalam surat kuasa dan ini sekaligus renvoi bahwa Saudara Patar Pangasihan tidak masuk dalam kuasa dan tidak menandatangani di keterangan Pihak Terkait. Terima kasih. 269. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Bukti tambahannya sudah dibawa? Silakan diambil. Ya, sambil menunggu verifikasi dari Kepaniteraan, kita lanjut dahulu ke Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016. Silakan, Termohon. Biasa, poinpoin yang penting saja sama seperti yang lain tadi, silakan. 270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA BUP/XIV/2016: M. AMRIANSYAH

NOMOR

92/PHP-

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan jawaban Termohon, kami akan renvoi untuk halaman 1 surat jawaban mengenai kuasa Termohon yang … seperti yang disampaikan Yang Mulia tadi kita melakukan sinkronisasi antara penandatangan surat jawaban dengan nama-nama yang ada di surat jawaban halaman 1.

66

271. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 272. KUASA HUKUM AMRIANSYAH

TERMOHON

92/PHP-BUP/XIV/2016:

M.

Menjadi tiga orang, yaitu M. Amriansyah, S.H., Sri Odit Megonondo, S.H., dan Eddy Sugandi, S.H. Demikian, Yang Mulia. Selanjutnya, kami akan membacakan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016. Mohon izin untuk menyampaikan yang pokok-pokok. 273. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 274. KUASA HUKUM AMRIANSYAH

TERMOHON


M.

Terlebih dahulu Termohon menyatakan dengan tegas membantah semua dalil-dalil permohonan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, kami langsung kepada poin b. 275. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 276. KUASA HUKUM AMRIANSYAH

TERMOHON


M.

Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Dengan mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data agregat kependudukan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2015 yang digunakan oleh Termohon adalah sebanyak 606.082 jiwa, maka pengajuan permohonan hanya dapat dilakukan jika terdapat 67

perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak. Lanjut poin e. Berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 90.938 dikurangi 65.410 suara sama dengan 25.528 suara atau sebesar 28,7% yang diperoleh dari perhitungan 25.528 dibagi dengan 90.938x100%. Sehingga Pemohon tidak lagi memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh perolehan suara terbanyak melebihi 1% atau 1 dikali 90.938, dibagi 100=909 suara dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kami masuk ke dalam permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, di mana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, dan apa pengaruhnya … siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, dan apa pengaruhnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang mengenai proses rekapitulasi tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan-permohonan … permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan kami langsung ke poin b. 277. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 278. KUASA HUKUM AMRIANSYAH

TERMOHON


M.

Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai kesalahankesalahan dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang diduga dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 dalam tiap tingkatannya mulai KPPS … KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Rokan Hilir, panwas tingkat kelurahan, kecamatan, sampai panwas tingkat kabupaten telah melakukan pelanggaran pemilu sebagaimana yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya akan kami tanggapi secara singkat dan dianggap telah dibacakan secara keseluruhan, yaitu bahwa dalil Pemohon … permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta yang sebenarnya, di mana 68

TPS 03 dan TPS 04 Kepenghuluan Darussalam diyakinkan oleh Termohon adalah wilayah Rokan Hilir dan bukan wilayah Kota Dumai karena hal tersebut sudah diantisipasi oleh Termohon dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal sebagaimana dituduhkan Pemohon. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015, Termohon telah melakukan rapat koordinasi dan koordinasi tentang sinkronisasi DPT daerah perbatasan Rokan Hilir dan Kota Dumai yang dihari oleh KPU Kota Dumai, Panwas Kota Dumai, Polresta Dumai, KPU Kabupaten Rokan Hilir, Polres Rokan Hilir, dan Panwas Kabupaten Rokan Hilir yang dituangkan dalam Berita Acara tentang sinkronisasi DPT di daerah perbatasan antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir vide bukti TN-002. Bahwa rapat telah menghasilkan beberapa kesepakatan antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan KPU Kota Dumai yang salah satu poinnya adalah mengenai letak TPS di perbatasan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir harus memperhatikan akses pemilih dan menempatkan TPS di wilayah masing-masing. Dan pemilih di TPS 03 dan TPS 04 semuanya adalah penduduk Rokan Hilir yang memegang kartu identitas atau KTP Rokan Hilir. Dan hal tersebut dipertegas dengan pernyataan ketua PPK Kecamatan Sinaboi, serta diperkuat dengan model Dapil KWK Kecamatan Sinaboi. Selanjutnya, diperjelas dengan Model C KWK TPS 03, dan Model C-KWK TPS 04, serta keterangan dari dinas kependudukan Rokan Hilir yang menyatakan bahwa delapan orang yang diduga penduduk Kota Dumai adalah penduduk Rokan Hilir. Untuk selebihnya kami anggap telah dibacakan. Kami langsung ke petitum, Yang Mulia, 279. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 280. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA BUP/XIV/2016: M. AMRIANSYAH

NOMOR

92/PHP-

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Selebihnya dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043/Kpts/KPU.KAB.004.435 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, pukul 21.10 WIB, menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati 69

dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Pasangan 1 … nomor calon pasangan … nama Pasangan H. Suyatno dan Drs. Jamiludin perolehan suara 90.938 suara dan Pemohon H. Herman Sani, S.H., M.Si.-Taem perolehan suara sebanyak 65.410 suara, selisih 25.528 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohonkan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon M. Amriansyah, S.H., Sri Odit Megaondo, Eddy Sugandi, S.H. Terima kasih, Yang Mulia. 281. KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Langsung ke Pihak Terkait, ya. Poin-poin saja. Ya, sama seperti Termohon, maupun Terkait lainnya. Silakan. 282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPBUP/XIV/2016: CUTRA ANDIKA Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin sebelumnya, kami ingin melakukan renvoi. 283. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. 284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPBUP/XIV/2016: CUTRA ANDIKA Pada halaman 1, khusus … terhadap umur Calon Wakil Bupati Drs. Jamiludin, tertulis 57 tahun, seharusnya ditulis 47 tahun. Selanjutnya, kami akan bacakan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Suyatno dan Drs. Jamiludin. Bahwa yang pertama dalam eksepsi, kedudukan hukum Pemohon. Bahwa untuk menghitung presentase selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon adalah suara Pihak Terkait=90.938 suara dikurangi suara Pemohon=65.410 suara, dibagi suara Pihak Terkait=90.938 suara, dikalikan 100%, sama dengan 28,07%. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. 70

Dalam pokok permohonan. Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tendensius menebar fitnah kepada Pihak Terkait. Lagi pula dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Oleh karenanya terhadap dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait in casu H. Suyatno yang merupakan bupati petahana telah melakukan kecurangan-kecurangan yang menurut Pemohon kecurangankecurangan tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Yang pertama terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait in casu H. Suyatno yang merupakan bupati petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi, “Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.” Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa H. Suyat (...) 285. KETUA: ANWAR USMAN Ya, alasan-alasan enggak usah. Lewati saja. Ini sudah dibaca. Silakan, lanjut ke berikuktnya. 286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPBUP/XIV/2016: CUTRA ANDIKA Selanjutnya poin 42. Bahwa terhadap dalil Termohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait in casu H. Suyatno yang merupakan bupati petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan rnam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil Pemohon tersebut. 287. KETUA: ANWAR USMAN Ya, alasannya lewat saja. Langsung, “Berdasarkan fakta di atas,” halaman 15.

71

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPBUP/XIV/2016: CUTRA ANDIKA Kelima. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait in casu H. Suyatno yang merupakan bupati petahana telah melakukan kecurangan dan pelanggaran karena tidak mengajukan cuti dari jabatannya sebagai bupati, termasuk selama masa kampanye. Bahwa H. Suyatno yang merupakan Bupati petahana dalam melaksanakan kampanye harus menjalani cuti yang izinnya diberikan oleh Gubernur Riau, akan tetapi demi keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah H. Suyatno yang merupakan bupati petahana mempunyai hak untuk tidak menggunakan haknya dalam menjalani cuti kampanye tersebut atau membatalkan cuti tersebut dengan memberitahukannya kepada KPU dan Panwaslih Kabupaten Rokan Hilir serta menembuskannya kepada Gubernur Riau. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan terang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralaskan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan. Dalam petitum. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 043 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih. 289. KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Ya, ada klarifikasi dari Yang Mulia Ibu Maria. Silakan, Bu. 290. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Untuk Pihak Terkait, kami mendapatkan surat kuasa baru. Yang di sini ada 36 orang Kuasa Hukum dari Sirra Prayuna, yang terakhir 36 Samuel David, S.H., tapi kemudian tiga dikeluarkan, yaitu Saudara Aidi Johan, Saudara Sutra Dewi, dan Farida Hanum, betul?

72

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPBUP/XIV/2016: CUTRA ANDIKA Betul, Yang Mulia. 292. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. 293. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Alat bukti dari Termohon terdiri dari TA-001 sampai dengan TN-003, betul? 294. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA BUP/XIV/2016: M. AMRIANSYAH

NOMOR

92/PHP-

Benar, Yang Mulia. 295. KETUA: ANWAR USMAN Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

Dari Pihat Terkait, PT-1 sampai dengan PT-83? 296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPBUP/XIV/2016: CUTRA ANDIKA Betul, Yang Mulia. 297. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pemohon itu belum disahkan, ya. Bukti P-1 sampai dengan P-160, ya. baik sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

Ya, kembali ke Nomor 9/PHP.BUP-XIV/2016. Alat bukti dari Termohon TA-01 sampai dengan TM-03 ada 19 dokumen?

73

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9, 65, & 103/PHP-BUP/XIV/2016: ASEP RUHIYAT Benar, Yang Mulia. 299. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-14.51, ya, benar, ya? Pihak Terkait Nomor 9/PHP.BUP-XIV/2016? Benar, ya? Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah, tapi dengan catatan PT-4 itu belum … belum ada. Nanti, di … dicocokkan di Kepaniteraanya. 300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9/PHPBUP/XIV/2016: ASEP RUHIYAT Baik, ya. 301. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

Baik, Para Pemohon, Pihak Termohon, dan Pihak Terkait. Persidangan untuk keenam perkara ini sudah selesai, ya, untuk sidang pendahuluan. Kemudian untuk sidang selanjutnya, tinggal menunggu surat pemberitahuan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi kapan persidangannya dilaksanakan. Setelah sidang ini selesai, nanti dipersilakan untuk menyempurnakan, ada renvoi dan sebagainya, termasuk alat bukti yang harus disesuaikan. Sebelum sidang ditutup ada hal-hal yang ingin disampaikan? Silakan. 302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA BUP/XIV/2016: BAMBANG SUROSO Terima kasih, Yang Mulia. Apakah dalam kesempatan Sidang disampaikan daftar saksi, Yang Mulia?

NOMOR

Yang

Mulia

83/PHP-

ini,

bisa

74

303. KETUA: ANWAR USMAN Belum, nanti tunggu sidang berikutnya, ya. 304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA BUP/XIV/2016: BAMBANG SUROSO

NOMOR

83/PHP-

Terima kasih, Yang Mulia. 305. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah cukup? Baik, kalau memang tidak ada lagi, maka sidang ini dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB WIB Kamis, 14 Januari 2016 a.n. Koordinator II, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

75

2016

Recommend Documents