2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015

ACARA MENDENGARKAN LAPORAN TERMOHON, PANWAS, DAN KETERANGAN PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

JAKARTA SENIN, 18 APRIL 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Muna PEMOHON 1. LM Rusman Emba dan H. Abdul Malik Ditu ACARA Mendengarkan Laporan Termohon, Panwas, dan Keterangan Pemohon dan Pihak Terkait Senin, 18 April 2016 Pukul 09.11--11.13 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan MerDeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Suhartoyo 3) Wahiduddin Adams Anna Triningsih

(Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

iii

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Ridwan Darmawan M. Nuzul Wibawa Pironi Klana Sirra Prayuna

B. Termohon: 1. Suleman 2. Hidayatullah 3. Novi

(Ketua KPU Sulawesi Tenggara)

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Imam Nasef Zainab Musyarrafah Ahmad Eko Perdana Putra Fahd Atsur Abdul Rahman Khalid Usman

D. Panwaslu: 1. Rustam 2. Mahluddin 3. Al Afsal E. Bawaslu: 1. Munsir Salam

iv

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 120/PHPU.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, Para Pihak memperkenalkan diri siapa yang hadir, Pemohon, siapa.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang hadir pada pagi hari ini dari Pihak Pemohon, saya sendiri Sirra Prayuna, Ridwan Darmawan dan Nuzul Wibawa, terima kasih, serta … langsung saja dikenalkan.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: Saya sendiri Pironi.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: Nama saya Klana Suri Alam S.H.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Satu tim? Lupa namanya? Enggak koordinasi dulu. Silakan, Termohon.

6.

TERMOHON: SULEMAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya atas nama Muhammad Suleman anggota KPU Kabupaten Muna. Sebelah kiri saya, Pak Andi Arwin, anggota KPU Kabupaten Muna, di belakang saya para sekertaris KPU kabupaten dan jajarannya. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR KPU provinsinya ada enggak?

1

8.

TERMOHON: SULEMAN Dalam perjalanan, Yang Mulia, menuju ke sini.

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dalam perjalanan. KPU RI?

10.

TERMOHON: SULEMAN Ada staffnya, Ibu Novi.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada, Adek? Coba informasinya ada? KPU-nya yang mau hadir enggak? Hah? Oh, enggak ada informasi. Kan, KPU pusat juga harus melaporkan. Oh, ya, sudah. Panwas silakan, yang hadir.

12.

PANWASLU: MAHILUDDIN Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Panwas Kabupaten Muna. Mahiluddin, sebelah kiri saya, Pak Rustam, dan sebelah kanan Al Afsal. Dari Bawaslu provinsi, Saudara Pak Munsir Salam.

13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pak Munsir Salam, ya, baik. Pihak Terkait, silakan.

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dari Pihak Terkait, Yang Mulia, saya sendiri hadir Muhammad Imam Nasef, kemudian sebelah kiri saya ada, Bu Zaenab, di belakang ada, Pak Ahmad dan Pak Eko. Kemudian, Yang Mulia, ini kami ada Kuasa tambahan tiga orang, akan kami serahkan mungkin surat kuasanya sekalian.

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, siapa namanya?

2

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Pak … yang pertama yang di sebelah kiri saya, Pak dr. Abdul Rahman, kemudian ada, Pak Fa … Atsur, yang di belakang, sama satu lagi, Pak Khalid Usman.

17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Wah, ini ada tenaga perbantuan ini, berat kelihatannya, ini, ya. Silakan, tolong diambil petugas ininya.

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Ini surat kuasanya, Yang Mulia.

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Surat kuasanya kita lihat dulu, ya. Ya, sambil jalan, ya, kita cek sambil jalan. Silakan, pertama dari KPU … jadi acara kita hari ini adalah laporan PSU di tiga TPS yang sudah perintahkan oleh Mahkamah. Sebetulnya kalau KPU RI provinsi dan kabupaten tiga-tiganya bisa melaporkan. Tapi kalau yang baru hadir ini, KPU kabupaten ya, enggak apa-apa. Silakan.

20.

TERMOHON: SULEMAN Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya langsung saja. Laporan pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Muna Tahun 2015. 1. Pendahuluan. Dengan terselenggaranya pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 pada tanggal 22 Maret 2016, dihapalkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 dapat dilaksa … selesaikan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016. b. Demikian pula dengan terselenggaranya pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Muna. Menyadari akan hal tersebut, KPU Kabupaten Muna telah berusaha dengan segala kemampuan untuk dapat melaksanakan pemungutan suara ulang 3

dalam waktu 30 hari kerja sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016. c. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, dimaksud dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPU Kabupaten Muna dalam menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. b. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUPXIV/2016 tanggal 25 Februari 2016. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 05 KPTS, dan seterusnya tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUPXIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06 KPTS, dan seterusnya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. q. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 07 KPTS, dan seterusnya tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06 KPTS, dan seterusnya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. 3. Pelaksanaan kegiatan persiapan. 1) Pada tanggal 28 Maret 2016 KPU Kabupaten Muna mengadakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan draft tahapan, program, dan jadwal pemungutan suara ulang PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Dalam rapat tersebut disepakati untuk (suara tidak terdengar jelas) dalam tahapan, program, dan jadwal pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari 4

untuk mendapatkan asistensi sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna. 2) Pada tanggal 29 Maret 2016, KPU kabupaten melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari terkait draft tahapan, program, dan jadwal pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Muna. Dalam rapat tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan saran dan masukan antara lain: 1. Agar dalam penyusunan jadwal tahapan lebih mempertimbangkan aspek ketersediaan waktu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi 30 hari kerja pemungutan suara ulang, sehingga tidak ada lagi yang terlupakan dalam penyusunan jadwal tahapan. 2. Agar KPU Kabupaten Muna lebih intens dalam melakukan kerja-kerja terkait dengan persiapan pemungutan suara ulang. 3. Agar senantiasa mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang. 3) Pada tanggal 1 Maret 2015, KPU Kabupaten Muna mengadakan Rapat Pleno tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang dan Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Dalam Rapat Pleno ditetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 05 KPTS, dan seterusnya tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06/KPTS, dan seterusnya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUPXIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Koordinasi dengan pemangku kepentingan. 1. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Muna bersama dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 25 Februari 2016. Dalam rapat koordinasi tersebut KPU RI memberikan petunjuk persiapan pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. 5

2. Pada tanggal 26 Februari 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dalam rangka membahas persiapan teknis terutama terkait dengan anggaran, tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Kabupaten Muna. 3. Pada tanggal 3 Maret 2016, KPU Kabupaten Muna melakukan koordinasi dengan Polres Muna dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan suara ulang di 3 TPS di Kabupaten Muna. Dalam koordinasi tersebut KPU Kabupaten Muna diterima oleh Kapolda Muna dan jajarannya. Dalam melaksanakan koordinasi tersebut, KPU kabupaten menyampaikan beberapa hal, antara lain: 1) Hari dan tanggal pemungutan suara, yakni hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016. 2) Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna. 3) Kesiapan anggaran pemungutan suara ulang. Pada kesempatan itu pula KPU Kabupaten Muna menyerahkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 05/KPTS, dan seterusnya tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 dan KPU Kabupaten Muna Nomor 06/KPTS dan seterusnya tentang Tahapan Program dan Cara Pemungutan Suara Ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016. Pihak Polres Muna menyarankan beberapa (suara tidak terdengar jelas) antaranya: 1. Agar KPU Kabupaten Muna mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan penggunaan kembali lokasi TPS sebelumnya yang tidak representatif, sehingga KPU Kabupaten Muna meminta saran dan pendapat Kapolres Muna. Dalam penentuan lokasi TPS utamanya dalam hal pertimbangan keamanan dan ketertiban jalannya pemungutan dan penghitungan suara. 2. Bahwa dalam proses pendistribusian surat pemerintahan memilih di TPS, Polda Muna siap menurunkan personil untuk mendampingi petugas KPPS dalam rangka memastikan keamanan jalannnya proses pendistribusian Model C6-KWK. 3. Pada tanggal 4 Maret 2015, pukul 14.00 WITA, KPU kabupaten mengundang Panwas Pemilihan Kabupaten Muna pada rapat koordinasi di kantor KPU Kabupaten Muna dalam rangka 6

membicarakan berbagai hal terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang, antara lain: 1. KPU kabupaten memberikan penjelasan terkait dengan tahapan program dan cara pemungutan suara ulang. 2. KPU kabupaten memberikan penjelasan terkait dengan surat keputusan Surat KPU RI Nomor 110/KPU/II/2016 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUPXIV/2016. 3. Pembahasan terkait dengan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS pada pemungutan suara ulang. 4. Terkait teknis validasi/pencermatan data pemilih, terutama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. 5. Teknis pendistribusian formil Model C6 ulang KWK. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan: 1. Pada tanggal 7 Maret 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna, Polres Muna, dan (suara tidak terdengar jelas) Muna dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang dan membahas tentang persiapan pelaksanaan pemungutan pascaputusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2016. Hal-hal yang menjadi pembahasan adalah: 1. Tahapan program dan cara pemungutan suara ulang. 2. Pembahasan pembentukan badan penyelenggara PPK dan PPS. 3. Penjelasan terkait dengan Surat KPU RI Nomor 110/KPU/II/2016 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016. 4. Pembahasan terkait dengan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS pada pemungutan suara ulang. 5. Terkait teknis validasi/pencermatan data pemilih, terutama pemilh yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. 6. Teknis pendistribusian surat pemerintahan memilih di TPS (formulir Model C6-KWK ulang) yang melibatkan tim pasangan calon dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna. 2. Pada tanggal 14 Maret 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dihadiri oleh … oleh LO masingmasing pasangan calon, panwas pemilihan kabupaten, Polres Muna, dan … dan (suara tidak terdengar jelas) dalam rangka tindak lanjut rapat koordinasi tanggal 7 Maret 2016 dengan kesimpulan rapat sebagaimana terlampir. 3. Rapat pada tanggal 14 Desember 2016 membagi sesi (suara tidak terdengar jelas) validasi data pemilih sebagai berikut.

7

1. Tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016 dilaksanakan validasi administrasi terhadap daftar pemilih tetap, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), dan Daftar Pemilih Tambahan 2 DPTb-2 pada TPS lokasi pemungutan suara ulang di kantor KPU Kabupaten Muna. Langkah-langkah yang dilakukan dalam validasi administrasi data pemilih adalah menandai daftar pemilih pada DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 yang sudah tidak memenuhi syarat dengan memberikan keterangan sesuai dengan keadaannya pada kolom keterangan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 misalnya terhadap pemilih. Daftar 1, pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang belum cukup umur, pemilih yang beralih status ke TNI/Polri, pemilih yang teridentifikasi ganda, pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan ingatannya yang dibuktikan dengan keterangan dokter, pemilih yang terdaftar dalam PT … DPTb-1 pada TPS yang (suara tidak terdengar jelas) tetapi pada tanggal 9 Desember 2016 telah memilih di TPS lain, pemilih yang telah pindah domisili dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili dari pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan telah memiliki identitas kependudukan di tempat lain. 2. Tanggal 16 Maret 2016 dilaksanakan validasi faktual terhadap daftar pemilih tetap, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 pada TPS lokasi pemungutan suara ulang untuk lebih memastikan keabsahan dari seluruh data pemilih dengan mengunjungi langsung pemilih berdasarkan validasi administrasi data memilih dan evaluasi hasil validasi faktual terhadap data pemilih. Proses validasi faktual dilaksanakan secara bersamasama oleh KPU Kabupaten Muna yang dibantu oleh PPK dan PPS Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan perwakilan tim pasangan calon. Di samping itu, KPU kabupaten juga melakukan sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat di lokasi pelaksanaan pemungutan suara ulang, yakni Kelurahan Rah I, Kelurahan Waponiki, Kecamatan Katobi, dan Desa Maroboh, Kecamatan Maroboh dengan cara: 1. Pemasangan spanduk sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang mulai tanggal 13 Maret 2016 dan penyampaian pengumuman secara terbuka dengan menggunakan mobil BKKBN Kabupaten Muna pada tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 20 Maret 2016. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: A. Pembentukan PPK dan PPS.

8

Dalam rangka perekrutan para penyelenggara PPK dan PPS untuk pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU kabupaten melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap anggota PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016. Kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan cara mengundang anggota PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 di kantor KPU Kabupaten Muna untuk dilakukan wawancara terkait pelaksanaan tugas sebagai badan penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 yang meliputi, antara lain; Klarifikasi terhadap kinerja serta (suara tidak terdengar jelas) dan kesiapan apabila (suara tidak terdengar jelas) kembali sebagai badan penyelenggara PPK dan PPS pada pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dari hasil evaluasi PPK dan PPS KPU Kabupaten Muna menetapkan sebagai berikut. 1. PPK Kecamatan Katobu. a. Jumlah anggota PPK yang dievaluasi sebanyak 5 orang yang memenuhi syarat 4 orang, yang tidak memenuhi syarat 1 orang. Anggota PPK baru satu orang ditetapkan berdasarkan urutan 6 sampai dengan 10 pada penetapan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 setelah diwawancarai. b. PPS Kelurahan Raha 1. Jumlah anggota PPS yang dievaluasi sebanyak 3 orang, yang memenuhi syarat 1 orang, yang tidak memenuhi syarat 2 orang, anggota PPS baru 2 orang ditetapkan berdasarkan urutan 4 sampai dengan 6 pada penetapan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 setelah diwawancarai. c. PPS Kelurahan Wamponiki. Jumlah anggota PPS yang dievaluasi sebanyak 3 orang, yang memenuhi syarat tidak ada, yang tidak memenuhi syarat 3 orang. Anggota PPS baru 3 orang ditetapkan berdasarkan urutan 4 sampai dengan 5 pada penetapan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 setelah diwawancarai, dan 1 orang berdasarkan usul bersama Kepala Kelurahan Wamponiki dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2. PPK Kecamatan (suara tidak terdengar jelas). a. Jumlah anggota PPK yang dievaluasi sebanyak 5 orang yang memenuhi syarat 4 orang, yang tidak memenuhi syarat 1 orang. Anggota PPK baru satu orang ditetapkan berdasarkan urutan 6 sampai dengan 10 9

pada penetapan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 setelah diwawancarai. b. PPS Desa Marobo. Jumlah anggota PPS yang dievaluasi sebanyak 3 orang, yang memenuhi syarat tidak ada, yang tidak memenuhi syarat 3 orang. Anggota PPS baru 3 orang ditetapkan berdasarkan usul bersama kepala desa dan badan perwakilan desa. Hasil evaluasi diputuskan pada rapat pleno anggota KPU Kabupaten Muna tentang penetapan anggota PPK dan PPS pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016, berdasarkan Berita Acara Nomor 07/BA/2/2015, surat keputusan Nomor 06 KPTS dan seterusnya tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemilihan kecamatan dan pada pemungutan suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016, dan surat keputusan Nomor 09 KPTS dan seterusnya tentang penetapan dan pengangkatan panitian pemilihan suara pada pemungutan suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016. B. Pembentukan KPPS. Dalam rangka pembentukan KPPS untuk pemungutan suara ulang. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi 3 TPS maka KPU Kabupaten Muna melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kabupaten Muna menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPS tentang jadwal atau pembentukan KPPS bahwa pembentukan KPPS dilaksanakan tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016. Selain pembentukan KPPS, PPS juga (suara tidak terdengar jelas) petugas pengamanan TPS (suara tidak terdengar jelas) pengadaan (suara tidak terdengar jelas) dan distribusi logistik. Langsung saja di penyampaikan pemberitaan pemilih form C-6. Dalam rangka mengoptimalkan pemilihan ulang format C-6 ulang KWK kepada pemilihan yang memenuhi syarat, maka KPU melaksanakan kegiatan sebagai berikut. a. Pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret 2016 KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat bersama tim pasangan calon bupati dan wakil bupati, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna, dan Polres Muna. Dalam rapat tersebut tim KPU Kabupaten Muna bersama tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, serta Panwas Pemilihan Kabupaten Muna melakukan pencermatan terhadap DPT, DPTb-1, DPH, dan DPTb-2 pada TPS 4 Kelurahan Raha 1, TPS 4 Kelurahan 10

Wamponiki, Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo yang memastikan pemilihan tidak lagi memenuhi syarat, antara lain. 1. Pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang tidak memilih, pemilih yang terganggu jiwa dan ingatannya, pemilih yang (suara tidak terdengar jelas) TNI/polri, pemilih yang belum cukup umur, pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS yang PSU tetapi telah menggunakan hak pilihnya di luar TPS PSU pemilih ganda. b. Berdasarkan hasil pencermatan (suara tidak terdengar jelas) administrasi terhadap data pemilih tersebut, maka pada tanggal 16 Maret 2016 KPU Kabupaten Muna bersama PPK, PPS Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna bersama-sama melakukan verifikasi faktual terhadap pemilih yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat. c. Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih sehingga pada saat penyaluran surat pemberitaan memilih di TPS (Model C6-KWK ulang) terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tersebut tidak memberikan kepada siapa pun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Model C6-KWK ulang yang tidak bertuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. d. Berdasarkan hasil pencermatan dan verifikasi administrasi terhadap daftar pemilih tersebut, maka pada tanggal 17 sampai 21 Maret 2016, KPU Kabupaten Muna bersama PPK, PPS tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 bersama-sama mendampingi KPPS menyalurkan Formulir C-6 ulang KWK kepada pemilih. e. Penyaluran Formulir C-6 ulang KWK berakhir pada tanggal 21 Maret 2016 dengan rincian sebagai berikut. Untuk TPS 4 Kelurahan Raha 1 jumlah pemilih terdaftar 553 orang, jumlah Formulir C-6 ulang KWK yang diterima 553, jumlah Formulir C-6 ulang KWK yang disalurkan 443 lembar, sisa Formulir C-6 ulang KWK yang ditidak tersalur 100 lembar. g. Untuk TPS Kelurahan Wamponiki, jumlah pemilih terdaftar 649. Jumlah formulir C-6 ulang KWK yang diterima=649 lembar. Jumlah formulir ulang KWK yang disalurkan=372 lembar. Sisa C-6 ulang KWK yang tidak tersalur=277 lembar. Untuk TPS 1 Desa Marobo. Jumlah pemilih terdaftar 687, jumlah formulir C-6 ulang KWK yang diterima 687 lembar. Jumlah formulir C-6 ulang KWK yang disalurkan 418 lembar. Sisa C-6 ulang KWK yang tidak tersalur 216 ulang. Untuk pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan suara saya serahkan kepada kolega saya Pak Andi Arwin.

11

21.

TERMOHON: ANDI ARWIN Mohon izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Saya langsung, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara. a. Pelaksanaan dan penghitungan suara di tingkat TPS. 1. TPS 4 di Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu. Lokasi TPS Kelurahan Raha I bertempat di Gedung Olahraga RT 02, RW 02 Jalan (suara tidak terdengar jelas) Kelurahan Raha I. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA. Penghitungan suara dimulai pada jam 14.20 WITA. Pemungutan penghitungan suara di TPS dihadiri ketua dan anggota KPS serta saksi pasangan calon masing-masing 2 orang dan panwas lapangan. Berita Acara Pemungutan dan Kepentingan Suara Model C-Ulang-KWK, C-1-UlangKWK, Lampiran C-1-Ulang-KWK dan C-1-Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tidak ada catatan kejadian khusus maupun kepada pasangan saksi pasangan calon atau panwas pasangan pada proses perhitungan suara. Pemungutan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Raha I di-monitoring oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PJI Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna, dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna. Pemungutan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan lancar, aman, dan tertib, dengan pengamanan Polres Muna. Hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Raha I adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 atas nama Pasangan Calon LM Rusman, M.Ba., S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Bitu, M.Si. Perolehan suara 243. Nomor Urut 2 H. L. Arwa Hadi Saputra, S.Ag., M.Si, dan Ir. La Ode Samuna perolehan suara 1. Nomor Urut 3, Dr. HLM Baharudin, M.Kes., dan H. La Pili, S.Pd., perolehan suara 193. Jumlah sura sah calon 437. 2. TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu. Lokasi TPS kelurahan … TPS 4 Kelurahan Wamponiki bertempat di Sarana Olahraga La Ode Pandurahan. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 4 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret, dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA. Penghitungan suara dimulai pada jam 14.00 WITA. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPS serta saksi pasangan calon masing-masing 2 orang dan panwas lapangan. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara Model C1-Ulang-KWK, C1-UlangKWK, lampiran C1-Ulang-KWK, dan C1-Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS, serta Saksi Pasangan 12

Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bertandatangan. Catatan kejadian khusus adanya pemilih yang telah menyerahkan model C6-Ulang-KWK dan sudah di-checklist namanya dalam DPT oleh KPPS, panwas lapangan dan juga saksi masing-masing pasangan calon. Namun pemilihan bersangkutan menyatakan belum memilih. Setelah melakukan cross-check terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai, ternyata yang bersangkutan belum memilih dan diberi kesempatan untuk memilih. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dimonitoring oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna, dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki berjalan lancar, aman, dan tertib dengan pengamanan Polres Muna. Hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 Pasangan Calon LM Rusman, M.Ba., S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si. perolehan suara=194. Nomor Urut 2, H. L. Arwa Hadi Saputra, S.Ag., M.Si., dan Ir. La Ode Samuna, perolehan suara=0. Nomor Urut 3, Dr. H. LM Baharuddin, M.Kes., dan H. La Pili, S.Pd., perolehan suara=164. Jumlah suara sah calon=358. 3. TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo. Lokasi TPS Desa Marobo bertempat di lapangan sepakbola Desa Marobo. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 20 Maret 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00. Penghitungan suara dimulai pada jam 14.30 WITA. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh ketua dan anggota KPPS, dan saksi pasangan calon masing-masing 2 orang dan pengawas lapangan, serta masyarakat yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di penghitungan suara. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model CUlang-KWK, C1-Ulang-KWK, Lampiran C1-Ulang-KWK, dan C1-UlangKWK ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS, serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak bertandatangan. Catatan kejadian khusus adanya 3 orang pemilih yang telah terdaftar di pemilih tambahan 2 TPS Desa Marobo yang menyampaikan surat pernyataan tidak bersedia memilih. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Desa Marobo di-monitoring oleh Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Desa Marobo berjalan lancar, aman, dan tertib, dengan pengamanan Polres Muna. Hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Marobo adalah 13

sebagai berikut. Nomor Urut 1 Pasangan Calon L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si, perolehan suara=156. Nomor Urut 2, H. L. Arwagha Ady Saputra, M.si dan Ir. La Ode Samuna, perolehan suara=3. Nomor Urut 3, Dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili S.Pd, perolehan suara=237, jumlah suara sah calon=396. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Katobu. Pelaksanaan rekapitulasi pemilihan suara di tingkat Kecamatan Katobu berdasarkan tanggal 23 Maret 2016 bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan Katobu. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh anggota PPK Kabupaten Katobu, saksi pasangan calon masing-masing 2 orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Katobu. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DA-Ulang-KWK, DA-Ulang-KWK, DA1-Ulang-KWK, dan DA1-Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada formulir model DA-2 Ulang KWK. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan (suara tidak terdengar jelas) oleh KPU Kabupaten Muna, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Katobu berjalan lancar, aman, dan tertib, dengan pengamanan Polres Muna. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan (suara tidak terdengar jelas) Katobu adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1, Pasangan Calon L. M. Rusman Emba, S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si., perolehan suara=437. Nomor Urut 2, H. La Ode Arwagha Ady Saputra, S.Ag., M.Si., dan Ir. La Ode Samuna, perolehan suara=1. Nomor Urut 3, Dr. L. M. Baharuddin, M.Kes., dan H. La Pili, S.Pd., perolehan suara 357. Jumlah suara sah calon=795. Kecamatan Marobo, pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kecamatan Marobo dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, bertempat di Balai Desa Marobo. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara dihadiri oleh Anggota PPK Kecamatan Marobo, saksi pasangan calon masing-masing dua orang, dan Panwas (suara tidak terdengar jelas) Kecamatan Marobo. Berita Acara rekapitulasi (suara tidak terdengar jelas) penghitungan suara odel DA Ulang KWK … DA Ulang KWK, DA-1 Ulang KWK, dan DA-1 Ulang KWK (suara tidak terdengar jelas) ditandatangani oleh ketua, dan anggota PPK, serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan Saksi Pasangan

14

Calon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada formulir odel DA Ulang KWK. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan (suara tidak terdengar jelas) oleh KPU Kabupaten Muna, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Panwaslu Kabupaten Muna, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan (suara tidak terdengar jelas) berjalan lancar, aman, dan tertib dengan pengamanan Polres Muna. Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK (…) 22.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebentar, bisa sebutkan enggak keberatan tadi itu, apa? Ya, coba disebutkan.

23.

TERMOHON: ANDI ARWIN Ada di lampiran, Pak.

24.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ada? Apa … keberatannya, apa?

25.

TERMOHON: ANDI ARWIN Untuk kecamatan, nihil, Pak.

26.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

27.

TERMOHON: ANDI ARWIN Nihil.

28.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ha?

29.

TERMOHON: ANDI ARWIN Nihil, nihil.

15

30.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tadi dibacakan ada keberatan.

31.

TERMOHON: ANDI ARWIN Ya, untuk Kecamatan Marobo, nihil.

32.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang Saudara bacakan tidak ada keberatan itu, apa?

33.

TERMOHON: ANDI ARWIN Katobu tadi. Eh, Katobu yang ada, Pak.

34.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, coba. Sampaikan, apa?

35.

TERMOHON: ANDI ARWIN Kalau Katobu, pada prinsipnya, dia … apa namanya … tidak (…)

36.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tadi kan ditanya (…)

37.

TERMOHON: ANDI ARWIN Adanya pemilih yang … sebentar, Pak. Terkait dengan terjadi perbaikan penulisan. Kemudian, ditemukan adanya pemilih dalam DPT di dua TPS (suara tidak terdengar jelas) yang sudah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 9 Desember, itu. Kemudian, pihak penyelenggara tidak mampu memvalidasi pengguna hak pilih yang dianggap sudah menyalurkan hak pilihnya di (…)

38.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu dalam bukti P berapa?

16

39.

TERMOHON: SULEMAN Kita di lampiran.

40.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Lampiran berapa itu?

41.

TERMOHON: SULEMAN Kita lampiran … lampiran 5, Yang Mulia.

42.

KETUA: PATRIALIS AKBAR (…)

43.

Lampiran 5, ya? Ya, kita … saya menyimak, ya, kita menyimak

TERMOHON: SULEMAN Lampiran 3, Yang Mulia, maaf.

44.

TERMOHON: ANDI ARWIN Lampiran 3.

45.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Apa yang disampaikan, ya. Lampiran 3, ya?

46.

TERMOHON: SULEMAN Ya.

47.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Ada di dalam itu, ya?

48.

TERMOHON: SULEMAN Ada.

49.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dilampirkan ke sini, ya.

17

50.

TERMOHON: SULEMAN Ya, ya.

51.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Lanjut, lanjut.

52.

TERMOHON: ANDI ARWIN Selanjutnya, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna (…)

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia. Interupsi, Yang Mulia.

54.

TERMOHON: ANDI ARWIN Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara dihadiri oleh ketua (…)

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Itu dari tadi belum dibacakan tuntas hasil perolehan suara di Kecamatan Marobo.

56.

TERMOHON: ANDI ARWIN Oh, baik. Oh, ya. Baik.

57.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Lanjut, lanjut. Seperti … tadi di … berhentinya di mana?

58.

TERMOHON: ANDI ARWIN Baik, ya. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Marobo adalah sebagai berikut. Pasangan Nomor Urut 1, Pasangan L. M. Rusman Emba, S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si., perolehan suara=156. Nomor Urut 2, H. La Ode Arwagha Ady Saputra, S.Ag., M.Si., dan Ir. La Ode Samuna, nomor … perolehan suara=3.

18

Dr. L. M. Baharuddin, M.Kes., dan H. La Pili, S.Pd., perolehan suara=237. Jumlah suara sah calon=396. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara dihadiri oleh Ketua, dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, saksi pasangan calon masing-masing dua orang, dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna. Ini kita renvoi, Pak, di halaman 21. 59.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Halaman 21, ya?

60.

TERMOHON: ANDI ARWIN Ya. Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara model DB Ulang KWK, DB-1 Ulang KWK ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir DB-2 ulang KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang berkeberatan dan ditandatangani oleh Ketua KPK Kabupaten Muna.

61.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Isi keberatannya apa? Di mana?

62.

TERMOHON: ANDI ARWIN Ada di lampiran 2, Yang Mulia.

63.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Lampiran 2, ya?

64.

TERMOHON: ANDI ARWIN Ya. Catatan kejadian khusus.

65.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 19

66.

TERMOHON: ANDI ARWIN Ditemukan banyak adanya pemilih terdaftar dalam DPT di lokus 3 TPS PSU yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pilkada 09 Desember 2015 di luar 3 TPS PSU yang tetap memilih tapi memilih lagi pada PSU tanggal 22 Maret. Saya lanjut, Yang Mulia.

67.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, lanjut saja.

68.

TERMOHON: ANDI ARWIN Setiap kejadian pada (suara tidak terdengar jelas) rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten Muna dicatat dalam Formulir DB-2 ulang KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna. Hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Muna dituangkan dalam Formulir DB-Ulang-KWK, DB-1-Ulang-KWK, serta DB-2-Ulang-KWK dan ditetapkan dalam surat keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 16/KPU-kabupaten dan seterusnya tanggal 24 Maret 2016 tentang penetapan rekapitulasi perhitungan suara pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Rasatu, TPS 4 Kelurahan Rawa … Wampuni, Kecamatan Wakatubu, dan TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP dan seterusnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sebagaimana terlampir. Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Muna dimotori oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Muna berjalan lancar, aman, dan tertib dengan pengamanan Polres Muna. Hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 pasangan L.M Rusman Emba, S.T. dan Ir. H. Abdul Malik Ditu M.Si. perolehan suara=593. Nomor Urut 2 H. L. Arwagha Ady Saputra dan Ir La Ode Samuna, perolehan suara=4. Nomor Urut 3, H. LM Baharuddin M. Kes. dan H. La Pilli, S.Pd perolehan suara=594. Jumlah suara sah calon 1.191. Demikian laporan pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 untuk digunakan sebagaimana mestinya. Raha 26 Maret 2016, KPU Kabupaten Muna ketua bertanda tangan. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum wr. wb .

20

69.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr. wb. Yang baru hadir siapa?

70.

TERMOHON: SULEMAN Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

71.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba perkenalkan diri dulu.

72.

TERMOHON: HIDAYATULLAH Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya Hidayatullah, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

73.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terlambat?

74.

TERMOHON: HIDAYATULLAH Ya, terlambat.

75.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kenapa?

76.

TERMOHON: HIDAYATULLAH Lupa jadwal, tadi saya pikir jam 10.00 WIB.

77.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Masya Allah. Ya, jauh-jauh dari Muna soalnya. Ya, oke. Untuk KPU Provinsi ada tambahan atau memang sama? Silakan.

78.

TERMOHON: HIDAYATULLAH Ya, Yang Mulia. Sesuai dengan amar putusan bahwa tugas kami adalah melaksanakan supervisi, pengawasan, dan monitoring, dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan PSU 3 TPS. Nah, dari semua yang disampaikan oleh KPU Muna tadi, kita sudah laporkan juga dua kali 21

kepada Mahkamah Konstitusi. Pertama, sejak dibuatnya tahapan jadwal dan program PSU. Kedua, setelah selesainya seminggu hasil Pleno rekap KPU Kabupaten Muna. Laporan sudah masuk dan kita serahkan bersama-sama dengan KPU Muna pada tanggal 30 maret kemarin. Dan kita juga sudah melaporkan kepada pimpinan kami KPU RI terkait dengan PSU. Pada prinsipnya sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi, PSU ini harus dilaksanakan secara benar, sehingga kemudian kita mengamati, mengawasi, mendampingi semua proses itu dan Alhamdulillah pelaksanaannya selesai dan sesuai dengan ketentuan dan seperti apa yang dibacakan tadi. 79.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik.

80.

TERMOHON: HIDAYATULLAH Semua perhitungan rekapitulasi dari tingkat TPS … perhitungan di tingkat TPS, rekap di kecamatan dan kabupaten seperti apa yang kami laporkan juga pada tingkat provinsi tidak berbeda.

81.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik.

82.

TERMOHON: HIDAYATULLAH Saya kira begitu, Yang Mulia, terima kasih.

83.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, ya, terima kasih. Masalahnya KPU provinsi hadir, jadi tentu kami konfirmasi, ya. Sekarang silakan, Panwas Kabupaten.

84.

PANWASLU: MAHILUDDIN Oke, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa laporan ini kami telah asistensi dan di asistensi oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI sebelum kami masukkan pada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Yang Mulia, saya akan bacakan. Pertama bahwa setelah adanya putusan MK, maka dalam proses PSU panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan dengan kegiatankegiatan yang pertama adalah pengawasan pada tahapan persiapan. Bahwa pasca putusan MK Nomor 120 dan seterusnya, panwas Kabupaten Muna terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap DPTB22

1, DPT, DPTb-2, (suara tidak terdengar jelas) untuk memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan kategori yaitu pemilih ganda, fiktif, di bawah umur, pindah domisili, meninggal dunia, dan telah beralih status menjadi TNI atau Polri. Hasil validasi awal kami menunjukkan bahwa satu, TPS 4 Kelurahan Raha I, ganda=34, meninggal=7. Dua, TPS 4 Wamponiki, ganda=48, meninggal=10. TPS Marowo, ganda=14, meninggal=16, pindah domisili=9, belum cukup umur=13. b. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016, pimpinan panwas Kabupaten Muna menghadiri rapat evaluasi bersama KPU dan staf di KPU Kabupaten Muna. Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati beberapa hal, pertama, pemilih pada PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPTh pada Pemilu 9 Desember 2015. d. DPTb-1, DPTb-2, dan DPTh pada Pemilu 9 Desember 2015 akan dilakukan pencermatan yang dilakukan oleh KPPS dengan melibatkan perwakilan tim pasangan calon dan panwas Kabupaten Muna. 85.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Halaman berapa itu, Pak?

86.

PANWASLU: MAHILUDDIN Di halaman 2.

87.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Halaman, 2, ya?

88.

PANWASLU: MAHILUDDIN Ya.

89.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Butir? Huruf? Huruf c?

90.

PANWASLU: MAHILUDDIN Huruf b.

91.

KETUA: PATRIALIS AKBAR B?

23

92.

PANWASLU: MAHILUDDIN Ya. C.

93.

KETUA: PATRIALIS AKBAR C?

94.

PANWASLU: MAHILUDDIN Huruf b yang tadi, Yang Mulia. Sekarang huruf c.

95.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

96.

PANWASLU: MAHILUDDIN Distribusi format C-6 ulang KWK atau surat (suara tidak terdengar jelas) panggilan dilakukan oleh KPPS yang dilaksanakan oleh perwakilan … dan disaksikan oleh perwakilan pasangan calon dan panwas kecamatan. Kemudian, d. Sebagai tindak lanjut hasil rapat antara KPUD dan Panwas Kabupaten Muna, maka akan dilakukan rapat koordinasi pada bersama calon kepolisian … pasangan calon, TNI, dan panwas pada tanggal 7 Maret.

97.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukan pasangan kepolisian, pasangan calon, kepolisian.

98.

PANWASLU: MAHILUDDIN Kepolisian, TNI, dan panwas.

99.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pelan-pelan, Pak, pelan-pelan, artinya berbeda.

100. PANWASLU: MAHILUDDIN c. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna menghadiri rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Muna serta tim dan/atau pasangan calon yang dihadiri oleh kepolisian, TNI. Pada rapat ini Panwas Kabupaten Muna memberikan rekomendasi langsung secara lisan kepada KPU Kabupaten Muna agar proses 24

d.

e.

f.

g.

pemungutan suara ulang berjalan secara transparan. Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati beberapa hal: a) Jadwal tahapan pemungutan suara ulang. b) Atas usulan Calon Nomor Urut 1, KPU Kabupaten Muna menyetujui untuk dilakukan rekrutmen panitia baru, PPK, PPS, dan KPPS untuk 3 TPS yang dilaksanakan PSU. c) Panwas Kabupaten Muna menyarankan agar C-7 pada pemilihan 9 Desember yang belum ditemukan, ditelusuri dalam kotak suara, dan selanjutnya difotokopi dan diberikan kepada masing-masing pasangan calon sebagai bahan atau rujukan untuk melakukan atau menelusuri adanya kemungkinan adanya pemilih ganda. d) Validasi data pemilih pada Pilkada 9 Desember 2015 dalam DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPTh disepakati akan dilakukan dengan tahapan, pertama, validasi administrasi yang dilakukan bersama tim pasangan calon dan panwas untuk memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan DPTh yang masih memenuhi syarat atau dan tidak memenuhi syarat, yang dikategorikan atas pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur, dan/atau sudah beralih status. Hasil validasi administrasi selanjutnya menjadi rujukan dalam melakukan validasi lapangan untuk memastikan keabsahan pemilih. Data validasi lapangan selanjutnya dilakukan pendistribusian bersama … pembahasan bersama yang menjadi dasar untuk pendistribusian C6-KWK ulang. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan dalam pembukaan kotak suara untuk mencari formulir C7-KWK pada pemilihan 9 Desember 2015 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dan disaksikan oleh perwakilan tim pasangan calon. Hasil pencarian dari 67 …C7-KWK yang hilang sebanyak 34 eksemplar C7- KWK berhasil ditemukan, sedangkan 33 eksemplar lainnya tidak ditemukan lagi. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan dalam pengecekan perhitungan dan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dan disaksikan oleh perwakilan tim pasangan calon dan kepolisian. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna menghadiri acara pelantikan PPK, PPS, dan KPPS pada TPS yang melaksanakan PSU yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dan dihadiri oleh perwakilan atau pemerintah Kabupaten Muna, Kapolres Muna, Dandim XIV, XVI Muna. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna menghadiri rapat koordinasi lanjutan bersama KPU Kabupaten Muna, perwakilan pasangan calon, unsur kepolisian, TNI, KPU provinsi, dan Bawaslu provinsi. Hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi dimaksud adalah distribusi format C6-KWK ulang pada setiap TPS dibagi dalam 25

3 kelompok. Kemudian, setiap kelompok harus ada perwakilan dari KPPS, panwas, tim pasangan calon, dan pihak keamanan. Hasil distribusi format C6-KWK ulang setiap hari dituangkan dalam Berita Acara yang tidak ditandatangani oleh KPPS, panwas, dan perwakilan tim pasangan calon. h. Bahwa menindaklanjuti surat penyampaian KPU Kabupaten Muna yang diterima Panwas Kabupaten Muna pada tanggal 15 Maret 2016, panwas … pada tanggal 16 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengecekan kepada perwakilan tim pasangan calon untuk memastikan surat penyampaian pendistribusian Formulir C-6 ulang KWK sudah diterima. Selanjutnya, Panwas Kabupaten Muna memberikan arahan kepada panwascam agar melakukan pengawasan melekat dalam proses pendistribusian Formulir C-6 ulang KWK yang dilakukan oleh KPPS. i. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna memastikan bimtek bagi PPK, KPPS di tiga lokasi PSU yang dilakukan kegiatan ini dilakukan pada pukul 13.00 sampai dengan 16.00. j. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna dan panwas kecamatan menerima bimbingan dan arahan dari pimpinan (suara tidak terdengar jelas), serta Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang strategi pengawasan dalam pelaksanaan PSU. Selanjutnya pengawasan tahapan pelaksanaan PSU, saya serahkan kepada teman kami yang lain. 101. PANWASLU: RUSTAM Mohon izin, Yang Mulia. Pengawasan pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang: a. Bahwa pada tanggal 12 sampai 14 Maret 2015, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan proses validasi dan pencermatan administrasi terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan DPPh yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dengan memerhatikan masukan dan temuan Panwas Kabupaten Muna dan saksi pasangan calon dari DPT yang digunakan pada pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015. Validasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna bersama perwakilan tim pasangan calon dan dihadiri unsur kepolisian dan TNI. b. Bahwa pada tanggal 15 sampai 16 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap proses validasi faktual atau validasi lapangan terhadap DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna bersama saksi atau perwakilan pasangan calon didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI. Hasil validasi faktual atau

26

lapangan ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan rincian sebagai berikut. 1. TPS 4 Kelurahan Raha I, pemilih ganda ada 34 pemilih, meninggal dunia=7 pemilih, jumlah=41. TPS 4 Kelurahan Wamponiki, ganda=63 pemilih, meninggal=9 pemilih, jumlah=76. TPS 1 Desa Marobo, ganda=23 pemilih, meninggal=15, pindah domisili=4 pemilih, belum cukup umur=15 pemilih, jumlah=57. Total=174. Bahwa pada tanggal (…) 102. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebentar, sebentar! Jadi, pemilih ganda ini bagaimana tindak lanjutnya? 103. PANWASLU: RUSTAM Yang pemilih ganda itu di-TMS-kan. 104. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di-TMS-kan itu apa? 105. PANWASLU: RUSTAM TMS, jadi tidak memenuhi syarat. Jadi, pemilih ganda … pemilih ganda yang kami temukan itu adalah ada ganda lintas TPS dan sudah memilih di TPS lain, maka itu otomatis dia tidak bisa lagi memilih di TPS itu. 106. KETUA: PATRIALIS AKBAR Padahal itu semula adalah hasil validasi yang dilakukan oleh KPU? 107. PANWASLU: RUSTAM Ya. Jadi, rangkaian proses validasi DPT ini sebelum KPU Kabupaten Muna menetapkan tahapan, Panwas Kabupaten Muna itu sudah melakukan validasi administrasi tentang DPT dan sesuai yang sudah dibacakan dari awal tadi bahwa sebelumnya Panwas Kabupaten Muna sebelum adanya tahapan sudah menemukan 51 … 150 … 51 pemilih yang tidak memenuhi syarat.

27

108. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, KPU kabupaten juga menemukan hasil pemilih ganda ini? 109. PANWASLU: RUSTAM Ya. 110. KETUA: PATRIALIS AKBAR Apa panwas yang menemukan? 111. PANWASLU: RUSTAM Jadi, pada awalnya panwas bekerja sebelum keluarnya tahapan. 112. KETUA: PATRIALIS AKBAR He eh. 113. PANWASLU: RUSTAM Jadi, ada temuan panwas. Setelah adanya tahapan yang sudah disepakati bersama antara panwas dan pihak KPU Kabupaten Muna, maka disepakati bahwa dilakukan lagi validasi bersama, pencermatan bersama. 114. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. 115. PANWASLU: RUSTAM Dan hasil pencermatan bersama itu justru lagi kita menemukan lagi yang tidak memenuhi syarat itu, sehingga jumlah dari temuan awal panwas sebelum tahapan itu, dia bertambah setelah adanya tahapan karena sudah dilakukan secara bersama-sama baik oleh panwas, KPU, maupun tim pasangan calon. 116. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, berarti ini temuan bersama?

28

117. PANWASLU: RUSTAM Ya. 118. KETUA: PATRIALIS AKBAR ya?

Jadi, hasilnya dari pemilih-pemilih yang tidak bisa apa … TMS tadi,

119. PANWASLU: RUSTAM TMS, ya. 120. KETUA: PATRIALIS AKBAR TMS. TMS itu apa? 121. PANWASLU: RUSTAM Tidak memenuhi syarat. 122. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak memenuhi syarat. Akhirnya disepakati secara bersama bahwa orang-orang ini tidak memilih? 123. PANWASLU: RUSTAM Ya. 124. KETUA: PATRIALIS AKBAR Betul, ya? 125. PANWASLU: RUSTAM Ya, betul. 126. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 127. PANWASLU: RUSTAM Disepakati bersama pada tanggal 16. 29

128. KETUA: PATRIALIS AKBAR Berarti hasil validasi terakhir setelah dikurangi ini? 129. PANWASLU: RUSTAM Ya, jadi hasil validasi ini diberikan kode pada kolom DPT. Ya, jadi pada tanggal 16 itu, kami rapat penetapan hasil validasi oleh KPU mengundang kepada panwas, kemudian tim pasangan calon, dan selanjutnya oleh pihak keamanan terutama tim pasangan calon ada semua. Oleh karena itu, disepakati ini hasil temuan bersama. 130. KETUA: PATRIALIS AKBAR Hasil temuan bersama. 131. PANWASLU: RUSTAM Ya. 132. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pertanyaannya apakah pada pilkada sebelum PSU itu bagaimana? Apa pemilih ganda ini masuk, memilih enggak? Coba KPU. 133. TERMOHON: SULEMAN Terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya DPT-DPT ganda itu memang pada dasarnya tidak memilih, memang dalam proses validasi kami, kami juga (...) 134. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pada saat sebelum (...) 135. TERMOHON: SULEMAN Ya, sebelum yang lalu memang pada saat proses pendistribusi Formulir C6-KWK ketika ditemukan ganda, itu tidak diberikan, ditahan langsung. Karena kami tidak punya, tidak bisa langsung men-delete itu karena pakai dia sistem informasi data pemilih, tapi bahwa di DPT itu diberi tanda kode bahwa dia memenuhi syarat ganda atau meninggal dunia. Terima kasih, Yang Mulia.

30

136. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pertanyaannya apakah sama atau berbeda pemilih sebelum PSU dengan pemilih setelah PSU? 137. TERMOHON: SULEMAN Kalau pemilu sebelum PSU itu persentasinya naik, setelah PSU, setelah ada yang PSU persentase pemilih itu naik, ya, jadi persentase bila dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada tanggal 9 Desember yang lalu. Gitu, Yang Mulia. 138. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebelum waktu pilkada yang lalu, pemilihan yang lalu, DPT-nya berbeda enggak dengan DPT setelah validasi untuk PSU? 139. TERMOHON: SULEMAN Sama, Yang Mulia. 140. KETUA: PATRIALIS AKBAR DPT-nya sama. 141. TERMOHON: SULEMAN Sama. 142. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kemudian pemilihnya? 143. TERMOHON: SULEMAN Tidak sama karena divalidasi ulang. Jadi DPT itu mekanismenya dalam proses validasi ini tidak mengurangi jumlah DPT karena DPT kan sudah dikatakan sebelumnya. 144. KETUA: PATRIALIS AKBAR DPT sudah oke?

31

145. TERMOHON: SULEMAN Oke. 146. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sekarang jumlah pemilih? Ini kan ditemukan ada yang ganda, kalau meninggal dunia, oke, ya, berarti jumlah pemilih sebelum PSU sekarang ini dengan jumlah pemilih pada saat PSU itu berbeda? 147. TERMOHON: SULEMAN Berbeda. 148. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mana yang lebih banyak? 149. TERMOHON: SULEMAN Setelah PSU, pasca-PSU, artinya partisipasi pemilih di PSU itu bila dibandingkan 9 Desember itu jauh, itu partisipasinya meningkat pada saat PSU yang lalu 22 Maret yang lalu. 150. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukannya malah berkurang? Kok malah melebih, ini kan ditemukan ada yang ganda, ada yang meninggal, kok malah lebih banyak? 151. TERMOHON: SULEMAN Ya, benar, Yang Mulia, tapi bahwa tingkat partisipasi (...) 152. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukan. Yang saya tanya itu jumlahnya mana yang lebih banyak? 153. TERMOHON: SULEMAN Lebih banyak pada saat PSU. 154. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba, coba, ya. 32

155. TERMOHON: HIDAYATULLAH Jadi, Yang Mulia, dari awal kami melakukan asistensi dan pendampingan kepada KPU Kabupaten Muna bahwa PSU ini tidak ada lagi pemuktahiran data pemilih. 156. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, data pemilih sudah oke? 157. TERMOHON: HIDAYATULLAH Sudah selesai. 158. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah selesai. 159. TERMOHON: HIDAYATULLAH Yang harus dilakukan karena ini terkait dengan pemurnian pemilih, maka KPU Kabupaten Muna harus berkoordinasi, dibuatlah tahapan terkait dengan pencermatan ulang jangan sampai ada pemilih yang meninggal atau pemilih yang terdata ganda, atau pemilih fiktif yang memang tidak ada pemilihnya. 160. KETUA: PATRIALIS AKBAR Persis. 161. TERMOHON: HIDAYATULLAH Nah, dibuatlah dalam tahapan itu kalimat pencermatan terkait dengan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap 1 kemarin yang waktu pemilihan 9 Desember, tetapi daftar pemilih jumlah terkait dengan daftar pemilih ini tidak boleh diubah-ubah sesuai dengan jumlah daftar pemilih pada saat 9 Desember, tetapi pencermatan yang dilakukan, terkait dengan kemurnian pemilih dan tertibnya administrasi, terkait penyaluran C-6 ulang KWK undangan itu, sehingga diperlukan koordinasi dengan semua pihak, koordinasi antara KPU dengan panwas dan pasangan calon. 162. KETUA: PATRIALIS AKBAR Akhirnya ditemukan? 33

163. TERMOHON: HIDAYATULLAH Ditemukanlah bersama-sama bahwa bersama juga dengan Bawaslu kami sepakati yang tidak memenuhi syarat terkait dengan daftar pemilih yang meninggal di ... bukan dicoret, diberi keterangan saja meninggal. 164. KETUA: PATRIALIS AKBAR Meninggal. 165. TERMOHON: HIDAYATULLAH Yang ganda umpamanya diberi keterangan saja ganda, jadi tidak dicoret nama itu, hanya di-bold saja. 166. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi akhirnya mereka tidak ikut? 167. TERMOHON: HIDAYATULLAH Akhirnya mereka tidak ikut dan yang ganda, meninggal, atau fiktif yang ditemukan itu tidak boleh disalurkan, dan bersama-sama di lapangan dilakukan ... jadi tidak ada penambahan daftar pemilih kalau umpamanya pemilihnya berkurang, ya, karena ditemukannya terkait dengan (...) 168. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nah, itu kan jelas (...) 169. TERMOHON: HIDAYATULLAH Gitu, Yang Mulia, terima kasih. 170. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi cara menjelaskan itu menjadi masalah, ya, jadi ini yang kita ingin dalami karena ini panwas bicara masalah ganda, ya kan? Gitu lho. Jadi kalau bicaranya salah hasilnya bisa salah, kalau bicaranya benar, hasilnya bisa benar. Jadi kita lihat apa yang diungkapkan. Oke, lanjut panwas, silakan.

34

171. PANWASLU: RUSTAM Ya, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 17 sampai 21 Maret Panwas Kabupaten Muna melalui panwascam melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C-6 ulang KWK oleh KPPS di 3 TPS PSU yang disaksikan oleh perwakilan tim pasangan calon dan didampingi oleh Kepolisian dan TNI. Dari hasil distribusi formulir C6-Ulang-KWK sebanyak 1.214 lembar dengan rincian sebagai berikut. TPS 4 Kelurahan Raha I, C-6 (…) 172. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, itu bisa dilanjut ya. Lanjut saja, langsung ke D. 173. PANWASLU: RUSTAM Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap pengisian logistik PSU ke dalam kotak suara yang dihadiri oleh perwakilan tim pasangan calon kepolisian dan TNI. e. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap pendistribusian logistik PSU pada 3 TPS yakni TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Wamponiki, Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo. Proses distribusi dikawal langsung oleh aparat kepolisian. Ketiga, pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara ulang. a. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemungutan suara ulang pada 3 TPS, yakni TPS 4 Kelurahan Raha I, dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo. Pemungutan suara ulang di 3 TPS ini dilakukan oleh KPPS yang didampingi oleh Komisioner KPU Kabupaten Muna, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU RI, dengan pengamanan dari pihak Kepolisian dan TNI. Proses pemungutan suara ulang dilaksanakan pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 13.00 WITA, pemungutan suara ditutup. Dan pada pukul 13.15 WITA dilanjutkan dengan perhitungan perolehan hasil PSU. Data hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. TPS 1 Raha I (…)

35

174. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, kolom dianggap dibacakan ya. 175. PANWASLU: RUSTAM Ya. Bagian; c. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, panwas melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi perolehan suara hasil PSU di PPK Kecamatan Katobu, dan PPK Kecamatan Marobo. d. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan hasil PSU yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Muna. e. Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan hasil suara PSU, khususnya pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Katobu ada keberatan yang diajukan oleh … ada keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwas Kecamatan Katobu memastikan bahwa pokok keberatan dimuat dalam catatan kejadian khusus (…) 176. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebentar. Ini keberatan oleh calon … Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini apakah sama dengan yang disampaikan tadi? 177. PANWASLU: RUSTAM Sama, Yang Mulia. 178. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sama ya? 179. PANWASLU: RUSTAM Sama, ya. 180. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, lanjut saja ya. Jadi di sini ada terlampir ya. 181. PANWASLU: RUSTAM Ya.

36

182. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, lanjut. 183. PANWASLU: RUSTAM Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara hasil PSU pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna Nomor 16/KPTS/KPU-KAB026.433541/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang, Panwas Kabupaten Muna memastikan keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Keberatannya dimuat sesuai dengan lampiran. Bahwa pada proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Marobo, Panwas Kecamatan Marobo menemukan 3 orang pemilih atas nama Tae, Panji, dan Alma yang menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo dan sudah mendapatkan formulir C6-Ulang-KWK. Kronologis kejadian sebagai berikut. Ketika ketiga orang tersebut menunggu giliran memilih, salah seorang warga yang mengenal mereka menyampaikan bahwa ketiga orang tersebut adalah warga desa Tapi-Tapi. Bahwa atas kesaksian tersebut, Panwas Kabupaten Muna yang melakukan pengawasan di TPS 1 Desa Marobo langsung melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa ketiganya mengaku berasal dari Desa Tapi-Tapi sehingga mereka membuat pernyataan untuk tidak memilih. Ada di bukti PK-16. 184. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebentar. Pertanyaannya tadi kan ada TMS, ya. 185. PANWASLU: RUSTAM Ya. 186. KETUA: PATRIALIS AKBAR Validasi terakhir secara bersama. 187. PANWASLU: RUSTAM Ya.

37

188. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kenapa masih ada warga desa lain di sini? 189. PANWASLU: RUSTAM Ya, jadi yang ini, yang menggunakan SKTT. Jadi pada saat itu setelah kita validasi dan ternyata setelah hadir di TPS, ada pengakuan mantan kepala desa Tapi-Tapi bahwa yang bersangkutan ini warga saya, warga desa Tapi-Tapi. Dan pada saat itu upaya yang kita lakukan adalah menghadirkan Kepala Desa Marobo. 190. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, pertanyaannya apakah ini masuk DPT? 191. PANWASLU: RUSTAM Ini bukan DPT, Yang Mulia. 192. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, saya tanya, ya. Jadi, tidak masuk dalam DPT? 193. PANWASLU: RUSTAM Ya. 194. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kenapa mereka dapat form C-6? 195. PANWASLU: RUSTAM Ini DPTb-2=9 Desember. 196. KETUA: PATRIALIS AKBAR DPTb-2= 9 Desember? 197. PANWASLU: RUSTAM 9 Desember, ya.

38

198. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, ada tiga orang Desa Tapi-Tapi. Tapi akhirnya, mereka tidak memilih? 199. PANWASLU: RUSTAM Ya. Pada akhirnya, mereka menyadari itu dan mereka sendiri menyatakan … membuat surat pernyataan mereka tidak akan menggunakan lagi hak pilihnya. Dan itu ada lampiran surat pernyataan ketiga warga yang bersangkutan. 200. KETUA: PATRIALIS AKBAR Berarti ini hampir kecolongan? 201. PANWASLU: RUSTAM Ya. 202. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, kan? Oke. Lanjut. 203. PANWASLU: RUSTAM Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 4 Wamponiki, sekitar pukul 10.37 WITA, terdapat kejadian adanya pemilih bernama Muryati yang belum memilih dan merasa formulir C6-KWK atas namanya telah digunakan oleh orang lain. Setelah dilakukan klarifikasi kepada KPPS, ternyata yang bersangkutan sudah dipanggil, namun tidak mendengar. Panwas Kabupaten Muna memberikan solusi agar menghitung surat suara dengan membandingkan antara surat suara pada … pada pembukaan pemilihan … pemilihan dengan surat suara yang telah dipakai berdasarkan formulir C6-KWK yang sudah memilih. Hasilnya, ditemukan selisih satu surat suara, yang berarti bahwa formulir C6-KWK yang bersangkutan belum digunakan. Dan kepadanya, tetap diberikan hak untuk memilih. 204. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Sekarang pertanyaannya, yang bersangkutan, Muryati ini, kembali memilih?

39

205. PANWASLU: RUSTAM Ya. 206. KETUA: PATRIALIS AKBAR Akan tetapi, itu setelah penghitungan suara? 207. PANWASLU: RUSTAM Belum … belum perhitungan, belum. 208. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini kan ada solusi, Panwas Kabupaten Muna memberikan solusi agar menghitung surat suara. Dihitung … surat suara dihitung kembali? 209. PANWASLU: RUSTAM Ya. 210. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi, belum dicek siapa memilih siapa, belum? 211. PANWASLU: RUSTAM Belum … belum dihitung. 212. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, dibuka kotak waktu itu? Bagaimana cara menghitung surat suaranya? 213. PANWASLU: MAHILUDDIN Jadi, pada saat itu, yang dihitung adalah sisa suara yang masih belum digunakan. Sisa surat suara yang masih belum digunakan dengan mengacu pada C-6 yang sudah disetorkan oleh masing-masing pemilih. Jadi, surat suara yang belum masuk di kotak, yang belum digunakan. Yang sudah di kotak oke, tidak diapa-apakan. Yang ada adalah selisih antara surat suara yang belum digunakan dengan yang sudah ada C-6 yang sudah datang. Jadi, ternyata ada selisih satu.

40

214. KETUA: PATRIALIS AKBAR Setelah itu? 215. PANWASLU: MAHILUDDIN Ya, setelah itu, dibandingkan … jumlah surat suara yang ada, dibandingkan dengan C-6 yang sudah masuk, ternyata ada selisih satu. 216. KETUA: PATRIALIS AKBAR Akhirnya, Muryati ini diberikan kesempatan untuk memilih? 217. PANWASLU: MAHILUDDIN Ya. Karena dia memang belum memilih. 218. KETUA: PATRIALIS AKBAR Karena dia memang belum memilih? 219. PANWASLU: MAHILUDDIN Ya. 220. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, oke. Lanjut. 221. PANWASLU: RUSTAM Lanjut poin keempat, pencegahan pelanggaran. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan PSU, Panwas Kabupaten Muna melakukan upaya pengawasan melekat pada setiap tahapan pemungutan suara ulang. b. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 … 2016, Panwas Kabupaten Muna menempatkan panwas kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2015 se-Sulawesi Tenggara untuk melakukan … melakukan monitoring pelaksanaan PSU di tiga PSU, Lokus PSU. c. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan PSU, setiap rapat koordinasi, Panwas Kabupaten Muna memberikan saran langsung secara lisan kepada KPU Kabupaten Muna agar pelaksanaan setiap tahapan turut serta melibatkan perwakilan tim pasangan calon, serta pihak kepolisian, dan TNI. Terhadap saran

41

tersebut, KPU Kabupaten Muna menindaklanjutinya dan sangat diapresiasi oleh seluruh perwakilan tim pasangan calon. d. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU, sebagaimana diterangkan di atas, Panwas Kabupaten Muna didampingi dan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Republik Indonesia. Demikian laporan pengawasan dalam pelaksanaan PSU Kabupaten Muna. Ditandatangani oleh Panwas Kabupaten Muna dan diketahui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. 222. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 223. PANWASLU: RUSTAM Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 224. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr. wb. Cukup, ya. Kemudian (…) 225. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia (…) 226. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebentar, sebentar. Bawaslu Provinsi yang ada di belakang, sama laporannya sama ini? Sama, ya? Oke, oke. Berarti ini sama, ya? Ya, baik. Bawaslu RI orangnya enggak ada, jadi enggak bisa atas nama, ya. Ada apa? 227. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Mohon apa yang dilaporkan, disampaikan tadi, kami bisa menerima, Yang Mulia. Laporannya itu belum kami terima dari Kepaniteraan, dari KPU maupun panwas. 228. KETUA: PATRIALIS AKBAR Masih ada kopinya, enggak? KPU sama Panwas ada enggak … ada? Jangan … jangan … jangan langsung dikasih di situ. Ada? Ada, ya? Ya, Pihak Terkait ada enggak? 42

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Belum, Yang Mulia. 230. KETUA: PATRIALIS AKBAR Belum. Makanya, ada berapa eksemplar lagi? Coba. Kalau ada dua lagi, tolong. 231. TERMOHON: SULEMAN Ada kalau dua. 232. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, coba siapkan dulu. Panwas masih ada enggak? 233. PANWAS: MAHILUDDIN Kalau panwas tinggal yang menjadi pengangan kami, Yang Mulia. 234. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, enggak ada lagi? Cuma 4? 235. PANWAS: MAHILUDDIN Sudah diserahkan 13 waktu itu. 236. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, sudah diserahkan? 237. PANWAS: MAHILUDDIN Sudah. 238. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini yang panwas sudah? Belum juga. Cholidin yang panwas katanya sudah ada. Oke, nanti kita cek dulu di bagian Kepaniteraan, ya. Oke, itu ada dua eksemplar dari dua KPU.

43

239. TERMOHON: SULEMAN Ada yang … ada, Yang Mulia. 240. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, tolong petugas ambil dulu. Ada permintaan lagi, Sirra? Cukup? Ya, dari panwas nanti kita cek dulu, ya. Kalau sudah diserahkan 13 eksemplar, ya. Kalau dari KPU memang baru 4, ya, oke. Hah? Sudah 12 juga? 241. TERMOHON: SULEMAN 12 juga sudah, Yang Mulia. 242. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau gitu, nanti kita cek ke bawah. Kalau memang ada nanti kita kembaliin lagi dua. Di sini juga enggak perlu banyak-banyak, ya, 9 Hakim cukup seorang satu. Oke, sekarang kesempatan kepada Pemohon, ya, singkat padat, ya. 243. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Terima kasih, Yang Mulia. Karena Pemohon ini berdasarkan laporannya meskipun terlibat dalam proses setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU dan panwaslu, tentu kami tidak akan detail untuk apa … melaporkan proses PSU yang sudah berlangsung pada tanggal 22 Maret 2016. Pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh panwas maaf … oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Muna yang juga diperkuat oleh komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tenggara serta panwas Kabupaten Muna dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari proses tahapan-tahapan yang tadi disampaikan, pada prinsipnya kami dari Pihak Pemohon juga terlibat secara langsung di dalam setiap tahapan proses situ. Dan tentu pertama dari setiap tahapan-tahapan proses sesuai dengan tadi, baik rapat-rapat koordinasi maupun proses pengawasan di lapangan, kami juga terlibat secara langsung maupun saksi tim dari pasangan calon lain juga terlibat secara langsung, sehingga apa yang dikemukakan oleh KPU Kabupaten Muna dan Panwas Kabupaten Muna pada prinsipnya sama, Yang Mulia, tidak ada perbedaan, baik itu menyangkut tentang proses tahapan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu PSU kemarin. Kemudian tahapan pemungutan suara maupun hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap tahapan juga sama yang

44

ada di hasil … apa namanya … kunjungan kami dalam proses itu dalam mengikuti tahapan-tahapan. Dan untuk itu kami tidak akan menyampaikan secara keseluruhan dari laporan kami bahwa berdasarkan hasil daripada rekapitulasi apa … berdasarkan seluruh uraian di atas yang kami anggap dibacakan, maka Pemohon melaporkan hasil PSU sebagai perintah dalam putusan Mahkamah Komisi Pemilihan maaf … Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 … Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 diktum kelima sebagai berikut. Perolehan suara masing-masing calon di tiga TPS di TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki, Kecamatan Kotabu, TPS 1 Marobo, Kecamatan Marobo sesuai dengan hasil pelaksanaan PSU, Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara 593, pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 4 suara, Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 594 suara. Dan oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan akhir terkait hasil perolehan suara masingmasing pasangan calon adalah sebagai berikut. Menetapkan hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon, pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dalam keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/KPTS/KPUKAB.2026.433541/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum … Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang benar sebagai berikut. Pasangan Nomor Urut 1, L.M. Rusman Emba, S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si., Pemohon=47.649 suara. Pasangan Nomor Urut 2, Arwaha Ady Saputra-La Ode Samuna=5.380 suara, dan Dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes, dan H. La Pili, S. Pd.=47.556 suara. Demikian, laporan Pemohon atas pelaksanaan pemungutan suara ulang ini disampaikan atas perhatian disampaikan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum, Sirra Prayuna, dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia. Dan kami sudah sampaikan lewat Kepaniteraan untuk 12 rangkap. Demikian. 244. KETUA: PATRIALIS AKBAR ya.

Baik, cukup, ya. Sekarang Pihak Terkait, silakan, padat, singkat,

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Terima kasih, Yang Mulia. Kami mungkin minta waktu agak panjang karena agak berbeda ini, Yang Mulia dari Pemohon, KPU, dan panwas. Sebelumnya juga kami sampaikan, Yang Mulia, ada beberapa perbaikan dari yang kami serahkan yang lalu, tapi untuk perbaikan ini, kami sebelum sidang tadi sudah serahkan ke Panitera. 45

246. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang dipakai yang lama apa yang baru? 247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Yang baru, Yang Mulia. 248. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang baru, ya? 249. KUASA HUKUM: Ya. Yang Mulia, jika diperkenankan tentu perbaikan yang dimaksud oleh Pemohon (…) 250. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, nanti, sabar-sabar, silakan bicara dulu. 251. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, sebenarnya perbaikannya juga tidak cukup fundamental dan substantif, Yang Mulia, cuma perbaikan kata-kata juga. 252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Terima kasih, Yang Mulia. Laporan Pihak Terkait atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang perintah untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponik, Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna. I. Gambaran umum pelaksanaan PSU. Secara umum menurut Pihak Terkait, pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna pada tanggal 22 Maret 2016 masih buruk atau lebih parah dari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 karena disertai dengan sejumlah pelanggaran dan kecurangan. Di antaranya, pertama terdapat sejumlah pemilih ganda, yaitu pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS lain di luar 3 TPS yang dilakukan PSU pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu kembali ikut memilih pada PSU tanggal 22 Maret 2016. Kedua, ditemukan juga banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat, yaitu pemilih (…)

46

253. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebentar, sebentar. Bisa ditunjukkan nanti di dalam uraiannya? 254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Mulia.

Ya, nanti di dalam uraian di bawah kami akan tunjukkan, Yang

255. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, ya. 256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Kedua, ditemukan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat, yaitu pemilih yang dari luar Kabupaten Muna. Ketiga, ditemukan juga banyak praktik money politics. Dan keempat, terjadi penghalanghalangan, intimidasi, dan kekerasan fisik terhadap pemilih. Dan terakhir, adanya keberpihakan dari aparat kepolisian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran dan kecurangan a quo akan dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini. Kemudian, selanjutnya untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret, dan seterusnya mungkin di sini akan kami lengkapi apa yang disampaikan KPU tadi soal keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga termuat dalam bukti PT-57 dan PT-58, untuk di Kecamatan Katobu keberatannya sebagai berikut, Yang Mulia. Satu, ditemukan adanya sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada pemungutan suara tanggal 9 Desember tapi mereka terdaftar dalam DPT di 2 TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha I dan ikut memilih. Sehingga, pemilih-pemilih ini bisa dikualifisir sebagai pemilih ganda. Kemudian, pihak penyelenggara tidak mampu melakukan validasi secara cermat terhadap pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS-TPS lain, sehingga banyak ditemukan pemilih ganda. Oleh karena ditemukannya sejumlah pelanggaran tersebut, maka Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. Selanjutnya, setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016, dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. Di situ juga kami menyampaikan beberapa keberatan yang termuat

47

dalam bukti PT-59, mungkin secara lebih rinci kami akan bacakan satu per satu. Satu, ditemukan adanya pemilih ganda di 2 TPS, khususnya, yaitu di Kelurahan I … TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Wamponiki. Kemudian, pihak penyelenggara tidak mampu memvalidasi atau menyortir pengguna hak pilih yang dianggap sudah memnggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS lain. Kemudian, ditemukan juga banyak pemilih yang dari luar daerah Kabupaten Muna. Kemudian, ditemukan adanya dugaan mobilisasi pemilih dari luar daerah atau dari luar Kabupaten Muna, bahkan pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di daerah lain tersebut, tetapi ikut memilih pada PSU 22 Maret 2016 di Kabupaten Muna. 257. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bisa ditunjukkan enggak nama-namanya? 258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Mungkin langsung saja, Yang Mulia, kami akan tunjukkan. 259. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, coba. 260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF II.

Satu pemilih ganda atau pun pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Yang pertama, itu kami temukan atas nama Kristina Lairance, NIK sebagaimana terlampir dalam laporan kami, alamat juga di situ terlampir. Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 1 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu dengan nomor DPT 260, Bukti PT-66, dan memilih di TPS a quo dengan bukti Form C-7 TPS a quo dengan daftar hadir nomor 46, Bukti PT-67. Kemudian pada saat pelaksanaan PSU pada tanggal 22 Maret 2016, pemilih yang bersangkutan memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4, Kelurahan Raha I dengan nomor DPT 73, bukti PT-64, dan juga termuat dalam Form C-7 TPS a quo dengan daftar hadir nomor 57, Bukti PT-65. Pemilih yang bersangkutan memang menggunakan identitas yang agak berbeda, tetapi setelah kami cross check ke kelurahan dan ada surat kelurahan bahwa menyatakan pemilih yang bersangkutan adalah orang yang sama, Bukti PT-68. 48

Kemudian yang kedua, atas nama Nur Aini. Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 2 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu dengan nomor DPT 34, Bukti PT-61, dan memilih di TPS a quo dengan bukti Form C-7, TPS a quo dengan daftar hadir nomor 61, Bukti PT-62. Pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016 yang lalu, pemilih tersebut memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Raha I dengan nomor DPT 357 vide Bukti PT-64 dan bukti Form C-7 TPS a quo dengan daftar hadir nomor 359 vide Bukti PT-65. Kemudian juga atas nama Wanuru. Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 1 Desa Bangkali, Kecamatan Watoputeh dengan nomor DPT 407, Bukti PT-71, dan memilih di TPS a quo dengan bukti Form C-7 a quo dengan daftar hadir nomor 81, Bukti PT-72. Pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016, pemilih tersebut memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan nomor DPT 30, Bukti PT-69 dan Bukti Form C-7 TPS a quo dengan daftar hadir nomor 53, Bukti PT 70. Kemudian atas … selanjutnya atas nama Yulius Sukirman. Pada saat pemungutan suara 9 Desember 2015, pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 2, Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, dengan nomor DPT 246, Bukti PT-73 dan memilih di TPS a quo dengan bukti Form C-7 TPS a quo dengan daftar hadir nomor 2, Bukti PT-74. Pada saat pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016, pemilih tersebut memilih kembali di TPS 4, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan nomor urut 3, Bukti PT-69 dan Bukti Form C-7 TPS a quo dengan daftar hadir nomor 2, Bukti PT-70. Kemudian juga ada pemilih atas nama Siti Aliana, A.Mk. Pada saat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015, pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 1 Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara dengan nomor 162 dan memilih di TPS a quo, Bukti PT-75. Kemudian pada saat pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016, pemilih yang bersangkutan memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan nomor 543, Bukti PT-69, dan Bukti Form C-7 TPS a quo dengan daftar hadir nomor 317 atau Bukti PT-70. 49

Yang terakhir, Yang Mulia, untuk pemilih ganda. Ditemukan juga dua pemilih … mohon maaf, ditemukan juga pemilih atas nama Salwiyah yang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Kontunaga ikut memilih kembali pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dibuktikan dengan terdaftarnya pemilih atas nama a quo pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan nomor DPT 26, Bukti PT108. Kalau nanti mungkin diizinkan oleh Yang Mulia, juga kita bisa menghadirkan saksi yang bersangkutan, Yang Mulia. Kalau misalnya diizinkan. Kemudian yang kedua, pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih yang dari luar Kabupaten Muna. Bahwa pada saat pelaksanaan PSU di tiga TPS di Kabupaten Muna ditemukan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut. Kami di sini menemukan ada sekitar 19 orang nama yang berasal dari luar, bahkan ketika kita cross check data KPU di website, itu ada beberapa nama yang … yang kami sebutkan di bawah ini telah terdaftar dalam DPT kabupaten bahkan provinsi lain. 261. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, sudah ada di sini, ya? 262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Mungkin tidak perlu kami bacakan, Yang Mulia. 263. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, halaman (suara tidak terdengar jelas), ya? 264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Untuk selanjutnya, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Abdul Rahman. Terima kasih. 265. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, memang simple-simple begitu bagus. 266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjut. Mohon izin.

50

267. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN Bahwa pelaksanaan PSU di tiga TPS Kabupaten Muna juga diwarnai oleh money politics yang sangat masif sebagai berikut, yaitu: Pertama, money politics di TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo. Pada pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo ditemukan banyak pelanggaran money politics sebagai berikut, yaitu Bukti PT-104. Atas nama yaitu Lasuma Desa Marobo menerima uang sebanyak Rp1.000.000,00 dari Saudara Maludin selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 , Bukti PT-88. b. Fatia dan Nuraini warga Desa Marobo Dusun 3 pada hari Minggu, 20 Maret 2016 masing-masing menerima uang Rp1.500.000,00 dari 3 orang tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Waliana, Marni, dan Labudi, Bukti PT-89 dan PT-90. c. Lauru warga Desa Marobo menerima uang sebanyak Rp1.000.000,00 dari Saudara Sirajudin Hak dan menerima uang dari Saudara La Ode Laano sebanyak Rp2.000.000,00 selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bukti PT-91. d. Herman warga Desa Marobo menerima uang sebanyak Rp1.800.000,00 dari Saudara Sirajudin Haq selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 , Bukti PT 93. 1. Kesemua pemilih yang menerima sejumlah uang dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pelaksaan PSU di TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, tanggal 22 Maret 2016. 2. Money politics di TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu. Bahwa berdasarkan pengakuran Saudara Siti Hardianti pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu yang bersangkutan diberikan uang oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Salafudin sebanyak Rp5000.000,00 dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016. Selain itu yang bersangkutan juga menerangkan bahwa Drs. Salafudin selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga menyampaikan bahwa ada 35 orang pemilih yang berdomisili di Kelurahan Raha 1, Jalan Sutan Sahrir (suara tidak terdengar jelas) yang juga telah menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada PSU yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016 tersebut. Bukti PT115. Selain itu sejumlah uang juga diterima oleh Saudari Zulfiana, pemilih yang terdaftar dengan DPT Nomor 344 TPS 4 Keluarahan Raha I, 51

yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp1.500.000,00 oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Bram dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pelaksaan PSU tanggal 22 Maret 2016, dan Saudari Zulfiana memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bukti rekaman video, Bukti PT 104. 3. Money politics di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu bahwa terdapat pemilih atas nama Nurbaya warga Kelurahan Wamponiki menerima uang dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Angga sebesar Rp1.000.000,00 dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu. Bukti rekaman suara, Bukti PT-114. 4. Penghalang-halangan, intimidasi, dan kekerasan fisik. Pada saat pelaksanaan PSU di 3 TPS Kabupaten Muna juga terjadi penghalanghalangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap pemilih sebagai berikut. 1. Pemilih atas nama Udin warga Desa Marobo dilarang dan dipersulit untuk menyalurkan hak suaranya meskipun sudah mendapatkan Form C6-KWK oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bukti PT-83 dan PT-85. 2. Pemilih atas nama Sutiana Minaullah warga Desa Marobo dilarang dan dipersulit untuk menyalurkan hak suaranya dan juga mengalami kekerasan fisik berupa tindakan penganiyayaan, seperti ditendang dan didorong yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bukti PT-85. 3. Pemilih atas nama Panji Tae dan Alma warga Desa Marobo dihalang-halangin untuk memilih oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan dipaksa bertanda tangan dalam surat pernyataan kesediaan untuk tidak memilih. Bukti PT-86, PT-87, dan PT-84. 4. Pemilih atas nama Ladamai warga Desa Marobo mengalami kekerasan fisik, ancaman, serta intimidasi dan paksaan dengan menggunakan senjata tajam agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bukti PT (...) 269. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebentar-sebentar, saya mau tanya, ya. Ya, ini pertanyaan. Panji Tae dan Alma itu warga mana? Saudara tahu enggak? Kalau tadi kan dia bilang warga Tapi-Tapi. 270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Jadi kalau berdasarkan pengakuan ketiganya mereka warga Desa Marobo, Yang Mulia.

52

271. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, sudah, saya mau tanya itu saja. Tadi tapi-tapi, ya. Oke, lanjut. 272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN 4. Pemilih atas nama Ladamai warga Desa Marobo mengalami kekerasan fisik, ancaman, serta intimidasi dan paksaan dengan menggunakan senjata tajam agar memilih ... sudah tadi. 5. Pemilih atas nama Lasandai warga Desa Marobo mengalami intiminasi berupa penggeledahan rumah yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan menggunakan senjata pistol bersama tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bukti PT-94. 273. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebentar, sebentar. Itu Bukti PT-86, PT-87, PT-84 Panji Tae dan Alma itu Saudara melampirkan foto KTP-nya atau pernyataan itu saja? 274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Jadi itu ada pernyataan kemudian ada juga surat pernyataan yang dibuat ketika saat hendak memilih, Yang Mulia, yang disuruh menandatangani untuk bersedia tidak memilih. 275. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukan, pertanyaannya (...) 276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF KTP-nya belum kami lampirkan, Yang Mulia. 277. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nah, itu pertanyaannya itu. Ya, jadi yang ditanyakan saja yang dijawab. 278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Baik, Yang Mulia. 279. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya lanjut. 53

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN 6. Pemilih atas nama Kadim warga Desa Marobo mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bukti PT-96. 7. Terdapat sejumlah pemilih TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang diintimidasi dan diancam oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ancaman tersebut berisi bahwa apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah, maka tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan membakar rumah pemilih yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut. Intimidasi terhadap pemilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki juga dilakukan oleh oknum Kepolisian Polsek Katobu. Bukti PT-103. 5. Keberpihakan aparat kepolisian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat nyata dan jelas pada saat pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna dibuktikan hal sebagai berikut. Bukti PT-101. 1. Foto/gambar oknum kepolisian sedang mengangkat Simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu dengan mengangkat 1 jari. Di mana maksud dari ekspresi itu adalah angka 1 atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (bukti PT-102). 2. Terdapat laporan kepolisian mengenai tindak pidana pengerusakan mobil dan penganiayaan satgas Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak ditindaklanjuti. Perlu diketahui bahwa pada saat pengerusakan mobil dan penganiayaan satgas Pasangan Calon Nomor Urut 3, pihak Kepolisian sebenarnya berada di tempat kejadian. Namun sama sekali tidak melakukan tindakan apa-apa dan pelaku pengerusakan dan penganiayaan Satgas Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilepaskan begitu saja oleh Polres Muna dengan alasan keterangan saksi yang berbeda mengenai alat apa yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pengerusakan mobil dan penganiayaan (bukti PT-106 dan PT-107). 3. Video rekaman yang memperlihatkan adanya pembagian ikan, beras, dan gula oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rivai Padansa untuk mempengaruhi pemilih yang dikawal oleh pihak kepolisian (bukti PT-116). 4. Bukti berupa buku catatan yang berisikan Laporan Keuangan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah memberikan uang kepada pihak kepolisian dan kepada oknum TNI (bukti PT-105). 5. Bukti berupa sebuah handphone milik tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atas nama Toni yang di dalamnya berisikan SMS percakapan yang menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah dibayar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk me-back-up

54

Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pelaksanaan PSU (bukti PT-117). 3. Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pelaksanaan PSU di TPS Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 adalah sebagai berikut. 1. Perolehan suara PSU di Desa Marobo, Kecamatan Marobo (bukti PT56). Pasangan Calon Nomor Urut 1 (…) 281. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dianggap dibacakan saja, ya? 282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN Ya, dianggap dibacakan. 283. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kolom ya. 284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN Ya. 285. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sampai ke bawah ya. 286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN Bahwa berdasarkan rekapitulasi di 3 TPS, maka Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 156+243+194=593 suara. Sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 3+1+0=4, dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 273+193+164=594 suara. Dengan demikian perolehan terbanyak seluruh suara sah PSU di 3 TPS adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan jumlah perolehan suara 594 suara. Perlu diketahui juga bahwa dalam pelaksanaan PSU di 3 TPS a quo terjadi peningkatan jumlah pemilih. Sebagai perbandingan pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. Jumlah suara sah untuk TPS 1 Desa Marobo adalah 312. Dari jumlah suara sah tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 101 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 12 suara. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 199 suara. 55

Untuk TPS 4 Kelurahan Raha I, jumlah suara sah adalah 365 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 170 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 9 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 186 suara. Sementara untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki, jumlah suara sah adalah 237 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 107 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 120. Dengan demikian, jumlah suara sah 3 TPS sebelum PSU berjumlah 914 suara. Sedangkan setelah PSU berjumlah 1.191 suara. Sehingga terjadi peningkatan sejumlah 1.194 … 1.191914=277 suara. Peningkatan jumlah pemilih a quo patut diduga disebabkan banyaknya pemilih ganda dan adanya dugaan mobilisasi pemilih dari luar daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Untuk selanjutnya kami. 287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Mohon izin, Yang Mulia. 288. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH IV. Pendapat dan keberatan Pihak Terkait atas pelaksanaan pemungutan suara ulang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna sebagaimana diuraikan di atas. Pihak Terkait menyatakan keberatan terhadap hasil PSU di 3 TPS a quo dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di 3 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha 1, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna pada saat dilaksanakannya PSU justru lebih banyak dan lebih masif dibandingkan pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. 2. Bahwa perintah Mahkamah untuk dilaksanakannya PSU di 3 TPS a quo sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 120 dan seterusnya. Sejatinya adalah untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang sebelumnya dianggap tidak baik karena disertai sejumlah pelanggaran yang menurut Mahkamah terbukti dalam persidangan. Selain itu, perintah Mahkamah untuk dilaksanakannya PSU di 3 TPS a quo juga untuk menjamin 56

terpenuhinya asas-asas penyelenggaraan pemilu. Khususnya asas jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. 3. Bahwa akan tetapi, pada faktanya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, justru pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU lebih banyak dan lebih masif. Seperti, adanya pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat karena berasal dari luar Kabupaten Muna, banyaknya praktik politik uang, adanya penghalang-halangan, intimidasi, dan kekerasan fisik terhadap pemilih, dan adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada salah satu pasangan calon. 4. Bahwa pelanggaran dan kecurangan, sebagaimana telah diuraikan a quo, menunjukkan gagalnya esensi PSU, sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah. Sebab, pelaksanaan PSU bukannya menunjukkan perbaikan, tetapi justru menunjukkan penyelenggaraan yang lebih buruk lagi. Selain itu, dengan adanya fakta pelanggaran dan kecurangan a quo, menjadikan PSU gagal memberikan jaminan terpenuhinya asas jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. 5. Bahwa perlu dicermati, alasan pertimbangan MK memerintahkan PSU di tiga TPS a quo didasari oleh dua alasan atau pertimbangan. Pertama, adanya pemilih ganda atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 120 dan seterusnya, halaman 243 sampai dengan halaman 244. Mahkamah, pada pokoknya menyatakan adanya fakta dua orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya. Yang menyatakan, “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut. 1. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atauTPS yang berbeda. 2. Adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, namun ikut memilih, sebagaimana termuat dalam putusan … dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 120 dan seterusnya, halaman 246 sampai dengan halaman 247. Mahkamah, pada pokoknya menyatakan adanya fakta sejumlah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih memilih di TPS 1 Desa Marobo telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) 57

huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.” 6. Bahwa apabila merujuk kepada pertimbangan Mahkamah untuk dilakukannya PSU, sebagaimana diuraikan di atas, maka pelaksanaan PSU, khususnya di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 22 Maret 2016 telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e, sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah a quo. Sebab di dua TPS tersebut ditemukan sejumlah pemilih ganda lebih dari satu pemilih, yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha I ditemukan dua orang pemilih ganda dan di TPS 4 Wamponiki ditemukan empat orang pemilih ganda. Selain itu, di dua TPS tersebut juga ditemukan adanya pemilih yang berasal dari luar daerah atau dari luar Kabupaten Muna sebanyak 19 pemilih, yang seharusnya tidak dapat didaftar sebagai pemilih dalam DPT 2 TPS a quo. Sehingga, memenuhi kriteria untuk dilakukannya PSU sesuai dengan pertimbangan Mahkamah. 7. Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak adil apabila Mahkamah serta-merta mengesahkan hasil PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang di dalamnya ditemukan pelanggaran yang lebih parah daripada pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. 8. Bahwa mengingat jumlah pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016 lebih parah, maka menurut Pihak Terkait, akan lebih memberikan keadilan bagi para pihak apabila hasil perolehan suara di tiga TPS a quo kembali kepada hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73 dan seterusnya. Bukti PT-50A. Dan Berita Acara hasil … Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 46 dan seterusnya. Bukti PT-50B. Dikurangi suara pemilih yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah, yaitu sebanyak 9 suara. Sehingga, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi sejumlah 47.458 suara atau unggul 24 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan karenanya demi hukum menggugurkan hasil pemungutan suara ulang tanggal 22 Maret 2016. 9. Bahwa adapun rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Pada kolom dianggap dibacakan, Yang Mulia.

58

290. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Berdasarkan tabel tersebut, total perolehan suara Pemohon di tiga TPS a quo adalah 378 suara. Sedangkan total perolehan suara Pihak Terkait adalah 505 suara. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 127 suara. Sehingga, total perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh TPS adalah sebagai berikut. Bukti PT-50A dan PT-50B. Dari total perolehan suara, sebagaimana tertera dalam tabel di atas, mengingat dalam Putusan Nomor 120 dan seterusnya, terbukti terdapat 9 suara yang tidak sah dengan rincian 2 suara di TPS 4 Kelurahan Raha I akibat adanya pemilih ganda, 2 suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki akibat adanya pemilih ganda, dan lima suara di TPS 1, Desa Marobo, akibat adanya pemilih yang tidak terdaftar tetapi ikut memilih, maka perolehan suara Pihak Terkait menjadi 47.467 suara dikurangi 9 suara menjadi 47.458. Sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon menjadi sebagai berikut. Nomor Urut 1 perolehan suara 47.434. Nomor Urut 2 perolehan suara 5.408. Nomor Urut 3 perolehan suara 47. 458. Dengan demikian, selisih kemenangan adalah 24 suara. 10. Bahwa hal tersebut, menurut Pihak Terkait akan lebih memenuhi rasa keadilan karena lebih memilih kerusakan yang minimal daripada kerusakan yang nyata-nyata lebih parah. Apabila Mahkamah mengesahkan hasil pemungutan suara ulang, tanggal 22 Maret 2016 yang pelanggarannya lebih parah, maka hal tersebut tentu sangat melukai rasa keadilan dan akan lebih jauh dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. 11. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, mengingat pelanggaran yang terjadi pada saat PSU, khususnya di 2 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki di Kecamatan Katobu, telah memenuhi syarat dan kriteria untuk dilakukannya PSU sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusannya, maka atas dasar keadilan Pihak Terkait meminta Mahkamah untuk memerintahkan PSU kembali di dua TPS a quo. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 59

1. Membatalkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo Kabupaten Muna, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 24 Maret 2016. 2. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, yang benar menurut Pihak Terkait. Sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor Urut 1, L.M Rusman Emba, S.T dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si dengan perolehan suara 47.434 suara. Pasangan Calon Arwaha Ady Saputra dan La Ode Saimuna, perolehan suara 5.408. Pasangan Calon Dr. H. LM Baharuddin M.Kes dan H. La Pili S.Pd., dengan perolehan suara 47.458. Jumlah total suara 100.300. atau memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, di TPS 4 Kelurahan Raha I, dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. 292. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih. Ya, jadi Saudara sekalian semua yang disampaikan di Mahkamah ini dalam persidangan oleh seluruh pihak, masing-masing harus dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Jadi kalau di kemudian hari siapa pun yang memberikan keterangan ternyata tidak benar, tentu konsekuensinya selanjutnya adalah urusan hukum, ya. Kemudian, Pihak Terkait tadi kan ada perbaikan, ya tolong perbaikannya disampaikan juga ke Pemohon, Termohon, dan Panwas supaya fair. 293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Baik, Yang Mulia.

60

294. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada sekarang? 295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Tadi sebenarnya sudah kami serahkan 12 rangkap, sebelum sidang ke (...) 296. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, sudah ada ya? 297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Sudah. 298. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ke Cholidin? Tolong diserahkan perbaikan itu, jadi yang terakhir itu yang akurat. 299. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya. 300. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, Sirra ya. Oh, sudah. Sudah dapat? 301. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Baik, Pihak Terkait. Sudah, Yang Mulia. 302. KETUA: PATRIALIS AKBAR Lho, tadi minta. 303. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ndak dari panwas dan Bawaslu.

61

304. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau panwas ya, sudah tadi. Tadi kan minta juga yang perbaikan, tadi sudah dapat ya? 305. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sudah, Yang Mulia. 306. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 307. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kolega pasti kasih, Yang Mulia. 308. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sama-sama, ya. Kemudian, untuk menjaga asas fairplay, kami bertiga barusan sudah musyawarah bahwa ada bukti baru yang diajukan oleh Pihak Terkait, PT-112, PT-113, PT-114, PT-115. Sebentar ya, skors dulu 5 menit ya. Baik, skors dicabut. Saudara sekalian, ya karena memang dalam persidangan ini ada bukti-bukti baru yang disampaikan. Kami sepakat, silakan kepada semua pihak bisa mempelajari, ya, di bagian Kepaniteraan, jadi kami tidak bagikan tapi dibolehkan mempelajari, ya. Jadi KPU, Panwas ada hal-hal baru, ya, Pemohon, ya. Kemudian Pihak Terkait kalau juga ada bukti baru dari masing-masing silakan, ya. Jadi Saudara diberikan kesempatan nanti berkomunikasi langsung dengan Kepaniteraan kami, ya. Baik, 309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Mohon, izin, Yang Mulia (...) 310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN Mohon izin, Majelis (..)

62

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Untuk yang alat bukti tadi, Yang Mulia, yang PT-112 sama PT-115 sebenarnya kemarin sudah ada dalam daftar bukti, cuma fisiknya baru kita serahkan hari ini. 312. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik. 313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Termasuk yang rekaman suara mungkin akan kami serahkan dalam bentuk flashdisk, Yang Mulia. 314. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi flashdisk itu rekamannya enggak bisa dibuka di sini, coba nanti koordinasi, ya (...) 315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Ya (...) 316. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dengan Kepaniteraan sampai bisa dibuka. 317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Baik, Yang Mulia. 318. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jangan sampai dipaksa. 319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Baik, baik. 320. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, pelan-pelan saja, dia terbuka sendiri nanti. Kemudian PT-114 ini belum ada dalam flashdisk, yang diserahkan hari Jumat, tanggal 15 bulan 4, ya. 63

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Ya. 322. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, tolong nanti ... kemudian PT-116 belum ada. 323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Baik, Yang Mulia, nanti kami lengkapi. 324. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, dilengkapi, ya. 325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Baik. Ya. 326. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi sebelum sidang ini ditutup, kita mau pengesahan alat bukti dulu, ya. Pertama dari Pemohon, tambahan buktinya PSU 1 sampai dengan 10, betul? 327. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Betul, Yang Mulia. 328. KETUA: PATRIALIS AKBAR Betul, ya, kita sahkan, ya, nanti boleh dipelajari, ya. KETUK PALU 1X Kemudian Kabupaten Muna, ini panwas, ya. Panwas Muna PK-1 sampai dengan PK-16, betul? KETUK PALU 1X Kemudian ini Pihak Terkait, ya, enggak apa-apa enggak urutan enggak masalah. PT-54 sampai dengan PT-115? PT-116 apa PT-115?

64

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF PT-115, Yang Mulia. 330. KETUA: PATRIALIS AKBAR PT-115. Jadi ada tulisan PT-116 enggak jadi itu, ya? 331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM NASEF Enggak jadi, Yang Mulia. 332. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, tarik kembali, ya. PT-54 sampai dengan PT-115, ya? KETUK PALU 1X Kemudian ini dari KPU ... ini KPU apa? Oh, ya, dari KPU RI walaupun orangnya enggak hadir, lampiran 1 sampai dengan lampiran 3, ya. KETUK PALU 1X Kemudian KPU provinsi, lampiran 1 sampai dengan 5, betul? KETUK PALU 1X KPU Kabupaten Muna, lampiran 1 sampai dengan 50, betul ya? KETUK PALU 1X Ya. Dengan demikian, rangkaian laporan hari ini kita cukupkan kan kita anggap selesai nanti (...) 333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN Mohon izin, Majelis? 334. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, masih ada. Silakan.

65

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL RAHMAN Dari Pihak Terkait, apabila Majelis berkenan, Pihak Terkait diberi kesempatan menghadirkan saksi, Majelis. 336. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, nanti. Ini akan kami laporkan dulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim keadaannya. Kami belum bisa memberikan jawaban, ya, tinggal menunggu panggilan selanjutnya untuk apa, ya, dari Mahkamah. Permohonannya sudah kami dengar dan sudah dicatat di dalam risalah sidang ini, ya. Baik, ya. Cukup, Sirra? Bu Musyawaroh? Musyarofah ... Musyawarohnya terkenal. KPU provinsi cukup? Kabupaten? Panwas? Cukup semua, ya? KPU RI tidak ada, ya enggak apa-apa, tapi tertulisnya juga sudah masuk. Enggak, mereka enggak mewakili ya. Dengan demikian, sidang hari ini cukup dan sidang selesai. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB Jakarta, 19 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

66