•
GUBERNURLAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ ';/&D/II.03/HK/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJAI PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASIINDONESIA (IDII PROVINSI LAMPUNG
GUBE~
Menimbang
LAMPUNG,
a. bahwa dalam rangka mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia, dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan dibidang politik, pemerintah telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu sektor yang hendak dicapai dalam RPJM Tahap ke-3 Thhun2015-2019; b. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi dalam mengukur perkembangan demokrasi dan menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik serta mendukung pengumpulan data berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi, perlu keterlibatan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi; c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu membcntuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubemur Lampung;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
Sistem
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014; 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dar, BeJanja Daerah Provinsi Lampurig Tahun Anggaran 2016;
, ,
·2
Memperhatikan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 1. Surat Keamanan Republik Indonesia Nomor B.06jMenkoj PolhukamjOlj2012 Perihal Pembentukan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200j618jSJ tanggai 04 Februari 2015 Perihai Pelaksanaan Demokrasi di Daerah. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASIINDONESIA (IDII PROVINSI LAMPUNG.
KESATU
Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IOl) Provinsi Lampung dengan susunan personaiia sebagaimana tereantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA
Kelompok Kerja (Pokja] sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IOl); b. memberikan masukan penyempurnaan Indikator dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); c. melakukan pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia (IOl) berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi; d. melakukan penjaminan kuaiitas (quality assurance) dalam proses pengumpulan data dan kuaiitas data yang dihasilkan; e. melaksanakan pendampingan daiam pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi perencanaan pembangunan politik; f. dan terlibat aktif, daiam upaya desiminasi Indeks Demokrasi Indonesia (IOl) di tingkat Provinsi.
KETIGA
Untuk mendukung kelancaraan peIaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Dikturn Kesatu, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercanturn daiam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas kegiatan sebagai berikut: a. me1aksanakan administrasi kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Dernokrasi Indonesia (101); b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang dilaksanakan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); dan c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
KEEMPAT
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
-3
KELIMA
Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.27.01.
KEENAM
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETUJUH
Keputusan ini mulai berIaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 10 -S- 2016 GUBERNUR LAMPUBG,
Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta; 3. Kepala Badan Pusat Statistik RI di Jakarta; 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 5. lnspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 7. Masing-masing Anggota Pokja dan Sekretariat Pokja yang bersangkutan,
-4
LAMPlRAN I
: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 07S0/IL03/HK/2016 TANGGAL II) S 2016
SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG
NO
NAMA/JABATAN/INSTANSI
1 1.
Selcretaris Lampung
2 Daerah
Provinsi
KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA 3 Ketua
2.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung
Wakil Ketua
3.
Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Politik Kasubdit Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung Kepala Staf Teritorial Korem 043/Garuda Hitam
Selcretaris
~.
4.
5. 6.
7.
-
8.
9. 10.
11.
12. 13.
14.
I
Anggota
BESARNYA HONORARIUM KET. PERBULAN fRpl 4 5 Diberikan 400.000 honorarium selama 6 (enam) bulan 400.000 terhitung mulai bulan Mei 2016 350.000 sampai dengan Oktober 2016 yang 270.000 dibebankan kepada APSD Provinsi Larnpung
TA.
Anggota
270.000
pada 2016 I 'rograrn
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi , Lampung Kepala Badan Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Kepala KanwiI Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Lampung FakuItas Ilmu Akademisi Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Lampung Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
Anggota
270.000
l'oliLik
Anggota
270.000
Anggota
270.000
Anggota
270.000
Anggota
270.000
Anggota
270.000
Anggota
270.000
Persatuan Ketua Dharma Indonesia Lampung Uskup Keuskupan Lampung
Hindu Provinsi
Anggota
270.000
Provinsi
Anggota
270.000
Pcndidikan
Mnsyarakat.
-5
15.
Ketua Wall Umat Provinsi Lampung
Buddha
Anggota
270.000
16.
Wakil Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Lampung Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung
Anggota
270.000
Anggota
270.000
Anggota
270.000
17.
18.
Pengurus Wartawan Lampung
DKD Persatuan Indonesia Provinsi
-6 LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ .7.So /II.03/HK/2016 VtJ - s- - 2016 TANGGAL
SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJAI PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASIINDONESIA (IDII PROVll'lSI LAMPUNG
I
Koordinator
II. Anggota
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Larnpung 1. KepaIa Bidang SosiaI Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2. KepaIa Bidang Hubungan Masyarakat Komunikasi dan Infonnatika Provinsi Lampung
Dinas
3. KepaIa Bidang Statistik SosiaI Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 4. KepaIa Sub Bidang Fasilitasi Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung. 5. KepaIa Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 6. RITA KENCANA (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung). 7. SUDIASIH (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung). 8. DIAN MURNIATI (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung). 9. SULlSDIANTO (JFU Badan Kesatuan Politik Daerah Provinsi Lampung).
Bangsa dan
10. WULAN NINGSIH, A.Md. (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
GUBERNUR LAMPUNG,
