2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016 PERKARA NOMOR 31/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, SAKSI PEMOHON, GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR, DAN PGRI (V)

JAKARTA SENIN, 30 MEI 2016

PERIHAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016 PERKARA NOMOR 31/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran Angka I huruf A Nomor 1] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016 1. Muh. Samanhudi Anwar PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XIV/2016 1. Bambang Soenarko 2. Enny Ambarsari 3. Radian Jadid, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan DPR, Saksi Pemohon, Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan PGRI (V) Senin, 30 Mei 2016, Pukul 14.17 – 15.53 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Arief Hidayat Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Aswanto Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams

Sunardi Ida Ria Tambunan

SUSUNAN PERSIDANGAN

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016: 1. Santoso (Wakil Walikota Blitar) B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016: 1. Juari 2. Aan Eko Widiarto 3. Haru Permadi 4. Bakti Riza Hidayat 5. Bambang Arjuno C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XIV/2016: 1. Edward Dewaruci D. Pemerintah: 1. Yunan Hilmy 2. Fitri Nur Astari 3. Mareta Kustindiana E. Pihak Terkait: 1. Himawan E. Bagijo 2. Andi Muhammad Asrun

(Gubernur Provinsi Jawa Timur) (PB PGRI)

F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016: 1. Rohmat Abadi 2. Rudy Wijanarko 3. Mokhamad Sidik

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.17 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 30/PUUXIV/2016 dan 31/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Pemohon 30/PUU-XIV/2016?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon 30/PUU-XIV/2016 hadir dalam kesempatan ini sebagai Kuasa, saya Aan Eko Widiarto. Kemudian hadir juga Bapak Juari, S.H., Pak Bambang, S.H., Pak Haru, dan Pak Bakti. Sebagai Prinsipal yang hadir adalah Bapak Wakil Walikota Blitar Bapak Santoso. Terima kasih. 3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Perkara 31/PUU-XIV/2016?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWARUCI

NOMOR

31/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkara 31/PUU-XIV/2016 saya Edward Dewaruci, Advokat Kuasa Hukum. Terima kasih. 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. DPR tidak hadir dengan surat resmi. Kemudian Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

6.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, saya Yunan Hilmy, beserta Ibu Fitri dan Ibu Mareta dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

1

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Kemudian Pihak Terkait ada dua Pihak Terkait, satu Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kita undang untuk menjadi Pihak Terkait, saya persilakan.

8.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR): HIMAWAN E. BAGIJO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu. Mohon izin, Yang Mulia, Bapak Gubernur memberi Kuasa kepada saya, Kepala Biro Hukum Himawan. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dari Pihak Terkait yang mengajukan juga termasuk PGRI yang hadir Pak Asrun, silakan.

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PB PGRI): ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili Plt Ketua Umum. Dan di belakang ada juga pengurus PGRI Pak Andi Aswin, terima kasih.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Agenda kita baru menginjak ke Perkara 30/PUU-XIV/2016 pada persidangan kali ini dan juga untuk Pihak Terkait itu untuk Perkara 30/PUU-XIV/2016 dan 31/PUU-XIV/2016 yang mengajukan Saksi Perkara 30/PUU-XIV/2016 ada 4 orang, kemudian keterangan Pihak Terkait. Saya dahulukan untuk keterangan Pihak Terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian nanti dari PGRI. Saya persilakan, supaya bisa waktunya yang efisien.

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR): HIMAWAN E. BAGIJO Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu. Terima kasih, untuk kesempatan kami dihadirkan di tempat ini sebagai Pihak Terkait. Menurut kami, lebih kepada pihak yang terkaitkait karena kami juga kaget begitu menerima undangan Gubernur 2

diminta untuk memberikan keterangan, begitu. Karena kami berpikir bahwa ini urusan wajib, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, begitu. Karena kalau kami diberi keterangan hari ini, ya, kami menyampaikan kesiapan kami saja, Yang Mulia, untuk melaksanakan tugas sebagai pemerintah bawahan melaksanakan perintah undang-undang kan diperintah oleh Pemerintah Pusat. Kira-kira intinya itu, tetapi untuk uraian, kami akan sampaikan secara singkat saja supaya lebih cepat. Majelis Hakim Yang Mulia, pada persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016, saya Himawan mewakili Pemerintah Provinsi menyampaikan pokok-pokok sebagai berikut. Ini enggak jalan, lanjut, baik. Ada tiga pokok yang ingin kami sampaikan. Pertama ada empat: Profil Jawa Timur, Pembagian Urusan Pemerintahan, Implementasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan terakhir Kesimpulan. Kami menambahkan, Yang Mulia, tentang pembagian urusan yang tidak masuk di meja, tetapi nanti kami akan lengkapi. Pertama. Provinsi Jawa Timur sebagai pemerintah provinsi yang didirikan di Jawa Timur sejak berdirinya Republik ini. Kami terdiri atas 38 kabupaten/kota otonom dan kami sebagai bagian Negara Kesatuan diberi tugas untuk melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, dan sinergi dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi. Lanjut saja. Nah, kami punya luas yang cukup besar, ada 47.154 km2, kemudian kami ada wilayah kami ini sebenarnya sudah overload karena setiap kilometer lalu ditinggali 807 jiwa. Dari sekian kabupaten, kita punya 664 kecamatan, 8.501 desa dan kelurahan. Jumlah penduduk kami sekitar 38 juta lebih. Dengan LPP-nya 0,610 dan TFR-nya 1,946. Kita lanjutkan saja. Yang Mulia, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan ini ada kewenangan absolut, ada kewenangan konkuren, dan ada kewenangan umum. Nah, di kewenangan konkuren itu ada yang pelayanan dasar dan ada nonpelayanan dasar. Berdasarkan undang-undang ini juga, kemudian dalam pelayanan dasar itu … lanjut. Salah satunya adalah pendidikan. Jadi sudah jelas di Undang-Undang Nomor 23 itu pendidikan adalah bagian dari urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini. Nah, bagaimana leveling-nya, itu diatur selanjutnya … lanjut. Lanjut saja, lanjut. Nah karena ini sudah menjadi urusan wajib, kemudian diatur bahwa provinsi itu diperintahkan nanti untuk mengurus level pendidikannya itu tingkat Sekolah Menengah Atas, baik itu SMU maupun SMK. Nah, urusan pendidikan yang SMP dan SD, itu akan

3

dengan undang-undang diserahkan kepada kabupaten/kota. Jadi provinsi diberi tugas itu. Nah, berdasarkan tugas itu, yang sampai hari ini belum kami laksanakan karena memang belum selesai proses alihnya. Tetapi persiapan sudah kami lakukan, maka Jawa Timur melakukan persiapanpersiapan sebagai berikut. Lanjut, lanjut saja, lanjut. Nah, oleh karena kami sudah diberi tugas, maka ada beberapa hal yang kami siapkan. Karena nanti dengan urusan ini pindah ke provinsi, kami harus mengurus ada istilahnya 43D, personel, pendanaan, sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut dari persoalan ini. Nah, ini dengan demikian nanti, serah terima itu nanti akan dilaksanakan di 2 Oktober 2016. Jadi, sekarang sudah masuk persiapan-persiapan. Oleh sebab itu, kami dari provinsi sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Lanjut. Nah, tentang personel, kami sudah mempelajari dan berdasarkan peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016, nanti akan ada proses pengalihan. Yang dari pegawai daerah, guru-guru itu, akan menjadi pegawai provinsi, dan dasar hukumnya sudah ada, Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016. Sarana prasarana sudah diatur oleh Menteri Dalam Negeri di dalam PP Nomor 27 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 17 sebagai perubahan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Nanti ada pemindahtanganan, ada penghapusan, ada penatausahaan. Bagi kami pemerintah provinsi, ini prinsipnya adalah dari kantong kiri ke kantong kanan karena sama-sama punya negara. Apakah itu mau punya kabupaten, mau punya provinsi, kalau diperintahkan, toh nanti sama-sama administrasinya di DJKN (Direktur Jenderal Kekayaan Negara). Jadi tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan dalam konteks sarana prasarana karena semuanya adalah milik negara. Ini prinsip prasarana. Ini memang ada banyak seringkali kami di provinsi juga karena lebih efektif fasilitas itu diurus kabupaten, ya, kita serah terimakan, lalu nanti ditukar di mana kegiatannya. Jadi kami banyak di provinsi itu selama saya Kepala Biro Hukum, sebagai tambahan saja, kami sudah banyak mengalihkan aset kabupaten/kota karena lebih optimal diurus oleh kabupaten/kota asetnya, begitu. Sehingga nanti kalau ini memang … memang harus diurus oleh provinsi karena perintah undang-undang menjadi urusan wajib, ya, kita siap melaksanakan untuk urusan wajib yang harus dilakukan. Jadi, prinsipnya dari kantong kiri ke kantong kanan dan tetap ini milik negara. Tidak menjadi miliknya kabupaten, tidak miliknya provinsi. Jadi setiap apa pun ditarik oleh pemerintah pusat, ya kita serahkan gitu karena urusan wajib. Kemudian dokumen dan arsip. Ya Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 46 Tahun 2016 itu mengatur ada pendataan identitas arsip, 4

penataan pendaftaran arsip, verifikasi arsip, penyerahan arsip, penyerahan arsip statis, dan pemusnahan arsip. Jadi, secara prinsip, kami sudah mempelajari beberapa regulasi ini dan dengan demikian sudah membuat roadmap. Lanjut. Roadmap kami sebagai berikut. Akhir November 2014 kita … kami sudah melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 dengan 38 kabupaten/kota mengenai pengalihan urusan ini dan semuanya sudah dilaksanakan. Januari 2015 provinsi menyusun Tim Pokja, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015. Februari sampai Maret, kami melakukan kajian akademi implementasi Undang-Undang Nomor 23 karena kami harus melakukan perubahan perda kami untuk melaksanakan urusan pendidikan yang diperintahkan ini. Nah, selanjutnya di April sampai Mei 2015 sudah dilaksanakan sosilaisasi Surat Edaran Nomor 120 Tahun 2015 dengan 38 kabupaten/kota surat edaran gubernur ini dimaksudkan untuk menyiapkan perangkat-perangkat di kabupaten/kota bahwa nanti akan ada peralihan ini dan bagaimana provinsi melakukan tugas ini sebagai tugas urusan wajib yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Nah, Juni dan Juli 2015, kami melakukan pendataan aset. Nah, November, verifikasi P3D ke kabupaten/kota. Nah, ini yang sedang berjalan dan sampai sekarang belum selesai. Nah, selanjutnya, di 2016 … lanjut. Provinsi sudah finalisasi pendataan P3D dan sudah kelihatan sekali berapa ribu guru yang akan pindah, berapa aset yang akan pindah yang diurus, bagaimana administrasi itu semua sudah dilakukan. Nah, Maret ini melakukan validasi dan April kami sudah menyelesaikan finalisasi validasi. Dan Mei, kami melakukan pemetaan validasi tunjangan pegawai, perhitungan rencana anggaran. Jadi, ini kita bulan-bulan ini belum selesai karena masih dihitung terus. Karena kami urusan wajib juga nanti kami menunggu, berapa besaran anggaran yang diturunkan dari pemerintah pusat. Karena urusan wajib itu urusan diberikan sekaligus uangnya. Jadi, nanti akan kami hitung berdasarkan potensi yang ada. Nah, yang terakhir. Mengapa ini belum dijalankan sekarang? Organisasi ini masih menunggu peraturan pemerintah tentang organisasi yang sampai sekarang belum hadir. Nah, oleh sebab itu, di bulan Juli nanti peraturan pemerintah hadir, sehingga nanti 1 Oktober persis dua tahun dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini kami provinsi sudah siap melaksanakan tugas yang dilaksanakan … yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kesimpulannya, prinsipnya, penyelenggaraan urusan bidang pendidikan merupakan bagian urusan konkuren wajib pelayanan dasar yang bersifat vital dan menentukan kemajuan bangsa. Untuk itu, prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil upaya terbaik 5

untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencapai bagian akhir tahapan persiapan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan khusus, yakni memasuki proses penganggaran biaya pelaksanaan urusan tersebut dan direncanakan serah terima P3D akan langsung pada bulan Oktober 2016. Bulan-bulan ini, Yang Mulia, kami sudah menggarap rancangan anggaran. Yang bulan Juni nanti sudah ada plafon (suara tidak terdengar jelas) yang akan kita serahkan kepada DPRD Provinsi. Dan kami prinsipnya, pemerintah provinsi … karena ini urusan wajib, kami tunduk pada pemerintah pusat, gitu. Jadi, apa pun yang diperintahkan, kita siap dan Provinsi Jawa Timur selama ini siap. Dan kami tahu bahwa dalam urusan wajib ini, kami serahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat yang sudah menata sedemikian rupa dan kami akan melakukan sebaikbaiknya. Kira-kira itu, Yang Mulia, keterangan dari Pemerintah Provinsi. Mohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan kami. Kami prinsipnya, sebagai pemerintahan bawahan, kami siap melaksanakan urusan wajib yang diperintahkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum wr. wb. 13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Dr. Himawan Estu Bagijo, silakan duduk. Berikutnya, Pak Dr. Andi Muhammad Asrun, saya persilakan. Kuasa dari PB PGRI.

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PB PGRI): ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, kami mohon maaf karena Ketua Pelaksana Tugas PB PGRI tidak bisa hadir dalam sidang ini karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama-tama, kami menilai bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Karena bagaimana pun juga, perkara yang diajukan ini adalah perkara yang terkait antara hubungan warga negara dengan negara dan hubungan antarlambaga negara satu dengan yang lain di level daerah. Kami … pendapat kami berdasarkan pada Pasal 24C UndangUndang Dasar Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun

6

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang beberapa pasalnya telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kami tidak membacakan Pasal 15 ayat (1) dan selanjutnya, Yang Mulia. Karena dianggap dibacakan. Kemudian, kedudukan Pemohon. Kami berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo. Namun selanjutnya, kami serahkan penilaian Mahkamah terhadap ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi, semua kami serahkan kepada … kepada Mahkamah. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi, yang terhormat hadirin sekalian. Kami telah membaca dalil-dalil permohonan dan dalil-dalil permohonan atau perkara yang diajukan ini diajukan oleh Para Pemohon ketika dunia pendidikan kita masih menghadapi persoalan-persoalan yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan perhatian, dan usaha, kerja keras semua pemangku pendidikan negara ini. Kami memahami kerisauan Para Pemohon, yaitu orang tua, anak didik, guru-guru, dan pemerintah daerah juga. Kami mencatat Walikota Blitar mengajukan permohonan pengujian Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 regristasi Perkara Nomor 32 yang mempersoalkan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi menyebabkan Pemohon sebagai walikota mengalami kerugian konstitusional. Kami juga mencatat adanya Pemohon lain dari Surabaya yang juga mempersoalkan hal yang sama dengan Pemohon Walikota Blitar. Para Pemohon mempersoalkan pengelolaan SMA/SMK yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi dengan argumen bahwa Pemerintah Kota Surabaya sesungguhnya memiliki kewajiban dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan SMA/SMK dimaksud. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 51 ayat (1) dan (2) serta Lampiran Huruf A tentang Pembagian dan selanjutnya, menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh pasal a quo berupa potensi kehilangan jaminan bagi warga negara yang tidak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Para Pemohon, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan selanjutnya menghilangkan kewenangan pemerintah daerah yang secara mandiri telah dan mampu melaksanakan pengelolaan pendidikan tingkat menengah yang diterapkan di daerahnya. Para Pemohon mendalilkan bahwa terjadi hilangnya keuntungan konstitusional dalam jaminan pelayanan pendidikan yang telah diterima

7

oleh Pemohon sebelum berlakukan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan selanjutnya. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah mengeluarkan kebijakan dan program-program dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Kota Surabaya, sudah dirasakan langsung hasilnya oleh Pemohon. Para Pemohon memberikan contoh bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah memiliki program jaminan pendidikan sampai tingkat wajib belajar 12 tahun dengan didukung oleh program-program pendukung lainnya, berupa program pendidikan tenaga pendidik yang dilakukan secara rutin dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga bagus. Namun, di atas argumen-argumen yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, menurut Pihak Terkait ada hal terpenting sebelum Mahkamah memberikan putusan atas permohonan a quo, yang terkait dengan proses pembahasan undang … rancangan Undang-Undang DPR. Sayangnya DPR tidak hadir dalam pertemuan … dalam sidang kali ini. Pertama, yaitu seberapa jauh pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum atau secara khusus, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah melibatkan para pemangku kepentingan atas stakeholders pendidikan di tingkat nasional, serta daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan organisasi provinsi, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Para pemangku kepentingan seharusnya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah a quo. Aspirasi mereka harus diserap dan dijadikan pertimbangan untuk mengesahkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), serta Lampiran Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sehingga Pasal 15 a quo memenuhi syarat sosiologis sebagai peraturan perundang-udangan yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat hukum kita, Yang Mulia. Memiliki pengalaman terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, terutama terkait dengan pasal larangan ex-narapidana untuk dipilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD, serta untuk dipilih menjadi kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pelarangan ex-narapidana untuk dipilih dalam sebuah pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 bertentangan dengan … mohon maaf, Yang Mulia. Ini bukan 2015, tapi 2004 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 a quo bertentangan dengan amanat yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Benturan tersebut terjadi karena Rancangan UndangUndang pemerintah a quo tidak menjadikan Undang-Undang Masyarakat sebagai satu konsiderannya dan pembahasannya, serta tidak melibatkan 8

pakar hukum pidana dan menjadikan pendapat ahli hukum pidana dalam merumuskan pasal a quo. Mahkamah kemudian membuat putusan tafsir besyarat atas Pasal pelarangan ex-narapidana tersebut, vide Pasal MK … vide Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yaitu mantan narapidana boleh menjadi peserta pemilukada dan pemilu legislatif dengan syarat antara lain menyatakan sebagai mantan narapidana pada publik bukan residivis dan telah melewati waktu 5 tahun dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan karena telah menyelesaikan masa hukuman. Kemudian Mahkamah secara tegas lagi menyatakan larangan exnarapidana a quo bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian selanjutnya kita lihat pada Pasal 7 huruf g UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 dibatalkan oleh Mahkamah karena alasan pencabutan hak-hak tertentu haruslah sesuai dengan putusan pengadilan, bukan di luar putusan pengadilan. Kedua, Yang Mulia. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 … 23 Tahun 2014, seharusnya didasarkan pada hal penilaian objektif, apakah timbul kendala dalam penyelenggara pendidikan SMA/SMK di tingkat kabupaten/kota, sehingga penyelenggara pendidikan SMA/SMK harus diserahkan, harus dialihkan kepada provinsi. Pengalihan kewenangan tersebut tentunya dapat saja menimbulkan kegaduhan sosial-politik, jika ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak didasarkan pada sebuah kajian komprehensif terkait kemampuan penyelenggara pendidikan SMA/SMK di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membuat “aturan” untuk tetap memberikan kewenangan penyelanggara pendidikan SMA/SMK kepada pemerintah kebupaten/kota yang mampu dan terbukti mampu menyelenggara pendidikan SMA/SMK secara baik. Akhirnya, Yang Mulia, kami menilai bahwa segenap dalil-dalil permohonan harus dibuktikan di dalam Sidang Mahkamah dengan didukung bukti-bukti. Dan tentunya kami berharap Mahkamah Konstitusi bisa memberikan putusan seadil-adilnya dan selurus-lurusnya. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. 15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Pak Asrun. Silakan duduk kembali. Sekarang kita dengar keterangan Saksi. Sebelum menyampaikan, saya minta untuk maju terlebih dahulu untuk diambil sumpahnya. Pak Rohmat Abadi, hadir? Silakan maju ke depan. Pak Reza Pahlevi?

9

16.


NOMOR

30/PUU-

Pak Reza tidak jadi (suara tidak terdengar jelas) (…) 17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, tidak jadi, hanya 3 ya?

18.


NOMOR

30/PUU-

Tiga, Yang Mulia. 19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pak Reza enggak jadi. Drs. Rudy Wijanarko, M.Si., kemudian Mokhamad Sidik, saya persilakan. Hanya Pak Rohmat yang beragama Kristen, yang Pak Rudy dan Mokhamad, Muslim. Silakan. Mohon perkenan, Pak Wahiduddin Yang Mulia, untuk mengambil sumpah Pak Rudy dan Mokhamad Sidik.

20.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Pak Rudy dan Mokhamad Sidik, ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

21.

SAKSI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Kemudian yang Pak Rohmat beragama Kristen. Mohon perkenan, Yang Mulia Prof. Maria.

23.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti saya.

10

“Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.” 24.

SAKSI BERAGAMA KRISTEN: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

25.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Rohaniwan. Saudara Pemohon, siapa dulu yang akan diminta untuk memberikan keterangan?

27.


NOMOR

30/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama adalah dari siswa Mas Rohmat Abadi, kemudian yang kedua adalah Bapak Mokhamad Sidik, dan yang terakhir Bapak Rudy Wijanarko. Terima kasih. 28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Langsung memberikan keterangan, ya? Tidak dipandu, ya? Silakan, Pak Rohmat. Pak Rohmat ini siswa? Oh, saya kira kepala sekolah. Silakan, Pak Rohmat.

29.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: ROHMAT ABADI Shalom, selamat sore, Pak Hakim. Nama saya Rohmat Abadi, teman-teman saya sering memanggil saya dengan nama Edo. Lahir Januari … 21 Januari 1998. Agama Kristen. Nomor Induk Siswa Nasional 9980349100. Alamat, Jalan Jati Nomor 115, RT 04 RW 013, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kota Blitar. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Adik saya masih sekolah di Kelas 4 dan 5 SD, serta Kelas 3 SMP. Ayah saya sudah meninggal sejak saya di Kelas 2 SMP. Ibu saya bekerja sebagai pedagang kecil di rumah. 11

Saya sekolah di SMA Negeri 4 Kota Blitar Kelas XI IPS 5. Saya hadir di sini untuk memberikan kesaksian terhadap apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya ketahui pada saat masuk di SMA Negeri 4 Kota Blitar sampai dengan saat ini. Saya merasa sangat senang sekali pada saat mengikuti tes masuk di SMA Negeri 4 Kota Blitar karena saya tidak perlu meminta uang kepada ibu saya untuk biaya pendaftaran. Pada saat saya mendaftar masuk di SMA 4, saya meminta uang kepada ibu untuk fotokopi ijazah dan kartu keluarga, serta untuk afdruk foto saja. Sedangkan untuk persyaratan yang lain, seperti harus memiliki sertifikat Tes Kemampuan Agama, saya mendapatkannya dengan gratis. Pada saat harus memenuhi sertifikat TKA, saat itu saya bertanya-tanya, masa saya juga harus ikut tes baca Alquran? Padahal agama saya adalah Kristen. Ternyata untuk saya, tidak tes baca tulis Alquran, tetapi Tes Kemampuan Agama sesuai dengan agama yang saya peluk. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, saya harus mengikuti tes yang materinya terdiri dari menghafalkan salah satu surat Injil dan menyanyikan salah satu lagu rohani sesuai dengan agama yang saya peluk, yaitu agama Kristen dengan tanpa biaya atau gratis. Setelah diterima di SMA Negeri 4 Kota Blitar, saya tambah senang karena sekolahnya meskipun pada saat itu masih dalam pembangunan, sudah terlihat bagus dan sekarang sudah selesai pembangunannya dan megah sekali. Saya senang ketika saya daftar ulang tidak harus membayar apa pun. Kemudian ketika sudah masuk sebagai Siswa SMA 4, secara bertahap saya mendapatkan perlengkapan sekolah yang banyak. Peralatan tersebut adalah 3 setel kain seragam terdiri dari: 1 set kain warna putih dan abu-abu, 1 set batik merah dan hitam, dan 1 set warna cokelat pramuka lengkap dengan atributnya. Saya juga diberi ongkos jahit untuk 3 setel seragam tersebut. Saya juga diberi sepatu sekolah, tas, study set yang terdiri dari kotak pensil yang berisi bolpoin, pensil, penggaris, penghapus, dan stipo. Untuk mengikuti pelajaran olahraga, saya juga mendapatkan pakaian olahraga. Sedangkan untuk mengikuti pelajaran yang lain, saya diberi LKS dan buku tulis, sehingga saya tidak pernah meminta uang kepada ibu untuk membeli buku tulis maupun LKS. Karena LKS dan buku tulis yang diberikan kepada saya cukup untuk kebutuhan saya setiap semester. Kebutuhan lain untuk kebutuhan sekolah saya, seperti kaus kaki, ikat pinggang, stang leher, dan topi juga saya dapatkan dari sekolah. Saya bertambah senang ketika pada akhir tahun 2015 saya dapat menggunakan tablet yang disediakan oleh sekolah yang dapat saya pakai untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh bapak/ibu guru. Apalagi untuk mengakses internet, saya tidak perlu meminta uang kepada ibu untuk membeli pulsa karena saya bisa mengakses internet 12

melalui Wifi yang disediakan oleh sekolah. Dan kalau di rumah, saya bisa mengakses internet yang disediakan oleh kantor Kecamatan Sukorejo dekat rumah saya. Selama ini untuk berangkat dan pulang sekolah, saya bonceng atau nebeng ke teman-teman saya yang memiliki kendaraan. Karena kami tidak punya kendaraan yang dapat saya pakai untuk sekolah. Untuk masalah perjalanan ke sekolah dan pulang dari sekolah selama ini, saya tidak pernah merasa khawatir harus jalan kaki, andaikan tidak ada teman yang bonceng atau nebengi. Karena Pemerintah Kota Blitar telah memberikan kendaraan berupa angkot dan bus gratis, di mana tempat mangkalnya kebetulan berdekatan dengan rumah saya. Belakangan ini, saya tambah senang sekali ketika saya mendengar pidato Bapak Walikota Blitar ketika hadir ke sekolah saya, di mana beliau menyampaikan bahwa ke depan, siswa Kota Blitar akan diberi uang saku dan akan dibelikan sepeda untuk ke sekolah. Andaikan itu nanti dapat diwujudkan, betapa bahagianya keluarga kami. Karena selama ini ibu saya sulit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bapak Hakim Yang Mulia, apa yang saya sampaikan di atas tentang apa saja yang saya terima dari sekolah, saat ini sebagian saya bawa, yaitu tas sekolah, buku, LKS, kotak pensil, bolpoin, penggaris, dan tablet. Apa yang saya pakai saat ini mulai dari sepatu, kaus kaki, ikat pinggang, dan seragam batik merah ini adalah pemberian dari sekolah saya. Akan tetapi, belakangan saya benar-benar sangat khawatir sekali dengan masa depan saya dan adik-adik saya nanti. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi andaikan apa yang saya dengar akhirakhir ini bahwa sekolah saya akan berpindah yang menangani, yaitu Pemerintah Kota Blitar ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Andaikan ini benar-benar terjadi, apakah bisa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan sebagaimana yang saya terima pada saat ini? Jika tidak bisa memberikannya, betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh ibu saya untuk menyekolahkan saya dan adik-adik saya nantinya. Apakah mampu beliau ibu saya, memenuhi kebutuhan sekolah kami? Andaikan itu benar-benar terjadi, saya tidak bisa membayangkan, apakah saya bisa menyelesaikan sekolah saya sampai lulus? Saya juga membayangkan betapa sulitnya adik-adik saya nanti untuk bisa sekolah sampai dengan SMA. Andaikan ini benar terjadi, berarti pula hilang harapan saya untuk mendapatkan uang saku dan sepeda, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kota Blitar. Bapak Hakim Yang Mulia, demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Jakarta, 30 Mei 2016. Yang bersaksi, Rohmat Abadi.

13

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Rohmat … Mas Rohmat, silakan duduk dulu. Ada perbedaan ya, seragamnya antara gurunya atau kepala sekolah dengan yang dipakai siswa batiknya. Beda? Coba Pak Kepala Sekolah berdiri dan Mas Rohmat berdiri, batiknya beda apa sama itu? Bawahnya enggak sama ya? Bawahnya kalau yang anu polos begitu merah, kalau ini ada putihnya begitu. Baik. Terima kasih.

31.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PB PGRI): ANDI MUHAMMAD ASRUN (PGRI) Izin, Yang Mulia.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari mana?

33.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PB PGRI): ANDI MUHAMMAD ASRUN (PGRI) Dari PGRI, Pak.

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pak Asrun?

35.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PB PGRI): ANDI MUHAMMAD ASRUN (PGRI) Saya mohon izin untuk meninggalkan tempat karena harus terbang ke Banda Aceh, Pak.

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, silakan, Pak Asrun.

37.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PB PGRI): ANDI MUHAMMAD ASRUN (PGRI) Terima kasih, Yang Mulia.

14

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Asrun. Salam untuk Ketua PB PGRI. Sebetulnya ada pertanyaan, tapi ya Pihak Terkait enggak. Sekarang berikutnya, Pak Mokhamad Sidik terlebih dahulu. Saya persilakan. Nah, ini kan beda ini seragamnya. Kalau yang siswa, ada putihnya, kalau ini polos semua.

39.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: MOKHAMAD SIDIK Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Saya, Nama : Mokhamad Sidik NIP : 196611171992021002 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, terhitung mulai tanggal 29 September 2014. Berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 821/114/410.201.2/2014. Alamat : Jalan Cimalaya Nomor 11, RT 04 RW 09, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya hadir di Majelis yang sangat terhormat ini bermaksud untuk memberikan kesaksian, atas penyelenggaran pendidikan di Kota Blitar, selama saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kota Blitar. Dalam rangka mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan, kami menerjemahkan visi dan misi bahwa Walikota Blitar, dengan telah menetapkan tiga pilar kebijakan dalam pembangunan pendidikan di Kota Blitar. Tiga pilar dimaksud, yang pertama adalah pemerataan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan, sampai dengan pendidikan menengah. Yang kedua adalah peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Berangkat dari ketiga pilar kebijakan tersebut, kami menuangkan dalam program dan kegiatan yang secara umum, bentuk kegiatan yang kami terapkan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa Paud, SD, SMP, SMA, dan SMK dengan perhatian yang sama. Selanjutnya, secara garis besar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Pemerintah Kota Blitar telah membangun SMA 4 dalam rangka memenuhi kebutuhan akan prasarana pendidikan agar siswa usia sekolah pendidikan menengah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dapat ditampung dalam satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Kota Blitar ... yang didirikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Di mana telah dibangun satu 15

unit sekolah baru, yaitu SMA 4 Kota Blitar. Sekolah ini dibangun sejak saya belum menjadi Kepala Dinas Pendidikan, pada saat zaman Pak Wawali Kepala Dinasnya, yaitu pada tahun 2011. Adapun biaya yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kota, mulai dari pengadaan tanah, sampai dengan selesainya pembangunan pada tahun 2015, kurang lebih menelan biaya sekitar Rp50 miliar. Yang berikutnya adalah pemberian fasilitas kepada siswa. Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Bapak Walikota, agar seluruh keperluan yang dibutuhkan ketika anak masuk sekolah, semaksimal mungkin dapat dibiayai oleh pemerintah kota, maka kami usahakan memenuhi kebutuhan siswa yang selama ini menjadi kendala ketika siswa masuk sekolah melalui APBD Pemerintah Kota Blitar, di samping itu juga, diinstruksikan agar sekolah yang diselengarakan oleh Pemerintah Kota Blitar tidak memungut biaya kepada siswa, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar. Selanjutnya, kami yang ada di Dinas Pendidikan Kota Blitar dan seluruh UPTD di bawah ... di bawahnya, berkewajiban memenuhi fasilitas perlengkapan siswa melalui DPA-SKPD-nya masing-masing, fasilitas perlengkapan yang harus dicukupi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fasilitas yang melekat pada diri siswa. Fasilitas yang melekat pada diri siswa yang terdiri dari sepatu sekolah, kaus kaki, kain seragam sekolah, untuk kegiatan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, beserta ongkos jahit, ikat pinggang, atribut yang menempel pada seragam sekolah, stang leher untuk seragam pramuka, topi dan pakaian olahraga, serta pakaian praktik atau (suara tidak terdengar jelas) untuk anak-anak kita yang menempuh pendidikan di SMK. Fasilitas yang tidak melekat pada diri siswa, terdiri dari tas sekolah, study set, terdiri dari kotak pensil, bolpoin, penggaris, penghapus, korektor pen, buku tulis, Lembar Kerja Siswa (LKS), serta tablet yang dapat digunakan oleh siswa, sebagai siswa ... sebagaimana siswa menggunakan buku paket yang selama ini disediakan di perpustakaan sekolah. Saat ini yang dapat menggunakan tablet, anakanak kita, adik-adik kita yang kelas IX dan kelas XII, baik di SMA maupun di SMK. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian fasilitas angkutan gratis. Di Kota Blitar juga disediakan angkutan gratis berupa bus sekolah dan angkutan kota yang dapat dimanfaatkan untuk berangkat dan pulang sekolah. Rutenya diatur sedemikian agar seluruh titik strategis di mana siswa sering memulai berangkat dan pulang sekolah dengan titiktitik di mana sekolah menyebar di Kota Blitar dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya. Untuk menyediakan angkutan gratis bagi siswa ini, penyedia layanan adalah Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Blitar.

16

Majelis Hakim Yang Mulia. Kami juga menyediakan angkutan untuk anak-anak kita yang sekolah di SLB. Di mana kalau itu nanti tidak bisa kita sediakan, maka akses pendidikan anak-anak kita yang termasuk barangkali diserahkan juga ke provinsi, semakin jauh dari sekolah dan mereka semakin tertinggal. Oleh karena itu, Bapak Walikota menunjuk Dinas Perhubungan untuk menyediakan angkot itu antar jemput sampai di sekolah dari rumah dan kepada lembaga autis karena terapi yang ada di autis itu bergilir. Oleh karena itu, apabila ini nanti tidak bisa kita layani, maka semakin jauhlah adik-adik kita yang berkebutuhan khusus untuk sampai ke sekolahnya. Yang berikutnya adalah peningkatan mutu pendidikan yang berkarakter. Upaya kami dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berkarakter di Kota Blitar, kami lakukan melalui peningkatan kapasitas tenaga guru, peningkatan kapasitas tenaga pendidik atau guru kami ... kami lakukan dengan memfasilitasi bapak/ibu guru dalam pelaksanaan bimbingan teknik yang berkenaan perkembangan teknologi pembelajaran sebagai mata pembelajaran yang diselenggarakan hampir sepanjang tahun melalui UPTD pusat sumber belajar. Jika ada dari ibu/bapak guru kami yang kesulitan menulis PTK, misalnya karena itu akan bersentuhan dengan (suara tidak terdengar jelas) kredit, hal yang seperti itu kita siapkan bimteknya, sehingga ibu/bapak guru kami ini bisa lancar dalam penulisan karya ilmiah yang nantinya sebagai prasyarat di dalam kenaikan pangkat maupun sertifikasi. Kemudian juga pemberian fasilitas kepada siswa. Pemberian fasilitas kepada siswa berupa penyediaan fasilitas dan peralatan yang melekat pada satuan pendidikan, di mana siswa itu sekolah. Di samping itu, kami juga menyediakan fasilitas berupa penyediaan buku pelajaran dan tablet yang bisa digunakan oleh siswa agar mereka dapat kemudahan di dalam mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Untuk itu, khusus untuk mengoptimalkan penggunaan tablet yang digunakan siswa pada Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2016 yang lalu, kami telah me-launching aplikasi Sinau Kota Blitar, sistem informasi anak unggul Kota Blitar sebagai karya bapak/ibu guru IT di SMA dan SMK se-Kota Blitar. Aplikasi ini mengguna ... memungkinkan terjadinya komunikasi antara ibu/bapak guru dengan siswa melalui internet di dalam penyampaian pesan-pesan pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas di rumah. Di samping itu juga, pemberian penghargaan kepada guru dan siswa kita yang berprestasi, baik secara akademik maupun nonakademik. Berikutnya dalam rangka peningkatan mutu, juga mewajibkan kepada siswa/siswi kita untuk masuk ke SMP, SMA, dan SMK yang 17

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar memiliki sertifikat Tes Kemampuan Agama (TKA) sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagai contoh, agama Katolik misalnya, adik-adik kita harus tahu doa Rosario, lagu liturgi, dan puji syukur. Di mana yang menyusun materi … yang menyusun bahan itu adalah MGMP Agama Katolik beserta Parogi Gereja Santa Maria dan Santo Yusuf. Juga mewajibkan kepada seluruh guru yang berada pada jam pertama atau terakhir membimbing siswanya dalam berdoa dan penghormatan kepada bendera merah putih yang telah disediakan di setiap kelas masing-masing. Kemudian juga menginstruksikan kepada kepala SMP, SMA, SMK agar menugaskan guru agama untuk menindaklanjuti hasil penilaian Tes Kemampuan Agama. Jadi Tes Kemampuan Agama ini tidak ada yang lulus dan tidak lulus, tetapi memiliki, di sana tertera nilai apabila C, harus ditingkatkan dan ini menjadi kewajiban dari guru agama masing-masing untuk meningkatkan kualifikasinya, sehingga bisa menjadi B atau A. Dan ini ada pedomannya jika anak-anak kita, adik-adik kita tidak memiliki sertifikat itu, maka akan terhambat pada saat ujian akhir sekolah untuk kenaikan yang pertama kali. Jadi, kalau SMK kelas X, nanti untuk kelas XI-nya itu harus mempunyai sertifikat. Kalau belum, itu harus diuji sampai mendapatkan sertifikat tersebut. Kemudian juga disediakan fasilitas drum band kepada seluruh SMA-SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar sebagai wahana pendisiplinan siswa, penanaman rasa cinta tanah air pada saat menyanyikan lagu-lagu nasional, penanaman rasa kebersamaan dan kegotongroyongan. Juga kami bekerja sama dengan Kesbang, di sana ada anggaran yang dipersembahkan untuk anak-anak kita di dalam melaksanakan pendidikan bela negara. Yang selanjutnya adalah tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola yang dimaksud agar penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan sebagai ujung tombak terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan pendidikan yang kami lakukan adalah berupa pembuatan aturan yang harus dilaksanakan oleh sekolah, penekanan kepada kepala sekolah agar memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana seharusnya. Penekanan kepada kepala sekolah agar senantiasa sesegera mungkin melakukan komunikasi dan koordinasi apabila terdapat persoalan-persoalan dan pemantauan dari layanan dan manajemen yang dilaksanakan oleh sekolah. Contoh tindakan dan uraian di atas adalah sebagai berikut. Dalam rangka memberikan sebuah kepastian tempat duduk bagi anak-anak kami, maka sekolah harus menampung seluruh anak-anak kami dari Kota Blitar, di mana setiap angkatan per level sekitar 2.000 anak kami. Kemudian, kami juga mendorong sekolah untuk secara terus-menerus 18

meningkatkan akreditasi sekolah, sehingga mendapatkan kualifikasi yang memadai dan harapannya sekolah itu akan layak dan akan cepat memperoleh kemajuannya karena ada akreditasi dan di sana beberapa advis itu harus dilakukan, maka sekolah akan segera bebenah. Yang berikutnya adalah kerja sama dengan lembaga terkait. Dalam rangka peningkatan pembinaan kepada siswa utamanya dalam rangka mengurangi kenakalan pelajar, kami selalu dengan cepat bertindak secara sinergi antara sekolah, dinas pendidikan, dan beberapa lembaga terkait. Mohon maaf, kami seringkali mengalami persoalanpersoalan entah itu narkoba, entah itu siswa hamil, dan lain sebagainya. Kalau ini tidak ditangani secara bersama-sama, maka anak-anak kami, anak didik kami tidak mendapatkan hak-hak pendidikannya. Oleh karena itu, kami menjalin komunikasi dengan berbagai pihak supaya anak-anak kami, adik-adik kami yang di tingkat SMA, SMK, maupun SMP, kalau ada hal-hal yang menjadi halangan, ini kita berikan akses kemudahan supaya anak-anak kita memperoleh pendidikan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengelolaan di sekolah, kami menugaskan pengawas agar melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap sekolah binaannya. Jadi pengawas kami setiap saat kita turunkan untuk deteksi dini apabila ada persoalan-persoalan segera ditangkap dan dicarikan solusinya, sekaligus pengawas kami ini adalah menjadi peniti/pengait apabila ada persoalan-persoalan yang itu bisa diselesaikan di level sekolah, akan diselesaikan di level sekolah karena masing-masing sekolah itu memiliki pengawas/pembina. Dalam menjalankan ketiga pilar sebagaimana kami uraikan di atas, selama ini kami merasa tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini disebabkan rentang kendali yang harus kami emban adalah sempit dan sangat mudah jangkauannya, jumlah populasi siswa, guru, dan lembaga relatif sedikit. Jaringan komunikasi di Kota Blitar sudah memadai. Sinergitas dan chemistry antara SKPD terkait dalam membantu penyelenggaraan pendidikan sangat baik dan yang sangat menentukan di dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Blitar adalah kuatnya komitmen pembuat keputusan di Kota Blitar terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kuatnya komitmen pembuat keputusan di Kota Blitar dalam bidang pendidikan tidak hanya untuk pendidikan formal saja, tidak hanya untuk anak-anak yang tidak berkebutuhan saja atau normal, tidak hanya sampai pendidikan menengah saja, akan tetapi komitmen tersebut juga pendidikan nonformal. Juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, bahkan siswa yang lulus SMA dan SMK juga didorong untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satu bentuk dorongan agar siswa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan memberikan uang sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan kepada masyarakat yang telah meningkatkan indeks pembangunan manusia Kota Blitar. 19

Berkenaan dengan rencana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada tahun 2017 di mana pendidikan menengah akan bergeser kewenangannya, pengelolaannya dari pemerintah kota/kabupaten ke provinsi yang kami khawatirkan adalah apa yang telah kami uraikan di atas akan sulit dipenuhi dan sulit kami rasakan mengingat Provinsi Jawa Timur sangat luas jangkauannya. Jumlah siswanya sedemikian banyak, jumlah gurunya juga sangat banyak, di samping persoalan-persoalan yang menyertai penyelenggaraan pendidikan yang demikian kompleksnya. Dengan rentang kendali yang demikian luas dan jumlah populasi siswa, guru demikian besar, kami khawatir penyelenggaraan pendidikan menengah tidak akan sama dengan yang saat ini kami rasakan, bahkan kami mengkhawatirkan justru menurun. Di samping itu, kami juga meragukan apakah komitmen para pembuat keputusan di tingkat provinsi nantinya akan sekuat komitmen pembuat keputusan yang terdapat di Kota Blitar saat ini. Mengingat untuk melaksanakan komitmen sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemerintah Kota Blitar … yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar saat ini membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberlakukah khusus untuk Kota Blitar, kami rasa daerah lain akan meminta perlakuan yang sama. Apabila demikian kejadiannya, maka kami semakin khawatir akan semakin kecilnya kemungkinan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di dalam layanan pendidikan. Untuk itu, Yang Mulia Majelis Hakim, andai ada pilihan dan kami boleh memilih, kami sebagai pelayan publik Dinas Pendidikan Kota Blitar akan memilih kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah terhadap tetap berada di Kota Blitar agar kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kami. Yang Mulia, demikian kesaksian kami. Atas kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnnya. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, 30 Mei 2016 yang bersaksi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Mokhamad Sidik. Terima kasih. 40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, silakan duduk kembali. Berikutnya Pak Rudy Wijanarko, saya persilakan.

41.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: RUDY WIJANARKO Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya: 20

Nama NIP Jabatan

Alamat

: Drs. Rudy Wijanarko, M.Si. : 196012191987021003 : Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar, terhitung mulai tanggal 29 September 2014. Berdasarkan keputusan Walikota Blitar terakhir Nomor 821/114/410.201.2/2014. Yang mana sebelumnya, saya juga menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang berdasarkan PP41, selanjutnya mulai tahun 2014 Dinas Pengelola Keuangan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah. : Jalan Bromo Nomor 3, RT 02 RW 02, Kelurahan Babatan, Blingi, Blitar.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya hadir di Majelis yang sangat terhormat ini bermaksud ingin memberikan kesaksian atas proses penganggaran bidang pendidikan Kota Blitar selama saya menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Bidang pendidikan merupakan bidang prioritas pembangunan daerah berdasarkan visi APBD prorakyat dan menjadi salah satu misi dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015. Sehingga mulai Tahun 2011 sampai dengan 2015 dan berlanjut sampai dengan 2016, mendapatkan porsi anggaran terbesar dibandingkan dengan bidang-bidang lain di Kota Blitar. Hal ini dikarenakan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan pengalokasian penganggaran menganut sistem money follow program. Sehingga harus disusun secara konsisten dan terpadu dengan dokumen-dokumen perencanaan, baik itu ren … rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah tahunan yang prioritas program utamanya adalah bidang pendidikan. Dalam rangka mendukung dan menjabarkan visi Kota Blitar, khususnya misi di bidang pendidikan. Kebijakan anggaran dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, proses penganggaran bidang pendidikan mulai proses perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi harus mengenai alur pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses perencanaan, sistem yang digunakan adalah perencanaan partisipatif atau lebih mengedepankan bottom up planning, yaitu melalui proses musyawarah. Pembangunan mulai dari tingkat RT, RW, tingkat kelurahan, kecamatan, dan terakhir di tingkat pemerintah kota. Sehingga penetapan prioritas pendidikan ini juga merupakan aspirasi daripada masyarakat Kota Blitar.

21

Perlu juga kami sampaikan Kota Blitar, sumber daya alamnya sangat terbatas dan yang terbesar adalah sumber daya manusia. Sehingga pendidikan menjadi perhatian utama, yang mana masyarakat dapat memperoleh pelaksanaan atau proses pendidikan secara baik. Dan mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 nantinya, program ini akan terus berkembang, yaitu membangun kota cerdas atau smart city. Yang kedua, anggaran bidang pendidikan tidak hanya berada di dinas pendidikan, tetapi pada satuan kerja perangkat daerah yang lain. Di antaranya anggaran angkutan sekolah gratis di Dinas Perhubungan, Kominfo, Pengembangan Sekolah Adiwiyata di badan lingkungan hidup, pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi anak Paud dan TK di Dinas Kesehatan, dan pengembangan wawasan kebangsaan di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan penertiban siswa yang dilakukan secara bersama-sama dengan satuan polisi pamong praja. Program ini dilaksanakan agar supaya apa yang menjadi prioritas program utamanya di bidang pendidikan ini dapat berjalan secara optimal dan tentunya SKPD-SKPD ini merupakan supporting unit agar pelaksanaan bisa cepat terselesaikan dan berjalan secara maksimal. Yang ketiga, prioritas program bidang pendidikan selain pelaksanaan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung visi misi RPJMD juga dilaksanakan dengan melihat program prioritas yang lain. Yang ini tentunya berdasarkan skala prioritas yang sudah disusun dalam RPJMD dan juga rencana kerja pemerintah daerah tahunan. Bidang lain yang juga menjadi prioritas selain bidang pendidikan adalah bidang kesehatan, infrastruktur, pengembangan ekonomi, keamanan dan ketertiban, sosial budaya, dan bidang-bidang lain sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Kemudian, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan juga kepada Majelis Yang Terhormat bahwa bidang-bidang lain selain pendidikan ini, dengan melihat luas wilayah Kota Blitar yang hanya 32,500 … 32,578 km² dan jumlah penduduk 146.165 jiwa, infrastruktur di Kota Blitar, yaitu infrastruktur jalan 98% sudah baik atau teraspal. Kemudian, juga jaringan irigasi sebesar 78% dalam kondisi baik. Dan di bidang sosial tentunya yang sudah tuntas pada tahun 2014, yaitu perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah yang ini tentunya sudah terselesaikan di tahun 2014. Kemudian juga, pemasangan gratis listrik warga miskin yang juga tuntas pada tahun 2014. Dan juga pembangunan lain tentunya bahwa di Kota Blitar dari sisi perekonomian terdapat 3 pasar tradisional yang besar dan pasar tradisional kecil berada di 21 kelurahan. Prioritas anggaran bidang pendidikan … di bidang pendidikan ini. Bahwa Dinas Pendidikan di bidang kelembagaan tentunya membawahi UPTD-UPTD, baik itu di tingkat kecamatan yang akan mengurus sekolahsekolah dasar dan juga UPTD sekolah negeri, yaitu SMP, SMA, dan SMK, 22

yang mana diberikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pelayanan pendidikan yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, sehingga dapat secara mandiri dan cepat dan tepat mengelola anggaran dalam proses belajar-mengajar. Guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan tata kelola pendidikan, alokasi anggaran yang disediakan digunakan untuk menyediakan kebutuhan belajar siswa, pengadaan peralatan mengajar, pemeliharaan gedung dan sarana penunjang pendidikan, pembangunan gedung dan fasilitas penunjang pendidikan, penyediaan kebutuhan mengajar guru, peningkatan mutu pelayanan, serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, operasi penunjang pelayanan pendidikan. Kemudian yang kelima, komitmen untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 46 ayat (2), yakni sebesar 20% dari total APBD sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar sejak 5 tahun yang lalu. Bahkan sejak tahun 2011 sampai 2016 anggaran pendidikan di Kota Blitar berada di atas 30% dari total belanja daerah yang rinciannya adalah sebagai berikut. 42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk rincian saya kira tidak perlu dibacakan, dianggap telah dibacakan.

43.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: RUDY WIJANARKO Siap.

44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sampai kepada ini … uraian perkembangan anggaran dari tahun 2011 sampai 2016, itu dianggap dibacakan.

45.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: RUDY WIJANARKO Ya.

46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah terbaca oleh Majelis dan semua yang hadir. Kemudian, langsung bisa disampaikan intinya adalah ada peningkatan dari tahun ke tahun untuk alokasi bidang pendidikan ya, Pak Rudy, ya?

23

47.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: RUDY WIJANARKO Ya.

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terus dilanjutkan.

49.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: RUDY WIJANARKO Terima kasih, Bapak. Selanjutnya selain program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program pendidikan menengah. Sedangkan untuk kebutuhan siswa pada sekolah swasta mulai tahun 2013, tentunya ada pembiayaan dari bantuan dari Pemerintah Kota Blitar berupa hibah, ini berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dan kemudian juga mengacu ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah yang mana alhamdulillah di Kota Blitar bahwa yayasan penerima hibah ini sudah berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian sejak tahun 2014 juga dialokasikan penunjang pelayanan pendidikan berupa pelayanan antar-jemput siswa sekolah dengan menyediakan anggaran untuk angkutan sekolah yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo. Berdasarkan uraian di atas, sistem anggaran yang berbasis kinerja dan sistem alokasi money follow program penetapan bidang pendidikan sebagai prioritas program sudah ditetapkan di RPJMD, RKPD, dan dianggarkan setiap tahun dengan input, output, outcome, benefit, impact yang jelas dan terukur. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Majelis Yang Terhormat bahwa mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang bahwa hasil audit BPK yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar alhamdulillah selalu mendapatkan opini WTP. Demikian kesaksian kami, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, 30 Mei 2016. Yang bersaksi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Rudy Wijanarko. Terima kasih.

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Pak Rudy. Ini orang yang paling kaya di Blitar ini Pak Rudy ini. Silakan duduk, Pak Rudy.

24

Baik, yang berikutnya sekarang saya persilakan Pemohon Perkara Nomor 30, apakah ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut pada Para Saksi? Silakan. 51.


NOMOR

30/PUU-

Baik. Terima kasih. Pertama, kami sampaikan terima kasih pada Para Saksi dan juga kepada Pihak Terkait dalam hal ini adalah dari Provinsi Jawa Timur dan dari PGRI. Yang Mulia, kami akan minta keterangan dari Pihak Terkait. 52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan.

53.


NOMOR

30/PUU-

Ya, baik, terima kasih. Kepada Bapak Kabiro Hukum selaku penerima tugas dari (…) 54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk Pihak Terkait, Pemohon tidak bisa berkomentar apa-apa.

55.


NOMOR

30/PUU-

Oh, hanya bertanya saja. 56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak bisa juga. Itu anu … kepentingan Majelis, ya. Pada Saksinya.

57.


NOMOR

30/PUU-

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya kira untuk Saksi tadi sudah sangat jelas, sehingga kami tidak ada pertanyaan. Terima kasih.

25

58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu, sekarang dari Pemerintah ada yang akan disampaikan?

59.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, baik. Sekarang dari Majelis Prof. Maria, kemudian Pak Wahid, di sisi anu … Yang Mulia Pak Patrialis. Silakan, Prof. Maria terlebih dahulu.

61.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Pihak Terkait, saya mau menanyakan di sini. Pada awal penjelasan, Pihak Terkait mengatakan bahwa karena ini Pemerintah Daerah dan kemudian segala sesuatu pembagian urusan pemerintahan ini telah diatur dengan undang-undang, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap untuk melaksanakan. Bahwa … bahkan dalam kesimpulan di sini sudah dikatakan bahwa penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan merupakan bagian dari urusan konkuren, wajib pelayanan dasar yang bersifat vital dalam menentukan kemajuan bangsa, untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil upaya terbaik untuk memenuhi kewajiban hukumnya. Permasalahannya adalah bahwa tadi didengarkan semua kesaksian dari Para Saksi. Apakah sudah di … dipikirkan atau dibayangkan bagaimana implementasinya? Karena undang-undang ini kan berlakunya baru tahun 2017, ya. Apakah sudah ada persiapan dan mengantisipasi segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi bagi daerah kabupaten/kota yang lain? Karena kita melihat bahwa dalam paparan ini berapa jumlah kabupaten dan kota yang ada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Apakah kira-kira Pemerintah provinsi dapat menanggulangi dan melaksanakan semuanya keinginan daerah kabupaten dan kota tersebut? Itu satu. Tapi yang kedua, saya rasa tentang pembagian kewenangan ... pembagian urusan kewenangan pemerintahan ini ada dampak yang tidak hanya dari bidang pendidikan saja karena saya melihat juga bahwa dalam masalah tentang panas bumi, saya rasa Bapak Himawan juga ikut mengajukan judicial review terhadap undang-undang ini, apakah ada kesamaan atau perbedaan antara dua (suara tidak terdengar jelas) itu?

26

Jadi karena dalam Undang-Undang Nomor 23 ini banyak permasalahan yang dimintakan di sini, ya, mengenai ketenagalistrikan juga masuk ke sini, panas bumi masuk di sini, pendidikan, kesehatan masuk di sini. Apakah kemudian pemerintah daerah provinsi sudah mulai mengantisipasi dan dalam implementasinya kemudian sudah mulai beranjak memikirkan dampaknya dari undang-undang ini? Terima kasih. 62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Wahid, saya persilakan.

63.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih. Saya tadi dari keterangan Pihak Terkait menjelaskan bahwa pemerintah provinsi melaksanakan ketentuan dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan sudah siap. Pertama, tentu regulasiregulasinya, perangkat-perangkat aturannya tentu aturan terkait dengan pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi dari undang-undang, tentu perda provinsi, Pak, ya, ini hal-hal apa saja yang sudah disiapkan dan tentu juga mengubah atau mencabut perda-perda yang selama ini terkait bahwa kewenangan pendidikan menengah ini ada di kabupaten dan kota. Yang kedua, apakah sudah ada sosialisasi? Karena tinggal berapa bulan lagi ini pelaksanaan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu 2 tahun ini pada bulan Oktober, Pak, ya, berarti tinggal waktu 4 atau kurang dari 5 bulan bahwa ini sudah akan dilaksanakan. Nah, ini sosialisasi-sosialisasinya, sehingga bahwa yang sekarang ini pemerintah Kota Blitar dan juga Surabaya yang mengajukan permohonan, yang lain-lain ini juga bisa memahami keadaan seperti yang sedang disiapkan ini. Nah, kemudian yang ketiga. Terutama terkait kekhawatirankekhawatiran yang disampaikan baik oleh Pemohon ataupun saksi-saksi. Yang ketiga, sudah diperkirakan atau sudah diantisipasi bahwa pengalihan atau pelaksanaan pengalihan kewenangan itu nanti tidak mengganggu tugas belajar-mengajar. Yang kedua, ini kan yang sedang dikhawatirkan tugas belajar-mengajarnya ini. Kemudian tugas terkait dengan mungkin, ya, personel, pegawai dari (suara tidak terdengar jelas), ini termasuk (suara tidak terdengar jelas), tapi pegawai apakah ada nanti, ya karena kewenangannya beralih ada mutasi dari pegawai-pegawai itu. Dan karena dialihkan ke provinsi, maka tidak saja mutasi posisi, tapi, ya, mutasi juga lokasi karena mereka mungkin pindah kalau tadinya di kabupaten paling ujung di Jember misalnya, itu kan juga mungkin harus ada yang dialihkan, dipindahkan … apa ... pegawainya. Nah, hal-hal seperti itu juga apakah sudah ada antisipasi? 27

Demikian, Pak, terima kasih. 64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Yang terakhir dari Hakim Yang Mulia Pak Patrialis, saya persilakan.

65.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga ke Pihak Terkait, ya, Pak Himawan ya. Dengan kesiapan pemerintah provinsi untuk melaksanakan urusan wajib yang disampaikan tadi, saya hanya ingin mengetahui dari pihak provinsi, apakah selama ini ada persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota di dalam pengelolaan SLTA ini? Tentu sebagai bagian … sebagai pemerintah provinsi yang merupakan perpanjangan tangan juga dari pemerintah pusat, tentu memiliki datadata itu. Sebetulnya pemerintah kabupaten/kota ini juga perpanjangan pemerintah pusat juga sebetulnya, sama saja. Tapi ini level provinsi. Itu satu. Yang kedua, tentu dalam pengelolaan sekolah ini. Ini kan bukan hanya sekadar persoalan siap atau tidak siap, tetapi lebih dari itu adalah persoalan kemanfaatan yang lebih besar bagi pendidikan anak-anak kita. Nah, menurut kajian dari pemerintah provinsi, ini manfaatnya yang lebih besar bagaimana? Apakah di tingkat provinsi kabupaten/kota atau tentu harus ada kajian seperti itu karena memang undang-undangnya sudah ada. Ya tentu untuk menyatakan siap, pasti harus ada kajian dong, ya kan? Ini ditantang. Yang ketiga, selama ini sebetulnya persoalan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Keuangan tadi, atau Badan Pengelola Keuangan sama Kepala Dinas Pendidikan. Itu sebetulnya apa ada alokasi anggaran selama ini? Dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota ataupun juga ada dari APBN yang diketahui. Apakah itu memang semata-mata kemampuan dari Pemerintah Kota Blitar? Itu saja, Pak.

66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Oh ya, silakan, Yang Mulia.

67.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih, Yang Mulia. Tambahan untuk Pihak Terkait. Kalau dilihat dari kemampuan masing-masing pemda kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi 28

Jawa Timur, Kabupaten Blitar, kota ya, Kota Blitar ini. Dilihat dari postur APBD-nya, itu menempati urutan ke berapa kira-kira dilihat dari keseluruhan kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Timur? Ya termasuk memang di samping misalnya dari segi APBD itu kan ada juga dari dana alokasi umum, dan sebagainya, gitu. Jadi yang murni. Kemudian untuk Para Saksi. Apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Para Saksi ketika ini dialihkan ke pemda provinsi, ya masalah pendidikan ini? Lalu khusus ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Ini memang luar biasa kalau dilihat dari keterangan Saksi mengenai alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Blitar yang pernah hampir mencapai 40%, yaitu pada tahun 2013=39,58, 2014 dan seterusnya. Tetapi menurun lagi pada tahun 2016 ini, 34,78%. Dengan pembagian kue anggaran seperti ini, lalu bagaimana pelayanan di bidang lain, misalnya di bidang kesehatan dan sebagainya. Apakah masih imbang, atau terganggu, atau bagaimana? Terima kasih, Yang Mulia. 68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Yang Mulia. Melihat apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, saya kira Pak Himawan tidak bisa menjawab di sini, ya. Saya minta untuk dijawab secara komprehensif, lengkap ya karena sebagai Kepala Biro Hukum saya kira enggak tahu seluruhnya itu. Saya mohon jawaban bisa disampaikan secara tertulis pada persidangan yang akan datang, secara lengkap, ya itu. Sehingga tidak perlu dikomentari sekarang. Nanti kalau salah, malah dimarahi Pakde Karwo nanti.

69.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak Ketua Yang Mulia.

70.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

71.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya cuma mau anu … minta anu saja. Tadi ada beberapa yang berbeda dan perbedaannya ada agak mendasar yang disampaikan oleh saksi, dari kepala dinas sama kepala badan tadi. Dari yang diserahkan secara tertulis dengan yang dibacakan itu ada banyak tambahan yang substansial itu. Karena ini sidang terbuka dan nanti supaya pertimbangan Mahkamah komprehensif, mohon yang tadi dibacakan itu diserahkan kepada Mahkamah. Terima kasih. 29

72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kemudian yang bisa dijawab, Pak Kepala Dinas saya kira itu. Kekhawatiran itu dan ini Pak Kepala Dinas. Kalau Mas Rohmat Kepala Sekolah, saya kira enggak bisa menjawab itu tadi, ya. Pak Kepala Dinas dan Pak Kepala Bidang Keuangan Pak Rudy yang saya kira pertanyaan dari Yang Mulia tadi bisa dijawab. Dan itu tadi permintaan dari Yang Mulia. Ada tambahan-tambahan keterangan yang tidak ada di dalam naskah ini, supaya nanti bisa ditambahkan ya. Kemudian saya mumpung ingat. Saudara Pemohon, tadi kan mau menanyakan pada Pihak Terkait. Saya kira itu nanti bisa direspons di dalam kesimpulan saja, ya, apa yang akan Anda anukan. Baik, silakan.

73.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak Ketua, tambah sedikit ke Pak Rudy. Pak Rudy, itu anggarannya itu dari mana APBN … APBD? Kota saja, bantuan provinsi, atau juga dari APBN?

74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sudah itu. Silakan, Pak Rudy atau Pak Mokhamad Sidik dulu? Silakan.

75.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: MOKHAMAD SIDIK Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami khawatirkan, ini adalah faktor kenyamanan dari masyarakat kami. Karena dengan pendidikan gratis ini, anak-anak kami ini akan terjamin, minimal sampai dengan SMA/SMK. Dan ini tidak mudah karena ini adalah … sebetulnya yang paling kuat, ini adalah komitmen dari pimpinan. Sungguh ketika ada kepala sekolah yang menarik pungutan, langsung saya diperintahkan untuk turun agar dikembalikan uangnya itu. Betul ini terjadi. Di sini para kepala sekolah hadir. Dan apabila ada anak yang tidak sekolah, saya diminta menjemput ke rumahnya supaya datang ke sekolah. Ada juga kepala sekolah kami yang ada di sini, yang ketika kami datang ke rumahnya atau kepala sekolah yang harus mendatangi. Nah, hal-hal yang seperti ini, mohon maaf, Bapak yang dari provinsi. Karena rentang kendali Panjenengan cukup luas untuk menangani hal-hal seperti itu, ini saya pikir tidak mudah. Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran kami itulah, pertanyaannya adalah apakah ketika nanti di provinsi, yang kami peroleh masyarakat

30

kami ini tetap bisa terjamin untuk diperoleh minimal sama dengan yang diperoleh saat ini? Terima kasih. 76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Berikutnya, Pak Rudy, saya persilakan.

77.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: RUDY WIJANARKO Terima kasih, Pak. Terkait dengan pengalokasian anggaran pendidikan ini, tadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah sumber dana. Yang sumber dana ini, tentunya sesuai dengan struktur APBD. Bahwa sumber dana ini ada PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kemudian, dana perimbangan, yang ini terdiri dari DAU, DAK, dan juga bagi hasil … bagi hasil pajak dan bukan pajak. Kemudian, lain-lain, ini juga … juga tentunya ada dana untuk otonomi khusus dan juga bagi hasil dari provinsi, itu. Jadi, ada … ada tiga sumber pokok dalam … dalam alokasi anggaran, yaitu PAD, dana perimbangan yang terdiri dari DAU dan bagi hasil, kemudian juga lain-lain yang tentunya salah satunya bagi hasil pajak provinsi. Kemudian, yang … yang selanjutnya, tentunya untuk alokasi pendidikan ini, dari tahun ke tahun, mulai tahun 2011 sampai 2015, ini mengalami kenaikan, kemudian penurunan di 2016. Di sini tentunya memang pada tahun 2014-2015, Pak, ada pembangunan SMA 4. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan. Dan itu sudah selesai di tahun 2015. Sehingga di 2016 ini, sudah … tentunya tidak ada lagi alokasi untuk pembangunan gedung karena sudah selesai di 2015. Saya kira itu, Pak, untuk alokasian dana. Terima kasih.

78.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang Mulia Pak Ketua (…)

79.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

80.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tadi yang belum terjawab mungkin yang dimaksud oleh Yang Mulia Pak Patrialis tadi itu porsi persentase terbesar dari struktur APBDnya dari mana, Pak? Yang anunya … atau mungkin lebih tegasnya, kontribusi PAD berapa persen terhadap anu … struktur anggaran di anu? 31

81.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016: RUDY WIJANARKO Ya, ya. Jadi, kalau … kalau untuk … untuk PAD, Pak. Jadi, kalau untuk PAD, kurang-lebihnya sekitar 20%-an. Ya, 20%. Kemudian, yang terbesar adalah bagi hasil, baik itu pajak maupun bukan pajak dari provin … dari pusat. Dan juga, tentunya DAU, ya.

82.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pak Dr. Himawan, ya. Tadi kan sudah didengar kekhawatiran dari teman-teman Saksi Pemohon ini. Kira-kira kalau … tadi sudah ada … saya kira uraiannya tadi apa yang dilakukan provinsi sudah jelas. Pertanyaannya singkat saja. Kira-kira kalau beralih ke provinsi, bisa enggak gratis juga?

83.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR): HIMAWAN E. BAGIJO Yang Mulia, terima kasih. Jadi, begini, Yang Mulia. Pendidikan di Jawa Timur itu belum merata, Yang Mulia. Memang Surabaya bagus, mungkin Blitar bagus. Tapi, banyak kabupaten/kota lain yang tidak senyaman dan sehebat Blitar, Surabaya. Itulah sebabnya ketika kewenangan ini ditarik kepada kami, kami mapping betul, Yang Mulia. Bagaimana mengelola pendidikan ini supaya pendidikan bisa dinikmati merata di seluruh Jawa Timur? Itu satu. Yang kedua, kalau pendidikan ini ditarik provinsi, tidak berarti kabupaten/kota bisa berkontribusi. Itu pikiran yang salah, begitu lho. Tetap bisa, bisa memberi beasiswa, boleh Yang Mulia kalau kelebihan uang, begitu. Uangnya ini kan semua dari Pemerintah Pusat, Yang Mulia. Wong pendidikan ini. Hampir tidak ada PAD daerah itu lebih dari 15%, saya akan hitung betul yang Blitar ini. Kalau sampai 20%, hampir tidak ada, Yang Mulia. Jadi, saya yakin betul bahwa ini dirumuskan sedemikian rupa untuk ketimpangan bagaimana distribusi kenikmatan pendidikan ini bisa dipikirkan kembali, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan daerah yang kaya seperti Surabaya memberi beasiswa boleh, Yang Mulia. Boleh, memberi tadi, memberi bantuan-bantuan, gitu. Jadi, ini nanti pelayanan minimal … minimal itu biar sama, ini politik pendidikannya seperti itu, Yang Mulia. Ya, kami sebagai pemerintah provinsi, itu setiap tahun mengalihkan 6 triliun, Pak. BOS itu dari pemerintah pusat ke daerah. Tapi memang, ya, kalau dihitung kemudian seperti yang disampaikan berita betul-betul seperti itu semuanya, kalau kemudian itu anggaran turun dari pemerintah pusat dan provinsi, enggak mungkin, Yang Mulia. 32

Tapi, kalau daerah Blitar punya uang lebih mau dilakukan untuk memberi bantuan-bantuan berupa beasiswa dan yang lain-lain, sehingga masyarakatnya itu lebih menikmati, itu diperbolehkan, Ponorogo melakukan itu, seperti itu juga. Jadi, ini, Yang Mulia, supaya dipisahkan antara urusan wajib yang kemudian ada NSPK-nya dengan urusan pilihan menjawab Prof. Maria tadi. Kalau urusan pilihan, ini benar-benar disesuaikan dengan keadaan daerah dan bagaimana kesiapan daerah. Tapi kalau urusan wajib, itu harus standardisasi nasional, begitu. Dan kami memahami ini semua dan kami serahkan kepada Yang Mulia untuk menilai itu semua. Tapi prinsip Yang Mulia sebagai pemerintah bawahan dari pemerintah pusat karena ini urusan wajib, kami mengoptimalkan semuanya dan kami akan patuhi berapa … 20% kita (suara tidak terdengar jelas) 20% dan mohon dicatat juga oleh Yang Mulia bahwa anggaran pendidikan itu tidak hanya ke Diknas, begitu. Tetapi melalui pemberdayaan masyarakat, melalui dinas sosial, itu ada prinsipnya itu pendidikan (suara tidak terdengar jelas) yang tidak formal, begitu. Tapi yang formal lewat pendidikan Diknas, begitu, Yang Mulia. Dan kami ini Yang Mulia masih punya 5 daerah yang terhitung masih di bawah garis kemiskinan dan kemiskinannya itu lebih dari 20% penduduknya. Sehingga urusan ini memang kalau kami bilang, ya, beban betul buat provinsi, begitu, tapi ini kewajiban, dan kami mengupayakan betul untuk nanti bisa distandardisasi. Karena ada daerah yang maju seperti Surabaya luar biasa majunya, mungkin Blitar juga luar biasa, tapi ada daerah yang … nah, ini dengan provinsi nanti bisa distandardisasi kartu. Kedua, urusan personel. Nanti pengawas itu kan nanti kembali ke provinsi yang mengurus, mengawas ini yang kemudian dikoordinasikan untuk melihat. Yang ketiga, ini juga bisa mendistribusikan sumber daya guru, Yang Mulia. Bisa, jadi yang sudah maju nanti diratakan, ditata sedemikian rupa dan ini menjadi sangat penting ke depan, begitu. Sehingga daerah itu akan terdistribusi keseimbangannya ini. Dan ini saya pikir … saya pikir ini menjadi politik yang diputus oleh DPR Republik Indonesia dalam rangka melihat pendidikan di Indonesia, khususnya ini hanya pendidikan menengah, Yang Mulia. Tapi dasar dan pendidikan dasar, artinya kelas I sampai kelas IX tetap ada manajemennya ada di kabupaten/kota, tapi yang hanya SMA dan SMK yang pendidikannya ada di provinsi. Jadi, saya mengikuti sedikit dalam perkembangan persiapan ini. Karena regulasi-regulasinya juga harus kami siapkan dan kami sudah siap regulasinya semuanya. Dan tatanan seperti yang skema yang kami sampaikan. Jadi, artinya mungkin Jawa Timur kalau dibanding provinsi lain bisa … nanti bisa dibandingkan, begitu bagaimana kesiapan kami. Tetapi karena ini memang hak dari kabupaten/kota untuk mengajukan ini, sepenuhnya kami serahkan kepada pertimbangan Yang Mulia untuk 33

… tapi prinsip Yang Mulia sebagai pemerintah bawahan, pemerintah provinsi, siap untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Demikian, Yang Mulia, sementara keterangan lisan dan nanti secara tertulis yang dimintakan, akan kami lengkapi dalam keterangan tertulis yang akan kami sampaikan ke Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Pak Himawan. Sebelum saya akhiri persidangan pada siang hari ini, Pemohon Perkara 30 mengajukan bukti tambahan P-11 sampai P-23, betul?

85.


NOMOR

30/PUU-

Betul, Yang Mulia. 86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Betul, ya. Kita sahkan, disahkan P-11 sampai dengan P-23 sebagai bukti tambahan. KETUK PALU 1X

87.


NOMOR

30/PUU-

Betul. 88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian, yang berikutnya untuk Perkara 30 sudah selesai. Kita akan mendengarkan pada persidangan yang berikutnya Ahli, 2 Ahli dari Pemohon 31, betul?

89.


NOMOR

31/PUU-

Siap.

34

90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena hanya 2, mungkin dari Pemerintah akan mengajukan Ahli atau tidak? Supaya bisa kita dengar pada persidangan yang akan datang karena kalau hanya dua, tidak efisien nanti.

91.


NOMOR

31/PUU-

NOMOR

31/PUU-

Dua ahli, Yang Mulia. 92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 2 ahli, kan?

93.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWARUCI 2 ahli dan 3 saksi fakta.

94.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho, itu pada persidangan yang lalu hanya disebutkan 2 ahli.

95.


NOMOR

31/PUU-

NOMOR

31/PUU-

2 ahli dan 3 fakta, Pak. 96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, tambahannya sekarang?

97.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWARUCI Ya.

98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau yang kemarin (…)

35

99.


NOMOR

31/PUU-

Suratnya juga sudah masuk pemberitahuan. 100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Kalau begitu, Pemerintah pusat … anu … pada persidangan yang akan datang, ya. Baik, kalau begitu persidangan yang akan datang (…) 101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

NOMOR

31/PUU-

NOMOR

30/PUU-

NOMOR

30/PUU-

Mohon maaf, Yang Mulia. 102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWARUCI Oh ya, silakan. 103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO Izin, Yang Mulia. 104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

Selain bukti-bukti yang ada ini, sebenarnya kami juga ada bukti tentang APBD, Yang Mulia, cuma karena secara teknis besar, kalau seandainya diperlukan, kami siap dalam sidang berikutnya menyerahkan. 106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan, ya.

36

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Baik. Plus sekaligus juga tadi ada permintaan untuk tambahan keterangan, nanti akan juga kami serahkan dalam persidangan berikutnya. 108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, baik. Persidangan yang akan datang untuk Perkara 31, 2 ahli 3 saksi ya? Ya, nanti dihadirkan pada persidangan yang akan datang, Rabu, 8 Juni 2016 pada pukul 11.00. Ya, saya ulangi. Persidangan yang akan datang Rabu, 8 Juni 2016 pada pukul 11.00 untuk mendengarkan keterangan 2 ahli dan 3 saksi dari Pemohon Perkara 31. Kemudian dari Pemerintah Provinsi Pak Himawan kalau bisa, minggu depan pada persidangan ini, tambahan keterangan yang diminta bisa diserahkan. 109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR): HIMAWAN E. BAGIJO Inggih, Yang Mulia. Kami siapkan. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kan tetap hadir ya? 111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR): HIMAWAN E. BAGIJO Hadir. Siap hadir, Yang Mulia. 112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Sepanjang ada panggilan, kami pasti (…) 114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya. Sekarang sudah dipanggil terus, persidangan ini harus hadir.

37

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR): HIMAWAN E. BAGIJO Siap, Yang Mulia. 116. KETUA: ARIEF HIDAYAT Supaya Pak Himawan tidak di Surabaya terus. 117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR): HIMAWAN E. BAGIJO Inggih, siap, Yang Mulia. Siap. 118. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

NOMOR

30/PUU-

NOMOR

30/PUU-

Mohon izin, Yang Mulia. 120. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Kita undang. Baik, sidang selesai (…) 121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO Mohon izin, Yang Mulia. 122. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa lagi? 123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

Yang Mulia. Karena kami lihat antusiasme Yang Mulia sangat kuat terhadap praktik yang ada di Blitar, kami mengundang kalau seandainya ada pemeriksaan setempat sebagaimana asas (…)

38

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya. 125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

(Suara tidak terdengar jelas) aktif kami persilakan (…) 126. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti kita pertimbangkan, ya. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.53 WIB Jakarta, 31 Mei 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

39

2016

Recommend Documents