2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 23 FEBRUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6] dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 122 huruf l dan huruf m] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kuswara Daday Syariffudin Permadi Dadan Yusuf Neneg Nurlaelasari Teti Intan Budiani Rildano Anang Lukky Julianti Bunda Yusfida

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 23 Februari 2016, Pukul 11.07 – 12.11 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Manahan MP Sitompul 3) Aswanto Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Kuswara 2. Rudi Hernawan 3. Agustus PW. Sutrisno

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 4/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIV/2016 ini adalah persidangan yang pertama. Untuk itu dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: RUDI HERNAWAN Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami Rudi Hernawan, S.H., dari Kantor Hukum Kuswara, S.H. Dan selanjutnya?

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Terima kasih, Yang Mulia Mahkamah. Perkenalkan nama saya Kuswara, S.H., M.H. Dalam perkara ini, saya sebagai Kuasa dan sekaligus sebagai Pemohon. Terima kasih.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTUS PW. SUTRISNO Terima kasih, Yang Mulia. Saya Agustus PW. Sutrisno dari Kantor Hukum Kuswara. Terima kasih.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terkait dengan pernyataan tadi, Pemohon yang sekaligus sebagai Kuasa ada catatan dari Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia. Yang per … yang nomor berapa tadi?

6.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, Anda kalau sebagai Kuasa atau sebagai Prinsipal? Terus bagaimana nanti … apa legal standing Anda nanti? Karena Anda … Anda mengatasnamakan diri Anda dan semua Pemohon itu?

1

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Mewakili. Ya, mewakili.

8.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon diinikan. Kenapa?

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Terima kasih, Yang Mulia. Perlu dijelaskan bahwa kebetulan karena saya juga sebagai Advokat dan Pemohon yang lainnya juga mempercayakan kepada kantor saya untuk mewakili permohonannya di Mahkamah. Alasannya cuma itu sajA, tidak ada yang lain.

10.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Anda pilih saja, Anda sebagai Kuasa Hukum. Jadi, Anda mengatasnamakan ke semua teman Anda.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Ya, mungkin (…)

12.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Karena kalau di sini nanti kan Anda kan menjadi punya dua kedudukan, ya.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Ya.

14.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Sebagai Pemohon dan juga sebagai Kuasa Hukum.

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Mungkin lebih … lebih ini saja ke Kuasa Hukum, tidak masalah.

16.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

2

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Ya.

18.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nanti kalau Kuasa Hukum Anda harus mendapatkan surat kuasa dari teman-teman Anda. Di sini kan Anda juga tidak melampirkan, kan? Karena … ada surat kuasanya?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Ada, Yang Mulia.

20.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ada, oke.

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Ada.

22.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Surat kuasanya itu harus dilihat. Anda … nanti Anda menguasakan pada Anda sendiri, gitu.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Ya, mungkin … mungkin itu yang (…)

24.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nanti itu di (…)

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Direnvoi.

26.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, diganti, ya.

3

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Diperbaiki.

28.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, Anda sebagai Kuasa Hukum dan teman-teman Anda memberikan kuasa kepada Anda semuanya.

29.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, jadi sudah pasti itu, ya. Jadi, Saudara hanya sebagai Kuasa Hukum. Nanti surat kuasa dan sebagainya diperbaiki setelah persidangan ini. Dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, kami sudah baca dan sudah teliti. Tapi sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan permohonannya, tetapi pokok-pokoknya saja. Silakan.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: RUDI HERNAWAN Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdek … Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, di Jakarta Pusat. Perihal Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perkenankanlah kami Kuswara, S.H., M.H., Daday Syariffudin Permadi, Dadan Yusuf, Neneng Nurlaelasari, Teti Intan Budiani, Anang, Lukky, dan saya sebagai Rudi, Rudi Hermawan, S.H. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini yang tadi sudah kami sebutkan satu per satu. Yang pada prinsipnya Pemohon I sampai Pemohon IX dan kami akan revisi setelah persidangan ini menjadi Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII. Secara bersamasama untuk selanjutnya sebagaimana Para Pemohon yang dalam hal ini sudah kami sampaikan permohonannya kepada Mahkamah. Adapun duduk permasalahannya adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah kami uraikan di dalam permohonan duduk … kedudukan hukum (legal standing) Pemohon juga sudah kami uraikan di dalam permohonan. Dan selanjutnya, Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga kami telah uraikan di dalam permohonan. Tentunya, berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama 4

terhadap hukum. Berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah … dalam pemerintahan sebagaimana telah kami lampirkan di dalam bukti Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “Setiap warga negara berhak memperoleh kepastian yang sama dalam pemerintahan.” Dan terakhir Pasal 18 ayat (3), “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Bahwa para Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi untuk Periode Tahun 2004 s.d. 2019 … 2009 dan/atau Periode Tahun 2009 s.d. 2014 yang pada saat ini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, status dan kedudukannya diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah.” Dan kami telah uraikan di dalam permohonan. Dan selanjutnya, Pasal 2 angka 4 dan penjelasannya Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 1999 … UndangUndang Dasar … Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah menyebabkan terjadinya perbedaan kedudukan hukum antara kepala daerah dengan anggota DPRD padahal kedudukan adalah sama, unsur penyelenggara pemerintah daerah. Bahwa untuk setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adi l serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Dan selanjutnya, Pasal 122 huruf i dan m … l dan m UndangUndang Republik Nomor 5 Tahun 2014 telah menyebabkan terjadinya diskriminasi status kedudukan hukum antara kepala daerah dengan anggota DPRD padahal keduanya adalah sama, unsur penyelenggara pemerintah di daerah, menjabat selama 5 tahun, dan dipilih secara demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami telah uraikan sebagaimana permohonan. Dan selanjutnya, alasan-alasan Pemohon yang akan selanjutnya disampaikan teman kami, Pak Kuswara.

5

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Terima kasih. Dilanjut. Alasan-alasan Pemohon diuraikan pada Pasal 2 angka 4. Berikut penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Pasal 122 huruf l dan m Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 ayat (4) dan penjelasan Pasal 2 ayat (6) nom … Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, ini ada mohon maaf ada salah ketik. Yaitu penyelenggara meliputi … yang menjelaskan bahwa penyelenggara meliputi gubernur, yaitu ada dalam poin 4 dan 6, pejabat yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang … perundang-undangan yang berlaku, kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara yang lain dalam ketentuan ini misalnya kepala peru … kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, kemudian wakil gubernur dan wakil bupati. Kemudian berikutnya, yaitu Pasal 122 huruf l dan m UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, yaitu kemudian dalam poin l yaitu gubernur dan wakil gubernur. Kemudian di poin 6, bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota. Kemudian, Pemohon beranggapan bahwa kedua undang-undang tersebut yang poin-poin yang sudah dijelaskan tadi bahwa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum yang juga telah dijelaskan dalam permohonan. Kemudian bahwa ketentuan Pasal 2 angka 4 dan penjelasan Pasal 2 angka 6 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme hanya mengakui penyelenggara pemerintah daerah sebagai pejabat negara adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota. Sementara wakil bupati, wakil walikota, anggota DPRD provinsi, dan Para Pemohon selaku Anggota DPRD Kabupaten pada Periode 2004 sampai dengan 2009 dan/atau 2009 sampai dengan 2014 tidak diakui sebagai pejabat negara yang mana DPRD kabupaten dan kota adalah sama-sama sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Kemudian poin 12 bahwa dengan tidak diakuinya Pemohon sebagai pejabat negara menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencerminkan diskriminasi dalam hukum sebagai salah satu contoh nyata adalah bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota mendapatkan tunjangan bulanan ke-13 pada saat menjabat dan setelah masa jabatannya berakhir mendapatkan dana 6

pensiun dari negara. Adapun peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat dalam uraian sebagaimana disampaikan dalam permohonan. Kemudian, mohon maaf. Kemudian juga dijelaskan bahwa peraturan pemerintah yang sebagai peraturan pelaksana yang mengatur tentang hak kepala daerah dan wakil kepala daerah tentang hak-haknya sewaktu menjabat dan setelah menjabat. Kemudian juga di sini dijelaskan oleh Pemohon mengenai mantan kepala daerah provinsi, mantan wakil kepala daerah provinsi, mantan kepala daerah kabupaten/kota, dan mantan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang juga mendapatkan hak yang dibedakan dengan anggota DPRD. Bahwa kemudian dalam poin 13. Bahwa berdasarkan peraturanperaturan tersebut di atas, sangat terang dan jelas terdapat perlakuan yang berbeda dan nyata antara status kedudukan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang diimplementasinya membedakan pula hak pengakuan, penghargaan bagi mantan kepala daerah, wakil dan janda/duda mantan kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan mantan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan janda/duda mantan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Kemudian Pemohon juga telah merincikan bahwa kerugian tersebut secara spesifik, aktual diminta oleh Para Pemohon pada saat menjabat Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2009-2014 dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa Para Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode 2009-2014 sejak dilantik pada tanggal Agustus, tanggal 9 Agustus 2009 dan berakhir masa jabatan tanggal 5 Agustus 2014 mendapat penghasilan setiap bulan dengan rincian sebagaimana sudah disampaikan. Kemudian Para Pemohon menerima penghasilan selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sebanyak 12 kali dalam 1 tahun atau 60 kali selama 5 tahun. Hal ini berbeda dengan yang didapat oleh kepala daerah/wakil kepala daerah dimana kepala daerah, wakil kepala daerah mendapat penghasilan sebanyak 13 kali dalam 1 tahun atau 65 kali dalam 5 tahun dikarenakan kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapatkan gaji ke-13 dalam setiap tahun. Kemudian kerugian Para Pemohon selama menjabat Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi bersifat spesifik dan aktual dapat dijelaskan sebagai berikut. Para Pemohon tidak menerima gaji ke-13 pada tahun 2010 sampai 2014 dengan jumlah sebagaimana Pemohon sampaikan. Kemudian Para Pemohon selesai masa jabatan di Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sejak 5 ta … sejak tanggal 5 Agustus 2014 atau selama 13 bulan sejak berakhir masa jabatan sampai dengan diajukannya permohonan ini dan ditambah pensiunan bulan ke 13 tahun 2015 yang menjadi kerugian spesifik Para Pemohon apabila 7

dipersamakan dengan bekas kepala daerah, wakil kepala daerah adalah pendapatan pokok sebagai anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut, sebagaimana telah disampaikan dalam permohonan. 32.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, lewat saja.

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Ya. Kemudian, beradasarkan hal tersebut Pemohon menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Mahkamah dalam petitumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang terlampir bahwa di dalam permohonan uji materi ini terbutki bahwa Pasal 2 angka 4 dan penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai dengan … sebagai amanat konstitusi. Dengan demikan, Para Pemohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan yang sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 2 angka 4 dan penjelasan Pasal 2 angka 6 mengenai kata wakil gubernur dan wakil walikota pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga. Menyatakan Pasal 122 huruf l dan m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 yang disebut dengan UndangUndang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuat … kekuatan mengikat. Menyatakan peraturan perundang-undangan di bawah yang … yang mengatur kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pejabat negara dan hak-haknya sebagai pejabat negara, bekas pejabat negara, janda/duda bekas pejabat negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Poin 5. Menyatakan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah diberi kedudukan hukum yang sama dan berkeadilan oleh negara. Menyatakan bekas kepala daerah, wakil kepala daerah, dan bekas anggota dewan perwakilan rakyat daerah, janda/duda bekas kepala 8

daerah dan wakil kepala daerah, dan janda/duda bekas anggota dewan perwakilan rakyat daerah mendapatkan kedudukan, pengakuan, dan penghargaan yang sama dan berkeadilan oleh negara. Nomor 7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaiama mestinya. Subsider Para Pemohon menyerahkan apabila Mahkamah berpendapat lain menyerahkan secara penuh kepada Mahkamah. Demikian permohonan uji materiil ini disampaikan dengan harapan untuk dapat dikabulkan atas perhatian dan kearifan. Para Pemohon, Kuasa Para Pemohon, Kuswara, S.H., M.H., Rudi Hermawan, Agustus P. W. Sutrisno, S.H., M.H. Sukabumi, 25 November 2015. Terima kasih. 34.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Ada beberapa catatan dari Majelis Panel, ya, terkait dengan permohonan Pemohon. Silakan, Yang Mulia.

35.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Pertama, ini permohonan ini kalau Anda melihat pada halaman pertama, maka ini dinyatakan hanya perihal permohonan judicial review atau uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang apa? Engga ada, ya. Apakah seluruh pasalnya atau hanya satu, dua pasal saja. Ini mesti dilihat di sini, ya. Kemudian, tadi lihat … kalau kita melihat di sini di halaman nomor setelah … setelah Pemohon, nomor 9. Kemudian di sini ada menyatakan, “Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap undang-undang review Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal … Tahun 7 … Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 yang disebut Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhadap (suara tidak terdengar jelas). Kalau menyebut undang-undang itu, undang-undang nomor, tahun, tentang apa, baru lembaran negara, dan tambahan lembaran negara. Ini dua-duanya seperti itu. Kemudian saya … saya agak ragu-ragu ini melihat pada apa yang Anda mohonkan. Anda memohonkan, kalau enggak saya ingat, ya karena dulu saya pernah menjadi ahli dalam pengujian Mahkamah. Tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kalau enggak salah apa yang ada dalam undang-undang itu, itu sebagian besar sudah dimasukkan 9

dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Coba nanti dicek kembali. Sehingga dengan adanya undangundang yang baru itu, undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 28 … 2000 … Tahun 1999 ini, tinggal ketentuan penutupnya dan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup saja. Kayaknya semuanya hilang, masuk semua. Coba nanti dicek kembali, ya. Jadi, mohon Anda lihat. Moga-moga yang saya katakan benar karena saya sudah lupa juga, ya. Tapi, kelihatannya seperti itu. Nah, kemudian Anda menginginkan bahwa adanya satu kedudukan yang sama. Memang kita itu mengenai lembaga negara ini menjadi carut-marut, ya, semua orang bikin jadi semua lembaga adalah lembaga negara, sehingga semua pejabatnya adalah pejabat negara, gitu, karena banyaknya lembaga negara dan pejabat negara, maka anggaran negara kita habisnya untuk dana mereka semua, gitu. Padahal kalau dulu kan tidak. Dulu lembaga negara itu hanya lima, MPR, DPR, BPK, MA, DPA, presiden, gitu kan. Sekarang itu semua orang mengatakan lebih dari 100, gitu lho. Apa ya benar, gitu lho? Kalau kita melihat pada teorinya trias politica itu, ya, kalau lembaga legislatif itu pembentuk undang-undang. Lembaga eksekutif itu yang melaksanakan undang-undang. Dan lembaga yudikatif itu lembaga yang menyelesaikan masalah kalau undang-undangannya tidak dilaksankan dengan tepat, gitu kan. Jadi, kalau lembaga-lembaga itu dibentuk untuk menjalankan suatu undang-undang, namanya undang-undang masuknya ranah negara atau pemerintah. Eksekutif itu kan pemerintah, gitu. Nah, jadi kita harus melihat di sini. Di sini Anda memang mengatakan bahwa Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan pemilu itu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, gitu, cara pemilihannya memang mereka seperti itu. Tapi, kalau kita melihat pada kedudukannya, memang kedudukan kalau kita melihat dalam semua undang-undang pemerintahan daerah, biasa dikatakan pemerintah daerah itu terdiri atas dua, kepala daerah dan DPRD, gitu. Nah, sehingga dua-duanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tapi, apakah kemudian dua-duanya mempunyai fungsi yang sama, gitu. Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar itu Pasal 18 ayat (4) mengatakan, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Sedangkan untuk DPRD dikatakan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Beda, kan, DPRD itu sebagai lembaga perwakilannya. Tapi, kepala daerahnya, kepala pemerintahnya adalah kepala daerah itu. Jadi, kalau kita melihat di sini, memang kemudian menjadi unsur … ya, di MK tidak boleh pakai Bahasa Inggris, ya. Lembaga-lembaga 10

negara menurut Undang-Undang tentang lambang negara, bahasa, dan bendera negara itu semua harus pakai Bahasa Indonesia. Jadi, tadi itu kelewat masuk rupanya. Ya, dan sekarang kita melihat di sini, kalau saya melihat dari permohonan Anda, alat buktinya saja … alat buktinya, ini Anda melihat pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jelas, kemudian Konstitusi kita, ya, Undang-Undang ASN, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian bukti tambahan untuk pemerintahan daerah dan (suara tidak terdengar jelas). Tapi, dari Nomor 5 Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD dan sebagainya. Kemudian 6, itu juga putusan gubernur. Kemudian 7 sampai 15, itu semua perturan pemerintah. Berarti, ini kan pelaksanaannya, ya? 36.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Ya.

37.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, berarti ini tentang anggarannya, tentang penetapan gajinya, dan sebagainya. Tapi permasalahannya adalah apakah kemudian kepala daerah itu bisa disamakan kemudian dengan kedudukan anggota DPRD? Kalau di dalam Undang-Undang ASN, kemudian di dalam undangundang yang Anda masukkan di sini di dalam apa … permohonan Anda ini, jelas di sini kalau kemudian yang dimaksud pejabat negara itu adalah orang-orang tertentu. Di sini misalanya presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota MPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua dan wakil ketua DPRD, ketua dan wakil ketua dan anggota Hakim Konstitusi, Mahkamah Agung. Kemudian di sini … kemudian … baru kemudian ada kepala daerah gubernur dan sebagainya. Permasalahannya juga DPRD itu apakah seperti DPR kecil? Kalau DPR di pusat kan memang lembaga negara, tapi DPRD kan bukan DPR kecil.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: KUSWARA Betul.

39.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, dia merupakan satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Itu kalau kita melihat dari sisi ketatanegaraannya. Kalau kita lihat pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, baik yang dahulu dengan yang sekarang, selalu dikatakan, “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.” Kepala daerah sebagaimana dimaksud itu oleh provinsi disebut gubernur, 11

kabupaten disebut bupati, dan kota disebut wakil … walikota. Kepala daerah itu dibantu oleh wakil kepala daerah. Kalau Anda melihat pada tugasnya dan … tugasnya dan wewenangnya dia memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh DPRD, ya. Kemudian di sini dia bisa me … menyusun R … raperda, ya. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepala daerah itu bisa tampil sendiri untuk mewakili daerahnya, DPRD bisa atau enggak? Gitu. Jadi di sini memang beda. Jadi kalau kita melihat di sini dip … kepala daerah juga melaksanakan tugas dan wewenang (suara tidak terdengar jelas) sesuai dengan perundang-undangan. Jadi apapun yang ada kalau pemerintahan daerah itu permasalahannya … orang akan selalu mengatakan, “Itu kepala daerah itu Kabupaten Bolaang Mongondow, bupatinya siapa?” Kan enggak tanya DPRD-nya siapa? Gitu kan. Nah, jadi di sini tidak semua bahwa unsur penyelenggaraan pemerintah daerah itu punya suatu yang kesamaan. Bahwa dia unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sama, tapi beda dalam fungsinya. Kalau kepala daerah bisa mewakili mengatasnamakan daerahanya untuk hal-hal terntentu. Di pengadilan, bisa. Tapi kalau kita lihat untuk DPRD kan tidak. Kalau DPRD itu kewajibannya mengamalkan Pancasila, melaksanakan kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, dan sebagainya dan ini berbeda dengan kepala daerah. DPRD tidak bisa mengatasnamakan saya dari daerah ini. Bahwa dia DPRD-nya kabupaten ini, dia DPRD-nya provinsi ini, ya, tapi tidak bisa mewakili di DPR. Kalau biasanya ada yang menguji ke MK tentang hal-hal yang misalnya berhubungan dengan pemekaran wilayah, pembatasan daerah, dan sebagainya, MK selalu mengatakan bahwa yang tampil minta duaduanya. Walaupun di pengadilan sebetulnya dia bisa berwenang. Tapi MK selalu mengatakan, “Mohon karena ini tidak hanya kewenangannya apa … ini pemerintahan daerah maka kepala daerahnya dan DPRD-nya dia hadir di sini.” Tapi secara kewenangan memang kepala daerah mempunyai kewenangan yang berbeda. Jadi kalau kita melihat di sini memang … pembedaan ini memang ya. Kalau anggota DPR memang dia adalah lembaga negara, ya. Tapi untuk DPRD saya rasa ini memang tidak sesuai dengan hal itu. Jadi ini mohon dipikirkan kembali bahwa memang fungsinya berbeda. Ini bukan hanya dalam undang-undang yang baru, sejak Undang-Undang 145 tentang Pemerintahan Daerah posisi itu seperti itu. Ya, jadi ini mohon dilihat. Jangan kemudian Anda sebagai Kuasa Hukum nanti menginginkan sesuatu yang berlebih dan memberikan 12

harapan yang kosong, gitu. Karena ini ada dalam sistem pemerintahan daerah memang tidak semua lembaga itu mempunyai hal-hal yang sama. Apalagi di sini kalau kita melihat, maka hak konstitusionalnya yang terlanggar tidak ada, tapi hak materiil, hak mengenai hak pensiun, hak tentang gaji yang ke 13, atau/dan sebagainya, gitu ya. Jadi mohon dipertimbangkan kembali karena jangan sampai kemudian Anda beracara di sini kemudian tidak mendapatkan hasil. Tapi kalau Anda ingin mengubah, Anda meyakinkan Mahkamah bahwa ini mestinya sama, kalau inginnya sama maka alat buktinya jangan peraturan pemerintah semuanya di sini. Peraturan pemerintah tentang peresmian anggota dewan, peresmian tentang penetapan pensiun, ke … ke … kedudukan keuangan kepala daerah, kemudian tentang pemberian gaji pensiun tunjangan. Ini kan kelihatan kerugian materiil dan kemudian hanya mengenai hal yang bersifat … apa … keuangan saja. Tapi kalau mau Anda melihat bahwa enggak anggota DPRD itu juga pejabat negara, begitu. Anda harus menjelaskan bahwa bagaimana memposisikan bahwa pemerintahan daerah itu adalah juga lembaga negara, gitu. Padahal kalau kita melihat dalam undang-undangnya, jelas dua-duanya unsur penyelenggara pemerintah daerah, ya. Nah, itu harus dilihat. Kalau kita melihat kayaknya kok enggak … enggak … enggak imbang, ya? Kok enggak sama, ya? Itu DPRD juga dipilih melalui pemilu. Kita juga dipilih, DPRD juga dipilih pemilu, kenapa yang di sana dapat pensiun kemudian yang di sini tidak? Gitu. Ya, memang posisinya beda. Tapi, memang sekarang ini banyak mengatakan bahwa semua adalah lembaga negara, maka saya akan koreksi itu. Apakah lembaga yang melaksanakan suatu undang-undang itu juga layak disebut sebagai lembaga negara, gitu ya. Ini semua orang bingung, semua … semua pokoknya KPK juga lembaga negara. Lah, KPK itu kan melaksanakan Undang-Undang Tipikor. Yang melaksanakan Undang-Undang Tipikor itu siapa mestinya? Presiden, kan? Eksekutif, kan? Gitu. Tapi semua … nah, jadi hal-hal seperti ini. Apakah itu KPU, KPI, Bawaslu itu kan untuk melaksanakan undang-undang. KPU, DKPP, Bawaslu itu kan untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilu harus ada ini. Nah, apakah itu juga semua sama? Bahwa fungsinya mereka berbeda dan yang lain, ya, tapi penyebutan-penyebutan lembaga negara ini perlu dipertimbangkan kembali, ya. Jadi, Anda lihat kembali. Memang ada beberapa undang-undang yang agak tidak tepat juga. Misalnya, ya, di sini misalnya meletakkan dalam pejabat negara adalah … gitu. Semua ini mengatakan begini, pejabat negara itu termasuk Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi baru di bawahnya Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial. Pada Komisi Yudisial tuh adanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kok hirarkinya kok di sini kok Komisi 13

Yudisial … Komisi Pemberantasan Korupsi dahulu kok baru Komisi Yudisial, gitu kan? Baru kemudian, menteri dan jabatan setingkat menteri. Lah, menteri itu kalau sama KPK mestinya tinggi mana sih? Gitu lho. Menteri itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah disebut, Pasal 17 sebagai pembantu-pembantu presiden. KPK tidak disebut, gitu. Nah, ini kan ada kerancuan-kerancuan, kan? Nah, Anda mungkin juga merasa bahwa kok ada kerancuan di dalam penyebutan DPRD sebagai anggota … sebagai lembaga negara atau unsur pemerintahan … unsur pemerintahan tadi Anda mengatakan, “Unsur penyelenggara pemerintahan.” Tapi, kok kedudukannya enggak sama dengan DPR, ya? Gitu lho. Anda kalau mau mengajukan ini harus membuat formulasi, benar bahwa DPRD itu ya sama dengan anggota DPR. Pasal 22E kan mengatakan dia juga dipilih melalui pemilu oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang sama, Pasal 22E, gitu kan? Nah, Anda harus mengolah itu, ya, sehingga kita yakin oh, betul kalau gitu DPR itu masuk saja, gitu. Sehingga, kalau Anda mengatakan dia masuk kemudian dia harus mendapatkan fasilitas yang sama, ya. Oleh karena … kalau tidak, nanti semua anggaran itu masuknya ke situ. Berapa anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, ya, yang harus punya fasilitas sebagai pejabat negara semuanya, gitu. Itu APBN kita jebol nanti, gitu. Nah, jadi kita harus melihat di sini tapi kalau Anda tetap ini, Anda harus memformulasikan ini betul. Oh, di negara sana seperti ini, negara sana seperti ini, sehingga ada suatu perbandingan. Oh, mustinya Indonesia juga seperti itu, gitu ya. Nah, dari saya itu. 40.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, jadi sudah cukup jelas, namun ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Aswanto. Silakan.

41.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara-Saudara Pemohon, ya. Sesuai dengan amanat undangundang pada sidang pemeriksaan pendahuluan pertama, kami diwajibkan untuk memberi nasihat dan sebenarnya kalau kita mau secara jujur apa makna atau kandungan atas norma yang mewajibkan kami, Hakim pada Mahkamah Konstitusi, untrum … untuk memberi nasihat pada sidang pendahuluan pertama, antara lain sebenarnya adalah seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Maria tadi. Ini kita … peradilan kita ini dengan peradilan modern, ya, kita mau membantu Saudara-Saudara agar permohonan yang Saudara-Saudara ajukan itu kalau bisa diterima, gitu. Itu yang pertama.

14

Jadi, kita punya kewajiban untuk memberikan masukan, memberikan nasihat, agar upaya Saudara hadir di Mahkamah Konstitusi tentu tidak hadir begitu saja, sudah mengeluarkan biaya, ya, biaya transportasi. Kalau perkaranya kan enggak dibayar. Sudah mengeluarkan biaya transportasi, mungkin mengeluarkan biaya untuk lawyer. Tapi, kemudian secara normatif sebenarnya apa yang diminta itu tidak logis, gitu. Nah, itu yang ingin dicegah sebenarnya. Jangan sampai yang diminta oleh Para Pemohon itu, bukan saya tujukan kepada Saudara, jangan sampai yang diminta oleh Para Pemohon itu sebenarnya adalah bukan sesuatu yang menjadi kewenangan Mahkamah. Saudara sudah mengutip pasal-pasal di dalam Undang-Undang Mahkamah tentang apa yang menjadi kewenangan Mahkamah. Tetapi kita juga harus objektif melihat bahwa ya kewenangan Mahkamah sudah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang, maka ketika kita mengajukan persoalan yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Mahkamah, maka potensi untuk dikabulkan itu kan menjadi kecil. Nah, oleh sebab itu untuk mencegah kerugian yang apa … kerugian pada Para Pemohon, ya, kita mengingatkan aja. Ini sebenarnya ini bukan apa … pertentangan norma ini, tapi bukan kepada Saudara itu, ya, belum, nanti saya masuk permohonan Saudara. Ini bukan pertentangan norma, nah kalau bukan pertentangan norma untuk apa dimajukan? Toh nanti Saudara majukan kalau Mahkamah sudah menilai bahwa ini bukan pertentangan norma, itu nanti akan ditolak, gitu. Nah, itu antara lain makna mengapa di dalam Undang-Undang Mahkamah pada sidang pendahuluan pertama, Hakim … bukan diminta, tapi itu kewajiban. Itu menjadi kewajiban Hakim untuk memberi nasihat. Nah, tadi Prof. Maria, saya kira nasihat-nasihat Beliau tadi perlu Saudara betul-betul apa … cermati. Kalau kemudian menurut Saudara nanti, wah ini kan yang saya persoalkan saya enggak dikasih gaji gitu. Apakah ini persoalan konstitusional? Ya, tentu kami tidak bisa langsung menilai bahwa ini bukan apa … ini kerugian konstitusional atau tidak. Tetapi di dalam permohonan Saudara juga … saya suka permohonan Saudara. Dalam permohonan Saudara ini, Saudara juga mengutip tentang apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional. Di dalam … ini Saudara di halaman ini, halamannya juga ditulis belakangan, ya, halaman 8. Di halaman 8, Saudara mengutip Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Mahkamah Konstitusi, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Negara Republik Indonesia … dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” Tentu pertanyaannya kalau Saudara hanya mempersoalkan bahwa kami tidak diberi gaji 13, kami tidak diberi dana pensiun, ya, pertanyaannya adalah apakah gaji itu adalah sesuatu yang memang diatur di dalam konstitusi? Nah, seperti itu tadi kira-kira gambaran yang disampaikan oleh Ibu Prof. Maria, sehingga Saudara bisa merenung, “A h ini 15

sebenarnya yang kita persoalkan ini bukan persoalan konstitusional. Kalau gitu daripada kita rugi mungkin kita sidang berkali-kali nanti membawa ahli lagi padahal kita sudah tahu bahwa ini bukan persoalan konstitusional dari awal.” Ya, Mahkamah Konstitusi ini kan ingin melindungi rakyat Indonesia supaya jangan terjadi kerugian-kerugian konstitusional. Nah, itu makna norma yang mewajibkan kami untuk memberi nasihat. Saya ingin menambah ada beberapa hal lagi yang menurut saya perlu Saudara elaborasi kembali tadi Prof. Maria juga sudah menyampaikan bahwa Anda harus melakukan elaborasi, melakukan … bahkan melakukan komparasi, komparasi di beberapa negara mungkin agar Mahkamah bisa lebih yakin bahwa mestinya memang anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota itu mestinya harus diberi hak pensiun, diberi hak untuk menerima gaji 13, bahkan sekarang ada gaji 14 mulai tahun 2016 saya kira, ya. Ada kebijakan pemerintah tidak hanya 13 kali kita menerima gaji, tapi 14 kali. Nah, ini nanti Saudara juga mengatakan wah ini mestinya DPR provinsi, DPR kabupaten/kota mestinya juga diberi hak itu. Nah, ini yang perlu Saudara coba bangun teori, bangun teori yang kemudian kami bisa yakin bahwa sebenarnya memang anggota dewan itu harusnya seperti atau disamakan dengan gubernur. Coba nanti Saudara perhatikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan berada di dalam kotak yang sama dengan DPR. Nah, yakinkanlah kami, yakinkan Mahkamah bahwa keliru ini kalau kami tidak dikasih dana pensiun, tetapi Saudara harus yakin jangan berangkat dari apa … jangan berangkat dari hal yang sifatnya implementatif bahwa kami tidak dikasih gaji gitu, jangan … jangan berangkat dari situ. Berangkat bahwa ada hak-hak konstitusional kami yang terlanggar. Nah, kalau Saudara cuma mengatakan, “Wah kami tidak dikasih gaji 13, kami tidak dikasih dana pensiun.” Nah, Saudara sudah menyitir tadi bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam konstitusi, gitu. Nah, ini Saudara harus membuat jembatan, ya bahwa nanti implementasinya memang ada kerugian dari segi meteriil, ya kita akui itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi fokus. Nah, ini kelihatan Saudara salah pintu. Pintu masuknya Saudara ini ke gaji. Mestinya ini pintu keluar, jangan dijadikan pintu masuk. Ini coba nanti Saudara … apa namanya … renungkan kembali. Loh, ini justru ada hitung-hitungannya mestinya Saudara menerima sekian, Rp2.000.000,00 sekian, dan sekian, tapi kita tidak dikasih. Berarti ini jadikan pintu masuk. Padahal Saudara sudah mengutip tadi, Saudara dari awal mengatakan, “Kami ada kerugian konstitusional.” Saudara mengatakan … Para Pemohon mengatakan, “Kerugian konstitusional adalah bla, bla, bla.” Tapi, kemudian di pokok permohonan, Saudara

16

menghitung gaji. Bahwa memang ada kerugian materiil yang Saudara alami, itu pintu keluar … bukan pintu … bukan pintu masuk itu. Yang saya ingin pertegas bahwa Saudara harus menyakinkan kami bahwa perlakuan di dalam undang-undang terutama pasal yang Saudara … Saudara minta untuk diuji, itu melanggar hak konstitusional Saudara. Kita tidak mau … melihat ada gaji 13 tidak dibayar, ada dana pensiun tidak diperoleh, gitu. Bukan, bukan itu yang kita mau lihat. Yang kita mau lihat yakinkan kami bahwa dengan diperlakukannya seperti itu, artinya mendapat perlakuan yang berbeda dengan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ini loh hak konstitusional kami yang dilanggar. Kalau Saudara mampu menyakinkan Mahkamah seperti itu, saya kira permohonan Saudara bisa berhasil. Tapi kalau Saudara tidak mampu meyakinkan itu dan Saudara tidak mampu meyakinkan, ya tadi Prof. sudah menyampaikan lebih baik pikir-pikir kembali, “Ah, sudah saya tarik saja deh.” Karena memang nasihatnya antara lain tujuan kita adalah memperbaiki permohonan, kedua menyadarkan Pemohon sebelum terlalu jauh, “Wah, ini tidak cocok nih, ini lebih baik kita tarik kembali.” Makanya Saudara diberi kesempatan untuk merenung sebenarnya. Kesempatan 14 hari itu adalah untuk merenung ini, tapi jangan merenung terus karena kalau merenung terus Saudara tidak melakukan perbaikan. 14 hari waktu yang diberikan kepada Saudara untuk merenung dan melakukan perbaikan, kalau menurut Saudara memang masih ada yang harus diperbaiki. Tapi kalau Saudara sudah merenung sekian lama, Saudara yakin bahwa apa yang kami tulis di dalam permohonan ini memang sudah betul, sudah benar, kami tidak perlu lagi mengakomadasi apa yang disarankan oleh atau dinasihatkan oleh Para Hakim, ya, enggak apa-apa. Ini juga bisa terus, gitu. Maksudnya tanpa Saudara melakukan perbaikan, permohonan Saudara kan kita sudah terima, terima untuk diperiksa. Nah, disekaitan dengan itu, dipetitum Saudara, ya, ini tidak … tidak lazim sebenarnya. Coba Saudara lihat di petitum. Petitum itu Saudara diprimernya menerima, ini kita sudah terima sejak Saudara memasukkan di bagian Kepaniteraan, kemudian di registrasi, lalu kita periksa pada hari ini, permohonan Saudara sudah diterima. Sehingga tidak perlu menjadi keputusan itu diterima, tidak perlu menjadi permintaan di petitum itu diterima, cukup minta dikabulkan. Nah, bagaimana agar permohonan Saudara-Saudara bisa dikabulkan, ya, itu tadi, harus Saudara mampu meyakinkan kami, mampu meyakinkan bahwa memang Saudara punya legal standing. Kalau ini menjadi kewenangan Mahkamah, saya kira karena Saudara sudah menguraikan bahwa ini, pasal ini, yang kami anggap bertentangan dengan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu menjadi kewenangan Mahkamah. Karena yang Saudara minta untuk diuji adalah undangundang dengan batu uji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sudah jelas menjadi kewenangan. 17

Kemudian yang berikutnya harus Saudara yakinkan, apakah Saudara punya legal standing? Nah, legal standing itu antara lain, Saudara betul-betul harus mampu meyakinkan Mahkamah bahwa Saudara mempunyai atau mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma itu atau mungkin dengan penalar … penalaran yang wajar dengan adanya norma itu Saudara potensial … Saudara potensial dirugikan, gitu. Dengan menggunakan penalaran yang wajar. Nah, tidak hanya sampai di situ, Saudara juga harus menyakinkan kami bahwa kerugian yang Saudara alami, kerugian konstitusional yang Saudara alami ada hubungan kausal dengan norma yang diberlakukan. Bahkan, mesti Saudara juga yakinkan bahwa dengan tidak diberlakukannya norma itu, maka kerugian kami atau potensi kerugian kami tidak akan terjadi. Nah, kalau mampu Saudara meyakinkan kami dengan empat hal itu, tentu Mahkamah akan mengatakan, “Oh, ini punya legal standing.” Tapi, kalau Saudara tidak mampu meyakinkan kami dengan empat hal itu, nanti Panel kami akan bawa permohonan Saudara ke Rapat Permusyawaratan Hakim, kalau Panel sudah merekomendasi, wah, ini tidak punya legal standing, ini. Ya, mungkin Rapat Permusyawaratan Hakim juga sepakat, “Oh, ya betul ini tidak punya legal standing.” Artinya kalau Saudara tidak punya legal standing, ya, mungkin tetap kita periksa. Tapi, ujung-ujungnya … nah, untuk apa kita periksa bolak-balik, Saudara mengeluarkan biaya besar membayar lawyer, membayar macam-macam, biaya transportnya lawyer, tapi kemudian ujungnya kita sudah tahu, wah ini bukan, bukan persoalan konstitusional. Nah, itu … tapi, tentu kita berharap ini yang paling terakhir seperti yang disarankan oleh Prof. Maria tadi, ini sebelum kami masuk di ruangan … sebelum kami masuk di ruangan sidang ini, kami sudah berdiskusi panjang lebar di luar, soal tadi yang Prof. Maria sampaikan. Soal … karena bukan hanya … bukan hanya seperti Saudara yang mantan anggota DPR yang minta untuk berikan status sebagai pejabat negara, dulu kami juga memeriksa hakim-hakim ad hoc karena di dalam Undang-Undang ASN kan hakim itu adalah pejabat negara kecuali hakim ad hoc, para hakim ad hoc sudah menguji juga undang-undang itu supaya mereka dinyatakan sebagai pejabat negara. Nah, padahal pejabat negara itu ada batas usia. Hakim ad hoc itu enggak ada batas usia yang sudah pensiun di mana gitu masuk jadi hakim ad hoc. Ini, kan jadi … jadi … jadi apa … tumpang tindih nanti. Pejabat negara batasannya sekina tahun, kemudian hakim ad hoc itu setelah pensiun dari pejabat negara masuk lagi menjadi hakim ad hoc, kemudian minta lagi menjadi pejabat negara, dia. Nah, ini gambaran saja supaya Saudara bisa lebih banyak informasi untuk melakukan … apa … perenungan, apakah Saudara mampu meyakinkan kami. Yang … sedikit lagi. Nah, ini juga, Saudara … Saudara belum anu … belum mengelaborasi dengan apa … dengan komprehensif pasal-pasal 18

di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang … apa … yang dianggap normanya bertentangan dengan norma. Saudara banyak me … apa … me … mengurai tentang peraturan presiden. Mestinya tadi saya katakan, mestinya pintu masuknya … pintu masuknya yang Saudara harus perhatikan, termasuk yang gaji, jangan itu dijadikan pintu masuk. Boleh saja Saudara cantumkan itu, tetapi itu jangan jadi pintu utama, jangan jadi pintu masuk, sori bukan pintu utama. Jangan jadi pintu masuk karena kalu itu jadi pintu masuk sama dengan uraian Saudara yang mempersoalkan menganai PP, kalau mempersoalkan PP bukan kewenangan Mahkamah, kewenangan kita kan undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kalau PP ada lembaga lain yang punya kewenangan untuk itu. Terima kasih, Yang Mulia. 42.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, Para Pemohon, jadi Saudara beruntung dapat kuliah dari dua Guru Besar yang kebetulan menjadi Hakim Konstitusi. Ini sebenarnya permohonan ya, kalau dilihat, seperti yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, tadi bahwa kami juga sebelum mulai sidang tadi, sempat berbincang-bincang mengenai keberadaan lembaga negara. Terkait dengan permohonan Para Pemohon ini ya kalau Saudara mau … apa ya … membedah secara komprehensif, ya, tentu ya pintu masuk tidak … seperti yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi. Kalau dilihat dari permohonannya ini kan kerugian materiil ini. Hitung-hitungan angka yang diterima per tahun sekian, dirugikan sekian. Itu sebenarnya bukan itu pintu masuknya, yang utama tadi. Kerugian konstitusionalnya dimana sih anggota DPRD? Misalnya kalau dibandingkan dengan lembaga negara yang konon tadi ya sudah disampaikan secara rinci oleh Yang Mulia Prof. Maria. Ya, memang agak membingungkan sekarang keberadaan lembaga negara. Ya, mohon maaf terlihat kalau apa … ada upacara atau pelantikan di Istana itu kita melihat penempatannya posisi para pejabat negara atau para pimpinan lembaga negara. Dimana, siapa di situ dan sebagainya itu, ya agak-agak sulit memang dibedakan. Sementara, ini keberadaan Para Pemohon yang notabene mantan anggota DPRD atau bahkan yang masih ada yang menjabat ya kalau tidak salah ini dari sekian Pemohon. Itu kalau … sekali lagi kalau mau membedah, ya. Coba lihat sekilas mengenai keberadaan mereka. Misalnya di Pasal 22E ayat (2) dan (3) kemudian Pasal 23E ayat (2d) Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas memang itu. Jadi bandingkan memang dengan beberapa „lembaga negara‟, dalam tanda petik, ya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Maria. Ini sudah jelas memang di situ, cobalah diramu sedemikian rupa kalau memang permohonan ini mau diteruskan. Jadi tidak sekali lagi menonjolkan kerugian materiilnya, ya sekaligus saja menata sistem ketatanegaraan. Sekaligus menata lembaga negara, ya memang tadi kan sudah 19

disinggung oleh Yang Mulia. Kalau dilihat dari alat bukti yang disampaikan tadi penempatan ada misalnya Komisis Yudisial yang sebenarnya berada di dalam konstitusi bisa berada di bawah lembaga negara yang tidak terdapat dalam konsitusi. Ya, ini sekaligus kalau mau, ya berjasa bukan hanya kepada seluruh Pemohon karena konsekuensi dari permohonan Para Pemohon, kalau memang dikabulkan itu berakibat untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, sekaligus menata sistem ketatanegaraan kita dan sistem keberadaan lembaga negara kita. Jadi begitu, ya. Jadi saya rasa sudah cukup banyak, ya. Materi/bahan yang sudah disampaikan oleh kedua Yang Mulia tadi. Ada hal-hal yang ingin disampaikan? 43.

KUASA HUKUM PEMOHON: RUDI HERNAWAN Sudah cukup.

44.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, ya memang itu kuliah … dapat kuliah luar biasa itu Para Pemohon. Saudara diberi kesempatan 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini, paling lambat hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, Pukul 10.00 WIB, ya. Itu paling lambat untuk menyerahkan perbaikan. Lebih cepat lebih baik, ya. Jadi jangan menunggu tanggal 7 Maret, kalau bisa sebelumnya. Baik kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan maka sidang ini selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB Jakarta, 23 Februari 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

20