2016

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA BUNDA PERSADA BATAM Nomor : /K/ STIKes-MBP/XII/2016 Tentang Pedoman Penjaminan Mutu STIKES Mitra Bunda Persada Batam Menimbang : a) Bahwa STIKes

Mitra

Bunda Persada

perlu

menetapkan kinerja akademik sebagai bagian dari cita - cita STIKes Mitra Bunda Persad sesuaai peraturan yang berlaku. b) Bahwa STIKes Mitra Bunda Persada perlu merevisi kinerja akademik tersebut untuk mendapatkan jaminan diperolehnya hasil pendidikan STIKes Mitra Bunda Persada yang terukur dan memenuhi syarat standar profesi. c) Bahwa

untuk

kegiatan

peningkatan

kualitas

akademik di perlukan peningkatan standar muu secara terus menerus. d) Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut diatas badan penjamin mutu akademik STIKes Mitra Bunda

Persada 1

telah

menyiapkan

pedoman

penjamin mutu akademik STIKes Mitra Bunda Persada. e) Bahwa pedoman penjamin mutu akademik STIKes Mitra Bunda Persada dapat dijadikan acuan peningkatan standar mutu di STIKes Mitra Bunda Persada. f) Bahwa pedoman penjaminan mutu akademik STIKes Mitra Bunda Persada tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua STIKes Mitra Bunda Persada. g) Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus menjunjung tinggi nilai nilai mutu dan tuntutan akuntabilitas sehingga menjadikan penjamin mutu akademik yang tersistem merupakan kebutuhan pokok Mengingat : a) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional b) Undang - Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen c) Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 2

d) Peraturan pemerintah No 37 tahun 2009 tentang Dosen e) Peraturan pemerintah No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f) Peraturan pemerintah

No 4 tahun 2014 tentang

penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi g) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor

124/D/O/2006

tentang

Ijin

Operasional STIKes Mitra Bunda Persada Batam. h) Keputusan

Ketua

Yayasan

No...................Tentang

Pengangkatan Ketua STIKes Mitra Bunda Persada i) Statuta Pendirian STIKes Mitra Bunda Persada MEMUTUSKAN Menetapkan : Surat Keputusan Ketua STIKes Mitra Bunda Persada Tentang Standar Mutu Perguruan Tinggi Mitra Bunda Persada. PERTAMA

- Menetapkan Pedoman Penjamin Mutu Akademik STIKes Mitra Bunda Persada Sebagai Acuan Untuk Penyelenggaraaan Penjamin Mutu Di STIKes Mitra Bunda Persada

3

- Memberlakukan Dokumen Standar Akademik Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Keputusan Ini Di Lingkungan STIKes Mitra Bunda Persada KEDUA

- Penjabaran

Standar

-

Standar

Mutu

Secara

Operasional Serta Upaya Peningkatan Standar Mutu Secara Terus Menerus Dilakukan Di Tingkat Program Studi. KETIGA

- Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan STIKes No 05/ K/ STIKes-MBP/II/2015 tidak berlaku lagi

KETIGA

- Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Di Tetapkan Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Akan Di Adakan Perbaikan Sebagai Mana Mestinya. Ditetapkan Di Batam November 2016 STIKes Mitra Bunda Persada Ketua

(dr.H.MAWARDI BADAR, MM)

4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi yang penuh tantangan telah menimbulkan persaingan antar bangsa semakin tajam terutama dalam bidang ekonomi dan bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin sulit dan agar dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara maka perguruan tinggi melalui Direktorat Jenderal, Dikti Depdiknas mencanangkan Higher Education Long Term Strategy (HELTS 2003 - 2010) dalam tiga kebijakan dan program pendidikan tinggi, yaitu : (1). pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Berdasarkan pada kebijakan dan program tersebut,

proses

pembelajaran

merupakan

esensi

dari

penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi, produktifitas merupakan aspek-aspek mutlak yang harus dipenuhi demi mewujudkan suatu visi suatu perguruan tinggi.

5

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penyusunan penjamin mutu STIKes Mitra Bunda Persada mengacu kepada UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

yang menyatakan bahwa pemerintah menentukan

kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Dan permenristekdikti

No

44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

1.2 Tujuan Dan Fungsi Buku pedman ini bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi program studi dalam melaksanakan manajemen mutu akademik di lingkungn masing - masing. Selain itu buku ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar yang telah di tetapkan oleh STIKes Mitra Bunda Persada.

6

1.3 Sasaran Sasaran buku pedoman ini adalah penyelenggara kegiatan akademik pada masing - masing program studi.

7

BAB II KETENTUAN UMUM

2.1 Definisi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah Kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan

tinggi

(internally

driven),

untuk

mengawasi

penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement). Dalam arti bahwa SPMISTIKes Mitra Bunda Persada Batam dilaksanakan dan diawasi secara mandiri oleh semua unit/komponen kerja yang ada di STIKes Mitra Bunda Persada Batam melalui Badan Penjaminan Mutu (Quality Assurance).

2.2 Badan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STIKes Mitra Bunda Persada Batam Bagian unit kerja didalam institusi STIKes Mitra Bunda Persada Batam yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes.

8

2.3.

Landasan

hukum

Badan

Penjaminan

Mutu

(Quality

Assurance) STIKES Mitra Bunda Persada Batam a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas b. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi c. Permen No 50 tahun 2014 tentang Sisiem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi d. Surat Keputusan yang Ketua STIKES Mitra Bunda Persada Batam

/K/ STIKes-MBP/XI/206 tentang Standar Mutu

Pendidikan Tinggi STIKES Mitra Bunda Persada Batam.

2.4. Visi Badan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STIKES Mitra Bunda Persada Batam Terbangunnya Sistem Penjaminan Mutu yang mampu membawa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Bunda Persada menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan. Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Bunda Persada sebagai lembaga pendidikan yang selalu mengutamakan dan mengembangkan budaya mutu dalam setiap aktifitasnya.

9

2.5. Misi Badan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STIKes Mitra Bunda Persada Batam. 1. Menetapkan harkat mutu program studi di STIKes Mitra Bunda Persada secara berkala. 2. Memberikan saran perbaikan terhadap proses Pendidikan, Penelitian, Pelayanan dan Pengabdian pada Masyarakat (P2M), serta program pengembangan akademik di STIKes Mitra Bunda Persada; 3. Memberikan saran terhadap perbaikan dan peningkatan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan 4. Mendampingi persiapan program studi untuk akreditasi 5. Memberikan masukan terhadap masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh pengelola STIKes Mitra Bunda Persada berkaitan dengan penjaminan mutu 6. Mempersiapkan personil Badan Penjamin Mutu Akademik yang kompeten dalam penjaminan mutu akademik.

2.6. Tugas Badan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STIKES Mitra Bunda Persada Batam sebagai berikut : 1. Menyiapkan data dari semua unit kerja yang ada di STIKes Mitra Bunda Persada Batam

10

2. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan SPMSTIKes Mitra Bunda Persada Batam 3. Menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPM-STIKes Mitra Bunda Persada Batam 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan SPM-STIKes Mitra Bunda Persada Batam 5.

Memantau,

menilai,

mengaudit

dan

mengevaluasi

pelaksanaan SPM-STIKES Mitra Bunda Persada Batam Mitra Bunda Persada Batam 6. Melakukan kajian - kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada ketua STIKES, dengan tembusan sebagai masukan untuk Senat STIKES Mitra Bunda Persada Batam 7.

Menyiapkan

sumberdaya

manusia

yang

kompeten

melaksanakan penjaminan mutu, maupun penjaminan mutu (auditor internal) di STIKES Mitra Bunda Persada Batam

11

2.7. Fungsi Badan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STIKES Mitra Bunda Persada Batam sebagai berikut : 1. Memberikan informasi dan konsultasi terkait kegiatan pada unit kerja keempat prodi di STIKes Mitra Bunda Persada Batam Mitra Bunda Persada Batam 2. Badan

Penjaminan

menyelenggarakan

Mutu

sistem

bertanggungjawab

penjaminan

mutu

secara

keseluruhan di STIKes Mitra Bunda Persada Batam dan mencapai indikator - indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. 3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di STIKes Mitra Bunda Persada Batam 4. Memberikan

layanan

konsultasi,

pendampingan

dan

kerjasama dalam bidang penjaminan mutu perguruan tinggi. 5. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

12

2.8. Organisasi Badan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STIKes Mitra Bunda Persada Batam Badan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) adalah Suatu lembaga didalam institusi STIKes Mitra Bunda Persada Batam, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes. Yang bertugas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di STIKes Mitra Bunda Persada Batam guna mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat STIKes, Prodi dan Unit Penunjang (perpustakaan, laboratorium). Badan Penjaminan Mutu/Quality Assurance STIKes Mitra Bunda Persada Batam dilengkapi dengan unit – unit penunjang antara lain : 1. Unit pelaksana pangkalan data 2. Unit pelaksana penjaminan mutu akademik 3. Unit pengembangan SDM 4. Unit pengelola sistem informasi dan soft skill akademik 5. Unit pengelola alumni 6. Unit sarana dan prasarana Pada tingkat STIKES dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, serta Unit Tugas Badan 13

Penjaminan Mutu yaitu suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan untuk suatu penugasan tertentu. Kepala Badan Penjaminan Mutu bertanggung jawab langsung kepada

Ketua, serta

berkoordinasi dengan para Pembantu Ketua dan pimpinan unitunit kerja dalam pelaksanaan penjaminan mutu STIKES Mitra Bunda Persada Batam . Badan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIKes untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.. Mekanisme serupa berlaku pula untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di STIKES Mitra Bunda Persada Batam, dengan diketuai oleh Kepala unit kerja yang bersangkutan.

2.9. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKes Mitra Bunda Persada 2.9.1. Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan STIKes Mitra Bunda Persada Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan di STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (continous quality improvement). Salah satu model manajemen kendali 14

mutu yang dapat digunakan adalah model PDCA (Plan, Do, Check, Action), yang menghasilkan pengembangan yang berkelanjutan (continuous improvement) atau kaizen mutu perguruan tinggi. Model manajemen kendali mutu berbasis PDCA, dapat digambarkan sebagai berikut :

Continous Improvement/K aizen

P D C SDC A

SDC A

P D C A

A

P D C SDC A

SDC A

A

S= Standard D = Do C= Check A= Action

P = Plan D = Do C= Check A= Action

Gambar 2.2 Manajemen Kendali Mutu Berbasis PDCA 15

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah : a. Quality first yaitu Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memrioritaskan mutu . b. Stakeholder-in

yaitu Semua pikiran dan tindakan

pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). c. The next process is our stakeholders yakni Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan. d. Speak with data yaitu Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan

dalam

proses

pendidikan

pada

PT

seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa e. Upstream management

yaitu Setiap pengambilan

keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan pada

16

PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif . Sedangkan untuk proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut : KEBIJAKAN & STANDAR

PELAKSANAAN KERJA

MONITORING

STANDAR BARU

PENINGKATAN MUTU

RUMUSAN KOREKSI

AUDIT OLEH AMI

EVALUASI DIRI OLEH UNIT KERJA

Gambar 2.3. Skema Peningkatan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Bunda Persada.

17

2.9.2. Menajemen Kendali Mutu dalam SPMI STIKes Mitra Bunda Persada Batam

.

PENENTUAN STANDAR MUTU

AUDIT BUTIR MUTU

KESENJANGAN STANDAR MUTU DAN HASIL AUDIT

YA

IDENTIFIKASI ACTION UNTUK MEMENUHI STANDAR MUTU

MELAKSANAKAN ACTION

TIDAK GABUNGAN PADA PROSES PDCA BERIKUTNYA

EVALUASI PENINGKATAN STANDAR MUTU

Gambar 2.4. Manajemen Kendali Mutu

18

2.9.3 Menuju Pemenuhan Penjaminan Mutu STIKES Mitra Bunda Persada Batam SPM-STIKES Mitra Bunda Persada Batam dilakukan atas dasar Penjaminan Mutu Internal (PMI), Penjaminan Mutu Eksternal (PME),

dan Evaluasi Program Studi

Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dikaitkan dengan perijinan penyelenggaraan program studi. PMI- STIKES

Mitra Bunda Persada Batam adalah

penjaminan mutu yang dilakukan oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam (internally driven). Sistem beserta parameter dan metoda yang dilakukan untuk mengukur hasil ditetapkan oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam dengan mengacu pada visi dan misi STIKES Mitra Bunda Persada Batam dan berdasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. PME-STIKES

Mitra Bunda Persada Batam adalah

penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi

yang melakukan.

Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Penjaminan mutu eksternal ini yang menghasilkan akreditasi wajib dilakukan oleh program studi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas. EPSBED adalah 19

bentuk pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan amanah UndangUndang

Sisdiknas,

dan

dikaitkan

dengan

izin

penyelenggaraan program studi. Dokumen ini terutama menuju pada Pemenuhan Penjaminan Mutu Internal, STIKES Mitra Bunda Persada Batam yang sejak dari awal berdirinya komit pada mutu, melekatkan tugas ini pada tugas struktural. Sejalan dengan perkembangannya

dan

sesuai

dengan

harapan

dari

pemerintah, maka di samping Senat Akademik dalam badan penjaminan mutu STIKES

Mitra Bunda Persada Batam

terdapat Senat Akademik dan Unit Jaminan Mutu.

2.9.4. Sasaran Penjaminan Mutu Internal STIKES Mitra Bunda Persada Batam Sasaran Penjaminan Mutu Internal STIKES Mitra Bunda Persada Batam, Berdasarkan Permenristekdikti

Nomor 44

Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi:: 1. Standar Nasional Pendidikan a. Standar kompetensi lulusan b. Standar isi pembelajaran 20

c. Standar proses pembelajaran d. Standar penilaian pembelajaran e. Standar dosen dan tenaga kependidikan f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran g. Standar pengelolaan pembelajaran h. Standar pembiayaan pembelajaran 2. Standar Nasional Penelitian a. Standar hasil penelitian b.

Standar isi penelitian

c. Standar proses penelitian d. Standar penilaian penelitian e. Standar peneliti f.

Standar sarana dan prasarana penelitian

g.

Standar pengelolaan penelitian

h.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 21

g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

STIKES

Mitra Bunda Persada Batam menambahkan

sejumlah standar selain selain yang terdapat pada SNPT, misalnya : 1. Standar identitas 2. Standar kerjasama 3. Standar kemahasiswaan 4. Standar pengelolaan 5. Standar suasana akademik 6. Standar Sarana dan prasarana 7. Standar lahan praktik

2.9.5. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu STIKES Mitra Bunda Persada Batam a. Visi, misi, dan tujuan b. Kebijakan c. Renstra d. Renop dan Anggaran e. Peraturan dan Prosedur ( SOP) 22

f. Laporan g. Audit

2.9.6. Proses Penjaminan Mutu STIKES Mitra Bunda Persada Batam Untuk

menjamin

bahwa

pelaksanaan

kegiatan

akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STIKES

Mitra Bunda Persada Batam

mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut: 1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan STIKES Mitra Bunda Persada Batam tersebut diatas, senat menetapkan kebijakan dan standar. 2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan, pimpinan STIKES Mitra Bunda Persada Batam menyusun renstra yang berisi rencana kerja untuk kurun waktu 3 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan STIKES Mitra Bunda Persada Batam dengan pimpinan Program Studi, Unit Pelayanan Teknis (UPT) terkait. Pengesahan renstra dilakukan oleh Senat STIKES Persada Batam dan Pengurus Yayasan.

23

Mitra Bunda

3. Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat STIKES Mitra Bunda Persada Batam dan Pengurus Yayasan, Ketua

STIKES

Mitra Bunda

Persada Batam bersama Kepala Program Studi, UPT terkait menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat pimpinan Program Studi, UPT terkait dan Pengurus Yayasan. 4. Tahap keempat, berdasarkan renop yang telah disahkan oleh Senat STIKES Mitra Bunda Persada Batam dan Pengurus Yayasan, STIKES Mitra Bunda Persada Batam dengan pimpinan Program Studi, UPT terkait menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Ketua STIKES Mitra Bunda Persada Batam. 5. Tahap kelima, berdasarkan renop dan standar operasional yang telah disahkan, pimpinan Program Studi, UPT terkait, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta Standard Operating Procedure (SOP) agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan di Program Studi, UPT terkait. 24

6. Tahap keenam, secara periodik ( minimal setiap semester ) Pimpinan Program Studi, UPT terkait. membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya. 7. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan Program Studi, UPT terkait, Ketua STIKES melakukan evaluasi dengan meminta UPT Penjaminan Mutu (UPT-JM) melakukan audit. Laporan hasil audit oleh UPT-JM akan diserahkan ke Ketua STIKES dengan tembusan pimpinan Program Studi, UPT terkait. Laporan hasil audit dan rekomendasi UPT-JM akan dijadikan dasar oleh Ketua STIKES dengan tembusan pimpinan Program Studi, UPT terkait melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan,

standar,

mendatang.

25

dan

peraturan/SOP

dimasa

BAB III STANDAR MUTU

3.1 Pengertian Standar Mutu STIKES Mitra Bunda Persada Batam Standar Mutu adalah :

 Pernyataan

berisi

kriteria

untuk

menetapkan

dan/atau

mengevaluasi mutu dari suatu hal (mis: mutu program studi, mutu dosen, mutu lulusan).

 Pernyataan berisi jabaran/rincian karakteristik dari suatu hal (mis: kompetensi lulusan dan kualifikasi dosen).

 Pernyataan berisi perintah untuk melakukan sesuatu.  Pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi atau cita-cita atau ide Standar Mutu STIKES Mitra Bunda Persada Batam Batam adalah Pernyataan berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau mengevaluasi mutu dari suatu hal (mis: mutu program studi, mutu dosen, mutu lulusan) di STIKES Mitra Bunda Persada Batam Batam. Contoh : Paling lambat pada tahun 2015 tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:20 26

Setiap dosen pada perguruan tinggi X paling lambat pada tahun 2015 harus telah memiliki :  Setiap dosen gelar minimal magister  Setiap dosen jabatan akademik minimal asisten ahli  Setiap dosen memiliki sertifikat dosen

3.2 Jumlah Standar Mutu STIKES Mitra Bunda Persada Batam Batam Tidak ada jumlah ideal

standar mutu dalam SPMI, SPMI-

STIKes Mitra Bunda Persada Batam Batam, berlandaskan pada Permenristekdikti

No.

44

Tahun

2015

Tentang

Standar

Nasional Perguruan Tinggi menetapkan 3 standar mutu yang wajib , yaitu : 1. Standar Nasional Pendidikan 2. Standar Nasional Penelitian 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

STIKES Mitra Bunda Persada Batam Batam menambah jumlah standar minimum dengan cara : Menambah jumlah standar secara horizontal Misal standar penelitian ilmiah, kesejahteraan, kerjasama, sistem informasi 27

Menambah jumlah standar secara vertikal yaitu di atas dielaborasi lebih rinci menjadi beberapa standar turunan. Misal standar sarana dan prasarana dijabarkan menjadi standar kebersihan dan standar pemeliharaan ,Sedangkan melampaui secara kuantitatif berarti Stikes Mitra Bunda Persada Batam menambahkan sejumlah standar yang dijabarkan pada visi perguruan tinggi, misalnya :

1.

Standar identitas

2. Standar kerjasama 3. Standar pengelolaan 4. Standar suasana akademik 5. Standar Sarana dan prasarana 6. Standar pembiayaan

3.3 Penetapan Standar STIKES Mitra Bunda Persada Batam Batam Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar, yaitu: Standar adalah penjabaran visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi Kepatuhan pada peraturan perundangundangan yang relevan dengan bidang pendidikan tinggi 28

Kesesuaian

standar

dengan

kebutuhan,

tuntutan

atau

harapan pemangku kepentingan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan studi pelacakan (tracer study) 3.3.1. Teknik Perumusan Standar Perumusan standar menggunakan kata kerja yang dapat

diukur,

contoh: menetapkan,

membuat,

menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan Rumusan standar harus memenuhi unsur : 1. AUDIENCE 2. BEHAVIOR 3. COMPETENCE 4. DEGREE 

Contoh Perumusan Standar Standar Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai

kewenangan

melakukan

masing-masing

rekrutasi,

pembinaan,

harus dan

pengembangan dosen tetap agar paling lambat pada

tahun

2015 tercapai

mahasiswa sebesar 1:25.

29

rasio

dosen dan



Contoh Perumusan Standar Anatomi Standar Audience

(subjek

yang

harus

melakukan

sesuatu): Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai dengan kewenangan masing masing Behavior harus

(apa yang harus dilakukan/dicapai):

melakukan

rekrutasi,

pembinaan

dan

pengambangan dosen tetap Competence

(kriteria, target, cita-cita): tercapai

rasio dosen mahasiswa sebesar 1:20 Degree

(tingkat/level/periode/frekuensi dari

behavior ): paling lambat tahun 2015

3.3.2. Tahap Penetapan Standar 1. Tim dibentuk sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur

pimpinan,

unsur dosen, tenaga kependidikan, dan eksternal stakeholders , yang disetujui oleh perguruan tinggi 2. Analisis kebutuhan standar dilakukan oleh Tim. Analisis

bermanfaat

lingkup,

jenis 30

dan

untuk menentukan jumlah

standar

ruang yang

dibutuhkan. Untuk perguruan tinggi yang telah memiliki standar, analisis kebutuhan dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan standar. 3. Standar

dirumuskan

perudang-undangan

berdasarkan

terkait,

peraturan

hasil evaluasi diri

tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari

stakeholders , dan hasil studi pelacakan

(kalau diperlukan). 4. Alternatif

standar

mempertimbangkan

dianalisis

kondisi

dan

dengan kemampuan

perguruan tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ada, ataupun benchmarking . Standar ditetapkan

dengan

meramu

visi

dengan

kebutuhan stakeholders . 5. Sebelum disahkan, konsep standar disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, umpan balik (apabila ada) dan perumusan ulang oleh tim 6. Standar

perlu

disahkan

oleh

pimpinan

perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing masing perguruan tinggi.

31

3.3.3. Formulir 1. Dokumen/formulir dibutuhkan

dalam

(sebagai rangka

dokumen

yang

penerapan, SPMI),

dirancang bersamaan dengan perumusan standar mutu. 2. Dokumen/formulir dapat berupa berbagai bentuk dan

jenis

formulir,

buku laporan, petunjuk

operasional (SOP), catatan tertulis dari pengguna standar maupun pengelola SPMI (auditor)

32

BAB IV STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

4.1 Definisi Tujuan utama dari penyelenggaraan program

studi

(selanjutnya disebut prodi) yang terdapat pada STIKes Mitra Bunda Persada Batam adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan criteria yang ditetapkan oleh Stikes sebagai pengelola prodi itu. Kriteria kelulusan mahasiswa dari suatu prodi lazimnya dirumuskan dalam bentuk standar Kompetensi Lulusan.

untuk

jenjang

pendidikan

tinggi

yang

menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi, keberadaan standar ini menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya. Pasal 5 butir 1 Permen no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi , menyebulkan bahwa "Standar Kompetensi

Lulusan

merupakan

k

tentang

kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan". Pasal 5 butir 2 sampai dengan 3 dari peraturan yang sama disebutkan bahwa : 1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan 33

capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar dosen tenaga pendidikan dan standar sarana prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran 2. Rumusan

capaian

pembelajaran

lulusan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu capaian pembelajaran lulusan KKNI, memiliki kesetaraan dan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat

yang berakhlak

keterampilan,kemandirian,

mulia,

dan

sikap

memiliki

pengetahuan,

untuk

menemukan,

mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan'. Terakhir, Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa "Standar Kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh Stikes Mitra Bunda Persada Batam". Pada bagian penjelasannya diketahui bahwa "Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oleh STIKes Mitra Bunda Persada

Batam sesuai dengan karakteristik progmm studi

akademik, vokasi, dan profesi". 34

Sementara 045/U12002

itu

Pasal

tentang

1

Keputusan

Kurikulum

Mendiknas

lnti Pendidikan

No.

Tinggi,

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah "seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung – jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu". Kemudian,

Pasal

2

ayat

(1)

menyebut

bahwa

"Kompetensi hasildidik suatu program studilerdiri atas: (a). kompetensi utama (b). kompetensi pendukung, (C) kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama”. Kompetensi utama adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan suatu prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lainnya. Ayat 2 pada pasal yang sama hanya menyebutkan bahwa elemen kompetensi terdiri atas :(a) landasan

kepribadian,

(b)

penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat kehalian berdasaarkan ilmu dan keterampilan dikuasai, (e) pemahaman kaidah

berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan

keahlian dalam berkarya.

35

4.2 Mekanisme Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Berdasarkan keputisan Mendiknas tahun 2002 tentang Kurikulum inti pendidikan Tinggi, sebagaimana dikutip diatas, dapatlah

dikatakan

bahwa

setiap

perguruan

tinggi

perlu

mengidentifikasi terlebih dahulu jenis atau ragam kopetensi lulusannya sesuai dengan tiga kategori kopetensi yang disebut dalam Keputusan Mendiknas tersebut sebelum menyusun atau merumuskan isi dari standar Kompetensi kelulsan. Oleh karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan criteria tentang masing-masing kategori kopetensi ( kecuali kompetensi utama yang disebut sebagai kompetensi yang membedakan lulusan dari setiap prodi ), maka setiap perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk membuat criteria tersebut yang tentunya harus sesuai atau sejalan dengan: a. Visi misi dan tujuan dari perguruan tinggi ; dan b. Visi, misi dan tujuan dari setiap fakultas / jurusan / program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tersebut Oleh karena itu,

kompetensi utama lulusan dari ilmu

kebidanan pasti berbeda dengan kompetensi utama lulusan dari prodi keprawatan , prodi DIII keperawatan berbeda dengan prodi S! keperawatan , dstnya walaupun semuannya adalah lulusan dari Stikes

Mitra Bunda

Persada. 36

Lebih

lanjut

terbuka juga

kemungkinan bahwa stikes mitra bunda persada menetapkan pula kompetensi lulusan yang sifatnya lebih umum yang harus dimiliki oleh para lulusan terlepas dari apapun prodinya. Dengan demikian lulusan dari stikes mitra bunda persada tersebut harus memiliki kompetensi yang khas atau sesuai dengan prodinya, dan kompetensinya yang lebih umum sifatnya yang juga dimiliki oleh rekanya lulusan dari prodi lain. Sebagai contoh kompetensi lulusan yang sifatnya umum adalah sebagai berikut :” setiap lulusan program Statra ! di Stikes mitra bunda persada harus memiliki kecakapan berbahasa inggris yang ditentukan berdasarkan nlai minimum TOEFEL 550”. Contoh lain misalnya kompetensi yang menyangkut sikap atau perilaku yang terbuka ( inklusif, demikratis, dan toleran ). Tentunya dapat dipahami mengapa kompetensi berupa kecakapan berbahasa inggris menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan Stikes Mitra Bunda Persada apapun asal prodinya. Demikian juga kompetensi berupa sikap dan perilaku yang peduli pada mereka yang tersisih tidak cukup hanya disyaratkan bagi lulusan prodi tertentu melainkan untuk lulusan semua prodi dari STIKES Mitra Bunda Persada Batam tersebut. Kompetensi yang sifanya lebih umum ini dapat diturunkan atau diolah dari nilai-nilai dasar ( basic values ) yang menjiwai penyelenggaraan suatu STIKES Mitra 37

Bunda Persada batam. Sedangkan contoh kompetensi lulusan yang sifatnya khusus / khas prodi ( atau kompetensi utama menurut keputusan mentri diatas ) adalah sebagai berikut “ setiap lulusan program studi ilmu kebidanan STIKES Mitra bunda persada batam harus : a. Memiliki kemahiran untuk pelayanan antenatal care b. Memiliki kemahiran untuk membantu persalinan normal c. Memiliki kemahiran untuk pelayanan setelah melahirkan d. Memiliki kemahiran untuk merawat bayi baru lahir e. memiliki pengalaman sebagai

mahasiswa magang pada

pusat pelayanan ibu dan anak selama 3 bulan,dst

Sampai

pada

contoh

ini

memang

dapat

muncul

pertanyaan: bila mengacu pada Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002, maka ke dalam kategori kompetensi apa rumusan kompetensi umum di atas (misal kemampuan berbahasa asing,

bersikap

toleran

dan terbuka, dsbnya) Layak

dikategorikan? apakah masuk ke dalam kategori kompetensi pendukung atau kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi ulama? Jawabannya : terserah pada masing-masing prodi dari setiap STIKES Mitra Bunda Persada Batam untuk

menatanya

sendiri 38

dengan

memperhatikan

masukan dari masyarakat profesi dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan. penataan

atau

penjabaran

jenis

kompetensi

kedalam

beberapa kategori/ kelompok inidapat dilakukan bersamaan misalnya dengan penataan kurikulum prodi termaksud. Perlu diingat bahwa walaupun

terdapat

berbagai

kompetensilulusan.

semuanya

tidak

namun

kategori

boleh saling

bertentangan atau tumpang tindih. Kompetensi lulusan tentunya juga menyesuaikan dengan visi, misi, nilai dasar STIKes Mitra Bunda Persada

Batam. Sehingga bisa dirumuskan beberapa

pertanyaan sebelum menetapkan standar kompetensi lulusan : apa yang menjadi visi dan misi STIKES Mitra Bunda Persada Batam anda? a) apa yang menjadi visi dan misi fakultas / jurusan / program studi anda? b) apa nilai-nilai dasar yang diyakini oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam / fakultas / jurusan/ c) prodi anda? sudahkah fakultas / jurusan / program studi anda mengidentifikasi kategori d) kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusannya? sudahkah fakultas / jurusan I program studi anda memperhatikan keselarasan antara 39

e) visidan

misi

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam,

fakultas/ jurusan / prodidengan kategori kompetensiyang harus dimiliki oleh lulusan? apakah STIKES Mitra Bunda Persada Batam anda juga mensyaratkan kompetensi yang sifatnya umum f)

yang tidak hanya harus dimiliki oleh lulusan dari prodi anda? bagaimana seluruh kompetensi lulusan tersebut mendapat tempat di dalam isi

g) kurikulum fakultas / jurusan / prodi anda? sudahkah kurikulum fakultas / jurusan / prodi anda diramu sedemikian rupa h) sehingga mendukung proses pembelajaran agar lulusannya dapat menguasai seluruh kompetensi lersebut? siapa saja yang

bertanggungjawab

untuk

memenuhi

isistandarersebut (audiences), i)

apakah dosen, dekan, ketua jurusan, ketua prodi, atau lainnya? siapa

pemangku

kepentingan

(stakeholders)

yang harus dilibatkan dalam upaya j)

menetapkan kompetensi lulusan, dan bagaimana caranya?

40

4.3

Mekanisme Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Agar Standar

memudahkan pelaksanaan Kompetensi

Lulusan,

atau pemenuhan

isi

maka sebaiknya dalam

merumuskan isi standar perlu diperhatikan bahwa: 1) Standar berupa pemyataan yang menggambarkan sesuatu hal (dapat berupa kondisi,keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi (what should be) 2) Agar standar tersebut dapat dilaksanakan atau diupayakan pemenuhannya, mengikuti

maka rumusan

rumus

atau

prinsip

standar

sebaiknya

Audience,

Behaviour,

Competence, dan Degree (ABCD). Artinya, isi sebuah standar idealnya : a. Menyebutkan siapa pengelolanya atau siapa yang ditugasi untuk menjalankan atau menjamin terpenuhinya isi standar (Audience). Bila dibandingkan dengan struktursebuah kalimat lengkap, maka audience ini menunjuk pada subyek kalimat b. Memuat kondisi/keadaan yang bersifat 'should be' yang selalu harus dapat diukur. Hal yang dapat diukur ini lazimnya akan berupa

perilaku

(Behaviour).

Dalam

struktur kalimat

lengkap,bagian ini dapat disamakan dengan predikat. c. Memuat target I sasaran / tugas /materi / obyek , seperti 41

obyek

dalam

struktur sebuah kalimat lengkap. Bagian ini

disebut Competence d. Memuat tingkatan / satuan waktu / periode yang disebut Degree. Bagian ini mirip dengan kata keterangan dalam struktur sebuah

kalimat.

Berikut

ini beberapa contoh

rumusan

isi

Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi unsure ABCD tersebut : 1)"Ketua program studi menetapkan kualifikasi kompetensi rumusan

yang

meliputi pengetahuan,

keterampilan,

dan

sikap.', Dalam rumusan ini Audience nya adalah ketua prodi, Behaviournya adalah menetapkan, competence nya adarah

kualifikasi kompetensi rurusan, dan Degree nya

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2) "Ketua menetapkan kompetensi utama yang harus dimiriki oleh lulusan dari prodi ilmu Teknik Sipil dengan syarat sebagai berikut: a) harus meliputi kompetensi daram ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. b) perbandingan

bobot

masing-masing

kelompok

kompetensi pada butir “a” harus proporsional udiencenya adalah Dekan Fakultas, Behaviournya kompetensi

utama

rumusan, 42

menetapkan

competencenya

kedua

syarat tersebut 3) "Untuk menentukan kompetensi utama lulusan dari prodi ilmu

keperawatan,

dengan organisasi

Ketua

program

Studi

profesi". Audiencenya

berkonsultasi adalah Ketua

program Studi, Behaviournya berkonsultasi, competencenya untuk menentukan 4) kompetensi utama lulusan. 5) "Setiap dosen pada setiap awal semester harus membuat satuan Acara Perkuliahan untuk mata kuliah yang diasuhnya dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a) mengidentifikasi jenis kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai mahasiswa melalui mata kuliah tersebut. b) menyebut metode pembelajarannya. c) Dsbnya 6)".Setiap dosen adalah Audience, harus membuat SAP adalah Behaviour,

seperangkat kriteria sebuah SAP adalah

competence, dan setiap awal semester adalah Degree.

4.4

Mekanisme Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan Mekanisme pengendalian Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan agar setiap unit didalam lingkungan

STIKes

Mitra Bunda Persada Batam harus mampu mengontrol dan 43

memantau penerapan standar secara konsisten di lapangan atau

pada

kondisi

faktual.

Kemudian, bilamana

perlu

pimpinan unit tersebut segera mengambil tindaka korektif apa bila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Dengan kata lain, pesan utama dalam mekanisme ini adalah

agar

unit yang bersangkutan selalu melakukan

pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati. Sebagai pedoman, mekanisme pengendalian standar ini harus mengacu pada aturan normatif (bila ada), visi dan misi STIKes Mitra Bunda Persada Batam dan/atau fakultas/jurusan/prodi, serta keterkaitannya dengan isi standar lain yang relevan di dalam SPMI- STIKes Mitra Bunda Persada Batam. Untuk kepentinga pengembangan isi standar pada siklus penjaminan mutu berikutnya (misalnya bila SPMISTIKes Mitra Bunda Persada

Batam

tersebut

dievaluasi

berkala setiap 5 tahun), maka sebaiknya pengelola Standar Kompetensi Lulusan membuat catatan tertulis yang memuat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidaksesuaia antara tingkat pencapaian dengan substansi standar, dan tindakan korektif yang diambil. Sebagai contoh konkrit, isi Standar Kompetensi Lulusan yang mewajibkan penguasaan kemampuan berbahasa lnggris setiap 44

mahasiswa ekuivalen dengan nilai TOEFL minimal 500, dalam penerapannya temyata menghadapi kendala atau bahkan gagal dicapai sebab terbukti misalnya hanya 40% dari jumlah lulusan keseluruhan setiap tahun yang mampu meraih nilai tersebut. Apabila hal ini lerjadi maka Dekan Fakultas dan/atau Kepata Prodi serta Pimpinan Universitas harus mampu mencari

penyebab

kegagalan pencapaian isi standar mutu

tersebut dan kemudian mengambil tindakan korektif dengan tepat sambil mencatat semua penemuan itu untuk kepentingan penyempumaan standar mutu pada siklus berikutnya. Mungkin saja, pejabat atau para pengelola standar mutu Kompetensi Lulusan tersebut menemukan bahwa penyebab kegagalan adalah (a). jumlah kelas terstruktur untuk matakuliah Bahasa lnggris terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang harus mengambil matakuliah tersebut, atau (b). metode penyelenggaraan kursus Bahasa lnggris ternyata tidak tepat / tidak sesuai dengan pola test TOEFL, atau (c). kualifikasi pengajar Bahasa inggris temyata belum memenuhi standar (unqualified), atau mungkin juga (d). mutu mahasiswanya yang temyata jauh di bawah standar karena sistem rekruitasi calon mahasiswa sejak awal yang tidak baik, dsbnya. 45

Pada

akhirnya,

Kompetensi

mekanisme

Lulusan

pengendalian

kemudian

Standar

akan diikuti dengan

mekanisme pengembangan Standar Kompetensi Lulusan setelah terlewatinya jangka waktu tertentu, misalnya 5 atau 7 tahun. Tujuan dari mekanisme pengembangan standar ini adalah untuk mengevaluasi sejauh-mana pencapaian isi standar oleh para pengelola

standar, dan menjajagi kemungkinan untuk

meningkatkan isi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. Tahap inilah yang disebut sebagai langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya Sebagai

penutup, dapatditambahkan bahwa setiap STIKes

Mitra Bunda Persada Batam dapat memperluas isi dari Standar Kompetensi Lulusan dengan misalnya memasukkan unsur-unsur lain yang tetap berkaitan erat dengan kompetensi lulusan. Sebagai contoh, misalnya tentang

dapat

peningkatan kemampuan

ditetapkan standar mutu para

lulusan

seperti

penyediaan informasi bagi para lulusan baru (fresh graduates) untuk meniti karir, dan penyediaan kursus/pelatihan/pendidikan berkela

njutan

dalam

upaya

meningkatkan kompetensi

lulusan. Dengan kata lain, isi standar mutu Kompetensi Lulusan tidak hanya berhenti pada upaya peningkatan mulu para calon 46

lulusan saja, melainkan juga ditujukan untuk para alumni STIKES Mitra Bunda Persada Batam yang bersangkutan

47

BAB V STANDAR ISI PEMBELAJARAN

5.1

Definisi Buku

tentang

Standar

isi ini

dimaksudkan

untuk

memberi inspirasi STIKES Mitra Bunda Persada Batam dalam melaksanakan SPMI, khususnya dalam hal menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan Standar Isi. Tentunya, pelaksanaan pemenuhan berbagai standar dalam SPMI- STIKes Mitra Bunda Persada bertahap

sesuai

Batam, termasuk Standar Isi,

dengan

kesiapan

perlu

STIKes Mitra Bunda

Persada Batam, namun sebaiknya perlu disusun kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya atau perlu disusun Blue Print. Berdasarkan

Buku

Panduan

Pelaksanaan

Sistem

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (2006) ada beberapa formulasi SPMI, tetapi apabila dicermati lebih dalam, maka dapat dicatat beberapa kata kunci yang sama terkandung dalam kegiatan tersebut, yaitu : 1. Penetapan standar 2. Pelaksanaan 3. Monitoring dan Evaluasi 48

4. Audit mutu Internal (AMI) 5. Peningkatan kualitas dan benchmarking Pada prinsipnya, STIKES Mitra Bunda Persada Batam apabila akan merumuskan dan menetapkan substansi dari berbagai standar mutu dalam SPMI nya, dan khusus dalam hal ini tentang Standar Isi, seyogjanya terlebih dahulu memahami peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur, atau yang

relevan dengan, Standar Isi. Dalam konteks ini,

peraturan

tersebut adalah (a). Permen No. 44 tahun 2015 tentang SNPT). Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000

tentang Pedoman

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

dan Penilaian

Hasil Belajar Mahasiswa, dan (c). Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 5.2

Mekanisme Penetapan Standar Isi Standar Isi Stikes Mitra Bunda Persada Batam adalah ruang

lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria

tentang

kompetensi

lulusan,

kompetensi

bahan

kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada Stikes Mitra Bunda Persada Batam. Hal ini berarti bahwa substansi Standar Isi tidak lain adalah tentang kurikulum, dan standar ini akan berkaitan dengan standar mutu lain di dalam SPMI - Stikes 49

Mitra Bunda Persada Batam

yaitu

Standar

Proses

Pembelajaran, Standar Penilaian pendidikan, dan Standar Kompetensi Lulusan. Untuk memperjelas posisi Standar Isi dalam kurikulum suatu program studi dan kaitannya dengan Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan dapat dilihat skema kurikulum pada

Tabel 5.1 Kandungan dalam Kurikulum STIKES Mitra Bunda Persada Batam KURIKULUM DOKUMEN

KEGIATAN NYATA

(CURRICULUM PLAN)

(ACTUAL CURRICULUM)



Serangkaian Mata Kuliah



Proses Pembelajaran



Silabus



Proses Evaluasi



Program Kegiatan

(Assessment) 

Pembelajaran (RPS)

Penciptaan Suasana Pembelajaran

Berdasarkan Tabel. dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Standar Isi dalam SNP adalah dokumen kurikulum 50

(curriculum plan)

suatu program studi. Kegiatan nyata

kurikulum (actual curriculum)

yaitu proses pembelajaran

dan penciptaan suasana pembelajaran sama dengan standar proses dalam SNP dan proses evaluasi

(assessment)

sama

dengan standar penilaian pendidikan dalam SNP. Adapun kualifikasi kemampuan lulusan pendidikan tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tercakup dalam kurikulum tersebut dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan dalam SNP. Berdasarkan informasi ini dapat dinyatakan bahwa kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam suatu program studi karena menyangkut 4 butir standar dalam SNP. Untuk itu peningkatan mutu kurikulum merupakan keniscayaan bagi suatu perguruan tinggi. Karena Standar Isi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan kurikulum maka untuk memperjelas maksud Standar Isi dalam bab ini dituliskan definisi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana clan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaiannya dan penilaiannya pedoman

penyelenggaraan

yang digunakan sebagai

kegiatan

belajarmengajar

diperguruan tinggi (SK Mendiknas No. 232/U/2000 Psl. 1 butir 6). Kurikulum dipahami sebagai dokumen dan sebagai 51

kegiatan nyata

pendidikan

tinggi

yang

menjadi

dasar

penyelenggaraan program studi. Kurikulum tersusun atas dua hal yaitu : 1.

Kurikulum Inti yang mencirikan kompetensi utama.

2.

Kurikulum Institusional yang merupakan bagian dari kurikulum

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam,

komplementer dengan Kurikulum Inti, disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan

lingkungan

serta ciri khas STIKes Mitra Bunda Persada Batam yang bersangkutan (SK Mendiknas No. 145/D/O/2009). Kurikulum disusun berdasarkan atas elemen – elemen kompentensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi

lain.

Proses

penetapan

Standar

Isi

perlu

dilakukan secara berjenjang dimulai di tingkat STIKes Mitra Bunda Persada Batam dan tingkat program studi. Penetapan standar mutu di tingkat yang lebih rendah perlu mengacu kebijakan

standar

menyempurnakannya,

mutu ditingkat yang lebih tinggi sehingga

standar

mutu

dan

tersebut

menjadi sesuai untuk masing-masing unit kerja . Standar Isi STIKes Mitra Bunda Persada merupakan

penjabaran

Batam

secara deduktif

visi STIKes Mitra Bunda Persada 52

Batam dan secara induktif merupakan pemenuhan kebutuhan stakeholders dari STIKES Mitra Bunda Persada Batam tersebut. Proses penetapan Standar lsi perlu dilakukan secara berjenjang dimulai ditingkat

Stikes, kemudian dan tingkat

program studi. Penetapan standar mutu ditingkat yang lebih rendah perlu mengacu kebijakan standar mutu ditingkat yang lebih tinggi dan menyempumakannya, sehingga standar mutu tersebut menjadi sesuai untuk masing-masing institusi. Standar lsi perguruan tinggi secara deduKif merupakan penjabaran visi perguruan tinggidan secara induktif merupakan pemenuhan kebutuhan stakehalders dari perguruan tinggi tersebut. Apa substansi (atau kriteria) dari Standar lsi yang perlu dirumuskan dan ditetapkan oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam agar dapat dikatakan memenuhi kriteria dari SNP? Jawabannya adalah dengan mempelajari isi dari Pasal 5, 9,15, 17 ayat (4), dan 18 dari Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 sebagaimana telah dikutip di atas, dan berikut ini diulang kembali dalam bentuk Tabel 4.l. Dalam Tabel l terlihat ada substansi dari Standar lsi yang telah ditetapkan oleh PP. No. 19/2005 dan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), tetapi ada juga yang perlu ditetapkan oleh 53

STIKES Mitra Bunda Persada Batam. Jumlah substansi standar yang perlu ditetapkan

oleh

STIKES Mitra Bunda Persada

Batam relatif lebih banyak dari pada yang telah ditetapkan oleh Permenristekdikti No. 44/2015 dan Permendiknas. Hal ini dapat disikapi dengan suatu pemikiran yang positif bahwa pemerintah memberi keleluasaan terhadap

STIKES Mitra

Bunda Persada Batam

sesuai

untuk berkembang

dengan

kondisi, kemampuan, dan budaya masing-masing. Suatu perguruan tinggiwajib menetapkan dan melaksanakan secara konsisten'dan bekelanjutan kandungan Standar lsitersebut. Hal ini dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat memenuhi SNP bahkan selanjutnya dapal melampaui SNP baik dalam jumlah maupun level dari substansi (kriteria) standar tersebut. Dalam proses penetapan Standar lsi, tim atau satuan tugas

SPMl-

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam perlu

memetakan dan merum uskan secaia lebih detil substansi dari Standar lsi, baik yang secara minimal telah diatur oleh Pemerintah melalui SNP seperti disebut di atas, ataupun substansi Standar lsi yang melebihi standar minimal menurut SNP itu. Berikut ini contoh dari pemetaan tersebut.

54

I. Substansi Standar Isi minimum berdasarkan SNP : a.

Substansi Standar Isi yang telah ditetapkan oleh PP. No. 19/2005: 1. Kurikulum memuat

tingkat mata

pendidikan kuliah

tinggi

wajib

Pendidikan Agama,

Pendidikan Kewarganegaraan , Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, pada program sarjana dan diploma. 2. Kurikulum

tingkat

pendidikan

tinggi

program

sarjana dan diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian,

kebudayaan serta

mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika b.

Substansi Standar isi yang telah

ditetapkan oleh Per

mendiknas: 1. Beban

sks

pendidikan

minimal pada

dan

maksimal

pendidikan

program

tinggi dirumuskan

oleh BSNP dan ditetapkan dengan Permen (perlu mengacu permen yang akan ada). 2. Kalender akademik untuk perguruan tinggi diatur lebih

lanjut

dengan

Permen (perlu mengacu

permen yang akan ada). c.

Substansi Standar Isi yang perlu ditetapkan oleh STIKES 55

Mitra Bunda Persada Batam : 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum STIKes Mitra Bunda Persada Batam dikembangkan oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam untuk setiap program studi. 2. Dalam mengembangkan

kerangka

dasar

dan

struktur kurikulum, STIKes Mitra Bunda Persada Batam perlu melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah

terkait,

dan

kelompok

ahli yang

relevan. 3. Kurikulum tingkat STIKES Mitra Bunda Persada Batam dan kedalaman muatannya diatur oleh Stikes Mitra Bunda Persada Batam. 4. Beban sks efektif diatur oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam. 5. Kurikulum

tingkat

pendidikan

untuk

setiap

program studi di Stikes Mitra Bunda Persada Batam dikembangkan dan ditetapkan oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam dengan mengacu

56

Tabel 4.2 Anatomi Standar Isi Menurut PP No.19 TAhun 2005 Tentang SNP Diatur Oleh PP.No.19 / 2005

Permen Diknas

Perguruan Tinggi



Kurikulum



Beban sks



Kerangka

tingkat

minimal dan

dasar dan

pendidikan

maksimal

struktur

tinggi wajib

program

kurikulum

memuat mata

pendidikan

pendidikan

kuliah

pada

tinggi

pendidikan

pendidikan

dikembangkan

agama,

tinggi

oleh PT ybs.

pendidikan

dirumuskan

Untuk setiap

kewarganegara

oleh BNSP

program studi.

an, Bahasa

dan

Indonesia, dan

ditetapkan

mengembangk

Bahasa Inggris,

dengan

an kerangka

pada program

Permen.

dasar dan

Kalender

struktur

akademik

kurikulum,

sarjaa dan



diploma. 57



Dalam



Kurikulum

untuk

perguruan

tingkat

perguruan

tinggi

pendidikan

tinggi diatur

melibatkan

tinggi program

lebih lanjut

asosiasi

sarjana dan

dengan

profesi,

diploma wajib

Permen.

instansi

memuat mata

pemerintah

kuliah yang

terkait, dan

bermuatan

kelompok ahli

kepribadian,

yang relevan. 

kebudayaan

Kurikulum

serta mata

Tingkat

kuliah

pendidikan

Statistika,

tinggi dan

dan/atau

kedalaman

Matematika.

muatannya diatur oleh perguruan tinggi masingmasing. 

Beban SKS efektif

58

program pendidikan tinggi diatur oleh masingmasing perguruan tinggi. 

Kurikulum tingkat pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masingmasing perguruan tinggi dengan mengacu pada SNPO.

59

II. Substansi Standar Isi yang melampaui SNP Salah

satu

cara

sederhana

dan

praktis

dalam

perumusan substansi Standar Isi yang melampaui SNP dapat dilakukan dengan Cara memperhatikan dua aspek tersebut dan merujuk pada Standar Penjaminan Mutu Eksternal (akreditasi atau sertifikasi) yang dicita citakan. Tim yang ditunjuk melakukan pencermatan substansi yang sesuai dengan visi dan kebutuhan stakeholders dan yang ada dalam Standar yang diacu tersebut tetapi belum ada dalam SNP. Penetapan Standar Isi seyogyanya secara bertahap sesuai dengan kemampuan STIKES Mitra Bunda Persada Batam tersebut tetapi terprogram dengan baik. Tabel 4.3 Standar isi yang ditetapkan oleh per guruan tinggi sesuai dengan SNP dan melampaui SNP Standar Isi Suatu

Standar Isi Suatu Prodi

Prodi sesuai dengan

diluar

SNP No 1

Sub Kriteria Struktur

No 1

60

Sub Kriteria Kesesuaian

Kurikulum

Kurikulum

dengan

visi dan misi program studi. 2

Cakupan

2

Kurikulum 3

Ketersediaan

Peta

Kurikulum

Relevansi

3

Kurikulum

Urutan

(sequence)

mata kuliah di dalam peta kurikulum

4

Beban

Kredit

4

Kurikulum

Urutan

(sequence)

pelaksanaan kuliah

di

mata dalam

kurikulum dibandingkan

peta

kurikulum 5

Integrasi

5

Kurikulum

Kesesuaian

keahlian

dosen dengan mata kuliah yang diajarkan

6

Fleksibilitas

6

Kurikulum

Relevansi peninjauan kurikulum

7

Fleksibilitas

mata

kuliah pilihan 8 61

Kesesuaian

keahlian

dosen matakuliah

dengan yang

diajarkan 9

Kesesuaian Praktikum

10

Kecukupan

modul

praktikum

5.3

Mekanisme Pemenuhan Standar Isi

Mekanisme Pehan Standar Isi oleh STIKes Mitra Bunda Persada Batam dapat dikatakan sebagai serangkaian kegiatan untuk mendapatkan standar isi sebagai mana yang diharapkan oleh STIKes Mitra Bunda Persada Batam. Pemenuhan standar isi dapat dinyatakan dalam tahapan kegiatan mulai dari penyusunan, penyempurnaan atau peninjauan kurikulum oleh STIKes Mitra Bunda Persada dokumen kurikulum.

62

Batam yang menghasilkan

Gambar 4.1. Diagram Alir Kegiatan Peninjauan Kurikulum

5.4

Mekanisme Pengendalian Standar Isi

Manejemen pengendalian standar isi mengandung dua makna yaitu : evaluasi dan usaha peningkatan standar. Oleh karena

itu dalam tahap

ini

dilaksanakan kegiatan evaluasi

terhadap implementasi Standar Isi (Proses pembelajaran, Proses evaluasi dan menciptakan suasana pembelajaran) yang selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan usaha peningkatan yang berkelanjutan (Continous Quality Improvement/CQI). 63

Secara umum kegiatan evaluasi pemenuhan standar isi bertujuan mengetahui kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar

isi

dibandingkan

ditetapkan. Untuk

dengan

standar

isi

yang

telah

itu, kegiatan evaluasi harus didasarkan atas

: (1) implementasi dokumen kurikulum, (2) kalender akademik (proses pembelajaran, proses evaluasi dan penciptaan suasana pembelajaran) (3) evaluasi penyempurnaan kurikulum yang dilaksanakan secara terus menerus setiap akhir semester dan (4). Evaluasi peninjauan kurikulum dilaksanakan setiap 4 – 5 tahun sekali.

64

Tabel 4.4. Mekanisme manajemen pengendalian standar isi Kegiatan

Penanggung jawab

Perumusan Standar Mutu Prodi :

Ket.Jurusan/Ka.Pro

Misi dan Visi Prodi dan Spesifikasi

di dan disyahkan

Prodi dan Kompetensi Lulusan,

rapat jurusan . Bila

Kurikulum

diperlukan dibentuk tim perumus

Pemenuhan standar

Ket.Jurusan/Ka.Pro

Kegiatan Akademik dan penunjang

di/Sek.Jurusan/Sek. Prodi

Kegiatan Perkuliahan, Kerja Praktek,

Sek.Jurusan/Sek.Pr

Penelitian Mahasiswa dan Tugas Akhir

odi/Pembantu Pengurus Jurusan 1 (PPJ 1)

Kegiatan kerjasama, penelitian dan

Pembantu

pengabdian masyarakat

Pengurus Jurusan 2

Kegiatan co-kurikuler : Success skill training, personal

Pembantu

development programs, career

Pengurus Jurusan 3

workshop, dll

Pengendalian standar

Sek.Jurusan/Sek.Pr

Evaluasi Penyempurnaan Kurikulum

odi/PPJ

65

1/Dosen/Mahasisw a

Pengendalian Standar

Badan Penasehat,

Evaluasi Peninjauan Kurikulum

Penguji dari luar, Alumni, Pengguna, Mahasiswa

66

BAB VI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

6.1 Definisi Di dalam Pasal 1 Butir 10 Peraturan Mentri Pendidkan dan Kebudayaan RI.No.44/2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tinggi, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan

dosen dan sumber belajar pada

suatu

lingkungan belajar. Dilingkungan pendidikan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan

dosen. Dalam

interaksi yang berpusat pada mahasiswa (student

Centered

Learning ) tersebut terjadi proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam

empat

kognitif ,

kemampuan

yaitu

ranah,

yang yang

pengetahuan, penalaran atau pikiran,

disebut

ranah

berkenaan dengan ranah afektif yaitu

kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi -

reaksi

yang

berbeda

berdasarkan penalaran, misalnya

penerimaan, partisipasi, penentuan sikap ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, misalnya

persepsi,

kreativitas, ranah kooperatif, yaitu

kemampuan untuk bekerjasama. Agar proses pembelajaran dapat rnenghasilkan perubahan 67

pada mahasiswa dalam empat ranah seperti dikemukakan di atas dan

bermutu

(memenuhi

standar

kompetensi

lulusan),

diperlukan standar mutu proses pemberajaran yang disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta dengan memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan

stakeholders.

Pelaksanaan

proses

harus

memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Dalam suatu proses pembelajaran, terdapat berbagai komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterrelasi. Komponen – komponen

tersebut

adalah

dosen, mahasiswa,

tujuan

pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran. Komponen-komponen yang mempengaruhi kebesaran proses pembejaran seperti dikemukakan di atas, (yang ditetapkan, dilaksanakan dikendalikan oleh perguruan Tinggi, perlu dikelola dengan baik agar menghasilkan mutu pembelajaran yang baik pula. Untuk itulah diperlukan standar mutu untuk berbagai komponen tersebut.

68

6.2 Mekanisme Penetapan Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran STIKes Mitra Bunda Persada Batam adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian Minimal pada suatu siklus penjaminan mutu tentang seluruh proses kegiatan pembelajaran pada setiap program studi yang diselenggarakan oleh

STIKES

Mitra

Bunda

Persada

Batam,

serta

pengembangannya secara berkelanjutan. Tujuan standar ini adalah menjamin pemenuhan mutu seluruh proses pembelajaran di dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan psikomotorik,

kemampuan dan

kooperatif,

aspek

kognitif,

afektif,

secara utuh, menyeluruh, dan

berkelanjutan di STIKES Mitra Bunda Persada Batam. Untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran di STIKes Mitra Bunda Persada

Batam,

dapat dilakukan melalui langkah – langkah

sebagai berikut : 1. Melakukan ketentuan

studi normatif

pendahuluan

penelusuran

yaitu peraturan

terhadap

perundangan

yang

mengatur tentang proses pembelajaran. Selain ketentuan normatif, harus pula diperhatikan visi dan misi STIKes Mitra Bunda Persada Batam sebagai landasan sekaligus 69

tujuan dalam menentukan isi standar proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, tentukan standar yang rnenggambarkan

sesuatu

(dapat

berupa

keadaan,

proses ) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 3. Melakukan studi lapangan untuk mengetahui kebutuhan stakeholders tentang kompetensi lulusan. 4. Rumuskan

standar

prinsip Audience,

dengan

menggunakan

rumus

Behaviour, Competence, dan

atau

Degree

(ABCD), dengan memperhatikan acuan normatif yaitu perundang – undangan yang relevan, nilai – nilai dasar, visi, misi, tujuan

dan sasaran STIKES Mitra Bunda Persada

Batam, serla keterkaitan antar standar. Penjelasan :

1. Studi Pendahuluan Penelusuran Terhadap Ketentuan Normatif a. Pasal 1 Butir 10 Peraturan Mentri Pendidkan dan Kebudayaan RI.No.49/2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tinggi, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 70

b.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2O03 tentang Sistem Pendidikan Nasional, proses

harus

berkara.

yang

ditingkatkan

Hal

intinya bahwa secara

ini dimaksudkan

standar

berencana

dan

untuk meningkatkan

keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia. c. Pasal 60 huruf b UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa tugas keprofesionalan dosen adalah merencanakan,

melaksanakan

proses

pembelajaran,

serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. d. Pasal 19 PP No- 19/2005 tentang standar Nasional pendidikan, yang intinya: 1). Proses

pembelajaran diserenggarakan

secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi aktif,

peserta

didik

untuk

berpartisipasi

serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 2). Pendidik memberikan keteladanan. 3). Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses

pembelajaran, 71

pelaksanaan

proses

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan

proses

pembelajaran

untuk

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, e. Pasal 12 PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional pendidikan : Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya

tujuan pembelajaran,

materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar,dan penilaian hasil belajar. f. Pasal 21

PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional

pendidikan : Pelaksanaan proses pembelajaran

harus

memperhatikan

didik

jumlah

maksimal

peserta

perkelas dan beban mengajar maksimal perpendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. g. Pasal 23 PP No. 19/2005 tentang standar Nasional pendidikan : Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan,

supervisi,

evaluasi,

pelaporan,

pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan

72

dan

Mekanisme penetapan standar proses pembelajaran adalah tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan

proses

pembelajaran oleh Prodi di STIKes Mitra Bunda Persada Batam.

Seluruh

proses

pembelajaran

tersebut perlu

ditetapkan standar mutunya, yaitu: a. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam b. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam. c. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam 2. Evaluasi Diri Dengan Menerapkan SWOT Analysis Setelah perumus standar mutu dalam SPMl- STIKES Mitra Bunda Persada Batam

menetapkan komponen atau

unsur – unsur apa saja yang sebaiknya ditetapkan di dalam standar mutu tentang perencanaan, pengawasan

proses

perundangan

sebagaimana

pelaksanaan,

pembelajaran dipaparkan

sesuai di

dan

peraturan atas,

maka

langkah berikutnya adalah melakukan analisis swot ( strengths, weaknesses, apportunities, and Threats dengan dukungan studi pelacakan. 73

)

Untuk aspek Strengths, yang harus menjadi fokus analisis

adalah

keunggulan

berbagai

dari

hal

yang menjadi

kekuatan/

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam,

sedangkan untuk aspek weaknesses, yang harus dianalisis adalah berbagai hal yang menjadi kelemahan/ kekurangan STIKes Mitra Bunda Persada Batam tersebut. Jadi, analisis terhadap kedua aspek ini lebih berupa analisis terhadap faktor intemal STIKes Mitra Bunda Persada Batam, seperti misalnya

jumlah dosen, kualifikasi dosen, ketersediaan

ruangan dll. Threaths

Sedangkan untuk aspek Opportunities dan

yang

harus

menjadi

fokus

analisis

adalah

berbagai hal yang merupakan peluang dan ancaman bagi STIKes Mitra Bunda Persada Batam yang bersangkutan. Dengan

demikian, analisis terhadap kedua aspek terakhir

harus diarahkan pada faktor eksternal STIKes Mitra Bunda Persada Batam, misalnya perkembangan teknologi informasi, peraturan Perundangan dll. Dengan standar

demikian,

Perencanaan

untuk

merumuskan

substansi

Proses Pembelajaran, Pelaksanaan

Proses Pembelajaran, dan Pengawasan Proses Pembelajaran, harus mengetahui

lebih

dahulu

kekuatan, kelemahan,

kesempatan, dan ancaman yang dihadapi STIKES Mitra 74

Bunda Persada Batam melalui analisis SWOT. Jika dilakukan secara cermat, terarah sesuai cita-cita

bersama, dan

melibatkan segenap potensi yang ada, maka analisis SWOT dapat mengidentifikasi arah pengembangan STIKes Mitra Bunda Persada akurasi

Batam

yang sangat

didukung

dengan

yang

minimal

baik Hasil hasil

dengan tingkat

analisis SWOT yang

kajian normative

peraturan

perundangan yang relevan, kemudian diramu dengan visi dan misi STIKES Mitra Bunda Persada Batam

sehingga

menghasilkan rumusan substansi standar proses dari Stikes Mitra Bunda Persada Batam. 3. Merumuskan standar dengan rumus ABCD Penjabaran rumus ABCD ke dalam perumusan, bahasa, standar mutu adalah sebagai berikut : a. Siapa

yang

bertugas

untuk

menjalankan

atau

menjamin terpenuhinya isi standar (Audience). b. Kondisi atau keadaan atau proses yang diharapkan terjadi. Kondisi

tersebut sifatnya harus terukur.

(Behaviour). c. Apa sasaran/ target tugas

yang harus dicap ai

(Competence). d. Tentukan periode atau satuan waktu, yang disebut 75

(Degree).

Contoh perumusan standar dengan rumus tersebut: 1). Setiap awal semester Dekan menentukan dan mempersiapkan jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen pengampu matakuliah. 2). Setiap dosen wajib menyusun bahan ajar yang dibagikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. 3). Setiap awal tahun akademik, Dekan masing-masing fakultas menyelenggarakan untuk

menentukan

rapat dosen

matakuliah

lengkap

yang

akan

diselenggarakan dan dosen pengajamya. 4. Uji publik untuk mengetahui kebutuhan stakeholders Setelah isi standar proses telah berhasil dirumuskan, maka sebelum standar ter sebut resmi ditetapkan, lebih dahulu disosialisasikan kepada publik, khususnya ke pada perwakilan dari unsur pemangku hepentingan STIKes Mitra Bunda Persada Batam. Tujuannya antara lain untuk memperkenalkan dan/atau menguji sejauh mana tingkat akses STIKES Mitra Bunda Persada Batam, abilitas dan akurasi dari isi standar tsb menurut penilaian mereka, dan untuk memperoleh usulan – usulan yang konstruktif.

76

Dari hasil uji coba ini, bila perlu isi standar dapat disempurnakan. 6.3 Mekanisme Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran 1. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran oleh Prodi di STIKES Mitra Bunda Persada Batam Standar mutu tentang perencanaan proses pembelajaran yang sekurang-kurangnya mengatur berbagai hal berikut ini: a. Penetapan matakuliah yang dilaksanakan pada semester tersebut b. Penunjukan PJMK c. Jadwal perwalian akademik d. Jadwal pendaftaran matakuliah (Kartu Rencana Studi) oleh mahasiswa. e. Penetapan kalender perkuliahan f. Jadwal dan tempat perkuliahan g. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dan ditambahkan Kode matakuliah, jumlah

SKS

dalam

Diskusi,Praktika/Lab,Klinik),

distribusi

(Ceramah-

PJMK,

Diskripsi

matakuliah, Waktu dan Tatap muka perkuliahan. 77

Demikian

pula

merencanakan

halnya

proses

dengan

dosen,

pembelajaran

harus

sesuai dengan

perencanaan proses pembelajaran yang telah ditetapkan oleh STIKES Mitra Bunda Persada Batam (cq. program studi). Untuk menetapkan standar mutu perencanaan proses pembelajaran STIKES

Mitra Bunda Persada

Batam,

beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan : a. Standar silabus, standar perwalian akademik, standar Kartu Rencana Studi, standar pembelajaran, standar penilaian harus mengacu pada visi - misi program studi yang diturunkan dari v isi – misi STIKES Mitra Bunda Persada Batam b. Menetapkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan stakeholders c. Substansi matakuliah, yang sesuai dengan visi dan misi

program

studi,

kebutuhan stakeholders, dan

keunggulan lokal. d. Strategi

pemberajaran

yang

sesuai,

agar

tujuan

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan

demikian,

pembelajaran,

penyusunan langkah

pemanfaatan 78

berbagai

– langkah

fasilitas

dan

sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas dan dapat diukur keberhasilannya. e. Metode

pengajaran,

yaitu

untuk

merealisasikan

strategi pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran dapat digunakan beberapa metode, karena itu dosen harus dapat menerapkan metode pengajaran yang efektif dan efisien. 2. Standar pelaksanaan proses pembelajaran STIKES Mitra Bunda Persada Batam. Pelaksanaan proses pembelajaran yang sekurang – kurangnya mengatur perihal : a. Jumlah ± 40 mahasiswa/kelas b. Beban megajar seorang dosen 8 SKS / equivalen 112 Jam / Semester, yang lain menyesuaikan kebijakan institusi c. Rasio jumlah mahasiswa untuk setiap dosen tetap : 1 : 20 d. Prasarana dan sarana perkuliahan : Kursi mahasiswa, Meja-Kursi

dosen-pengajar, White board-Spidolnya,

LCD projector, AC, Sound System. Pelaksanaan perkuliahan : 79

a. Penguasaan Materi Kuliah oleh dosen/ pengajar b. Kemampuan Menjelaskan Materi Kuliah c. Sistematika menjelaskan kuliah d. Kemampuan

Membangkitkan

minat

belajar

bagi

mahasiswa e. Kemampuan memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan f. kedisiplinan (Kehadiran dan ketepatan waktu) g. Kesediaan membantu mahasiswa diluar jam kuliah h. Kepatuhan terhadap silabus i. Kejelasan kompetensi yang akan diperoleh setelah mengikuti kuliah j. Kejelasan rangkaian mata kuliah ini dengan matakuliah lainnya k. Tugas yang diber ikan sesuai dengan beban kuliah l. Manfaat kuliah bagi mahasiswa m. Pemanfaatan sarana/fasilitas pendukung perkuliahan

3. Standar pengawasan proses pembelajaran STIKES Mitra Bunda Persada Batam Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, terutama oleh dosen, maka perlu ada mekanisme 80

untuk mengawasinya dan mekanisme pengawasan ini perlu dibuatkan standar mutunya. Standar mutu pengawasan proses pembelajaran, meliputi : a. Pemantauan Adanya suatu kegiatan pengawasan secara terus menerus oleh PJMK, Sekprodi, Kaprodi dan Ketua dalam pelaksanaan proses pembelajaran b. Supervisi Adanya suatu kegiatan pengawasan secara berkala oleh Sekprodi, Kaprodi dan Ketua dalam pelaksanaan proses pembelajaran c. Evaluasi Kegiatan untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran

dalam

ranah

kognitif, afektif dan

psikomotor. Evaluasi meliputi kegiatan mengukur dan menilai. d. Standar kegiatan mengukur : Ujian (UTS dan UAS, Ujian Perbaikan), Tugas Presensi. e. Standar pelaksanaan dan soal ujian : 1). Ujian boleh dilaksanakan bila jumlah tatap muka perkuliahan mencapai 75 % dari rencana. 2). Menetapkan jadual ujian satu minggu sebelum ujian 81

dilaksanakan 3). Menetapkan pengawas dan tempat ujian satu minggu sebelum ujian dilaksanakan. 4). Adanya tempat pengamanan soal ujian. 5). Melengkapi berita acara dan daftar hadir mahaiswa dalam ujian. 6). PJMK diperkenankan memberikan kisi – kisi soal. 7). PJMK diharuskan menyerahkan soal maksimal satu minggu sebelum ujian dilaksanakan. 8). Pembuatan

soal

disesuaikan

dengan

tujuan

pembelajaran f. Menilai (menentukan katagori kemampuan mahasiswa) 1). Penilaian PAP atau PAN 2). Nilai diserahkan maksimal dua minggu setelah ujian dilaksanakan 6.4 Mekanisme Pengendalian Standar Proses Pembelajaran Pemenuhan standar pada prinsipnya menuntut setiap program

studi

danatau

dosen sesuai dengan tugas

dan

kewenangan masing – masing berdasarkan struktur organisasi STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

yang

bersangkutan

secara konsisten memenuhi atau melaksanakan Standar Proses Pembelajaran

yang

telah 82

ditetapkan.

Dengan

demikian

pejabat atau pimpinan unit atau dosen harus menjadikan standar ini sebagai tolok ukur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing. Dalam tahap ini, pimpinan unit perlu melakukan sosialisasi isi Standar Proses Pembelajaran kepada

para

pemangku kepentingan

internal,

khususnya

dosen dan tenaga kependidikan. Setelah upaya ini dilakukan, pimpinan unit

mulai bekerja

untuk memenuhi atau

melaksanakan isi standar tersebut. Pada tahap ini, pimpinan juga harus rnemperhatikan semua ketentuan normatif yang relevan (bila ada), agar upaya pemenuhan isi standar tidak melanggar peraturan perundangan. sebagai

bagian

dari mekanisme pemenuhan

standar Proses Pembelajaran, pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir borang, bagan checklist, tabel atau instrumen lain yang relevan

dengan

administrasi

isi

standar

pelaksanaannya,

ini.Untuk maka

semua

memudahkan instrument

Tertulis tersebut harus diberi nama dan kode numerasi tertentu. Beberapa contoh dikemukakan di bawah ini. Pemenuhan standar perencanaan proses pembelajaran, termasuk

juga

administrasi kegiatan

pendukung

proses

pembelajaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. 83

Program studi sesuai dengan kewenangan masing – masing mempersiapkan

administrasi

kegiatan

pendukung

proses

pembelajaran, yang dapat dilakukan melalui : Penyelenggaraan rapat dosen lengkap dengan acara : 1). Memahami kembali visi dan misi program studi Penetapan standar administrasi kegiatan pendukung proses pembelajaran, antara lain: a). Jumlah tatap muka rata-rata persemester, Jika semester sebelumnya mencapai 75 %, maka pada semester berjalan ditargetkan meningkat menjadi 80 %' b). Jumlah penugasan kepada mahasiwa rata - rata persemester, jika semester sebelumnya mencapai 50 % dari tugas yang seharusnya diberikan, maka pada semester berjalan ditargetkan 60 %. c). Jumlah kelulusan dalam suatu mata kuliah, jika semester sebelumnya mencapai rata - rata 90 %, maka pada semester berjalan ditargetkan 95 % dengan parameter yang sama dengan semester sebelumnya. d). Kualitas kelulusan mahasiswa dari suatu mata kuliah, jika pada semester sebelumnya rata-rata 84

dominan pada nilai akhir c, maka pada semester berjalan ditargetkan dorninasi nilai akhir B dengan parameter yang sama dengan semester sebelumnya. 2). Koordinasi materi perkuliahan, termasuk evaluasi RPS 3). Pengembangan metode pengajaran (bila ada) 4). Manajemen kelas Koordinasi metode evaluasi proses pembelajaran. dll 6.5 Pemenuhan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Penyelenggraan proses pebelajaran terdiri dari kegiatan tatap muka yang diselenggarakan selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS atau kegiatan lain yang setara dan bahkan lebih baik dan alat bantu berupa : a. Rencana Pembelajaran Semester

(RPS)

yang

dibagikan

kepada seluruh mahasiswa peserta suatu mata kuliah, untuk memantau kelengkapan pemberian dan pentahapan materi pembelajaran. b. Berita acara tatap muka perkuliahan yang berisi data dan informasi

tentang materi pembelajaran, tugas yang telah

diberikan

kepada

mahasiswa,

penggunaan

alat

bantu

pembelajaran. c. presensi

(daftar

kehadiran) mahasiswa

dan dosen untuk

memantau standar minimal kehadiran mahasiswa dan dosen, 85

misalnya sebanyak 90 % dari 14 minggu tatap muka dalam satu semester. d. Pemberian

tugas

kepada

mahasisrva

untuk

menunjang

keberhasilan kegiatan tatap muka, yang dapat terdiri atas penyusunan makalah, praktek di laboratorium, kuliah kerja, penelitian, workshop, dan lain – lain

sesuai dengan

kebutuhan mata kuliah terkait. Pemberian test formatif (test penyerapan) kepada mahasiswa, untuk memantau tingkat penyerapan materi kuliah oleh mahasiswa. Hasil test formatif digunakan oleh dosen untuk menguatkan materi pembelajaran yang telah berhasil diserap oleh mahasiswa, dan/atau memperbaiki pemberian materi pembelajaran yang belum kurang/tidak dapat diserap oleh mahasiswa hingga Tujuan lnstruksional Khusus (TlK) yang dicantumkan dalam SAP dapat dicapai. 6.6 Pemenuhan Standar Pengawasan Proses Pembelajaran a.

Prodi menyiapkan berita acara tatap muka/ perkuliahan yang

berisi

pembelajaran,

data

dan

tugas

yang

informasi telah

tentang

materi

diberikan

kepada

mahasiswa. b. Prodi

menyiapkan

presensi

mahasiswa dan dosen untuk 86

(daftar

kehadiran)

memantau standar

minimal kehadiran mahasiswa dan dosen. 6.7 Mekanisme Pengendalian Standar Pengawasan Proses Pembelajaran Pengendalian perencanaan,

Standar

Proses

pelaksanaan,

pembelajaran) harus

Pembelajaran

dan

dilakukan oleh

pengawasan

(tentang proses

STIKES Mitra Bunda

Persada Batam yang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang (misalnya, Ketua dan Program Studi). Tujuannya adalah untuk nemantau penerapan standar secara konsisten tersebut

pada segera

kondisi Prodi. mengambil

Bilamana tindakan

perlu

pejabat

korektif

apabila

ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Jadi setiap unit akademik (Prodi) yang bersangkutan selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati. Pengendalian Standar Perencanaan Proses Pembelajaran yang dilakukan terhadap dosen: a.

Prodi mengecek pada dosen koordinator mata kuliah sebelum

suatu

semester dimulai,

apakah

sudah

menyerahkan RPS mata kuliah yang dibinanya agar dapat dibagikan kepada mahasiswa sebelum kuliah pada awal semester dimulai. 87

b.

Prodi mengecek pada Dosen apakah sudah mempersiapkan diktat perkuliahan atau power point sebagai bahan ajar. Pengendalian standar Pelaksanaan Proses pembelajaran yang dilakukan terhadap dosen : Pengendalian oleh ketua/program studi dilakukan dengan pengisian daftar hadir dosen dan mahasiswa, pengisian Berita Acara Perkuliahan, penyiapan bahan ajar dan teknologi informasi , peralatan Up to date yang siap digunakan. Pengendalian oleh dosen: a. Dosen memperhatikan mutu

pembelajaran dengan

mengikut sertakan secara aktif mahasiswa (student centered).

Konsep

pembelajaran

berfungsi

untuk

memfasiliiasi pembelajaran berdasarkan standar yang telah ditetakan. b. Dosen

menciptakan

lingkungan

yang

mendorong

pembelajaran kolaboratif (colaborative learning). c. Dosen memenuhi standar kualitas pembelajaran, dengan: mendorong mahasiswa belajar mandiri dan dapat memilih sendiri pengembangan lebih lanjut model belajar untuknya mendorong pengembangan kualitas pribadinya memberi

kemungkinan 88

proses

pemt-.elajaran

berlangsung dengan tujuan life long learning menjamin bahwa mahasiswa aktif selama proses pernbelajaran, yang dicerminkan pengalaman

dan

dalam pengenalan

memiliki wawasan yang luas.

89

penguasaan

teori,

problem nyata, dan

BAB VII STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

7.1 Pendahuluan Paradigm baru dalam system pendidikan tinggi yang di tuangkan dalam HELTS 2003-2010 dan kemudian di jabarkan dalam beberapa peraturan dan undang undang system pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 ( Sisdiknas ) dan peraturan pemerintah No. 19/2005 tentang standar Nasioanl Pendidikan ( SNP ) telah memberikan wacana berkelanjutan. Dalam PP tentang SNP, proses penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: 1.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik ( dosen )

2.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil hasil belajar oleh pendidik ( dosen )

dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan untuk mematau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbentuk tugas /test/ujian. Bahwa system penilaian dan Sedangkan hasil penilaian pencapaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua kuliah.lebih lanjut, PP tersebut juga menetapkan penjaminna standar mutunya di tetapkan oleh 90

masing – masing PT dengan tetap mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7.2 Mekanisme Penetapan Standar Penilaian Pendidikan Sebagaimana

disebutkan

di

atas,

standar

penilaian

pendidikan pada intinya terdiri dari 2 ( dua ) standar turunan, yaitu a.

Standar penilaian pendidikan oleh dosen

b.

Standar penilaian pendidikan oleh PT Kedua standar turunan di dalam kelompok standar penilaian

pendidikan ini betujuan untuk menetapkan tolok ukur minimum penilaian atas hasil dari proses pembelajaran terhadap mahasiswa. 1. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak

menetapkan

standar

penilaian

pendidikan

pertama hendaknya di pahami terlebih dahulu seluruh peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang system penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Peraturan perundang – undang tersebut dapat berupa undang – undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan menteri bpendidikan nasional. Tujuannya 91

agar

substansi

atau

isi

standar

tersebut

tidak

bertentangan dengan peraturan normative yang berlaku secara nasional itu. Kedua,

PT

juga

harus

memastikan

bahwa

substansibstandar benar – benar selaras dengan visi, misi dan tujuan dari PT yang bersangkutan. Ketiga,

PT

juga

seyogianya

mencari

dan

memperhatiakan masukan/ konstribusi pemikiran dari para stakeholders termasuk alumni, dan/ atau dari asosi. Keempat, dalam proses penetapan standar penilaian pendidikan

terhadap

empat

aspek

yang

perlu

mendapatkan perhatian, yaitu: 1. validitas isi dan konsep penilaian pendidikan yang sesuai dengan tujuan penilaian. 2. Reabilitas informasi dan konsistenssi penilaian 3. Kepraktisan prosedur dalam melakukan penalian 4. Memberikan efek terhadap system pendidikan secara keseluruhan, khusunya pada improving quality of education system. 2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak menetapkan

standar

turunan

pendidikan oleh dosen 92

yaitu

standar

penilaian

Sejalan dengan paradigm dalam system pembelajaran di PT yang mengacu pada pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi ( KBK ), ada pergeseran pada aspek “ method of delivery “ atau dari “teacher – centered learning “ menuju student – centered learning “membawa konsekuensi pada perlunya perbaikan sistem penilaian pendidikan yang dapat mencerminkan mutu kompetensi lulusan sesuai dengan tuntutan pengguna ( market demand ). If we wish to discover the truth about an educational system, we must look into its assessment procedures, pertanyataan tersebut memiliki arti yang cukup mendalam terkait dengan arti pentinggnya dan peran suatu proses penilaian dalam sistem pendidikan. Dilain pihak, masih banyak pertanyaan yang muncul dalam prosess pendidikan, antara lain: a. apakah yang di maksud dengan penilaian adalah pemberian angka pada hasil belajar mahasiswa? b. Ranah kemampuan apa yang akan di nilai dari mahasiswa, kognitif psikomotorik dan efektif? c. Apakah teknik penilaian paper / karangan, syair, matematika,

maket

patung,

menggunakan cara yang sama?

93

ujian

tulis,

apakah

d. Apakah tes dan ujian tulis merupakan satu – satunya cara yang tepat untuk melihat kemampuan mahasiswa? Untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan di atas, perlu rasanya kitasamakan persepsi tentang apa yang di maksud dengan penilaian dan lingkup batasannya pada pendidikan. Berikut kita mencoba melihat lebih dalam lagi terkait tujuan kita melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa, yaitu antara lain: a. Mengetahui tingkat kemajuan yang telah di capai oleh mahasiswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu b. Mengetahui

posisi

atau

kedudukan

seorang

mahasiswa dalam kelompok. c. Mengetahui tingkat usaha yang di lakukan oleh mahasiswa dalam belajar. d. Mengatahui hingga sejauh mana mahasiswa telah mendaya gunakan dosen dalam proses pembelajaran. Sedangkan kegunaa lebih lanjut dari hasil penilaian nantinya dapat mendudkung dalam proses pengambilan keputusan – keputusan yang berhubungan dengan (i) proses dan hasil pembelajaran, (ii )diagnosis dan usaha – 94

usaha perbaikan yang berkelanjutan, (iii)placement test dan seleksi, (iv) bimingan dan konseling, (v) kurikulum dan ( vi ) penilaian kelembagaan. Ada beberapa model atau metode penilaian hasil pembelajaran yang telah di kembangkan oleh para ajli pendidikan. Pada umumnya yang dijadikan dasar pengembangan moel penilaian adalah tujuan yang gendak dicapai dalam melakuka proses tersebut, apa yang akan kita nilai? Metode penilaian yang lazim dilakukan adalah seperti terlihat paga Gambar 1,

95

BAB VIII STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

8.1

Definisi Mengawali uraian tentang praktik baik yang telah dilakukan oleh perguruan Tinggi (Stikes Mitra Bunda Persada Batam) dalam

menetapkan,

melaksanakan

(memenuhi),

dan

mengendalikan standar pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai bagian dari sistem penjaminan Mutu Internal , akan dijelaskan terlebih

dahulu pengertian darisebutan pendidik

dan tenaga kependidikan dalam bab ini. Ketentuan umum dalam Undang – Undang

Republik

Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional

(UU

sisdiknas) menyebutkan

bahwa

Tenaga

Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dan

diangkat

untuk

menunjang

penyerenggaraan

pendidikan; sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi seperti guru, dosen, konselor, pamong penbelajaran, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, serta sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyerenggarakan pendidikan. 96

Namun kemudian, dalam pasal 39 disebutkan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan-

Sedangkan

pendidik

merupakan

tenaga

professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, merakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, Jadi, tampak ada sedikit inkonsistensi : di satu sisi Tenaga Kependidikan seolah mempunyai arti yang luas sebab mencakup Pendidik, namun di sisi lain Tenaga Kependidikan diartikan

hanyalah

sebagai

pelaksana

administratif dan teknis untuk menunjang proses pendidikan, sehingga Pendidik terkesan 'dikeluarkan' dari pengertian itu. Sementara itu, dalam PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) walaupun ditemukan Standar

Pendidik

dan

Tenaga

definisi

Kependidikan,

dari yaitu

pendidikan prajabaian dan kelayakan fisik maupun mental, serta

pendidikan

dalam jabatan,

tetapi

tidak

ditemukan

definisi dari sebutan Pendidik dan Tenaga Kependidikan itu sendiri. 97

Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan,

menyebarluaskan melalui

ilmu

pendidikan,

mengembangkan,

pengetahuan, teknologi,

penelitian,

dan

dan

dan

pengabdian

seni

kepada

masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam bab ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai adminisirasi, sopir, hingga pekarya. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat pula disebut

Standar

Sumberdaya Manusia

sebagaimana

disebutkan di dalam lnstrumen Akreditasi lnstitusi Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT). merupakan salah satu standar dari delapan standar yang terdapat di dalarn PP tentanq SNP. Di dalam bab ini diuraikan praktik baik yang berlaku pada STIKes Mitra Bunda Persada Batam tentang

bagaimana

menetapkan, melaksanakan,

dan

mengendalikan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai bagian dalam SPMl-STIKES Mitra Bunda Persada 98

Batam. Perlu diingat bahwa standar yang diberlakukan di suatu STIKES Mitra Bunda Persada Batam belum tentu cocok apabila diterapkan pada STIKES Mitra Bunda Persada Batam lain karena, bagaimanapun, visi dan misi adalah hal dasar yang perlu diperhatikan didalam penetapan sebuah standar.

8.2

Mekanisme Penetapan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Seperti penetapan seluruh standar di dalam SPMlSTIKes Mitra Bunda Persada Batam, maka untuk nenetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini sebaiknya ditempuh langkah – langkah sebagai berikut: 1.

Melakukan

studi

terlebih

ketentuan

normative

dahulu

terhadap

seluruh

berupa peraturan perundang-

undangan yang mengatur lentang dosen dan nondosen. 2.

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.

3.

Melakukan

uji

publik,

apabila

perlu,

terhadap

rancangan isi standar dengan mengundang penvakilan dari

unsur-unsur

para

pemangku

ke

pentingan

(stakeholders) STIKES Mitra Bunda Persada Batam.

99

A. Uraian rinci setiap langkah tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Studi Pendahuluan Terhadap Ketentuan Normatif Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintah melalui perundang-undangan telah menetapkan standar minimum nasional tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan. Apabila standar minimum nasional itu temyata telah ada, maka setiap Stikes Mitra Bunda Persada Batam harus terlebih dahulu memenuhi standar

nasional

tersebut. Dengan demikian setiap

STIKES Mitra Bunda Persada Batam akan taat asas dan patuh pada aturan nonnatif yang berlaku. Berikut ini uraian detil tentang perundangundangan tersebut : a)

Hak – Hak normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

dalam menetapkan standar mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menjamin terpenuhinya semua hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Sisdiknas, yaitu: 1). Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai 2). Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja 100

3). Pembinaan

karier

sesuai

dengan

tuntutan

pengembangan kualitas 4). Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual 5). kesempatan prasarana,

untuk

menggunakan

dan fasilitas

sarana,

pendidikan

untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Khusus Dosen, Pasal 51 menambahkan bahwa

UU Guru

dalam

dan

Dosen

melaksanakan tugas

keprofesionalan, dosen berhak : 1). Memperoleh

kesempatan

untuk

meningkatkan

kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2). Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 3). Memiliki kebebasan dalam

memberikan

penilaian

dan menentukan kelulusan peserta didik; dan 4). Memiliki

kebebasan

untuk

berserikat

dalam

organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. b) Kewajiban normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap STIKes Mitra Bunda Persada Batam dalam 101

menetapkan standar mutu bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan harus pula memperhatikan kewajiban normatif

mereka

sebagaimana secara minimum diatur

oleh pasar 40 UU Sisdiknas, sebagai berikut : 1). Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; 2). Mempunyai

komitmen

secara

profesional

untuk

meningkatkan mutu pendidikan 3). Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lebih jauh,

UU Guru dan Dosen menambahkan

bahwa Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, wajib untuk : 1). Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 2). Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 3). Meningkatkan akademik

dan

dan

mengembangkan

kompetensi

kualifikasi

secara berkeranjutan

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 102

4). Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran 5). Menjunjung tinggi peraturan perundang_undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dapat saja Stikes Mitra Bunda Persada Batam menambahkan kewajiban bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk, misalnya, memberi perhatian lebih pada masyarakat tersisih, apabila hal ini memang sesuaidengan visi dan misi STIKES Mitra Bunda Persada Batam tersebut.

c) Kualifikasi Akademik Dosen Pasal 26 permen tentang SNPT menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi jasmani untuk

dan

sebagai rohani,

mewujudkan

agen

pembelajaran,

serta

memiliki kemampuan

tujuan

pendidikan

sehat

nasional,

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kualifikasi 103

akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi

oleh

seorang

pendidik

yang

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yarg belaku. Kualifikasi pendidikan minimum menurut Permen tersebut adalah : 1). Dosen proram diploma tiga dan diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program 2). Dosen

proram

sarjana

harus

berkualifikasi

akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 3). Dosen

program

profesi

harus

berkualifikasi

akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 4). Dosen yang bertugas di Program Vokasi atau Program Profesi selain mempunyai ijazah, juga harus mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan atau dihasilkan oleh STIKes Mitra Bunda Persada Batam. Pasal 45 dan 46 UU 104

tentang Guru dan Dosen, menetapkan ketentuan yang agak lebih tinggi yaitu dosen wajib memiliki kualifikasi pendidik,

akademik kompetensi,bersertifikat sehat

jasmani

dan rohani,

dan

memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan

bidang

keahlian

Standar

rninimum

kualifikasi akademik dosen menurut UU ini adalah 1). lulusan program rnagister untuk program diploma atau program sarjana 2). lulusan

program

doktor

untuk

program

pascasarjana.

Dengan demikian,

jumlah dan kualifikasi dosen

tetap untuk setiap program studi jenjang sarjana di STIKES Mitra Bunda Persada Batam sekarang minimal adalah 6 dosen tetap bergelar magister (bukan lagi 2 magister dan 4 sarjana seperti diatur dalam Keputusan 105

Mendiknas Nomor 234 N1206 Tentang Pedoman Pendirian Stikes Mitra Bunda Persada Batam). Perlu diingat pula bahwa gelar sarjana, magisler dan doktor yang dimiliki oleh dosen harus sama/sesuai dengan program studi/ jurusan yang menjadi tempat bertugas dosen tersebut (Pasal 8 Keputusan tersebut). STIKES Mitra Bunda Persada Batam yang menyelenggarakan program

studi

jenjang pascasarjana tentu

harus

mempunyai dosen tetap bergelar doktor lebih banyak. Kondisi ideal, yaitu lebih dari 80% dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35% dosen tetap bergelar doktor, sebagaimana tercantum di daram

lnstrumen

Akreditasi institusi

BAN-PT,

merupakan contoh praktik baik di perguruan tinggi yang mempunyai program pascasarjana. d) Sertifikasi Dosen Pasal

3

UU

tentang

Guru

dan

Dosen

menyatakan bahwa Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesionar pada jenjang pendidikan tinggi

yang diangkat

perundangan. tenaga

sesuai

dengan peraturan

pengakuan kedudukan dosen sebagai

profesional tersebut 106

dibuktikan

dengan

sertifikat pendidik. Perlu dicatat bahwa sertifikat pendidik yang dimaksud kompetensi yang

disini bukanlah

sertifikat

harus dimiliki oleh dosen yang

bertugas di program vokasi atau program profesi, melainkan

sertifikasi

yang

diperoleh melalui

program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh PT yang penyelenggara sertifikasi Dosen. e) Kompetensi Dosen Kompetensi, menurut pasal 1 UU tentang Guru dan Dosen, adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

yang harus dimiliki,

dihayati, dan dikuasai oreh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Uraian lebih rinci tentang kompetensi,

khususnya

untuk

guru,

justru terdapat di dalam pasal 28 PP tentang SNP, yaitu kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang

pendidikan

pendidikan pedagogik,

anak

dasar

dan menengah

usia dini meliputi:

serta

kompetensi

kompetensi kepribadian, kompetensi

profesional, dan kompetensi

sosial. Keempat ranah

kompetensi ini dapat saja diterapkan pada dosen, namun dengan penyesuaian: kompetensi pedagogik 107

yang perlu diubah rnenjadi kompelensi andragogik karena yang mengalami proses pembelajaran adalah manusia dewasa (mahasiswa), bukan anak –anak (siswa). f) Jabatan Akademik Dosen Tentang jabatan akademik dosen diatur dalam pasal 48 Ayat 2 UU tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan

bahwa

jeniang

jabatan

akademik

dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala,

dan

menyebutkan

profesor.

Kemudian

bahwa STIKES

ayat

4

MITRA BUNDA

PERSADA BATAM dapat mengatur kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak – tetap sesuai

dengan

peraturan

perUUan.

Kewenangan

untuk masing-masing jenjang jabatan akademik yang masih berlaku dapat dilihat di dalam : 1). Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur

Negara

3B/Kep/Mk.Waspan/8/1999

Nomon Tentang Jabatan

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan 2). Keputusan

Menteri 108

Pendidikan

NasionaI

Nomor: 36/D/O/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Dosen

Perlu

penjelasan

Angka

Kredit

diperhatikan

Pasal48,

yang

bahwa dimaksud

Jabatan sesuai dengan

dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap

pada

satuan pendidikan tinggi tertentu.

Jabatan akademik tertinggi, yaitu profesor, hanya dapat dicapai oleh dosen dengan gelar akademik doktor, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 48 UU tentang Guru dan Dosen. Bergantung pada visi dan misinya, STIKes Mitra Bunda Persada Batam dapat saja menerapkan standar lebih tinggi dari itu, misalnya untuk mencapai jabatan akademik lektor kepala, seorang dosen harus

mempunyai gelar akademik

doktor.

Sebagai pedoman, persentase ideal yang terdapat didalam Instrumen Akreditasi Institusi BANSTIKES Mitra Bunda Persada Batam dapat digunakan,

yaitu

dosen

akademik

profesor

lebih

tetap dari

berjabatan 20%

(untuk

universitas, institut, atau sekolah tinggi) dan 109

dosen tetap berjabatan akademik lektor kepala lebih dari 50 % (untuk politeknik dan akademi).

Sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 71 UU tentang Guru dan Dosen, kualifikasi akademik dan kompetensi dosen perlu dibina dan dikembangkan oleh : Pemerintah (untuk STIKES PT/BHMN), dan Perguruan

Tinggi

(STIKes Mitra Bunda Persada

Batam). Agar pembinaan dan pengembangan dosen dapat dilakukan dengan baik, peta distribusi dosen di STIKES

MITRA BUNDA PERSADA BATAM

maupun di tingkat program studi, perlu ada. g) Beban Tugas Dosen Sesuai ketentuan pasal 72 UU tentang Guru dan Dosen, beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok rnelaksanakan

yaitu

merencanakan

proses

pembelajaran,

pembelajaran, melakukan

evaluasi pembelajaran, membimbjng dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Keseruruhan

kegiatan

dosen

tersebut

dapat

dirangkum menjadi kegiatan Tridharma Stikes Mitra 110

Bunda Persada Batam dan kegiatan penunjangnya. Beban

kerja

tersebut

sepadan

dengan

12

– kurangnya

sekurang

(dua

beras)

satuan

kredit

semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas; satuan kredit semester, yang besarnya diatur oleh setiap satuan peraturan

pendidikan

tinggi

–

perundang

sesuai

undangan.

dengan

Komposisi

penugasan dosen didalam masing – masing kegiatan sebaiknya diatur sesuai visi dan misi STIKES Mitra Bunda Persada Batam. Stikes Mitra Bunda Persada Batam

dapat

saja

mengatur

penugasan

dosen

dengan titik berat pada dharma penelitian, apabila visi dan misinya memang kearah tersebut. Sejumlah Stikes Mitra Bunda Persada Batam yang melengkapi formulir penugasan dosen (yang diisi disetiap awal semester) dengan formulir kinerja dosen (yang diisi di setiap akhir semester) merupakan contoh praktik baik penjaminan mutu dosen.

h) Rasio Dosen Tetap : Mahasiswa Agar

seluruh proses pelaksanaan Tridharma

STIKES Mitra Bunda Persada Batam dapat terlaksana 111

dengan baik, bukan hanya kualifikasi dosen yang harus memadai jumlah dosen, terutama dosen tetap, harus memadai. Rasio jumlah dosen ietap dan jumlah mahasiswa yang ideal menurut lnstrumen Akreditasi lnstitusi BAN-PT sebesar 1 : 15, dapat saja digunakan sebagai standar mutu Stikes Mitra Bunda Persada Batam, sejauh hal ini sesuai dengan kebutuhan Stakeholders dan sesuai visi dan misi Stikes Mitra Bunda Persada Batam tersebut. Perlu diperhatikan bahwa didalam menetapkan rasio ini, STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

perlu memerhatikan pola

pembelajaran yang dilaksanakannya. Sebagai contoh, dengan pola pembelajaran jarak jauh (e-learning) mungkin saja rasio dosen tetap dibanding mahasiswa 1 : 100, atau lebih dari itu. i) Rekrutasi Dosen UU

tentang

Guru

dan

Dosen,

Pasal

50

mengamanatkan bahwa STIKES Mitra Bunda Persada Batam.

harus melakukan

proses

rekrutasi

dosen

dengan prinsip tanpa diskriminasi. Artinya, suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan tidak 112

dapat digunakan sebagai dasar di dalam rekrutasi dosen.

Stikes

Mitra Persada Batam harus

menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman sebagai dasar rekrutasi dosen. Stikes Mitra Bunda Persada Batam yang telah sangat maju dengan

misi

mensyaratkan

research

university

dapat

saja

kualifikasi akademik berupa gelar

akademik doktor di dalam proses rekrutasinya. j) Tenaga Kependidikan PP tentang SNP dalam Pasal 36 menetapkan bahwa tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi harus

memiliki

kualifikasi,

sertifikasi

sesuai

Kualifikasi,

kompetensi,

dikembangkan

dengan

oleh

dan

kompetensi,

dan

bidang tugasnya. sertifikasi

tersebut

Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Sementara

Peraturan

Menteri

dimaksud

belum ada, ketentuan yang ada di dalam Keputusan Mendiknas tentang Pedoman Pendirian STIKES Mitra Bunda Persada Batam sebagaimana ditunjukkan didalam Tabel 4 dapat digunakan sebagai standar minimum. Untuk

peningkatan 113

kompetensi

tenaga

kependidikan,

Stikes

Mitra Bunda Persada Batam

perlu melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pustakawan, misalnya, harus mengikuti pelatihan kepustakaan, terutama apabila gelar sarjana yang diperolehnya bukan

sarjana

perpustakaan.

Bahkan, bidang tugas tenaga kependidikan tertentu mungkin membutuhkan lulusan minimal magister, misalnya pengembang sistem informasi perguruan tinggi. Sertifikasi yang sesuai dengan bidang tugas tenaga kependidikan merupakan amanat PP tentang SNP. Kondisi ideal, sebagaimana disebutkan didalam lnstrumen Akreditasi lnstitusi BAN-PT, adalah lebih dari 70 % tenaga kependidikan (khususnya laboran, teknisi, pustakawan,

seperti pada standar Dosen,

rekrutasi yang tidak diskriminatif juga harus ada di dalam standar Tenaga Kependidikan. Rekrutasi ini harus

memerhatikan

kualifikasi,

kompetensi,

sertifikasi, dan pengalaman tenaga kependidikan. Dengan demikian, dari studi terhadap ketentuan perundang – undangan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah telah menetapkan berbagai tolak ukur minimum yang harus dipenuhi 114

terlebih dahulu oleh Stikes Mitra Bunda Persada Batam dalam menjalankan SPMI khususnya ketika Stikes

Mitra Bunda Persada Batam

menetapkan

Standar

Dosen

dan

tersebut Tenaga

Kependidikan. Apabila Stikes Mitra Bunda Persada Batam menghendaki substansi standar yang lebih tinggi dari ketentuan minimum tersebut tentu saja hal

itu

akan

lebih

baik.

kriteria/ukuran/tolok ukur

Semakin

sebuah

tinggi

standar maka

tentunya mutunya akan lebih tinggi. Kecuali itu, Stikes

Mitra Bunda Persada Batam

juga

dapat

menambah jumlah standar mutu yang tergabung dalam kelompok Dosen dan Tenaga Kependidikan ini, misalnya, menetapkan standar mutu tentang kinerja

dosen

kesejahteraan

dan

dosen

dan

tenaga tenaga

kependidikan, kependidikan,

pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas dosen, dan sebagainya.

k) Evaluasi Diri Menqgunakan SWOT Analysis Setelah perumus standar mutu di dalam SPMI-STIKES Mitra Bunda Persada Batam menetapkan substansi atau butir115

butir standar mutu

apa saja yang masuk ke dalam lingkup

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan (seperti Kualifikasi, Kompetensi, Rekrutasi, dan sebagainya, seperti dijelaskan di atas), maka mulailah melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) dengan dukungan data. Untuk merumuskan

isi Standar Dosen dan Tenaga

Kependidikan

dengan menggunakan analisis SWOT dibutuhkan adanya kerjasama antara Stikes Mitra Bunda Persada Batam dengan para pemangku kepentingan (stakehoLders) internal rnaupun eksternal. Sebagaimana diketahui, untuk aspek Strengths dan Weaknesses suatu Stikes Mitra Bunda Persada Batam, yang harus dianalisis adalah berbagai hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan institusi

tersebut,

berfokus pada factor internal

yang

berarti

analisis

ini

institusi, seperti misalnya

ketersediaan dana, sarana, serta prasarana, faktor fungsional dari unit-unit dalam institusi, dan sebagainya Untuk aspek opportunities dan Threats Stikes Mitra Bunda Persada Batam, yang harus dianalisis adalah berbagai hal yang menjadi peluang dan ancaman institusi tersebut, yang berarti analisis ini berfokus pada faktor ekstemal institusi tersebut, misalnya keadaan perkembangan Stikes Mitra Bunda Persada Batam 116

lain, perkembangan teknologi informasi, perubahan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Setelah melakukan analisis SWOT, barulah substansi standar

Dosen

dan

Tenaga Kependidikan dapat disusun.

Dengan cara demikian, suatu Stikes Mitra Bunda Persada Batam tidak akan menetapkan suatu standar yang secara nyata tidak dapat dipenuhinya. sebagai ilustrasi, tidak mungkin sebuah Stikes Mitra Bunda Persada BAtam dapat mempunyai standar 80 % dosen-tetap bergelar doktor'', tanpa melakukan analisis terlebih dahulu pada ketersediaan dana di Stikes Mitra Bunda Persada Batam tersebut, tersedianya peluang mendapatkan beasiswa studi lanjut doktor, pemetaan gelar akademik dosen tetap, dan sebagainya.

B. Uji Publik Dengan Para pemangku Kepentingan Apabila

substansi/isi

standar

Dosen

dan

Tenaga

Kependidikan telah dirumuskan, maka sebelum standar itu resmi dilaksanakan sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu kepada publik, khususnya dari unsure pemangku kepentingan Stikes Mitra Bunda Persada Batam. Tujuannya antara lain adalah untuk memperkenalkan dan/atau menguji sejauhmana tingkat aksesabilitas dan akurasi dari isi standar tersebut 117

menurut penilaian mereka, dan untuk memperoleh usulan – usulan yang konstruktif. Dari hasil uji publik ini bila perlu isi standar

dapat

lebih

disempurnakan.

Dengan

demikian

diharapkan pada akhimya seluruh isi standar didalam SPMlStikes Mitra Bunda Persada Batam dapat diterima sebagai standar oleh seluruh unsur pemangku kepentingan STIKES Mitra Bunda Persada Batam tersebut sebagai ilustrasi, apabila standar

tentang

tenaga

mensyaratkan pendidikan perpustakaan, standar

ini

maka harus

kependidikan

minimal

pustakawan siap

untuk

pustakawan

Magister yang

studi

di

bidang

belum mencapai lanjut

di

bidang

Perpustakaan, atau siap untuk dipindahkan ke bidang tugas lain yang sesuai, atau kemungkinan terburuk berupa pemutusan hubungan kerja pensiun dini. Apabila sosialisasi telah dijalankan dengan baik, maka

apapun

kemungkinan

yang

terjadi

diharapkan tidak akan menimbulkan gejolak di semua unsur pemangku kepentingan.

8.3

Mekanisme Pemenuhan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dosen pada umumnya bekerja diunit akademik (urusan, fakultas) sedangkan tenaga kependidikan ada yang bekerja di 118

unit akademik dan ada pula yang bekerja di unit penunjang (biro,

unit

pelaksana teknis).

Keseluruhan unit

tersebut,

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing didalam struktur organisasi STIKES Mitra Bunda Persada Batam tersebut, harus pemenuhan

melakukan

Standar

–

langkah

Dosen

dan

langkah

untuk

Tenaga Kependidikan,

misalnya, persiapan administrative dan keuangan, sosialisasi substansi standar, serta upaya pencapaian pemenuhan standar secara konsisten. sebagaicontoh praktik baik, pada Tabel 5 ditunjukkan

formulir/dokumen

yang

diperlukan

untuk

mengukur pemenuhan Standar Dosen yang tentu saja dapat diubah atau ditambah sesuai dengan kebutuhan suatu STIKES Mitra Bunda Persada Batam. Sebagai ilustrasi, formulir penugasan dosen, dalam hal ini dosen tetap, persemester dapat dilihat di dalam Lampiran 1 Bab ini.

Tabel 8.1 Pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan STIKES Mitra Persada Batam

Standar

Contoh Formulir / Dokumen Yang dibutuhkan 119

Kualifikasi

akademik

Ijazah, Transkip akademik setiap

dosen

dosen

Kompetensi dosen

Formulir rekam jejak kompetensi dosen

Sertifikasi dosen

Daftar dosen yang sudah dan belum mempunyai sertifikat dosen

Jabatan Akademik Dosen

Foemulir

pengusulan

jabatan

akademik dosen, keputusan pihak berwenang

tentang

jabatan

akademik setiap dosen. Beban kerja dosen Rasio

dosen

Mahasiswa

tetap

Formulir penugasan dosen :

Peta komposisi dosen berdasarkan gelar

akademik

dan

jabatan

akademik ditingkat program studi dan di tingkat perguruan tinggi. Peta komposisi mahasiswa disetiap program

studi

dan

perguruan

tinggi,. Rekrutasi Dosen

Formulir

penilaian

wawancara

dosen, soal seleksi dosen, misalnya tes potensi akademik dan bahasa inggris. 120

Kualifikasi akademik dosen Ijazah, transkrip akademik setiap dosen Kompetensi dosen Sertifikasi dosen

Formulir rekam jejak kompetensi dosen

Daftar dosen yang sudah dan belum mempunyai

sertifikat dosen Jabatan akademik dosen Formulir pengusulan jabatan akademik dosen, keputusan pihak berwenang tentang jabatan akademik setiap dosen Beban kerja dosen Formulir penugasan dosen Rasio dosen tetap :

Peta komposisi dosen berdasarkan gelar akademik dan jabatan

akademik di tingkat program dan di tingkat perguruan tinggi. Peta komposisi mahasiswa di setiap program studi dan di perguruan tinggi . Rekruitasi Dosen Formulir penilaian wawancara dosen, soal seleksi dosen, misalnya test potensi akademik dan bahasa inggris

8.4

Mekanisme Pengendalian Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Maksud

dari

pengendalian

standar,

dalam

hal

ini

standar Dosen dan Tenaga kependidikan, adalah setiap unit di

STIKes Mitra Bunda Persada

memonitor

dan mengevaluasi

konsisten

dan

Batam

pemenuhan

harus

mampu

standar

secara

pada kondisi faktual, untuk selanjutnya

mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah setiap unit, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing 121

dalam

sruktur organisasidi perguruan tinggi, harus selalu melakukan pengecekan

untuk

memastikan

bahwa

standar

telah

terpenuhi atau telah ditaati. Bila sebuah standar belum terpenuhi, perlu dicari apa penyebabnya dan dapat segera diketahui upaya untuk memenuhi standar tersebut. Sebagai contoh, misalkan standar Kualifi kasi Akademik Dosen menetapkan bahwa Dosen yang

mengajar

disuatu

program sarjana sebuah Stikes Mitra Bunda Persada Batam minimal

bergelar akademik

magister.

Apabila

setelah

dilakukan pemantauan di Stikes Mitra Bunda Persada Batam tersebut, ternyata di salah satu program sarjana ternyata ada dosen tidak tetap yang belum bergelar magister, maka perlu dicari penyebabnya. Apabila peyebabnya adalah idak ada dosen tetap yang mempunyai bidang keahlian sama dengan dosen tidak tetap ersebut (sebut saja bidang keahlian A), maka beberapa alternatif upaya pemenuhan standar tersebut adalah: (a) nencari dosen tidak tetap lain yang mepunyai bidang keahlian A. namun bergelar magister, (b) melakukan pengembangan, misalnya rekrutasi dosen tetap baru bergelar minimal magister dengan yang mempunyai bidang keahlian A, atau (e) memagangkan dosen tetap yang telah bergelar magister

kedosen

tidak

tetap dengan bidang keahlian A

122

tersebut. Altematif mana yang dipilih, bergantung pada tingkat urgensi pemenuhan standarersebut. apabila setelah dievaIuasi temyata seluruh program sarjana

di

Stikes

Mitra Bunda

Persada Batam tersebut telah memenuhi standar Kualifikasi Dosen sebagaimana disebutkan di atas, maka Stikes Mitra Bunda Persada Batam

dapat

meningkatkan standarnya

menjadi, misalnya, 30% dosen yang mengajar di program sarjana bergelar

minimal bergelar

akademik

akademik magisler.

berkelanjutan

seperti

ini

doktor dan sisanya

Peningkatan standar secara dikenal

dengan

continuous

improvement atau kaizen. Hal inilah yang diharapkan terjadi didalam sistem penjaminan mutu STIKES Mitra Bunda Persada Batam. Pencatatan / pendokumentasian adalah bagian penting didalam pengendalian standar. Stikes Mitra Bunda Persada Batam dapat merancang dua formulir, masing-masing untuk pemenuhan Standar dan pengendalian standar. Cara lain adalah dengan menggunakan formulir yang sekaligus dapat dipakai untuk

kedua langkah tersebut. Sebagai

contoh, di dalam

formulir penugasan dosen di suatu semester dapat dilengkapi dengan

kolom

atau

bagian

yang menunjukkan

proses

monitor dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dosen tersebut. 123

UntukTenaga Kependidikan, yang mencakup administrasi, teknisi, laboran, dan pustakawan, formulir/dokumen yang dibutuhkan

untuk

pemenuhan

standar

dan pengendalian

standar dapat berbeda-beda untuk masing-masing bidang tugas

tersebut. Untuk

administrasi,

misalnya,

kemampuan menggunakan pengolah kata,

sertifikat

dan pengolahan

basis data, mungkin dibutuhkan di suatu STIKES Mitra Bunda Persada Batam. Untuk laboran, misalnya, sertifikat penggunaan suatu alat uji serta pemeliharaannya,

diperlukan di suatu

laboratorium. Untuk memastikan apakah penggunaan dan pemeliharaan alat tersebut sesuai dengan standar yang ada, dibutuhkan formulir pengendalian

standar, yang

tentu saja

tidak sama dengan formulir pengendalian yang digunakan pada tenaga administrasi.

8.5

Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Tenaga Pendidik 1.

Monitoring Tenaga Pendidik Pemantauan program merupakan upaya supervisi dan review kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program, untuk melihat apakah pelaksanaan program

sudah

sesuai

124

dengan

yang

direncanakan.

Monitoring atau pemantauan sering kali disebut ”evaluasi proses”. Monitoring (pemantauan) dilingkungan STIKes Mitra Bunda Persada dilakukan pada kegiatan proses belajar mengajar pada, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Monitoring dilakukan untuk dosen dan untuk mahasiswa. Format Monitoring Terlampir. 2.

Evaluasi Tenaga Pendidik Evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau besarnya kesuksesan dalam mencapai tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya. Evaluasi bukanlah tujuan, melainkan alat dalam mencapai tujuan. Evaluasi merupakan suatu proses yang memungkinkan administrator

mengetahui

hasil

programnya,

dan

berdasarkan itu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai tujuan secara efektif. Evaluasi dilakukan dalam setiap kegiatan dan diperbaiki di setiap tahap proses evaluasi. Evaluasi tenaga pendidik dilakukan berjenjang sbb : a. Evaluasi oleh mahasiswa b. Evaluasi Tri Dharma Perguruan Tinggi c. Penilaian Kinerja Dosen 125

Masing-masing Format Evaluasi terlampir. 3.

Kinerja Tenaga Pendidik Penilaian Kinerja Dosen yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi di tuangkan dalam suatu daftar yang di sebut Daftar Penilaian Kinerja Dosen (DPKD). Unsur unsur yang dinilai dan bobot dalam Daftar Penilaian Kinerja Dosen (DPKD) terdiri dari : a. Proses Belajar Mengajar 1. Memenuhi Jumlah Tatap muka sesuai dengan yang di jadwalkan, termasuk hadir dan selesai tepat waktu dengan bobot 10% 2. Membuat soal ujian, jawaban dan mengoreksi tepat waktu dengan bobot 10% 3. Mengawas Ujian sesuai dengan penjadwalan dengan bobot 5% 4. Menguji magang kerja dan skripsi sesuai penjadwalan dengan bobot 5% 5. Hasil feed back/penilaian dari mahasiswa tentang proses belajar mengajar dengan bobot 10%. b. Bimbingan dan Konsultasi 1. Memberikan bimbingan magang kerja / KKN & Skripsi dengan bobot 10% 126

2. Menjadi Penasehat akademik (Dosen Wali) dengan bobot 10% c. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 1. Membuat karya ilmiah : penelitian, makalah, buku, diktat, artikel di jurnal / majalah / koran dsb dengan bobot 10% 2. Melakukan pengabdian masyarakat : Bakti sosial, memberikan penyuluhan/pelatihan, termasuk membina mahasiswa dengan bobot 10% d. Tugas lain lain di luar tugas utama : 1. Bertugas sebagai panitia dengan bobot 5% 2. Menghadiri Kegiatan yang diselenggarakan STIKes Mitra Bunda Persada Batam berupa seminar, pelatihan, simposium, rapat kerja, upacara dsb. dengan bobot 5% e. Disiplin dan Kesehatan 1. Pemenuhan Jam Kerja dengan bobot 5% 2. Absensi (skit, ijin, alpha) dengan bobot 5% f. Faktor Pengurang 1. Surat Teguran 1 dengan bobot -2% 2. Surat Teguran 2 dengan bobot -4% 3. Surat Teguran 3 dengan bobot -5% 127

4. Surat Peringatan 1 dengan bobot -10% 5. Surat Peringatan 2 dengan bobot -15% 6. Surat Peringatan 3 dengan bobot -20% Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk menentukan kenaikan gaji. Tujuan jangka menengah dan panjangnya adalah untuk menyusun program pelatihan, promosi dan pengembangan karier, mutasi, demosi dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tujuan penilaian kinerja dalam kaitannya penentuan

kenaikan

gaji

misalnya

pada

tahun

dengan 2003

manajemen/yayasan perguruan tinggi menetapkan kenaikan maksimal adalah 20%. Agar tujuan ini dapat memotivasi dosen, maka dapat dilakukan kenaikan secara proporsional berdasarkan kinerja seorang dosen dibandingkan dengan kenaikan yang telah ditetapkan perguruan tinggi. Pada hasil penilaian kinerja di atas, kenaikan gaji dosen yang bersangkutan ialah :

128

Tahapan terakhir dalam kaitannya dengan penilaian kinerja ialah melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja yang telah dilakukan. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk terus menerus mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja, termasuk alat ukur yang dipakai, penilai, kesesuaian komponen yang dinilai dengan kondisi pekerjaan dan perguruan tinggi. Evaluasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi maupun tim dosen yang dibentuk. Tujuan diadakannya evaluasi adalah untuk memperoleh masukan mengenai pedoman penilaian kinerja yang telah diterapkan. Evaluasi penilaian kinerja yang efektif harus melibatkan pihak yang dinilai dan penilai (Bernadin & Russell, 1993 : 399). Ada lima kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi penilaian kinerja (Dessler, 1997 : 17) yaitu : a. Faktor kejelasan : waktu pelaksanaan, tujuan, siapa yang menilai, kriteria yang dinilai dan prosesdur penilaian. b. Faktor motivasi : dampak terhadap promosi, kompensasi, penghargaan dan keterlibatan penilai dan yang dinilai. c. Faktor keadilan : objektif penilai, penilai adalah orang yang tepat.

129

d. Faktor feed back : laporan/salinan hasil penilaian, hasil penilaian dibicarakan dengan karyawan. e. Faktor tindak lanjut : pembinaan terhadap dosen yang kinerjanya kurang,

evaluasi

terhadap pedoman dan

pelaksanaan penilaian. Untuk memudahkan evaluasi, faktor-faktor tersebut di atas dapat dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau kuesioner yang diisi oleh dosen dan penilai. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, manajemen dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki keseluruhan penilaian, mulai dari alat ukur, proses penilaian sampai ke evaluasinya. 4.

Kinerja Tenaga Kependidikan (Staff) Penilaian pelaksanaan pekerjaan karyawan di tuangkan dalam suatu daftar yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Unsur – Unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah :

a. Kesetiaan. Kesetiaan adalah ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah. b. Prestasi Kerja.

130

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang di capai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya. c. Tanggung Jawab Tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang karyawan menyelesaikan pekerjaan yang di serahkan kepadanya dengan sebaik baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan

yang diambilnya atau tindakan

yang

dilakukannya. d. Ketaatan Ketaatan adalah kesanggupan seorang karyawan untuk mentaati segala peraturan perundang – undangan dan peraturan

kedinasan

yang

berlaku,

mentaati

perintah

kedinasan yang di berikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang di tentukan. e. Kejujuran Kejujuran adalah ketulusan hati seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang di berikan kepadanya. f. Kerjasama

131

Kerjasama adalah kemampuan seseorang karyawan untuk bekerja

bersama

sama

dengan

orang

lain

dalam

menyelesaikan tugas yang di tentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar – besarnya. g. Prakarsa Prakarsa adalah kemampuan seorang karyawan untuk mengambil keputusan, langkah – langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang di perlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. h. Kepemimpinan Kepemimpinan adalah kemampuan seorang karyawan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat di kerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan di kenakan kepada karyawan yang memangku jabatan struktural. Pejabat Penilai adalah atasan langsung karyawan yang dinilai, dengan ketentuan serendah rendahnya kepala/ketua Program Studi.

132

Skala

ukur

hasil

evaluasi

pembelajaran

mahasiswa

dinyatakan sebagai berikut:

NO

Nilai absolut

Rentang

Lambang

1

79-100

3,51-4,00

A

2

68-78

2,75 – 3,3

B

3

56 -67

2,00-2,74

C

4

41- 55

1,00-1,99

D

5

0-40

0,00-0,99

E

133

BAB IX STANDAR SARANA DAN PRASARANA

9.1 Definisi Penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat penting agar lulusan pendidikan tinggi dapat menyelesaikan permasalahan individu dan bangsa. Untuk menyelenggarakan

pendidikan

tinggi diperlukan (1) tujuan yang jelas, (2) rencana mutu keluaran dan perkiraan out comes, (3) proses pendidikan, (4) input, (5) sumberdaya, (6) prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana adalah salah satu bagian input ( sedangkan input merupakan salah satu subsistem dari sistem penjaminan mutu internal PT. Dengan demikian, didalam SPMI-PT perlu dibuat standar mutu prasarana dan sarana sesuai dengan kemampuan setiap PT sepanjang standar minimum yang berlaku secara nasional dipenuhi oreh PT yang bersangkutan. Khusus tentang sarana dan prasarana ini, peraturan pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Slandar Nasionar

pendidikan

(SNP)

menyatakan

perlu

adanya

standar mutu sebagai tolok ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeriharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana yang tersedia pada 134

setiap perguruan Tinggi. Memang, didalam PP tersebut disebutkan

bahwa

standar

nasional untuk

sarana

dan

prasarana masih harus ditetapkanpemerintah (menteri) namun demikian peraturan yang rama hingga saat ini masih berlaku yaitu Keputusan Mendiknas No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (PT). Didalam peraturan ini misalnya (pada bagian Lampiran), ditetapkan persyaratan minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap PT di lndonesia. Sesuai dengan prinsip di dalam Sistem Penjaminan Mutu lnternal Perguruan Tinggi (SPMl-PT) yaitu bahwa setiap PT di lndonesia hendaknya memiliki seperangkat standar mutu yang sangat esensial dan diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka sangatlah wajar apabila salah satu standar mutu tersebut adalah tentang Sarana dan prasarana. Substansi atau isi dari standar mutu tersebut minimal sama dengan standar minimal yang berlaku secara nasional, namun di

sisi

lain PT memiliki

otonomi yang luas untuk

meningkatkan / meninggikan / memperluas substansi standar itu. Semakin tinggi tolok ukur yang dipakai untuk menilai tingkat mutu, maka berarti semakin tinggi pula mutu institusi itu. Standar mutu ini harus ditingkatkan secara berkelanjutan 135

agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan. Bab ini menguraikan praktik baik yang berlaku di banyak PT dalam melakukan penjaminan mutu khusus di bidang sarana dan prasarana, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran

maupun

yang

berkaitan

dengan

kegiatan

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain yang

menunjang

dimaksudkan

seluruh untuk

tridharma

PT.

memberikan

Uraian

inspirasi

ini

kepada

penyelenggara PT, bahwa kebijakan di bidang prasarana dan sarana merupakan open ended solution. Artinya

prasarana

dan sarana yang diperlukan tergantung situasi dan kondisi terlentu,

tetapi

terbaik

dalam

penyelenggara PTwajib keterbatasan

yang

melakukan

ada.

Agar

yang terjadi

persamaan persepsi, maka dalam bab ini definisi tenlang Standar Sarana dan Prasarana yang dipakai adalah definisi di dalam PP tentang SNP, yaitu standar pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpuslakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber

belajar

lain,

proses

pembelajaran

yang

diperlukan

termasuk

informasi dan komunikasi. 136

untuk menunjang

penggunaan

teknologi

9.2 Mekanisme Penetapan Standar Prasarana Dan Sarana Dalam menetapkan Standar Sarana dan Prasarana perlu diperhatikan beberapa hal penting berikut ini, yaitu : a.

Substansi atau isi dari Standar Sarana dan Prasarana harus sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang sarana dan prasarana untuk PT. Konkritnya, substansi standar tersebut minimaI harus

memenuhi

terlebih dahulu ketentuan yang telah

diatur dalam perundang - undangan, setelah itu apabila PT yang bersangkutan memang benar-benar sangat mampu maka

dapatlah

dibuat standar dengan substansi yang

melebihi standar minimal nasional. b.

Substansl standar tersebut juga harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari PT yang bersangkutan dan bila perlu juga harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari unit – unit di dalarn lingkungan PT seperti Prodi, jurusan, dan program studi

c.

Substansi standar tersebut juga harus sedapal mungkin selaras dengan keinginan, masukan atau saran dari para stakeholders PT Agar substansi Standar Sarana dan Prasarana yang akan ditetapkan olehPT didalam SPMI nya 137

tidak bertentangan dengan ketentuan

normatif

yang

berlaku secara nasional, maka perlu dipahami terlebih dahulu aturan tersebut yang antara lain terdapat dalam PP tentang SNP dan Keputusan Mendiknas tentang Pedoman

Pendirian

PT.

sebagaimana

disebut

pada

bagian Pendahuluan. Pasal 42 hinqga 47 PP No. 19 lahun 2005 tentang SNP menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan, dalam konteks pendidikan tinggi adalah PT, wajib mempunyai standar Mutu Sarana dan Prasarana, yang mengalur tenlang : a. Sarana dan prasarana apa saja yang minimal harus dipunyai oleh setiap Perguruan Tinggi (PT). b. Jenis dan jumlah peralatan minimal laboratorium yang harus tersedia yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan permahasiswa. c. Jenis dan jumlah buku perpustakaan khususnya buku teks yang dinyatakan dalam rasio rninimal jumlah buku teks pelajaran untuk setiap mata kuliah permahasiswa d. Jenis dan jumlah sumber belajar lainnya yang dinyatakan dalam rasio jumlah minimal sumber belajar tersebui permahasiswa. e. Lahan untuk bangunan PT, lahan praktik, lahan untuk 138

prasarana penunjang, dan lahan pertamanan. yang dinyatakan dalam rasio luas lahan permahasiswa. f. Letak lahan bangunan PT juga harus memperhatikan, antara

lain,

pertimbangan keamanan,

kenyamanan,

kesehatan lingkungan, dan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui mahasiswa untuk menjangkau bangunan tersebut. g. Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa. h. Kualitas bangunan minimal yaitu kelas A dan/atau bangunan

tersebut

harus

tahan gempa khususnya

apabila terletak didaerah yang rawan gempa. i. Fasilitas khusus untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga non-dosen yang memerlukan layanan khusus karena keterbatasan fisik mereka (kaum difabel). Pemeliharaan sarana

dan

prasarana

secara

berkala

dan

berkesinambungan.

Dari kutipan PP di atas tampak bahwa substansi Standar Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki oleh setiap PT sekurang – kurangnya

harus : mengatur atau menetapkan

berbagai hal sebagaimana tercantum dalam butir “a” hingga ” j” di alas Jadi, misalnya saja harusdapat ditetapkan standar 139

mutu yang menetapkan lolok ukur minimum yang berlaku pada suatu PT tentang : (1). jenis sarana dan prasarana apa saja yang harus disediakan oleh penyelenggara PT yang bersangkutan (2). perlengkapan minimum yang harus tersedia pada setiap laboratorium di dalam lingkungan PT yang bersangkutan (3). rasio luas ruang kuliah

untuk

tiap

mahasiswa (4). Rasio buku teks untuk setiap matakuliah untuk

setiap mahasiswa

yang

harus

tersedia

di

perpustakaan PT dan seterusnya, hingga standar tentang bagairnana PT tersebut harus memelihara seluruh sarana dan prasarana yang tersedia secara berkala dan berkelanjutan. Sebagai contoh berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa standar mutu yang terdapat di dalam kelompok

Standar

Sarana

dan

Prasarana

berdasarkan

praktek baik pada beberapa PT : 1. Standar Prasarana dan Sarana bangunan, kesehatan serta ketenangan lingkungan 2. Standar Prasarana dan Sarana sumber belajar (leaming resources) 3. Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat 4. Standar prasarana umum berupa air, listrik' dan telefon 140

Ad 1. Standar Prasarana dan Sarana (PS) bangunan, kesehatan dan ketenangan lingkungan substansi standar ini mencakup infrastruktur perguruan tinggi, harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, Serta kesehatan lingkungan

yang

berlaku

untuk

daerah

tersebut,

dan

dengan memperhatikan pertumbuhan akademik. standar PS fasilitas pembelajaran mencakup ruang kelas lengkap dengan sarana dan cukup untuk melaksanakan kurikulum. Standar PS laboratorium

mencakup

peralatan

laboratorium,

sesuai

dengan jenis laboratorium masing – masing program studi. Dalam praktek baik, jumlah butir standar dalam setiap jenis standar ditetapkan olehprogram studi, sesuai dengan visi, kebutuhan stakeholders, serta urgensi dan kemampuan program studi yang bersangkutan standar PS sumber belaiar (leaming resources) antara lain terdiri atas peralatan, bahan, dan teknologi informasi. Ad 2. Standar Prasarana dan Sarana (PS) Sumber belajar utama Substansi standar ini terdiri atas buku – buku teks (perpustakaan/lainnya), laboratorium, jumal, majalah, lembar informasi, intemet dan intranet, CDROM' dan citra satelit. Sumber belajar harus diseleksi, dipilah, dan disinkronkan dengan tujuan Pembelajaran. 141

Ad 3. Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan alat Standar mutu ini sangat diperlukan agar peralatan

dapat

dioperasikan dengan

baik

dan sesuai

fungsinya. Untuk itu diperlukan pemeriksaan dan perawatan dan apa bila terjadi kerusakan dapat diperbaiki dengan cepat sehingga mengurangi waktu mati (down time) atau out of work dari peralatan tertentu tersebut. Ad 4. Standar Prasarana dan Sarana (PS) umum Standar mutu tentang penyediaan dan ketersediaan air, listrik, dan telefon

merupakan bagian

penting

dalam

kegiatan

perguruan tinggi, karena itu perlu dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan tata kelola yang jelas dan pasti sehingga

penyediaan

prasaran-sarana umum terselenggara

secara baik dengan keandalan tinggi. Proses penyusunan standar PS tidak berdiri sendiri, tetapi dilaksanakan bersama

- sama dengan penyusunan

standar akademik secara keseluruhan dan lengkap. Hanya saja tiap PT dapat menentukart butir mutu yang akan diprioritaskan dilakukan

untuk

oleh suatu

dilaksanakan. Penyusunan tim

ad hoc yang

Standar

diangkat oleh

pimpinan PT. Tim terdiri atas wakil-wakil tingkat perguruan tinggi dan Prodi. Tim seperti ini terkadang dirasa terlalu 142

besar,

sehingga dapat menurunkan efisiensi kerja

dan

penyebabkan perlu waktu lama untuk menghasilkan standar. Untuk menghindari tim yang terlalu besar, maka anggota tim tidak diambil dari semua Prodi, tetapi diambil Dari wakil cluster atau kelompok bidang ilmu. Dalam pembuatan standar PS perlu dlpertimbangkan standar

PS untuk gedung.

Standar PS gedung harus

memenuhi persyaralan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan

departemen teknis

terkait.Perlu

juga

diperhatikan

keamanan dan kenyamanan mahasiswa di dalam ruang kuliah, diperpustakaan, dan di laboratorium. Dalam penyusunan standar, panitia meminta masukan dari Prodi, lembaga laboratorium, dan unit akademik lain dilingkungan

Stikes

Mitra Bunda.

Perlu

dikemukakan

bahwa penyusunan standar tidak sama dengan penyusunan daftar

pengadaan

barang. Penyusunan standar tidak

menghasilkan daftar yang sangat rinci, tetapi berupa patokan. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar PS adalah agar PS dapat digunakan secara optimal dan harus dirawat dengan baik, sehingga PS dapat dipakai secara efektif

dengan

selalu 143

memperhatikan

keamanan

penggunanya Draf standar PS yang telah disusun oleh panitia ad hoc STIKES Mitra Bunda Persada Batam dapat dikirim ke Prodi untuk dikaji ulang, dikoreksi,

dan

disempurnakan. Hasil kaji ulang ini dipakai oleh panitia untuk menyusun draff akhir standar. Draff akhir dikirim ke eksekutif yang akan mempelajari dan menyempurnakannya lagi, sebelum dikirim untuk dibahas di Senat Akademik untuk diolah dan disahkan menjadi standar mutu Sarana dan Prasarana STIKES Mitra Bunda Persada Batam.

9.3 Mekanisme Pemenuhan Standar Prasarana Dan Sarana Untuk melaksanakan manajemen kelembagaan tersebut diatas diperlukan beberapa langkah utama sebagai berikut : 1.

Pemenuhan Visi, Misi, Strategi, dan program Untuk mencapai manajemen kelembagaan yang baik, pada dengan Stikes

tahap

awal

diperlukan kejelasan visi dan

memperhatikan

misi

aspirasi seluruh stakeholders

Mitra Bunda Persada. visi

dan

misi lersebut

menjadi tujuan dan sasaran pengembangan ke depan dan memberikan gambaran atas bagaimana bentuk ideal Stikes Mitra Bunda Persada dimasa yang akan datang.

144

2.

Pemenuhan Mekanisme Kepemimpinan Peran kepemimpinan menjadi sangat penting dalam menerjemahkan visi dan misi tersebut dalam bentuk suatu program kerja yang konkret, realistis, dan mampu dicapai oleh perangkat kelembagaan yang ada. Seorang pemimpin juga diharapkan mampu mernbangun motivasi kerja dan lingkungan kerja yang dinamis agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan suasana kerja yang kondusif.

3. Penguatan Kelembagaan Setelah suatu lembaga dibentuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan visi/misi Stikes Mitra Bunda Persada Batam, tersebut

perlu

maka

perangkat

kelembagaan

dilengkapi dengan beberapa instrumen

organisasi seperti : a. Penetapan dasar hukum/aturan dan perundangan yang ditetapkan

pemerintah

dandokumen-dokumen acuan

kerja yang sah, seperti Statuta, Renstra, Renop, b. Penetapan

deskripsi

jabatan

dan

spesifikasi/

kuatifikasi jabatan yang dapat pelaksanakan tupoksi tersebur.

penetapan

ini

dapat

dirangkum

ketentuan Organisasidan Tata Kerja (OTK). 145

dalam

c. Penetapan standar operasi dan prosedur (SOP) baik internal kelembagaan maupun antar lembaga dengan sasaran utama memberikan layanan yang efisien dan efeklif. d. Pembakuan

mekanisme

kerja

kelembagaan

dan

mengupayakan suatu proses seitifikasi ekstemal yang dapat memberikan pengakuan bahwa lembaga tersebut telah mampu bekerja dan berkinerja yang optimal. 4. Pelatihan dan Sosialisasi Untuk membangun suatu manajemen kelembagaan yang kuat maka

program pelatihan dan

sosialisasi

yang

dilaksanakaan Secara terus menerus mutlak diperlukan. Sasaran program ini antara lain untuk membangun kesadaran stakeholders internal untuk mencapai visi dan misi STIKes Mitra Bunda Persada Batam, membangun kesadaran untuk mengikuti sistem dan mekanisme yang telahditetapkan, membangunkesadaran atas peran masing – masing jabatan daIam organisasi, serta membangun kesadaran atas perlunya team-work dan komitmen bersama untuk mencapai visi dan misi tersebut. Program pelatihan dan

sosialisasi

tersebut

berjenjang, sebagai berikut.: 146

dapat

dilakukan

Secara

1. Tahap rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan baru, yang merupakan tahap pengenalan organisasi dan pendekatan terhadap Suasana kerja baru dan sistem/mekanis medalam organisasi. 2. Tahap

sebelum

menduduki

jabatan

baru,

yang

merupakan tahap pembekalan pada setiap pejabat yang akan mulai bertugas terkait dengan tupoksi masing – masing jabatan dan bagaimana harapan dari pimpinan Stikes Mitra Bunda Persada Batam terhadap kinerja masing - masing jabatan tersebut. 3. Tahap pembentukan dan penguatan lembaga baru merupakan tahap pembekalan kepada pejabat lama/ baru terhadap perubahan / perluasan / penguatan tupoksi suatu

jabatan

tertentu

terkait

dengan

perkembangan ke butuhan dan tuntutan masyarakat 5. Penguatan Suasana Kerja Pada tahap implementasi suatu pelaksanaan manajemen kelembagaan yang baik dapat menghasilkan suasana kerja yang kondusif yang melibatkan seluruh stake holders yang terkait dengan pelaksanaan tugas kelembagaan serta secara dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Keterlibatan setiap 147

anggota

organisasi

pelaksanaan,

dalam

monitoring

proses

dan

perencanaan,

evaluasi program dapat

menghasilkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja. Peguruan tinggi memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat secara

luas

dan pemerintah. Membangun kepatuhan

tehadap peraturan dan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam proses pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan. Manajemen kelembagaan yang baik tetap mempunyai

tanggung

jawab

terhadap

peraturan

perundangan yang berlaku dengan mendorong perilaku kepatuhan dan ketaatan dalam bentuk kesadaran internal yang mengakar pada setiap individu dan organisasi.

9.4 Mekanisme Pengendalian Standar Prasarana Dan Sarana Manajemen diarahkan

untuk

pengendalian

standar

pada

dasarnya

mengoptimalkan berlangsungnya

proses

peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dalam hal ini perlu diatur

satu siklusSPMB-PS,

dengan

keyakinan

terjadinya peningkatan pada setiap tahun (rentang waktu tertentu) dapat dijamin. Betapapun kecilnya peningkatan apa bila selalu ada pada setiap tahun (rentang waktu tertentu), 148

SPMB-PS akan berlangsung baik. Suatu siklus SPMB-PS wajib dirancang terintegrasi dengan SPMB keseluruhan. Sebagai satu ilustrasi, untuk proses pembelajaran dapat dikembangkan peraturan, pengaturan, dan kesepakatan menyangkut kata – kata kunci berikut ini : 1.

Pada tingkat perguruan tinggil/Prodi jurusan, standar PS dinyatakan dalam daftar prasarana dan sarana, serta tersedia

organisasidan

tata

kerja

(OTS)

dalam

pemakaiannya. 2.

Pada tingkat program studi, standar PS dinyatakan dalam

spesifikasi

prasarana dan sarana

yang

lebih

spesifik, terkait dengan implementasi Rencana Program Evaluasi dilakukan lerhadap utility factor dan unjuk hasil kinerja pemakaian prasarana dan sarana. Berdasar hasil evaluasi dengan siklus tahunan, setiap tahun Cilakukan perbaikan standar dan penjaminan dalam SPMB-PS sebagai bagian SPMB keseluruhan

149

BAB X STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

10.1 Pendahuluan 1.

Proses Utama Pendidikan Tinggi STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

merupakan

lembaga yang memiliki fungsi dan kompetensi dalam menjalankan dan mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta menerapkan keunggulan iptek tersebut

untuk

kemanfaatan

bagi masyarakat

dan

kelestarian lingkungan. Disamping melaksanakan fungsi tersebut di atas, STIKes Mitra Bunda Persada Batam juga menjadi salah satu pilar dalam upaya menegakkan demokrasi, menjaga nilai-nilai moral dan kemanusiaan, serta menjunjung tinggi rasa keadilan bagi masyarakat. Peran STIKES Mitra Bunda Persada Batam yang demikian penting tersebut harus didukung dengan upayaupaya untuk selalu meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola baik, akuntabilitas, pencitraan publik, serta menjaga pemerataan dan perluasan akses atas layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Layanan 150

akademik lembaga pendidikan tinggi dicakup dalam istilah tridarma

STIKes Mitra Bunda Persada

pendidikan,

penelitian,

Batam

dan pengabdian

yaitu kepada

masyarakat. Dengan memperhatikan karakter pendidikan tinggi dan tuntutan

masyarakat

atas

peran

strategis

STIKes Mitra Bunda Persada Batam, maka proses utama pendidikan tinggi dapat ditunjukkan dengan diagram sebagai berikut : Untuk melaksanakan tridarma STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

diperlukan

serangkaian

input

yang

mencakup kurikulum, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan,

fasilitas fisik, informasi, dan

keuangan. Output kegiatan tridarma adalah lulusan, karya penelitian, dan karya pengabdian kepada masyarakat. Penggunaan outp ut kegiatan tridarma adalah kalangan pemerintah maupun swasta. Untuk mengelola keseluruhan proses dan berbagai faktor input dan ouput diperlukan suatu manajemen kelembagaan yang tepat. Ada suatu keyakinan bahwa semakin baik output suatu STIKes Mitra Bunda Persada Batam, maka penghargaan masyarakat terhadap STIKes Mitra Bunda Persada Batam tersebut akan semakin baik 151

dan berdampak pada input yang semakin baik pula. 2.

Manajemen Kelembagaan Manajemen sistematis

merupakan

menuju

langkah

pencapaian

dinamis

dan

tujuan dengan

menggunakan dukungan sumber daya yang tersedia sumberdaya manusia, bahan, peralatan, metode kerja, modal,

dan

potensi

besar).

Kegiatan

manajemen

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi. Tujuan dalam manajemen pendidikan tinggi memiliki target yang bergerak (moving target) yang ditetapkan dengan melihat tuntutan kebutuhan internal dan

eksternal

serta

kesiapan

sumber

raya

yang

dimiliki. Sehubungan dengan hal itu, pengembangan manajemen perlu disertai dengan upaya penguatan terusmenerus sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan.

152

GOAL

SCOOPE OF MANAGEMENT PLANNING

CONTROLLING

DIRECTING

EVALUATING

RESOURCES MAN

MATERIAL

MACHINERY

METHOD

MONEY

MARKET

Gambar10.2 Prinsip Dasar Manajemen

Manajemen menghasilkan

kelembagaan

layanan tridarma

diharapkan dapat STIKes Mitra Bunda

Persada Batam yang terwadahi oleh organisasi formal yang memiliki kekuatan hukum. Dengan cara demikian diharapkan

masyarakat

dapat

memperoleh

layanan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan rasa aman

dan

kepercayaan 153

tinggi.

Selanjutnya

dalam

kerangka hukum formal berbagai bentuk kesepakatan antar pihak perlu dituangkan dalam perjanjian yang bersifat tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum formal.

3.

Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Manajemen Kelembagaan Prinsip manajemen kelembagaan pendidikan tinggi diatur

dalam UU No.20/Tahun

2003 tentang sistem

pendidikan Nasional (sisdiknas) : Pasal 51 ayat 2 : “Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan

atas

prinsip

otonomi, akuntabilitas,

jaminan mutu dan evaluasi yang transparan ".

Sesuai prinsip otonomi dan akuntabilitas tersebut setiap STIKES Mitra Bunda Persada Batam diharapkan dapat merumuskan visi dan misi yang diemban, proses utama pendidikan yang diselenggarakan, dan wadah kelembagaannya. - Rencana Strategis pendidikan Nasional 2007 - 2025 Pilar pertama

: pemerataan dan perluasan Akses 154

Pilar kedua

: peningkatan mutu. Relevansi, dan

Daya Saing PilarKetiga

: penguatan Tata Kerola, Akuntabilitas,

dan pencitraan publik

- Higher Education LongTerm Strategy (HELTS) 2003 2010 Pokok Pikiran pertama : Nation Competitiveness Pokok Pikiran Kedua

: University Autonomy

Pokok Pikiran Ketiga

: Organizational Health

Pokok pikiran ketiga dalam HELTS 2003 - 2010 tersebut menetapkan organization Health dengan beberapa point penting antara lain :

University Governance,

capacity Building, Hurnan Resources, Financial performance, dan Quality Assurance sebagai pikiran dasar tentang manajemen kelembagaan di STIKES Mitra Bunda Persada Batam.

10.2 Mekanisme Penetapan Standar Pengelolaan Standar disusun dengan rnemperhatikan proses utama pendidikan tinggi, prinsip – prinsip manajemen kelembagaan 155

dan

peraturan-peraturan

yang

berlaku

serta

kebijakan

manajemen STIKES Mitra Bunda Persada Batam.

1.

Penetapan Visi, Misi, Strategi dan Program Yang Jelas Dalam

mendirikan

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam para pendiri yang dapat berasal dari pemerintah maupun masyarakat tentu memiliki alasan dan maksud yang kuat. Perumusan alasan dan maksud

tersebut

perlu

dituangkan ke dalam visi, misi, nilai – nilai dan strategi pengembangan Batam.

STIKes Mitra Bunda Persada

Dokumen-dokumen

pemikiran

dasar

manajemen

yang

memuat pokok

kelembagaan

adalah

STATUTA bagi Stikes Mitra Bunda Persada Batam serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran.Rumah Tangga (ART) bagi STIKES Mitra Bunda Persada Batam Konsep dasar pendirian

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

selanjutnya perlu dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan lebih lanjut pada tataran operasional

ke

dalam

dokumen

Rencana

Operasional (Renop) yang memuat sasaran-sasaran baik yang

bersifat

kualitatif

maupun

kuantitatif.

Kedua

dokumen itu menjadi dasar pelaksanaan program kerja 156

oleh para pimpinan dan seluruh stakeholder

Stikes

Mitra Bunda Persada Batam.

2.

Penetapan Mekanisme Kepemimpinan Yang Efektif STIKes Mitra Bunda Persada Batam harus memiliki mekanisme kepemimpinan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen statuta, renstra,

dan

renop tersebut. Pemimpin STIKES Mitra

Bunda Persada Batam dipilih melalui

suatu mekanisme

yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme kepemimpinan

harus diselenggarakan

secara transparan dengan melibatkan sivitas akademika STIKes Mitra Bunda Persada Batam. Penetapan pimpinan STIKes Mitra Bunda Persada Batam akan diikuti oleh penetapan pimpinan lembaga/unit lain di lingkungan STIKes Mitra Bunda Persada penetapan

kepemimpinan

Batam. Mekanisme

tersebut

menjadi

dasar

legitimasi seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki STIKES Mitra Bunda Persada Batam dalam menjalankan strategi dan program untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran. 157

3.

Pembentukan Kelembagaan Yang Efektif dan Efisien Untuk melaksanakan statuta,

renstra dan renop

diperlukan lembaga – lembaga atau unit – unit dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang saling mendukung dan

melengkapi.

Besar

atau

kecilnya

lembaga/unit

disesuaikan dengan tupoksi dan pertimbangan efisiensi serta efektifitas

kinerja lembaga/unit

lembaga/unit

tersebut

harus

tersebut.

Bentuk

mempertimbangkan

hubungan kerja vertikal ke atas dan ke bawah dan hubungan horisontal dengan lembaga di sampingnya untuk menjaga fungsi koordinasi dan komunikasi antar lembaga di dalam maupun di luar organisasi. Pembentukan kelembagaan harus didasarkan pada suatu bentuk keputusan yang berkekuatan hukum formal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berada di atasnya, misal: Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,

Keputusan

Dirjen,

dll.

Gambaran

umum

tentang peran masing-masing tupoksi dan kelembagaan dalam menunjang proses utama pendidikan tinggi dapat dilihat pada gambar di bawah ini

158

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

SUMBER DAYA MANAJEMEN AKADEMIK

MANAJEMEN KEMAHASISWAAN

VISI/ MISI

MEKANISME KEPEMIMPINAN

KOORDINASI/MO NITORING

LEMBAGA PELAKSANA

STRATEGI/P ROGRAM

PENJAMINAN MUTU

INTERNAL AUDIT

MANAJEMEN FASILITAS/INFRASTRUKT UR SUMBER DAYA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

PROSES PENDIDIKAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PROSES PENELITIAN

MANAJEMEN KEUANGAN

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

Gambar.10.3 Manejemen Kelembagaan Pendidikan Tinggi

a. Manajemen Akademik Unsur utama manajemen akademik yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 159

pembelajaran,

layanan sarana penunjang proses pembelajaran, dan penjaminan mutu proses pembelajaran. Proses utama manajemen akademik meriputi : seleksi calon mahasiswa baru, pendaftaran, pembayaran SPP dan pengisian KRS, pembelajaran di kelas dan di luar kelas (laboratorium, workshop,

studio

dan

perpustakaan)

serta

berbagai

kegiatan penunjang kemahasiswaan seperti :

kegiatan

minat dan bakat, penalaran dan kesejahteraan mahasiwa. Keseluruhan proses ini disusun dan dievaluasi dalam kerangka acuan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pengembangan manajemen akademik tersebut

akan

semakin kompleks dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang tercatat dalam STIKES Mitra Bunda Persada Batam, sehingga sistem administrasi perlu dilaksanakan dengan rapih dan didukung

dengan

sistem

informasi

yang

memadai. Kebijakan manajemen akademik ditetapkan oleh pimpinan STIKES Mitra Bunda Persada Batam dan operasionarisasinya

dilaksanakan

oleh

beberapa

lembaga/unit yang relevan seperti : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Kepala Bagian Akademik,

Pusat

Penjaminan

mutu

(PPM),

pusat

pengkajian dan Pengembangan Akitifitas Instruksional 160

(P3AT), dan berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk penunjang kegiatan akademik (seperti: UPT Multi Media, UPT Perpustakaan, UPT Pusat Komputer, UPT penerbita, dil).

b. Manajemen Kemahasiswaan STIKes Mitra Bunda Persada mengembangkan

berbagai

layanan

Batam yang

perlu

melengkapi

kegiatan mahasiswa selain proses – proses pembelajaran di kelas dan laboratorium. Kegiatan kemahasiswaan antara lain terdiri atas : pengembangan minat dan bakat, pengembangan kegiatan

penalaran

dan

pengembangan

fasilitas kesejahteraan untuk mahasiswa. Kegiatan – kegiatan tersebut perlu didukung dengan berbagai

fasilitas

penunjang

dan organisasi

yang

mengelolanya. Fasilitas tersebut dapat berupa: asrama mahasiswa, fasilitas olahraga, kantin, berbagai toko yang menyediakan kebutuhan mahasiswa, sarana kesehatan dll. organisasi pengelola fasilitas tersebut perlu dibentuk khusus berupaya

dan

dalam

untuk

melaksanakan

dapat

harus

menampung berbagai aspirasi

mahasisara yang sangat beragam. 161

tugasnya

Manajemen kemahasiswaan tersebut secara kebijakan di bawah pimpinan universitas dan secara

operasional

dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang relevan seperti :

Biro Administrasi Akademik

dan Kemahasiswaan

(BAAK), Kepala Bagian Kemahasiswaan, dan berbagai Unit pelaksana

Teknis

(UPT)

untuk

penunjang

kegiatan

kemahasiswaan (seperti: UPT Asrama, UPT Fasilitas Olah raga, UPT Medical Centre, UPT SAC dit).

c. Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Salah satu keluaran STIKES Mitra Bunda Persada Batam adalah karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karya tersebut merupakan hasil dari proses penelitian

dan

pengabdian kepada

masyarakat

yang

dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan kependidikan beserta mahasiswa, sebagai respon atas kebutuhan yang berkembang dimasyarakat dan tuntutan untuk mengembangkan iptek, dukungan

SelaIu

Kegiatan tersebut memerlukan

sumber daya STIKES Mitra Bunda Persada

Batam yang harus dikelola secara profesional. Manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut Secara kebijakan di bawah pimpinan STIKES Mitra Bunda 162

Persada Batam dan secara operasional dilaksanakan oleh beberapa lembaga Penelitian dan berbagai

unit

yang

relevan

Pengabdian untuk

danpengabdian

seperti :

Lembaga

kepada Masyarakat dan

penunjang

kegiatan

penelitian

kepada masyarakat (seperti ; UPT

Laboratorium Terpadu, Laboratorium ditingkat jurusan, dll).

d. Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi maka diperlukan sejumlah fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang meliputi :

ruang kelas, laboratorium, studio,

workshop, perpustakaan, ruang dosen dan administrasi dan berbagai penunjang lainnya, seperti : asrama, fasilitas olah rag, kantin, dll. Fasilitas dan infra struktur tersebut perlu dikelola dengan baik, dengan beberapa tahap

pelaksanaan

inventarisasi

seperti

operasi

dan

:

proses

pemeliharaan,

penghapusan (bila telah rusak berat) serta

pengadaan, perbaikan, administrasi

pembukuan yang rapih agar dapat diketahui nilai aset yang dimiliki Pada setiap saat. Manajemen fasilitas dan infrastruktur

secara

universitas dan

kebijakan

di

secara operasional 163

bawah

pimpinan

dikelola oleh Biro

Administrasi umurn dan Kepegawaian, dan ditingkat fakultas dibawah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan di tingkat unit dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan, UPT. Asrama, UPT Fasum dll'

e. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi, maka

sumber

daya

manusia

yang meliputi tenaga

pendidik dan kependidikan merupakan faktor yang penting. Manajemen sumber daya manusia meliputi tahapan : rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baru, penempatanpada tugas dan jabatan yang sesuai, penyusunan jenjang karir, pelatihan dan penguatan kapasitas diri, penegakan disiplin dan pemberian penghargaan serta persiapan pensiun. Pengembangan sumber daya manusia tersebut perlu didukung oleh sistem administrasi yang rapi

yang

memungkinkan

semua

pihak untuk

memperoleh akses informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir masing-masing. Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut secara kebijakan di bawah pimpinan

perguruan

dilaksanakan

oleh

tinggi beberapa 164

dan

secara

lembaga

operasional

yang

relevan

seperti: Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, serta berbagai Unit Pelaksana sumberdaya

Teknis

(UPT) untuk

manusia

penunjang kegiatan

(seperti:UPT

Medical

Centre,

Koperasi Pegawai, dll).

f. Manajemen Keuangan Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi, maka pembiayaan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan program dan layanan kepada masyarakat. Kemampuan

untuk

merencanakan

potensi

penerimaan dan rencana pengeluaran yang berimbang dapat mendorong dinamika lembaga dan pertumbuhan menuju pencapaian visi dan misi STIKes Mitra Bunda Persada Batam. Manajemen keuangan lersebut perlu didukung oleh kerapihan administrasi khususnya terkait dengan

kepatuhan

dan

ketaatan

terhadap peraturan

perundangan yang berlaku serta akuntabililas publik yang dituntut masyarakat. Manajemen keuangan tersebut secara kebijakan di bawah tanggung jawab pimpinan 165

STIKes Mitra Bunda

Persada Batam dan secara operasional dikelola oleh Biro Administrasi Umum dan Kepegawalan, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan unsur pelaksana di tingkat jurusan.

g. Manajemen Sinstem Informasi Sebagai konsekuensi dari suatu lembaga pendidikan tinggi

yang

memberikan

layanan kepada

ribuan

mahasiwa, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sedikit, banyaknya fasilitas dan infrastruktur serta jumlah

uang

yang beredar cukup besar, maka

manajemen sistem informasi menjadi suatu keharusan, Manajemen sistem informasi ini meliputi :

penyediaan

sarana dan prasarana sistem informasi dan backbone jaringan telekomunikasi yang memungkinkan informasi proses Utama pendidikan

tinggi tersebut dapat diakses

dengan cepat, akurat dan terpercaya. Model informasi bahwa terhenti

tersebut

luga

harus memberikan

layanan informasi karena

kerusakan

kepada

sistem jaminan

masyarakat

jaringan

tidak

telekomunikasi

ataupun kesalahan dalam perangkat lunak sistem informasi Manajemen sistem informasi secara kebijakan di bawah 166

pimpinan STIKes Mitra Bunda Persada Batam dan secara operasional dilaksanakan oleh UPT Pusat Komputer tiap unit

pelaksatra

akademik

seyogyanya menriliki unsur

pelaksana sistem informasi.

h. Penempatan Personel Yang Tepat Dengan

terbentuknya

suatu

lembaga

yang

mampu

menjabarkan visi' misi' strategi dalam tataran rencana strategis dan operasional' maka tahap selanjutnya adalah perlunya untuk mencari personel dengan kualifikasi yang tepat pada setiap posisi jabatan untuk menjalankan roda organisasi. Pemilihan personel tersebutd apat dilakukan melalui serangkaian tahap seleksi yang terdiri atas: (1)seleksi administrasi berupa rekam jejak kualifikasi pendidikan dan pengalaman' (2) seleksi kompetensi dan kesesuaian teknis dengan jabatan yang ditawarkan, dan (3) seleksi sikap dan attitude dalam bentuk model wawan cara dan psikotes untuk kepatutan dan kePantasan.

10.3 Mekanisme Pemenuhan Standar Pengelolaan Untuk melaksanakan manajemen kelembagaan tersebut diatas diperlukan beberapa langkah utama sebagai berikut : 167

1.

Pemenuhan Visi, Misi, Strategi dan Program Untuk

mencapai

manajemen

kelembagaan

yang

baik, pada tahap awal diperlukan kejelasan visi dan misi dengan

memperhatikan

aspirasi seluruh stakeholders

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam. visi

lersebut menjadi tujuan dan sasaran

dan

misi

pengembangan ke

depan dan memberikan gambaran atas bagaimana bentuk ideal STIKes Mitra Bunda Persada Batam dimasa yang akan datang. 2.

Pemenuhan Mekanisme Kepemimpinan Peran kepemimpinan menjadi sangat penting dalam menerjemahkan visi dan misi tersebut dalam bentuk suatu program kerja yang konkret, realistis, dan mampu dicapai oleh perangkat kelembagaan yang ada. Seorang pemimpin juga diharapkan mampu mernbangun motivasi kerja dan lingkungan kerja yang dinamis agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan suasana kerja yang kondusif.

3.

Penguatan Kelembagaan Setelah suatu lembaga dibentuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan visi/misi STIKes Mitra Bunda Persada Batam, maka perangkat kelembagaan 168

tersebut

perlu

dilengkapi dengan beberapa instrumen

organisasi seperti : a. Penetapan dasar hukum/aturan dan perundangan yang ditetapkan pemerintah dan dokumen-dokumen acuan kerja yang sah, seperti Statuta, Renstra, Renop, b. Penetapan

deskripsi

jabatan

dan

spesifikasi/

kuatifikasi jabatan yang dapat pelaksanakan tupoksi tersebur.

penetapan

ini

dapat

dirangkum

dalam

ketentuan Organisasidan Tata Kerja (OTK). c. Penetapan standar operasi dan prosedur (SOP) baik internal kelembagaan maupun antar lembaga dengan sasaran utama memberikan layanan yang efisien dan efeklif. d. Pembakuan

mekanisme

kerja

kelembagaan

dan

mengupayakan suatu proses seitifikasi ekstemal yang dapat memberikan pengakuan bahwa lembaga tersebut telah mampu bekerja dan berkinerja yang optimal. 4.

Pelatihan dan Sosialisasi Untuk membangun suatu manajemen yang kuat maka

kelembagaan

program pelatihan dan sosialisasi yang

dilaksanakaan Secara terus menerus mutlak diperlukan. Sasaran program ini antara lain untuk membangun 169

kesadaran stakeholders internal untuk mencapai visi dan misi STIKes Mitra Bunda Persada Batam, membangun kesadaran untuk mengikuti sistem dan mekanisme yang telahditetapkan, membangunkesadaran atas peran masing – masing jabatan daIam organisasi, serta membangun kesadaran atas perlunya team-work dan komitmen bersama untuk mencapai visi dan misi tersebut. Program

pelatihan

dan

sosialisasi

tersebut

dapat

dilakukan Secara berjenjang, sebagai berikut.: a. Tahap rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan baru, yang merupakan tahap pengenalan organisasi dan pendekatan terhadap Suasana kerja baru dan sistem/mekanis medalam organisasi. b. Tahap

sebelum

menduduki

jabatan

baru,

yang

merupakan tahap pembekalan pada setiap pejabat yang akan mulai bertugas terkait dengan tupoksi masing – masing jabatan dan bagaimana harapan dari pimpinan Stikes Mitra Bunda Persada Batam terhadap kinerja masing - masing jabatan tersebut. c. Tahap pembentukan dan penguatan lembaga baru merupakan tahap pembekalan kepada pejabat lama / baru terhadap perubahan / perluasan / penguatan 170

tupoksi suatu

jabatan

tertentu

terkait

dengan

perkembangan ke butuhan dan tuntutan masyarakat 5.

Penguatan Suasana Kerja Pada

tahap implementasi

suatu

pelaksanaan

manajemen kelembagaan yang baik dapat menghasilkan suasana kerja yang kondusif yang melibatkan selu ru h stake holders yang terkait kelembagaan

serta

perkembangan

dengan

secara

dan tuntutan

pelaksanaan dinamis

masyarakat

tugas

mengikuti sebagai

pengguna layanan. Keterlibatan setiap anggota organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dapat menghasilkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja. Peguruan tinggi memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat

secara

luas

dan pemerintah. Membangun

kepatuhan tehadap peraturan dan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam proses pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan. Manajemen kelembagaan yang baik tetap mempunyai tanggung jawab terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan mendorong perilaku kepatuhan dan ketaatan dalam bentuk kesadaran 171

internal yang mengakar pada setiap individu dan organisasi.

10.4 Mekanisme Pengendalian Standar Pengelolaan Proses pengawasan dalam pelaksanaan program kerja di suatu kelembagaan pendidikan tinggi terbagi menjadi 3 (tiga) proses utama, yaitu: pengawasan secara internal, pengawasan secara eksternal, dan akuntabilitas publik. 1.

Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh suatu unit independen di bawah pimpinan STIKes Mitra Bunda Persada Batam yang di beberapa STIKes Mitra Bunda Persada Batam sering disebut sebagai lnternal Audit (lA) atau Satuan Audit lnternal (SAl) atau Satuan Pengawas lnternal

(SPl).

Fungsi

utama unit ini

adalah untuk

mendampingi semua unit di lingkungan STIKes Mitra Bunda Persada Batam dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi STIKes Mitra Bunda Persada Batam serta ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup tugas unit audit internal ini dimulai pada saat

penyusunan

rencana

kegiatan tahunan,

pelaksanaan pekerjaan, dan pelaporan hasil capaian program dalam satu kurun waktu terteniu dengan butir-butir 172

pengawasan sebagai berikut : a. Hasil capaian kinerja suatu unit relatif terhadap perencanaan yang telah disusun. b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. c. Kerapian manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa. d. Kerapian manajemen dalam pengelolaan keuangan Keempat kerangka acuan tersebut dituangkan dalam suatu

borang

pemeriksaan

yang berisi

keseluruhan

informasi yang terkait dengan dokumen perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil capaian pada kurun waktu tertentu. Dokumen tersebut dikirimkan secara rutin kepada setiap untuk diisi dan menjadi dasar dalam pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan audit intemal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan pimpinan universitas dalam menentukan kebijakan perbaikan dan pengembangan program pada kurun waktu berikutnya. 2.

Pengawasan Eksternal Pengawasan eksternal Jenderal,

BPKP

dan 173

dilakukan BPK

oleh

lnspektorat

yang merupakan

suatu

instansi

pengawasan

pemerintah

baik

maupun lembaga

ditingkat tinggi

departemen

negara

Program

pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut merupakan suatu bentuk pengawasan, kinerja organisasi, kepatuhan

dan

ketaatan terhadap peraturan dan

perundangan serta sebagai upaya pencegahan terhadap setiap penyimpangan baik yang dilakukan instansi secara prosedural maupun perseorangan yang berindikasi pada tindak

pidana

korupsi

Mekanisme

kerja

satuan

pengawasan eksternal ditetapkan oleh masing – masing instansi tersebut berdasar peraturan perundangan yang terkait dengan mekanisme audit instansi Pemerintah 3.

Akuntabilitas Publik Pada prinsip tata kelola dan akuntabilitas publik, maka pengguna layanan diletakkan pada tempat tertinggi dalam mernahami

apa kebutuhan atas layanan pendidikan

tinggi yang baik. Tingkat kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction

lndex')

menjadi

faktor

menentukan keberhasilan sebuah program

174

utama dalam

BAB XI STANDAR PEMBIAYAAN

11.1 Pendahuluan Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan

keberhasilan

penyelenggaraan

seluruh

kegiatan yang

dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan

tinggi

pada

pendidikan

Stikes

Mitra Bunda Persada

tinggi

yakni

setiap

satuan

Batammembutuhkan tolak ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STIKES Mitra Bunda Persada Batam transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa masalah pengelolaan pembiayaan dalam Stikes Mitra Bunda Persada Batammasuk menjadi salah satu komponen dari Sistem Penjaminan Mutu

lnternal Stikes

Mitra Bunda Persada

Batam(SPMI- STIKES Mitra Bunda Persada Batam). Pembiayaan pada Stikes Mitra Bunda Persada Batam tidak hanya

diperuntukkan

melainkan

bagi

kegiatan pembelajaran

saja

juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian 175

kepada masyarakat Tridharma STIKes Mitra Bunda Persada Batam,

serta

untuk

kesejahteraan

Dosen,

Tenaga

Kependidikan, dan Mahasiswa juga. oleh karena itu, standar mutu pembiayaan sebagai salah satu komponen dalam SPMIPT, bertujuan

untuk meningkatkan

mutu pembiayaan, dan

meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma STIKes Mitra Bunda Persada Batam dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan. Pembiayaan yang berhasil baik dan bermutu pada STIKes Mitra Bunda Persada Batam itulah yang menjadi sasaran atau tujuan dari SPMI- STIKes Mitra Bunda Persada Batam. Untuk mengukur keberhasilan dan bermutu atau tidaknya pembiayaan STIKes Mitra Bunda Persada Batam diperlukan adanya standar mutu yang selanjutnya akan diberi nama Standar Pembiayaan. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 butir 10, menyebutkan bahwa Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga

dapat

berkembang

dan

berkelanjutan.

Semakin

tinggi standar yang digunakan dalam pembiayaan STIKes 176

Mitra Bunda Persada

Batam,

diharapkan

akan

semakin

bermutu pula hasil kegiatan yang dibiayai. Tentang kata mutu ini, kiranya dapat diartikan sebagai (a) sesuai dengan standar

(b)

sesuai dengan harapan pelanggan (c) sesuai dengan harapan 'pihak – pihak terkait (stakeholders)

(d) sesuai dengan yang

'dijanjikan, dan (e) semua karakterislik produk dan layanan yang memenuhi persyaratan dan harapan. Bila kelima arti tersebut diaplikasikan untuk pembiayaan STIKes Mitra Bunda Persada Batam maka hasilnya adalah sebagai berikut. Pembiayaan pada STIKes Mitra Bunda Persada Batam disebut bermutu jika pembiayaan itu, khususnya tentang aspek pengelolaannya, sesuai dengan standar keuangan yang berlaku, misalnya saja

standar

akuntansi.

Pengertian

mutu

sesuai

dengan harapan pelanggan adalah jika apa yang dihasilkan sudah

sesuai

dengan

harapan

pelanggan

pada

saat

melakukan'transaksi' dengan penyelenggara/pengelola. Didalam pembiayaan STIKes Mitra Bunda Persada Batam, pelanggan dapat diberi batasan sebagai sumber dana, baik berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Bermutu dalam pengertian sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait mirip dengan pelanggan, tetapi mencakup pihak-pihak yang lebih luas termasuk mahasiswa, pegawai, dan pimpinan unit kerja. 177

Selanjutnya pengertian mutu sesuai dengan yang dijanjikan adalah pengertian umum untuk menunjukkan, bahwa setiap program harus didahului dengan suatu perencanaan, dan perencanaan itu

hakikatnya berisi Janji yang harus dipenuhi

dalam implementasinya. Didalam pembiayaan STIKes Mitra Bunda Persada Batam, yang dimaksud dengan Janji adalah perencanaan

anggaran,

disebut dengan

yang

dalam terminologi lain sering

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan

(RKAT). RKAT inilah yang menjadi salah satu indicator keberhasilan pembiayaan

pada STIKes Mitra Bunda Persada

Batam. Selain indicator lain yaitu hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, serta

outcome

atau

dampak

yang

ditimbulkan dari kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan /dilaksanakan.

11.2 Mekanisme Penetapan Standar Pembiayaan Stikes Mitra Bunda Persada Batam Langkah

pertama

yang

STIKes Mitra Bunda Persada

sebaiknya Batam

dilakukan apabila

oleh hendak

menetapkan substansi atau isi dari Standar Pembiayaan adalah : a. Meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan pembiayaan pada STIKES 178

Mitra Bunda Persada Batam b. Merumuskan substansi atau isi standar mutu sedemikian rupa agar tetap konsisten atau selaras dengan visi, misi dan tujuan STIKes Mitra Bunda Persada Batam yang bersangkutan. Ketika merumuskan substansi standar ini pun terbuka kemungkinan bagi STIKes Mitra Bunda Persada Batam untuk mencari dan menerima masukan / kontribusi pemikiran dari para stakeholders dan/atau pihak-pihak lain di luar lingkungan STIKES Mitra Bunda Persada Batam apabila memang dipandang perlu. Apabila melihat pada Pasal 62 PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP),

diketahui

bahwa

substansi Standar Pembiayaan pada setiap STIKes Mitra Bunda Persada Batam setidaknya mengatur atau menetapkan butir-butir mutu tentang : 1.

Pembiayaan

pendidikan

terdiri

atas

biaya

investasi,

biaya operasi, dan biaya Personal. 2.

Biaya dimaksud sarana

investasi pada

satuan ayat

pendidikan

(1)

dan prasarana,

meliputi biaya pengembangan

manusia, dan modal kerja tetap 179

sebagaimana penyediaan sumberdaya

3.

Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

4.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat Pada gaji b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,

telekomuniKasi,

pemeliharaan

sarana dan

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Jadi, Standar Pembiayaan pada STIKes Mitra Bunda Persada Batam diharapkan berisi tentang

tolok ukur atau

kriteria

minimum tentang biaya inv estasi, biaya operasi, dan biaya personal. Luas lingkup ketiga jenis biaya yang masuk sebagai susbtansi atau isi dari Standar Pembiayaan dapat dilihat dari definisi dalam Pasal 62 PP tentang SNP di atas. Tentang luas lingkup dari biaya investasi

dan

biaya operasi, misalnya,

lazimnya dalam praktik penyelenggaraan PT disebut sebagai 180

pengelolaan keuangan PT, yang umumnya terdlri atas komponen – komponen sbb : 1.

Proposal Rencana Kegiatan danAnggaran Tahunan

(RKAT), 2. Pembahasan RKAT; 3. Pengajuan Persekot Kerja (PQ; 4. Realisasi Dana; 5.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan

Keuangan; 6.

Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, Persekot Kerja, dan SPJ

7. Auditing atau Penilaian. Dengan demikian, contoh penetapan Standar Pembiayaan pada STIKES Mitra Bunda Persada Batam dapat dimulai dengan membuat beberapa standar turunannya, yaitu misalnya : a. Standar arah kebijakan pengelolaan keuangan; b. Standar proses pengelolaan keuangan; dan c. Standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Standar mutu kegiatan pengelolaan keuangan disusun berdasarkan RKAT, dengan mengacu kepada sasaran yang ingin dicapai oleh setiap kegiatan itu. Standar ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi STIKes Mitra Bunda 181

Persada Batam dan kebutuhan stakeholders dalam setiap satuan

kegiatan

dalam

Tridharma

STIKes Mitra Bunda

Persada Batam. STIKes Mitra Bunda Persada Batam dapat merumuskan

substansi

standar

sesuai

dengan

situasi

lingkungan internal dan eksternal, yang secara singkat dapat digambarkan melalui analisis lingkungan strategis (Renstra & Renop) sebagai bahan untuk penyusunan RKAT setiap kegiatan Tridhanna STIKES Mitra Bunda Persada Batam.

1.

Standar Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan rnerupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam mewujudkan good governance dalam sebuah institusi tak terkecuali institusi STIKes Mitra Bunda Persada Batam. Good governance ini mernpunyai karakteristik antara lain partisipatif taat hukum, transparan, responsif, orientasi pada konsensus, keselaraan, efisien dan efektif, akuntabel, dan bervisi strategis. Dalam

hal

pengelolaan

keuangan,

dari

semua

karakteristrk di atas yang paling utama adalah partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. Penetapan standar

arah

kebijakan

pengelolaan

keuangan

harus mengacu pada unsur-unsur utama tersebut partisipatif 182

artinya bahwa seluruh stake hotders bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan dengan turut serta memikirkan partisipasi masing-masing, khususnya dalam hal penggalian dana untuk menunjang kegiatan pendidikan untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan Taat hukum artinya seluruh aktivitas yang

berkenaan

dengan

pengelolaan

keuangan

dilakukan dengan mematuhi semua aturan yang disepakati dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Aktivilas yang bersifat strategis sebagai sumber pendapatan (evenue) di STIKes Mitra Bunda Persada

Batam akan

dan dijalankan

mengikuti rambu-rambu hukum maupun peraturan intemal. Penggunaan dana diarahkan pada pembiayaan kegiatan dalam rangka pencapaian mutu kademik yang dicita – citakan. Penggunaan

dana

harus

melalui

suatu

perencanaan

dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh

institusi.

seluruh

penggunaan

dana

dipertanggung

jawabkan melalui standar pelaporan pertanggung jawaban yang telah ditetapkan institusi. Transparansi artinya dibangun atas dasar kebebasan arus informasi semua informasi

tentang

pengelolaan keuangan harus secara langsung dapat diterima oleh siapapun yang memerlukan. lnformasi harus dapat dipahami dan dipantau. Efisien dan efektif adinya penggunaan 183

dana

atau

penganggaran

yang

efisien

dapat dilakukan

melalui tahapan perencanaan yang baik. Perencanaan harus dikoordinasikan dengan seluruh unit di STIKES Mitra Bunda Persada Batam agar duplikasi kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

Efektivitas

perencanaan

yang

penggunaan didasarkan

dana

dicapai

dengan

atas rencana stratejik dan

rencana operasional yang disusun dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Akuntabilitas artinya pembuat keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan bertanggung

jawab

secara

internal,

tidak melainkan

hanya juga

bertanggung jawab kepada publik maupun seluruh stakeholders.

2.

Standar Proses Pengelolaan Keuangan Setelah RKAT disusun, diperoleh jumlah anggaran yang diperlukan

untuk

membiayai seluruh kegiatan yang

direncanakan tersebut. Sejauh mana ketersediaan dana yang dapat dianggarkan

untuk

melaksanakan

RKAT.

Untuk

menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan inventarisasi sumber – sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber – sumber pemasukan keuangan tersebut antara lain dapat berupa donatur, SPP mahasiswa, SPMA mahasiswa baru,

kontrak

penelitian, 184

kegiatan

usaha,

dana

rutin

pemerintah, pinjaman bank dan lain-lain. Rencana penerimaan keuangan ini sangat penting karena menentukan

keberhasilan

implementasi

RKAT.

Perlu

ditetapkan tentang apa yang sebaiknya dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber – sumber pendapatan yang

sudah

anggaran

pasti,

untuk

temyata jumlahnya melaksanakan

lebih

RKAT.

kecil

dari

Terdapat

dua

kemungkinan yang dapat dilakukan yaitu merevisi RKAT, atau

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

akan sumber

pemasukan baru. Merevisi RKAT dengan menyesuaikan kegiatan terhadap dana yang tersedia sebaiknya menjadi pilihan terakhir, karena pilihan ini akan berdampak pada penurunan capaian sasamn dan tujuan yang telah digariskan dalam rencana str ategis. STIKes Mitra Bunda Persada Batam akan sumber pemasukan baru tidak terbatas pada mencari kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank yang baru tetapi dapat juga melalui kebijakan – kebijakan baru seperti melakukan investasi dengan return yang cepat dengan resiko kecil, menerapkan

manajemen

energi

untuk

menghemat

pengeluaran pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi.

185

3.

Standar Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ditetapkan berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan karena selain dapat memperlancar audit atau penilaian, baik secara internal maupun eksternal, dapat pula menjamin ketercapaian mutu dalam pengelolaan keuangan. Audit

internal

dilaksanakan

dalam

rangka penyesuaian

perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat

dapat

diketahui

kesesuaian

danperubahannya,

Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan. Sedangkan ketidak sesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan agar dapat

diketahui

penyusunan Standar

kendala pelaksanaan

perencanaan

akuntasi

yang

keuangan dimaksud

sebagai

periode antara

lain

dalam

berikutnya meliputi

penyusunan neraca danpenjelasannya, penulisan satuan alokasi anggaran, modifikasi dan pelaporan

186

11.3 Mekanisme Pemenuhan Standar Keuangan Stikes Mitra Bunda Persada Batam 1.

Standar Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sebagai

upaya untuk

menjamin arah

pengelolaan

keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

harus

membentuk badan pengawas internal, misalnya satuan Pengawas lnternal (SPl) atau satuan Audit lntemal (SAl) atau nama-nama lain di STIKes Mitra Bunda Persada Batam

yang mencakup ranah keuangan. Komitmen

terhadap perencanaan anggaran keuangan juga harus dipegang teguh oleh penentu kebijakan STIKes Mitra Bunda Persada

Batam,

dalam

mengalokasikan

dana

untuk setiap kegiatan Tridharma STIKES Mitra Bunda Persada Batam.

2.

Standar Proses Pengelolaan Keuangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan pada hakikatnya adalah panduan bagi semua pihak dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tridharma STIKes Mitra Bunda Persada Batam, Dengan RKAT diharapkan setiap kegiatan dapat diikuti dan dilacak kesesuaiannya dengan 187

perencanaan. Dengan perkataan lain, setiap kegiatan yang

didasarkan

atas

RKAT

dapat

akuntabilitasnya setiap kegiatan sebagai

dijamin

pelaksanaan

Tridharma STIKes Mitra Bunda Persada Batam dalam jenjang dan unit manapun harus dilaksanakan berdasarkan RKAT

Dengan

dipertanggung

demikian, jawabkan

setiap sejak

kegiatan

dari

dapat

perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporannya . Tahapan penyusunan RKAT dapat diuraikan sebagai berikut. Berdasar visi dan misi STIKes Mitra Bunda Persada Batam, disusunlah rencana strategik berupa tindakan,

langkah

atau

cara

untuk mencapainya.

Rencana strategik tersebut dinyatakan dalam kebijakan – kebijakan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang kemahasiswaan, dan bidang – bidang lain sesuai dengan kebutuhan Stikes Mitra Bunda Persada Batam yang bersangkutan. Masing-masing tindakan, langkah atau Cara tersebut mempunyai satu

atau

lebih tujuan yang

dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan yang bersifat umum dituangkan lagi ke dalam bentuk sasaran yang diprediksikan akan dapat dicapai 188

dalam kurun tersebut

akan

waktu

satu

dicapai

tahun

melalui

sasaran program

–

sasaran

– program

kegiatan. Sebagai langkah pengendali, setelah disusun RKAT lebih baik disertai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sehingga dapat diketahui secara terukur target sasaran dalam setiap kegiatan. HaI ini sesuai dengan tata

alur

yang diberlakukan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstan

Pemerintah (LAKIP), yang dikeluarkan oleh

Lembaga Administrasi Negara (LAN). Beberapa STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

di

lndonesia

menciptakan sendiri tata alir dalam pengelolaan

189

telah

kegiatan RENCANA STRATEGIK

PERUMUSAN PROGRAM KERJA

PENJABARAN PROGRAM KERJA

SUB PROGRAM KERJA

PENAJAMAN RENCANA STRATEGIK  Arah dan Kebijakan Umum STIKes.  Strategi dan Prioritas  Kondisi Ekonomi dan Keuangan

RENCANA KINERJA

RENCANA KEUANGAN

KEGIATAN

RKT / RKAT

Gambar 11.1 Diagram hubungan antara Renstra dan RKAT

Tridharma STIKes Mitra Bunda Persada Batam, terutama Secara

mengenai ringkas

pertanggungjawaban

unsurnya

terdiri

atas

keuangan. Rencana

Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Angaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan diakhiri dengan Laporan Pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Kinerja.

190

lndikator kinerja mempunyai karakteristik antara lain 1. Terkait

pada

tujuan

dan

program,

serta

menggamabarkan pencapaian hasil 2. Dibatasi pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengamblian keputusan 3. Diutamakan pada hal – hal yang perlu mendapatkan priioritas 4. Terkait dengan sistern pertanggung jawaban yang memperihatkan hasil dari kegiatan. Indikator kineria mempunyai fungsi : 1. Apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan 2. Menciptakan konsesus untuk menghindari kesalahan intepretasi 3. Sebagai dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja Sebuah program tidak harus mengacu pada satu tujuan ajau sasaran tertentu saja.sangat dimungkinkan sebuah program yang diiaksanakan dapat sekaligus mencapai lebih dari satu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

191

3.

Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahunan Salah satu aktivitas paling krusial dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tridharma STIKes Mitra Bunda Persada Batam adalah sistem dan mekanisme realisasi anggaran. Oleh karena itu agar kegiatan tidak terhambat oleh

penetapan

panduan pelaksanaan

sistem

yang

pencairan

berlaku, dana

atau

diperlukan realisasi

anggaian dalam bentuk bagan alir yang sederhana, mudah dipahamidiketahui Semua pihak, dan diiaati oleh semua yang terlibat didalamnya. Hal ini dapat dikemas dalam bentuk buku Manual Prosedur yang berisi tahapan – tahapan yang harus dilalui berikut institusi personel penangung jawab tiap tahapannya.

192

STIKes ARAH & KEBIJAKAN UMUM  Tujuan Umum  Sasaran Umum STRATEGI PRIORITAS INDIKASI OUTCOME PROGRAM KEGIATAN

UNIT KERJA    

RKAT UK : Tupoksi Tujuan UK Sasaran UK Prioritas Program

FORMULIR USULAN Kegiatan RK

REKAP KEGIATAN :  Target Keluaran  Indikasi Outcome

RINGKASAN RKAT

DASAR PENILAIAN OLEH TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

 Nama Kegiatan  Masukan  Keluaran SAB / RKAT  Belanja Pegawai  B. Barang & Jasa  B. Perjalanan

Gambar 4.9. Contoh tata alur praktek baik dalam pengelolaan keuangan perguruantinggi

193

11.4 Mekanisme Pengendalian Standar Pembiayaan Stikes Mitra Bunda Persada Batam 1.

Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma STIKES Mitra Bunda Persada Batam berdasarkan RKAT adalah evaluasi kegiatan" Evaluasi dilakukan sebagai pengendalian

atas

pelaksaaan kegiatan yang telah

didasarkan atas RKAT, dan melibatkan alokasi anggaran dalam satuan anggaran tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Evaluasi dilakukanterhadap kesesuaian antara perencanaan

dan pelaksanaan

kegiatan

dan

anggaran yang mendukung kegiatan itu. Perubahan jenis kegiatan dimungkinkan sesuai dengan kondisi setempat, tanpa mempengaruhi jumlah nominal anggaran yang ditetapkan dalam RKAT. Perubahan seperti ini diperlukan penjelasan yang rasional tentang jenis kegiatan yang berubah dalam pelaksanaannya, agar dapat dipertanggung jawabkan prosedur pengelolaan keuangan mengharuskan adanya

Pengendalian

Mutu

Jurnal(pendampingan pengelola keuangan), yang

secara

terus

keterlibatan

menerus

Asistensi

membina

kualitas

publikasi

dan

pengelolaan jumal menggunakan pedoman tersebut diatas. 194

Praktik baik penerapan anggaran tahunan dalam kegiatan

pengembangan

pendidikan antara lain dapat

berujud : 1.

Peningkatan

kuatitas metode

pembelajaran

STIKES Mitra Bunda Persada Batam,

di

misalnya

dariTCL ke SCL; 2.

Penerapan peninjauan

pendidikan silabi

didukung

matakuliah

oleh

kebijakan

yang disesuaikan

dengan kebutuhan.

2.

Standar Pelaporan Keuangan Pada tingkat STIKes Mitra Bunda Persada Batam /program studi, standar dinyatakan dalam kebijakan pengelolaan

keuangan

dan

standar

keuangan.

Pengendalian standar dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan sesuai dengan siklus penjaminan.mutu di masing – masing STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

(dapat

semesteran atau tahunan). Perlu dijadwalkan monitorirtg dan evaluasi untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan termasuk indicator kinerja seperti yang tercantum dalam 195

Lampiran 1 dievaluasi sebagai berikut : 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan tentang evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

dan laporan

akuntabilitasnya ; 2. Evaluasi

pelaksanaan

anggaran

biaya

dalam

setiap kegiatan sesuaidengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKAT.

Penqendalian standar melalui auditing keuangan 1. Evaluasi

kualitas

kinerja

keuangan

oleh

tim

pendamping keuangan 2. Jumlah dan

kualitas pencapaian anggaran sesuai

dengan RKAT berdasarkan indikator yang telah ciitetapkan.

3.

Evaluasi atas Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Hukum 1) Evaluasi atas Akuntabilitas Keuangan Evaluasi akuntabilitas keuangan dilakukan pada tahapan-tahapan

yang

dimulai

dari perumusan

perencanaan keuangan, pelaksanaan kegiatan evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporannya 196

2) Evaluasi atas proses penganggaran Evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip bahwa : 1. Anggaran yang dibuat oleh perguruan ringgi harus

didasarkan

pada

rencana

strategik

organisasi; 2. Anggaran

harus dibuat

memperhatikan

realistik dengan

tingkat capaian kinerja yang

diinginkan pada tahun yang bersangkutan; 3. Anggaran menyediakan informasi mengenai standar kinerja keuangan Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, maka langkah – langkah yang dilakukan dalam melakukan evaluasi adalah: 1.

Meneliti

kesesuaian

angaran

yang

dibuat

kegiatan

yang

dengan prinsip – prinsip di atas; 2.

Meneriti

apakah

semua

direncanakan telahdiakomodasi pembiayaannya dalam anggaran keuangan yang diajukan. 3.

Meneliti

kelengkapan

anggaran

yang

diajukan mencakup sumber pembiayaan dan jenisnya, penerimaan dari Negara, rencana 197

investasi, rencana pinjaman, dan lain-lain. 4.

Peneliti apakah dari jumlah anggaran yang disetujui telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan

dalam

tingkatan

kinerja

yang

diinginkan. 5.

Meneliti keuangan

kewajaran yang

mencantumkan

standar

dibuat

rasio

kinerja

apakah

kehematan

telah

efisiensi,

efektivitas pelaksanaan kegiatan 3) Evaluasi atas pelaksanaan pembiayaan kegiatan Dalam

pelaksanaan

kegiatan

perlu

difahami

peraturan yang mengatur tentang pelaksanan penerimaan' penyimpangan' penyetoran' dan pengeluaran uang untuk pembiayaan kegiatan' Langkah-langka'r evaluasi yang dilakukan adalah : 1.

Meneliti

apakah

terdapat

hambatan

dalam

pelaksanaan Pembiayaan kegiatan; 2.

Meneliti sebab terjadi hambatan tersebut;

3.

Meneliti hal – hal

seperti masalah ekonomi

makro atau masalah ekonomi pada umumnya yang menimbulkan masalah dalam pencapaian tingkat kinerja keuangan 198

4.

Melakukan analisis atas hasil evaluasi di atas'

4) Evaluasi atas kinerja keuangan Dalam melakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan perlu dilakukan langkah –langkah berikut: 1.

Meneliti kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan

termasuk

tingkat

akurasi data yang

dihasilkan data pembanding dan data lain yang berkaitan 2.

Meneliti kemungkinan terdapat data lain yang dapat digunakan untuk menilai tingkat capaian yang belum dimanfaatkan;

3.

Melakukan analisis apakah ev aluasi pencapai dan

kinerja

yang

dilakukan, menggunakan

standard yang telah ditetapkan tedebih dahulu atau standar lain yang mungkin dapat digunakan 4.

Meneliti hasil evaluasi atas capaian kinerja, apakah telah mencakup seluruh masalah yang berkaitan dan memiliki alasan yang dapat diterima kewajarannya.

5) Evaluasi atas pelaporan keuangan. Pelaporan

keuangan

merupakan

bagian

yang

tidak terpisahkan dari akuntabilitas keuangan. Oleh sebab

itu,

perlu 199

dilakukan

evaluasi

mengenai

pelaksanan

pelaporan keuangan yang mencangkup

langkah sebagai berikut: 1.

Meneliti

mengenai

pelaksanaan

pelaporan

keuangan apakah telah di laksanakan semestinya dan

tidak

ditemukan

hambatan

dalam

pelaksanaannya 2.

Meneliti apakah telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pelaporan yang dilakukan

3.

Melakukan analisis yang mencakup kewajaran frekuensi pelaporan, kebenaran isi laporan, dan lain-lain.

6) Evaluasiatas ketaatan pada hukum Pelaksanaan eval uasi atas ketaatan pada peraturan perundang-undang

mencangkup

langkah

sebagai

berikut : a.

Meneliti yang

peraturan

berkaitan

perundang

dengan

–

undangan

pelaksanaan kegiatan

STIKes Mitra Bunda Persada Batam, termasuk ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya b.

Meneliti apakah laporan akuntabilitas yang ada telah mengungkapkan dengan jelas dan cukup, 200

semua

hal

ketidaktaatan

yang

menyangkut

terhadap

ketaatan

dan

peraturan perundang-

undangan yang ada c.

Melakukan analisis mengenai sebab dan alasan yang

dikemukakan

apabila

terdapat

pengungkapan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang – undangan tertentu.

201

Gambar 4.9.Tahapan dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk memenuhi akuntabilitas kinerja institusi

202

203

BAB XII

pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

pengetahuan dan pada saat yang pada giliranya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola

12.1

dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat

Pendahulaun Penelitian ilmiah selanjutnya disebut sebagai penelitian adalah

dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu

kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara

maupun kelompok

sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang

Selain karena kewajiban oleh UU Nomor 14 Tahuan 2005 tentang

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak

Guru dan Dosen, setidaknya ada tiga alasan mengapa dosen pada

benaran suatau asumsi dan / atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan

perguruan tinggi harus melakukan penelitian. Dalam melaksanakan

dan teknologi serta menari kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan

perkuliahan dosen dapat mengajarkan materi yamg mereka kembangkan

ilmu pengetahuan dan teknologi ( UU Nomor 18 tahuan 2002 tentang

sendiri dan kuasai dengan baik, sehingga perkuliahan yang mereka

sistem

mampu menjadi lebih menarik dan bermakna, dosen juga dapat melatih

nasional

penelitian,

pengembangan

dan

penarapan

ilmu

pengetahuan dan tegnlogi )

mahasiswa kemampuan pemecahan masalah dan learning how to learn

Dalam pendidikan tinggi, penelitian merupakan salah satu dharma

dengan fasih, karena mereka telah dan senantiasa mengalaminya. Selain

perguruan tinggi ( PT ) yang tak kalah pentingnya dari dharma

itu, dosen dapat

pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002,

terhadap ilmu pengetahuan, karena mereka tahu betul berapa indah dan

perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang berfungsi

menarinya ilmu pengetahuan tersebut. Di perguruan tinggi pendidkan

membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan tegnologi, serta

pene;itian bagaikan dua sisi mata uang koin yang walaupun dapat

bertanggung

dibedakan namun tak dapat dipisahkan

jawab

menngkatkan

kemampuan

pendidikan

dan

menumbuhkan keinginkan dan apresiasi mahasiswa

pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengambdian pada masyarakat sesui dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara universal, misi utama STIKES Mitra Bunda Persada

12.2

Mekanisme penetapan standar penelitian

adalah

Penetapan standar penelitian biasanya dilakukan setelah perguruan

menghasilkan , melestarikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan

tinggi menetapkan visi, misi dan rencana induk pengembanganya. Dalam 204

bidang akademik perguruan tinggi yang mengemban misi tri dharma

Ketaatan penelitian terhadap kode etik penelitian sngat penting oleh

harus

Untuk

karena hal ini menjadi wujud dari integritas ilmiah penelitian dan

melaksanakan dharma penelitian perguruan tinggi harus memiliki

institusi tempat melakukan penelita yang mendukung. Agar setiap

lembaga atau unit yang mengelola, mengkoordinasi, memfasilitasi dan

penelitian terjamin validasinya maka setiap institusi harus membuat

memantau kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosenya dan

standar mutu yang berisi tentang kode etik penelitian dan keharusan

perguruan tinggi harus memiliki prasaqrana yang memadai untuk

bagi setiap penelitian untuk menggunakan metode penelitian yang

mendukung penelitian.

sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti

mempunyai

agenda

yang

mencakup

penelitian.

Dengan demikian standar penelitian yang perlu ditetapkan setidanya meliputi :

d. Pendanaan penelitian

a. Agenda penelitian

Pendanaan perlu diperhatiakan bahwa standar yang bersangkutan

Agenda pemnelitian berisi antara lain area penelitian yang akan

harus berisi pula aturan dan atau prosedur pengajuan dana atau

digarap, tujuan sasaran dan dapat pula disertai dengan roadmap dan

anggaran penelitian, pancarian dana , penggunaan serta pelaporan

atau target capaianya yang menjadi pemandu bagi unit-unit akademik

penggunaan dana penelitian.

yang melaksanakan penelitian serta para dosen di perguruan tinggi

e. Sarana dan prasarana pendukung penelitian

yang bersangkutan.

Pelaksanaan penelitian perlu didkung oleh sarana dan prasarana yang

b. Pelaksanaan dan manajemen penelitian

memadai seperti perpustakaan, laboratorium, computer dan lainnya

Penelitian secara umum dilaksanakan oleh dosen. Namun bagai mana

f. Output dan outcome penelitian Output penelitian dapat berupa

caranya perguruan tinggi mewujudkan agenda penelitianya serta

publikasi, karya, paten dan sedangkan outcome dapat berupa sitasi,

bagaimana caranya perguruan tinggi mengelola, mengkoordinasi,

produk baru, penghargaan atau implikasi kebijakan

memfasilitasi memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosenya, merupakan standar yang perlu

12.3 Mekanisme pemenuhan standar penelitian

diperhatiakan

Pemenuhan dan standar penelitian berarti standar atau kerangka acuan

c. Kode etik dan metode penelitian

kerja yang telah ditetapkan atau disepakati dalam bentuk agenda 205

penelitian dijadikan acuan. Pemenuhan standar merupakan implementasi

Pengendalian merupakan tindakan manajemen agar standar yang

nyata agar penjamnan mutu penelitian dapat terpenuhi dari tingkat

telah ditetapkan dapat dicapai, langka selanjutnya meningkat standar

institusi hingga dosen.

menjadi standar baru yang lebih tinggi. Dengan demikian mutu penelitian

a.

Tingkat institusi pemenuhan standar penelitian diawali oleh

dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik. Beberapa hal yang perlu

perguruan tingggi dengan menyusun agenda penelitian, yang

dilakukan antara lain :

menetapkan area penelitian gerapan untuk beberapa tahuan

a. Serangkaian kegiatan yang menilai secara objektif pelaksanaan

kedepan. b.

penelitian

Untuk melaksanakan penelitian, selain unit0unit akademik yang

b. Kegiatan membandingkan hal yang telah dilakukan dalam penelitian

ada yaitu fakultas dan jurusan, pusat-pusat penelitian mukin perlu

dengan hal yang belum dilakukan

didrikan sebagai rumah kedua bagi dosen c.

Penelitian yang baik bukan semata untuk memperoleh hasil yang

dicapai

baik nemun juga memperhatiakan kode etikoleh karena itu

Hasil monitoringdan evaluasi serta audit internal tentu perlu

STIKES Mitra bunda persada membuat sebgai

d.

e.

f.

c. Kegiatan mencari kesesuain antara tujuan dan hasil penelitian yang

rambu-rambu

bagi

penelitian

kode etik penelitian dalam

didokumentasikan. Rekaman perjalanan pelaksanaan penelitian kelak

melaksanakan

menjadi bahan berharga bak dalam rangka memenuhi dan meningkatkan

penelitiannya

mutu penelitian maupun melakukan pengembangan agenda dan tujuan

Pelaksanaan penelitian yang bermutu memerlukan pendanaan yang

penelitian.

memadai

1. Standar hasil penelitian

Mutu sarana dan prasarana pendukung penelitian tentunya harus

Mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasilpenelitian; b)

diperhatikan

diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Mutu output dan outcome penelitian perlu ditetapkan dan dipantau

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

pencapaianya

c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan

12.4 Mekanisme pengendalian standar penelitian

dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan 206

serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak

rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain

bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan

harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada

kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara

terpenuhinya

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang

ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada

capaian

pembelajaran

lulusan

serta

memenuhi

4. Standar penilaian penelitian

masyarakat.

Merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip

2. Standar isi penelitian, Merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan

penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan

keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b)

yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus

penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, berupa inovasi serta

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat

standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang

bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi

relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja

kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan d) memuat prinsip-

proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu

prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan

ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Standar peneliti,

masa mendatang.

merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat

3. Standar proses penelitian Meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang

pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah

keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat

secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya

kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi

akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan

melaksanakan

lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 207

penelitian

diatur

dalampedoman

rinci

yang

dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b)

5. Standar sarana dan prasarana penelitian Merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang

digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan

diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian

penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi

dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) fasilitas perguruan tinggi

penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;

yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait

c) dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai

dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga

manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,

untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada

pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan

masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan

kekayaan intelektual (HKI).

lingkungan. 6. Standar pengelolaan penelitian Merupakan

kriteria

minimal

tentang:

a)

perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal pergruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di 208

tingkat perkembangan dan kemampuan PT.

BAB XIII STANDAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT

13.2 Mekanisme Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam

13.1 Pendahuluan

menetapkan

substansi

standar

pengabdian

kepada

Kehidupan dan perkembangan akademik di Perguruan Tinggi

masyarakat memperlihatkan bahwa STIKes Mitra Bunda Persada

(PT) tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

memperhatikan beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan

(IPTEK), serta tuntutan masyarakat, seirama dengan meningkatnya

pengabdian kepada masyarakat. Prinsip dasar ini relevan sebab dapat

kualitas hidup mereka. Didalam Pasal 24 Butir 2 UU No.20 Tahun

menjadi arah bagi para perencana dan pelaksana dari kegiatan tersebut.

2003, tentang system pendidikan nasional telah dinyatakan bahwa PT

Berikut ini uraian tentang prinsip tersebut.

memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat

Prinsip Dasar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian

1. Keterpaduan Aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi

masyarakat. Strategi-Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010

Aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi PT yaitu pendidikan,

(HELTS) juga menyebutkan bahwa daya saing bangsa seyogyanya

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek

ditumbuhkan melalui pengembangan dan layanan masyarakat sebagai

tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis

bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan.

dan terpadu.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari jasa PT, dilaksanakan dengan menganut asas kelembagaan, asas ilmuamaliah dan amal-ilmiah, asas kerjasama, asas kesinambungan serta Pendidi kan

asas edukatif dan pengembangan. Dalam pelaksanaannya di lapangan yang dapat menjadi stakeholders : (a) perorangan, (b) kelompok, (c) komunitas, dan (d) lembaga. Cakupannya meliputi masyarakat perkotaan atau pedesaan, misalnya industry atau agraris, dan pemerintah maupun swasta. Pemilihan stakeholders sasaran, disesuaikan dengan 209

Penelitia n

Pengabd ian Kepada Masyara kat

2. Empati-Partisipatif Pengabdian

partisipatif, interdisipliner, realistis-pragmatis, dan environmental

kepada

masyarakat

dilaksanakan

untuk

development dilaksanakan secara terpadu. Agar kegiatan tersebut

menggerakan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan

yang dapat

menumbuhkan

rasa

berjalan baik maka pelaksanaan perlu memperhatikan sebagai berikut :

melibatkan, mengikutsertakan, dan memiliki

masyarakat

terhadap

1. Co-creation

pembangunan.

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang merupakan gagasan bersama

3. Interdisipliner Pengabdian

antara PT dengan pihak pemerintah daerah, mitra kerja, dan kepada

masyarakat

di

laksanakan

oleh

masyarakat setempat.

dosen/mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan pelaksanaanya dikoordinasikan oleh

lembaga

2. Co-financing

pengabdian

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan pendanaan

kepada masyarakat.

bersama antara PT, pemerintah daerah, mitra kerja, dan

4. Realistis-Pragmatis

masyarakat setempat disesuaikan dengan tema dan program

Program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya

yang telah di sepakati.

bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan

3. Flexibility

5. Environmental Development

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk melestarikan

suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi dan

dan mengembangkan lingkungan fisik dan social untuk

kebutuhan pemerintahan daerah, mitra kerja dan masyarakat

kepentingan bersama.

setempat dalam proses pembangunan daerah. 4. Sustainability pengabdian

13.3 Mekanisme Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Mekanisme pemenuhan standar pengabdian kepada masyarakat

kepada

masyarakat

dilaksanakan

secara

berkelanjutan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai

yang memiliki prinsip keterpaduan aspek tri dharma PT, empati-

dengan tempat dan target tertentu. 210

 Pengumpulan

Untuk pelaksanaan tersebut perlu disusun tahapan-tahapan kerja

Survei Awal

sebagai berikut

ke Lapangan /

data dari aparat

Analisis

dan

Situasi

menyangkut

Tahap

Rincian Kegiatan

Kegiatan Persiapan

masyarakat

kondisi  Penetapan Judul

potensi wilayah.  Pengumpulan

Kegiatan  Pengabdian

data

Ipteks

sasaran

yang

menyangkut

akan dilakukan  Penetapan

kebutuhan

Tim

khalayak sasaran

Tugas

serta

Pokok  Penetapan

dan

kondisinya. Analisa Data

Sasaran  Review

 Identifikasi perumusan masalah

Kepustakaan

yang

potret,

profil

Kelompok

Terkait

dari

kelompok

Penerepan

dan

dan

Ipteks

 Perumusan

akan

Tujuan Manfaat

diabdikan

211

dan

 Kegiatan

perbaikan

 Penetapan

Implementasi

 Prosedur Implementasi

kerangka

 Evaluasi

pemecahan  Masalah  Penetapan waktu dan

metode

13.4 Mekanisme Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

kegiatan

Hasil evaluasi harus dapat dijadikan dasar untuk peningkatan

 Penetapan

mutu selanjutnya. Dalam hal mutu PT, terdapat dua tujuan evaluasi yaitu (1) untuk pengendalian mutu dan (2) untuk peningkatan mutu.

rancangan

1.

evaluasi  Penyusunan

Perbaika langsung dilakukan jika terjadi kesalahan, sehingga mutu terjamin. Dengan demikian, semua proses

Rencana Biaya Penetapan

Pengendalian standar tahap proposal

 Penyusunan

terkendali dengan baik. Tahapan seleksi proposal yang berjenjang, dapat sampai tiga tahap utama : tahap seleksi I (pra

Proposal

proposal), tahap seleksi II (Proposal Lengkap), tahap seleksi III

 Diskusi

(Site Visit).

perbaikan proses

2. Pengendalian

 Pengabdian

Standar

Melalui

Tahap

Pelaksanaan

(Monitoring) Pengabdian Kepada Masyarakat.

dalam proposal

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat pada dasranya

 Penyusunan

tidak berdiri sendiri tetapi membutuhkan kegiatan lain, yaitu

tindakan

monitoring. Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan 212

yang saing melengkapi. Dengan monitoring dan evaluasi dapat

masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang

diketahui berbagai al yang menyangkut perencanaan, proses

relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu

pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk

3. Pengendalian Standar melalui hasil akhir pengabdian

pengayaan sumber belajar.

Untuk peningkatan mutu, evalusi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh PT dilakukan secara menyeluruh

B. Standar isi pengabdian kepada masyarakat

terhadap proses, penyajian, dan hasil pengabdian masyarakat.

Merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan

4. Pengendalian Standar Keberlanjutan

materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil

Sebagai suatu program bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,

kegiatan

yang

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai

tinggi

dengan kebutuhan masyarakat, b) hasil penelitian atau pengembangan

(dosen/mahasiswa), masyarakat dan kelembagaan diharapkan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan

dapat menimbulkan dampak positif. Fungsi dari evaluasi ini

dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat,

adalah untuk menjaga agar dampak positif dari pelaksanaan

teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka

pengabdian kepada masyarakat dapat terus di kembangkan dan

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model

dilestarikan serta meminimalkan dampak negatif.

pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan

melibatkan

secara

pengabdian sinergis

kepada

masyarakat

unsur

perguruna

pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian

yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta hak kekayaan intelektual (HKI)

A. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat Merupakan kriteria yang meliputi: a) minimal hasil pengabdian kepada

yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,

masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan

dan/atau industri.

ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada

C. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria

masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi

minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 213

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b)

ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan,

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan

terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta

kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu

dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau

pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan

pemberdayaan masyaraka; c) pengabdian kepada masyarakat yang

rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku

wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja,

kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan

instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian

dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran

kepada masyarakat.

harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) kegiatan

E.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan

pengabdian kepada masyarakat yng harus diselenggarakan secara

kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk

terarah, terukur, dan terprogram.

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan

D.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan

bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman

kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian

sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik

kepada masyarakat; b)penilaian proses dan hasil pengabdian kepada

dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana

masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian

pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan

paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c)

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses

pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada

F.

masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya

Standar sarana dan prasarana pengabdian Merupakan criteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

214

G.

menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka

pengabdian

memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan

pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian

tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait

kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan

dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola

peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat,

perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana

memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada

pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi

masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana

yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan

Merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan,

kelembagaan

H. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian Merupakan

pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal

pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis

perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b)

lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;

kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan

b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen

rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan,

rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta

serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem

diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme

penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c)

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus

kelembagaan

diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi

memfasilitasi

untuk

pelaksanaan

kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan

dapat

bertugas

meliputi

mengelola

yang

yang

yang

pangkalan data pendidikan tinggi.

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja bentuk

masyarakat

laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

dalam

kepada

pelaksanaan

kegiatan 215

wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas

BAB XIV

pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

STANDAR IDENTITAS

Selain mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat langsung ke perguruan tinggi, STIKes

14.1

Mitra Bunda Persada Batam juga senantiasa membangun kerjasama

Definisi Identitas atau identity secara sederhana dapat diartikan sebagai jati

dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun

diri atau sekumpulan unsur

internasional. Di tingkat nasional, kerjasama dilakukan dengan

mencitrakan tentang siapa dan atau apa Stikes Mitra Bunda Persada

lembaga

Batam. Identitas atau identity sebagai sebuah kata benda yang diambil

pemerintah,

seperti

kementerian/non-kementerian,

pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan.

yang

secara

bersamaan

mampu

dari kamus adalah identitas : ingin jadi siapa atau seperti apa ;

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di

kondisi dimana ingin menjadi sama dengan sesuatu gambaran atau

STIKes Mitra Bunda Persada dipercayakan pengelolaannya kepada

memiliki karakter yang diinginkan. Singkatnya, identitas menunjuk

LPPM

pada

STIKes

mengarahkan,

Mitra

Bunda

Persada

mengkoordinasikan,

yang

bertugas

melaksanakan,

untuk dan

tampilan

(look)

dari

Stikes

Mitra Bunda Persada Batam.

Sehingga identitas Stikes Mitra Bunda Persada Batam dapat dilihat dari

mengadministrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

nama, logo, alamat, visi, misi, dst.

masyarakat sehingga diharapkan kedua dharma tersebut dapat

Untuk STIKES Mitra Bunda Persada Batam, identitas tidak lain

dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara

adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada STIKes Mitra

individual maupun kelompok.

Bunda Persada

Batam

sehingga

membedakannya dengan institusi

mampu

mencitrakan

dan

serupa yang lain. Karakteristik

identitas yang harus dipenuhi adalah (a) bersifat administrative : nama, logo/lambang, alamat (b) bersifat substansial : nilai – nilai dasar, visi, misi, tujuan, bidang kajian dari STIKES Mitra Bunda Persada Batam. Berbeda dengan standar mutu lainnya, standar identitas dari Stikes Mitra Bunda Persada Batam sebenarnya dapat menjadi payung 216

bagi beragam mutu lainnya yaitu menjadi dasar dan arah bagi seluruh

sebuah Perguruan Tinggi agar dapat disebut sebagai sebuah institusi

unit kerja didalam lingkungan dari Stikes Mitra Bunda Persada

perguruan tinggi yang memiliki identitas :

Batam untuk meningkatkan mutunya secara utuh, menyeluruh dan

1. Memiliki tujuan

berkelanjutan.

2. Memiliki statuta 3. Memiliki anggaran dasar

14.2

4. Memiliki rencana induk pengembangan

Mekanisme Penetapan Standar Identitas Untuk menetapkan isi dari standar identitas Stikes Mitra Bunda Persada Batam

ditempuh

5. Memiliki kode etik civitas akademika

langkah-langkah utama sebagai

Elemen lain yang tidak tersebut dalam aturan normative, yang bersifat

berikut :

esensial dan perlu ditambahkan adalah :

1. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh ketentuan

1. Memiliki visi

normative berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur

2. Memiliki misi

tentang identitas perguruan tinggi.

3.Memiliki keterangan : Nama, lambang /logo, motto, kartu nama (Id

2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan

Card), emblem, cap stempel, dsb

atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khusus bila

4. Bila perlu sampai pada tataran indikator keberhasilan.

akan merumuskan pernyataan visi, misi institusi.

Catatan :

3. Melakukan uji public, apa bila perlu terhadap rancangan isi

1) Pernyataan visi, misi dan tujuan menjadi acuan utama bagi

dengan mengandung perwakilan dari unsure – unsure

seluruh standar mutu didalam SPM- STIKES Mitra Bunda Persada

standar

pemangku kepentingan (stake holders) perguruan tinggi.

Batam. logikanya adalah jika semua standar mutu di dalam SPMSTIKes Mitra Bunda Persada Batam dengan mengacu visi,misi dan

14.3

tujuan,

Standar Identitas Minimum STIKes Mitra Bunda Persada Berdasarkan PP No. 60 Tahun 1999, Pasal 2 dan Kepmendiknas

maka

ketika

seluruh standar tersebut dapat diupayakan

pemenuhannya hal ini berarti visi, misi dan tujuan STIKES Mitra

No. 234/U/2000, Pasal 5, 118. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah

Bunda Persada Batam tersebut telah tercapai.

telah menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh

2) Kesesuaian visi, misi, tujuan dalam tingkatan Stikes, Prodi dan UPT 217

yang ada.

Bunda

Persada

Batam

senantiasa

mengontrol/memantau

bagi

3) Pernyataan visi, misi rumusanya jelas dan ringkas tidak lebih dari satu

terlaksananya standar identitas secara konsisten di lapangan atau pada

paragraf, pilihan kata dan struktur kalimatnya lugas, jelas dan

kondisi faktual. Dengan kata lain pimpinan unit kerja selalu melihat

komunikatif.

kondisi faktual,

4) Rumusan visi, misi dan tujuan prodi harus bersifat strategis dan

mengambil

mampu menunjukan kekhasan prodi yang sesuai dengan lokalitas,

bila mana perlu pimpinan unit kerja segera

langkah koreksi bila didapatkan penyimpangan atau

kesalahan.

potensi sumber daya, serta gairah dan atau yang dapat memotivasi

Kemudian untuk kepentingan pengembangan standar pada siklus

semua unsur didalam program studi.

penjaminan mutu Stikes Mitra Bunda Persada Batam

berikutnya

dievaluasi secara berkala yaitu 5 tahunan. Untuk itu sebaiknya 14.4

pengelola standar identitas membuat catatan tertulis yang memuat

Mekanisme Pemenuhan Standar Identitas Pada prinsipnya pada tahap ini setiap unit kerja pada STIKES

semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar,

Mitra Bunda Persada Batam haruslah secara konsisten melalui

penyebab

terjadinya

ketidaksesuaian antara pencapaian dengan

kebijakan – kebijakan tersetruktur berupaya memenuhi untuk

substansi standar, dan tindakan korektif yang diambil.

memenuhi atau mencapai isi dari standar identitas yang telah

Mekanisme Proses Pengendalian

ditetapkan. Hal ini berarti pimpinan dari unit tersebut harus secara

a. Pimpinan unit kerja harus memeriksa apakah fakta dilapangan

sadar menjadikan standar ini sebagai tolak ukur bagi unit masing –

Standar benar-benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan di

masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahap ini

standar identitas

perlunya bagi pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi standar

b. Pimpinan unit segera mengambil langkah koreksi apabila ditemukan

isi kepada seluruh pemangku kepentingan: dosen, mahasiswa, bila

ada suatu kesalahan / ketidaksesuaiann antara apa yang terjadi

perlu orang tua/wali dan alumni.

dilapangan dengan isi standar. c. Pimpinan unit kerja mencatat semua temua dilapangan yang

14.5

tidak sesuai dengan isi standar, atau hal – hal lain yang berkaiitan

Mekanisme Pengendalian Standar Identitas Pada tahap ini setiap unit kerja di dalam lingkungan STIKES Mitra

dengan upaya pengendalian isi standar pada formulir yang telah 218

disediakan Pemenuhan Ilustrasi Mekanisme Penetapan Hingga Pengendalian Standar

Standar

Identitas

a. Semua pimpinan unit kerja Stikes Mitra Bunda Persada Batam membuat Standar pernyataan visi, misi dan tujuan sesuai dengan isi standar identitas

Tabel 14.1.

Stikes,

Tabel Mekanisme Penetapan Hingga Pengendalian Standar

menggunakan

studi terhadap peraturan perundang –

Proses Pengendalian

undangan yang relevan.

Penetapan

Pimpinan unit kerja dengan melibatkan

Standar

pemangku

prodi

b. Pimpinan unit kerja harus mengisi

harus

borang /formulir checklist pernyataan

menetapkan visi, misi dan tujuan unit

visi yang telah disediakan dan juga

kerja,

menuliskan pernyataan visi tersebut

yang

kepentingan

cara

analisi SWOT, studi pelacakan, dan

Identitas STIKes Mitra Bunda Persada Batam Batam Mekanisme

dengan

rumusannya harus memenuhi

kreteria antara lain :

pada formulir visi

a. Mencerminkan nilai – nilai dasar

c. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab

STIKES Mitra Bunda Persada Batam b. Tidak

bertentangan

untuk melakukan berbagai upaya agar visi bernar – benar terpenuhi.

dengan

visi,misi,dan tujuan STIKES Mitra

Caranya tentu saja dapat diwujudkan

Bunda Persada Batam

melalui

c. Singkat jelas dan komunikatif

proses

pembelajaran,

penyusunan kurikulum dan kompetensi

Borang/formulir yang butuhkan adalah :

lulusan, pembinaan

a. Checklist pernyataan visi dan misi

perencanaan

b. Formulir yang berisi visi dan misi

sarana 219

dosen, penelitian,

anggaran,

penyediaan

dan prasarana, unit penunjang

BAB XV

teknis, dst.

STANDAR KERJASAMA

d. Pimpinan unit membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut.

Catatanbisa

Standar

Pendahuluan

dan

Kerjasama dulakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan

belum dilakukan, hambatan-hambatan,

kualitas tau mutu suatu institusi, dengan demikian maka kerjasama

strategi mengatasi, dst.

suatu institusi termasuk institusi pendidikan sebaiknya diarahkan untuk

apa saja yang telah

Pengendalian

15.1

berupa

dilakukan

a. Semua Pimpinan Unit kerja harus

mendukung tercapainya visi dan misi institusi tersebut.Kerjasama yang

memeriksa apakah fakta di lapangan

dilakukan oleh stikes mitra bunda persada batam merupakan langkah

benar-benar telah sesuai dengan apa

nyata perwujudan pendidikan dalam mencapai solusi terhadap

yang di tuliskan dalam standar.

permasalahan,

kesenjangan

atau

langkah

nyata

dalam

upaya

peningkatan mutu suatu pendidikan.

b. Semua Pimpinan Unit kerja segera mengambil langkah koreksi apabila

Agar kerjasama terlaksana dengan baik perlu adanya standar mutu

ditemukan ada suatu kesalahan / ketidak

tentang tentang kerjasama dengan institusi lain, agar tidak adanya

sesuaian antara apa yang terjadi di

pelanggaran peraturan-peraturan yang telah ada. Standar mutu ini

lapangan dengan isi standar.

manjadi tolak ukur atas keberhasilan yang telah tercapai , dan selalu ada peningkatan dari waktu kewaktu berkembang secara berkelanjutan.

c. Semua Pimpinan Unit kerja mencatat temuan di lapangan yang tidak sesuai

Kerjasama dalam dan luar negeri dilakukan dengan maksud agar

dengan isi standar, atau hal lain yang

mahasiswa Stikes mitra bunda persada batam mendapat ilmu yang lebih

berkaitan dengan upaya pengendalian isi

luas dan pengalaman kerja yang lebih baik.

standar

pada

formulir

yang

telah

disediakan.

220

15.2

terjadi sehingga dapat saling mengisi kekosongan dan saling

Mekanisme penetapan standar kerjasama Penetapan standar kerjasama merupkan langkah awal untuk

memperkaya serta mamperkuat institusi untuk berkembang

tercapainya penjaminan mutu kerjasama. Dalam penetapan standar

lebih optimal

kerjasama harus mempelajari peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu pada peraturan mendiknas. perundang-undangan

yang

harus

c. azas manfaat atau saling menguntungkan

penjelasan tentang peraturan

diperhatikan

dalam

kerjasama yang dilakukan hars saling menguntungkan

peraturan

antara kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian,

mendiknas no 26 tahun 2007

apabila tidak saling menguntungkan maka kerjasama telah

Prinsip dasar penyelenggaraan kerjasama

melenceng dari perjanjian perundang-undangan yang telah

kerjasama sebaiknya dilakukan berdasarkan pemahaman

ditetapkan dan bukanlah kerjasama yang baik diantara

dan kesadaran bersama yang telah disepakati untuk mencapai tujuan

bersama.

dlakukan

secara

kesetaraan,

saling

pasal 6-8 peraturan mendiknas menyebutkan bahwa

menghormati dan saling menguntungkan, memperhatikan

kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan pergutuan tinggi,

hukum-hukum

pendidikan dan penelitian atau pengabdian masyarakat yang

kelembagaan,

Kerjasama

berdasarkan

internasional

hanya

institusi tersebut

prinsip

dan

nasional

dan

d. bidang kerjasama

tidak

mengganggu kebijakkan pembangunan bangsa dan negara

dapat berbentuk :

pertahanan dan keamanan nasional ( pasal 4 )

1). kerjasama manajemen, dengan pendirian program

a. azas kesetaraan

secara bersama dan wajib mengikuti peraturan dari

dengan kesetaraan diharapkan kedua belah pihak

program tersebut

melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing untuk

2). program kembaran, terutama perguruan tinggi luar

mengembangkan kerjasama yang telah dirintis tanpa ada

negri agar diakui dima saja

paksaan dari pihak lain dan tercapai prestasi yang baik

3). program gelar ganda, yng dilakukan oleh luar dan

b. azas penghormatan identitas

dalam negeri

setiap institusi harus saling menghormati perbedaan yang

4). program credit transfer system, pengakuan bersama 221

kredit mata kuliah tertentu antara perguruan tinggi yang

terjadi akan mudah terselesaikan dan dapat dengan mudah

telah melakukan kerhjasama

dievaluasi

5). kerjasama penelitian,

j. rentang waktu kerjasama harus pasti

6). kerjasama tukar menukar staff pengajar

k. pemilihan mitra kerjasama harus dipertimbangan dengan baik

7). kerjasama pemanfaatan sumberdaya dalam kegiatan

bagi perguruan tinggi yang mendapat kesempatan untuk melakukan

akademik

kerjasama harus mengkuti prakualifikasi sebelum kerjasama

8). kerjasama penerbitan karya ilmiah

disepakati, dan perguruan tinggi harus menyiapkan surat penawaran

9). kerjasama dalam pemberian beasiswa dan pemberian

yang berisi

kesempatan magang

a. doumen administarasi

e. tujuan kerjasama harus jelas perumusan

kerjasama

butir-butir ; surat penawaran, syrat kesanggupan melaksanakan langkah

awal

yang

sangat

pekerjaan, surat kuasa yang ditanda tangani, kartu NPWP, dst

menentukan perjalanan kejasama selanjutnya

b. dokumen usulan teknis

f. kemampuan kerjasama mita bervariasi

butir-butir : latar belakang kerjasama dilakukan, penetapan

kemampuan yang berbeda dan saling melengkapi baik

tujuan dan sasaran, skema dan alur pemikiran yang logis dalam

dalam keterampilan,penetahuan, teknologi dan sumberdaya

penyelesaian masalah, rencana kerja serta tahap, daftar tenaga

akan menguntungkan kerjasama

kerja yang terlibat, riwayat hidup personal yang terlibat, daftar

g. penggunaan dana harus efektif

peralatan dan fasilitas yag digunakan

penggunaan dana kerjasama harus efektif, adil dan

c. dokumen usulan biaya

seimbang sesui dengan tujuan kerjasama

butir-butir : beban biaya personal dan upah dasar, biaya

h. kompetensi pihak yang bekerjasama harus dipaparkan dengan

pemakaian alat dan bahan habis pakai, analisa harga satuan

jelas

apabila persyaratan telah dilengkapi dan penandatangan

i. kerangka masalah dalam kerjasama harus jelas, denga adanya

perjanjian kerjasama akan dilakukan maka dalam pembuatan

kejelasan kerangka dalam perjanjian maka masalah yang

naskah kesepahaman ( MOU ) beberapa hal merupak kisi-kisi yang 222

diperhatiakan

a.

serangkaian kegiatan yang menilai secara objektif pelaksanaan

a. judul naskah

kerja sama

b. nomor naskah

b.

c. nama lembaga

kegiatan membandingkan kerjasama yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan

d. pernyataan kesepahaman

c.

kegiatan mencari kesesuaian tujuan dan rancangan serta

e. masa berlaku

standar kerjasama dan pelaksanaan kerjasama yang telah

f. keterangan tentang jumlah naskah

dilakukan

g. waktu dan tempat pelaksanaan penandatanganan naskah

dalam pengendalian standar kerjasama, setelah diadakan penilaian

h. penutup

baik tidaknya kinerja kerjasama atau sesuai tidaknya dengan standar mutu yang telah ditetapkan maka dapat diketaui dengan jelas kendala

15.3

yang terjadi atau mungkin penyimpangan pelaksanaan kerjasama

Mekanisme pemenuhan standar kerjasama pemenuhan standar mutu kerjasama berarti standar atau kerangka

semuanya perlu didokumentasikan.

acuan kerja telah ditetapkan dan disepakati yang dijadikan acuan.

Dengan prinsip perbaikan terus menerus maka pelaksanaan

Dalam pelaksanaany, langkah-langkah implementasi kerjasama perlu

kerjasama dapat diperbaiki sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

dibut secara rinci dan diperlukan tindakan tambahan sekiranya ada

atau jika kendala besar perlu dlakukan peninjauan kembali kontrak

beberapa hal yang yang harus dilakukan koreksi.

kerjasama

yang

dilakukan

untuk

dilakukan

perbaikan

bahkan

pemberhentian kerjasama apabial memeng tidak bisa dilanjutkan lagi 15.4

dengan sebaiknya.

Mekanisme pengendalian standar kerjasama pengendalian merupaka tindakan manajemen agar standar yang telah ditetapkan dapat tercapai. Langkah berikutnya meningkatkan standar baru yang lebih tinggi dan baik.dengan demikian kualitas kerjasama dari waktu ke waktu akan lebih baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan 223

Persada Batam yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian

BAB XVI

kepada masyarakat. Dengan

PENGOLOLAAN

memperhatikan

karakter

pendidikan tinggi dan tuntutan

masyarakat atas peran strategis STIKes Mitra Bunda Persada

16.1 Pendahuluan

Batam,

16.1.1 Proses Utama Pendidikan Tinggi STIKes Mitra Bunda Persada Batam merupakan lembaga

maka

proses

utama pendidikan tinggi dapat

ditunjukkan dengan diagram sebagai berikut :

yang memiliki fungsi dan kompetensi dalam menjalankan dan mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta menerapkan keunggulan iptek tersebut untuk kemanfaatan bagi masyarakat

dan

kelestarian

lingkungan.

Disamping

melaksanakan fungsi tersebut di atas, STIKes Mitra Bunda Persada Batam juga menjadi salah satu pilar dalam upaya menegakkan

demokrasi,

menjaga

nilai-nilai

moral

dan

kemanusiaan, serta menjunjung tinggi rasa keadilan bagi masyarakat. Peran STIKES Mitra Bunda Persada Batam yang demikian penting tersebut harus didukung dengan upaya-upaya

untuk

Gambar 8.1. Proses Utama Pendidikan Tinggi

selalu meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola baik, akuntabilitas,

pencitraan

publik,

serta

Untuk

menjaga

melaksanakan

tridarma

STIKes Mitra Bunda

Persada Batam diperlukan serangkaian input yang mencakup

pemerataan dan perluasan akses atas layanan pendidikan

kurikulum,

tinggi bagi masyarakat. Layanan akademik lembaga pendidikan

kependidikan, fasilitas fisik, informasi, dan keuangan. Output

tinggi dicakup dalam istilah tridarma STIKes Mitra Bunda

kegiatan tridarma adalah lulusan, karya penelitian, dan karya 224

mahasiswa,

tenaga

pendidik

dan

tenaga

pengabdian kepada masyarakat. Penggunaan outp ut kegiatan

berkelanjutan.

tridarma adalah kalangan pemerintah maupun swasta. Untuk mengelola keseluruhan proses dan berbagai faktor

GOAL

input dan ouput diperlukan suatu manajemen kelembagaan yang tepat. Ada suatu keyakinan bahwa semakin baik output suatu STIKes Mitra Bunda Persada Batam, maka penghargaan masyarakat

terhadap STIKes Mitra Bunda Persada

SCOOPE OF MANAGEMENT

Batam

tersebut akan semakin baik dan berdampak pada input yang

PLANNING

CONTROLLING

DIRECTING

EVALUATING

semakin baik pula.

16.1.2

Manajemen Kelembagaan

RESOURCES

Manajemen merupakan langkah dinamis dan sistematis menuju

pencapaian

tujuan dengan menggunakan dukungan

MAN

MATERIAL

MACHINERY

METHOD

MONEY

MARKET

sumber daya yang tersedia sumberdaya manusia, bahan, peralatan, metode kerja, modal, dan potensi besar). Kegiatan manajemen pemantauan,

mencakup dan

perencanaan,

evaluasi.

Tujuan

pengorganisasian, dalam

Gambar 8.2. Prinsip Dasar Manajemen

manajemen

Manajemen kelembagaan diharapkan dapat menghasilkan

pendidikan tinggi memiliki target yang bergerak (moving target)

layanan tridarma STIKes Mitra Bunda Persada Batam yang

yang ditetapkan dengan melihat tuntutan kebutuhan internal

terwadahi oleh organisasi formal yang memiliki kekuatan

dan eksternal serta kesiapan sumber raya yang dimiliki.

hukum. Dengan cara demikian diharapkan masyarakat dapat

Sehubungan dengan hal itu, pengembangan manajemen perlu

memperoleh layanan pendidikan tinggi secara berkelanjutan

disertai dengan upaya penguatan terus-menerus sumberdaya yang

dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi. Selanjutnya

dimiliki sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara

dalam kerangka hukum formal berbagai bentuk kesepakatan 225

antar pihak perlu dituangkan dalam perjanjian yang bersifat

- Higher Education LongTerm Strategy (HELTS) 2003 - 2010

tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum formal.

16.1.3

Pokok Pikiran pertama : Nation Competitiveness

Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Manajemen

Pokok Pikiran Kedua

: University Autonomy

Pokok Pikiran Ketiga

: Organizational Health

Kelembagaan Prinsip manajemen kelembagaan pendidikan tinggi diatur dalam UU No.20/Tahun

Pokok pikiran ketiga dalam HELTS 2003 - 2010 tersebut

2003 tentang sistem pendidikan

menetapkan organization Health dengan beberapa point penting

Nasional (sisdiknas) :

antara lain :

Pasal 51 ayat 2 :

Hurnan Resources, Financial performance,

“Pengelolaan

satuan

pendidikan

tinggi

dilaksanakan

Assurance

berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu

sebagai

pikiran

dan

Quality

dasar tentang manajemen

kelembagaan di STIKES Mitra Bunda Persada Batam.

dan evaluasi yang transparan ".

16.2 Mekanisme Penetapan Standar Pengelolaan

Sesuai prinsip otonomi dan akuntabilitas tersebut setiap STIKES Mitra Bunda Persada Batam

University Governance, capacity Building,

Standar disusun dengan rnemperhatikan proses utama pendidikan tinggi, prinsip – prinsip manajemen

diharapkan dapat

kelembagaan

dan

peraturan-

merumuskan visi dan misi yang diemban, proses utama

peraturan yang berlaku serta kebijakan manajemen STIKES Mitra

pendidikan

Bunda Persada Batam.

yang

diselenggarakan,

dan

wadah

kelembagaannya. - Rencana Strategis pendidikan Nasional 2007 - 2025

16.2.1 Penetapan Visi, Misi, Strategi dan Program Yang Jelas

Pilar pertama

: pemerataan dan perluasan Akses

Dalam mendirikan STIKes Mitra Bunda Persada Batam para

Pilar kedua

: peningkatan mutu. Relevansi, dan Daya Saing

pendiri yang dapat berasal dari pemerintah maupun masyarakat tentu

PilarKetiga

: penguatan Tata Kerola, Akuntabilitas, dan

memiliki alasan dan maksud yang kuat. Perumusan alasan dan maksud tersebut perlu dituangkan ke dalam visi, misi, nilai – nilai dan

pencitraan publik

strategi pengembangan 226

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam.

Dokumen-dokumen

yang

memuat pokok

pemikiran dasar

lingkungan

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam. Mekanisme

manajemen kelembagaan adalah STATUTA bagi Stikes Mitra Bunda

penetapan kepemimpinan tersebut menjadi dasar legitimasi seorang

Persada Batam serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran.Rumah

pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh

Tangga (ART) bagi STIKES Mitra Bunda Persada Batam Konsep

sumber daya yang dimiliki STIKES Mitra Bunda Persada Batam

dasar pendirian STIKes Mitra Bunda Persada Batam selanjutnya

dalam menjalankan strategi dan program untuk mencapai visi, misi,

perlu dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

tujuan, dan sasaran.

dan dijabarkan lebih lanjut pada tataran operasional ke dalam dokumen Rencana Operasional (Renop) yang memuat sasaran-

16.2.3 Pembentukan Kelembagaan Yang Efektif dan Efisien

sasaran baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kedua

Untuk melaksanakan statuta,

renstra dan renop diperlukan

dokumen itu menjadi dasar pelaksanaan program kerja oleh para

lembaga – lembaga atau unit – unit dengan tugas pokok dan fungsi

pimpinan dan seluruh stakeholder

(tupoksi)

Stikes Mitra Bunda Persada

Batam.

yang saling mendukung

dan melengkapi. Besar atau

kecilnya lembaga/unit disesuaikan dengan tupoksi dan pertimbangan efisiensi serta

efektifitas

kinerja lembaga/unit

tersebut.

Bentuk

lembaga/unit tersebut harus mempertimbangkan hubungan kerja

16.2.2 Penetapan Mekanisme Kepemimpinan Yang Efektif STIKes Mitra Bunda Persada Batam harus memiliki mekanisme

vertikal ke atas dan ke bawah dan hubungan horisontal dengan

kepemimpinan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang

lembaga di sampingnya untuk menjaga fungsi koordinasi dan

ditetapkan dalam dokumen statuta, renstra, dan renop tersebut.

komunikasi antar lembaga di dalam maupun di luar organisasi.

Pemimpin STIKES Mitra Bunda Persada Batam dipilih melalui suatu

Pembentukan kelembagaan harus didasarkan pada suatu

mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme kepemimpinan

harus diselenggarakan

bentuk

secara

keputusan

yang berkekuatan

hukum

formal

dengan

mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berada di atasnya,

Persada Batam. Penetapan pimpinan STIKes Mitra Bunda Persada

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, dll.

Batam akan diikuti oleh penetapan pimpinan lembaga/unit lain di

Gambaran 227

misal:

umum

Undang

–

transparan dengan melibatkan sivitas akademika STIKes Mitra Bunda

tentang

Undang,

Peraturan

peran masing-masing

Pemerintah,

tupoksi

dan

kelembagaan dalam menunjang proses utama pendidikan tinggi

A) Manajemen Akademik

dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Unsur utama manajemen akademik yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, layanan sarana

SUMBER DAYA MANAJEMEN AKADEMIK

MANAJEMEN KEMAHASISWAAN

penunjang proses pembelajaran, dan penjaminan mutu proses

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN VISI/ MISI

MEKANISME KEPEMIMPINAN

STRATEGI/P ROGRAM

PENJAMINAN MUTU

KOORDINASI/MO NITORING

LEMBAGA PELAKSANA

seleksi calon mahasiswa baru, pendaftaran, pembayaran SPP dan INTERNAL AUDIT

(laboratorium,

minat

workshop,

studio

dan

di

luar

perpustakaan)

kelas serta

dan

bakat,

penalaran dan kesejahteraan

mahasiwa.

Keseluruhan proses ini disusun dan dievaluasi dalam kerangka

SUMBER DAYA

MANAJEMEN KEUANGAN

pengisian KRS, pembelajaran di kelas dan

berbagai kegiatan penunjang kemahasiswaan seperti : kegiatan

MANAJEMEN FASILITAS/INFRASTRUKT UR

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

pembelajaran. Proses utama manajemen akademik meriputi :

acuan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pengembangan

PROSES PENDIDIKAN

manajemen akademik tersebut akan semakin kompleks dengan PROSES PENELITIAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

banyaknya jumlah mahasiswa yang tercatat dalam STIKES Mitra Bunda Persada Batam, sehingga sistem administrasi perlu dilaksanakan dengan rapih dan didukung

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

dengan

sistem

informasi yang memadai. Kebijakan manajemen akademik

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

ditetapkan oleh pimpinan STIKES Mitra Bunda Persada Batam dan operasionarisasinya dilaksanakan oleh beberapa lembaga/unit Gambar.8.3 Manejemen Kelembagaan Pendidikan Tinggi

yang relevan seperti : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK),

Kepala Bagian

Akademik,

Pusat

Penjaminan mutu (PPM), pusat pengkajian dan Pengembangan Akitifitas Instruksional (P3AT), dan berbagai Unit Pelaksana 228

Teknis (UPT) untuk penunjang kegiatan akademik (seperti:

Bagian Kemahasiswaan, dan berbagai Unit pelaksana Teknis

UPT Multi Media, UPT Perpustakaan, UPT Pusat Komputer,

(UPT) untuk penunjang kegiatan kemahasiswaan (seperti: UPT

UPT penerbita, dil).

Asrama, UPT Fasilitas Olah raga, UPT Medical Centre, UPT SAC dit).

B) Manajemen Kemahasiswaan STIKes Mitra Bunda Persada Batam perlu mengembangkan

C) Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

berbagai layanan yang melengkapi kegiatan mahasiswa selain

Salah satu keluaran STIKES Mitra Bunda Persada Batam

proses – proses pembelajaran di kelas dan laboratorium.

adalah karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan kemahasiswaan antara lain terdiri atas : pengembangan

Karya tersebut merupakan hasil dari proses penelitian dan

minat dan bakat,

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga

pengembangan kegiatan

penalaran

dan

pengembangan fasilitas kesejahteraan untuk mahasiswa.

pendidik dan kependidikan beserta mahasiswa, sebagai respon

Kegiatan – kegiatan tersebut perlu didukung dengan

atas kebutuhan yang berkembang dimasyarakat dan tuntutan untuk

berbagai fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelolanya.

SelaIu mengembangkan iptek,

Fasilitas tersebut dapat berupa: asrama mahasiswa, fasilitas

dukungan

olahraga, kantin, berbagai toko yang menyediakan kebutuhan

yang harus dikelola secara profesional.

mahasiswa, sarana kesehatan dll. organisasi pengelola fasilitas

dan pengabdian kepada masyarakat tersebut Secara kebijakan

tersebut

melaksanakan

di bawah pimpinan STIKES Mitra Bunda Persada Batam dan

tugasnya harus berupaya untuk dapat menampung berbagai

secara operasional dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang

aspirasi mahasisara yang sangat beragam.

relevan seperti : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

perlu

dibentuk khusus

dan

dalam

Manajemen kemahasiswaan tersebut secara kebijakan di

Kegiatan tersebut memerlukan

sumber daya STIKES Mitra Bunda Persada Batam

Masyarakat dan

berbagai

untuk

penunjang

kegiatan

bawah pimpinan universitas dan secara operasional dilaksanakan

penelitian

oleh

Laboratorium Terpadu, Laboratorium ditingkat jurusan, dll).

beberapa

lembaga

yang

relevan

seperti

:

Biro

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Kepala 229

danpengabdian

unit

Manajemen penelitian

kepada masyarakat (seperti ; UPT

D) Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur

dan tenaga kependidikan baru, penempatanpada tugas dan jabatan

Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi maka

yang sesuai, penyusunan jenjang karir, pelatihan dan penguatan

diperlukan sejumlah fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang

kapasitas diri, penegakan disiplin dan pemberian penghargaan

meliputi :

ruang kelas, laboratorium, studio, workshop,

serta persiapan pensiun. Pengembangan sumber daya manusia

perpustakaan, ruang dosen dan administrasi dan berbagai

tersebut perlu didukung oleh sistem administrasi yang rapi

penunjang lainnya, seperti : asrama, fasilitas olah rag, kantin,

yang memungkinkan semua pihak untuk memperoleh akses

dll. Fasilitas dan infra struktur tersebut perlu dikelola dengan

informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir

baik, dengan beberapa tahap pelaksanaan seperti : proses

masing-masing. Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut

pengadaan, inventarisasi operasi dan pemeliharaan, perbaikan,

secara kebijakan di bawah pimpinan perguruan tinggi dan

penghapusan (bila telah rusak berat) serta

administrasi

secara operasional dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang

pembukuan yang rapih agar dapat diketahui nilai aset yang

relevan seperti: Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian,

dimiliki Pada setiap saat. Manajemen fasilitas dan infrastruktur

Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, serta berbagai Unit

secara kebijakan di bawah pimpinan universitas dan secara

Pelaksana

operasional

sumberdaya manusia (seperti:UPT Medical Centre, Koperasi

dikelola oleh Biro

Administrasi

umurn

dan

Kepegawaian, dan ditingkat fakultas dibawah Kepala Bagian Tata

Teknis

(UPT)

untuk

penunjang

kegiatan

Pegawai, dll).

Usaha Fakultas dan di tingkat unit dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan, UPT. Asrama, UPT Fasum dll'

F) Manajemen Keuangan Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi, maka

E) Manajemen Sumber Daya Manusia

pembiayaan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan

Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi, maka sumber

daya

manusia

keberhasilan

yang meliputi tenaga pendidik dan

program

dan

layanan

kepada

masyarakat.

Kemampuan untuk merencanakan potensi penerimaan dan

kependidikan merupakan faktor yang penting. Manajemen sumber

rencana

daya manusia meliputi tahapan : rekrutmen tenaga pendidik

dinamika lembaga dan pertumbuhan menuju pencapaian visi 230

pengeluaran

yang berimbang

dapat

mendorong

dan misi STIKes Mitra Bunda Persada Batam. Manajemen

informasi kepada masyarakat tidak terhenti karena kerusakan

keuangan lersebut perlu didukung oleh kerapihan administrasi

jaringan telekomunikasi ataupun kesalahan dalam perangkat lunak

khususnya terkait dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap

sistem informasi Manajemen sistem informasi secara kebijakan di

peraturan perundangan yang berlaku serta akuntabililas publik

bawah pimpinan STIKes Mitra Bunda Persada Batam dan

yang dituntut masyarakat.

secara operasional dilaksanakan oleh UPT Pusat Komputer tiap

Manajemen keuangan tersebut secara kebijakan di bawah

unit pelaksatra akademik seyogyanya menriliki unsur pelaksana

tanggung jawab pimpinan STIKes Mitra Bunda Persada Batam

sistem informasi.

dan secara operasional dikelola oleh Biro Administrasi Umum dan Kepegawalan, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan

H) Penempatan Personel Yang Tepat

unsur pelaksana di tingkat jurusan.

Dengan

terbentuknya

suatu

lembaga

yang

mampu

menjabarkan visi' misi' strategi dalam tataran rencana strategis dan G) Manajemen Sinstem Informasi

operasional' maka tahap selanjutnya adalah perlunya untuk

Sebagai konsekuensi dari suatu lembaga pendidikan tinggi

mencari personel dengan kualifikasi yang tepat pada setiap

yang memberikan layanan kepada ribuan mahasiwa, jumlah

posisi jabatan untuk menjalankan roda organisasi. Pemilihan

tenaga

sedikit,

personel tersebutd apat dilakukan melalui serangkaian tahap

banyaknya fasilitas dan infrastruktur serta jumlah uang yang

seleksi yang terdiri atas: (1)seleksi administrasi berupa rekam

beredar cukup besar, maka manajemen sistem informasi menjadi

jejak kualifikasi pendidikan dan pengalaman' (2) seleksi

suatu keharusan, Manajemen sistem informasi ini meliputi :

kompetensi dan kesesuaian

penyediaan

sarana

prasarana

sistem

ditawarkan, dan (3) seleksi sikap dan attitude dalam bentuk

backbone

jaringan telekomunikasi

yang

pendidik

dan

dan

kependidikan

yang

tidak

informasi

dan

memungkinkan

teknis

dengan

jabatan

yang

model wawan cara dan psikotes untuk kepatutan dan kePantasan.

informasi proses Utama pendidikan tinggi tersebut dapat diakses dengan cepat, akurat dan terpercaya. Model sistem informasi tersebut luga harus memberikan jaminan bahwa layanan 231

dilengkapi dengan beberapa instrumen organisasi seperti :

16.3 Mekanisme Pemenuhan Standar Pengelolaan Untuk melaksanakan manajemen kelembagaan tersebut diatas

b.

Penetapan dasar hukum/aturan dan perundangan yang

diperlukan beberapa langkah utama sebagai berikut :

ditetapkan pemerintah dan dokumen-dokumen acuan kerja

A.

yang sah, seperti Statuta, Renstra, Renop,

Pemenuhan Visi, Misi, Strategi dan Program Untuk mencapai manajemen kelembagaan yang baik, pada tahap

awal

memperhatikan

diperlukan kejelasan visi dan

d.

misi dengan

jabatan

aspirasi seluruh stakeholders STIKes Mitra

dapat pelaksanakan

ini

dapat

dirangkum

tupoksi

tersebur.

dalam

ketentuan

Organisasidan Tata Kerja (OTK).

sasaran pengembangan ke depan dan memberikan gambaran atas

e.

Penetapan standar operasi dan prosedur (SOP) baik

bagaimana bentuk ideal STIKes Mitra Bunda Persada Batam

internal kelembagaan maupun antar lembaga dengan sasaran

dimasa yang akan datang.

utama memberikan layanan yang efisien dan efeklif.

Pemenuhan Mekanisme Kepemimpinan Peran

kepemimpinan

menjadi

f. sangat

penting

dalam

Pembakuan

mekanisme

kerja

kelembagaan

dan

mengupayakan suatu proses seitifikasi ekstemal yang dapat

menerjemahkan visi dan misi tersebut dalam bentuk suatu

memberikan pengakuan bahwa lembaga tersebut

program kerja yang konkret, realistis, dan mampu dicapai oleh

mampu bekerja dan berkinerja yang optimal.

perangkat kelembagaan yang ada. Seorang pemimpin juga

D.

diharapkan mampu mernbangun motivasi kerja dan lingkungan

C.

yang

penetapan

Bunda Persada Batam. visi dan misi lersebut menjadi tujuan dan

B.

Penetapan deskripsi jabatan dan spesifikasi/ kuatifikasi

telah

Pelatihan dan Sosialisasi Untuk membangun suatu manajemen kelembagaan yang kuat

kerja yang dinamis agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan

maka

program pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakaan

dengan suasana kerja yang kondusif.

Secara terus menerus mutlak diperlukan. Sasaran program ini

Penguatan Kelembagaan

antara lain untuk membangun kesadaran stakeholders internal

Setelah suatu lembaga dibentuk sesuai dengan tugas

untuk mencapai visi dan misi STIKes Mitra Bunda Persada

pokok dan fungsi (tupoksi) dan visi/misi STIKes Mitra Bunda

Batam, membangun kesadaran untuk mengikuti sistem dan

Persada Batam, maka perangkat kelembagaan tersebut perlu

mekanisme yang telahditetapkan, membangunkesadaran atas peran 232

masing – masing jabatan daIam organisasi, serta membangun

kondusif yang melibatkan selu ru h stake holders yang terkait

kesadaran atas perlunya team-work dan komitmen bersama untuk

dengan pelaksanaan tugas kelembagaan serta secara dinamis

mencapai visi dan misi tersebut.

mengikuti perkembangan

Program pelatihan dan sosialisasi tersebut dapat dilakukan

dan tuntutan

masyarakat

sebagai

pengguna layanan. Keterlibatan setiap anggota organisasi dalam

Secara berjenjang, sebagai berikut.:

proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

a.

Tahap rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan baru,

program dapat menghasilkan rasa ikut memiliki dan bertanggung

yang

jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja.

merupakan

pendekatan

b.

c.

tahap pengenalan

terhadap

Suasana

organisasi

kerja

baru

dan dan

Peguruan

tinggi

memiliki

tanggung

jawab

terhadap

sistem/mekanis medalam organisasi.

masyarakat secara luas dan pemerintah. Membangun kepatuhan

Tahap sebelum menduduki jabatan baru, yang merupakan

tehadap peraturan dan perundangan yang menjadi dasar hukum

tahap pembekalan pada setiap pejabat yang akan mulai

dalam proses pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan.

bertugas terkait dengan tupoksi masing – masing jabatan

Manajemen kelembagaan yang baik tetap mempunyai tanggung

dan bagaimana harapan dari pimpinan Stikes Mitra Bunda

jawab terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan

Persada Batam terhadap kinerja masing - masing jabatan

mendorong perilaku kepatuhan dan ketaatan dalam bentuk

tersebut.

kesadaran internal yang mengakar pada setiap individu dan

Tahap

pembentukan

dan

penguatan

lembaga

baru

organisasi.

merupakan tahap pembekalan kepada pejabat lama / baru terhadap perubahan / perluasan / penguatan tupoksi suatu

16.4 Mekanisme Pengendalian Standar Pengelolaan

jabatan tertentu terkait dengan perkembangan ke butuhan

Proses pengawasan dalam pelaksanaan program kerja di suatu

dan tuntutan masyarakat E.

kelembagaan pendidikan tinggi terbagi menjadi 3 (tiga) proses utama,

Penguatan Suasana Kerja

yaitu: pengawasan secara internal, pengawasan secara eksternal, dan

Pada tahap implementasi suatu pelaksanaan manajemen

akuntabilitas publik.

kelembagaan yang baik dapat menghasilkan suasana kerja yang

A. 233

Pengawasan Internal

Pengawasan

internal

dilaksanakan

oleh

suatu

unit

pelaksanaan dan hasil capaian pada kurun waktu tertentu.

independen di bawah pimpinan STIKes Mitra Bunda Persada

Dokumen tersebut dikirimkan secara rutin kepada setiap untuk

Batam yang di beberapa STIKes Mitra Bunda Persada Batam

diisi dan menjadi dasar dalam pemeriksaan lapangan.

sering disebut sebagai lnternal Audit (lA) atau Satuan Audit

Hasil pemeriksaan audit intemal tersebut dapat menjadi

lnternal (SAl) atau Satuan Pengawas lnternal (SPl). Fungsi

dasar pertimbangan pimpinan universitas dalam menentukan

utama unit ini adalah untuk mendampingi semua unit di

kebijakan perbaikan dan pengembangan program pada kurun

lingkungan

waktu berikutnya.

STIKes Mitra Bunda Persada

Batam

dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi

STIKes Mitra Bunda Persada

B.

Batam serta

Pengawasaneksternal dilakukan oleh lnspektorat Jenderal,

ketentuan yang berlaku.

BPKP dan BPK yang merupakan suatu instansi pengawasan

Ruang lingkup tugas unit audit internal ini dimulai pada saat

penyusunan

Pengawasan Eksternal

rencana

baik ditingkat departemen pemerintah maupun lembaga tinggi

kegiatan tahunan, pelaksanaan

negara Program pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga

pekerjaan, dan pelaporan hasil capaian program dalam satu kurun

tersebut merupakan

waktu terteniu dengan butir-butir pengawasan sebagai berikut :

organisasi, kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan

a. Hasil capaian kinerja suatu unit relatif terhadap perencanaan

perundangan serta sebagai upaya pencegahan terhadap setiap

yang telah disusun.

suatu

bentuk

pengawasan,

kinerja

penyimpangan baik yang dilakukan instansi secara prosedural

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

maupun perseorangan yang berindikasi pada tindak pidana

c. Kerapian manajemen dalam proses pengadaan barang dan

korupsi

d. Kerapian manajemen dalam pengelolaan keuangan

satuan

pengawasan eksternal

peraturan perundangan yang terkait dengan mekanisme audit

Keempat kerangka acuan tersebut dituangkan dalam

instansi Pemerintah

suatu borang pemeriksaan yang berisi keseluruhan informasi terkait

kerja

ditetapkan oleh masing – masing instansi tersebut berdasar

jasa.

yang

Mekanisme

dengan

dokumen

perencanaan,

proses 234

C.

Akuntabilitas Publik

BAB XVII

Pada prinsip tata kelola dan akuntabilitas publik, maka pengguna layanan diletakkan pada tempat

tertinggi

KEMAHASISWAAN

dalam

mernahami apa kebutuhan atas layanan pendidikan tinggi

17.1

Pendahuluan

yang baik. Tingkat kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction

Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar dan

lndex') menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan

belajar pada perguruan tinggi tertentu. Peserta didik menurut Undang

sebuah program

Undang No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dir melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Undang undang tentang system pendidikan nasional tersebut mengamanatkan : “Pendidikan Nasioanl berfungsi mengemnbangkan kemampuan dan

membentuk

watak

serta

peradaban

bangsa

yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa., bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pembimbingan

mahsiswa

pada

dasarnya

merupakan

pembimbingan pembelajaran, agar potensi yang dimiliki mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang bergunadalam kehidupannnya. Acuan adalah pasal 1 butir 1 Undang Undang tentang siistem 235

pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan

jenis jenis kegiatan yang dapat diselenggarakan.

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

A. Penetapan jenis kegiataan kemahasiswaan

proses pembelajaran, agar peserta idik secara aktif mengembangkan

Siswa Penetapan jenis kegiatan kemahasisiwaan mengacu

potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan,

pada visi dan misi Perguruan Tinggi, yang kemudian

pengendalian diri, kepribadian, ahklak mulia serta keterampilan yang

diturunkan menjadi visi dan misi dalam pembimbingan

diperlukan dirinya, masayarakat, bangsa dan Negara.

kemahasisiwaan.

Yang dimaksud dengan kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan

mampu

Kegiatan

meningkatkan

kemahasiiswaan

kepekaan

diharapkan

mahahasiswa

terhadap

kemahasiswaan yang bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler, dengan

permasalhan kehidupan masyarakat, menganngkat nama PT,

tujuan mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dwasa

melestarikan kekayaan budaya bagsa, dsb.

khususnya dibidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen

Kegiatan

hidup.Pembimbingan yang bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler

bidangnya sbb:

antara lain diarahkan pada pembimbingan kecakapan hidup yang

a. Bidang penalaran

meliputi

b. Bidang minat, bakat dan kegemaran

kecakapan

intelektual,

keolahragaan,

kesenian,

kepemimpinan, kewirausawan dsb.

kemahasiswaan

dikelompokkan

sesuai

c. Bidang organisasi d. Bidang kesejahteraan dan bakti social

17.2

B.

Mekanisme Penetapan Standar

Target target kegiatan

Semua kegiatan kemahsiswaan ini dilaksanakan sesuai dengan

Keberhasilan target kegiatan yang akan dicapai antara lain

standar yang telah ditetapkan oleh setiap institusi dengan melakukan

dipengaruhi oleh pembimbing kemahasiswaan dan fasilitas

benchmark.Untuk mengukur tingkat keberhasilan, setiap kegiatan

yang tersedia.

kemahasiswaan harus dapat dukuantifikasi dan dievalusi secara

C. Pembimbing Kemahasiswaan

prodik. Makin tinggi standar yang diguakan makin tinggi pula mutu

Pembimbing kemahasiswaan adlah Dosen atau tenaga

kegiatan kemahasisswaan yang dilakukan .

kependidikan di Perguruan Tinggi yang karena tugas atau

Sebelum mennetukan standar mutu terlebuh dahulu ditentukan

jabatannya ditetapkan meangani bidang kemahasiswaan. 236

Pembimbing kemahasiswaan adalah orang orang yang

a. Bidang Penalaran

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan yang yang

Dilaksanakan satu kali setahun didalam maupun diluar

terdiri atas dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan, dosen

kampus.

mata kuliah, dan pembimbing internal dari kalangan

b. Bidang minat , bakat dan kegemaran

mahasiswa (Badan Ekskutif Mahasiswa/ Himpunan atau

Seperti pramuka, resimen mahasiswa perkampus, pencinta

Keluarga Mahasiswa), yang dinilai memiliki kemapuan dan

alam, korp sukarela palang merah, olahraga dan kesenian

kegiatan dalam suatu kegiatan teetentu. Ketua jurusan/

c. Bidang organisasi

Bagian/Departemen dan Dosen mata kuliah juga perlu

Mengikuti kegiatan organisasi yang bersifat kepanitiaan,

memahami

maupun kelembagaan, intra maupun ekstrakampus.

masalah

kemahasiswaan,

sehingga

dapat

membantu pembimbing kemahasiswaan.

d. Bidang kesejahteraan dan bakti social

D. Fasilitas Kegiatan

Kegiatan bakti social, didalam maupun diluar kampus.

Fasilitas kegiatan terdiri dari sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kemahsiswaan untuk pengembangan

17.3

minat, bakat dan kegemaran, organisasi kesejahteraan dan

Mekanisme Pemenuhan Standar A.

bakti social.

Standar cara Pembimbingan kemahasiswaan Untuk

Penyediaan fasilitas untuk kemahasiswaan diarahkan

menyelenggarak

proses

bimbingan

dosen

pembimbing wajib mempunyai keterampilan yang diperoleh

sedemikian rupa untuk dapat menunjang perwujudan Susana

melalui

akdemik yang kondusif.

pengembangan

E. Standar mutu Kegiatan

Pelatihan

Standar mutu kegiatan ditentukan dengan mengacu kepada

pelatihan

khusus

pembimbing

pelatih

orientasi

seperti

pelatihan

kemahasiswaan pengembangan

orientasi (OPPEK),

pembimbing

kemahassiwaan(PROPPEK), training for trainers bidang

sasarn yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan. Sebagai contoh,

penalaran,

praktek baik dibawah ini dapat dijadikan standar pada keempat

manajemen mahasiwa (PPLKMM), diselenggarakan oleh

bidang kegiatan kemahasiswaan :

Dirjen Dikti maupun oleh Pt tersebut. 237

pelatihan

pemandu

latihan

keterampilan,

B.

Standar

kegiatan

dan

proses

Pembimbingan

a. Prilaku mahasiswa

kemahasiswaan

Semakin positif dan terus termotivasi untuk belajar melalui

Untuk melakukan kegiatan dibuatlah suatu peremncanaan,

organisasi

maupun

bekerja

dalam

tim,

memiliki

jiwa

pemenuhan kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan,

kepemimpinan, sportif, menghmati norma dan etika yang berlaku

atau bersifat incidental, serta dudukung sarana dan prasarana

dimasayarakat yang secara keseluruhan mendorong mahasiswa

yang memadai.

untuk selalu kreatif dan berprestasi.

Pembimbingan dapat berupa pelatihan jangka pendek

b. IPK mahasiswa

dengan target kompetensi yang spesifik. Standar kegiatan

Kegiatan kemahasiswaamn yang diikuti mahasiswa harus

ditetapkan secara realistis yang dapat memberikan informasi

meningkatkan semangat belajar, sehingga positif mempengaruhi

tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak

prestasi akademis (IPK)

lanjuthasil evaluasi (PDCA). C.

c. Pembimbing

Standar fasilitas kegiatan

Para pembimbing harus selalu mencari peluang untuk

Standar fasilitas untuk mencapai standar kegiatan kemahasiswaan

yang

baik

dapat

disesuaikan

meningkatkan kegiatan kemahassiwaan baik secara kualitatif

dengan

maupun kuantitatif di tingkat local, nasional, regional, maupun

kondisidan potensi masing masing PT. Kelengkapan dan kualitas

fasilitas

yang

disediakan

hendaknya

internasional.

selalu

d. Institusi

ditingkatkan, sehingga jenis kegiatan yang diprogramkan dapat

Tersedianya berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan

ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

kemahasiswaan sperti saran olahraga, kesenian, kelompok belajar, atau kegiatan lain, sejalan dengan skala prioritas yang tercantum

9.1

dalam visi dan misi PT.

Manajemen Pengendalian Standar Manajemen pengendalian standar merupakan tahap evaluasi

Mekanisme pengendalian lazim dikenal dengan manajemen

dari penetapan dan pemenuhan standar. Keberhasilannya ditunjukkan

mutu sebagai langkah PDCA(plan, Do, Check, Action). Contoh :

antara lain :

a. Keikutsertaan mahaiwa dalam kegiatan kemahasiswaan 238

b. Kehadiran dosen dalam proses bimbingan

BAB XVIII

c. Persentase dosen yang mengikuti pelatihan OPPK

SUASANA AKADEMIK

d. Peningkatan jumlah atau jenis kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.

18.1 Pendahuluan Proses pendidikan adalah sebuah proses transformasi-produktif yang intinya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan dari mereka (user) yang akan memanfaatkannyasebagai sumber daya produksi aktif di industri ataupun lapangan kerja yang lain. Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan, dll). Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu di perbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. Suasana Akademik (academic atmosphere) merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi, dan tujuannya. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, seperti interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antarmahasiswa, maupun interaksi antardosen, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi. Suasana akademik bukan komponen fi sik 239

yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali

Masukan Lingkungan

dan dirasakan. Suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan

Visi dan Misi

Sasaran dan Tujuan

proses pembelajaran (transformasiproduktif) yang berkualitas. Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi

Masukan (Mahasiswa)

akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa

PROSES Tata Pamong (Governance) Pengelolaan Program Proses Pembelajaran SUASANA AKADEMIK Penelitian Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat

Keluaran (Lulusan, dll)

dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana prasarana,

Dosen dan Tenaga Pendukung Sarana dan Prasarana Kurikulum, Biaya dan Sumber Daya

laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses

Masukan Instrumental

pembelajaran

Sistem Informasi & Kendali Mutu

Gambar 18.1 Proses Transformasi-Produktif di Perguruan Tingg

240

bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fi sik serta psikologi peserta didik

18.2 Landasan Hukum Standar Suasana Akademik 1.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

b) Pasal 19 ayat (3)

Pasal 1 ayat 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Setiap

menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta

pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan

didik

proses

dengan

pendidik

dan

sumber

belajar

pada

suatu

lingkunganbelajar. 2.

pendidikan

pembelajaran

melakukan

untuk

perencanaan,

terlaksananya

proses

pembelajaran yang efektif dan efisien.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Pasal 60 butir b Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru

dan

Dosen:

tugas

keprofesionalan

dosen

3. Statuta STIKes Mitra Bunda Persada Batam tentang mahasiswa dan

adalah

alumni.

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai

4. Rencana strategis (Renstra) STIKes Mitra Bunda Persada Batam

dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Proses pembelajaran

5. Kebijakan Mutu STIKes Mitra Bunda Persada Batam

diselenggarakan

secara

interaktif,

inspiratif,

menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,

3.

satuan

18.3 Luas Lingkup Standar Suasana Akademik

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses

kemandirian sesuai dengan bakat minat, dan perkembangan fisik

pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana ”feeling at

serta psikologis peserta didik.

home”. Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang standar

(dosen,

nasional pendidikan (SNP) menjelaskan:

organisasi manajemen dan kurikulum) dan mahasiswa yang mampu

a) Pasal 19 ayat (1) Proses

pembelajaran

fasilitas/

memberikan diselenggarakan

secara

interaktif,

sarana

kontribusi

prasarana,

dukungan

laboratorium,

untuk

perpustakaan,

kelancaran

proses

pembelajaran. Untuk mencapai hal itu maka perlu ditetapkan Standar

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik

Suasana Akademik.

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup 241

18.4 Mekanisme Penetapan Standar Susana Akademik

Pengetahuan (Knowledge)

Seberapa jauh suasana akademik sudah berhasil mencapai tingkat

Sikap/Mental (Attitude)  Etika, Moral, Integritas, Tanggung Jawab  Liability dan Accountability

 Specific Technical Issues  Hukum & UU  Lingkungan  Sosial, Ekonomi dan Budaya

kualitas yang diidealkan, maka hal tersebut bias diukur dengan bias diwujudkannya budaya akademik yang mengedepankan nilai-nilai dan etika akademik dari seluruh sivitas akademik PT. milai –nilai standar etika tersebut adalah sbb : A. Standar Etika Akademik Istilah etik dan moral metupakan istilah-istilah yang memiliki konotasi yang sama yaitu sebuah pengertian tentang salah dan benaratau buruk dan baik. Sementara itu banyak orang

Keterampilan (Skill)

menaruh harapan terhadap lembaga pendidikan agar tidak hanya

    

memberi bekal pengetahuan (knowledge), ataupun keterampilan (skill) saja kepada anak didik, melainkan juga pemahaman dan pembentukan soft skill seperti watak, sikap dan perilaku (attitude) di dalam kehidupan sehari-hari. Tiga

aspek

tersebut

akhirnya

akan

menjadi

dasar

pembentukan dan penilaian terhadap kompetensi seseorang sebagai hasil dari sebuah proses pendidikan seperti yang di tunjukan dalam gambar di bawah ini

242

Keterampilan Teknis Komunikasi Interpersonal Skill Sadar Kualitas Organisasi, Bisnis, Manajemen, dan Kepemimpinan.

Sebagai contoh mekanisme penetapan standar suasana

b.

Etika Mahasiswa

akademik dapat dikemukakan beberapa standar etika akademik,

Seperti halnya dengan dosen, maka mahasiswa sebagai

direpresentasikan sebagai etika

salah satu unsur sivitas akademika yang merupakan obyek

dosen dan etika mahasiswa, yang akan memberikan

dan sekaligus subyek dalam proses pembelajaran juga

jaminan mutu proses interaksi dosen-mahasiswa dan suasana

perlu memiliki, memahami dan mengindahkan, etika

akademik yang kondusif sbb :

akademik khususnya pada saat mereka sedang berinteraksi

a.

Etika Dosen

dengan dosen maupun sesama mahasiswa yang lain pada

Dosen adalah sebuah pilihan profesi mulia dan

saat mereka berada dalam lingkungan kampus. Mahasiswa

secara sadar diambil oleh seseorang yang ingin terlibat

PT memiliki sejumlah hak, berbagai kewajiban dan

dalam proses mencerdaskan bangsa. Untuk itu dosen wajib

beberapa larangan (plus sanksi manakala dilanggar) selama

untuk

berada dilingkungan akademik.

senantiasa

meningkatkan

kompetensi

dan

kualitasnya dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan dan bertanggung

B. Standar Budaya Akademik

jawab. Berkaitan dengan hal-hal tersebut seorang dosen

Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga yang sudah lama

harus mematuhi beberapa etika akademik yang berlaku

dikenal orang, yang memiliki tradisi maupun budaya akademik

bagi dosen pada saat melaksanakan kewajiban serta

yang khas, unik, spesifik sampai ke eksklusif. Budaya akademik

tanggung jawabnya. Kalau perlu etika akademik (dosen)

adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam,

ini dijabarka melalui peraturan atau kontrak kerja yang

majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi

mengikat, serta diikut dengan sanksi akademik maupun

yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan

kepegawaian bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

obyektifitas. Budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip

keebasan berpikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam

berbagai sumber daya pendidikan hanya factor pendukung, tetapi

suasana akademik yang dinamis, terbuka serta ilmiah.

kesadaran akan tanggung jawab dari sivitas akademika yang lebih

Hal yang disebut terkhir merupakan suatu standar untuk

signifikan dan menjadi roh terwujudnya suasana akademik yang

menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama

diharapkan.

berkaitan dengan model interaksi dosen-mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Suasana akademik yang dibangun dengan prinsip ini jelas akan menghapuskan doktrin in-loco parentis yang seringkali dijumpai dalam sebuah

A.

Standar Sarana dan Prasarana Akademik

komunitas tradisional dan tertutup. Doktrin ini menempatkan

STIkes Mitra Bunda Persada memiliki ruang kuliah dalam

dosen sebagai manusia superior yang tidak pernah salah, dan

jumlah dan luas yang memadai. Dalam hal ini standar yang

memiliki otoritas kebenaran yang harus sepenuhnya di taati oleh

digunakan sebagai acuan yaitu sekitar, 1,25 m2/mahasiswa.

mahasiswa.

Untuk

menciptakan kenyamanan dalam penyelenggaraan

pembelajaran di ruang kuliah telah dilengkapi fasilitas system

18.5 Mekanisme Pemenuhan Standar Suasana Akademik Suasana akademik harus mampu diwujudkan, dipelihara, dan

pengatur udara (AC) di setiap ruangan kuliah. Dan telah

ditingkatkan secara persuasif, dinamis, serta berkelanjutan dengan

memiliki ruangan Aula yang digunakan untuk kegiatan seminar

memperbaiki segala kekurangan yang ada. Beberapa parameter seperti

ataupun kegiatan wisuda dengan kapasitan 200-350 orang

sarana/prasarana akademik, mutu dan kuantitas interaksi kegiatan,

mahasiswa.

rancangan kegiatan, keterlibatan sivitas akademika dalam berbagai

B.

Standar Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiata Akademik

kegiatan, dan pengembangan kepribadian ilmiah akan dijadikan sebagai

Pemenuhan standar kuantitatif antara lain dapat diukur

tolak ukur pemenuhan standar terwujudnya suasana akademik yang

melalui frekuensi kehadiran yang harus dipenuhi per semester.

diharapkan.

Interaksi kegiatan akademiktidak hanya mencakup perubahan

Dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif, fasilitas dan

ranah kognitif saja, melainkan juga meliputi perubahan ranah 244

afektif, psikomotorik dan kooperatif.

Berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar,

Untuk menjamin mutu akademik diperlukan pemantauan

symposium, konfrensi, workshop, pelatihan merupakan upaya

secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembeajaran, baik

sivitas akademika untuk menunjukan kepada masyarakat

mengenai

maupun

maupun profesimengenai fungsi dan peran PT sebagai lembaga

keseluruhan substansi perkuliahan yang dibahas dengan Satuan

pendidikan yang memberi perhatian pada pengembangan ilmu

acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Program Kegiatan

dan teknologi, serta problematika yang dihadapi bangsa dan

Pembelajaran Semester (RPKPS).

Negara.

frekuensi

kehadiran

dosen/mahasiswa

Seluruh sivitas akademika juga memiliki tanggung awab C.

Standar Rancangan Pengembangan Suasana Akademik

dan komitmen yang kuat untuk terlibat aktif dalam setiap upaya

Setiap materi kuliah memerlukan rancangan yang berbeda.

untuk mencari serta menawarkan alternative solusi terbaik untuk

Demikian pula kematangan mahasiswa yang berbeda akan

kemaslahatan bersama. Pendidikan/Pengajaran  Wawasan/Knowledge  Buku Ajar/Hand-Out  Studi Kasus Nyata

memerlukan scenario pembelajaran yang berbeda. Mahasiswa semester awal berbeda kematangannya dengan mahasiswa semester akhir, karena itu memerlukan pendekatan maupun strategi

pembelajaran

perancangan metode

yang

berbeda

pula.

Tentu

Wawasan Baru Knowledge Teori/ Information Metodologi

saja

pembelajaran harus sesuai dengan

kebutuhan kurikulum, silabus RPS yang telah ditetapkan.

D.

Standar Keterlibatan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik

  

Penelitian Publikasi Ilmiah Patent Kompetensi Kepakaran

Jasa Konsultasi, Pelatihan dll

Problem solving (Aplikasi) Permasalahan

Studi kasus nyata

Pengabdian/Pelayanan Pada Masyarakat  Jasa Produk, Informasi  Nilai-Nilai Baru

Gambar 18.3 Mekanisme Standar Keterkaitan Tri Dharma

Sarana & Prasara na

Perguruan Tinggi Terintegrasi dengan Perwujudan Suasana Akademik Kondusif E.

Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah

SP BelajarMengajar (OHP, LCD, Multimedia, dll)

Pengembangan kepribadian ilmiah dikalangan dosen difokuskan dengan cara memotivasi dosen melakuakn kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara proporsional. Selain itu juga didorong untuk senantiasa aktif menjalankan dan melestarikan budaya baca-tulis. Kemampuan dan kemauan dosen untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan

Fasilitas OR, Refreshing, Student Centre, Asrama

Pustakawan , Laboran, Staf Adm

Peralatan & Petunjuk Praktiku m

Ruang Lab/ Workshop/S tudio

3. Tupo ksi

Staff Dosen Mahasis wa

1.

At ura n Metod a Tu PP

ju an U m u m

Sebab 4. Tuju (Cause)

Tinggi selain akan membentukkepribadian ilmiah, juga dapat

an UK

dijadikan panutan dan memberi teladan kepada mahasiswa atau sejawat dosen lainnya yang lebih muda.

a. Nam a Kegi atan

Kualitas Suasana Akademik

Akibat (Effect)

2. Sa sa ra b.Mas n Secara sederhana, suasana akademik yang kondusif dapat disimpulkan ukan U dari derajat kepuasan dan derajat motivasi sivitas akademika dalam berprilaku m c. Kelu untuk mencapai tujuan pribadi, sebagai ufungsi dari tujuan PT. Dalam aran m

18.6 Mekanisme Pengendalian Standar Suasana Akademik A.

Manus ia (SDM)

Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik Suasana akademik merupakan hasil interaksi dari berbagai macam komponen pendukung seperti digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini

pengertian tersebut, kinerja pribadi anggota sivitas akademika (yang tidak ku Teks,

Jurnal, tujuan CD terlepas dan dilandasi dengan pribadi) terkait menunjang kinerja Akademi Rom, dll

246

k

kelembagaan. B.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari

Pengukuran Knaerja Suasana Akademik

pembangunan nasional, diarahkan untuk mencapai Visi Kementrian

Peningkatan suasana akademik seperti halnya dengan peningkatan

kesehatan

yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan

kinerja, tidak terjadi secara acak atau kebetulan, tetapi lebih merupakan

berkeadilan

melalui

pelaksanaan

misi.

Meningkatkan

derajat

akibat dari tindakan pengelolaan/pembinaan yang direncanakan,

kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk

diorganisasikan dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan

swasta dan madani. Melindungi kesehatan masyarajat dengan

terintegrasi.

menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. Tujuan

pembangunan

kesehatan

diwujudkan

melalui

penyelenggaraan berbagai upaya keehatan yang harus didukung oleh tenaga

kesehatan

yang

memasai

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat. Tenaga kesehatan tersebut harus memiliki kompetensi serta etika yang sesuai dengan apa yang diperlukan di pelayanan, untuk mendapatkan tenaga kesehatan seperti itu dibutuhkan berbagai upaya diantaranya melalui peningkatan mutu serta profesionalisme tenaga kesehatan. Peningkatan mutu lulusan diperoleh melalui BAB XIX

pengaturan seleksi, proses pembelajaran, evalusi/ujian akhir, dan

STANDAR LAHAN PRAKTIK

penataan ijazah sedangkan peningkatan mutu institusi melalui pengaturan perizinan pendirian institusi, sarana dan prasarana, tenaga

19.1

Latar Belakang

pendidik dan kependidikan, pengelola, akreditasi, dan Sistem Informasi

Pendidikan Tenaga Kesehatan.

19.3 Pengertian

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

1.

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung

Nasional Pendidikan pada pasal 91 menyebutkan bahwa setiap satuan

jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat kemampuan untuk

pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu

mengerjakan tugas –tugas dibidang pekerjaan tertentu

pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana. Dalam

2.

implementasinya institusi diknakes harus menyusun berbagai standar yang

Praktik Klinik adalah Pembelajaran yang dilaksanakan dilahan praktik dalam jangka waktu tertentu

pengembangannya harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Salah

3.

Standar Praktik adalahKriteria minimal yang harus dipenuhi

satu dari 8 standar tersebut adalah standar sarana dan prasarana yang

dalam melaksanakan pembelajaran praktik untuk mencapai

diantaranya mengatur tentang lahan praktik bagi institusi pendidikan.

kompetensi peserta didik 4.

dipersyaratkan yang berada di luar institusi pendidikan untuk

19.2 Tujuan Standar lahan praktik ini bertujuan untuk: 1.

menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah

Memberikan acuan bagi institusi pendidikan dan lahan praktik

didapat mahasiswa di institusi dalam pencapaian kompetensi yang

dalam pengelolaan praktik di lahan/lapangan supaya sesuai

diharapkan di dalam kurikulum Pendidikan

dengan kompetensi yang disyaratkan dalam kurikulum dan

2.

3.

Lahan Praktik adalah Tempat yang memenuhi kriteria yang

5.

Pembimbing adalah Dosen mata kuliah keahlian yang bekerja

kewenangan profesinya

pada institusi pendidikan dan memiliki tugas dan tanggung jawab

Memberikan acuan bagi institusi pendidikan dalam memilih

memfasilitasi dan membimbing peserta didik dalam melaksanakan

lahan praktikyang menunjang pencapaian kompetensi

praktik klinik

Membantu institusi pendidikan dan pengelola lahan praktik

6.

dalam meningkatkan mutu pembelajaran praktik

Laporan Praktik klinik adalah Merupakan laporan hasil kegiatan yang dilakukan setelah pembelajaran praktik untuk membahas hal-

.

hal yang telah dilaksanakan, meliputi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran Praktik klinik, kendala yang 248

dihadapi dan cara mengatasi masalah, membandingkan masalah

1.

dan bertukar pengalaman didalam kelompok. 7.

a) Memiliki

MoU adalah model kerjasama dan kemitraan antara institusi

proses

awal

sebelum

pelayanan

keperawatan,

jumlah yang memadai (rasio maksimal 1:8)

bersama-sama melaksanakan proses pembelajaran praktik klinik merupakan

dan

b) Memiliki instruktur klinik sesuai kualifikasi dengan

klinik dari pendidikan dan instruktur klinik dari wahana praktik

Pembekalan

fasilitas

kebidanan dan farmasi

pendidikan dengan wahana praktik pendidikan, dimana instruktur

8.

Rumah Sakit

c) Memiliki nota kesepahaman (MoU) institusi pendidikan

mahasiswa

dengan Lahan Praktik

mengelola klien dimana pembimbing mengevaluasi kesiapan

d) Tersedianya berbagai kasus dan jumlah kasus/pasien

mahasiswa dalam mengelola klien yang meliputi kesiapan

yang memadai sesuai dengan kompetensi yang akan

instrumen dan tugas yang harus dikerjakan praktikan sebagai

dicapai

bahan untuk mencapai kompetensi.

e) Tersedianya tempat untuk pelaksanaan bimbingan, termasuk ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan asessment, casting, fitting, dan evaluasi

19.4 Standar Lahan Praktik Standar lahan praktik klinik adalah standar minimal yang harus

2.

Puskesmas sebagai lahan untuk melaksanakan praktik CBR

dipenuhi dalam melaksanakan pembelajaran praktik klinik untuk

(Community Based Rehabilitation)

mencapai kompetensi peserta didik.

a) Memiliki Instruktur Klinik dengan kualifikasi sesuai

A. Lahan Praktik Klinik Lahan praktik Klinik yang dipilih harus memenuhi kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Adapun kriteria lahan praktik klinik sebagai berikut ini :

dengan bidang keilmuannya b) Memiliki nota kesepahaman (MoU) institusi pendidikan dengan Lahan Praktik

c) Tersedianya berbagai kasus dan jumlah kasus/pasien

Fungsi utama dari pembimbing adalah melaksanakan

yang memadai sesuai dengan kompetensi yang akan

bimbingan pada peserta didik sehingga dapat mencapai

dicapai

kompetensi sesuai tuntutan kurikulum.

d) Tersedianya tempat untuk pelaksanaan bimbingan,

2.

termasuk ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan

Kriteria pembimbing praktik klinik sebagai berikut : a.

asessment, casting, fitting, dan evaluasi

3.

Dosen berkualifikasi minimal Diploma III atau Sarjana dengan masa kerja minimal tiga tahun

Bidan Praktik Mandiri

b.

Dosen memiliki kompetensi sesuai keahliannya

c.

Dosen tim mata ajar yang terlibat dalam proses belajar

a) Memiliki Instruktur Klinik dengan kualifikasi sesuai

mengajar

dengan bidang keilmuannya

d.

Memiliki SK pengangkatan sebagai pembimbing.

b) Memiliki nota kesepahaman (MoU) institusi pendidikan dengan Lahan Praktik

C. Instruktur Klinik

c) Tersedianya berbagai kasus dan jumlah kasus/pasien

1.

Fungsi

yang memadai sesuai dengan kompetensi yang akan

Fungsi

dicapai

utama

Instruktur

Klinik

adalah

memfasilitasi dan melaksanakan bimbingan praktik di lahan

d) Tersedianya tempat untuk pelaksanaan bimbingan,

praktik sehingga peserta didikdapat mencapai kompetensi

termasuk ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan

sesuai tuntutan kurikulum.

asessment, casting, fitting, dan evaluasi

2.

Kriteria instruktur klinik sebagai berikut: Mempunyai

B. Pembimbing 1.

dari

latar

belakang

pendidikan

dengan

kualifikasi Diploma IIIatau setingkat lebih tinggi

Fungsi

dengan pendidikan yang diselenggarakan a. 250

Mempunyai latar belakang di bidang Diploma III

Ortotik Prostetik sesuai dengan bidang keilmuannya dengan pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai tenaga di lahan praktik b.

Memiliki

Surat

Tanda

Registrasi

(STRMemiliki

BAB XX

sertifikat sebagai pembimbing praktik klinik c.

Memiliki SK pengangkatan sebagai instruktur Lahan Praktik

d.

e.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Merencanakan, melaksanakan mengevaluasi proses

20.1 Pendahuluan Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu

pembelajaran praktik klinik

pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana.

Instruktur Klinik khusus untuk lahan praktik Puskesmas

Pemerintah

tidak harus berasal dari pendidikan Ortotik Prostetik,

pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana.

melainkan berkualifikas

Standar sarana dan prasarana berdasarkan PP No.19 tahun 2005 tentang

melalui

menteri

pendidikan

menerbitkan

peraturan

standar nasional pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

20.2 Definisi

a.

Standar sarana dan prasarana adalah criteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,serta sumber bekajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan sumber informasi dan komunikasi

b. Sarana adalah segala informasi yang didapat sebagai alat/media c.

Lampiran 1

Prasarana adalah perangkat penunjang suatu proses pendidikan agar Struktur Organisasi STIKes Mitra Bunda Persada

tujuan pendidikan tercapai

20.3 Prasarana

KETUA YAYASAN

Prasarana akademik dapat dibagi menjadi dua kelompok: 1.

Prasarana Bangunan KETUA

Mencangkup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan

Senat STIKes

STIKes MITRA BUNDA PERSADA

ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang alboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, Dewan Pertimbangan

kegiatan mahasiswa, fasilitas umum, dan pelayanan mahasiswa

D

seperti kantin, tempat ibadah, sarana olahraga, dan transportasi

2.

berupa mobil bus untuk kegiatan praktik mahasiswa ke lapangan

PUKET I

PUKET II

Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listruk, jaringan

BIDANG AKADEMIK

Bid. Adm. Umum dan Kepegawaian

Bag. Administrasi Akademik (BAA)

telekomunikasi dan gedung parker

Bag. Administrasi Um dan Kepegawaian Bag. Administrasi Keuangan

Bag. Sistem Informasi Manajemen

252

PRODI

PRODI

S-1 Kep

Ners

PRODI

Bag. Koperasi

PRODI

PRODI

D-III Keperawatan

S-1 Farmasi

Ka. LPPM

Laboratorium

Lampiran 2 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Nama Unit di No.

(1) 1

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

(2)

(3)

Pimpinan STIKes

Ketua

Tugas Pokok dan Fungsi

(4) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Bunda Persada sebagai penanggung jawab utama untuk melaksanakan dan

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

memberikan arahan serta

lingkungan

kebijakan umum dan

b.

Membina

dan

menetapkan peraturan, norma,

melaksanakan

dan tolak ukur

kerjasama

penyelenggaraan pendidikan

instansi, badan swasta

tinggi yang berada dibawah

dan masyarakat untuk

dan bertanggung jawab

memecahkan persoalan

langsung kepada Yayasan

yang timbul, terutama

Harapan Bunda Batam. Ketua

yang

mempunyai tugas dan fungsi:

bidang tanggung jawab

a.

Memimpin

yang

menyelenggarakan

lembaga

pendidikan,

penelitian

c.

Ketua

dengan

menyangkut

menguntungkan

bertanggung

dan pengabdian kepada

jawab atas ketertiban

masyarakat,

membina

dan keamanan didalam

tenaga

pendidik,

kampus STIKes Mitra

mahasiswa,

tenaga

administrasi,

serta

hubungannya

dengan

Bunda Persada Batam. d.

Ketua semua

254

membentuk panitia

dan

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

e.

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

menghadiri semua rapat

pengurusan

dilingkungan

serta

STIKes

Mitra Bunda Persada

kepada

Ketua

yayasan

berkewajiban

yayasan

mengusulkan pengurus tentang

menilai laporan semua

pengangkatan, kenaikan

bidang kegiatan semua

pangkat,

rapat

pemberhentian

STIKes

Mitra

mutasi

dan staf

Bunda Persada Batam

personalia

Pembantu

baik

dengan prosedur yang

Ketua I

Ketua, Ketua program

berlaku

dengan

studi,

memberi

laporan

dari

Pegawai

f.

Pembantu

Staf

Pengajar,

Administrasi

sesuai

berkala tentang keadaan

lainnya.

dan

perkembangan

Ketua sebagai anggota

STIKes

Mitra

ex-officio dari yayasan

Persada Batam kepada

menghadiri semua rapat

Yayasan

Bunda

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

g.

Ketua

atas

No.

prakarsa

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi Ketua III

kurikulum, bahan pengajaran,

Pembantu

sendiri

Ketua II

berdasarkan atas usulan

pengembangan SDM

dari Pembantu Ketua

akademik, kegiatan

merumuskan

kepustakaan maupun sumber

mengolah rencana

maupun

Tugas Pokok dan Fungsi

dan ujian, penelitian dan

serta rencana-

belajar lainnya;

untuk

Dalam menjalankan tugasnya

melaksanakan

Pembantu Ketua I mempunyai

pengembangan pembangunan

dan

fungsi :

STIKes

a. Pelaksana kegiatan dalam

Mitra Bunda Persada

rangka membantu Ketua

Batam sesuai dengan

dalam

prosedur

pelaksanaan

kebijaksanaan

/ kepada

memimpin pendidikan,

penelitian dan pengabdian

Menristekdikti

kepada masyarakat. b. Membantu Ketua dalam

Pembantu

Pembantu Ketua I Bidang

pelaksanaan

Akademik membantu Ketua

STIKes

Mitra

dalam bidang pengembangan

Persada

Batam

256

pembinaan Bunda serta

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

mengkoordinasikan

memberikan

kegiatan

dan petunjuk pelaksanaan

perancanaan,

pelaksanaan

dan

bimbingan

tugas;

pengembangan pendidikan

d. Pelaksana

pengajaran, penelitian, dan

kedinasan

lain

yang

pengabdian

diberikan

oleh

Ketua

kepada

masyarakat

tugas-tugas

STIKes;

c. Membantu

Ketua

menentukan

Pembantu Ketua II Bidang

Kebijaksanaan

dan

Keuangan dan administrasi

bertanggung jawab untuk

umum membantu Ketua

memimpin

dalam bidang pengelolaan

dan

mengkoordinasikan semua

administrasi umum dan

unsur

pengembangan SDM non

yang

dilingkungan sekolah

terkait pendidikan

tinggi

serta

akademik; Dalam menjalankan tugasnya,

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

Pembantu Ketua II

Pembantu Ketua III Bidang

mempunyai fungsi:

Kemahasiswaan membantu

a. Pelaksana kegiatan dalam

Ketua dalam penerimaan

rangka membantu Ketua

mahasiswa baru, pembinaan

dalam

mahasiswa dan alumni,

kegiatan

pelaksanaan di

kepegawaian,

bidang

kerjasama serta bantuan hukum

keuangan

untuk mahasiswa.

dan administrasi umum;

Dalam menjalankan tugasnya,

b. Pelaksana kegiatan dalam

Pembantu Ketua III

rangka membantu Ketua

mempunyai fungsi :

dalam

menentukan

kebijaksanaan keuangan,

a. Pelaksana

dibidang

mahasiawa baru STIKes

kepegawaian

Mitra Bunda Persada

dan administrasi umum; c. Pelaksanaan

penerimaan

b. Membantu Ketua

tugas-tugas

dalam

pengabdian masyarakat;

dinas lain yang diberikan oleh Ketua STIKes Mitra

c. Membantu Ketua

Bunda Persada

pembinaan serta 258

dalam

mahasiswa layanan

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

kesejahteraan mahasiswa; d. Membantu Ketua

dalam

pengurusan ijazah; e. Membantu Ketua

bantuan

hukum

dalam

Unit

Tinggi

Akademik

Tugas Pokok dan Fungsi

pertimbangan penyelenggaraan akademik,

akademik serta hubungan

dalam

melaksanakan tugas

untuk

sebagaimana dimaksud ayat (1) Senat Akademik

g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh STIKes

Perguruan

dengan lingkungannya. Dalam

mahasiswa;

Ketua

Nama Generik

kebijakan dan pengembangan

pembinaan alumni; f. Membantu Ketua

No.

Mitra

Bunda Persada.

mempunyai fungsi : 1. Perumusan akademik

dan

pengembangan akademik; 2. Perumusan

2

kebijakan

kebijakan

Senat

Senat

Senat Akademik mempunyai

penilaian prestasi akademik

perguruan

Akademik

tugas merumuskan, menilai,

dan

memberikan persetujuan dan

kepribadian

tinggi/senat

kecakapan

serta civitas

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

akademik; 3. Perumusan

akademik norma

dan

pendidikan,

7. Penegak

sesuai

8. Bersama ketua menyiapkan

anggaran

program akademik seperti

belanja

Renstra, RIP dan Peraturan

akademik yang diajukan

Akademik

oleh pimpinan akademik;

3

5. Penilaian

Dewan

Dewan

Melakukan monitoring dan

Pengawas

Pengawas

evaluasi terhadap kegiatan

pertanggungjawaban

civitas akademika

pimpinan akademik atas pelaksanaan

4

kebijakan

Dewan

Dewan

Memberikan pertimbangan

Pertimbangan

Pertimbangan

kepada Ketua dalam membuat

yang telah ditetapkan; 6. Perumusan peraturan

norma-norma

akademik

4. Pemberian persetujuan atas

dan

otonomi

yang berlaku bagi civitas

pedoman penyelenggaraan;

rencana

dan

keilmuan akademik

tolok ukur penyelenggaraan

pendapatan

Tugas Pokok dan Fungsi

norma

kebijakan-kebijakan untuk dan

civitas akademik dan

pelaksanaan

kebebasan

akademik,

kebebasan

mimbar

stakeholder 5

260

Dewan Kode

Dewan Kode

Menegakan terhadap

Etik

Etik

implementasi kode etik bagi

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

civitas akademika 6

Program Studi

Tugas Pokok dan Fungsi

b. Menyiapkan

proses

Ketua

Ketua program studi

pembelajaran pada program

Program Studi

membantu Ketua STIKes

studi masing-masing c. Melaksanakan

Mitra Bunda Persada dalam

proses

proses pembelajaran, dalam

pembelajaran pada program

program studi tersebut dan

studi masing-masing d. Melaksanakan

bertanggung jawab kepada

evaluasi

Ketua STIKes Mitra Bunda

proses pembelajaran pada

Persada .Dalam menjalankan

program

tugasnya, Ketua program

masing

studi mempunyai fungsi :

e. Pelaksana

a. Pelaksana kegiatan dalam rangka dalam

membantu

Ketua

masing;

masing-

tugas-tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

Ketua

STIKes

pelaksanaan

pendidikan di prodi masing-

studi

7

Sekretaris

Sekretaris program studi

Program Studi

mempunyai tugas

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

melaksanakan sebagian

akademik pada program

urusan proses pembelajaran di

studi;

masing-masing program studi. Untuk

melaksanakan

d. Pengkoordinasi tata tertib

tugas

perkuliahan,

jadwal

sebagaimana dimaksud ayat

kegiatan dosen

(1)

dan efektifitas kurikulum

pasal

program

ini

studi

sekretaris mempunyai

lainnya

fungsi :

program

studi;

a. Pelaksana kegiatan proses

e. Pengatur penyelenggaraan

pembelajaran;

ujian akhir dan ujian tengah

b. Pelaksana pengolahan

urusan data

semester

dan

pada

program

studi;

program kegiatan program

f. Penyusun

studi;

laporan

dan

evaluasi terhadap berbagai

c. Mengkoordinasikan tugastugas

pada

pengajar

penilaian

pendidikan pengembangan

kegiatan

hasil

administrasi

akademik program studi;

dan

g. Menghimpun

data

dan

dalam

menyusun rencana kegiatan

rangka peningkatan mutu

yang berhubungan dengan 262

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

kurikulum mahasiswa pada

menghimpun bahan laporan

program studi;

serta

h. Mengatur penyelenggaraan jam

perkuliahan

pendidikan praktek

teori

pada

supervisi

terhadap

kegiatan yang menyangkut

serta

administrasi akademik pada

atau

program studi;

program

k. Pelaksana tugas-tugas lain

studi;

yang diberikan oleh Ketua / Ketua Program Studi;

i. Mengatur

pelaksanaan

Bagian

Membuat perencanaan

program pemberian materi

Perencanaan

pengembangan tentang

pelajaran

dan

kegiatan pengajaran,

dan

dosen

8

pengajar

ditempat

pengembangan

penelitian, pengabdian

perkuliahan

maupun

Tri Dharma

masyarakat serta penunjang

ekstrakurikuler

lainnya

Perguruan

Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tinggi

yang akan dikoordiansikan

pada program studi; j. Memantau

dan

dengan Pembantu Ketua I, Ka

Nama Unit di No.

9

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

Program Studi dan Ka LPPM

pengembangan

dalam

Pelaksana

Bagian

Bagian Administrasi

rangka

kegiatan

Administrasi

Akademik mempunyai tugas

mutu akademik.

akademik

Akademik dan

dan fungsi :

Kemahasiswaan

a. Bertugas melaksanakan

(BAAK)

peningkatan

4. Pengkoordinasian tata tertib

perkuliahan,

sebagian urusan koordinasi

jadwal kegiatan dosen

dan kegiatan administrasi

pengajar,

di bidang akademik

efektifitas kurikulum. 5. Penyelenggaraan ujian

b. Fungsi :

tengah

1. Pelaksana pengolahan

dan

6. Menyusun

dan program akademik,

berhubungan

kegiatan

kurikulum.

administrasi

yang dengan

7. Mengatur

akademik.

penyelenggaraan

3. Mengkoordinasikan

pendidikan

rencana

kegiatan

laporan

EPSBED dan evaluasi

penilaian

akhir

semester

data

2. Penyusun

dan

perkuliahan

hasil

jam serta

pendidikan teori dan

dan 264

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

praktek.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

mahasiswa, serta alumni.

8. Pelaksana tugas-tugas lain

No.

yang

diberikan

oleh Pembantu Ketua I

b. Fungsi : 1. Pelaksana data

pengolahan

dan

kegiatan serta

program pembinaan pelayanan

Bagian Administrasi

kesejahteraan

Kemahasiswaan di

kemahasiswaan.

lingkungan STIKES Mitra

2. Penyelenggaraan dan

Bunda Persada yang memiliki

penerimaan mahasiswa

tugas dan fungsi :

baru.

a. Bertugas

melaksanakan

sebagian

urusan,

3. Penyusunan laporan dan evaluasi

kegiatan

koordinasi, dan kegiatan di

administrasi

kegiatan

bidang

kemahasiswaan.

kemahasiswaan,

penelitian dan pengabdian

4. Pengelola

data

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

administrasi mahasiswa

b. Melaksanakan

serta dokumentasi. 5. Pelaksana

kegiatan

dalam bentuk neraca, buku

penelitian

dan

kas serta semua transaksi harian

6. Pelaksana study

c. Melakukan

pembayaran

transaksi pengadaan sarana

kerja.

dan prasarana; tugas-tugas

d. Menyusun dan membuat

lain yang diberikan oleh

Kepegawaian

Pembantu Ketua III.

tugas :

pelayanan dan

a. Merencanakan membuat

pengajuan

laporan buku kas dan buku bank, e. Melakukan

Unit Keuangan mempunyai

administrasi,

pendukung

memberikan

informasi lowongan

7. Pelaksana

Keuangan

dan

nomor bukti transaksi.

pelacakan alumni dan

Pelaksana

kegiatan

pencatatan dan pelaporan

pengabdian mahasiswa.

10

Tugas Pokok dan Fungsi

penyusunan

data

rekapitulasi

dan

pembayaran

berdasarkan

kas

usulan dan aturan yang berlaku.

untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi

f. Melaksanakan tugas-tugas

sesuai dengan tugasnya; 266

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

lain yang diberikan oleh

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

d. Melaksanakan administrasi

Ketua STIKes Mitra Bunda

Kepegawaian,

Persada ;

melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta

Unit Kepegawaian mempunyai

upaya

Umum dan

tugas :

kesejahteraan pegawai;

Perlengkapan

a. Merencanakan menganalisa

dan kebutuhan

SDM berdasarkan rasio. b. Melaksanakan

rekrutmen

pegawai baru.

dengan pendidikan.

baru

e. Mengusulkan

jabatan

fungsional dosen. f. Melaksanakan mutasi pada semua pegawai.

c. Melaksanakan penempatan pegawai

peningkatan

g. Melaksanakan tugas-tugas

sesuai

lain yang diberikan oleh

kualifikasi

Ketua STIKes Mitra Bunda Persada ;

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

melaksanakan

keindahan,

kebersihan dan keamanan Unit Umum dan Perlengkapan

kantor;

mempunyai tugas : a. Merencanakan

kebutuhan

e. Menyusun

rencana

kebutuhan

barang,

sarana dan prasarana PBM

mengatur dan mengelola

dan

barang-barang

non

PBM

sesuai

kebutuhan.

inventaris

kantor;

b. Menyiapkan

data

f. Menangani

pengaduan

inventarisasi perlengkapan

masyarakat terkait dengan

dan

pelaksanaaan tugas.

informasi

penyusunan

guna kebijakan

g. Melaksanakan tugas-tugas

teknis dan operasional; c. Melaksanakan

lain yang diberikan oleh

urusan

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu

administrasi umum, rumah

Kesehatan

tangga,

Persada

perlengkapan,

ketatalaksanaan

rencana

Bunda

(surat

menyurat) dan kearsipan; d. Menyusun

Mitra

11

dan 268

Pelaksana

Penjaminan

Penjaminan mutu merupakan

Penjaminan

Mutu

kegiatan sistemik penjaminan

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

mutu pendidikan tinggi di

Mutu

perguruan

tinggi,

oleh

perguruan tinggi (internally driven),

12

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

sumber daya. b. Fungsi : 1. Pelaksanaan,

untuk

mengawasi

perencanaan,

penyelenggaraan

pendidikan

pengarahan

tinggi oleh perguruan tinggi

pengembangan

secara berkelanjutan.

pendidikan dan profesi

Lembaga

Pendidikan,

Pendidikan memiliki tugas dan

untuk kemajuan ilmu

Penelitian dan

Penelitian, dan

fungsi :

pengetahuan.

Pengabdian

Pengabdian

a. Bertugas

Masyarakat

Masyarakat

melaksanakan, 2. Pelaksanaan

mengkoordinasikan, memantau,

dan

pelaksanaan

menilai kegiatan

peningkatan

mutu

pengembangan

pengembangan pendidikan

pendidikan dan profesi

dan

secara berkelanjutan

profesi,

serta

mengusahakan administrasi

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

Penelitian dan Pengabdian

bidang

Masyarakat memiliki tugas

dan Kebidanan.

dan fungsi : a. Bertugas

3. Mengkoordinasikan melaksanakan,

kegiatan

mengkoordinasikan, memantau,

Keperawatan

dan

dengan menilai

pelaksanaan

penelitian instansi

terkait/pihak ketiga.

kegiatan

4. Melaksanakan

penelitian dan pengabdian

pengabdian masyarakat

masyarakat

sesuai

b. Fungsi :

kemampuan,

1. Melaksanakan pengkajian

dengan

tugas, dan

kewenangan. penelitian

5. Melaksanakan

dan pengembangan di

tugas

bidang keperawatan dan

diberikan oleh Ketua

kebidanan.

STIKes Mitra Bunda

2. Melaksanakan

lain

tugasyang

Persada.

pengembangan

hasil

13

Dosen dan

Dosen adalah tenaga pengajar

penelitian dalam rangka

Tenaga

di lingkungan STIKes Mitra

perumusan

Pendidik

Bunda Persada yang berada di

kebijakan 270

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

bawah tanggung jawab Ketua

c. Melaksanakan

kegiatan

STIKes Mitra Bunda Persada ;

pengabdian

kepada

Kelompok Dosen mempunyai

masyarakat dalam rangka

tugas:

pendidikan dan pengajaran

a. Melaksanakan

kegiatan

atau dalam kegiatan lain

pendidikan dan pengajaran

yang

sesuai dengan wewenang

pelaksanaan tugas umum

jenjang

pemerintah

jabatan

akademiknya b. Melaksanakan penelitian

dalam

dalam

dan

pembangunan kegiatan rangka

pendidikan dan pengajaran atau

menunjang

kegiatan

sesuai

dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya d. Menyusun

silabus

mata

ajaran berdasarkan tujuan

pengembangan ilmu sesuai

pendidikan

yang

ingin

dengan wewenang jenjang

dicapai

dengan

cara

jabatan akademiknya

melaksanakan

koordinasi

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

dengan pihak yang terkait e. Membuat

satuan

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

dapat

acara

berjalan

sesuai

apa

yang

dengan

perkuliahan f. Memberikan

Nama Generik

diharapkan bimbingan

h. Menyusun

serta

kepada peserta didik secara

mengembangkan

khusus

atau

dalam

paket

modul

pendidikan

melaksanakan penugasan/

sesuai

diskusi dalam kelas, agar

perkembangan

tujuan instruksional yang

kesehatan serta situasi dan

telah

kondisi

ditentukan

dapat

tercapai

dengan

tuntutan program

yang

dihadapi

dalam

g. Memberikan

bimbingan

meningkatkan

kepada peserta didik dalam penatalaksanaan

rangka kualitas

program pendidikan

praktek

i. Membuat

instrumen

lapangan yang menghadapi

evaluasi bersama – sama

masalah

tim

dan

memberi

dari

mata

ajaran

pertimbangan penyelesaian

tersebut

agar pelaksanaan praktek

dengan mata ajaran yang

lapangan praktek lapangan

sudah 272

disesuaikan

diberikan

dalam

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

mata ajaran satuan kredit

pada ketua program studi

semester

agar

(SKS)

rangka

dalam

meningkatkan

kualitas pendidikan

mengumumkan

pada

didik

menentukan

sekaligus waktu

perbaikan sebelumnya

menentukan

evaluasi dari peserta didik dalam

j. Memeriksa hasil test dan

peserta

dapat

rangka

penyelenggaraan pendidikan l. Melaksanakan

evaluasi

uji

mata ajaran bersama –

(yang

sama dengan tim mata

telah

ajaran

tersebut

untuk

dikonsultasikan pada ketua

melihat

program

dalam

kompetensi

yang

rangka tercapainya tujuan

diharapkan

sekaligus

proses

membuat

alternatif

studi)

belajar

dan

mengajar. k. Memberikan

ketercapaian

pemecahan masalah dalam nilai

final

rangka meningkatkan mutu

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

ajaran

oleh ketua program studi.

m. Memberikan

bimbingan

yang berhubungan dengan

14

pengalaman dengan teknis pendidikan

serta

penatalaksanaan

tugas

belum

Unit Perpustakaan mempunyai fungsi :

b. Memberi

d. Melakukan

laporan

reverensi.

mengenai

kegiatan

e. Melakukan

pendidikan, pengajaran dan

layanan

tata

usaha

perpustakaan

penelitian sebagai masukan

f. Melaksanakan tugas-tugas

untuk

lain yang diberikan oleh

mengambil kesimpulan tugas

bahan

c. Memelihara bahan pustaka.

n. Membuat

o. Melaksanakan

dan

pustaka.

dan

pemimpin

layanan

pendayagunaan

meningkatkan mutu dosen

bagi

dan

mengolah bahan pustaka

menjalin

kerjasama

Perpustakaan

a. Menyediakan

berpengalaman rangka

Unit Penunjang Teknis

lainnya kepada dosen yang

dalam

Tugas Pokok dan Fungsi

Ketua STIKes Mitra Bunda –

Persada

tugas lain yang diberikan 274

Nama Unit di No.

15.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

Penanggung

Tugas

Jawab

laboratorium:

Laboratorium

a.

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

penanggungjawab

laboratorium

Pemeliharaan

prasarana

Melaksanakan

Pelaksana

bimbingan

STIKes

memperdalam

Ilmu

Persada

Keperawatan

dan

Kebidanan.

16 pemantauan

kegiatan praktek dilakukan

yang

mahasiswa

dalam laboratorium. d.

oleh Ketua / pimpinan

untuk

Pelaksana

Mengevaluasi melaporkan kegiatan

tugas-

tugas lain yang diberikan

praktek

c.

sesuai

dengan kurikulum.

laboratorium. b.

Tugas Pokok dan Fungsi

Komputer

fungsi : a. Menyusun persiapan pengadaan komputer.

semua

b. Menyusun

di

Bunda

Unit Komputer mempunyai

dan

praktek

Mitra

program dalam

rangka

laboratorium

program

pelatihan komputer civitas

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

akademika.

a. Melaksanakan

c. Mengadakan jaringan

Tugas Pokok dan Fungsi

sarana

internet

perencanaan,

dan

pengelolaan

dan pengawasan asrama.

membuat sharing dengan beberapa komputer.

b. Mempertanggungjawabkan

d. Mengumpulkan,

atas keadaan/kondisi pada

mengelola,

menyajikan,

menyimpan

data

informasi

lingkungan asrama.

dan

c. Mengawasi kebutuhan dan

serta

penghuni asrama.

memberikan layanan untuk program

d. Melaksanakan tugas lain

pendidikan,

yang diberikan oleh Ketua

penelitian dan pengabdian

STIKes

kepada masyarakat.

Persada .

e. Melaksanakan tugas-tugas

18

lain yang diberikan oleh

17

Asrama

Koperasi

Mitra

Bunda

Koperasi mempunyai tugas : a. Merencanakan

pengadaan

Ketua STIKes Mitra Bunda

barang kebutuhan sehari-

Persada .

hari bagi civitas akademika

Unit

Asrama

dan

mempunyai

tugas :

masyarakat

kampus. 276

sekitar

Nama Unit di No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Nama Unit di Tugas Pokok dan Fungsi

b. Menyediakan pokok

No.

Nama Generik

Perguruan

Unit

Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

kebutuhan

kepada

akademika

STIKes

civitas

Mitra

Bunda

Persada .

maupun

masyarakat sekitar kampus. Lampiran 3 c. Mengelola koperasi menjadi

kegiatan

INSTRUMEN EVALUASI KINERJA DOSEN DALAM TRI

yang

DHARMA PERGURUAN TINGGI

berkembang dan mandiri. d. Melaksanakan

tertib

administrasi serta keuangan koperasi. e. Sebagai untuk pegawai

bentuk

usaha

kesejahteraan STIKes

Mitra

Bunda Persada.

Nama Dosen

:

Program Studi

:

Tahun Akademik

:

1. ASPEK PENGAJARAN No

Komponen Penilaian

Prestasi

Skor

Nilai

(P)

(S)

Dose

f. Melaksanakan tugas-tugas

n (P

lain yang diberikan Ketua

X S)

1.

Ketaatan

terhadapa

rencan

perkuliahan

semester/

kalender

akademik

1. Sangat kurang

15 %

hari

2. Kurang

5. Tepat

3. Cukup

lebih awal

4. Baik

5

5. Sangat baik 2

Persiapan

bahan

perkuliahan:

silabus,

15 %

(1

2. Kurang 3. Cukup

alat bantu

4. Baik

Ketepatan

dalam

minggu

sesudah

Kehadiran memberi (sesuai

dalam

2. 40 -50 %

pertemuan

3. 60 – 70 %

seharusnya)

dalam

menyerahkan soal ujian sesuai

waktu

yang

ditentukan (1 minggu sebelum ujian)

pelaksanaan

1. Terlambat

minggu

5. Tepat

waktu/

lebih awal 6

Hasil

feed

back

penilaian >1

/ (

sesuai

hasil

25 %

dari penilaian dosen oleh

mahasiswa

10 %

tentang mahasiswa)

proses perkuliahan 1

minggu 3. Terlambat

3-5

hari

15 %

minggu 2. Terlambat

1

4. Terlambat 1- 2

4. < 90 %

Ketepatan

10 %

hari

5. > 90 % 4.

2. Terlambat

3. Terlambat

1. < 40%

perkuliahan

>1

minggu

pelaksanaan ujian)

5. Sangat baik 3.

1. Terlambat

menyerahkan nilai ujian

1. Sangat kurang

SAP, materi kuliah dan

waktu/

7 3-5

Hasil

self-evaluation (

penilaian kinerja dosen

hari 4. Terlambat 1- 2

sesuai

penilaian

self-

ovaluation

oleh

dosen) 278

hasil

10 %

NILAI TOTAL

100 % 4

2. ASPEK PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH

Identitas dosen yang dinilai Nama Dosen

:

NIDN

:

Program Studi

:

Tahun Akademik

:

NO 1 2

3

KRITERIA Tidak melakukan penelitian

Dana Penelitian

KUALIFIKASI JUMLAH SKOR -

0

1

a. Tingkat Kota

1 >1 1 >1 1 >1

2 3 3 4 3 4

b. Tingkat Provinsi a. Dana STIKes

NILAI DOSEN

5

b. Dana Dikti/ Pemerintah Kota Publikasi a. Tidak penelitian/ Dipublikasik Karya ilmiah an b. Jurnal/ Makalah ilmiah nasional tidak terakreditasi c. Jurnal/ Makalah ilmiah nasional terakreditasi d. Jurnal/ Makalah internasional Penelitian Tingkat karya ilmiah regional/ lokal dipresentasikan Tingkat nasional dalam pertemuan Tingkat

1 >1

4 5

-

2

1 >1

3 4

1 >1

4 5

≥1

5

1 >1 1 >1 ≥1

2 3 3 4 5

ilmiah

3.

internasional TOTAL NILAI

Nilai Kinerja Dosen Aspek Penelitian = Total Nilai/4

ASPEK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Dosen yang dinilai

:

NIDN

:

Program Studi

:

Semester/Tahun Akademik

:

NO

KRITERIA 1 Tidak melakukan kegiatan 2 Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat tingkat Kota 3 Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat tingkat Provinsi 4 Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat tingkat Nasional

280

JUMLAH

SKOR

0

1

1 >1

2 3

> 1

4

> 1

TOTAL NILAI

5

NILAI DOSEN

RATA-RATA PENILAIAN KINERJA DOSEN

STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN

OLEH TIM AUDIT MUTU INTERNAL

Rata-rata Skor

Klasifikasi Kinerja

Nilai Kinerja Dosen

Dosen

Nama Dosen yang dinilai

:

4,51 - 5

Sangat Baik

NIDN

:

3,51 - 4,50

Baik

Program Studi

:

2,01 - 3,50

Cukup

Semester/Tahun Akademik :

1.01 – 2.00

Kurang

<1

Sangat Kurang

No

ASPEK

BOBOT

1

Pengajaran

60%

2

Penelitian

25%

3

Pengabdian

15%

Kepada Masyarakat

TOTAL NILAI

KINERJA DOSEN

NILAI

BOBOT

DOSEN

X NILAI

Batam, …………………..

Penilai,

Lampiran 4

2

Dosen menyampaikan silabus kepada mahasiswa dan meminta

INSTRUMEN PENILAIAN DOSEN OLEH MAHASISWA Nama Dosen yang dinilai

:

NIDN

:

Program Studi

:

Semester/Tahun Akademik

:

setiap mahasiswa memilikinya 3

Dosen mengisi absensi peserta mata kuliah

4

Kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan jadwal

Petunjuk pengisian:

perkuliahan

1. Saudara diminta memberikan penilaian terhadap kinerja dosen dalam

5

Dosen mengisi berita acara

melaksanakan tugas pembelajaran.

perkuliahan

2. Penilaian dilakukan dengan membuat tanda check (v) pada skala

6

Dosen menetapkan atau

penilaian yang telah ditetapkan.

menginformasikan tata tertib dan

3. Skala penilaian: 5=baik sekali, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, 1=kurang

ketentuan akademis yang harus

sekali

diikuti mahasiswa 7

No

Aspek-Aspek yang Dievaluasi

Skala

perkuliahan kepada mahasiswa

Penilaian 1 2 3 4

Dosen menyampaikan program

dan tujuan perkuliahan yang 5

ingin dicapai

A

Persiapan

1

SAP, Silabus, materi perkuliahan

B

Pelaksanaan

dan alat bantu pembelajaran

8

Ketepatan waktu dosen dalam

yang dipersiapkan oleh dosen 282

mengawali dan mengakhiri perkuliahan 9

Pada saat kuliah pertama, dosen melakukan sosialisasi tentang pengelolaan agenda perkuliahan, kehadiran, tujuan mata kuliah, materi tugas, dan penilaian

10 Penggunaan media/ alat pelajaran dalam setiap pertemuan 11 Penguasaan materi kuliah oleh dosen pada saat mengajar 12 Penggunaan metode perkuliaha yang sesuai dengan materi kuliah dan tujuan pembelajaran 13 Dosen melakukan pembelajaran berpusat pada mahasiswa 14 Kemampuan dosen dalam menegakkan peraturan dalam

perkuliahan 15 Dose memberikan tugas tersktruktur dan tugas mandiri pada mahasiswa sesuai dengan bobot SKS dan tujuan perkuliahan 16 Dosen memberikan pertemuan tambahan jika jumlah pertemuan belum mencapai 16 pertemuan 17 Kemampuan dosen dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif 18 Kemampuan dosen dalam menciptakan lingkungan fisik atau penataan sarana pembelajaran di kelas 19 Kemampuan dalam memotivasi mahasiswa agar aktif dalam proses belajar mengajar

20 Penampilan dosen, seperti kerapihan, kebersihan, dan keserasian dalam berpakaian C

Penilaian hasil belajar mahasiswa

21 Penggunaan bahasa dalam

25 Dosen melaksanakan UTS dan

pelaksanaan perkuliahan (kejelasan, sopan dan santun

UAS sesuai dengan waktu yang

berbahasa)

telah ditetapkan/ kalender akademik

22 Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya-

26 Dosen melayani mahasiswa

upaya perbaikan kualitas

mengikuti UAS yang jumlah

pembelajaran

kehadirannya dalam perkuliahan

23 Skap dosen dalam menerima pendapat mahasiswa yang terkait

sekurang-kurangnya 75%dari

dengan materi perkuliahan

jumlah tatap muka

27 Obyektifitas dalam memberikan

24 Kemampuan dosen dalam

nilai kepada mahasiswa

menghindari penggunaan bahasa

28 Transparasi dalam penetapan

yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek dan

nilai akhir mahasiswa dan

menyinggung perasaan orang

pengumuman nilai akhir kepada

lain

mahasiswa 284

29 Dalam pelaksanaan ujian dosen hanya melayani mahasiswa yang

memperoleh nilai D dan E pada semester yang baru berjalan

terdapat sebagai pesera mata kuliah

33 Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa peserta ujian

30 Dosen memberikan ujian susulan

dapat menyampaikan keberatan

bagi mahasiswa peserta ujian

tersebut kepada dosen

yang tidak dapat hadir pada saat

penanggung jawab

ujian dengan alasan yang kuat 34 Kesesuaian antara materi yang 31 Dosen penanggung jawab mata kuliah menentukan waktu dan

diujiankan dengan materi kuliah yang disampaikan

tempat penyelengggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu

35 Kesesuaian materi yang

minggu setelah mahasiswa

diujiankan dengan materi kuliah

meminta ujian susulan

yang disampaikan

32 Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang

36 Kesesuaian materi ujian dengan tujuan pembelajaran

INSTRUMEN PENILAIAN DOSEN

37 Bentuk-bentuk soal ujian yang

(self evaluation)

diberikan oleh dosen JUMLAH 1. Identitas dosen a. Nama dosen

b. Mata kuliah yang diampu c. Jurusan/ prodi

Petunjuk pengisian: 1. Saudara diminta memberikan penilaian terhadap kinerja anda sendiri dalam melaksanakan tugas pembelajaran. 2. Penilaian dilakukan dengan membuat tanda check (v) pada skala penilaian yang telah ditetapkan. 3. Skala penilaian: 5=baik sekali, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, 1=kurang sekali Skala No

Aspek-Aspek yang Dievaluasi

Penilaian 1 2 3 4 5

A 1

Persiapan Penyiapan SAP, Silabus, materi perkuliahan dan alat bantu pembelajaran

286

2

Dalam menyusun materi perkuliahan mempertimbangkan

11

perkembangan keilmuan, baik secara nasional maupun internasional 3

melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan

materi kuliah yang sama di PT lain dengan melihat silabus

mahasiswa 13

sosialisasi tentang pengelolaan agenda perkuliahan, kehadiran,

berakhir dan merevisinya sesuai dengan perkembangan

tujuan mata kuliahan, materi tugas, penilaian,tugas. 14

Membawa daftar hadir mahasiswa saat perkuliahan Pelaksanaan Perkuliahan

6

Kesesuaian perkuliahan yang disampaikan dengan silabus dan

Bapak/Ibu memberi tugas terstruktur dan tugas mandiri pada

dipenuhi mahasiswa 15

Ketepatan waktu dosen dalam melaksanakan

9

Pengisian berita acara perkuliahan oleh dosen dan penandatanganan berita acara oleh dosen Menyerahkan berita acara perkuliahan ke prodi

Kemampuan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan mahasiswa atau suasana kelas yang kondusif

16

Kemampuan dosen dalam menyampaikan tujuan yang akan dicapai

mahasiswa 8

Kemampuan dosen dalam memberikan sanksi akademis dan non akademis jika tata tertib dan ketentuan akademis tidak

materi yang telah ditetapkan

10

Kegiatan dosen pada pertemuan pertama melakukan

Meninjau ulang materi yang disampaikan setiap semester

B

7

Menghindari penggunaan bahasa yang bersifat menghina,

Materi kuliah yang disusun dosen di-banchmark dengan

keilmuan 5

mahasiswa memilikinya 12

mata kuliah di internet 4

Penyampaikan silabus kepada mahasiswa dan meminta setiap

17

Dosen melakukan absensi kehadiran mahasiswa setiap pertemuan

18

Keterbukaan dalam menerima pendapat mahasiswa, dengan memeperhatikan kaidah ilmiah dan kebenaran umum

19

Bapak/Ibu dalam melakukan pembelajaran berpusat pada

29

mahasiswa 20

21

kelender akademik)

Dosen memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat

23

30

penilaian

Kemampuan dosen dalam memberikan tugas kepada

transparan kepada mahasiswa 31

25

Menghindarkan diri dari sikap arogan terhadap pendapat

32

Ketepatan waktu dalam mengumumkan dan menyerahkan nilai ke BAAK

Bapak/Ibu menggunakan metoda pengajar yang sesuai dengan

33

Kegiatan dosen dalam memberikan tes formatif atau kuis

tujuan kuliah

untuk memantau tingkat penyerapan materi kuliah oleh

Dosen mengajar mata kuliah yang diampu sebanyak 16x

mahasiswa 34

Dosen memerikasa dan menilai tugas mahasiswa dan hasil penilaian disampaikan kepada mahasiswa

Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 35

Kesuaian soal UTS dan UAS sesuai dengan silabus dan materi yang telah disampaikan

Kemampuan dalam menguasai materi kuliah pada mata kuliah 36

Ketepatan waktu penyerahan soal ke koordinator evaluasi untuk digandakan

Penggunaan alat bantu pembelajaran oleh dosen dalam setiap 37

perkuliahan C

Pengolahan nilai yang merupakan akumulasi dari berbagai

lainnya)

yang diampu 28

secara

pada mahasiswa

benar dalam mengajar 27

menyampaikan

kegiatan yang telah dilaksanakan (Tugas,UTS,UAS,dan

pertemuan.Jika kurang maka akan melenggkapi 26

(UTS,UAS,Tugas,dsb)

Bapak/Ibu memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri

mahasiswa 24

Kemampuan melakukan Administrasikan setiap komponen

lebih dari 30 menit

mahasiswa 22

Ketetapan waktu pelaksanaan UTS dan UAS (sesuai dengan

Konsistensi

dosen

dalam

melayani

mahasiswa

untuk

mengikuti ujian adalah yang terdaftar perserta mata kuliah

Penilaian Hasil Belajar

288

38

39

Konsistensi

dosen

dalam

melayani

mahasiswa

untuk

mahasiswa peserta ujian selambat-lambatnya 2 minggu setelah

perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tatap muka

pelaksanaan ujian melalui papan pengumuman dijurusan

Ketertiban dalam pengisian berita acara perkuliahaan, yaitu

Sikap dosen terhadap keberatan atas nilai ujian,mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada

acara ujian sebanyak rangkat dua, satu untuk dosen pengampu

dosen penanggung jawab 45

Pelayanan dosen terhadap mahasiswa peserta ujian yang tidak

ujian susulan kepada dosen penanggung jawab selambatlambat 1 minggu setelah ujian Penetapan waktu ujian susulan oleh penanggung jawab mata kuliah dalam menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan 42

44

dosen sebagai pengawas membuat dan menandatangani berita

hadir pada saat ujian dengan alasan yang kuat, dapat meminta

41

Dosen penanggung jawab mata kuliah mengumumkan nilai

mengikuti UAS adalah yang jumlah kehadirannya dalam

mata kuliah dan untuk jurusan setelah ujian selesai ujian 40

43

Penyelenggaraan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya 1 minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan

Dosen memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami masalah dalam perkuliahan

46

Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentangtentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran JUMLAH