2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 107/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 15 DESEMBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 107/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 40 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sri Bintang Pamungkas ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 15 Desember 2016 Pukul 13.30 – 13.49 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) Wahiduddin Adams 3) I Dewa Gede Palguna Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ari

(Sepupu Pemohon)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB 1.

KETUA: SUHARTOYO Persidangan Perkara Nomor 107/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dibuka untuk umum ... terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Supaya dipanggil Pemohonnya, Petugas! Pak Sri Bintang Pamungkas atau kuasanya. Panggil, Mas, secara formal panggil saja. Suruh masuk. Silakan, Mas. Masuk saja, Mas, masuk saja sini. Dilepas ranselnya itu. Silakan duduk. Siapa? Kenalkan, Mas. Diperkenalkan.

2.

PEMOHON: ARI

(SEPUPU PEMOHON)

Ya, perkenalkan, Pak. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Ari, saya salah satu keluarganya Sri Bintang Pamungkas. Beliau menitip surat langsung kepada Mahkamah Konstitusi, saya pun tidak tahu isi suratnya. Beliau serahkan langsung, Pak, tulisan tangan. 3.

KETUA: SUHARTOYO Petugas ambil, Mas. Saya baca, ya, supaya tahu semua. “Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dengan hormat, Minggu lalu 7 Desember 2016 saya tidak bisa memenuhi panggilan Majelis Hakim dalam sidang pendahuluan perkara uji materiil terhadap Pasal 40 Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang saya ajukan, tercatat sebagai Perkara Nomor 107/PUU-XIV/2016, yaitu disebabkan tidak mendapat izin dari penyidik Polda Metro Jaya. Hari ini Kamis, 15 Desember 2016. Sekali lagi saya tidak mendapat izin untuk menghadiri sidang pendahuluan dalam perkara yang sama, yang dijadwalkan kembali. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus makar, melawan Pasal 107, 108, 110, dan 160 KUHP sejak tanggal 2 Desember 2016, serta pula ditahan dalam Rutan Polda Metro Jaya sejak tanggal 3 Desember 2016 dini hari. Akan tetapi sejak pemeriksaan pada tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan hari ini saya tidak pernah diperiksa lagi oleh penyidik. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan saya hadir di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas segala perhatian Majelis. Hormat saya, Sri Bintang Pamungkas.”

1

Itu suratnya, Mas. Dan Sampean juga tidak ditunjuk sebagai kuasanya, ya? 4.

PEMOHON: ARI

(SEPUPU PEMOHON)

Mohon maaf, tidak, Pak. 5.

KETUA: SUHARTOYO Tidak. Kalaupun ditunjuk kami akan lihat surat penunjukkannya. Enggak, ya?

6.

PEMOHON: ARI

(SEPUPU PEMOHON)

Tidak, Pak. 7.

KETUA: SUHARTOYO Baik, jadi Majelis Hakim atau Panel sudah bersidang. Siapa namanya, Mas?

8.

PEMOHON: ARI

(SEPUPU PEMOHON)

Saya Ari, Pak. 9.

KETUA: SUHARTOYO Ari. Dicatat, ya! Ari, hubungan keluarga apa?

10.

PEMOHON: ARI

(SEPUPU PEMOHON)

Sepupu, Pak. 11.

KETUA: SUHARTOYO Sepupu, ya. Jadi nanti kalau ketemu yang … beliau, yang bersangkutan, sampaikan tadi sidang sudah dibuka dan ini sidang untuk kedua kalinya. Jadi meskipun ada surat seperti yang Bapak sampaikan nanti Mahkamah akan menyikapi berdasarkan Rapat Para Hakim yang jumlahnya sembilan orang itu. Sampaikan, ya! Nanti bagaimana putusan atau sikap Majelis nanti akan diberitahukan, ya? Itu saja.

2

Cukup Pak, ya? Oke, kalau begitu persidangan pada siang hari ini kita nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB Jakarta, 15 Desember 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

3