2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2015

ACARA MENDENGARKAN LAPORAN TERMOHON, PANWAS, DAN PIHAK TERKAIT (VII)

JAKARTA, RABU, 6 APRIL 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 PEMOHON Petrus Kasihiw dan Matret Kokop ACARA Mendengarkan Laporan Termohon, Pnawas, dan Pihak Terkait (VII) Rabu, 6 April 2016, Pukul 09.45 – 11.04 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Suhartoyo 3) Wahiduddin Adams Nuzul Qur’aini

(Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A.

Kuasa Hukum Pemohon: 1. Taufik Basari 2. Cosmas Refra 3. Rahmat Taufit

B.

Termohon: 1. 2. 3. 4.

C.

Kuasa Hukum Termohon: 1. 2. 3. 4. 5.

D.

Daniel Asmorom

Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

F.

Justinus Tampubolon Vincentius Ranteallo Pither Singkali Daniel Tonapa Vitalis J.

Pihak Terkait: 1.

E.

Ahmad Subuh Refideso Hafidz Andi Sri Pakartin

Heru Widodo Robinson M. Sattu Pali Samsudin Rudy Alfonso Dimas Pradana Misbahuddin Gasma Janter Aan.

KPU Pusat: 1. Arief Budiman

G.

Panwaslu: 1. Kornelis Trorba 2. Yosep Lendo ii

3. Daniel Balubun

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.45 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemohon, Pihak Terkait, dan Termohon sudah bisa kita mulai? Bisa, ya. Bismillahirramaanirrahiim. Pemeriksaan dalam Sidang Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, Pemohon, perkenalkan siapa yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Taufik Basari. Lalu sebelah kiri saya Cosmas Refra ... Refra. Sebelah kanan saya Rahmat Taufit. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Termohon, silakan.

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: JUSTINUS TAMPUBOLON Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon hadir pada kesempatan ini Ketua KPU Teluk Bintuni Ahmad Subuh Refideso dan kami tim kuasa hukum, saya sendiri Justinus Tampubolon. Ada Pak Pither Singkali, Daniel Tonapa, Vincentius, dan Vitalis J., Yang Mulia. Terima kasih.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sekalian KPU Provinsi, Pusat?

6.

KPU PUSAT: ARIEF BUDIMAN kasih.

7.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Arief Budiman dari KPU RI. Terima

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih. Selamat datang Pak Arief. Sendiri Pak Arief? 1

8.

KPU: ARIEF BUDIMAN Yang lain tugas ke Wantanas, ke DKPP, dan ke Bogor, Yang Mulia.

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Berani sendiri, ya. KPU Provinsi?

10.

KPU: ARIEF BUDIMAN Yang Mulia, KPU Provinsi dalam perjalanan ke sini, Yang Mulia.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, dalam perjalanan, ya. Mereka ini penting juga. Kalau gitu nanti begitu datang, tolong Petugas, ya, diinformasikan supaya KPU Provinsi disilakan masuk, ya. Baik, Panwas ada? Silakan perkenalkan diri Panwas siapa saja yang hadir?

12.

PANWASLU: KORNELIS TRORBA Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari Panwas, saya Kornelis Trorba sebagai Ketua. Pak Yosep Lendo sebagai penanganan pelanggaran dan pengawasan. Saudara Daniel Balubun. Terima kasih, Yang Mulia.

13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Panwas kabupaten?

14.

PANWASLU: KORNELIS TRORBA Teluk Bintuni.

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Teluk Bintuni. Biar lebih lengkap di dalam berita acara kita, ya, dalam risalah sidang. Silakan, Pihak Terkait, yang hadir?

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MISBAHUDDIN GASMA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 2

17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Walaikumsalam wr. wb.

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MISBAHUDDIN GASMA Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Daniel Asmorom dan Yohanes Manibuy. Hadir Prinsipal kami Pak Daniel Asmorom, ada di belakang.

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Mana, Pak Daniel? Oke.

20.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MISBAHUDDIN GASMA Kemudian Kuasa Hukum saya sendiri Misbahuddin Gasma. Kiri saya Samsudin. Kemudian kanan saya ada Pak Heru Widodo, Robinson. Kemudian Sattu Pali. Di belakang ada Janter, Dimas, dan Aan. Terima kasih, Yang Mulia.

21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Cukup, ya. Baik, hari ini persidangan kita adalah kami ingin mendengarkan laporan dari penyelenggara, pengawas, kemudian Pihak Pemohon, dan Pihak Terkait. Jadi semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang, khususnya di TPS Moyeba, Teluk Bintuni mendapatkan kesempatan untuk melaporkan apa adanya, ya, laporkan apa adanya. Baik, kami atur pertama sekali silakan kepada KPU Pusat, Pak Arief dulu. Silakan, Pak Arief.

22.

KPU: ARIEF BUDIMAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Laporan tertulis hasil supervisi koordinasi telah kami sampaikan kepada Majelis, sebagaimana yang saya bawa ini persis disampaikan ke Majelis hari keenam atau hari Rabu yang lalu.

23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, 29 Maret?

3

24.

KPU: ARIEF BUDIMAN Ya.

25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi semuanya sudah kami terima, semua laporan sudah kami terima tapi ini kesempatan juga untuk menyampaikan. Garis besarnya saja, ya?

26.

KPU: ARIEF BUDIMAN Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pada pokoknya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, kami langsung melakukan rapat dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bintuni. Kemudian memutuskan tanggal pemungutan suara tanggal 19 Maret. Lalu KPU Provinsi dan KPU Teluk Bintuni balik ke Manokwari, mereka melakukan persiapan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyetujui, kemudian menyediakan anggarannya. Tanggal 18 atau satu hari sebelum hari pemungutan suara, kami sudah tiba di Manokwari. Kemudian tim sekretariat kami dari biro hukum, biro teknis, dan dari media sudah berangkat ke lokasi Distrik Moyeba. Kemudian wakil kepala biro hukum, kemudian saya berangkat ke Distrik Moyeba ... maaf, ke Kampung Moyeba pagi hari pada saat pemungutan suara. Ada beberapa catatan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. Pertama, KPPS, jadi ada KPPS yang sebelumnya beliau menjadi ketua PPS.

27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa itu namanya?

28.

KPU: ARIEF BUDIMAN Philipus Orocomna.

29.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebelumnya jadi apa?

30.

KPU: ARIEF BUDIMAN PPD, maaf. PPD.

4

31.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Di distrik, ya.

32.

KPU: ARIEF BUDIMAN Distrik, distrik.

33.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

34.

KPU: ARIEF BUDIMAN Nah, pada saat hasil pemilihan (...)

35.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Distrik apa? Distrik apa?

36.

KPU: ARIEF BUDIMAN Distrik Moskona Utara.

37.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Moskona Utara. Terus?

38.

KPU: ARIEF BUDIMAN Pada saat persidangan yang lalu, beliau menjadi saksi untuk Pasangan Calon Nomor 3, maka kami mengingatkan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten sebaiknya yang bersangkutan tidak direkrut menjadi KPPS, tapi sampai dengan proses pemungutan suara beliau masih menjadi KPPS. Kemudian catatan yang kedua, pada saat proses pemungutan suara ada kesepakatan yang ditunjukkan kepada kami bahwa mereka akan memilih masyarakat yang ada di TPS itu akan memilih Pasangan Calon Nomor 3, tetapi ada juga fakta di sana sejumlah ... saya tidak menghitung satu per satu, tapi berdasarkan pernyataan mereka, kami juga sudah sampaikan dalam rekaman video kurang-lebih sekitar 28 sampai 30 orang, itu berkehendak untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, tapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena dilarang masuk ke dalam TPS. 5

39.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa yang melarang masuk?

40.

KPU: ARIEF BUDIMAN Kalau namanya saya tidak tahu, tetapi berdasarkan penjelasan yang ada pada saat saya di lapangan, itu kepala suku mungkin. Tapi saya tidak tahu secara pasti siapa yang bersangkutan, tapi di dalam gambar ada kita perlihatkan.

41.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi Pak Arief itu larangan itu?

42.

KPU: ARIEF BUDIMAN Ada, saya ada di sana. Setelah terjadi perdebatan panjang, saya melalui KPU provinsi, saya bilang, “Sebaiknya semua diberi kesempatan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan. Coba Anda jelaskan?” Kemudian KPU provinsi mencoba menjelaskan. Kemudian mencoba juga untuk bisa masuk ke dalam TPS untuk menjelaskan kepada KPPS, tetapi tidak bisa masuk. Jadi, KPU kabupaten setelah saya datang itu tidak bisa masuk, KPU provinsi tidak bisa masuk, dan saya juga mencoba untuk masuk tetapi juga tidak bisa masuk. Maksud kami untuk memberi penjelasan bagaimana ketentuan aturan main dalam pelaksanaan pemunguntan suara. Pemungutan suara berlangsung sampai kurang-lebih pukul 09.15 waktu setempat. Seluruh surat suara sudah dicoblos, kemudian ditawarkan kepada KPPS apakah pada saat itu bisa langsung dilakukan penghitungan atau kita tunggu sampai dengan pukul 13.00 karena menurut ketentuan penggunaan hak pilih itu bisa sampai pukul 13.00, tetapi karena semua surat suara dicoblos, sudah selesai dicoblos, semua proses sudah selesai.

43.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang mencoblos siapa?

44.

KPU: ARIEF BUDIMAN Salah satu petugas.

6

45.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pak Arief menyaksikan?

46.

KPU: ARIEF BUDIMAN Saya menyaksikan, tapi saya tidak tahu yang bersangkutan siapa namanya, itu saja. Tapi saya ada di situ. Sudah selesai, kemudian saya diambil kesepakatan, “Baik kalau begitu sudah bisa ditutup,” lalu dilakukan penghitungan. Sekitar pukul 10.00, saya kemudian balik ke Manokwari karena helikopter itu hanya terbang dalam kurun waktu antara pukul 06.00 pagi sampai 10.00 siang, biasanya kalau sudah jam 11.00 – jam 12.00 itu susah untuk balik. Jadi, saya datang pagi, kemudian sekitar pukul 10.00 saya balik. Nah, berikutnya saya hanya menyaksikan melalui rekaman video yang diberikan kepada saya, kemudian saya mengkonfirmasi kepada staf KPU yang ada di sana sampai satu hari setelah pungutan suara. Pada saat proses penghitungan dilakukan, sebagian surat suara sudah ditandatangani oleh KPPS karena sahnya surat suara itu adalah surat suara yang digunakan yang telah ada tanda tangan ketua KPPS. Jadi, sebagian sudah ada sebagian KPPS, sebagian belum ada. Sehingga dilakukan penandatanganan berikutnya. Sampai seluruh proses penghitungan selesai, kemudian dilaporkan. Pasangan Calon Nomor 1 dapat 0, Pasangan Calon Nomor 2 dapat 0, Pasangan Calon Nomor 3 mendapatkan 534 suara. Tanggal 20, hari Minggu, kotak suara dibawa ke Manokwari, kemudian karena ke kampung Moyeba, itu helikopternya tidak terbang ke Bintuni, tapi ke Manokwari, maka kotak suara itu disertai dengan berita acara dan segala macam, dititipkan di Polres Manokwari. Semua disegel, semua dikawal, panwas juga ikut, pengiriman kotak suara, menyaksikan penyerahan kotak suara, sampai kemudian ... mungkin nanti teman-teman Bintuni detailnya bisa diceritakan, itu dibuka kemudian dibuatkan berita acara, lalu dibuatkan laporan, dan kemudian dilaporkan ke Mahkamah. Kira-kira ini beberapa fakta yang kami alami selama proses pemungutan suara ulang berlangsung. Terima kasih, Yang Mulia.

47.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih, Pak Arief, ya. Provinsi belum datang, kita lanjut ke KPU Teluk Bintuni. Silakan, kabupaten dulu.

7

48.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Syaloom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung saja (...)

49.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Langsung sebutkan namanya dulu biar direkam.

50.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Nama saya Ahmad Subuh Refideso.

51.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebagai?

52.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

53.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terus.

54.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Saya langsung. Yang pertama bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada sidang tanggal 25 Februari 2016, maka langkah-langkah yang kami lakukan sebagai Termohon yang pertama sekembalinya kami dari Jakarta, langsung kami dipanggil oleh KPU provinsi pada tanggal 1 Maret untuk dilakukan supervisi terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU di TPS Moyeba. Selanjutnya setelah itu pada tanggal 3, kami melakukan rapat … tanggal 3 atau tanggal 4, kami melakukan rapat dengan Pemerintah Daerah, ada beberapa agenda yang kami bicarakan dengan Pemerintah Daerah. Yang pertama adalah menyangkut dengan anggaran PSU … pelaksaan PSU. Kemudian yang kedua adalah menyangkut dengan tema keamanan dan yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah transportasi ke Moyeba, Distrik Moskona Utara.

55.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Berapa anggarannya itu?

8

56.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Kami kemarin yang siap dibantu oleh pemerintah daerah dalam anggaran hibahnya yaitu kurang-lebih sekitar Rp.2.600.000.000,- lebih saya kurang tau rincinya, tapi angka globalnya seperti begitu.

57.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Satu TPS itu, ya?

58.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya.

59.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya, ya. Karena PSU, ya?

60.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya.

61.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Karena PSU.

62.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Kemudian selanjutnya, kami juga melakukan rapat bersama dengan panwas kabupaten yang pada substansi rapat itu adalah mengecek, mengecek kembali sisa logistik. Sisa logistik pilkada masih layak atau tidak untuk digunakan dalam pelaksanaan PSU. Nah, pada saat itu ada beberapa jenis logistik seperti formulir model C-6, itu memang sudah terpakai habis. Kemudian surat suara itu masih ada sekitar 1000 … 1000 lebih yang masih tersisa, sehingga itu yang kemudian kami melakukan sortir untuk disiapkan yang nantinya pada tanggal 17 itu digeser dari Bintuni ke Moyeba melalui Manokwari. Nah, nanti pada tanggal 12 Pleno KPU, hasil Plenonya adalah menugaskan Saudara Nasilhilmi S.sos selaku divisi teknis penyelenggara untuk melobi dan mencetak surat suara di salah satu perusahaan percetakan di Makassar pada saat itu. Akhirnya beberapa jenis logistik yang dicetak pada saat itu yang pertama adalah Formulir C-6 … Formulir C-6 atau undangan pemilih sebanyak 534, kemudian ditambah dengan Formulir Model C, C-1 beserta lampirannya C-1-KWK beserta lampirannya, kemudian C-1-Plano tingkat PPS, kemudian C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, dan C-7. C-7 itu adalah daftar hadir pemilih. 9

Nah, setelah itu ketika sekembalinya divisi teknis bersama dengan salah satu kasubag yaitu kasubag teknis yang didampingi oleh beberapa anggota keamanan pada saat itu. Sehingga setibanya mereka, selanjutnya kami melakukan sortir. Sortir untuk memastikan apakah logistiknya sudah lengkap atau belum bersama-sama dengan panwas pada saat itu. Dan yang hadir pada saat itu, panwas kabupaten adalah atas nama Bapak Daniel Balubun S.H. selaku komisioner bidang pengawasan pada saat itu. Setelah itu pada tanggal 15 … pada tanggal 15 Maret, saya selaku ketua KPU bersama dengan Bapak Ariyus Salamahu (divisi program dan data), bersama Ibu Regina Barangsango (divisi hukum), bersama Bapak Muhammad Nasir Hilmi S.Sos (divisi teknis penyelenggara) dengan kasubag hukum, Pak Simon Petrus Ayomi S.E. bersama-sama ke Moyeba melalui Manokwari. Jadi, kita ke Moyeba itu mesti melalui Manokwari. Angkutan darat ke Manokwari, kemudian carter helikopter. Minimal dalam satu flight itu kurang-lebih minimal itu Rp50.000.000,00 sampai Rp60.000.000,00 dalam satu kali perjalanan, sehingga benar memang agak tersedot anggaran APBD kita pada saat itu. Ketika dikalkulasi, maka kita defisit, kita minus. Selanjutnya, ketika setibanya kami di sana, maka langkah pertama yang kami lakukan adalah segera melakukan rapat koordinasi dengan pemerintahan tingkat distrik. Intinya adalah pemangku kepentingan di sana, stakeholder, termasuk kepala suku atau kepala kampung hadir. Agenda pertemuan kami bersama stakeholder di tingkat distrik pada saat itu yang pertama adalah mensosialisasikan putusan MK, putusan MK yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Moyeba. Kemudian yang kedua adalah sekaligus menginformasikan dalam bentuk pengumuman lisan kepada masyarakat untuk rekrutmen atau pembentukan badan ad hoc, yaitu KPPS. Dan yang ketiga adalah menghimbau kepada masyarakat agar bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran persiapan maupun sampai masuk kepada pelaksanaan PSU. Itu tiga agenda ini yang kemudian kami sampaikan pada saat itu di sela-sela pertemuan. Jadi, ketika pada saat kami menyampaikan sosialisasi pada saat itu yang fokusnya terkait dengan putusan MK yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU pada saat itu, maka pada saat itu materi disampaikan oleh divisi teknis, yaitu Pak Nazilmi, S. Sos. Nah, ketika beliau menyampaikan amar putusan kepada … yang hadir pada saat itu seluruh lapisan masyarakat yang hadir, ya ketika itu mau disampaikan sosialisasi amar putusan MK itu. Kemudian, salah satu dari simpatisan dalam hal ini adalah Tim Sukses Nomor Urut 3 menyampaikan … dalam hal ini adalah Pak … Bapak Yoldi menyampaikan bahwa KPU tidak usah sosialisasi putusan MK itu, cukup saja bentuk atau lantik KPPS dan biarlah KPPS yang bekerja, biarlah KPPS yang bekerja. Jadi, tidak usah sosialisasi putusan MK itu terkait dengan perintah PSU. Padahal tujuan 10

KPU adalah kami wajib menyampaikan agar publik Moskona Utara, terutama Kampung Moyeba itu bisa tahu, apa, mengapa, dan bagaimana MK itu perintah untuk kita PSU di TPS Moyeba. Tetapi itu kemudian tidak secara detail kami jelaskan kepada publik atau masyarakat yang hadir pada saat itu. Karena memang sudah di-interrupt dan dibatasi oleh Saudara Yoldi sebagai salah satu tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Akhirnya, pertemuan itu tidak berlangsung lama dan kemudian kami akhiri pertemuan itu. Nah, ketika pada tanggal 16, besoknya pada tanggal 16, sekitar jam 09.00 atau jam 10.00, kami membuka pendaftaran, KPU membuka pendaftaran dan alhamdulillah, puji Tuhan ada warga yang mengambil formulir atau persyaratan, dokumen persyaratan. Tetapi jauh sebelumnya, malah pada tanggal 15 itu kepala kampung sudah menyerahkan, merekomendasikan kurang-lebih sekitar 12 nama kepada KPU, kepada KPU untuk itu diakomodir menjadi anggota KPPS. Nah, walaupun demikian, tetapi KPU pada prinsipnya adalah proses tetap dia berjalan, sehingga setiap warga punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi yang nantinya dilakukan oleh KPU. Tetapi setelah formulir dikembalikan, itu ada kurang-lebih sekitar 14 atau 15 orang, 14 atau 15 orang yang mengambil dan mengembalikan formulir. Jadi, 15 orang ini sudah termasuk di dalamnya adalah nama-nama yang direkomendasikan oleh kepala Kampung Moyeba pada saat itu. 63.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa kepala kampungnya?

64.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Kepala kampungnya … izin, Yang Mulia, saya kurang hapal namanya, tapi yang jelas marganya marga Orocomna. Sehingga pada saat itu pada tanggal 16, kami melakukan seleksi pada jam 14.00 atau jam 15.00, kami lanjut dengan seleksi, dalam hal ini adalah tes wawancara assessment psikologi pada saat itu. Jadi, kurang-lebih sekitar 10 atau 11 nama itu ada beberapa calon anggota KPPS yang kami sudah seleksi. Nah, ternyata Saudara Philipus … jadi, pada saat itu, pada saat tanggal 15 sore itu … pada tanggal 16 sore itu, kami lakukan seleksi. Namun karena memang hasil seleksi kami ini kemudian dilaporkan … dilaporkan oleh salah satu calon anggota KPPS kepada Tim Sukses Nomor Urut 3. Akhirnya, selang beberapa menit kemudian Saudara Yoldi, Saudara Yohannes Akwan, kemudian salah satu anggota DPR dari Partai Golkar, yaitu Saudara Jefri Orocomna memimpin, membawa masyarakat atau simpatisan demo kepada KPU di ruang aula kantor distrik. Masuk ke dalam aula, sampai dokumen seleksi itu diambil oleh kepala suku. Kasarnya dirampas oleh kepala suku. 11

Namun, alhamdulillah itu bisa diamankan oleh salah satu anggota keamanan, sehingga ada sempat tarik-menarik antara salah satu anggota polisi dengan kepala suku. Akhirnya, dokumen itu dikembalikan oleh pihak kepolisian kepada KPU. Nah karena situasi seperti itu, Saudara Yoldi masuk dengan sikap arogansinya, sikap apa … kemudian mencaci-maki KPU dan sebagainya, “KPU tidak berpendidikan, sarjana apa?” Kami sudah uraikan dalam kronologisnya. Sehingga situasi seperti itu, ya intinya target KPU adalah proses ini bisa jalan walaupun ada tantangan, ada rintangan. Akhirnya untuk menghindari konflik berkepanjangan, maka KPU kemudian skorsing, dan kita rapat internal. KPU kemudian rapat internal. Akhirnya dari hasil rapat internal itu, kita putuskan bahwa tidak lagi dilakukan assessment psikologi atau tes wawancara, biarlah nama-nama yang ada ini nanti kita lihat, kemudian kita akomodir menjadi anggota KPPS. Akhirnya, kami meminta izin dan minta kesediaan Bapak Kapolres Teluk Bintuni untuk menghubungi kepala distrik, kemudian menghubungi kepala Kampung Moyeba dengan tim sukses … tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, minta pikiran mereka. Karena artinya kalau kami lanjutkan tes wawancara, ini kan pasti terjadi masalah, sehingga kami kemudian mengambil jalan tengah. Akhirnya mereka memberikan pikiran, memberikan masukan. Nah, sehingga pada akhirnya nama-nama yang direkomendasikan oleh kepala kampung, termasuk di antaranya adalah Saudara Philipus Orocomna itu, ya mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kemudian diakomodir oleh KPU pada saat itu. Sehingga intinya bahwa memang proses itu tidak … proses itu proses abnormal, tidak normal proses itu sebenarnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 17, kurang-lebih pukul 11.00 pagi, KPU melaksanakan pelantikan bimtek KPPS … bimtek KPPS. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa kami lakukan seleksi itu adalah agar Philipus Orocomna ini tidak masuk di dalam anggota KPPS karena memang dia kan sudah pernah menjadi … sudah pernah menjadi kesaksian, pernah bersaksi pada sidang MK pada bulan kemarin. Nah, sehingga bagaimana kami bisa menyaring yang terbaik seperti apa. Tetapi situasi seperti begitu kan dalam situasi tertekan dan sebagainya, diintimidasi, diancam. Bahkan dua komisioner saya itu diusir untuk tidak boleh di Moyeba, “Segera Saudara pulang.” Ya, itu ibu divisi hukum, Revina Barang Sango dan Pak Arius Saramao divisi program (suara tidak terdengar jelas). Nah, selanjutnya pada tanggal 17 pagi, kami melakukan pelantikan dan bimtek KPPS. Pelantikan juga dihadiri oleh kepala suku. 65.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dan Pak Rius pulang waktu itu? Tinggalkan tempat sama Ibu itu? 12

66.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya.

67.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terus, ya.

68.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya, kemudian pada tanggal 17 pagi kami melakukan bimtek, pelantikan dan bimtek. Pelantikan dan bimtek KPPS, tujuh anggota KPPS, ditambah juga dari sekretaris distrik, Moskona Utara juga hadir karena memang target kami itu adalah tidak hanya … tidak hanya sebatas KPPS yang dilantik yang mendapatkan materi, tapi masyarakat silakan bisa hadir dan mengikuti proses bimtek itu. Kepala suku juga hadir, termasuk terakhir juga kepala kampung juga hadir. Nah, jadi yang jelas yang kami sampaikan itu adalah intinya menyangkut dengan tata cara pemungutan dan perhitungan suara. Kami sampaikan materi, kemudian (suara tidak terdengar jelas) kami simulasi bagaimana tata cara pencoblosannya. Bahkan kepala suku itu ada videonya, ada fotonya itu. Kepala suku diarahkan tentang bagaimana dengan dialek sana, “Bapak, nanti Kau coblos seperti begini, ye.”

69.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa kepala suku yang hadir itu?

70.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Simon Orocomna.

71.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Yang tadi juga Pak Simon?

72.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya, ya.

73.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya.

13

74.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Jadi Pak Simon ... Pak kepala suku ini hampir setiap pertemuan itu Bapak selalu hadir. Memang target kami itu adalah bagaimana perlu ada pemahaman yang baik oleh masyarakat apa sebagainya. Tetapi istilahnya apa boleh dikata, apa yang kami sampaikan dengan target agar bagaimana proses bisa berjalan sesuai dengan perintah MK sungguh sia-sia. Kenapa sungguh sia-sia? Karena memang sudah diskenario seperti itu, agar KPPS-nya itu orang Nomor Urut 3, kemudian KPU tidak boleh terlalu banyak melakukan aktivitas sesuai dengan kewenangannya, biarlah prosesnya berjalan. Nah, sehingga pada tanggal 16 itu ... 17, saya ulangi. Pada tanggal 17 itu kami selesai lakukan bimtek, ya, bimtek, ya, alhamdulillah berjalan secara aman. Kepala suku pada saat itu bisa berbahasa Indonesia, Bapak, bisa ... bisa ... ketika kami tes, kami simulasi, itu kepala suku bisa ngomong dengan Bahasa Indonesia. Jadi saya tidak tahu kesaksian yang kemarin itu apakah itu sebuah pembohongan publik atau tidak (...)

75.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Enggak, enggak, enggak, jangan, jangan ke sana. Terus saja dulu, itu jangan dinilai.

76.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Oke, sehingga ... saya lanjut. Nah, dengan demikian, ya, beberapa masyarakat termasuk kepala kampung, kemudian sekretaris distrik, kepala suku sendiri hadir, dan kita lakukan simulasi sampai jam 17.00 WIT. Nah, setelah itu kami serahkan formulir model C-6. C-6 undangan pemilih itu bersama dengan DPT. Sedangkan logistik lain seperti surat suara, kemudian model C-1 Plano KWK itu nanti besoknya, besoknya sekitar jam 06.00 WIT atau jam 06.30 WIT barulah itu digeser ke TPS. Jadi pada saat tanggal 18 ... jadi ketika pada saat tanggal 18 logistik sampai tiba di Moyeba, lalu Manokwari. Selanjutnya diamankan oleh ... diamankan di kepolisian pada saat itu. Sehingga nanti pada besok harinya itu barulah digeser logistik kotak suara yang berisi beberapa jenis logistik itu ke TPS. Nah, terkait dengan tanggal 17. Jadi tanggal 18 ... 18 pagi menjelang siang itu tiba dari KPU provinsi atas nama Bapak divisi teknis Bapak Paskalis, Bapak Paskalis Simunya. Kemudian salah satu kabag KPU Provinsi Papua Barat Bapak John Jitmau ke Moyeba pada saat itu. Kemudian pada saat itu bersama-sama dengan dua anggota KPU yang sempat tinggalkan tempat atau Moyeba (suara tidak terdengar 14

jelas) seperti begitu diusung sebagainya. Kemudian kembali pada tanggal 18 pagi menjelang siang. Nah, pada saat itu ketika provinsi tiba di Moyeba, agenda pertama yang dilakukan oleh KPU provinsi adalah memanggil KPU Bintuni untuk meminta laporan, laporan lisan kira-kira apa yang sudah dilakukan. Ya, saya laporkan (suara tidak terdengar jelas) saya laporkan, persiapan kami seperti ini, ini yang sudah kami lakukan, ini yang belum kami lakukan. Nah, salah satu agenda yang sempat menjadi perbincangan pada saat itu adalah soal Philipus Orocomna, soal Philipus Orocomna sebagai anggota KPPS yang direkrut pada saat itu. Nah, sehingga kami kemudian meminta kesediaan juga, Bapak Kapolres Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengundang ... untuk menghadirkan atau, ya, menghadirkan tujuh anggota KPPS. Jadi pada saat itu sekitar jam 16.00 WIT atau jam 15.00 WIT ... jam 15.00 WIT atau jam 16.00 WIT, tanggal 18 itu kami lakukan rapat koordinasi internal. Jadi rapat itu dihadiri juga oleh Ketua Bawaslu Provinsi. 77.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa?

78.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ketua Bawaslu Provinsi, saya kurang tahu namanya.

79.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya.

80.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Kemudian Ketua Panwas Kabupaten Teluk Bintuni.

81.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa?

82.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Pak Kornelis (suara tidak terdengar jelas), kemudian dua komisioner atau dua Anggota Panwas Kabupaten Teluk Bintuni, Bapak Yosep Lendong.

15

83.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik.

84.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Kemudian Bapak Daniel Balubun yang hadir bersama kami pada saat itu. (Suara tidak terdengar jelas) merapat bersama dengan anggota KPPS pada saat itu ada beberapa agenda yang kami bicarakan pada saat ... yang pertama adalah terkait dengan undangan pemilih. Apakah undangan pemilih ini sudah dikasih kepada pemilih oleh KPPS apa belum? Kalau misalnya belum, kendalanya di mana? Kemudian yang kedua, TPS-nya sudah dibuat apa belum? Kalau misalnya belum dibuat, itu kendalanya di mana, supaya kita bisa carikan solusi dan kita cari tempat yang lebih strategis. Ternyata pada pertemuan hari itulah baru Ketua KPPS Saudara Philipus Orocomna bersama anggota menyampaikan pengakuan bahwa TPS sudah kami buat, jadi TPS sudah dibuat jauh mendahului pembentukan KPPS dan letak TPS itu berhadapan ... hampir berhadapan dengan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kampung Moyeba Induk. Saya pikir yang hadir pada saat itu pasti tahu, saya tidak mau ada ini (...)

85.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terus, terus.

86.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Sehingga demi untuk menghindari karena juga memang istilahnya ada saran juga yang disampaikan oleh teman-teman dari tim sukses Nomor Urut 2 supaya jangan ada masalah kita hindari ini, biarlah … gimana kalau TPS itu di tengah-tengah? Pada saat itu kami sempat mendiskusikan bagaimana kalau dia pas di depan kantor distrik dan atau di depan rumah dinas atau rumah kepala distrik. Namun ketua KPPS, Saudara Philipus Orocomna secara tegas menyatakan bahwa tidak bisa, Bapak. Karena ini kita sudah bangun, ini masyarakat sudah swadaya sudah bangun. Nah, jadi ternyata TPS itu sudah ... sudah dibangun 3 hari sebelum pembentukan KPPS, kurang-lebih sekitar tanggal 15 atau tanggal 16 pada saat itu. Sehingga pada saat itu terjadi tarik menarik, kita berbeda paham atau tarik menarik. Saya sudah sampaikan bahwa supaya kita menghindari adanya masalah. Jadi, di dalam aturan itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh KPPS dalam mendirikan KPPS ... TPS maksudnya. Yang pertama itu adalah rentang kendali, letak TPS-nya 16

itu harus strategis dan mudah dijangkau oleh pemilih. Nah, kalau misalnya TPS-nya agak jauh dari ... apa namanya ... warga yang lain, maka ini tentu akan menjadi masalah. Sehingga kami pada saat itu tidak bicara soal voice TPS-nya di ... walaupun faktanya, letak TPS-nya itu ada di depan posko Nomor Urut 3, tapi kami kemudian sampaikan bahwa supaya tidak ada masalah biarlah letak TPS ini biar di posisi tengah, tapi itu kemudian diabaikan oleh KPPS pada saat itu. Sehingga TPS tidak jadi dipindahkan di tempat yang strategis, istilahnya di zona aman. Kemudian (...) 87.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Undangan, undangan.

88.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ketika kami tanyakan, apakah undangan pemilih atau pemberitahuan kepada pemilih itu sudah disampaikan apa belum? Ketua KPPS menyampaikan bahwa kami belum sampaikan, kami belum sampaikan undangan kepada pemilih atau pemberitahuan kepada pemilih. Ketua KPPS menyampaikan bahwa tapi setelah pertemuan ini kami akan sampaikan. Tetapi faktanya ketua KPPS bersama anggotanya tidak menyampaikan undangan kepada pemilih atau pemberitahuan kepada pemilih, minimal H-1. Sehingga ketika … kemudian saya cross-check, ternyata kepala kampung menyampaikan bahwa undangan pemilih itu ketika dengan dialek kami di sana bahwa Bapak ... undangan pemilih ya Bapak belum kasih ke kita (suara tidak terdengar jelas) terus ketemu dengan kepala suku, kepala suku suruh ambil, entah mungkin dia membohongi saya, ya hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang disampaikan seperti begitu. Saya tanya, “Lalu DPT itu ada di mana?” “DPT itu sementara sudah saya amankan.” Itu menurut yang disampaikan oleh kepala kampung. Ya semoga ini adalah informasi yang tidak benar, semoga saya (...)

89.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kepala kampungnya yang tadi juga itu?

90.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya, kepala kampung Moyeba.

17

91.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa namanya? Lupa?

92.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Bukan, kalau Simon itu (...)

93.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu suku?

94.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Kepala suku.

95.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kepala kampung? Enggak tahu namanya?

96.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya, saya lupa namanya, Bapak. Tapi yang jelas marga Orocomna.

97.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, terus?

98.

TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya, saya lanjut. Saya sampaikan bahwa tidak bisa, kita harus sampaikan undangan pemilih sehingga pada saat itu di ruangan kami tegaskan bahwa pada rapat tanggal 18 sore, itu kami tegaskan bahwa undangan pemilih itu apa pun yang terjadi, diusahakan paling lambat malam ini sudah harus segera disampaikan, sudah harus segera disampaikan kepada pemilih sehingga mereka tahu pemberitahuan bahwa besok jam sekian sampai jam sekian, kita pemungutan suara. Namun hasilnya apa yang kami arahkan, kami sampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diindahkan oleh ketua dan anggota KPPS, bahkan di sela-sela pertemuan itu sempat terjadi silang pendapat kurang-lebih tiga kali mereka walkout, mereka walkout dari pertemuan yang dihadiri oleh KPU provinsi, kemudian Bawaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten pada saat itu. 18

Akhirnya pertemuan ada malam itu dengan dua agenda utama ini tidak bisa kami selesaikan dengan baik karena pertemuan belum selesai, anggota ini sudah meninggalkan tempat, sudah tinggalkan ruangan rapat. Mereka keluar, tidak lama kemudian mereka balik. Mereka sampaikan bahwa Bapak kita ada perlu ini, ada perlu ini, ada masalah bertanya sesuatu. Mereka belum sampaikan apa yang menjadi maksud mereka pada saat itu. Kurang-lebih sekitar jam 19.00 WIT, ada suara teriakan di posisi kejauhan, ternyata yang meneriakan itu adalah Saudara Yoldi. Saudara Yoldi yang me … me … dengan bahasa minta tolong kepada kepala suku … kepada kapolres bahwa masyarakat ada bawa panah, masyarakat ada bawa tombak mau tikam KPU. Masyarakat ada bawa tombak, masyarakat ada bawa panah mau tikam KPU atau mau bunuh KPU, seperti itu bahasa kasarnya. Nah, sehingga situasi itu kemudian membuat teman-teman panik, kami sebagai anggota KPU juga panik, teman-teman yang lain juga panik pada saat itu. Nah, akhirnya kami sempat mengamankan diri di kantor distrik. Di kantor distrik pada saat itu tapi karena situasinya memang disetting agak … di-setting seperti itu, sehingga kami kemudian diarahkan untuk mengamankan diri di pos Brimob atau pos keamanan. Ketika kami amankan diri dengan semua teman-teman anggota KPU, kemudian kasubag, termasuk juga ada staf sekertariat dari KPU RI pada saat itu, mungkin, Pak Arief, bisa, mungkin saya ini … saya, kan … kami semua lari dan amankan diri di pos Brimob atau barak di mana ditempati oleh anggota keamanan pada saat itu. Nah, tidak lama kemudian (...) 99.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu jauh enggak tuh jaraknya?

100. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Jarak antara kantor distrik dengan kantor … dengan pos Brimob atau pos keamanan itu kurang lebih sekitar 50 meter. 101. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya, terus. 102. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Nah, 50 meter, kami kemudian mengamankan diri di sana. Ketika kami mengamankan diri di sana, kami terpencar, ada juga teman-teman yang lain di barak … barak sebelah … barak polisi juga keamanan juga 19

sebelah. Nah, setelah itu kemudian tidak lama datanglah simpatisan Nomor Urut 3 di bawah pimpinan Saudara Yoldi. Nah, di bawah pimpinan Saudara Yoldi dengan sikap arogansi apa sebagainya, kemudian posisi rumah itu ada rumah panggung, naik ke rumah yang ditempati oleh anggota keamanan itu ada rumah panggung. Datang kemudian dengan sikap arogansi apa sebagainya menyampai kepada KPU bahwa KPU maunya apa? Maunya apa, jadi kalau kotak suara sudah ada, jadi ada dua permintaan yang disampaikan pada saat itu. Yang pertama adalah kotak suara segera diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian KPU juga harus secara tegas menyampaikan bahwa besok ini PSU harus … pelaksanaan PSU harus jalan. Nah, saya sampaikan bahwa sesuai dengan jadwal kita, besok pasti jalan. Dia tidak ada bilang … kalau tidak … bilang tetap jalan. Nah, jadi situasi kegaduhan itu terjadi pada saat itu juga, malah calon wakil bu … Calon Bupati Nomor Urut 3 juga hadir pada saat itu dengan sikap arogansi apa sebagainya pada saat itu. Artinya temanteman anggota (suara tidak terdengar jelas) juga menyaksikan hal yang sama, jadi kalau misalnya saya berkata kurang meyakinkan bisa juga di … di … disampaikan oleh teman-teman yang lain pada saat itu. Nah, sehingga setelah itu, ya, jadi substansi kehadiran tim sukses, simpatisan, bahkan ada juga beberapa anggota DPR pada saat itu, ada juga ketua DPR, ada juga beberapa anggota DPR pada saat itu. Anggota DRPD maksudnya, anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni pada saat itu. Nah, sehingga situasi kemudian menjadi gaduh, ya, dia … akhirnya pada saat itu kami KPU Teluk Bintuni bersama KPU provinsi lari mengamankan diri di tempat atau di rumah yang ditempati oleh pihak keamanan pada saat itu. Nah, setelah itu situasi kami sudah pastikan situasinya sudah steril, sudah aman, kami kembali ke tempat ke aula distrik, ada yang di barak-barak yang lain untuk bisa istirahat. Nah, setelah itu pada besok sekitar jam 07.00 WIT … sekitar jam 07.00 WIT bahkan setengah jam 06.00 WIT. Kotak suara itu malah ada ketua dan anggota KPPS datang ke pos keamanan dan meminta … meminta kotak suara yang berisikan dokumen untuk segera di bawa ke … ke lokasi atau tempat TPS. Ya, disampaikan oleh pihak keamanan bahwa sabar dulu, nanti kurang-lebih sekitar 06.30, ini kami antar. Jadi Saudara-Saudara itu siapkan TPS, seketika logistik ini datang langsung … ketika tiba di TPS sudah bisa langsung absen. Nah, ketika pada jam 07.00 sesuai dengan jadwal, TPS dibuka … TPS dibuka dan proses pemungutan suara mulai dapat dijalankan. Fakta yang terjadi pada saat itu tidak sejalan dengan perintah MK. Yang pertama adalah ketika TPS dibuka, anggota KPPS di dalam TPS pintu masuk maupun pintu keluar, itu ada PAM TPS di sana, PAM TPS di pintu keluar maupun di pintu masuk. 20

Kurang-lebih sekitar jam 08.00, saya bersama teman-teman anggota KPU didampingi oleh keamanan jalan menuju TPS. Ketika jalan menuju TPS, ternyata ada keributan di sana, ada keributan di sana. Saya kemudian semakin dekat ke TPS dan tanyakan kepada beberapa warga yang kemudian meneriakkan haknya sebagai pemilih pada saat itu. Nah, kebetulan pas di situ saya ketemu dengan salah seorang warga yang bernama Estevanus Orocomna, kebetulan pas di situ saya tanya, “Ini ada masalah apa?” Saudara Estevanus menyampaikan bahwa tidak, Bapak, kita orang ini mau datang, mau coblos, tapi KPPS tidak kasih izin. Sehingga kita tidak masuk. Itu kurang-lebih sekitar ada 20-kah, ada 30 orangkah, kitorang ini ada absen, tapi sudah mau jam 09.00 ini KPPS tak kasih izin. Ternyata hal itu benar adanya ketika saya mendekati TPS, pintu TPS, pintu TPS itu sudah, istilahnya sudah dipele atau dipalang oleh salah satu PAM TPS di pintu masuk. Akhirnya, tujuan saya adalah masuk ketemu dengan KPPS, sehingga arahkan KPPS agar pemilih ini bisa dipanggil oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya, untuk menggunakan hak pilihnya. Namun pada saat itu, jangankan saya, sebagai KPU Teluk Bintuni, KPU provinsi maupun KPU RI, pada saat itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam TPS, masuk ke dalam TPS. Jadi, tujuan kami masuk ini adalah menyampaikan tentang mekanisme prosedur, sehingga pemilih ini bisa dipanggil atau diakomodir untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, jadi hampir kurang lebih sekitar 3 kali saya paksa untuk masuk ke dalam TPS, tapi selalu dihalang-halangi oleh PAM TPS di pintu masuk, di pintu masuk. Hal yang sama juga oleh kapolres juga tidak bisa masuk. Jadi, saya bersama dengan bapak kapolres, bapak kapolres … sama-sama dengan bapak kapolres juga tidak bisa diizinkan untuk masuk ke dalam. Akhirnya, setelah itu pencoblosan itu sudah hampir mau selesai barulah kami diizinkan untuk masuk. Jadi, ketika masuk ke dalam itu ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa PSU dilakukan di TPS 1 Moyeba, kenapa MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Moyeba itu kan ada pengakuan Soter Orocomna di sidang MK, dia mencoblos surat-surat lebih dari satu. 103. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebagai ketua KPPS. 104. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Nah, sebagai ketua KPPS pada saat itu ketika ditanya oleh Hakim MK. Sehingga … tetapi dia tidak menyebutkan berapa surat suara yang dia coblos dan kepada siapa yang dia coblos, dia tidak menyebutkan. Hal ini tentu membingungkan MK dalam mengambil keputusan. Nah, 21

sehingga untuk itulah maka kemudian yang kedua adalah PSU ini agar masing-masing pemilih bisa menggunakan hak pilihnya. 105. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, sekarang yang mencoblos yang Saudara lihat itu siapa di dalam? 106. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Jadi, yang mencoblos pada saat itu memang salah satu masyarakat yang memang ditunjuk untuk mencoblos surat suara sebanyak 536. 107. KETUA: PATRIALIS AKBAR Satu orang atau beberapa orang? 108. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Jadi, ada beberapa orang, tapi beberapa orang ini tugasnya adalah membuka surat suara, kemudian memberikan kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan yang mencoblos. 109. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara tahu namanya? 110. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Saya kurang tahu namanya. 111. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu angggota KPPS atau masyarakat biasa atau masyarakat adat? 112. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Pada saat itu kalau anggota KPPS saya kenal, tapi pada saat itu yang saya lihat itu adalah salah satu warga yang mungkin ditugaskan untuk mencoblos surat suara sebanyak itu.

22

113. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang mau mencoblos tadi itu ada di mana? Yang mau mencoblos yang ketemu Saudara Estevanus Orocomna, dan lain-lain? 114. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Itu di depan pintu masuk TPS. Cuma hanya jarak mungkin 1 atau setengah meter saja posisi mereka berdiri dengan pintu TPS masuk. 115. KETUA: PATRIALIS AKBAR Memang ada itu yang datang mau mencoblos? 116. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ada. 117. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara lihat betul? 118. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Saya lihat betul. 119. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, terus lanjut. 120. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Sehingga pada saat itu bahkan ketua KPU provinsi, Bapak Amus Atkana bahkan memohon, “Biar sudah walaupun kalian mau coblos semua, tapi minimal kasih 20 lembarkah atau kalau 20 memang tidak bisa kasih 5 lembar sudah kepada kita orang saudara-saudara yang ada di depan ini. Kasihan mereka juga kan punya hak untuk … punya hak pilih.” 121. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu Ketua KPU Provinsi?

23

122. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ketua KPU provinsi dengan dialek di sana kepada masyarakat. 123. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 124. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Yang disampaikan bahwa walaupun tidak semua, tapi ya kalau bisa kasih 20 lembar. Artinya, sisa surat suara 20 lembar itu kasih kepada saudara-saudara kita yang … yang menuntut haknya untuk bisa menyampaikan hak pilih di TPS pada saat itu. Tetapi apa yang dimohonkan secara lisan oleh KPU … ketua KPU provinsi itu pun diabaikan. Itu pun diabaikan oleh KPPS kami. 125. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik. 126. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Jadi, intinya setelah pencoblosan selesai, barulah kami diizinkan untuk masuk. 127. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ayo, lanjut. Terakhir, hasilnya? 128. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Sehingga selanjutnya adalah ketika pencoblosan selesai, itu kan pukul 10.00 WIT, kurang-lebih pukul 10.00 WIT pada saat itu. Nah, di dalam aturan itu kan pukul 13.00 WIT. 129. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya. 130. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Tapi saya kemudian berkonsultasi kepada ketua KPU provinsi, “Izin, Bapak. Ini sudah selesai, kira-kira bagaimana, ya?” 24

Ketua KPU provinsi pada saat itu menyampaikan bahwa ya, benar sesuai dengan aturan mestinya seperti begitu. Tetapi itu kecuali dalam hal masih ada pemilih yang belum ada dan/atau masih ada sisa surat suara … masih ada sisa surat suara. Maka itu kita tunggu sampai pukul 13.00 WIT waktu setempat. Tetapi ini kan semua surat suara sudah dicoblos. Minus surat suara cadangan yang berjumlah 13 lembar. Nah, tetapi 534 surat suara berdasarkan DPT, semua sudah dicoblos. Nah, dari hasil konsultasi saya kepada Bapak Ketua KPU Provinsi, nah kemudian saya sampaikan kepada KPPS bahwa ya (…) 131. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi DPT ada enggak waktu itu di meja? 132. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Jadi, DPT pada saat itu ketika saya tanyakan kepada ketua KPPS, ketua KPPS tidak memberikan keterangan yang jelas. Ternyata DPT itu ada … ada di kepala kampung. Yang ada di kepala kampung pada saat itu. 133. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di lokasi enggak ada? 134. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Nah, sehingga nanti sudah selesai pencoblosan, baru DPT-nya diserahkan. Diserahkan kepada … diserahkan kepada KPPS pada saat itu. 135. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, tidak ada pemanggilan sama sekali? 136. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Tidak ada, Pak. 137. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik. 138. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO 25

Jadi, tidak ada pemanggilan pemilih sesuai dengan DPT yang ada. 139. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, baik. Hasil akhirnya bagaimana? 140. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Sehingga hasil akhirnya ketika hasil akhirnya itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 0. Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 0. Dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara 534. 141. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 142. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Pada pukul 05.00 WIT … pada pukul 15.00 WIT atau pada pukul 15.00 WIT waktu setempat, ketua KPPS bersama dengan anggota KPPS mengantar dan menyerahkan hasil … hasil (…) 143. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Suasana di dalam di lokasi TPS itu seperti yang Saudara laporkan di sini itu ada apa … pedang timur apa itu? 144. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya, benar ada. 145. KETUA: PATRIALIS AKBAR (Suara tidak terdengar jelas) kain apa? Kain timur? 146. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Kain … kain timur. 147. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada, bagaimana?

26

148. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ada. 149. KETUA: PATRIALIS AKBAR Apa itu? Di mana? 150. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Itu di … di pintu masuk TPS, kemudian di pintu keluar, maupun di … di samping TPS itu digantung. 151. KETUA: PATRIALIS AKBAR Digantungkan kain timur? 152. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya, di … digantungkan kain timur. 153. KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa yang masang itu? 154. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Yang … ya, saya tidak bisa pastikan. Tapi yang jelas mungkin karena ada kesepakatan adat, nah sehingga di kesepakatan adat itu bisa seperti itu hasilnya di TPS. 155. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, baik. Oke, cukup? Ada lagi? 156. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Ya, jadi pada prinsipnya bahwa hasil pelaksanaan PSU di Moyeba itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga, ya hasil ini yang bisa dapat kami sampaikan. 157. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. 27

158. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Intinya kami sudah maksimal melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi pada sidang tanggal 15 … 25 Februari. 159. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya. 160. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Terima kasih, Yang Mulia. 161. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, cukup, ya? 162. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Cukup. 163. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, sudah dari A sampai Z itu. Dari hulu sampai hilir, ya. Sekarang Panwas, silakan. Ya, Pak Arief? 164. KPU: ARIEF BUDIMAN Yang Mulia, apabila diperkenankan, saya harus menghadiri pertemuan di Yogya siang ini. Tapi hadir juga di sini Wakil Kepala Biro Hukum, kemudian Kabag Advokasi yang Beliau juga hadir pada saat PSU di (…) 165. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, yang tadi Pak Arief tinggalkan pukul 10.00 WIB (…) 166. KPU: ARIEF BUDIMAN Ya, Beliau ada. 167. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi staff tetap dihadirkan? 28

168. KPU: ARIEF BUDIMAN Masih di sana. Masih di sana. 169. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada berapa orang waktu itu? 170. KPU: ARIEF BUDIMAN Tiga orang. 171. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, tiga orang? 172. KPU: ARIEF BUDIMAN Tiga orang di sana. 173. KETUA: PATRIALIS AKBAR sini?

Sekarang yang Pak Arief juga mau pergi, staff itu tetap ada di

174. KPU: ARIEF BUDIMAN Ada di sini. 175. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sama posisinya. Mana? Siapa coba? 176. KPU: ARIEF BUDIMAN Pak Hafidz, Mas Andi. 177. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mana? Mana? Coba berdiri. 178. KPU: ARIEF BUDIMAN Coba berdiri, Mas. Terus, ada Bu Sri Pakartin. 29

179. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Bertiga, ya? 180. KPU: ARIEF BUDIMAN Beliau kemarin ada di sana. 181. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, mau duduk di sana lagi juga enggak apa. 182. KPU: ARIEF BUDIMAN Yang bermalam … yang bermalam yang laki-laki dua. Yang Bu Sri Pakartin bersama saya, pagi, kemudian siangnya pulang ke Manokwari. 183. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik. Ya, boleh. 184. KPU: ARIEF BUDIMAN Saya mohon izin, Yang Mulia. 185. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini tetap saja di situ, ya. Duduk, ya. (Suara tidak terdengar jelas) ke tempat dulu. 186. KPU: ARIEF BUDIMAN Nanti bisa dikonfirmasi. 187. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. 188. KPU: ARIEF BUDIMAN Terima kasih, Yang Mulia.

30

189. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan, Pak Arief, ya. Terima kasih, Anda sudah hadir di sini dan juga saya sudah lihat bahwa Anda juga hadir di sana. Ya, kita sudah menyaksikan itu melalui media video. 190. KPU: ARIEF BUDIMAN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 191. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Arief. Panwas, silakan. 192. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Terima kasih, Yang Mulia. 193. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebutkan lagi namanya ya, Pak. 194. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Ya, nama saya Kornelis Trorba sebagai Ketua Panwaslu Teluk Bintuni. Dalam sidang yang terhormat ini, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan kami, namun laporan secara mendetail dan rinci sudah kami masukkan melalui Bawaslu Republik Indonesia. Sehingga di saat hari ini saya dapat menyampaikan secara garis besarnya. Kami Panwaslu Teluk Bintuni tiba di Moyeba tanggal 18 siang bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat yaitu Pak Alfredo Ngamelubun. Kegiatan pengawasan di sana, pada malam hari kita diundang oleh KPU untuk mengikuti pembentukan ya, pembentukan dan evaluasi TPS dan undangan atau surat pemberitahuan yang disampaikan … dibagikan kepada masyarakat. Setelah kita mengikuti kegiatan tersebut, ada hal-hal yang memang sudah disampaikan oleh Ketua KPU tentang mereka tidak setuju dengan TPS yang sudah mereka buat dan waktunya memang sudah malam. Sehingga itu mungkin salah satu keberatan juga. Sehingga ada hal-hal sudah tadi disampaikan secara umum oleh Ketua KPU. Dan kita panwas juga sudah tidak di situ karena situasi juga sudah tidak memungkinkan kita selamatkan diri kita ke tempat yang lebih aman. 31

195. KETUA: PATRIALIS AKBAR Memang kenapa, Pak, situasinya? 196. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Artinya seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPU, ya. 197. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, begitu. Oke. 198. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Paginya, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Pak Alfredo Ngamelubun lebih awal ke TPS-TPS di sana. Menurut Beliau bahwa sebelum mengadakan pemungutan suara, ada semacam surat pernyataan masyarakat adat yang disampaikan. Setelah itu kami dari panwas tiba di lokasi TPS sekitar jam 07.30. Sementara itu memang pelaksanaan pencoblosan sudah berjalan. Di situ kami melakukan pengawasan yang memang sudah dalam bentuk CD semua yang sudah kami masukkan. Nah, pencoblosan pada saat itu yang kami lihat langsung, ada seorang ibu yang memang mengambil surat suara, menyerahkan kepada seorang Bapak yang memang kita tidak tahu namanya. Seorang Bapak ini yang bertugas untuk mencoblos dan menyerahkan lagi ke seorang Bapak untuk melipat surat suara tersebut. 199. KETUA: PATRIALIS AKBAR Seluruh surat suara seperti itu? 200. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Seluruhnya tidak sampai, Pak. Pada waktu itu ada yang ribut sehingga ada surat suara yang sempat ditandatangani, ada yang memang belum sempat ditandatangani. Tapi proses pencoblosan seperti (…) 201. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang Saudara sampaikan itu, ya?

32

202. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Ya. 203. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada … ada berapa banyak itu yang seperti itu? 204. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Yang surat suaranya, ya? 205. KETUA: PATRIALIS AKBAR He eh. 206. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Semuanya, Pak. 207. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, semua. 208. PANWASLU: KORNELIS TRORBA 534 surat suaranya. 209. KETUA: PATRIALIS AKBAR 534, baik. Terus? 210. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Setelah itu kan Ketua KPU sempat masuk, namun enggak sempat di … ada sempat masuk memberi arahan secara umum. Ada juga kadang disuruh keluar. Sehingga yang kami lihat di situ DPT-nya tidak ditempel, ditempel. Setelah KPU inginkan untuk DPT itu untuk dibaca atau ditempel, ternyata Ketua KPPS ya, membaca lagi ulang pernyataan sikap masyarakat adat itu tentang pencoblosan itu. Sehingga itu kami ikuti sehingga ada gambaran CD yang memang kami sudah buat untuk laporan. Sampai berakhirnya proses pencoblosannya itu. Setelah berarkhir, ya, kita juga punya data sudah klir ya, kita kembali ke tempat yang kita menginap, gitu. 33

Itu gambaran secara garis besar yang memang kita lihat langsung di tempat pemungutan suara. 211. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sikap Panwas waktu itu bagaimana? 212. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Panwas waktu itu memang kita sampaikan kepada KPU untuk segera masuk ke dalam TPS. Tapi ya semua orang di situ menyaksikan situasi di situ bahwa memang sulit sekali untuk kita masuk ke TPS atau KPU masuk ke TPS untuk memberi arahan secara umum kepada masyarakat. Seperti itu. Itu mungkin sementara dari kami Panwas. Terima kasih, Yang Mulia. 213. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih ya, Panwas ya. Yang juga telah hadir di sana, ya. Jadi telah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Putusan MK, KPU Kabupaten juga demikian. Ini KPU Provinsi bagaimana? Ada berita, KPU Provinsi? Ha? 214. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Izin, Yang Mulia. KPU Provinsi sampai sekarang belum ada informasi untuk menghadiri sidang pada hari ini. 215. KETUA: PATRIALIS AKBAR Belum ada. Tapi sudah diundang, kan? Sudah tahu kan agendanya? 216. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Sudah. 217. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Ya, yang katanya dalam perjalanan tadi maksudnya, gimana?

34

218. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Yang dalam perjalanan tadi itu devisi, devisi teknis Pak Pascalis (suara tidak terdengar jelas). 219. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, Pak Pascalis, ya. Bu, belum datang juga? 220. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Belum. 221. KETUA: PATRIALIS AKBAR Belum sampai? 222. TERMOHON: AHMAD SUBUH REFIDESO Belum sampai di tempat sini. 223. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, oke. Baik,baik. Ini masalah waktu juga, kami pukul 11.00 WIB harus sidang Pleno, sebentar dulu, ya. Sebentar, ya, kita tunggu, ya. Ya, baik. Kita lanjut saja dulu, walaupun kami pukul 11.00 WIB ada Pleno sambil konfirmasi, ya. Ini memang MK ini harapan masyarakat, jadi Pak Heru ini permohonannya ada seribu ini di sini. Pak Taufik juga, oke. Oke, jadi kita lanjut, ya. kita lanjut sekarang kami kasih kesempatan kepada Pemohon untuk melaporkan, ya, kalau bisa garis besarnya tentu lebih baik. Silakan. 224. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah sampaikan laporan dan tanggapan Pemohon secara tertulis sebelum kami sampaikan ada beberapa yang kami renvoi dan ada tambahan kalimat, kami bacakan dulu nanti akan kami serahkan perbaikan dan renvoi Pemohon. Yang pertama di halaman 1 tertulis pemungutan ... pemutuan yang benar adalah pemungutan. Yang kedua, di halaman 8, poin 8 tertulis surat dengan nomor 10, 25 dan seterusnya tertanggal 21 maret 2016 seharusnya tertanggal 23 Maret 2016. 35

Kemudian, yang ketiga. Halaman 9 poin 9 ditambahkan kalimat pada bagian awal poin bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdapat surat aliansi adat Papua Barat yang memberikan dukungan dan seterusnya. Yang keempat, halaman 14 bagian atas tertulis penyebab terjadinya PSU di Moyeba, dan kedua, atas kesepakatan adat harus diambil dengan musyawarah semua pihak tidak bisa sepihak, seharusnya tidak ada tulisan tersebut atau dihapus. Yang kelima, yang terakhir. Halaman 18 pada bagian petitum poin ketiga tertulis pemilihan suara ulang seharusnya pemungutan suara ulang. Kami akan sampaikan beberapa poin-poin laporan dan tanggapan Pemohon, Yang Mulia. Yang pertama, kami mulai dari halaman kedua. Pelaksanaan PSU tidak sesuai dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan undang-undang. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 telah dilaksanakan PSU di TPS Moyeba, Distrik Moskona Utara, namun ternyata pelaksanaan PSU tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi di Indonesia serta tidak sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Undang-Undang Pilkada antara lain dengan rangkaian fakta sebagai berikut. Yang pertama, KPU Kabupaten Teluk Bintuni mengangkat Ketua KPPS yang telah diketahui tidak netral atau berpihak, yakni Philipus Orocomna. Yang kedua, Termohon tidak melakukan verifikasi ulang terhadap DPT TPS Moyeba karena ternyata setelah kami cross-check lagi terdapat 32 orang meninggal, 39 orang di bawah umur, 22 pindah domisili dan ada nama yang ganda atau double. c. KPPS dengan sengaja tidak membagikan C-6 kepada para pemilih yang terdaftar di DPT. d. Pelaksanaan pemungutan suara tidak dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tadi sudah disampaikan baik oleh KPU Republik Indonesia, KPU kabupaten, dan panwas dan ada juga bukti videonya yang bisa kita saksikan bersama-sama. Yang … sebagai catatan di dalam poin ini KPPS menyatakan seluruh suara sebanyak DPT, yaitu 528 ditambah DPTb-1=6, sehingga 534 diberikan kepada Pasangan Nomor Urut 3. Sementara Pasangan Nomor Urut 2 atau Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1 diberikan 0 suara. Hasil tersebut ditulis dalam formulir model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang kesemuanya tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon. Dan saksi Pemohon menulis form keberatan model C-2. e. Yang kelima, KPPS tidak mengisi daftar hadir form C-7, sehingga tidak diketahui jumlah pemilih yang memberikan suara. 36

f. Sejumlah pemilih pendukung Pihak Terkait, maaf kami renvoi ... sejumlah pemilih, pendukung Pemohon terhalangi haknya untuk memilih. Jadi poin f halaman 5 kami renvoi, Pihak Terkait seharusnya tertulis Pemohon. Sejumlah pemilih pendukung Pemohon terhalangi haknya untuk memilih. Pada saat PSU berlangsung, sebanyak 38 orang yang mendukung Pemohon hadir ke TPS ingin menggunakan haknya dalam PSU tersebut, namun tidak bisa karena dihalang-halangi pendukung Pihak Terkait. Mereka memprotes dan tidak menerima pemaksaan sepihak yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait. Mereka menyatakan selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini karena setiap pemilu mereka selalu melaksanakannya dengan cara menyoblos dan tidak pernah ada masalah. Dari 38 pemilih tersebut, sebagian besar telah kami catat dan kami masukkan di dalam tabel. Poin ketiga di halaman ke 7 bahwa sesuai dengan pernyataan Saudara Dorus Orocomna menyatakan di DPT terdapat 38 pemilih yang tidak diberikan kesempatan untuk memilih, ada kami jadikan bukti. Kemudian yang keempat juga kami berikan bukti terkait dengan DPT bahwa terdapat beberapa orang yang di bawah umur dan juga sudah meninggal dunia. Poin keenam di halaman 8. Bahwa saksi Pemohon TPS 1, Moyeba tidak menandatangani form C-KWK. Yang ketujuh, Pemohon telah menyampaikan laporan keberatan terhadap hasil pelaksaan PSU, kepada Panwas Kabupaten Teluk Bintuni, dan seterusnya. Kedelapan. Bahwa menanggapi perkembangan terakhir terhadap prosesi penyelenggaraan pemilukada di TPS 1 Kampung Moyeba, tanggal 19 Maret 2016, Pihak Dewan Adat Papua Wilayah 3 Kepala Burung mengeluarkan surat dengan Nomor 1025 dan seterusnya, perihal tanggapan Dewan Adat Papua terhadap prosesi penyelenggaraan pemilukada di TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 23 Maret 2016. Kami tadi sudah renvoi, tertulis 21 seharusnya 23 Maret, yang ditujukkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan PSU tersebut telah dipolitisir oleh oknum tertentu dan memberikan masukan untuk dipertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa sistem noken yang telah dikembangkan di TPS tersebut tidak dapat ditolerir karena prosesinya tidak mengakomodir seluruh warga pemegang hak pilih di TPS yang bersangkutan. 2. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan PSU, ternyata telah diabaikan dan tidak mengalami kemajuan dalam penyelenggaraannya. 3. Bahwa sistem noken yang dikemas sebagai wadah adat merupakan pelanggaran adat, dan telah mencederai kesepakatan adat dimana 37

akan membuka peluang konflik horisontal antarwarga masyarakat adat itu sendiri. Selanjutnya poin 9, pada tanggal 21 Maret terdapat Surat Aliansi Masyarakat Adat Papua Barat yang memberikan dukungan kepada sistem noken dan menyikapi penerbitan surat dari Alinasi Masyarakat Adat Papua tersebut, Dewan Adat Papua Wilayah 3 (Kepala Burung) dengan mengeluarkan Surat 1026 perihal Klarifikasi Surat Aliansi Masyarakat Adat tertanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan surat tersebut tidak benar. Dan hal ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, kami tidak mendapatkan suratnya. Surat yang tanda tangan scan ini, sehingga tidak bisa kami jadikan bukti karena kami tidak memperoleh fisiknya. Kami hanya mendapatkan bukti laporan polisi saja. Yang kesepuluh. Bahwa pelaksaan PSU sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan putusan sela MK tanggal 25 Februari 2016 yang pada pertimbangan hukum paragraf 3.16.3 menegaskan sebagai berikut. Dalam kaitannya dengan dalil kesepakatan adat, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah di atas, maka menurut Mahkamah pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara tersebut harus dilaksanakan dengan cara berpegang pada prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa selain pertimbangan Putusan MK Tanggal 25 Februari 2015 ... 2016 di atas, perlu dicatat pertimbangan putusan MK lainnya, yakni pertimbangan hukum Putusan 0632 Tahun 2014, dan Putusan Nomor 1 PHPU presiden 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memaksi sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken. Bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait di MK semuanya menerangkan bahwa pada pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, para pemilih datang ke TPS dan mencoblos sendiri surat suara. Berarti pada pilkada yang terakhir pun, 9 Desember 2015 dilaksanakan dengan sistem luber dan jurdil. Bahwa menurut aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan, berdasarkan prinsip luber jurdil, maka semestinya yang dilakukan oleh KPPS adalah sebagai berikut. Pertama. Melakukan verifikasi atau pemutakhiran data pemilih dalam DPT. Faktanya, tidak dilakukan. Membagikan pemberitahuan memilih form C-6. Fakta, tidak dilakukan. 38

Membuka TPS sesuai jadwal jam yang telah ditentukan. Fakta, dibuka dan dilaksanakan sebelum jadwal. Memanggil nama pemilih satu per satu sesuai DPT untuk menggunakan haknya, faktanya tidak dilakukan. Mengisi dan mempersilakan pemilih menandatangani daftar hadir pemilih Form C-6 ... maaf, Form C7-KWK. Fakta, tidak dilakukan. Adanya kewajiban penyelenggara untuk tidak menghalang-halangi hak pemilih dan apabila itu terjadi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya, pemilih yang ingin menggunakan hak suaranya dihalanghalangi bahkan diancam tanpa ada tindakan dari aparat penegak hukum. Terhadap hasil suara yang diperoleh dari pelaksanaan PSU yang bertentangan dengan Putusan Sela MK dan peraturan perundangundangan, maka Pemohon menyatakan keberatan terhadap hasilnya dan meminta agar Mahkamah menyatakan suara yang telah dicoblos secara tidak benar tersebut menjadi suara tidak sah. Oleh karenanya mohon agar Mahkamah menyatakan perolehan hasil suara di PSU di TPS Moyeba sebagai berikut. Pasangan Nomor Urut 1=0. Pasangan Nomor Urut 2=0. Pasangan Nomor Urut 3=0. Jumlah suara sah=0. Jumlah suara tidak sah=534. Sisa surat suara=13. Bagian kedua. Pihak Terkait melakukan kecurangan terencana dengan menggunakan ancaman kekerasan dan intimidasi. Bahwa pelaksanaan PSU yang tidak sesuai dengan Putusan MK tersebut di atas terjadi tidak secara spontan, atau tidak murni, atau tidak genuine dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan adat. Yang awalnya pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015 berlangsung dengan cara mencoblos, namun karena terdapat kepentingan Pihak Terkait, maka dipaksakanlah cara-cara bahwa seolah-olah terdapat kesepakatan seluruh warga dan pemilihan tidak lagi dilakukan dengan cara mencoblos, padahal terdapat warga masyarakat yang ingin mencoblos. Bahwa perencanaan agar pelaksanaan PSU dilakukan dengan cara tidak ada pencoblosan ini dan agar pemilih yang ingin mencoblos dihalang-halangi telah dimulai segera setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU di TPS Moyeba. Rencana ini bukan dilakukan murni sebagai kehendak masyarakat, tapi karena telah diatur oleh tim Pihak Terkait bekerjasama dengan pendukungnya di Kampung Moyeba. Faktanya, tidak semua warga pemilih di Moyeba mendukung Pihak Terkait. Terdapat sebagian warga yang menjadi tim pendukung Pemohon. Sebagai catatan, ketika maju sebagai calon bupati dalam pemilukada tahun 2010, Petrus Kasihiw, yakni sekarang Pemohon, memperoleh suara terbanyak di Moskona Utara dalam pemilihan yang dilakukan dengan cara mencoblos. Bahwa pada tanggal 6 dan 7 Maret 2016, Ketua Tim Sukses Pemohon yang bernama Saudara Edison Orocomna dilarang dan 39

dihalang-halangi oleh Tim Sukses Pihak Terkait yang bernama Saudara Effer Orocomna untuk melakukan penerbangan menggunakan helikopter menuju Distrik Moskona Utara. 17. Perencanaan diawali dari yang pertama, adanya upaya Pihak Terkait untuk menolak penyelenggara TPS atau KPPS yang netral dan memaksakan agar tim pendukung Pihak Terkait menguasai KPPS. Ketika Termohon melakukan sosialisasi Putusan MK di Kampung Moyeba, pada tanggal 15 Maret 2016 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tim Sukses Pasangan Calon 1, Pasangan Calon 2, Pasangan Calon 3, kapolres, kapolsek, kepala kampung, kepala suku, dan beberapa anggota masyarakat terjadi keributan yang diprovokasi oleh tim advokasi atau tim sukses Pihak Terkait bernama Yoldi Taufan, yang bukan warga Moyeba. Saudara Yoldi Taufan mencaci maki KPU, melarang untuk melakukan sosialisasi, dan memaksa agar segera mengangkat KPPS, dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPPS. “KPU tidak perlu urus, kalaupun ada pelanggaran, serahkan saja ke Mahkamah Konstitusi.” Terhadap perbuatan ini tidak ada tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum. Di bawah ... bahwa kemudian di bawah tekanan esoknya 16 Maret 2016, Termohon membuka rekrutmen KPPS dan pemilihan KPPS. Kedua pihak, Pihak Terkait dan Pemohon mengajukan nama, tapi oleh kepala kampung nama dari Pemohon ditolak dan sempat terjadi keributan. Kemudian semua nama yang diajukan Pemohon dicoret, sementara nama dari Pihak Terkait diterima. Akhirnya tanggal 17 Maret 2016 Termohon memilih Philipus Orocomna sebagai Ketua KPPS yang tidak netral dan merupakan pendukung Pihak Terkait dengan anggota semuanya berasal dari pendukung Pihak Terkait. Langkah yang kedua, dilakukan Pihak Terkait dengan mengkondisikan agar TPS ditempatkan di areal yang menjadi posko pemenangan Pihak Terkait. Meskipun sempat diprotes dan diminta untuk dipindahkan, namun Pihak Terkait bertahan dan TPS tetap di dekat posko Pihak Terkait. Langkah ketiga, dengan cara membuat bentuk TPS dibuat tertutup, tidak biasanya terbuka dan dijaga agar tidak ada pihak lain yang ... pihak lain, termasuk Termohon dan aparat penegak hukum bisa mengawasi dan menjaga. Langkah keempat, KPPS memaksa agar kotak suara dan surat suara segera diserahkan kepada KPPS agar dapat segera dilakukan pemungutan suara menurut cara dan kehendak yang diinginkan KPPS. Setelah negosiasi akhirnya disepakati aparat akan mengantar surat suara pada pukul 06.30 WIT, begitu diterima surat suara, rupanya KPPS dan pendukung Pihak Terkait telah siap dengan pernyataan pemberian surat suara, kemudian langsung mencoblos sendiri surat suara dengan perwakilan. 40

Langkah kelima, ketika pendukung Pemohon datang ke TPS untuk mencoblos, maka pendukung Pihak Terkait menghalang-halangi, menutup pintuk masuk TPS dan berusaha menyelesaikan pencoblosan surat suara yang diwakili agar surat suara habis tidak tersisa. Langkah keenam, KPPS yang menguasai TPS tidak memperkenankan KPU kabupaten, KPU provinsi, KPU RI, panwaslu provinsi, dan Bawaslu RI untuk melakukan tugas supervisi. Langkah ketujuh, Pihak Terkait berusaha agar perbuatannya mendapat legitimasi, maka dibuatlah surat tanggal 21 Maret 2016 yang diduga palsu dari Lembaga Adat Papua Barat yang isinya mendukung pelaksanaan pemilihan dengan kesepakatan tersebut. Namun surat pernyataan dukungan tersebut dibantah oleh Dewan Adat Papua wilayah 3 Kepala Burung dengan mengeluarkan surat tertanggal 23 Maret 2016 yang intinya menerangkan bahwa sistem noken yang dikembangkan di TPS tersebut tidak dapat ditolelir karena prosesnya tidak mengakomodir seluruh warga, keputusan MK telah diabaikan, sistem noken yang dikemas sebagai wadah adat merupakan pelanggaran adat dan mencederai kesepakatan adat di mana akan membuka peluang konflik horizontal antarwarga masyarakat adat itu sendiri. Dewan Adat Papua wilayah 3 Kepala Burung juga mengeluarkan surat tertanggal 26 Maret 2016 yang membantah adanya surat tertanggal 21 Maret 2016 yang bertanda tangan scan, kemudian melaporkan ke polisi dengan tanda bukti laporan TBL 203 dan seterusnya tertanggal 26 Maret 2016. Bahwa berdasarkan catatan selama ini sebelumnya tidak ada pemilu atau pilkada dengan kesepakatan adat di Moskona Utara. Kesepakatan yang dipaksakan dan didasarkan pada ancaman dan intimidasi justru merusak tatanan budaya, adat, dan kearifan lokal. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah direncanakan dibuat dengan langkah-langkah yang sistematis oleh Pihak Terkait menunjukkan bahwa Pihak Terkait menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Apabila cara-cara ini dilakukan, tidak hanya merusak demokrasi dalam pelaksanaan pilkada 2015 ini, tapi juga secara luas dapat mempengaruhi pembangunan demokrasi untuk pilkada dan pemilu-pemilu selanjutnya. Pilkada dan pemilu yang selama ini telah dilakukan dengan cara mencoblos berpegang pada prinsip luber jurdil mau dibawa oleh Pihak Terkait menjadi dengan kesepakatan, meskipun bukan murni dari masyarakat, hal ini dapat merusak tatanan kehidupan adat, tidak hanya di Moskona Utara, tetapi juga di wilayah lain di Provinsi Papua Barat yang tidak mengenal sistem noken dalam beberapa kali pilkada dan pemilu yang telah berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, mohon agar Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dapat menilai itikad baik para peserta pemilu dan tidak boleh dibiarkan diakomodirnya cara-cara buruk yang dapat merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun. 41

Bagian ketiga. Hasil perolehan suara yang benar. Bahwa pertimbangan putusan sela Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Februari 2016 menyatakan sebagai berikut. 3.20. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah memerintahkan untuk melaksanakan pungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam paragraf 3.16 dan paragraf 3.17 di atas, maka terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan akhir bersamaan dengan hasil pemungutan suara ulang dalam perkara a quo setelah perintah pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah. Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS Moyeba tersebut dilaksanakan dengan catatan terdapat pelanggaran yang terencana terhadap asas luber jurdil sehingga bertentangan dengan putusan sela MK, maka tiba saatnya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon untuk tiga di TPS lain di TPS Mosum, TPS Inofina, dan TPS Maristim di Distrik Moskona Utara. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan MK, pemungutan suara di TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Maristim pada tanggal 9 Desember 2015 hingga penghitungan suara selesai dilakukan dan hasilnya dicatat di C1-KWK Plano, serta dituangkan ke C-1 KWK telah berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, tidak ada keributan, dan tidak ada keberatan para pemilih datang ke TPS dipanggil satu per satu namanya, mencoblos sendiri sesuai DPT. Bahwa berdasarkan kesesuaian bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka perolehan suara yang sebenarnya di TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Maristim yang diberikan para pemilih di TPS pada tanggal 9 Desember 2015 adalah sebagai berikut sebagaimana yang kami buat di dalam tabel. Untuk TPS Mosum dasar pembuktiannya adalah bukti P-11, P-15, TC 001, TC 007, dan keterangan saksi Nelson Orocomna, Permenas Orocomna, Marius Orocomna yang masing-masing kami rujuk risalah sidangnya. Kemudian di TPS Inofina dengan bukti-bukti kesesuaiannya adalah P-12, P-15 dengan TC 008, dan TC 003, keterangan Saksi Daniel Fatimyo, Willem Orocomna dengan rujukan risalah sidang. TPS Maristim bukti P-13, P-15, TC 006, TC 002 dengan keterangan saksi Atus Orocomna, Joni Mereneva. Bahwa berbeda dengan di TPS Moyeba, untuk TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Maristim tidak ada keributan. Dalam persidangan juga tidak ada yang menyatakan memilih dari satu kali. Pertimbangan Mahkamah untuk PSU di TPS Moyeba adalah karena adanya satu Saksi, Soter Orocomna yang mengaku memilih lebih dari satu kali untuk Pasangan Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait. Atas dasar itulah maka Mahkamah memerintahkan PSU khusus untuk di TPS 1 Moyeba saja. Pertimbangan hukum putusan sela Mahkamah Konstitusi 42

tanggal 25 Februari 2016 menjelaskan mengapa hanya di TPS Moyeba saja yang diperintahkan untuk dilakukan PSU sebagai berikut. 3.163 dalam kaitannya dengan pengubahan Formulir C-1-KWK Plano tersebut dalam persidangan terungkap adanya Formulir C-1-KWK yang angkanya sama dengan angka dalam Formulir C-1-KWK Plano setelah perubahan. Namun dalam Formulir C-1-KWK Plano tersebut masih terlihat jelas angka dan huruf atau tulisan sebelum dicoret dengan angka dan huruf atau tulisan setelah dicoret. Adapun mengenai keterangan Pihak Terkait tentang adanya kesepakatan adat di 4 TPS di distrik Moskona Utara, menurut Mahkamah, seandainya kesepakatan sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tersebut benar adanya, terdapat fakta bahwa kesepakatan demikian dilaksanakan dengan cara mencoblos surat suara secara langsung oleh pemilih. Jika ternyata hasil pencoblosan demikian tidak sesuai dengan persayaratan adat, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencoretan atau pengubahan hasil perolehan suara dalam Formulir C-1-KWK Plano yang diperoleh melalui cara pemilihan langsung. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya pencoretan atau perubahan hasil perolehan suara di TPS 1 Moyeba distrik Moskona Utara sehingga merugikan Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Namun karena pencoretan atau pengubahan hasil perolehan suara tersebut telah didahului adanya pelanggaran berupa pencoblosan beberapa surat suara oleh Soter Orocomna, maka Mahkamah tidak dapat menyatakan perolehan suara sebagaimana tertulis dalam pada Formulir C-1-KWK Plano TPS 1 Moyeba sebagai perolehan suara yang benar, melainkan Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-1 Moyeba dalam kaitannya dengan dalil kesepakatan adat, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah di atas, maka menurut Mahkamah pemungutan suara ulang di TPS-1 Moyeba Distrik Moskona Utara tersebut harus dilaksanakan dengan cara berpegang pada prinsipprinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa karena untuk di tiga TPS lainnya TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Marestim telah terjadi pencoretan atau perubahan hasil perolehan suara sehingga merugikan Pemohon sementara di tiga TPS tersebut berjalan lancar tidak ada pencoblosan lebih dari satu kali. Maka sudah semestinya dalil Pemohon dinyatakan berasalan menurut hukum. Bahwa terlepas dari apa pun hasil PSU di TPS-1 Moyeba, sebenarnya setelah perolehan suara di tiga TPS lainnya, yaitu di TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Marestim dikembalikan seperti keadaan semula sebelum pencoretan, sebagaimana yang suara telah diberikan oleh Para pemilih, hasil PSU TPS Moyeba tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara. 43

Total perolehan suara yang benar di tiga TPS, TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Marestim adalah sebagai berikut sebagaimana di dalam tabel dengan total untuk di 3 TPS tersebut. Nomor Urut 1=11, Nomor Urut 2=208, Nomor Urut 3=454 tanpa TPS Moyeba. Total perolehan suara di distrik lainnya selain Distrik Moskona Utara adalah sebagai berikut. Untuk perolehan suara di luar Distrik Moskona Utara tidak bermasalah adalah untuk Nomor 1=7.611, Paslon Nomor 2=16.952, Paslon Nomor 3=15.964. Sehingga total perolehan suara yang benar di luar suara TPS-1 Moyeba dengan rumusnya adalah perolehan suara di luar Moskona Utara ditambah dengan perolehan suara di TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Marestim maka di … diperoleh total perolehan suara tanpa TPS moyeba sebanyak untuk Nomor 1=7.622, untuk Pasangan Nomor Urut 2=17.160, untuk pasangan Nomor Urut 3=16.418. Selisih antara Pemohon, yaitu Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pihak Terkait, yaitu pasangan Nomor Urut 3 tanpa TPS Moyeba … tanpa TPS-1 Moyeba adalah 17.160-16.408=742 suara selisihnya. Dalam PSU TPS Moyeba, DPT dan DPTb-1 TPS-1 Moyeba adalah 528+6= 534. Sehingga dengan selisih suara 742 suara, maka sebenarnya hasil PSU di TPS-1 Moyeba tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara. Bahwa Termohon telah melaksanakan PSU di TPS-1 Moyeba meskipun dengan catatan bahwa pelaksanaan tidak sesuai dengan perintah putusan MK dan terdapat pelanggaran yang telah direncanakan secara sistematis oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu, pelanggaran yang merusak demokrasi tersebut tidak sepantasnya diakomodir karena hasil suara diperoleh dari proses yang tidak benar, maka hasilnya adalah suara tidak sah. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal, menurut Pemohon cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan hasil suara yang benar di PSU satu … TPS 1 Moyeba adalah sebagai berikut. Pasangan Nomor Urut 1=0, Pasangan Nomor Urut 2=0, Pasangan Nomor Urut 3=0, total suara sah=0, total suara tidak sah=534. Bahwa total perolehan suara yang benar di Distrik Moskona Utara setelah digabungkan dengan TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Marestim adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1=11, Nomor Urut 2=208, Nomor Urut 3=454. Sehingga total perolehan suara yang benar dari seluruh distrik adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1=7.622, Nomor Urut 2=17.160, Nomor Urut 3=16.418. Petitum. Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, mengutus sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni 44

Nomor 40 dan seterusnya Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan … Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan seterusnya tanggal 18 Desember 2015 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS Moyeba, TPS Mosum, TPS Inofina, TPS Marestim Distrik Moskona Utara. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba tanggal 19 Maret 2016 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor Urut 1=0 suara. Pasangan Nomor Urut 2=0 suara. Pasangan Nomor Urut 3=0 suara. Total suara sah=0. Total suara tidak sah=534. 4. Menetapkan perolehan suara masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di TPS Mosum, TPS Inofina, dan TPS Marestim pada tanggal 9 Desember 2015 yang benar adalah sebagai berikut. TPS Mosum. Nomor Urut 1=0. Nomor Urut 2=107. Nomor Urut 3=121. TPS Inofina. Nomor Urut 1=9. Nomor Urut 2=72. Nomor Urut 3=232. TPS Marestim. Nomor Urut 1=11. Nomor Urut 2=208. Nomor Urut 3 … maaf, Nomor Urut 2=29. Nomor Urut 3=101. Sehingga total, Nomor Urut 1=11. Nomor Urut 2=208. Nomor Urut 3=454. 5. Menetapkan perolehan suara masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2015 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 perolehan suara=7.622. Nomor Urut 2 total suara=17.160. Nomor Urut 3=16.418. 6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihiw dan Metret Kokop sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015. 7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, Yang Mulia. 225. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Terima kasih, Pemohon. Sekarang Pihak Terkait, silakan.

45

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Beberapa poin yang ingin Pihak Terkait sampaikan sebagaimana sudah secara lengkap, secara tertulis kami sampaikan ke hadapan Yang Mulia. Yang pertama, Yang Mulia, berkaitan dalam tahapan prapelaksanaan, dimana ada … tentang adanya pembentukan anggota KPPS yang faktanya adalah nama-nama itu diajukan Baperkam dan kepala kampung dan Pihak Terkait tidak ikut campur. Yang menjadi catatan, Yang Mulia bahwa sebenarnya ini adalah inisiatif dari KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan niatan untuk membentuk lembaga ad hoc, dimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi di putusan selanya tidak ada perintah untuk membentuk KPPS yang baru. Kemudian catatan yang kedua, Yang Mulia, dari ketujuh anggota yang pandai baca tulis, itu hanya Philipus Orocomna. Dan Philipus Orocomna itu merupakan bagian dari KPU itu sendiri. 227. KETUA: PATRIALIS AKBAR Orocomna. 228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO Orocomna, ya mohon maaf. Kemudian, Yang Mulia, masuk ke dalam tahapan pelaksanaan pemungutaan suara. Jadi, ada fakta yang belum disampaikan dalam persidangan ini. Ketika di TPS tanggal 19 Maret sekitar jam pukul 07.00 WIT, KPPS mempersilakan masuk saksi-saksi pasangan calon. Hadir Saksi Pasangan Nomor 1 atas nama Agus Yumara. Saksi Nomor 2, Elias Doan Siba. Dan Saksi Nomor 3 adalah Roni Orocomna. Kemudian, pada waktu yang bersamaan, Kepala Suku Besar Moskona Utara atas nama Simon Orocomna, Kepala Suku Moyeba Timur, Moses Orocomna, Kepala Suku Moyeba Barat, Yulina Orocomna, dan Kepala Suku Moyeba Utara, Andarias Faan bersama-sama dengan masyarakat Kampung Moyeba datang ke TPS. Kemudian setiba di TPS, kepala kampung tersebut dengan menggunakan pakaian adat Moskona masuk ke dalam TPS dan membacakan hasil keputusan sidang adat masyarakat Kampung Moyeba, dimana kesepakatan itu diambil pada tanggal 27 Februari 2016. Setelah dibacakan, kesepakatan itu diserahkan kepada ketua dan anggota KPPS di TPS tersebut. Kemudian, Yang Mulia, ketua dan anggota KPPS menerima hasil kesepakatan dan membaca kembali dengan disaksikan, ini penting, Yang Mulia, utusan khusus Menkopolhukam disaksikan pula oleh Wakil Gubernur Papua Barat, sekretaris dan anggota KPU Pusat sebagaimana tadi Pak Arief Budiman sampaikan, kemudian KPU provinsi dalam hal ini 46

adalah ketuanya, disaksikan juga pembacaan itu oleh ketua KPU Teluk Bintuni, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Kapolda, Wakapolda Provinsi Papua Barat, Kapolres Kabupaten Teluk Bintuni, dan saksi-saksi pasangan calon. Isi keputusan sidang adat di antaranya adalah pemungutan suara ulang di TPS 1 tetap menggunakan kesepakatan adat yang sudah dipakai dari pemilihan presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPD kabupaten. Untuk pemungutan suara ulang ini kami sepakat mambagi dan memberikan suara. Nomor Urut 1=0, Nomor Urut 2=0, Nomor Urut 3=534. Kami sepakat untuk menunjuk Kepala Suku Besar Moskona, Kepala Suku Moyeba Barat, Kepala Suku Moyeba Timur, dan Kepala Suku Moyeba Utara mewakili masyarakat adat Kampung Moyeba untuk menyerahkan hasil kepusutan … keputusan sidang ini kepada ketua KPPS. Kami memberikan semua suara kepada Nomor 3 dengan alasan dan pertimbangan bahwa orang tua Daniel Asmorom adalah orang yang pertama membawa Injil kepada kampung kami dan merupakan tokoh pemekaran kampung. Keputusan sidang adat ini mengandung jati diri kami orang Moskona bahwa Daniel Asmorom adalah anak adat Suku Moskona, orang asli Papua Barat, dan selama menjadi ketua DPRD dua periode di Kabupaten Teluk Bintuni, selalu memperhatikan aspirasi masyarakat adat Suku Moskona khususnya dalam bidang pembangunan, sehingga harus menjadi Bupati Teluk Bintuni. Kemudian, Yang Mulia, setelah ketua KPPS membacakan isi kesepakatan. Menanyakan kepada saksi-saksi pasangan calon, “Apakah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 ada yang keberatan?” Ketiga saksi pasangan calon tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan ketika selesai keputus … kesepakatan dibacakan oleh ketua KPPS. Kemudian oleh karena tidak ada keberatan, kemudian KPPS menyerahkan kepada … mempersilakan kepada empat orang kepala suku sebagaimana kami sebutkan di muka, melakukan pencoblosan sebanyak 534 suara. Jadi, pencoblosan itu dilakukan oleh para kepala suku, Yang Mulia. Kemudian, fakta yang lain, Yang Mulia. Sekitar pukul 08.30, kurang-lebihnya di dalam video yang kami ajukan, P-4 lengkap itu tanpa dipotong-potong. Pukul 08.30 datang empat orang, Yang Mulia, yang bernama Dorus Orocomna, ini statusnya adalah PNS Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kemudian Timotius Orocomna, Kepala Distrik Aifat Timur di Kabupaten Manokwari. Kemudian Timotius Orocomna kepala dis … Daniel Orocomna, mohon maaf, PNS di Kabupaten Teluk Bintuni dan Stefanus Orocomna. Dan beberapa orang yang mengikutinya meminta kepada KPPS agar diberikan surat undangan dan surat suara sebanyak 38 sebagaimana Termohon, KPU, dan KPU Pusat juga menerangkan. 47

Kemudian, Yang Mulia, selain mereka itu, ketua KPU provinsi juga meminta agar adanya pembagian pemberian surat suara kepada 38 surat suara tersebut. Namun kemudian, Yang Mulia, Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 bukan pasangan nomor urut Pihak Terkait, Yang Mulia, menanyakan kepada … meminta kepada KPPS agar orang-orang yang meminta surat suara itu menunjukkan identitas bahwa mereka adalah warga di situ dengan menunjukkan KTP atau keterangan tempat tinggal. Tapi faktanya, tidak satu pun dari orang-orang yang meminta surat suara tersebut bisa menunjukkan identitas bahwa mereka adalah orang yang ada di … berasal dari penduduk di situ. Sehingga kemudian, mereka mengundurkan diri dan tidak … tidak jadi meminta surat suara. Kemudian, Yang Mulia, fakta-fakta tersebut juga disaksikan oleh KPU provinsi, KPU Pusat. Selanjutnya, Yang Mulia, oleh karena tidak terjadi pemberian suara kepada 38 orang, akhirnya surat suara itu sudah dicoblos oleh keempat kepala suku, kemudian pencoblosan itu berakhir sebelum pukul 13.00 WIT. Jadi, sebagaimana diterangkan oleh KPU RI bahwa penghitungan dilakukan atas petunjuk dari KPU provinsi oleh karena sudah selesai dicoblos sebelum pukul 13.00 WIT bisa dilakukan penghitungan. Penghitungan kemudian dituangkan dalam C1-KWK Plano dan kemudian dituangkan juga dalam C1 … C1-KWK. Dengan hasil Nomor Urut 1=0, Nomor Urut 2=0, Nomor Urut 3=534. Kemudian, Yang Mulia, selesai menyalin, memindahkan hasil perolehan suara itu, menurut laporan dari petugas panwas lapangan tidak ada pelanggaran maupun keberatan dari pasangan calon, sehingga hal tersebut dilanjutkan. Selanjutnya, Yang Mulia, dari fakta-fakta tersebut yang perlu kami sampaikan tanggapan dari Pihak Terkait bahwa sistem atau cara yang dipergunakan oleh masyarakat di Kampung Moyeba dalam pemungutan suara ulang tanggal 19 Maret sudah pernah diterapkan juga oleh masyarakat Kampung Bayida, Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 dan hal ini telah pula dimaklumi oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan sebagaimana diputus dalam Perkara Nomor 171/PHPU.D-VIII/2010 halaman 94. Hal yang sama juga terjadi di masyarakat Kampung Kensi Lama Distrik Arguni Atas, di mana Mahkamah berpendapat seandainya mekanisme pemilihan melalui pesan adat tersebut benar terjadi atas kesepakatan para saksi pasangan calon, tetapi tata cara demikian sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Mahkamah perlu mempertimbangkan kembali asas kemanfaatan. Hal yang sama, Yang Mulia, juga pernah terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, dimana pencoblosan dilakukan oleh masyarakat Kampung atau Desa Miri, Desa Yabauw, Desa Ayaye, Desa Meis, Desa Siakwa, dan Desa 48

Tebamsere Kabupaten Tambrauw dengan menggunakan kesepakatan bersama atau aklamasi, sebagaimana Putusan Mahkamah dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam Perkara Nomor 98/PHPU.D-IX/2011. Kemudian juga, Yang Mulia, kesepakatan bersama dan aklamasi juga pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPUA.XII/2009, tanggal 9 Juni 2009. Kemudian, Yang Mulia. Selebihnya ada di dalam keterangan tertulis kami, perlu juga kami sampaikan satu hal, Yang Mulia, di luar yang tertulis, tanggapan terhadap argumentasi Pemohon yang meminta agar perolehan suara di tiga TPS lainnya untuk dipertimbangkan kembali quad non seandainya benar bahwa tiga TPS itu terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun dengan kearifan lokal, tentunya pada saat menjatuhkan putusan sela, Mahkamah sudah menyatakan perolehan suara itu sebagai suatu hasil yang benar, sehingga untuk dilakukan pemungutan suara ketika itu sudah tidak signifikan lagi. Oleh karena itu, menurut hemat Pihak Terkait, argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon itu tidak beralasan menurut hukum. 229. KETUA: PATRIALIS AKBAR Begini, masing-masing saja, ya. Pemohon sendiri, Pihak Terkait argumentasi sendiri, enggak usah saling menanggapi, ya. Silakan. 230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO Ya, baik, Yang Mulia, terima kasih. Terakhir di dalam petitum. Atas dasar uraian fakta yang Pihak Terkait sampaikan ke hadapan Yang Mulia, ditambahkan dengan bukti-bukti yang kami ajukan. Bukti tambahan P-35 sampai dengan P-50, termasuk video secara lengkap dari awal sebelum dibuka pencoblosan sampai hasil perhitungan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menetapkan perolehan suara pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di TPS Kampung Moyeba tanggal 19 Maret adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1=0. Nomor Urut 2=0. Nomor Urut 3=534. Yang kedua. Menetapkan hasil perolehan suara akhir setelah dilakukan pemungutan suara ulang sebagai berikut. Nomor Urut 1=7.611. Nomor Urut 2=17.052. Nomor Urut 3=17.075, dengan jumlah seluruh suara sah=41.738. Yang ketiga. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Daniel Osmorom dan Yohanes Manibuy sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni terpilih dengan perolehan suara 49

sebanyak 17.075 suara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, keterangan dari Pihak Terkait. Terima kasih. 231. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, kalau gitu kan enak, ya. Sama-sama semua sudah laporkan. Kemudian KPU provinsi nanti kita pertimbangkan tapi laporan tertulisnya juga sudah ada, laporan tertulisnya. Ya, jadi Saudara ini ada catatan dari bagian Kepaniteraan kami tentang masalah alat bukti, ya. Jadi setelah PSU ini Pemohon kan ada bukti tambahan tadi, ya. Semula bukti Pemohon itu kan P-1 sampai dengan P-24. Jadi, kalau memang ada tambahan 1 sampai 17 lanjutkan saja, jadi menjadi P-25 sampai dengan P-42, ya. Termohon juga demikian, ya, semula T-1 sampai dengan T-28. Karena ada tambahan bukti, ya. Karena memang di dalam penyelenggaraan ada ditambahkan, maka lanjutkan saja menjadi sampai T-13 ... 013 sampai dengan 041, ya. Oke, kemudian sedangkan Pihak Terkait, PT-35 sampai dengan PT-50 tetap, ya? 232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO Benar, Yang Mulia. 233. KETUA: PATRIALIS AKBAR Benar, ya. 234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO Hanya ada tambahan satu, bukan alat bukti, namun keterangan ahli tertulis, Yang Mulia. Dari Prof. Saldi 235. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, keterangan ahli tertulis menjadi PT-51, ya? 236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO Baik, Yang Mulia.

50

237. KETUA: PATRIALIS AKBAR PT-51. Setuju Pemohon seperti itu? 238. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI Setuju, Yang Mulia. 239. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, jadi untuk Pemohon saya sampaikan ya, kita sahkan buktinya P-1 sampai dengan P-42. Ya, tambahannya adalah P-25 sampai dengan P-42, betul, ya? KETUK PALU 1X Kemudian Termohon tambahannya T-013 sampai dengan T-041, betul, ya? KETUK PALU 1X Pihak Terkait tambahannya PT-51, betul? 240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO Benar, Yang Mulia. 35 sampai 51. 241. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, PT-35 sampai PT-51. Terakhirnya 51 kan, ya. KETUK PALU 1X Ya, dengan demikian laporan hari ini dari pihak-pihak sudah kita dengarkan, nanti akan kami laporkan lagi ke Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana selanjutnya perkara ini dan kapan persidangannya silakan Saudara sekalian untuk menunggu. Silakan, Pak, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams mau konfirmasi. 242. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Sedikit saja. Karena di laporan provinsi ... KPU provinsi karena tidak hadir waktu ini, sementara di laporan yang lain pelaksanaan PSU itu di laporan provinsi dilaksanakan pukul 06.30 WIB. Sementara dari yang lain itu pukul 07.00, mana yang ... di KPU kabupaten pukul 07.00, 51

ya. Di panwas juga, ya. Itu saja karena itu ... karena di laporan KPU provinsi jam 06.30. 243. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Ya, panwas melalui ketua Bawaslu yang pada waktu itu ada di TPS hadir duluan 06.30. 244. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 06.30, ya. 245. PANWASLU: KORNELIS TRORBA Kami, panwas, hadir 07.30. Terima kasih. 246. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. 247. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik ya Saudara sekalian tinggal menunggu panggilan selanjutnya, dan sidang hari ini kita cukupkan dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.04 WIB Jakarta, 6 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

52