2016

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK Jl. Dr. Moh. Hatta Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat. (0561) 773321/778496 Email: [email protected]: satwaspontianak.psdkp.kkp.go.id

BERITA ACARA PELELANGAN GAGAL Nomor : BALG/04.07.35/ULP.PSDKP/POKJA.4/IV/2016 Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu EnamBelas, kami Pokja ULP barang/jasa Stasiun PSDKP Pontianak Tahun Anggaran 2016, bertempat di Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak, telah melakukan tahapan penetapan dan pengumuman pemenang dan masa sanggah hasil lelang mulai tanggal 4 April 2016 pukul 15.01 waktu server sampai dengan berakhirnya masa sanggahan yaitu tanggal 7 April 2016 pukul 18.00 waktu server, terdapat sanggahan yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta yang memasukkan penawaran yaitu: 1. Sanggahan yang disampaikan oleh CV. DWI ASMAN LESTARI GROUP, telah dijawab sanggahan tersebut oleh POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak dengan surat nomor JS/04.07.33/ULP.PSDKP/POKJA.4/IV/2016 tanggal 7 April 2016 (terlampir).

2. Sanggahan yang disampaikan oleh CV. ADI FRATAMA, telah dijawab sanggahan tersebut

oleh

POKJA

ULP

Stasiun

PSDKP

Pontianak

dengan

surat

nomorJS/04.07.34/ULP.PSDKP/POKJA.4/IV/2016tanggal 7 April 2016 (terlampir). Berdasarkan sanggahan yang disampaikan oleh CV. DWI ASMAN LESTARI GROUP benar/diterima, sedangkan sanggahan yang disampaikan oleh CV. ADI FRATAMA tidak benar/ditolak. Oleh karena sanggahan salah satu peserta benar/diterima POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak menyimpulkan dan menyatakan lelang gagal pada pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak (Kode Lelang: 4497218). Selanjutnya POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak akan melaksanakan evaluasi ulang.

Demikian Berita Acara Pelelangan Gagal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

TTD Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun Anggaran 2016

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK Jl. Dr. Moh. Hatta Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat. (0561) 778496 Email: [email protected]: satwaspontianak.psdkp.kkp.go.id

Nomor : JS/04.07.33/ULP.PSDKP/POKJA.4/IV/2016 April 2016 Sifat : Penting/Segera Hal : Jawaban Sanggah

7

Yth. Direktur/Pimpinan Perusahaan CV. Dwi Asman Lestari Group Di Tempat Sesuai Sanggahan Saudara untuk Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dengan (Kode Lelang 4497218) Sanggahan : Sehubungan dengan Pelelangan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak Tahun Anggaran 2016, dengan nilai HPS = 641.253.000 Nomor dokumen = 03.21.24/ULP.PSDKP/POKJA..4/III/2016 tanggal = 21 Maret 2016 serta Nomor addendum = 03.24.26/ULP.PSDKP/POKJA.4/III/2016 Tanggal = 24 Maret 2016 Dalam rangka mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik ini, maka kami melakukan sanggahan kepada Pokja Stasiun PSDKP Pontianak. ada beberapa point penting dalam pelelangan ini antara lain: 1. Apakah sudah benar hasil evaluasi dan apakah sudah sesuai dengan perpres ?? 2. Kenapa angka penawaran dan angka evaluasi penawaran tidak di cantumkan di dalam SPSE ?? 3. Kenapa Pembuktian kualifikasi pada jadwal SPSE pada tanggal 4 April 2016 pukul 10:00 – 15:00 sementara pada pukul 10:50 sudah ditetapkan calon pemenang bahkan sebelum jam 10;50 sudah ditetapkan calon pemenang, seperti yang kami lampirkan. Sementara di BAHP tidak di lampirkan pada pukul berapa perusahaan tersebut melakukan pembuktian, apakah benar perusahaan tersebut melakukan pembuktian sebelum jam 10:50 ?? 4. CV. DWI ASMAN LESTARI GROUP di gugurakan karena tidak memiliki pengalaman sejenis, HARAP PANITIA MENGECEK TAHUN AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN, apakah perusahaan tersebut sudah berdiri lebih dari 3 tahun ??sementara perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2014 5. Hal ini seperti kita ketahui bersama bahwa alasan ini sangat tidak tepat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tetang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa Pasal 19 adalah sbb : (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan

kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 6. Perlu diketahui bahwa perusahaan kami berdiri pada tanggal 20 Januari 2014 oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH Nomor Akte : 65 dan telah di sahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan kami CV. DWI ASMAN LESTARI GROUP BARU BERDIRI KURANG DARI 3 (TIGA) TAHUN. 7. Pada pasal 56 ayat 11 Perpress 54/2010 berbunyi, “ULP/Penjabat pengadaan wajib menyerderhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan : A. Meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi dan B. TIDAK MEMINTA SELURUH DOKUMEN YANG DISYARATKAN kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi”, kalaupun ada persyaratan yang kurang harap panitia melakukan undangan pembuktian terlebih dahulu, sementara CV. DWI ASMAN LESTARI GROUP tidak diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan pembuktian kualifikasi. 8. Untuk itu kami mengharapkan kepada POKJA untuk melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran dari perusahaan lainnya, dan membatalkan penetapan pemenang yang sudah diumumkan. 9. kami berasumsi bahwa telah terjadi kesalahan baik itu disengaja maupun tidak oleh POKJA. Hendaknya POKJA dalam hal melakukan evaluasi lebih teliti dan bijaksana sesuai dengan amanat Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan Perubahannya Nomor 70 Tahun 2012 dan Peruabahan Nomor 4 Tahun 2015 seperti yang tercantum dalam Pasal 17 (1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. dst.... 10. Kemudian begitu juga hendaknya PPK selaku Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA (Kepala Dinas PU Kota Pontianak) wajib mentaati Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan Perubahannya Nomor 70 Tahun 2012 dan Peruabahan Nomor 4 Tahun 2015. Dimana dalam pasal 12 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 kewajiban PPK tercantum dengan jelas. 11. Kami menyarankan kepada POKJA, PPK serta DINAS Kelautan Dan Perikanan Kota Pontianak untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam melakukan pelelangan proyek, agar tidak terjadi lagi KKN yang dapat mengakibatkan kerugian baik dipihak Penyedia maupun Negara tercinta ini. 12. Kami menginginkan terciptanya suasana pelelangan proyek yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pontianak yang Kondusif, Efisien sehingga kualitas hasil pekerjaan akhir pada proyek tersebut baik adanya sesuai dengan Spesifikasi Teknis. 13. Adapun Para Pemenang yang ditetapkan adalah oleh POKJA dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pontianak, dapat diasumsikan bahwa telah terjadi KKN tidak terkecuali pada paket pekerjaan ini.

14. Akhirnya, sekali lagi kami mengharapkan supaya POKJA dan PPK dapat mengevaluasi ulang dan membatalkan keputusan Pemenang terhadap CV. CAHAYA MANDIRI sebelum kami menindak lanjuti secara hukum keputusan ini.

Jawaban Sanggah:

Sehubungan dengan sanggahan tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan proses lelang sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No, 4 Tahun 2015 2. POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan evaluasi penawaran yang dituangkan

dalam

Berita

Acara

Evaluasi

Penawaran

Nomor

:BAEDP/03.30.28/ULP.PSDKP/POKJA.4/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang telah diunggah pada tanggal 1 April 2016. Adapun Berita Acara Hasil Lelang Nomor : BAHL/04.04.32/ULP.PSDKP/POKJA.4/IV/2016 tanggal 4 April 2016 telah diunggah pada tanggal 4 April 2016. 3. Terkait poin 3, POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak belum menetapkan dan mengumumkan

pemenang

Pekerjaan

Pemeliharaan

Gedung

dan

Bangunan

Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dengan (Kode Lelang 4497218) sebagaimana dimaksud Penyanggah, Adapun penyedia yaitu CV. CAHAYA MANDIRI yang tertera pada LPSE KKP berstatus sebagai calon pemenang karena telah lulus evaluasi penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dan evaluasi kualifikasi sehingga secara otomatis server LPSE KKP hanya memunculkan CV Cahaya Mandiri sebagai calon pemenang. 4. Berkenaan dengan sanggah poin 4, 5 dan 6, Akta Pendirian CV. Dwi Asman Lestari Group pada tanggal 20 Januari 2014 yang berarti masa berdiri perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No, 4 Tahun 2015 pasal 19 huruf c dan d maka sanggah CV. Dwi Asman Lestari Group benar/dapat diterima. 5. Berkenaan dengan sanggah poin 7, sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 11 yang berbunyi : Pasal 56 ayat (11)

ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan : a. Meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi b.Tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi Dalam hal ini, penyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan Pemeliharan Gedung dan Bangunan Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak Nomor : 03.21.24/ULP.PSDKP/POKJA.4/III/2016 tanggal 21 Maret 2016. POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak berpedoman pada Lampiran Perka LKPP No. 6 Tahun 2012 Tentang Pentunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Bagian B Pelaksanaan 10 PEMILIHAN LANGSUNG SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR Proses

pelaksanaan

Pemilihan

Langsung

sama

dengan

prosespelaksanaan

Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode SatuSampul dengan Evaluasi Sistem Gugur kecuali: a. waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat)hari kerja melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masingmasing dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;dan b. sanggahan dan sanggahan banding: 1) masa sanggah dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) harikerja; dan 2) masa sanggah banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan jawabansanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja. c. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelahpengumuman pemenang apabila tidak ada sanggahan. Lampiran Perka LKPP No. 6 Tahun 2012 Tentang Pentunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa B. PELAKSANAAN

1. PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATUSAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR g. Evaluasi Kualifikasi 5) Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudahmerupakan ajang kompetisi, data yang kurang tidak dapatdilengkapi. 6. Berkenaan dengan sanggah poin 8,9, 10 , dan 12, POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan proses lelang sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No, 4 Tahun 2015 7. Berkenaan dengan sanggah poin 11 dan 13, POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak melaksanakan tugas sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan Perubahannya Nomor 70 Tahun 2012 dan Perubahan Nomor 4 Tahun 2015 seperti yang tercantum dalam Pasal 17 (1)

Sesuai dengan jawaban sanggah POKJA nomor 4, maka sanggahan dari CV. Dwi Asman Lestari Group benar/diterima. Pemilihan langsung Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dengan (Kode Lelang 4497218) dinyatakan gagal, ULP segera melakukan evaluasi ulang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 84 (1) a. Demikian Jawaban Sanggahan inidisampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TTD Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun Anggaran 2016

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK Jl. Dr. Moh. Hatta Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat. (0561) 778496 Email: [email protected]: satwaspontianak.psdkp.kkp.go.id

Nomor : JS/04.07.34/ULP.PSDKP/POKJA.4/IV/2016 April 2016 Sifat : Penting/Segera Hal : Jawaban Sanggah

7

Yth. Direktur/Pimpinan Perusahaan CV. Adi Fratama Di Tempat Sesuai Sanggahan Saudara untuk Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dengan (Kode Lelang 4497218) Sanggahan : Pelelangan Paket Pekerjaan PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN PERIKANAN STASTIUN PSDKP PONTIANAK , tidak sesuai dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 1. Panitia Lelang tidak mengumunkan para pesrta yang memasukan penawaran Harga/Tidak di Upload di website LPSE Perikanan . 2. Panitia secara sepihak Mengumumkan Pemenang tanpa ada EVALUASI PENAWARAN . 3. PEMENANG yang terindikasi sudah di atur oleh pihak PANITIA/KKN.Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang

berwenang lainnya Kami sebagai penyedia merasa dirugikan dan dibohongkan oleh Panitia Meminta Pokja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Pontianak untuk membatalkan dan melelang ulang ,karena pelelangan ini telah CACAT HUKUM. Dengan demikian, atas pelanggaran yang dilakukan Pokja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Pontianak tersebut diatas tidak sesuai dengan dokumen pengadaan barang dan jasa dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yang berlaku untuk melakukan pelelangan pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, serta dokumen yang di buat cacat hukum., kami menyatakan bahwa pelelangan ini harus dilakukan evaluasi ulang.

Dan kami harapkan panitia yang terlibat di dalam proses pelelangan ini agar memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Surat Sanggahan ini dengan baik. Demikian surat sanggahan ini kami buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Jawaban Sanggah:

Dengan ini disampaikan jawaban sanggah sebagai berikut: 8. POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak telah memasukkan hasil koreksi aritmatik harga penawaran pada tanggal 30 Maret 2016 namun tidak dapat terunggah di LPSE KKP karena terjadi gangguan sistem pada LPSE KKP sehingga harga penawaran tidak dapat diinput pada LPSE KKP. Selanjutnya POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak tetap berusaha memasukkan hasil koreksi harga penawaran tersebut sampai dengan tanggal 3 April 2016, namun tetap tidak dapat dilakukan karena kendala yang sama.

Gambar 1. Screenshot terjadinya error pada saat pemasukan harga penawaran 9. POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan evaluasi penawaran yang dituangkan

dalam

Berita

Acara

Evaluasi

Penawaran

Nomor

:BAEDP/03.30.28/ULP.PSDKP/POKJA.4/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang telah diunggah pada tanggal 1 April 2016. Adapun Berita Acara Hasil Lelang Nomor : BAHL/04.04.32/ULP.PSDKP/POKJA.4/IV/2016 tanggal 4 April 2016 telah diunggah pada tanggal 4 April 2016. 10. POKJA ULP Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan proses lelang sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No, 4 Tahun 2015

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka sanggahan dari CV. Adi Fratama tidak benar/ditolak. Demikian Jawaban Sanggahan inidisampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TTD Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun Anggaran 2016