GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 27 /KPTS/013/2016 TENTANG DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298); 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
5. Keputusan
-2-
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya; 7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; 8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Nomor 9 Tahun 2006 Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Nomor 8 Tahun 2006 Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. membantu Gubernur Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dan hubungan antar sesama instansi terkait dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA
-3-
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Program (35) Peningkatan Kerukunan Umat Beragama, Kegiatan (014) Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 27 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 18 JANUARI 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NO.
JABATAN DALAM DEWAN
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI / NAMA
1
2
3
1
2
3
a. Ketua
Wakil Gubernur Jawa Timur
b. Wakil Ketua I
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua II
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur
d. Wakil Ketua III
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur
a. Sekretaris
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Sekretaris I
Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
c. Wakil Sekretaris II
Kepala Bidang Integrasi Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
Anggota :
a. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur b. Rektor UINSA Surabaya c. Kepala Bagian Agama, Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d. Kepala Bidang Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur e. Kepala Sub Bidang Pembauran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur f. Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur g. Pembimbing Masyarakat Agama Katholik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur h. Pembimbing Masyarakat Agama Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Kementerian
Agama
Sekretaris
i. Pembimbing
-2-
1
2
3 i.
Pembimbing Masyarakat Agama Budha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur j. Pembimbing Masyarakat Agama Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur k. Wakil dari Pengurus Pimpinan Wilayah Nadhatul Ulama Jawa Timur l. Wakil dari Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Bupati / Walikota di Jawa Timur. 6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 7. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Biro/Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 8. Sdr. Anggota Dewan Penasehat dimaksud.
