2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT PUTUSAN Nomor : 002/XI/KI-SB/PS-A/2016 1. IDENTITAS [1.1]

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang menerima, memeriksa dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi : 003/REG-PSI/KI-SB/X/2016, yang diajukan oleh : Nama

: Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan

Alamat

: Jl. H. Abdullah Umar No. 11, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan

Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, yang dalam persidangan dihadiri oleh Arwin Haryanto selaku Ketua, Terhadap Nama

: Panitia

Pembangunan

Mesjid

Merdeka

Wonomulyo,

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Alamat

: Jl. Jenderal Sudirman No. 104, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2]

Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; dan Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Putusan KI Sulbar hal-1

Provinsi Sulawesi Barat, yang diterima pada tanggal yang sama dan terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Registrasi : 003/REG-PSI/KI-SB/X/2016. Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan permintaan informasi melalui surat kepada Panitia Pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan telah diterima atas nama Husbaniah dengan permintaan berupa salinan informasi tentang : a. dokumen obyek pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo tahap satu; dan b. dokumen rincian anggaran pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo tahap satu. [2.3] Bahwa permohonan permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], sampai batas waktu yang ditentukan, tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Termohon. [2.4] Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2016, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon atas tidak ditanggapinya permohonan permintaan informasi dan telah diterima atas nama Saidiman; [2.5] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas keberatan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4], Termohon juga tidak memberikan tanggapan atau jawaban. [2.6] Bahwa atas dasar sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.5], pada tanggal 3 Oktober 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal yang sama dan selanjutnya diproses dan diberikan Nomor Registrasi: 003/REG-PSI/KI-SB/X/2016; [2.7] Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2016 dilaksanakan Sidang di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon;

Putusan KI Sulbar hal-2

[2.8]

Bahwa Pada tanggal 1 November 2016 kembali dilaksanakan Sidang di

Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal yang ke dua, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner dapat melanjutkan persidangan guna memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon; Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.9] Bahwa alasan atau tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik atas perkara a quo dalam rangka mengetahui perkembangan pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo dan berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan; Petitum [2.10] Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat untuk menyelesaikan dan memutus sengketa informasi ini ; B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut ; 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan permintaan informasi dan keberatan

terhadap

Termohon

sebagaimana

tercantum

dalam

berkas

permohonan. 2. Bahwa dalam pengajuan permohonan permintaan informasi, Pemohon meminta salinan informasi tentang dokumen obyek pembangunan Mesjid Merdeka

Wonomulyo

tahap

satu

dan

dokumen

rincian

anggaran

pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo tahap satu. 3. Bahwa alasan atau tujuan Pemohon meminta informasi kepada Termohon dalam rangka untuk melakukan fungsi kontrol.

Putusan KI Sulbar hal-3

Surat-Surat Pemohon [2.12] Bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut : Surat P-1

Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo berdasarkan hasil musyawarah Badan Kesejahteraan

Mesjid

Besar

Merdeka

Wonomulyo

yang

ditandatangani oleh Asrul Ambas selaku Ketua Umum. Surat P-2

Fotokopi Pemenang tender Pengadaan Pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo yang dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang diunggah dari situs resmi LPSE kabupaten Polewali Mandar.

Surat P-3

Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 4 Agustus 2016 dan diterima atas nama Husbaniah

Surat P-4

Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 18 Agustus 2016 dan diterima atas nama Saidiman.

Surat P-5

Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat tanggal 3 Oktober 2016.

Surat P-6

Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan Nomor : 04 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Nurrahmah Tahanuddin, SH, MH.

Surat P-7

Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : B-677/Setda/ Pem/225/07/2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Surat P-8

Fotokopi KTP atas nama Arwin Haryanto.

Putusan KI Sulbar hal-4

Kesimpulan Pemohon [2.13]

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara

tertulis pada tanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Terkait legalitas Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat, Pemohon telah berupaya keras untuk mendapatkan legalitas sebagaimana yang diatur dalam UU Ormas. 2. Mengingat keterbatasan Pemohon sehubungan dengan pendaftaran legalitas Pemohon ke Kementerian Hukum dan HAM sampai saat ini belum terealisasi, sampai saat ini Pemohon tetap berupaya. 3. Membaca permintaan informasi yang dimohonkan bukan informasi yang dikecualikan, maka selayaknya pemohon mendapatkan informasi tersebut. 4. Usaha Pemohon untuk menghormati persidangan dan mendapatkan informasi tersebut yang tidak bersesuaian lagi dengan asas pemenuhan hak akses informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. 5. Melihat sikap Termohon yang menurut Pemohon yang tidak menghormati Panitera dan Majelis Komisioner persidangan yang juga merupakan sikap yang melecehkan UU No. 14 tahun 2008. 6. Memohon kepada Majelis Komisioner mempertimbangkan sikap Pemohon dan Termohon selama proses persidangan demi tegaknya wibawa Komisi Informasi. Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2016 dan 1 November 2016, Termohon tidak hadir, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak menggunakan hak hukumnya dihadapan persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan, merujuk pada ketentuan Pasal 31 Perki No. 1 tahun 2013, Majelis Komisioner dapat melanjutkan persidangan guna memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

Putusan KI Sulbar hal-5

3.PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagaimana diatur pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU KIP, juncto pasal 5 huruf b Pasal 13 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo ; 2. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sebagai yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; 3. Kedudukan hukum atau legal standing Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi publik ; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Bahwa terhadap keempat hal tersebut, Majelis Komisioner memberikan pendapat sebagai berikut : A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat [3.3] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 5 dan pasal 6 Perki No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. [3.4]

Menimbang,

bahwa

permohonan

a

quo

merupakan

permohonan

penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP, juncto Pasal 5 huruf b Perki No 1 Tahun 2013.

Putusan KI Sulbar hal-6

[3.5] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) Perki No 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut

Badan

Publik

tingkat

provinsi

dan

Badan

Publik

tingkat

kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk. [3.6]

Menimbang, bahwa Termohon adalah Panitia Pembangunan

Merdeka

Mesjid

Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar

apakah termasuk badan publik yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki No 1 Tahun 2013; [3.7] Menimbang, bahwa pengertian Badan Publik sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU KIP Juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP menyatakan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.8]

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan

Termohon adalah Panitia Pembangunan Mesjid Merdeka Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang sumber pendanaannya sebagian berasal dari APBD atau sumbangan masyarakat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat-surat dari Pemohon vide bukti P-1 dan P-2, Majelis Komisioner berpendapat jika Termohon adalah Badan Publik; [3.9] Menimbang, bahwa pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 menyatakan: Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama,

Putusan KI Sulbar hal-7

Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. [3.10] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.8], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum / Legal Standing Pemohon [3.11] Menimbangbahwaberdasarkan ketentuan-ketentuan : Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik

yang

mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a.

identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Putusan KI Sulbar hal-8

b.

permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu: 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

c.

keberatan kepada Badan Publik, yaitu: 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; dan 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.12] Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Komisi Informasi Sulawesi Barat telah melampirkan dokumen sebagai berikut : a.

Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan Nomor : 04 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Nurrahmah Tahanuddin, SH, MH. Bukti [P-6] ;

b.

Fotokopi

Surat

Keterangan

Terdaftar

Nomor

:

B-677/Setda/Pem

/225/07/2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti [P-7] ; c. [3.13]

Fotokopi KTP atas nama Arwin Haryanto. Bukti [P-8] ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan

Pemohon yang pada pokoknya menerangkan jika Pemohon mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik a quo. [3.14]

Menimbang, bahwa karena Pemohon atas nama Lembaga Swadaya

Masyarakat sebagaimana keterangan dipersidangan didukung dengan bukti [P-6] sehingga syarat-syarat formil Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon harus tunduk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki No 1 Tahun 2013.

Putusan KI Sulbar hal-9

[3.15] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki No 1 Tahun 2013 telah menegaskan Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa identitas Pemohon yang sah, yaitu : Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. [3.16] Menimbang, bahwa bukti [P-6] berupa Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan Nomor : 04 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Nurrahmah Tahanuddin, SH, MH, yang didalamnya termuat Anggaran Dasar lembaga dan faktanya belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta belum tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, sehingga salah satu syarat formiil dokumen kelengkapan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki No 1 Tahun 2013 tidak terpenuhi. [3.17]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan

paragraf [3.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kududukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum / Legal Standing Termohon [3.18] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon dalam sengketa a quotelah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat paragraf [3.5] sampai dengan [3.8] Pertimbangan tersebut

berlaku

secara

mutatis

mutandis

dalam

menguraikan

dan

mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon. [3.19]

Menimbang berdasarkan paragraf [3.18], Majelis Komisioner berpendapat

bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai Termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo.

Putusan KI Sulbar hal-10

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.20]

Menimbang fakta persidangan yang telah diuraikan pada paragraf [2.2]

sampai paragraf [2.6] mengenai kronologi proses penyelesaian sengketa informasi mulai dari permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan : Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan kronologi sebagaimana yang terurai pada paragraf [3.20] dan paragraf [3.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013. E. Pokok Permohonan [3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan jika Pemohon tidak memenuhi syarat kududukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo, sebagaimana

Putusan KI Sulbar hal-11

pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf [3.17], maka terhadap pokok permohonan, Majelis Komisioner tidak lagi mempertimbangkan. F. Pendapat Majelis [3.24]

Menimbang bahwa Majelis Komisioner tidak lagi mempertimbangkan

terhadap hal-hal yang menjadi pokok sengketa hukum diatas, Majelis Komisioner berpendapat jika Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi a quo tidak dapat diterima. 4. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh uraian, pertimbangan dan fakta hukum yang telah dijelaskan, Majelis berkesimpulan : 1. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan oleh UU KIP dan Perki No. 1. Tahun 2013. 5. AMAR PUTUSAN [5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Rahmat selaku Ketua merangkap Anggota, Dulhaj Muchtar Mahmud dan Andi Fachriady Kusno, masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ince Muh Ishak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon. Putusan KI Sulbar hal-12

KETUA MAJELIS

( RAHMAT)

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

( ANDI FACHRIADY KUSNO )

( DULHAJ MUCHTAR MAHMUD )

PANITERA PENGGANTI

( INCE MUH ISHAK )

Salinan informasi ini sah dan sesuai dengan aslinya, Dikeluarkan di Mamuju Pada tanggal 16 November 2016

Putusan KI Sulbar hal-13