2016

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 730/SIC/Dirut/IX/2016

LVLK PT. Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a)

Nama Auditee

:

PT Dunia Kayu Jaya

b)

Alamat site/lokasi

:

Kp. Gandoang RT 01/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

c)

SK IUI

:

45/32/T/INDUSTRI/2004, tanggal 30 Juli 2004.

d)

Kapasitas dan Produk :

Komponen alat musik : 2.500 m³/tahun; Furniture (kursi piano, kaki piano) : 1.000 m³/tahun;, Moulding 2.000 m³/tahun.

e)

Tanggal Pelaksanaan

:

29 Agustus s/d 1 September 2016

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT. Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon

: 0251-8634086, 8635464

Fax

: 0251-8634232

Email

: [email protected]

Bogor, 28 September 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT DUNIA KAYU JAYA, PROVINSI JAWA BARAT 1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

:

LVLK-007-IDN

(c) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/e-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(e) Direktur Utama

:

(f) Standar

:

Ir. Iin Indasah



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016



Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016

(g) Tim Audit

:



Tutik Handayani, S.Hut. (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)



R. Nita Shofiany, S.Hut (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan 

:

Ir. Gusdaji

Halaman 1 dari 17

2)

Identitas Auditee : No

IDENTITAS

KETERANGAN

1.

Nama Perusahaan

PT Dunia Kayu Jaya (PT DKJ)

2.

Surat Izin

 Keputusan Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa barat No.45/32/T/ INDUSTRI/2004, tanggal 30 Juli 2004, Tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama 30 tahun sampai 2033

Kapasitas Produksi

: 

3.

4.

3)

Komponen Alat Musik 2,500 m³/Tahun



Furniture (kursi piano, kaki piano) 1,000 m³/Tahun



Moulding 2,000 m³/Tahun

Alamat Perusahaan -

Pusat

Kp.Gandoang RT 01/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

-

Cabang

-

Susunan Pengurus

No.

Nama

Jabatan

1.

Tuan Lee Kuk Jae

:

Direktur Utama

2.

Tuan Lee Ho Jae

:

Direktur

3.

Tuan Sugito

:

Direktur

4.

Ny Han Sun Hee

:

Komisaris

Halaman 2 dari 17

4)

Ringkasan Tahapan Tahapan

Persiapan

: Waktu dan Tempat Bogor 22 Agustus 2016

Ringkasan Catatan Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan Verifikasi

metodologi

Penilikan

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilikan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari Kantor LV-LK Bogor keCileungsi Pertemuan Pembukaan

29 Agustus 2016

Kantor PT DKJ 29 Agustus 2016

Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT DKJ. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Workshop PT DKJ 29 s/d 31 Agustus 2016

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Halaman 3 dari 17

Tahapan Pertemuan Penutupan

Waktu dan Tempat Kantor PT DKJ 01 September 2016

Ringkasan Catatan Tim Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Bogor, 09 September 2016

Tim Audit menyusun laporan VLK PT DKJ. Panel hasil Penilikan PT DKJ dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Penilikan PT DKJ

Rapat Penyampaian hasil

Penyempurnaan Laporan



Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Tim Audit menyempurnakan laporan Akhir Penyusunan resume hasil penilikan PT DKJ

Pengambilan Keputusan


Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI PT Dunia Kayu Jaya dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET /4/2016, sehingga Sertifikat VLK Atas Nama PT Dunia Kayu jaya dengan Nomor 62-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 62.r1SIC-04.02.

Halaman 4 dari 17

5)

Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. a

K1.1.Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

PT DKJ telah memiliki Akta pendirian perusahaan tercantum pada akta No. 66 tanggal 28 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Masneri, S.H dan telah memperoleh pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. C23564HT.01.01.TH.2002 tanggal 29 November 2002. Akta perubahan terakhir yang dimiliki perusahaan adalah akta No. 2 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Henny Darsono, S.H. Perubahan dalam akta ini terkait dengan pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris. Akta telah dicatat di dalam database Sistem Admistrasi Badan Hukum dan HAM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-43676 tanggal 23 Oktober 2013

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Tidak Diverifikasi/ Not Verified (NV)

PT DKJ merupakan perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin perdagangannya tercantum dalam Izin Industri. Perusahaan telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang terakomodir dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing No. 743/I/PMA/2002 tanggal 18 Oktober 2002. Izin masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Halaman 5 dari 17

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER



Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

PT DKJ memiliki Surat Pernyataan Izin Lingkungan merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 55 warga sekitar pabrik yang tidak berkeberatan dengan beroperasinya PT DKJ. Surat pernyataan ditandatangani juga oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa Gandoang. Perusahaan sedang dalam proses pengurusan HO yang dibuktikan dengan Tanda Terima Permohonan HO No. 002/0701/BPMPT SP/2015, tanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kode registrasi No. 660596267663.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi

PT DKJ memiliki TDP No. 10.20.1.32.02722 tanggal 16 Mei 2014 yang belum mengalami perubahan sejak audit awal. TDP yang masih berlaku sampai 24 Juni 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri alat musik bukan tradisional

e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi

PT DKJ telah memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP yang belum mengalami perubahan sejak audit awal hingga pelaksanaan Penilikan I. NPWP yang digunakan yaitu 02.026.575.7052.000 terdaftar tanggal 5 November 2002. Sembilan digit awal nomor NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti SKT, SPPKP dan TDP.

c.

Halaman 6 dari 17




Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi

PT DKJ telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen UKL-UPL tahun 2007 untuk industri alat musik yang beralamat di Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dokumen UKL-UPL telah disesuaikan dengan Surat Masukan Tertulis No. 660/3717/BA tanggal 28 Desember 2007 dan mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor No. 660/187/BA tanggal 20 Januari 2008. Dokumen UKL-UPL tersebut belum mengalami revisi dan masih sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Tersedia Kartu Kendali Tanda Terima Dokumen/Barang tanggal 22 September 2016 perihal Laporan UKL-UPL Semester I Tahun 2016.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

PT DKJ merupakan industri Penanaman Modal Asing (PMA) yang izin industrinya dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perusahaan sudah memperoleh persetujuan penanaman modal asing berdasarkan Surat Persetujuan No. 743/I/PMA/2002 tanggal 18 Oktober 2002.

f.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh izin penanaman modal asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan izin industri yang dimiliki.

Halaman 7 dari 17

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified Tidak Diverifikasi/ Not Verified (NV)


Berdasarkan Permenhut No. P.9/MenhutII/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu Pasal 3 Point (1) disebutkan bahwa Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun. Hasil verifikasi izin industri dan laporan realisasi pemenuhan bahan baku PT DKJ diketahui bahwa perusahaan bukan merupakan pemegang izin industri primer dengan demikian perusahaan tidak wajib menyusun RPBBI setiap tahun sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.9/MenhutII/2012.

1.2 Importir kayu dan produk kayu 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir.

Tidak Diterapkan/ Not Applicable

PT DKJ bukan pemegang API-P dan tidak melakukan impor bahan baku

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.


PT DKJ bukan pemegang API-P dan tidak melakukan impor bahan baku.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


Internal kelompok


audit

anggota

Berdasarkan Akte notaris No. 66 tanggal 28 Oktober 2002, Notaris Masneri, S.H. tentang Pendirian perusahaan PT DKJ, bahwa PT DKJ merupakan perusahaan dalam bentuk “Perseroan Terbatas”. Berdasarkan Akte notaris No. 66 tanggal 28 Oktober 2002, Notaris Masneri, S.H. tentang Pendirian perusahaan PT DKJ, bahwa PT DKJ merupakan perusahaan dalam bentuk “Perseroan Terbatas”.

Halaman 8 dari 17




P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1

Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Memenuhi a. Dokumen jual beli/ nota Seluruh pembelian bahan baku di PT DKJ telah dilengkapi dengan Purchasing Order atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti (PO) sebagai dokumen jual beli. pembelian. b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).


PT. DKJ bukan pemegang izin IUPHHK dan selama periode audit dilakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku oleh PT DKJ dilengkapi dengan bukti serah terima kayu ditandai dengan telah dimatikannya dokumen angkutan yang menyertai angkutan tersebut.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku di PT. DKJ telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Pada pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKO/Nota Angkutan. Hasil uji petik menunjukan stock bahan baku yang ada di lapangan sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu dan sesuai dengan jumlah yang pada dokumen angkutan yang masuk pada bulan yang sama. FAKO tersebut diterima dan ditandatangani oleh bagian TUK yang bernama Lina Herlina dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kehutanan SUPPHH Wilayah II Bogor, Depok, Sukabumi dan Cianjur yang bernama Abdurohman, NIP 19630210 199203. Penempatan Abdurohman sebagai Petugas Kehutanan SUPPHH Wilayah II Bogor, Depok, Sukabumi dan Cianjur ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian

Halaman 9 dari 17




Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat Nomor : 824.3/01/KPTS/TU/BP2HH/2015 tanggal 16 Januari 2015PT DKJ tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.


PT DKJ pada saat dilakukan audit selama periode Juli 2015 s/d Juli 2016 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

f.


PT DKJ pada saat dilakukan audit selama periode Juli 2015 s/d Juli 2016 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku yang masuk ke PT DKJ berasal dari suplier yang telah ber-SLK dan ada beberapa yang belum ber SLK dilengkapi dengan DKP. PT DKJ memiliki procedure pengecekan DKP yang memuat tata cara dan persyaratan dalam pengecekan DKP. Lina Herlina sebagai orang yang ditunjuk sebagai petugas Pengecekan DKP. PT DKJ dapat Menunjukandapat menunjukan dokumen hasil pengecekan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/SPHPL/DKP


Seluruh bahan baku yang masuk ke industri PT DKJ pada periode Juli 2015 s/d Juli 2016 telah dilengkapi dengan DKB, sehingga verifier VLBB tidak diterapkan.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Halaman 10 dari 17

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER i.

Dokumen RPBBI.

2.1.2.

pendukung

Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified Tidak Diverifikasi/ Not Verified (NV)


Berdasarkan Permenhut No. P.9/MenhutII/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu Pasal 3 Point (1) disebutkan bahwa Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun.

Hasil verifikasi izin industri dan laporan realisasi pemenuhan bahan baku PT DKJ diketahui bahwa perusahaan bukan merupakan pemegang izin industri primer dengan demikian perusahaan tidak wajib menyusun RPBBI setiap tahun sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.9/MenhutII/2012. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Barang (PIB).


PT DKJ tidak terdaftar sebagai anggota importir dan seluruh bahan baku selama periode Juli 2015 s/d Juli 2016 berasal dari dalam negeri

b. Bill of Lading (B/L)


c.


PT DKJ tidak terdaftar sebagai anggota importir dan seluruh bahan baku selama periode Juli 2015 s/d Juli 2016 berasal dari dalam negeri PT DKJ tidak terdaftar sebagai anggota importir dan seluruh bahan baku selama periode Juli 2015 s/d Juli 2016 berasal dari dalam negeri

Packing List (P/L)

Impor

d. Invoice



e. Deklarasi



Halaman 11 dari 17

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER f.



Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)



g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya



2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi

PT. DKJ telah dilakukan pencatatan produksi atau tersedia tallysheet tiap proses produksi. Pencatatan dilakukan oleh penanggung jawab produksi dalam pabrik dengan pelabelan pada produk sesuai asal bahan bakunya

b.

Laporan olahan.

hasil

Memenuhi

Auditee dapat menunjukkan ketersediaan laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMHHOK dan terlihat bahwa terdapat hubungan yang logis antara input – output. Berdasarkan Perdirjen BUK No: P.12/VIBPPHH/2014 tahun 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan, tidak diatur untuk produk alat music atau Handycraft.

c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Berdasarkan data laporan poduksi di PT. DKJ selama periode audit diketahui bahwa realisasi produksi selama 13 (tiga belas) bulan terakhir tidak melebihi kapasitas dalam izin usaha industrinya dan sesuai dengan Izinnya yaitu dengan jenis kaki piano sebanyak 554,73 m3. Kapasitas produksi sesuai IUI Nomor : 743/I/PMA/2002 tanggal 18 Oktober 2002 untuk Furniture (kursi piano, kaki piano) 1.000 m3/tahun. Sehinga dalam 13 bulan terakhir PT DKJ hanya memproduksi 55,47 % dari kapasitas terpasang.

produksi

Halaman 12 dari 17




d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan


Selama periode Juli 2015 s/d Juli 2016 PT DKJ tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e.

Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMKG diperoleh kesimpulan bahwa rentang waktu 13 (tiga belas) bulan terakhir LMKG sesuai dengan dokumen pendukung :

- Data perhitungan dan laporan hasil produksi yang didapatkan pada saat verifikasi dilapangan pada periode Juli 2015 s/d Juli 2016 yaitu kaki piano : 554,73 m3

- Laporan produksi berdasarkan Rekapitulasi Mutasi hasil Produksi pada periode Juli 2015 s/d Juli 2016 yaitu 554,73 m3 (kaki piano)

- Laporan produksi berdasarkan Rekapitulasi Mutasi Bahan Baku pada periode Juli 2015 s/d Juli 2016 yaitu 813,03 m3 (kayu gergajian) 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a.

Dokumen S-LK atau DKP


PT DKJ selama periode audit bulan Juli 2015 s/d Juli 2016 mengolah semua bahan baku di pabrik sendiri dan tidak dijasakan ke pihak lain

b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)



c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.



d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.



Halaman 13 dari 17

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

P.3

Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified Tidak Diterapkan/ Not Applicable



Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hutan yang sah.

hasil

Memenuhi

3.2

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Seluruh penjualan dan/atau pengiriman hasil produksi PT DKJ telah dilengkapi oleh dokumen angkutan/dokumen penjualan berupa Surat Jalan yang sesuai.

harus

memenuhi

kesesuaian

dokumen

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.


PT DKJ tidak memiliki NIK dan seluruh pemindahtanganan hasil produksi PT Dunia Kayu Jaya dikirim ke PT Samick Indonesia.

b. Pemberitahuan Barang (PEB).





d. Invoice.



e. Bill of Lading (B/L)



f.



c.

Ekspor

Packing list (P/L).

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Halaman 14 dari 17



g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.



h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.






i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

PT DKJ telah menerapkan tanda V-Legal yang telah dibubuhkan pada dokumen penjualannya.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

PT DKJ telah memiliki SOP K3 serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di lokasi industri

b. Implementasi K3.

Memenuhi

PT DKJ telah menerapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 dengan penyediaan peralatan K3 diantaranya adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Tanda Jalur Evakuasi dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.

Halaman 15 dari 17

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER c. Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified Memenuhi


PT DKJ telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja selama periode audit dilakukan dengan baik. PT DKJ telah menetapkan penanganan atas kecelakaan kerja yang terjadi. Pada prinsipnya penanganan atas kecelakaan kerja yang terjadi dilakukan dengan memberikan pertolongan pertama dan selanjutnya jika dianggap perlu korban dirujuk ke balai pengobatan/klinik /rumah sakit terdekat sesuai dengan tingkat kecelakaan yang terjadi. Pihak perusahaan selalu berupaya mempertahankan agar kecelakaan kerja dapat dihindari dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk memakai APD dan mematuhi rambu-rambu K3 selama bekerja

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Di lingkungan industri PT DKJ tidak terdapat Serikat Pekerja, tetapi manajemen tidak berkeberatan dengan adanya organisasi pekerja baik yang berdiri sendiri maupun berafiliasi dengan organisasi pekerja lain. Hal ini tertuang dalam surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT DKJ yakni Bapak Lee Kuk Jae tanggal 29 Agustus 2016

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja

Memenuhi

PT DKJ telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Tahun 2015 dan sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor berdasarkan tanda terima tertanggal 20 September 2016.

Halaman 16 dari 17




4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang bawah umur

masih

di

Memenuhi

PT DKJ tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda berdasarkan tanggal lahir dan daftar penerimaan karyawan adalah atas nama Linda L, yang lahir pada tanggal 9 Desember 1995 dan mulai bekerja 26 Oktober 2015. Dengan demikian karyawan dimaksud berusia 19 tahun 11 bulan pada saat mulai bekerja di PT DKJ

Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 17 dari 17

V KAA/

/

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

_

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN

\

International C e r t i f i c a t i o n

/ "L.

JL. RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

62.r1-SIC-04.02 T a n g g a l B e r a k h i r : 27-08-2018

T a n g g a l Terbit : 28-08-2015 Tanggal Terbit Sertifikat R e v i s i r1 : 27-09-2016

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

PT. DUNIA KAYU JAYA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI SK IUI : 45/32/T/INDUSTRI/2004 Tanggal 30 Juli 2004 3

K a p a s i t a s P r o d u k s i : Komponen Alat Musik 2.500 M / T a h u n 3

Furniture ( K u r s i Piano, Kaki Piano) 1.000 M /Tahun 3

Moulding 2.000 M / T a h u n

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Predikat Lulus Ir. IIISI INDASAH Direktur Perusahaan

Utama

tersebut Sesuai

Peraturan

Direktur Sertifi

telah

dengan

Direktur

memenuhi Peraturan

Jenderal

Standar Menteri

Pengelolaan

Penilaian

Kinerja

Lingkungan

Hidup

Hutan

Produksi

Pengelolaan dan Kehutanan

Lestari

Hutan

Produksi

No.

No. P. 14/PHPL/SET/4/2016;

Lestari

dan Verifikasi

Legalitas

Kayu

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Lampiran

2.5 & Lampiran

3*4

2016

Recommend Documents