2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 23/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 6 APRIL 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 23/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 1 angka 22] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Joko Handoyo 2. Wahyudi 3. Rudi Hartono, dkk ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 6 April 2016, Pukul 13.40 -- 13.53 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) I Dewa Gede Palguna 3) Wahiduddin Adams Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Joko Handoyo 2. Wahyudi B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Wiwid Tuhu 2. Umar Faruk

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB 1.

KETUA: SUHARTOYO Mulai, ya. Baik, persidangan dalam acara persidangan untuk menerima perbaikan Permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu. Para Pemohon dan Kuasa, dan Prinsipal barangkali ada. Acara persidangan hari ini adalah untuk menerima perbaikan dari Pemohon atau Para Pemohon. Supaya diperkenalkan dulu siapa yang hadir pada persidangan siang hari ini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Wiwid Tuhu Perstianto, ini Kuasa Hukum. Ada juga Faruk. Terus kemudian ada Prinsipal kami dua orang, Pak Joko Handoyo, terus kemudian ada Bapak Wahyudi. Jadi, Kuasa Hukum ada dua, Prinsipal ada dua.

3.

KETUA: SUHARTOYO Permohonannya … Pemohonnya jadi banyak, ya? Enggak?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Tetap.

5.

KETUA: SUHARTOYO Tetap, ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Mulia.

Pemohonnya tetap. Cuma yang bisa hadir hari ini dua orang, Yang

1

7.

KETUA: SUHARTOYO Oh, baik. Baik, jadi Mahkamah sudah menerima dalam berupa permohonan … perbaikan permohonan dari Para Pemohon yang kami terima pada hari ini dalam persidangan. Namun demikian, dipersilakan siapa yang mau menyampaikan untuk garis-garis besar perbaikannya saja, pokok-pokoknya. Dipersilakan.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Prinsipalnya langsung, Yang Mulia.

9.

KETUA: SUHARTOYO Silakan.

10.

PEMOHON: JOKO HANDOYO Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Memperhatikan petunjuk, serta masukan dan saran sidang Panel sebelumnya bahwa kami selaku Prinsipal/Pemohon yang awalnya adalah dua undang-undang yang kita mohonkan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kami memandang bahwa hal yang lebih urgent adalah ketika definisi perselisihan hak itu sendiri, di mana tidak termaktub … tidak termasuk di situ mengenai disebabkan perbedaan penafsiran karena peraturan ketentuan perundang-undangan. Makanya yang awalnya ada sekitar 11 pasal yang diujikan menjadikan satu, itu pun hanya frasa peraturan ketentuan perundang-undangan. Jadi, bukan dua undang-undang, melainkan hanya satu. Sementara begitu, Majelis. Terima kasih.

11.

KETUA: SUHARTOYO Supaya dibaca petitumnya.

12.

PEMOHON: JOKO HANDOYO Jadi, untuk petitumnya adalah. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil Pasal 1, mohon dikoreksi angka 2, Majelis. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2

2. Pasal 1 angka 2 sepanjang mengenai frasa ketentuan

peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pasal 1 angka 2 sepanjang mengenai frasa ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (…) 13.

KETUA: SUHARTOYO Kurangi saja.

14.

PEMOHON: JOKO HANDOYO

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 selengkapnya berbunyi, “Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.” 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih, Majelis. 15.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Jadi, kalau perselisihan hak yang diakibatkan ada penafsiran yang berbeda tentang ketentuan perundang-undangan, tetap Anda kekeuh untuk menjadi wilayah perbuatan hukum yang disampaikan minggu lalu itu persidangan sebelumnya?

3

16.

PEMOHON: JOKO HANDOYO Ya, Majelis. Jadi semestinya harus melalui sebagai pengawas dulu gimana setelah ditetapkan ini saya kira juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 145 Undang-Undang Nomor 13 beserta penjelasannya. Di situ kalau boleh saya bacakan, Majelis, sebagai bahan mungkin (...)

17.

KETUA: SUHARTOYO Ya, apa yang signifikan membedakan apa? Atau yang sama? Atau begini, Anda sudah yakin, sudah firm bahwa ketentuan yang mengatur tentang perselisihan hak yang ada di undang-undang ini hanya ketentuan angka 1, angka 2 itu saja yang lain-lain di pasal-pasal lain tidak ada?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Ya, begini Majelis. Pada pokoknya yang kita permasalahkan adalah kalau sudah diatur oleh undang-undang (...)

19.

KETUA: SUHARTOYO Definisi di ketentuan umum itu terus?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Ya. Definisi di ketentuan umum akan berpengaruh kepada semua isi di dalamnya. Nah, istilah frasa apa ... perselisihan hak itu jangan ditafsirkan untuk, jangan diletakkan untuk menafsirkan perbedaan akan undang-undang.

21.

KETUA: SUHARTOYO Ya, sudah nanti Mahkamah akan mempertimbangkan dan mempelajari, dan tentunya nanti akan kami bawa oleh Panel ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti di keputusan rapat itulah permohonan Anda itu apakah kapan akan disikapi, apa kemudian dibawa ke pleno untuk dibawa ke pembuktian lebih jauh ataukah nanti cukup diputus di rapat permusyawaratan. Sepenuhnya ada pada putusan Mahkamah Pleno yang sembilan hakim. Baik, kemudian dari Kepaniteraan melaporkan ada bukti-bukti surat yang diajukan bertanda P-1 sampai dengan P-15 benar ini?

4

22.

PEMOHON: JOKO HANDOYO Ya, nanti akan ada penambahan, Majelis.

23.

KETUA: SUHARTOYO Oh, silakan.

24.

PEMOHON: JOKO HANDOYO Mungkin ini menambahkan lagi yang tadi saya mau bacakan terkait Pasal 145 karena itu sangat ... jadi di Pasal 145 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, “Dalam hal pekerja buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja buruh berhak mendapatkah upah.” Itu di Pasal 145 Undang-Undang Nomor 13. Nah, sementara dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif adalah pengusaha secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan meskipun sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi artinya apa sebenarnya? Kalau kita mohonkan di awal itu harusnya apa yang sudah ditetapkan di perjanjian maupun di perundang-undangan itu, itu mekanismenya adalah kita lapor sebagai pengawas untuk ditetapkan atau pun diperintahkan. Jadi memang kalau dikaitkan satu dengan yang lain pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 13 maupun Undang-Undang Nomor 2 ini, saya menganggap sedikit ada ini ... pertentangan, jadi yang dinyatakan sungguh-sungguh melanggar ini menjadi seolah kewenangannya pengawasan, tapi di sisi lain Undang-Undang Nomor 2 menyediakan keberadaan perselisihan hak yang selalu saja dipakai (...)

25.

KETUA: SUHARTOYO Ya, sudah bisa ditangkap.

26.

PEMOHON: JOKO HANDOYO Terima kasih, Majelis.

27.

KETUA: SUHARTOYO Jadi tetap 145 pun yang Anda analogkan itu juga nanti ketentuan perundang-undangan yang menjadi sumber perselisihan tetap harus 5

dikeluarkan dari perselisihan hak itu, kan, baik, artinya kemudian menjadi bola liar kan itu, ya kan? Anda juga berpendapat itu PMH tapi kan (...) 28.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Bukan, jadi gini, mohon izin, Yang Mulia. Kami tidak apa ... memberikan kerangka ini harus menjadi apa ... PMH gitu, tidak.

29.

KETUA: SUHARTOYO Oh, tidak karena ini diserahkan baru pada persidangan ini jadi kami belum baca kalau kerangka berpikir Anda yang Anda sampaikan pada persidangan pendahuluan kan seperti itu, ya kan?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Poin utamanya sebenarnya kita ingin memisahkan antara apa ... yang sudah diatur oleh negara, hak yang sudah diatur oleh negara melalui undang-undang dan hak yang timbul berdasarkan kesepakatan atau perjanjian (...)

31.

KETUA: SUHARTOYO Penyelesaiannya ke mana?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Kalau yang berdasarkan kesepakatan perjanjian ini memang sengketa, ya, di PHI.

33.

KETUA: SUHARTOYO Kalau itu?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Kalau yang berdasarkan undang-undang bisa melalui PHI juga, tapi tidak perlu disengketakan, tidak perlu diperselisihkan lagi karena ini sudah jelas diatur oleh undang-undang (...)

35.

KETUA: SUHARTOYO Anda tahu enggak wilayah kewenangan PHI itu ada berapa? Empat itu, kan? 6

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Ya, makanya itu perselisihan (...)

37.

KETUA: SUHARTOYO Mau menambah Anda?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Tidak seperti itu, Yang Mulia. Jadi intinya kalau ini menjadi perselisihan kan kita menjadi berselisih atas sesuatu hal yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, kita tidak menghendaki itu. Kalau undang-undang sudah memberikan hak kepada buruh, ya sudah, LPHI tinggal menetapkan saja. Tinggal ada kan apa … petugas pengawas atau apa pun yang lainnya. Kami harapkan seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

39.

KETUA: SUHARTOYO Oke. Ada tambahan, Yang Mulia? Ya, nanti tetap kami bawa ke rapat itu ya.

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: WIWID TUHU Siap.

41.

KETUA: SUHARTOYO Nanti bagaimana putusan, kami akan memberitakan lebih lanjut. Jadi yang P-1 sampai P-15 tetap enggak ada tambahan?

42.

PEMOHON: JOKO HANDOYO Akan ada tambahan.

43.

KETUA: SUHARTOYO Akan ada, tapi yang ada kami sahkan dulu ya.

44.

PEMOHON: JOKO HANDOYO Ya.

7

45.

KETUA: SUHARTOYO Baik, kami sahkan yang P-1 sampai dengan P-15. KETUK PALU 1X Baik, sekaligus dengan pengesahan ini dan oleh karena tidak ada lagi yang disampaikan, maka persidangan penerimaan perbaikan permohonan dari Pemohon, Para Pemohon persidangan dinyatakan selesai dan dengan ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.53 WIB Jakarta, 7 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8